PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT KOTA LAMPUNG
Oleh M. FADLI ROBBI
Jurnal Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017 ABSTRAK
BANDAR
PENGISIAN JABATAN FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG M. Fadli Robbi, Nurmayani, Upik Hamidah Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Email:
[email protected] Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dari pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan. Hal ini diatur dalam Permenpan Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat pengisian Jabatan Fungsioanal di Inspektorat Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengisian jabatan fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung melalaui tiga cara; (1) pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali; (2) pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan; (3) pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional. Faktor Penghambat Pengisian Jabatan Fungsional yang dihadapi adalah faktor peserta diklat yang gagal dalam ujian, faktor belum memenuhi syarat dan faktor batas usia. Saran yang dapat diberikan sebaiknya pemerintah Kota Bandar Lampung tetap melakukan perbaikan terhadap pengisian jabatan fungsional di inspektorat kota bandar lampung dan memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah Pejabat Fungsional dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan. Kata Kunci: Pengisian, Jabatan Fungsional, Inspektorat
ABSTRACT RECRUITMENT OF FUNCTIONAL POSITION IN INSPECTORATE OF BANDAR LAMPUNG CITY BY: M. Fadli Robbi, Nurmayani, Upik Hamidah Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Email:
[email protected] The position of civil servants is a Functional position that shows the tasks, responsibilities, authority and rights of a civil servant in a unit of organization in the implementation of the task based on the skills and/or specific skills and are independent. Functional position on substance is not listed in the technical structure of the Organization, but very necessary in the principal tasks in the Organization of the Government. Charging the Office in Bandar Lampung City Inspectorate was formed with the aim of seeing an increase in the professionalism of career development for civil servants in order to improve the quality of implementation of governance and development. It is be regulated by Permenpan No. 220 in 2008 about Functional Position of the Auditor and Permenpan No. 15 in 2009 about Functional Position of the Supervisor of the implementation of government affairs in the region. Problems in this research is how the application of Functional Filling in Inspectorate City of Bandar Lampung and what are the factors inhibiting filling of Position Fungsioanal in Inspectorate Bandar Lampung. The method used in this research is through normative approach and empirical approach. Based on the results of the research note that charging the Office in Bandar Lampung City Inspectorate there are three ways; (1) civil servant who was appointed for the first time; (2) the appointment of civil servants in a functional position is performed according to the formation of the Office; (3) the appointment of civil servants from other Office into a functional Office. Factors Restricting the filling of the post of the Functional factor is training participants encountered that fails the test, factors not yet qualified and age limits. Advice may be given should the Government of the city of Bandar Lampung keep doing improvements against charging Office in bandar lampung city Inspectorate and observing the formation to carry out basic tasks for a specific period determined by the competent authority and take account of the comparison between the number of Officials with the workload in the work unit concerned. Keywords: Recruiment, Functional Position, City Inspectorate
I. PENDAHULUAN Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang baik merupakan rangkaian kegiatan pemerintahan yang semuanya akan bermuara kepada peningkatan kualitas aparatur negara kualitas pelayanan dan percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya adalah aspek pengawasan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas. Melalui pengawasan intern dapat diketahui sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dibentuklah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP dalam hal ini disebut Inspektorat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Inspektorat kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan
polisi pamong praja daerah kota Bandar lampung. Inspektorat kota Bandar Lampung merupakan auditor internal pada pemerintah kota Bandar Lampung dan melakukan tugas dan wewenang sebagai aparatur pengawas internal pemerintah kota Bandar lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya inspektorat kota Bandar Lampung berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung. Pemerintahan daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan aparatur pemerintahan yang cakap dan kapabel dalam menyelenggarakan tugasnya melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara. Pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.1 Pegawai negeri mempunyai peran penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.2 Hal tersebut dapat terwujud dengan dimulai dari bagaimana negara menerima dan merekrut pegawai negeri karena dengan perekrutan atau pengangkatan pegawai negeri secara benar dan baik akan berimbas pada kinerja mereka nantinya. 1
Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 164. 2 M. Makhfuz, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 105.
Era otonomi memang memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk membangun dan memajukan di daerahnya masingmasing. Namun perlu digaris bawahi bahwa paradigma pembangunan kini tidak hanya terbatas pada pembangunan secara fisik, tak kalah pentingnya adalah peningkatan dari segi kualitas aparatur negara sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.Kedudukan pegawai negeri sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.3 Visi dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan di masa yang akan datang, yaitu mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta memiliki kinerja yang tinggi.4 Di era otonomi daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan terhadap masyarakat telah diberikan kepada daerah menuntut masing3
“Pentingnya SDM yang Berkualitas dalam Pemerintahan”, dalam http://logowa.ui.ac.id/w/287_pentingnya-sdmyang-berkualitas-dalam-pemerintahan/, diakses 6 September 2014. 4
Ibid., hlm. 107.
masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Tak terkecuali kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerjanya terhadap masyarakat. Salah satu upayanya dapat kita lihat pada usahanya dalam pengisian jabatan fungsional di inspektorat kota Bandar Lampung. Inspektorat kota Bandar Lampung merupakan aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Bandar Lampung. Inspektorat memiliki peran penting dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, Susunan Organisasi Inspektorat provinsi kabupaten/kota terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional menurut Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya peran Jabatan Fungsional dalam Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandar lampung, maka pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung berbeda dengan Jabatan Struktural. Berpijak dari latar belakang tersebut, maka dari aspek hukum administrasi perlu diadakan penelitian dengan judul :“PENGISIAN JABATAN
FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah penerapan pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung? 2. Apakah faktor-faktor penghambat pengisian Jabatan Fungsioanal di Inspektorat Kota Bandar Lampung? II. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. III. PEMBAHASAN A. Pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau biasa disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional dibentuk dengan tujuan untuk melihat peningkatan Profesionalisme dari pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sales manager Pemerintahan dan Pembangunan. Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung terdiri dari Jabatan
Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD). 1. Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungsional Auditor dibentuk tahun 1996 dengan Kepmenpan 19/1996 dan diterapkan pertama kali di BPKP. Sejalan dengan adanya tuntutan peningkatan profesionalisme di bidang pengawasan maka pada tahun 2000/2001 Jabatan Fungsional Auditor diterapkan dilingkungan Itjen/LPND sedangkan dilingkungan Bawasda Provinsi / Kabupaten / Kota, penerapan Jabatan Fungsional Auditor baru mulai 2003/2004 dan di Inspektorat Kota Bandar Lampung sendiri dibentuk pada tahun 2010. Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat kota Bandar Lampung terdiri dari 2 rumpun jabatan, yakni Jabatan Fungsional Auditor Terampil dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli. Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Auditor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pengisian Jabatan Fungsional Auditor terdapat beberapa cara, yakni: a.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Auditor Pengangkatan pertama kali ini adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor Terampil paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan Auditor; e. Pengangkatan jabatan Auditor Terampil dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina; Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor Ahli paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan Auditor; e. Pengangkatan jabatan Auditor Ahli dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina; b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Auditor yang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Auditor Pengangkatan jabatan Auditor yang dilaksanakan sesuai Formasi jabatan Auditor ditujukan untuk:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. b. Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota masingmasing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan Auditor Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina yang dalam hal ini BPKP. Selain itu dalam penetapan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan, dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, pola diklat, kurikulum dan program, penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor Ahli maupun jabatan Auditor Terampil diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Auditor Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Auditor Terampil: berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; Auditor Ahli: berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Auditor Terampil: pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; Auditor Ahli: pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. Telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.
a. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli; c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampilke Auditor Ahli; dan d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Auditor adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki. Jumlah angka kredit tersebut ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Pemberian nilai angka kredit diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina serta pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Auditor dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina. Selain itu pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
Sementara itu bagi Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Auditor Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, sub unsur pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dibentuk Tahun 2010 dan di Inspektorat sendiri Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) baru dibentuk pada bulan September 2012. Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam Pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah terdapat beberapa cara, yakni: a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan Pengangkatan pertama kali maksudnya adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas
Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat: a. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pegawai Negeri Sipil yang diangat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan. Kurikulum diklat fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masingmasing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. c. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan tersebut diatur sebagai berikut: 1) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang. 2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
3) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh ) orang. 4) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota Paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang. c. Pengkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pengkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat: 1) Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 2) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetepkan angka kredit. Jumlah angka kredit tersebut ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. B. Faktor Penghambat Pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung Dari penelitian yang dilakukan di Inspektorat Kota Bandar Lampung dan berdasarkan hasil wawancara dengan KA.SUB.BAG Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat Pengisian Jabatan
Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:5 e. a. Adanya peserta diklat pembentukan jabatan fungsional yang belum lulus ujian atau gagal Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ritati beliau mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung haruslah mengikuti diklat. Namun tidak jarang terdapat peserta diklat yang gagal dikarenakan standar kompetensi yang tinggi ataupun karena kurangnya kecakapan atau adanya kelalaian Pegewai Negeri Sipil tersebut yang mengikuti diklat. b. Belum memenuhi syarat Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengisi Jabatan Fungsional di Inspektorat Bandar Lampung dapat menemui kegagalan bila belum terpenuhinya syarat-syarat yang ada. Diantaranya syarat pendidikan minimal, pangkat dan golongan serta setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Batas Usia Batas usia bagi S1 minimal 48 tahun dan bagi D3 minimal 45 tahun. d. Terkena hukuman disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terkena hukuman
5
Ritati, KA.SUB.BAG Umum dan Kepegawaian, Wawancara, Inspektorat Kota Bandar Lampung, 12 September 2016
disiplin tidak bisa diangkat ke dalam Jabatan Fungsional. Kesulitan untuk mengikuti Sertifikasi Masih menurut Ibu Ritati selaku KA.SUB.BAG Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kota Bandar Lampung, beliau mengatakan untuk mengikuti sertifikasi itu sulit dikarenakan banyak persyaratan yang tidak lengkap sehingga Pegawai Negeri Sipil sulit untuk lulus sertifikasi. Beliau juga menambahkan bahwa setiap nafas adalah angka kredit. Maksudnya adalah bila angka kredit tidak ada atau belum cukup maka belum bisa untuk naik pangkat.
IV. Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal antara lain : 1. Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung ada 2 (dua), yaitu: Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Bandar Lampung dilakukan pengisian melalui: a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
yang dilaksanakan sesuai dengan formasi c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional 2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pengisian Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah adanya peserta diklat yang tidak lulus ujian diklat pembentukan Jabatan Fungsional, tidak terpenuhinya syarat yang sudah ditentukan, usia yang sudah melewati batas ketentuan minimal, sedang terkena hukuman disiplin dan tidak lulus sertifikasi.
B. Saran 1. Sebaiknya dibuat regulasi tentang rentang waktu minimal setelah mendapatkan sertifikat lulus ujian Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional untuk dapat mengajukan diri diangkat dalam Jabatan Fungsional, Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan beban kerja antara Sekretariat dengan tenaga Fungsional Pengawas. 2. Sebaiknya Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional lebih serius dan bersungguhsungguh dalam mengikuti diklat agar dapat lulus dalam ujian diklat. 3. Sebaiknya Inspektorat Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi secara rutin kepada Pegawai Negeri Sipil nya yang ingin ditempatkan dalam Jabatan Fungsional agar mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan memberikan dorongan pada Pegawai Negeri Sipil nya agar semangat untuk lulus sertifikasi. 4. Sebaiknya antara Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Inspektorat Kabupaten/Kota terjalin komunikasi yang baik dan harmonis, agar persetujuan dari Instansi Pembina
Jabatan Fungsional tidak terlambat diterima oleh Inspektorat Kabupaten/Kota
Daftar Pustaka 1. Buku Anggriani, Jum. 2012.Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika H. Bohari. 1992.Pengawasan Keuangan Negara.Jakarta: Rajawali Pers HAW. Wijadja. 2001. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Makhfuz, M. 2013.Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu Ridwan Tjandra. 2008.Hukum Administrasi Negara. Yoyakarta: Universitas Atmajaya 2. Peraturan Perundang-undagan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya.
