Pengembangan Kawasan Minapolitan

Pengembangan Kawasan Minapolitan

1


3

4



5

Pengantar

Sjarief Widjaja Sekretaris Jenderal

Puji dan Syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-NYA Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Minapolitan ini dapat terselesaikan, sebagai laporan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.35/MEN/2013 telah ditetapkan 179 Kabupaten/Kota di Indonesia dan 202 Lokasi sebagai kawasan Minapolitan yang terdiri dari 145 kawasan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 kawasan berbasis Perikanan Tangkap. Kawasan tersebut diprioritaskan mendapat dukungan kegiatan dan anggaran sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan konsep Minapolitan dengan baik, diantaranya dengan melakukan rapat koordinasi di lingkup KKP, Pemerintah daerah, lintas Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat dan swasta. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, konsep pengembangan kawasan Minapolitan telah diintergrasikan dengan kegiatan-kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan Blue Economy dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jakarta, Desember 2013

6

Pengembangan PengembanganKawasan KawasanMinapolitan Minapolitan

Daftar Isi 06

Kata pengantar

08 pendahuluan 15

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN Minapolitan

45 PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA

57 PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP

64

penutup

PengembanganKawasan KawasanMinapolitan Minapolitan Pengembangan

77

Pendahuluan

8


Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan menghasilkan kemiskinan di perdesaan, dan proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas lahan. Berdasarkan fakta tersebut maka telah ditegaskan dalam Program Nasional bahwa sasaran pokok pembangunan diantaranya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga; dan sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Salah satu konsep pengembangan perdesaan adalah pembangunan dengan konsep kawasan. Dengan pembangunan kawasan ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar kawasan. Konsep dasar pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan sangat penting, dengan diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal melalui pengembangan ekonomi komunitas, investasi social capital dan human capital, investasi di bidang prasarana dan sumberdaya alam (natural capital). Pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan dengan disertai upaya peningkatan capacity building di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan agar menjamin manfaat utama dapat dinikmati masyarakat lokal. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan dijelaskan bahwa Kawasan Agropolitan/Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Dijelaskan pula pada pasal 26 bahwa rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian/perikanan, yang dapat berbentuk kawasan agropolitan/Minapolitan. Melalui pendekatan penataan ruang diharapkan keterkaitan kawasan agropolitan/Minapolitan dengan sistem kota dan outlet pemasaran dalam suatu struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah menjadi jelas dan terintegrasi dengan RTRW kabupaten yang ada. Selanjutnya mengacu dan menyelaraskan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maka masterplan Kawasan kawasan agropolitan/Minapolitan disebut juga dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan agropolitan/Minapolitan yang adalah merupakan rencana rinci dari RTRW kabupaten.


9

Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan (polis). Mina berarti perikanan dan politan berarti kota, sehingga Minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2010 tentang Minapolitan, Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasiskawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan yang sebelumnya berjumlah 197 Kawasan Minapolitan. Kawasan yang telah diprioritaskan akan dibagi dalam jangka waktu 2010-2014 dengan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap. Tahun 2011 ditetapkan 9 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap dan 24 kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah pusat dalam hal ini KKP telah menganggarkan beberapa kegiatan serta melakukan serangkaian koordinasi sebagai bentuk komitmen KKP untuk mendukung kawasan Minapolitan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan menjadi 179 Kabupaten Kota dengan 202 lokasi yang dibagi menjadi 145 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dan 57 Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap.

10



10

RPJMN 2010-2014

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

Arah Kebijakan

prinsip

strategi

PUSAT PERTUMBUHAN/ KOTA/ PASAR

Fokus kepada Keunggulan Komparatif/ Kompetitif Daerah

WILAYAH PRODUKSI

Konsep hulu ke hilir (rantai nilai agribisnis)

Fokus kepada pengembangan sistem pasar

Pengembangan Keterkaitan Antar Kawasan Tata Kelola Ekonomi Daerah

Kualitas/ Kompetensi SDM

KAD dan PPP

Infrastruktur

Fasilitasi PELD

FOKUS LOKASI:

Pengembangan kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah/klaster kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru/KTM, agropolitan, Minapolitan


11

Dalam RPJMN 2010-2014 terkait Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah tertuang dalam Arah Kebijakan, prinsip dan strategi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah. Arah Kebijakan terpusat pada pusat pertumbuhan kota dan pasar yang sangat erat hubungannya sebagai tempat wilayah produksi barang dan jasa. Hal ini sangat diperlukan sebagai modal pemenuhan bahan baku untuk industri serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut diperlukan beberapa prinsip yang harus dipenuhi diantaranya, fokus pada keunggulan komparatif/ kompetitif daerah, konsep pengembangan hulu ke hilir dan fokus kepada pengembangan sistem pasar. Ketiga hal tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Pemilihan komoditas unggulan yang akan dikembangkan harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya kualitas dan kuantitas produk, penerimaan pasar, sarana dan prasarana pengembangan serta kebijakan pendukung.

12


Setelah ditetapkan komoditas unggulan diperlukan konsep pengembangan dari hulu ke hilir sehingga proses pengembangan tidak akan terhambat dari mulai produksi, pasca produksi, pengangkutan, sampai pengolahan. Selanjutnya diperlukan komitmen bersama pada pengembangan sistem pasar. Untuk menerapkan kebijakan tersebut dibutuhkan strategi pengembangan keterkaitan antar kawasan yang meliputi tata kelola ekonomi daerah, kualitas/ kompetensi SDM, infrastruktur, public private partnership, serta fasilitasi pengembangan ekonomi lokal daerah. Hal ini diperlukan sebagai syarat untuk fokus pada lokasi untuk pengembangan kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah berbentuk kluster kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru, pengembangan kawasan agropolitan maupun kawasan Minapolitan. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD melalui pengembangan produk unggulan dengan disertai jaminan pasar.


12

KERANGKA KERJA KKP DALAM RPJM 2010-2014 IKU

SINERGI KEBIJAKAN

Pertumbuhan PDB Produksi Perikanan dan Garam

Minapolitan

Hasil

Visi & Misi

Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri Nilai Ekspor Komoditas Perikanan

Industrialisasi

Jumlah Kasus Penolakan Ekspor

KEGIATAN

PROGRAM

Pengembangan & Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Pengembangan Sistem Produksi

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Pengembangan Industri Pengolahan

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Peisisir dan PPK

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi

Minapolitan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Penyelesaian Tindak Pidana

Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Pengembangan dan Pembinaan

Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Jumlah PulauPulau Kecil

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Pengawasan Akuntabilitas Aparatur

Bebas IUU Fishing

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Pembinaan dan Koordinasi

Blue Economy

HASIL

Industrialisasi

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Luas Kawasan Konservasi

MAINSTREAMING

Blue Economy

DIREKTIF PRESIDEN MP3KI/PKN

Visi & Misi

MP3EI

DAYA SAING

LUMBUNG IKAN P4B

BERKELANJUTAN KESEJAHTERAAN

GENDER

Kerangka kerja KKP tahun 2010-2014 adalah melaksanakan seluruh target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. KKP telah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga keberhasilan yang telah diraih dan mengejar capaian pembangunan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. KKP menetapkan target-target sasaran di dalam Indikator Kinerja Utama yang bersinergi dengan kebijakan Minapolitan, Industrialisasi dan Blue Economy. Selain itu juga dilakukan focusing pada pencapaian sasaran target RPJMN 2010-2014 terkait dengan Direktif Presiden, yang akan menjadi pencapaian utama KKP pada tahun 2013 dan 2014.• Pengembangan Kawasan Minapolitan

13

Visi & Misi

Visi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(PERMEN KP No.15 Tahun 2012)

Misi

PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

14

1

MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

3

MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


Strategi



15

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan dikembangkan melalui peningkatkan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis Perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan (regional income). Dalam rangka mengembangkan kawasan Minapolitan diperlukan adanya rencana induk/masterplan pengembangan kawasan Minapolitan oleh masing-masing kabupaten/kota.Peran pemerintah pusat lebih diarahkan pada memfasilitasi. Dalam implementasinya, pengembangan suatu kawasan Minapolitan dikarakteristikan pada sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effect tinggi terhadap kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait, dan mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota. Tata laksana pengembangan Minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, yang antara lain menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk menjadi kawasan Minapolitan, antara lain komitmen daerah, memiliki komoditas unggulan dan tersedianya fasilitas pendukung, seperti pelabuhan, industri pengolahan, jalan, listrik dan lainnya. Untuk mengintegrasikan kawasan Minapolitan kedalam konteks pengembangan wilayah secara makro dan memberikan masukan yang komprehensif berdasarkan potensi perikanan yang terintegrasi, telah disusun Zonasi Rinci kawasan Minopolitan sebanyak 14 lokasi (Pariaman, Bintan, Serdang Berdagai, Kota Padang, Agam, Sukabumi, Sumba Timur, Maros, Bitung, Morowali, Takalar, Pangkep, Ternate, Merauke). Pada tahun 2011, pengembangan kawasan Minapolitan sudah mulai masuk pada tahap persiapan, baik secara administratif maupun pengembangan beberapa infrastruktur dasar. Tahun 2012 sudah masuk tahap implementasi pengembangan kawsan. Mulai tahun 2013, pengembangan kawasan Minapolitan telah diintregarsikan dengan kegiatan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan konsep Blue Economy. Diharapkan pada akhir tahun 2014, kawasan Minapolitan yang dikembangkan akan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi di daerah.

16


Kebijakan Minapolitan Minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi berbasis kawasan berbasis komoditas unggulan dari hulu ke hilir dimana diperlukan sinergi lintas sektor baik dari K/L, swasta maupun masyarakat. Sesuai Permen KP No. 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, diperlukan beberapa persyaratan dalam penetapan kawasan Minapolitan diantaranya, komoditas unggulan, masterplan, fasilitas pendukung, letak geografis, komitmen Pemerintah Daerah dan lainlain. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk serta pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Tujuan akhir dari pengembangan kawasan Minapolitan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dengan parameter peningkatan pendapatan.

Pengembangan Kawasan Minapolitan melalui Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga

• Peningkatan produksi dan nilai tambah produk • Pengembangan kawasan ekonomi KP untuk menggerakkan ekonomi di daerah

Peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan

Letak Geografis Komoditas Unggulan

Komitmen Daerah

Sistem dan Mata Rantai Hulu-Hilir

Kelayakan Lingkungan

Fasilitas Pendukung


17

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sesuai dengan KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan MKP No. KEP.32/ MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan antara pusat (K/L terkait) dan daerah terutama kesiapan daerah untuk mensukseskan Minapolitan.

18


PERSYARATAN PENETAPAN KAWASAN Minapolitan (sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan)

• Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan; • Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi; • Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan; • Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait; • Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksebilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan; • Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan; • Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan; • Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan • Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.


19

Minapolitan pendekatan 1. Alternatif dari model/strategi pembangunan perdesaan berbasis komoditas unggulan (perikanan) 2. Sebagai alternatif pengembangan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah

1. Adanya otonomi daerah. Pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dari tingkat propinsi, kabupaten sampai dengan desa.

3. Alat dalam menentukan model pembangunan wilayah yang mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan sebagai potensi ekonomi

2. Kondisi wilayah yang variasinya tinggi. Potensi sumberdaya alam, kualitas SDM, Kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dst, kesenjangan antar wilayah

4. Menciptakan cluster/pusat pengembangan ekonomi di perdesaan sebagai prime mover pembangunan wilayah

3. Lemahnya ketersediaan data dan informasi, secara nasional maupun regional

5. Pembangunan sektoral dengan basis lokus yang mengintegrasikan seluruh potensi pembangunan; SD finansial, informasi, teknologi, dan SDM

20

tantangan


4. Penataan ruang yang masih belum memadai, keberlanjutan usaha kurang terjamin, resiko pengembangan masih tinggi 5. Kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif, berpengaruh terhadap daya dukung dan ketersediaan sumberdaya alam perikanan

Konsep Minapolitan mempunyai beberapa pendekatan diantaranya: 1. Alternatif dari model/strategi pembangunan perdesaan berbasis komoditas unggulan perikanan. Komoditas unggulan merupakan syarat mutlak dalam pengembangan kawasan, dengan catatan komoditas tersebut dapat dikembangkan dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin serta pasar yang dapat menampung produk yang dihasilkan. 2. Sebagai alternatif pengembangan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah. Pembangunan berbasis wilayah diperlukan karena pemerintah menyadari tidak dapat membangun seluruh daerah yang ada secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggran baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan prioritas pembangunan kawasan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kawasan yang akan dikembangkan. 3. Alat dalam menentukan model pembangunan wilayah yang mengoptimalkan potensi sumberdaya perikanan sebagai potensi ekonomi. Potensi pengembangan sumberdaya perikanan merupakan intidalam pengembangan kawasan Minapolitan. Pengembangan sektor perikanan merupkana penggerak ekonomi di daerah dalam kawasan Minapolitan. 4. Menciptakan cluster/pusat pengembangan ekonomi di perdesaan sebagai prime mover pembangunan wilayah. Pengembangan ekonomi berbasis cluster ini diperlukan sebagai sarana pengintegrasian berbagai potensi yang tersedia diwilayah tersebut. Dengan sistem cluster diharapkan konsep pengembangan dari hulu ke hilir dapat dilaksanakan tanpa membutuhkan biaya yang sangat besar dikarenakan embrio potensi tersebut sudah ada tinggal diberikan sedikit stimulus agar semua dapat berjalan dengan baik. 5. Pembangunan sektoral dengan basis lokus yang mengintegrasikan seluruh potensi pembangunan diantaranya Sumber Daya finansial, informasi, teknologi, dan SDM. Pembangunan berbasis lokus memerlukan integrasi dari seluruh potensi pembangunan yang ada, karena tanpa adanya sinergitas tersebut konsep pengembangan kawasan Minapolitan tidak akan berjalan.


21

Namun demikian terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan Minapolitan diantaranya: 1. Adanya otonomi daerah berimplikasi pada pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dari tingkat propinsi, kabupaten sampai dengan desa.Selain itu otonomi daerah juga menimbulkan adanya sistem politik yang tidak stabil karena kebijakan yang ada sangat dipengaruhi oleh darimana pemimpin daerah terpilih. Pergantian kepala daerah akan menyebabkan perubahan arah kebijakan dan perubahan personel struktural di tingkat daerah. Hal ini akan mengakibatkan putusnya informasi karena biasanya tidak terjadi transfer informasi yang baik pada saat pergantian personel. Hal tersebut akan mengancam keberlanjutan Minapolitan, karena berhasil tidaknya Minapolitan sangat ditentukan oleh arah kebijakan dari Pemerintah Daerah. 2. Kondisi wilayah yang variasinya tinggi diantaranya Potensi sumberdaya alam, kualitas SDM, kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dst, kesenjangan antar wilayah. Hal ini mengakibatkan setiap daerah tidak dapat disamakan strategi dalam pelaksanaan Minapolitan karena karakteristik masing-masing daerah yang berbeda. 3. Lemahnya ketersediaan data dan informasi, secara nasional maupun regional. Minimnya ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama di daerah dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan. Data dan informasi yang valid sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agara dapat implementatif, efektif, efisien dan tepat sasaran. Penyediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan tantangan tersendiri dalam pengembangan kawsan Minapolitan. 4. Penataan ruang yang masih belum memadai mengakibatkan keberlanjutan usaha kurang terjamin, resiko pengembangan masih tinggi. Kesesuaian pengembangan kawasan Minapolitan dengan RTRW kabupaten/ Kota merupkan suatu keharusan. Hal ini terkait dengan keberlanjutan investasi dan pengembangan usaha. Ketidakjelasan konsep tata ruang dapat mengakibatkan kegagalan pengembangan kawasan Minapolitan karena tanpa adanya kejelasan tata ruang jaminan keamanan dan keberlanjutan bisnis akan terancam. 5. Kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif sehinggaberpengaruh terhadap daya dukung dan ketersediaan sumberdaya alam perikanan. Kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam keberhasilan pengembangan kawasan Minapolitan. Tanpa adanya lingkungan yang mendukung maka sudah dapat dipastikan pengembangan kawasan Minapolitan tidak akan berjalan, hal ini dikarenankan komoditas perikanan sangat bergantung pada lingkungan yang baik sebagai tempat hidup komoditas perikanan.

22


Minapolitan DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA Lintas Sektor

KKP

PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO: RPJP DAN RPJM Kebijakan ekonomi dan infrastruktur PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN KONSEP Minapolitan

Naik

KKP

Visi Misi

• KAWASAN Minapolitan • PENGEMBANGAN USAH MINA PEDESAAN (PUMP)

• PRODUKSI • PENDAPATAN • PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI di Daerah

Propinsi, Kabupaten, dan Kota

SNT 2010


23

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) RENCANA TATA RUANG PULAU YANG TERKAIT DENGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera Perpres 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali Perpres 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan Perpres 88/2011 tentng RTR Pulau Sulawesi

Kawasan peruntukan Perikanan merupakan Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional Pengembangan kawasan dilakukan antara lain melalui: • Pengembangan kawasan Minapolitan berbasis masyarakat • Pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan • Pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan • Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada wilayah overfishing • Pengembangan kawasan konservasi laut melalui Pemantapan fungsi Taman Nasional Laut dan Taman Wisata Alam Laut • Rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan laut • Pelestarian sumber daya terumbu karang dan keragaman hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang Dasar hukum Minapolitan semakin kuat dengan masuknya Minapolitan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden. Diantaranya tercatat Minapolitan merupakan salah satu konsep Pengembangan kawasan berbasis masyarakat. Dengan masuknya Minapolitan dalam Perpres Rencana Tata Ruang Pulau, RT RW Kabupaten/Kota, RPJMD, Permen KP, Kepmen KP, masterplan kawasan Minapolitan dll dapat dijadikan garansi bahwa Konsep Minapolitan akan terus dijalankan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu direncanakan Minapolitan akan masuk dalam bahan RPJMN 2015-2019 dan Rencana strategis KKP 2015-2019. 24


INTEGRASI KEGIATAN ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PRODUKSI

PENGOLAHAN

PEMASARAN

Cara penangkapan dan budidaya ikan ramah lingkungan & berkelanjutan

Pengolahan produk ikutan bernilai tambah (zero waste)

• Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) • Pusat Informasi Pasar

Peningkatan kuantitas, kualitas & kontinuitas produksi sesuai standar (ikan & rumput laut)

• Pengembangan produk bernilai tambah • Peningkatan kapasitas & utilitas UPI (ikan & rumput laut) • Penurunan susut hasil

• Diversifikasi dan Pemenuhan syarat pasar dalam dan luar negeri; • Promosi & branding

• Benih unggul • Penanganan ikan di atas kapal, palka, bongkar • Sarpras

• Pengembangan sentra pengolahan • Pengembangan sarpras pengolahan

Pembangunan & rehabilitasi pasar ikan

DUKUNGAN SDM, IPTEK, PENGAWASAN, KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU

Integrasi kegiatan lintas Eselon I di lingkup KKP mutlak harus dijalankan. Hal ini sebagai jaminan bahwa KKP totalitas dalam mengembangkan Minapolitan. Dengan demikian, keberhasilan konsep hulu ke hilir sangat ditentukan melalui sinkronisasi program lintas unit Eselon I. Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan tangkap dalam kaitan ini mengatur penyediaan produksi dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang terjaga. Ditjen P2HP bertanggung jawab terhadap pengolahan produk, penambahan nilai produk dan pemasaran hasil produk perikanan. Untuk itu diperlukan dukungan SDM (BPSDMKP), Pengawasan (PSDKP), Karantina dan jaminan mutu (BKIPM KHP), Iptek (Balitbang KP) dan jaminan kelestarian lingkungan pesisir (KP3K) Pengembangan Kawasan Minapolitan

25

SINERGI PENGEMBANGAN KAWASAN Minapolitan

PEMERINTAH PUSAT • Sarpras lintas sektor • Regulasi

PEMERINTAH DAERAH

HULU Penyerapan tenaga kerja

• Sarpras lintas SKPD • Regulasi • Penyediaan lahan

PERBANKAN • Permodalan • Pendampingan usaha

Minapolitan DAN INDUTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

INDUSTRI/ ASOSIASI • Investasi • Akses pasar • Kemitraan

Peningkatan output perekonomian

HILIR

MASYARAKAT • Penerapan standar pasar

Sinergi Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab terhadap Regulasi dan kebijakan, serta Sarana dan Prasarana lintas sektor, Pemerintah Daerah (Sarana dan Prasarana lintas SKPD, regulasi dan penyediaan lahan), Perbankan (permodalan dan pendampingan usaha), Industri/ asosiasi (investasi, akses pasar, kemitraan) dan masyarakat (pasar). Semua dukungan tersebut masuk dalam kawasan Minapolitan untuk menjamin keberlanjutan dari hulu ke hilir. Keberhasilan pengembangan kawasan Minapolitan dapat di ukur dengan beberapa parameter utama yaitu penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dari kawasan Minapolitanserta peningkatan pendapatan masyarakat. Muara akhir dari pengembangan kawasan Minapolitan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Minapolitan.

26


PENGEMBANGAN Minapolitan RTRW RZWP3K RPJMD

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

• Dikoordinasikan oleh Bappeda • Ditetapkan melalui Perbup/walikota • Ditetapkan melalui Perda

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM Detail Engineering Design (DED)

TELAH DITETAPKAN 179 KAB/KOTA Minapolitan DENGAN JUMLAH LOKASI SEBANYAK 202 Minapolitan Budidaya: 145 kab/kota • Minapolitan Tangkap: 57 kab/kota

Pengembangan Minapolitan dilakukan dimulai dalam tataran perencanaan yaitu tertuang dalam Rencana Induk (masterplan) Minapolitan. masterplan Minapolitan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dilakukan agar konsep Minapolitan tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan yang ada dengan begitu sinkronisasi program lintas sektor dapat terlaksana dengan acuan perencanaan yang ada. Rencana Induk Minapolitan nantinya akan diturunkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dan disinkronkan dengan dokumen Perencanaan milik Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) dan Detail Engineering Design (DED). Masterplan dan RPIJM kawasan Minapolitan di koordinasikan oleh Bappeda yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Daerah dan Menjadi Bagian tidak terpisahkan dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat mengikat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2013 telah ditetapkan 179 Kab./KotaKawasan Minapolitan dengan jumlah lokasi sebanyak 202 yang terdiri dari Minapolitan Budidaya sebanyak 145 kab/kota dan Minapolitan Tangkap: 57 kab/kota.


27

SEBARAN LOKASI Minapolitan PER PROVINSI No

Provinsi

Kabupaten/ Kota

Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya

1

Aceh

6

2

6

2

Sumatera Utara

5

4

2

3

Sumatera Barat

7

2

5

4

Riau

9

3

5

5

Kepulauan Riau

6

-

1

6

Jambi

1

2

3

7

Sumatera Selatan

5

2

9

8

Kepulauan Bangka Belitung

5

4

2

9

Bengkulu

5

-

5

10

Lampung

5

-

5

11

DKI Jakarta

4

1

-

12

Jawa Barat

1

3

5

13

Banten

7

1

3

14

Jawa Tengah

15

3

13

15

DI Yogyakarta

4

-

4

16

Jawa Timur

14

6

12

17

Bali

2

3

4

18

Nusa Tenggara Barat

5

1

5

19

Nusa Tenggara Timur

5

1

6

20

Kalimantan Barat

3

2

1

21

Kalimantan Tengah

7

2

4

22

Kalimantan Selatan

3

1

4

23

Kalimantan Timur

24

Sulawesi Utara

25

4

-

3

11

2

6

Gorontalo

2

2

2

26

Sulawesi Tengah

7

-

4

27

Sulawesi Selatan

5

1

10

28

Sulawesi Barat

6

-

2

29

Sulawesi Tenggara

7

1

6

30

Maluku

3

2

1

31

Maluku Utara

5

4

3

32

Papua

2

-

2

33

Papua Barat

3

2

2

179

57

145

Jumlah

28


INDIKATOR KINERJA UTAMA Minapolitan PERIKANAN BUDIDAYA

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan (hasil) Peningkatan multiplier effect kegiatan ekonomi (hasil) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana produksi dan sistem CBIB (in put) Pengawalan pengembangan sistem budidaya untuk menjamin peningkatan produksi dan produktivitas (proses)

PERIKANAN TANGKAP Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan (hasil) Peningkatan kualitas hasil tangkapan (hasil) Peningkatan multiplier effect (hasil) Peningkatan kualitas manajemen: pelayanan pelabuhan perikanan (hasil, input, proses) Pengawalan pengembangan pelabuhan sebagai sentra usaha (proses)

PENGOLAHAN & PEMASARAN

PENDAPATAN & TENAGA KERJA

Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai hasil pengelolahan ikan (hasil)

Peningkatan Peluang Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas dan diversifikasi hasil olahan UMKM (hasil) Peningkatan jumlah usaha pengolahan yang berkualitas (hasil)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, dan pemasar ikan

Berkembangnya sistem pemasaran di sentra produksi budidaya dan penangkapan (hasil) Berkembangnya sistem pembinaan usaha pengolahan yang mapan (proses)


29

INDIKATOR EKONOMI KAWASAN

PERENCANAAN

Kesiapan perencanaan pengembangan kawasan Minapolitan sesuai dengan persyaratan Penetapan kawasan Minapolitan sesuai persyaratan

pelaksanaan

Alokasi anggaran daerah dan pusat (sektor) Langkah nyata pelaksanaan pengembangan kawasan: infrastruktur dan penyiapan sarana produksi Berkembangnya kawasan Minapolitan sebagai sentra produksi terintegrasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Berkembangnya konektivitas usaha antar kawasan Minapolitan

30


MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Terselenggarakannya monitoring, evaluasi, dan pengawasan oleh daerah dan pusat

PENGEMBANGAN KAWASAN Minapolitan MELALUI SINERGI PENDANAAN 19 BIDANG DAK DAK LINGKUNGAN HIDUP

DAK KESEHATAN

DAK KONSERVASI SD HUTAN, TANAH DAN AIR

DAK INFRASTRUKTUR JALAN

DAK KELUARGA BERENCANA

DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI

DAK PERTANIAN

DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM

DAK PENDIDIKAN

KAWASAN Minapolitan DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAK INFRASTRUKTUR SANITASI

DAK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

DAK LISTRIK PERDESAAN

DAK PERDAGANGAN

DAK FASILITAS KESELAMATAN JALAN

DAK SAPRAS KAWASAN PERBATASAN

DAK PRASARANA PEMERINTAHAN

DAK PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAK TRANSPORTASI PERDESAAN

Pemda menyiapkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (mengacu PermenKP 18/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan)

Untuk mempercepat pengembangan kawasan Minapolitan diantaranya dapat melalui sinergi pendanaan 19 bidang DAK yang ada yaitu DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, pendidikan, listrik pedesaan, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, sarana daerah tertinggal, prasarana pemda, kawasan perbatasan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, pertanian, keluarga berencana dan kesehatan, difokuskan di kawasan Minapolitan. Diharapkan dengan adanya sinergi pembiyaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dapat mempercepat pertumbuhan kawasan. Pengembangan Kawasan Minapolitan

31

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN Landasan Hukum Kerjasama Kementerian PU - Kementerian Kelautan dan Perikanan Kerja sama Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tata air tambak antara Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah terjalin lama. Mulai tahun 2011 KKP secara intensif melaksanakan program pengembangan tata air tambak (kawasan Minapolitan) yang perlu mendapatkan dukungan prasarana jaringan irigasi. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen SDA dengan Ditjen Perikanan Budidaya pada tanggal 14 Agustus 2012 No : 01/PKS/DA/2012 Tentang Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tata Air Tambak. Berkaitan dengan hal tersebut, tiap tahun perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Kemen PU dan KKP, baik di tingkat provinsi maupun daerah.

Readyness Criteria Dukungan Infrastruktur SK penetapan lokasi dan Pokja oleh Bupati/Walikota Rencana pengembangan kawasan RPIJM Kesiapan lahan Tersedia DED Tersedia dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan sehingga sistem bisa berfungsi Ada lembaga pengelola pasca konstruksi

32


PENCAPAIAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN Minapolitan TAHUN 2002 – 2012 69

70 60 49

50 40 30

30 25

Keterangan

20

Baru 10 0

1

2

2

2005

2006

2007

Lanjutan

5

Selesai 2008

2009

2010

2011

2012

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AGROPOLITAN DAN Minapolitan T.A. 2002 – 2012 1%

3%

4%

4%

2% 3% 52%

1%

30%

Jln. Poros Desa : 1.517.643.54 m

Jln. Usaha Tani : 1.578.843,94 m

Sarana Air Baku : 22 unit

STA : 63 unit

Pasar Desa / TPI : 131 unit

Lantai Jemur : 45 unit

Jembatan Desa : 122 unit

Bangunan Penunjang : 130 unit

Infrastruktur Lainnya


33

34


Provinsi

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau

Kabupaten

Pontang

Kegiatan

Lamboya

Kubu Raya Mamuju Gorontalo Utara Boalemo Takalar Ambon

Kec. Sungai Rengas Kws. Bonda Desa Dumolodo Desa Mutiara Galesong Nusaniwe

KAB. SUMBA BARAT

14 NTT

Sidayu

KAB. GRESIK

15 Kalimantan Barat 16 Sulawesi Barat 17 Gorontalo

Glagah Bendungan

Infrastruktur Kws. Minapolitan Infrastruktur Kws. Minapolitan Penink. Jalan Poros Desa Penink. Jalan Usaha Tani Pembangunan/Peningkatan Jalan/Talud Penink. Jalan Poros Desa

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Lamboya

Penink. Jalan Poros Desa

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Sidayu

Infrastruktur Kws. Minapolitan Infrastruktur Kws. Minapolitan

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Pekalongan Utara

1 1 1 1 1 1,600

1

1

1

1 1

1

1

Sambilawang Pekalongan Utara

1

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Sambilawang

1,685 634 1,085 425

1

1,600 1 1,920 1,800 2,500 1 2,300 2,600 2,000 1,900

Vol

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Kadilangu

Pemb. Jalan & Saluran Pemb. Jalan & Saluran Pemb. Jalan & Saluran Pemb. Jalan & Saluran

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Pontang

Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Lawe Bulan Pemb. Jalan Poros Desa Infrastruktur Kws. Minapolitan Pemb. Saluran Drainase (Ki-Ka) Pemb. Jalan Penink. Jalan Poros Desa Penink. Jalan Poros Desa Pemb. Talud & Jalan Pemb. Jalan Pemb. Jalan & Talud Pemb. Jalan

Kadilangu

Desa Blambangan, Kec. Bawang Desa Puncang, Kec. Bawang Desa Mertosari, Kec. Purwonegoro Desa Sukoagung, Kec. Bagelen, Kec. Kaligesing

Keruak-Jerowaru

18 Sulawesi Selatan` 19 Maluku

Kawasan Lawe Bulan Percut Sei Tuan Mandeh XIII Koto Kampar Kel. Basilam Baru, Kec. Sungai Sembilan Tanjung Pandan Punduh Pidada Ujung Gebang, Kec. Sukra Desa Cemara, Kec. Centigi Cemara Kulon, Kec. Losarang Desa Sukakerta, Desa Pasir Putih, Kec. Cilamaya

Lamongan Trneggalek

KOTA PEKALONGAN

KAB. PATI

Purworejo

Banjarnegara

SERANG

Karawang

ACEH TENGGARA Deli Serdang Pesisir Selatan Kampar Kota Dumai Belitung Pesawaran Indramayu

Lombok Timur

13 NTB

12 Jawa Timur

10 Jawa Tengah

9 Banten

5 Bangka Belitung 7 Lampung 8 Jawa Barat

1 2 3 4

No

Daftar Dukungan Infrastruktur Pada Kawasan Minapolitan TA. 2013

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt m

Pkt

Pkt

Pkt

Ptk Ptk

Pkt

Pkt

Pkt

m m m m

Pkt

m Pkt m m m Pkt m m m m

CONTOH INFRASTRUKTUR TERBANGUN DI KAWASAN AGROPOLITAN DAN Minapolitan

Jalan Usaha Tani Lokasi: Agropolitan Bagelan-Purwerejo

Saluran Air Baku Kolam Lokasi: Bayudono – Kab. Boyolali

Tambatan Perahu Lokasi: Kws. Managabata, Kab. Minahasa Utara

Jembatan Lokasi: Kws. Werinama Kab. Seram Bag. Timur


35

Perjanjian Kerja Sama antara DITJEN SUMBER DAYA AIR dengan DITJEN Perikanan Budidaya No: 01/PKS/DA/2012 Tentang PengemBANGAN dan RehabILITASI Jaringan Irigasi Tata Air Tambak

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA, KKP

DITJEN SDA, PU

Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan lokasi tata air tambak.

Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan lokasi tata air tambak.

SID jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya ikan.

SID jaringan primer dan sekunder irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Rehabilitasi jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tata air tambak: jaringan primer irigasi tata air tambak dan jaringan sekunder irigasi tata air tambak. infrastruktur pendukung (berupa jalan inspeksi / produksi, jembatan, dan bangunan pelengkapnya)

Program dan penganggaran dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jaringan tersier irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan.

Program dan penganggaran dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jaringan primer irigasi tata air tambak dan jaringan sekunder irigasi tata air tambak di kawasan budidaya perikanan; dan Penelaahan atas desain yang telah ada jika diperlukan.

36


REKAPITULASI KEGIATAN TATA AIR TAMBAK DITJEN. SUMBER DAYA AIR TAHUN 2013 NO

1

2

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/ RINCIAN KEGIATAN

OUTCOME

INCOME

ALOKASI DANA

Sarana/Prasarana Tata Air Tambak yang Dibangun/ Ditingkatkan

135,00 Km

10.479,00 Ha

220.225.972,00

Wilayah Barat

135,00 Km

5.300,00 Ha

207.325.972,00

Wilayah Timur

-

Km

5.179,00 Ha

12.900.000,00

Sarana/Prasarana Tata Air Tambak yang Dibangun/ Ditingkatkan

42,70 Km

5.850,00 Ha

54.100.928,00

Wilayah Barat

42,70 Km

2.800,00 Ha

46.350.928,00

Wilayah Timur

-

Km

3.050,00 Ha

7.750.000,00

177,70 Km

16.329,00 Ha

274.326.900,00

TOTAL KEGIATAN TATA AIR TAMBAK

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN TATA AIR TAMBAK PAGU ANGGARAN TA 2014 (dalam ribuan rupiah) NO

PROVINSI

VOLUME (Ha)

PAGU ANGGARAN

1

Lampung

1.100

2

Jawa Barat

12.401

3

Jawa Tengah

3.916

21.350.000

4

Jawa Timur

3.788

31.460.700

5

Kaltim

17.655

64.428.000

6

Kalbar

11.400

24.763.000

7

Kalteng

900

3.329.000

8

NTB

3.482

5.513.800

9

NTT

10

10

Sulawesi Tenggara

4.600

24.575.000

11

Sulawesi Barat

14.400

54.975.000

12

Sulawesi Selatan

10.034

41.239.050

TOTAL

3.200.000 205.559.471

768.000

83.686

481.161.021

Dukungan Ditjen. Cipta Karya pada Lokasi PPI dan Minapolitan Tahun 2011 - 2013 Tahun

Air Minum Alokasi

Bangkim

Kawasan

Alokasi

Kawasan

Total

2011

122,60

22

66,08

22

188,68

2012

144,87

188

42,82

21

187,69

2013

153,81

152

57,50

32

211,31

Jumlah

421,28

-

166,40

-

587,68


37

Komitmen BRI dalam Pembiayaan Usaha Perikanan

Akses Pembiayaan Usaha Perikanan Program Kemitraan

KreditKetahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Komersial

Sektor Kelautan dan Perikanan




Mekanisme Pembiayaan

Dana PKBL BRI

Subsidi Bunga dari Pemerintah

Sumber Dana: 100% BRI

Sumber Dana: 100% BRI

Penjaminan dari Pemerintah Sumber Dana: 100% BRI

Mekanisme Pasar Sumber Dana: 100% BRI

Akses pembiayaan yang disediakan oleh BRI sesuai dengan kemampuan dan skala usaha 38


Jenis Kredit yang Dipersiapkan oleh BRI untuk Sektor Kelautan dan Perikanan Saat Ini dan Masa Mendatang Kredit Modal Kerja • Souvenir shop dan craft centre • Craft center • Restaurant • Industri penangkapan ikan • Pengolahan ikan industri rumah tangga • Industri pengolahan ikan/ hasil laut lainnya • Usaha lainnya • Pengadaan dan pemasaran sarana produksi

Kredit dengan Pola Kemitraan

(untuk pembiayaan kepada nelayan)

• Kredit Usaha rakyat: Ritel & Mikro, untuk Plasma/ nelayan kerjasama dengan Perusahaan Swasta/BUMN

JENIS KREDIT

Kredit Ekspor/ Impor • • • •

Ekspor tuna/cakalang Ekspor udang beku Ekspor rumput laut Ekspor/impor lainnya melalui laut

Kredit Investasi • Pembangunan lokasi wisata • Industri pengolahan ikan • Industri manufaktur peralatan penangkapan ikan • Industri manufaktur kapal penangkap ikan • Budidaya rumput laut • Industri pengolahan hasil laut lainnya • Pembangunan sarana industri perikanan • Pengadaan peralatan penangkapan dan budidaya ikan


39

Pola Pemberian Kredit Pola pemberian secara Individu

Pola pemberian secara berkelompok

pemberian kredit kepada debitur secara perorangan atau badan hukum

Pola pemberian dengan kemitraan pemberian kredit kepada seseorang atau kelompok yang melibatkan pihak ke 3 sebagai offtaker atau avalist

pemberian kredit kepada sejumlah orang (kelompok tani) dengan tujuan dan komoditi yang sama

Model Pembiayaan kepada Pembudidaya: Pola Kemitraan PEMERINTAH (KKP, Pemprov/ Pemkab/ Pemkot)

• • • •

PASAR EKSPOR

Pembinaan Teknologi Pengembangan SDM Pembinaan Manajemen Fasilitasi Permodalan

SUPERVISI & PENGAWASAN Pendampingan Usaha

UMKM

MITRA USAHA

Perjanjian Kemitraan Usaha

(KUB, POKDAKAN, KOPERASI)

Penjualan Hasil Usaha

Pe r

ja

nj

ia

n

Kr

ed

it

a

am

s rja

n

ja

r Pe

n

jia

Ke

Model Pembiayaan kepada pembudidaya melalui pola kemitraan diantaranya dengan pembagian peran antara Pemerintah (KKP, Pemprov, Pemkab/Pemkot) dalam pembinaan teknologi, pengembangan SDM, pembinaan manajemen, fasilitasi permodalan, dilakukan dengan supervisi dan pengawasan terhadap (KUB, Pokdakan, Koperasi). Setelah itu dilakukan pemberian kredit dan perjanjian kerjasama dengan BRI dengan pendampingan oleh mitra usaha untuk pasar ekspor. Sesuai data yang ada dalam realisasi penyaluran kredit usaha perikanan BRI tercatat mengalami kenaikan setiap tahun dimulai tahun 2011 (Rp 1,51 T), 2012 (Rp 1,95 T), September 2013 (Rp 2,34 T). Kenaikan kredit ini diharapkan dapat ikut memacu pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan. 40


Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Perikanan BRI NO

SUB SEKTOR

Desember 2011

Desember 2012

JML DEB

PENYALURAN

JML DEB

PENYALURAN

JML DEB

Maret 2013 PENYALURAN

Juni 2013 JML DEB

PENYALURAN

September 2013 JML DEB

PENYALURAN

1

Usaha Penangkapan Ikan

22.424

1.123.719

27.483

1.301.046

28.619

1.358.423

29.751

1.389.940

30.836

1.419.595

2

Usaha Pembudidayaan Ikan

18.066

394.498

28.610

658.812

31.685

741.710

35.641

839.815

39.333

928.993

3

Usaha Pengolahan Ikan

4

Usaha lainnya 40.490

1.518.217

56.093

1.959.858

60.304

2.100.133

65.392

2.229.755

70.169

2.348.588

Total

HASIL KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI PUSAT YANG DAPAT DIAKSES UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014 Kementerian PU • 18 lokasi pengembangan sarpras untuk Minapolitan di 18 provinsi KPPPA • Model pengembangan pemberdayaan perempuan di 3 lokasi kab/kota Kementerian Perdagangan • Pembangunan pasar tradisional melalui DAK Kementerian Perindustrian • Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut • Pengembangan Industri Kecil Menegah Kementerian Koperasi dan UKM • Bantuan untuk koperasi perikanan Badan Pertanahan Nasional • 20.000 bidang untuk sertifikasi tanah

Kementerian Perumahan Rakyat • Perumahan khusus dan peningkatan kualitas untuk rumah nelayan Kementerian Dalam Negeri • Peningkatan ekonomi lokasi (fasilitasi bumdes, kelembagaan kemiskinan, dll) KPDT • Bantuan sarpras untuk 69 kab/ kota Kementerian Parekraf • PNPM mandiri desa wisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kursus dan diklat keterampilan di semua kab/kota (lokasi ditentukan Dinas Dikbud) Kementerian Sosial • Program Percepatan Perlindungan Sosial (Raskin dan PKH) • Pengembangan usaha produktif untuk KUBE di wilayah pesisir


41

USULAN INTEGRASI KEGIATAN LINTAS K/L

(berdasarkan Rencana Induk kab/kota) Kementerian Pekerjaan Umum

• Perluasan jalan akses atau jalan produksi (ke pelabuhan perikanan, sentra budidaya, sentra pengolahan, sentra pemasaran, dan sentra garam) • Perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan sarana air bersih • Pembangunan saluran irigasi tertier

Kementerian Perdagangan

• Pembangunan pasar desa di daerah tertinggal • Penyiapan sarana pengepakan ikan dan gudang penyimpan

Kementerian Perindustrian

• Pengembangan industri pengolahan rumput laut • Pengembangan industri kapal

Kementerian ESDM

• Pemenuhan kuota BBM bersubsidi bagi sektor KP • Pemenuhan kebutuhan listrik terutama di kawasan Pelabuhan Perikanan, budidaya, dan pengolahan (pabrik es/cold storage) • Pemasangan listrik murah untuk rumah nelayan

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

• Pembangunan lembaga kursus wirausaha dan keterampilan kreatif • Program pendidikan bagi anak nelayan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

• Integrasi kegiatan pemberdayaan usaha • Bantuan stilmulan untuk penguatan kelembagaan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

• Pemanfaatan Balai Latihan Kerja untuk nelayan dan pembudidaya ikan

Kementerian Perumahan Rakyat

• Pembangunan rumah nelayan

Kementerian Sosial

• Bantuan usaha produktif untuk KUBE di wilayah pesisir

Kementerian Koperasi & UKM Badan Pertanahan Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Lingkungan Hidup

• Penguatan kelembagaan dan pembinaan koperasi nelayan/ pembudidaya/pengolah/pemasar ikan • Sertifikasi tanah nelayan • Sertifikasi tanah pembudidaya ikan • Bimtek pemberdayaan perempuan di pesisir • Perlindungan perempuan dan anak di wilayah pesisir • Perencanaan AMDAL Kawasan Minapolitan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

• Pengembangan fishing spot dan wisata mina kuliner • PNPM Mandiri desa wisata

Kementerian Perhubungan

• Penyediaan sarana transportasi antar pulau

Kementerian Kesehatan

• Pelayanan kesehatan

Kementerian Kehutanan

• Penanaman mangrove

Kementerian Pertanian

42

• Pengembangan Mina Padi


PEMBAGIAN TUGAS DI KAWASAN Minapolitan No.

Output/Komponen

Pusat

1

Penyusunan Juklak, Juknis

√

2

Forum Pengembangan Minapolitan

√

3

Identifikasi/Verifikasi potensi pengembangan kawasan Minapolitan

√

4

Pendampingan Teknologi/ Percontohan/Desiminasi

5

Koordinasi Lintas Sektor/ SKPD (POKJA)

6

Penyusunan DED

7

Pembangunan infrastruktur

8

Monitoring dan Evaluasi pengembangan Minapolitan

UPT

Daerah Provinsi

Kab.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

RPJMN 2015-2019 Merupakan kelanjutan dari RPJMN 2010-2014 Tujuan: Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat Menekankan pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang dicirikan oleh: • Terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan • Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA – upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat • Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang


43

ISU KONTEMPORER UnTuK RPJM III 1. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir masih tinggi - kemiskinan nelayan berkisar antara 3 juta sampai 11,4 juta jiwa dengan rata rata jumlah penduduk miskin 7,3 juta jiwa. Jumlah kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan masih besar. 2. Rusaknya habitat dan ekosistem laut dan peisir sebagai akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pemboman ikan, penggunaan racun sianida), penambangan karang laut, polusi di laut, sedimentasi dan aktivitas pariwisata, 3. Paradigma pembangunan ekonomi kelautan harus memasukkan isu posisi geografis Indonesia yang strategis, untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi politik yang lebih besar, 4. Paradigma ekonomi kelautan tidak hanya membesarkan kotribusi sektor tetapi keberpihakan pada kepentingan nasional dan prioritas rakyat 5. Isu dukungan kebijakan komprehensif, seperti: (1) industrial policy and strategy, (2) kebijakan fiskal dan non tarif barrier, (3) kebijakan dukungan pemodalan, bahan baku, dan energi, 6. Isu subsidi tentang masih perlunya subsidi serta kebijakan subsidi yang tidak langsung dan tidak explisit. 7. Isu kebijakan yang parsial atau tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya, 8. Isu keuangan dan permodalan dimana menteri boleh menjadi penjamin dalam permintaan bantuan permodalan, 9. Isu reformasi, strukturisasi, kapitalisasi, dan aliansi, 10. Isu ocean energi (blue revolution) dan mineral selain migas dimana dunia mencari ke dasar laut sehingga perlu peranan indonesia dalam badan mineral serta peranan Indonesia dalam penegakan hukum di laut.

PENGEMBANGAN Minapolitan UNTUK MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN • Keberadaan Minapolitan sebagai penggerak utama (prime mover), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan yang potensi diperlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat serta penentuan lokus yang jelas • Penciptaan iklim yang kondusif melalui pengembangan kebijakan yang berpihak, prosedur yang sederhana dan institusi yang kompeten • Ketersediaan sumber daya (tenaga kerja) diperlukan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar dengan cara pelatihan, pendampingan serta pengawalan • Koordinasi dan keterpaduan antara Kementerian/Lembaga dan stakeholders dalam pengembangan Minapolitan

44


Pelaksanaan

Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya


45

LOKASI PENGEMBANGAN Minapolitan PERCONTOHAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 (87 KABUPATEN)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

PENGEMBANGAN Minapolitan PERCONTOHAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 (87 KABUPATEN) KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

46

Kampar (RIAU) – Patin, Nila, Mas Bintan (KEPRI) – Kerapu, R. Laut Muoro Jambi (JAMBI) – Patin, Nila Musi Rawas (SUMSEL) – Nila, Mas, Lele Pesawaran (LAMPUNG) – Kerapu, R. Laut Pandeglang (BANTEN) – Kekerangan, R. Laut Serang (BANTEN) –Bandeng, R. Laut Bogor (JABAR) - Lele Banyumas (JATENG) - Gurame Boyolali (JATENG) - lele Klaten (JATENG) - Nila Gunung Kidul (DIY) – Lele Blitar (JATIM) – Ikan Hias Gresik (JATIM) – Udang Vaname Lamongan (JATIM) – Udang Vaname Bangli (BALI) – Nila Sumbawa (NTB) – R. Laut Sumba Timur (NTT) – R. Laut Banjar (KALSEL) – Patin, Nila, Mas Kapuas (KALTENG) – Patin, Nila Pohuwatu (GORONTALO) – Udang, R. Laut Maros (SULSEL) - Udang Windu Pangkep (SULSEL) –Udang Windu Morowali (SULTENG) – R. Laut, Udang Windu


KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Bireuen (NAD) – Udang, Bandeng, Kerapu Aceh Tenggara (NAD) – Mas, Nila, Lele Serdang Bedagai (SUMUT) – Lele, Gurame Agam (SUMBAR) – Nila, Mas Batanghari (JAMBI) – Patin, Nila Tulang Bawang (LAMPUNG) – Udang Bangka Selatan (BABEL) – R. Laut, Kerapu Bengkulu Utara (BENGKULU) – Nila, Mas, Lele Indramayu (JABAR) - Udang, Bandeng Banjarnegara (JATENG) – Gurame, Nila Malang (JATIM) – Nila, Lele Tabanan (BALI) – Nila, Mas, Lele Lombok Tengah (NTB) – R. Laut, Udang Sambas (KALBAR) – Udang, Bandeng Penajam Paser Utara (KALTIM) – Bandeng Minahasa Utara (SULUT) – R. Laut Gorontalo Utara (GORONTALO) – R. Laut, Udang Mamuju (SULBAR) – R. Laut, Udang, Bandeng Pinrang (SULSEL) – Udang, Bandeng, R. Laut Kolaka (SULTERA) – R. Laut, Udang Seram Bagian Barat (MALUKU) – R. Laut Kep. Morotai (MALUT) - R. Laut, Kerapu

KABUPATEN Minapolitan TAHUN 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kuantan Sengingi (RIAU) – Patin, Nila, Mas OKU Timur (SUMSEL) – Patin OKI (SUMSEL) – Patin Ogan Ilir (SUMSEL) – Patin OKU Selatan (SUMSEL) – Patin Banyuasin (SUMSEL) – Patin Musi Banyuasin (SUMSEL) – Nila Kota Palembang (SUMSEL) – Patin Tangerang (BANTEN) - Udang Karawang (JABAR) – Udang Subang (JABAR) - Udang Brebes (JATENG) – Udang Pemalang (JATENG) – Udang Kendal (JATENG) – Udang Demak (JATENG) – Udang Jepara (JATENG) – Udang Pati (JATENG) – Udang Rembang (JATENG) – Udang Tuban (JATIM) – Udang Sidoarjo (JATIM) – Udang Pasuruan (JATIM) – Udang

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Probolinggo (JATIM) – Udang Situbondo (JATIM) – Udang Banyuwangi (JATIM) – Udang Sumenep (JATIM) – Rumput Laut Hulu Sungai Utara (Kalsel) – Patin Hulu Sungai Selatan (Kalsel) – Patin Parigi Moutong (SULTENG) – R. Laut Donggala (SULTENG) – R. Laut Bone (SULSEL) – R. Laut Takalar (SULSEL) – R. Laut Jeneponto (SULSEL) – R. Laut Polewali Mandar (SULBAR) – R. Laut Bombana (SULTERA) – R. Laut Klungkung (BALI) – R. Laut Sumbawa Barat (NTB) – R. Laut Rote Ndao (NTT) – R. Laut Kepulauan Sula (MALUT) – R. Laut Kota Jayapura (PAPUA) – Nila, Mas Sorong (PAPUA BARAT) – Nila Raja Ampat (PAPUA BARAT) – R. Laut

Contoh Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten BANYUMAS PROVINSI jawa Tengah Komoditas Unggulan & Citra Kawasan Konsep Citra kawasan ini diperlukan dalam upaya untuk membentuk karakter/ identitas kawasan Minapolitan kabupaten Banyumas:

KEBANG CIRAWAS

KEdungbanteng KEmranjen KEmbaran BAturraden sumBANG CIlongok ajibaRAng sokaRAja KarangleWAs Sumpiuh


47

Komoditas unggulan GURAMI

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah penghasil perikanan air tawar. Setelah ditetapkan menjadi salah satu Kabupaten Minapolitan percontohan, dengan ikan Gurami sebagai komoditas unggulan. Strain gurami yang berasal dari Kabupaten Banyumas diberi nama Endang Pamularsih. Saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang sedang meneliti galur murni untuk strain gurami asli Banyumas dan sedang uji coba hasil hibridisasi jenis sowang dan bluesafir. Pemkab. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan benih unggul melalui Broodstock Center memperkuat branding Gurami. Konsep Citra kawasan telah ditetapkan dengan nama “Kebang Cirawas” yang merupakan perpaduan dari nama kecamatan Kedung Banteng, Kemranjen, Kembaran, Baturaden, Sumbang, Cilongok, Ajibarang, Sokaraja, Karanglewas dan Sumpiuh. Citra kawasan ini diperlukan sebagai upaya untuk membentuk karakter/identitas kawasan Minapolitan Banyumas. Dengan “Branding” ini diharapkan akan mempermudah mengenalkan Banyumas sebagai sentra perikanan Gurami. Sebagai pendampingan teknologi di kawasan Minapolitan kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh BBPBAT Sukabumi. Sentra pengembangan perikanan budidaya di KabUPATEN Banyumas di bagi menjadi 4 yaitu: 1. Kawasan Pembenihan: Pengembangan kawasan pembenihan yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kedung Banteng dan wilayah pengembangannya sebagai penyangga yaitu Kecamatan Karang lewas dan Baturaden 2. Kawasan Pembesaran: Pengembangan kawasan pembesaran yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Kembaran dan Sukaraja dengan kawasan penyangga yaitu Kecamatan Sumbang dan Kemranjen 3. Kawasan Pengolahan: Pengembangan kawasan pengolahan yang menjadi pusat pengembangan terdapat di Kecamatan Sumpiuh dengan sentra pengembangan mencakup Kecamatan Kemranjen 4. Kawasan Pemasaran: Pengembangan kawasan pemasaran dipusatkan di Kecamatan Ajibarang dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Cilongok

48


SARANA & PRASARANA Unit Produksi

BBI TAMBAKSOGRA luas 2 Ha, 20 unit kolam BBI SINGASARI luas 2 Ha, 19 unit kolam BBI PANDAK luas 1.7 Ha, 21 unit kolam BBI Sidabowa luas 1.2 Ha

pasar 3 pasar ikan 8 pasar tradisonal Pasar Ikan Ds. Karangsalam Kidul

Pasar Ikan Ds. Ajibarang Wetan

PENGAIRAN Saluran induk (primer) 181.030 m Saluran Sekunder 229.772 m Luas areal potensial 15.003,92 Ha Luas areal fungsional 14.678,12 Ha Sungai Tajum


49

Sarana dan Prasarana pendukung kawasan Minapolitan di kabupaten Banyumas diantaranya: 1. Unit Produksi: BBI Tambaksogra dengan luas 2 Ha (20 unit kolam), BBI Singasari luas 2 Ha (19 unit kolam), BBI Pandak dengan luas 1,7 Ha (21 unit kolam) dan BBI Sidabowa luas 1,2 Ha 2. Unit Pemasaran: Terdapat 3 pasar Ikan dan 8 Pasar tradisional 3. Sumber Pengairan: Saluran induk (primer) 181.030 m, saluran sekunder 229.772 m, luas areal potensial 15.003,92 Ha, Luas areal fungsional 14.678,12 Ha Setelah penetapan menjadi kawasan Minapolitan dengan dukungan Pendanaan dari KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, APBD, Perbankan, Kementerian PU dan lain-lain terdapat kenaikan yang cukup signifikan bahkan melebihi yang ditargetkan. Terhitung mulai tahun 2011 produksi mencapai 2.543,11 ton dari yang ditargetkan 2500 ton, Tahun 2012 produksi mencapai 3.053, 92 ton dari target 3000 ton dan tahun 2013 mencapai 2. 490,93 (s.d triwulan III) dari yang ditargetkan sebanyak 3500 ton. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) juga mengalami kenaikan terutama di kawasan Minapolitan dari tahun 2011 sejumlah 200 pokdakan, 2012 270 pokdakan, dan tahun 2013 mencapai 284 pokdakan (s.d triwulan III). Pokdakan tersebut juga sudah ada yang mengakses kredit dari perbankan walaupun jumlahnya masih kecil, diantaranya dari Bank Jateng Pokdakan Ulam Sari Tahun 2011 melalui KKP-E sejumlah Rp 218 juta, Tahun 2012 Pokdakan Mulya Sari melalui BRI (KKP-E), sejumlah Rp 500 juta dan tahun 2013 Pokdakan Sumba Mas melalui Bank jateng sejumlah Rp 375 juta. Selain itu, Pokdakan yang menerima sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) juga mengalami peningkatan. Hasil kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan dukungan dari masyarakat dalam mendukung kawsaan Minapolitan terlihat dari berbagai penghargaan yang diperoleh diantaranya: • Juara 1 Lomba Kinerja Kelembagaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tingkat Provinsi Jawa Tengah; • Penghargaan Bupati Banyumas atas Prestasi dalam Peningkatan Produk Gurami melalui Swasembada Benih Gurami Unggul • Kabupaten Banyumas juga sebagai salah satu anggota Jejaring Pemuliaan Induk Gurami • Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2011 dari Menteri Kelautan & perikanan RI kepada Bupati Banyumas atas Peran Aktifnya sebagai Pembina Terbaik • Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan dengan Kinerja Terbaik I Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2012 dengan Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI Nomor 53/KE-DJPB/2013 • Juara I Lomba Masak Menu Balita dan Kudapan dengan bahan baku ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

50


PERKEMBANGAN PRODUKSI BUDIDAYA di kabupaten banyumas TARGET No

JENIS IKAN

2011

1 NILA 2 Patin 3 Mas

2012

REALISASI

2013

2014

2011

2012

2013 (sd. TW III)

2014

500 650

450 70 500

500 75 550

550 80 600

481.90 6.47 506.32

566.09 14.85 555.56

416.40 17.53 410.97

-

4 GURAMI

2,500

3,000

3,500

4,000

2,543.11

3,053.92

2,490.93

-

5 6 7 8 9 10 11 12

450 730 1,285 107 57 78 70 3 6,430

650 700 1,311 70 40 70 70 6,931

750 750 1,337 70 40 70 75 7,717

800 800 1,364 70 40 70 80 8,454

485.47 704.98 543.56 699.69 708.35 423.42 1,296.58 1,330.15 1,051.02 115.98 117.93 55.09 70.58 76.27 60.43 6,206.10 7,128.08 5,469.35 96.52 102.84 70.87

LELE Nilem Tawes Sepat Siam Tambakan Mujahir Bawal Bandeng Jumlah

Prosentase Pencapaian (%) Prosentase Kenaikan per tahun (%) Pemanfaatan Lahan (Ha) Produktivitas (Ton/ Ha)

-

20.75

14.86

-

-

424.01 14.64

424.01 16.81

424.01 12.90

-

Komoditas UNGGULAN Komoditas UNGGULAN

Perkembangan jumlah pokdakan di kawasan Minapolitan kabupaten banyumas POKDAKAN KAB. BANYUMAS KAW. MINAPOLITAN %

2010 62 50 80.6

POKDAKAN BARU 2011 2012 92 100 65 70 70.7 70.0

2013 32 14 43.8 s.d TW III

POKDAKAN KAB. BANYUMAS KAW. MINAPOLITAN %

Komulatif sampai dengan tahun 2013 2010 2011 2012 425 201 293 393 284 135 200 270 66.8 67.2 68.3 68.7 s.d TW III


51

REALISASI KREDIT DARI PERBANKAN BANK JATENG PURWOKERTO (KKP-E) Rp. 593.000.000,-

2011 Ulam Sari

Desa Kalikidang Kec. Sokaraja

218,000,000

2013 Sumba Mas

Desa Kebarongan Kec. Kemranjen

375,000,000

BANK BRI PURWOKERTO (KKP-E) Rp. 500.000.000,-

2012 Mulya Sari

Desa Pliken Kec. Kembaran

Pokdakan bersertifikat CPIB

Tahun 2011 • BEJI GURAMI Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng; • MINO LESTARI Desa Wiradadi Kec. Sokaraja; • BBI Wil. Kerja Tambaksogra, Dinnakkan; Tahun 2012 • BEJI GURAMI I Desa Beji Kec. Kedungbanteng; • BEJI GURAMI II Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng; • MINA USAHA Desa Karangsalam Kidul Kec. Kedungbanteng; • MINA SARI Desa Purwosari Kec. Baturraden; • RUKUN MINA MAKMUR Desa Pandak Kecamatan Baturraden

52


500,000,000

Pokdakan bersertifikat CBIB Tahun 2010 • MULYA SARI Desa Pliken Kecamatan Kembaran; • ULAM SARI Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja; Tahun 2011 • MINA ARTHA Desa Sumbang Kec. Sumbang; • ULAM SARI IV Desa Kalikidang Kec. Sokaraja; • MULYA SARI 3 Desa Pliken Kecamatan Kembaran; • MINO LESTARI Desa Wiradadi Kec. Sokaraja; TAHUN 2012 • MINA UTAMA Desa Pageralang Kec. Kemranjen; • TIRTO MUKTI Desa Karangduren Kec. Sokaraja; • MINA LESTARI GURAMI ABADI Desa Lemberang Kec. Sokaraja

Minapolitan berbasis perikanan budidaya di kabupaten agam KAWASAN Minapolitan KABUPATEN AGAM Pengembangan budidaya dan pengolahan ikan Balai Benih Ikan (BBI) dan Pengembangan UPR

BUKITTINGGI Pengembangan UPR ikan Nila dan mas serta pengembangan Mina Padi

Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pengolahan Ikan Laut serta Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Budidaya Ikan Air Tawar : Nila , Mas. Pengembangan KJA Ramah Lingkungan dan UPR Nila dan ikan Mas

Sentra Hinterland

DAMPAK SETELAH ADANYA Minapolitan No.

Uraian

1.

Pendapatan anggota kelompok

2.

Jumlah tenaga kerja yang diserap : - Pembudidaya -Nelayan -Pengolah -Pemasar

3.

Nilai PDRB sektor perikanan

2010 (Rp.)

2011 (Rp.)

2012 (Rp.)

950.000,-/bulan

1.150.000,-/bulan

8.364 2.803 461 3312

12.134 2.698 472 3205

13.164 2.603 488 3112

142.529,80 (jutaan Rp.)

164.051,53 (jutaan Rp.)

185.341,83 (jutaan Rp.)

1.850.000,-/bulan


53

AKTIFITAS KERAMBA JARING APUNG ( KJA) DI DANAU MANINJAU KAWASAN INTI

54


UNIT PEMBENIHAN RAKYAT (UPR) DAN MINAPADI


55

CONTOH USULAN KEGIATAN DI LOKASI Minapolitan BUDIDAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH No

Lokasi Minapolitan

Kegiatan

Volume

Diusulkan ke

1

Mekar Sari, Praya Barat

Pengembangan Jalan Produksi Mekar Sari - Rowok

2

Tumpak Kec. Pujut

Pengembangan Jalan Produksi Are Guling - Lintas Selatan

3

km

PU

3

Bumbang

Peningkatan kawalitas jalan Bumbang - Kelebuh

1,5

km

PU

4

Gerupuk, Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari

Pengembangan Jalan Lingkungan

8,5

km

PU

5

Prabu, Tumpak, Selong Belanak dan Mekarsari

Pengembangan sarana air bersih

5

paket

PU

6


Pengembangan sarana Sanitasi

4

paket

PU

7


Penyediaan Tempat sampah

4

paket

PU

8

Bilelando dan Kidang ( Kec. Praya Timur ) dan Bangkat Parak (Kec.Pujut

Pengembangan Jalan Produksi

1

km

PU

9

Awang

Pembangunan plataran parkir

1

unit

PU

10

Kidang, Praya Timur

Peningkatan kualitas Jalan Mujur - Peras

10,5

km

PU

11

Kidang, Bangket Parak

Peningkatan Kawalitas Jalan Peras - Bangket Parak

7

km

PU

12

Awang, Kidang, Bilelando, Bangkat Parak

Penyusunan Master plan & DED Bidang Air Minum

4

paket

PU

13

Kidang Praya Timur

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan

2

paket

Pendidikan

14


Pengembangan Poskesdes

5

paket

Kesehatan

15

Awang

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sub Terminal Minapolitan

1

unit

Perhubungan

16

Mertak, Sengkol, Prabu dan Tumpak (Kec.Pujut)

Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Rumput Laut

4

unit

Perindag

17

Awang

Pasar tradisional/Harian

1

unit

Perindag

18

Awang

Pusat penjualan bahan dan alat penangkapan ikan

1

unit

Perindag

19

Mertak, Sengkol, Kuta, Prabu dan Tumpak (Kec.Pujut) Mekar Sari dan Selong Belanak (Praya Barat)

Pelatihan Kewirausahaan

7

kali

Kop & UKM

20

Bilelando dan Kidang ( Kec. Praya Timur ) dan Bangkat Parak (Kec.Pujut

Pelatihan Kewirausahaan

3

paket

Kop & UKM

56


2

km

PU

Pelaksanaan

Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap


57

PELAKSANAAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2013

Ditjen P2HP: Sebanyak 10 Kegiatan yang dilaksanakan pada 41 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 55,7 milyar;

Ditjen PB : Sebanyak 9 Kegiatan yang dilaksanaan pada 46 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 139,12 milyar;

SINERGITAS KKP

Ditjen PSDKP: Sebanyak 1 kegiatan di 57 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi; anggaran Rp. 81,67 milyar

BPSDMKP: Sebanyak 3 kegiatan yang dilaksanakan di lokasi Minapolitan PT

Ditjen KP3K: Sebanyak 1 kegiatan yang dilaksanakan di 12 lokasi Minapolitan PT dengan alokasi anggaran Rp. 59 milyar

BALITBANG KP: Sebanyak 8 kegiatan yang dilaksanakan di 5 lokasi Minapolitan dengan alokasi anggaran Rp. 2,69 milyar

Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap yang ideal mencakup beberapa lokasi dimana terdapat Zona Inti (TPI terbesar) dengan TPI lain (pendukung). Disamping itu berdekatan dengan zona inti terdapat pasar ikan dan Industri. Dan tidak jauh dari lokasi Zona Inti terdapat lokasi perumahan nelayan, zona pariwisata dan juga lokasi Budidaya. Untuk menjamin keberlanjutan usaha budidaya dan penangkapan juga diperlukan kawasan konservasi perairan, dimana kawasan ini merupakan tempat ikan untuk bereproduksi dan juga menjaga lingkungan perairan agar kualitas lingkungan perairan tetap terjaga. 58


BEBERAPA INDIKATOR CAPAIAN Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP di lokasi percontohan TAHUN 2013 Indikator : Volume Produksi (ton) 61.529

57.763 46.569

44.034

19.579 18.523 6.837 4.841 Ternate

12.831

8.846 6.744

Bitung

Ambon

Sukabumi Pekalongan Lamongan

5.796 4.936

3.011 1.512

Bangka

Pacitan

Indikator : Penyerapan Tenaga Kerja(org) 4.095 2.315

1.925

1.695

Ternate

Ambon

1.358

Pacitan

Indikator : Nilai Produksi (Rp. Juta)

941.433

610.990

186.256

304.460

183.440 144.701

137.870 120.998

Sukabumi

Pekalongan

Bitung

Lamongan

85.640 63.900

52.397 28.589

Bangka

Pacitan

Indikator : Pendapatan Nelayan 2.908.166 2.365.000 2.000.000

2.609.000 2.121.000

1.500.000

Sebelum Minapolitan Ternate

Bitung

Sesudah Minapolitan

Bangka


59

KEGIATAN Minapolitan PPN PALABUHAN RATU (sebagai kawasan inti) TAHUN 2013 KEGIATAN RUTINITAS TUGAS DAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN sesuai yang diamanatkan undang undang

KEGIATAN PRIORITAS PPN PALABUHAN RATU TAHUN 2013

RENCANA PENGEMBANGAN AREAL MELIPUTI : KONSOLIDASI DGN BERBAGAI PIHAK DALAM UPAYA PEMBEBASAN AREAL DAN PEnSERTIFIKATAN

rencana pengembangan

Karena KOLAM I & II mengalami kepadatan

PPN PALABUHANRATU SEBAGAI ZONA INTI Minapolitan DIKEMBANGKAN MENJADI PP SAMUDRA

PENINGKATAN KAPASITAS PPI (Cibangban, Cisolok, Ciwaru, Ujunggenteng, Minajaya) dan Pos TPI (Cikembang, Legon pari, Sangrawayang, Cipatuguran, Loji, Kalapacondong, Cibuaya, Cicaladi dan Tegalbuled) sebagai ZONA PENUNJANG Minapolitan

PPN PELABUHAN RATU DAN PPI KAB SUKABUMI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI RAKYAT YANG AKHIRNYA MENJADI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

60


MASTER PLAN ZONA INTI Minapolitan KABUPATEN BANGKA (PPN SUNGAILIAT) Lahan Existing 3,22 Ha

TOTAL LAHAN 44,91 Ha

Lahan Pengembangan 41,69 Ha

DATA OPERASIONAL di PPN sungai liat TAHUN 2009 – 2013 No

Kegiatan

2009

2010

2011

2012

2013*

1

Produksi Ikan (Ton)

4.936

5.163

5.259

5.796

4.017

2

Nilai Produksi (Milyar)

63,9

72.2

97,06

85,64

67,63

3

Uang Beredar (Milyar)

171,77

187,83

222,45

213,84

319,17

4

Jumlah Kapal (unit)

702

784

802

1.042

955

5

Kapal Mendaratkan (Unit)

17.97

20.406

21.514

19.544

12.044

6

Kunjungan Kapal (Unit)

2.675

3.025

31.64

31.032

17.316

7

Nelayan (Orang)

2,343

2,647

2,907

3,124

2,974

8

Tenaga Kerja (Orang)

3,247

3,914

4,306

4,579

4,122

9

Rata-Rata Pendapatan Nelayan (Rp)

-

-

-

2,121,000

2,609,000

* s.d Agustus 2013


61

Komoditi Utama Ikan Ekonomis Penting Di PPN Sungailiat NO

JENIS IKAN

2009

2010

2011

2012

2013**

1

TENGGIRI

285,833

272,054

236,261

208,934

185,682

2

TONGKOL

120,513

64,388

169,639

383,235

114,193

3

PARI

1,068,791

1,168,057

1,011,786

839,632

508,318

4

CUMI-CUMI

166,517

246,262

194,807

197,387

46,058

5

IKAN LAINNYA

3,414,510

3,476,259

3,816,830

4,166,753

185,682

5,056,164

5,227,020

5,429,323

5,795,941

3,825,803

JUMLAH * Satuan dalam Kilogram (Kg) ** September 2013

Plotting Rencana Pengembangan PPN Sungailiat Tahun 2014 PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN PENGEMBANGAN PELABUHAN (APBN)

PEMBANGUNAN SPDN (INVESTOR/SWASTA)

PEMBANGUNAN PABRIK ES (INVESTOR/SWASTA)

PEMBANGUNAN SPDN (INVESTOR/SWASTA)

PEMBANGUNAN JALAN AKSES DARI SENTRA PRODUKSI KE KAWASAN INDUSTRI/ PEMASARAN (APBN)

62


PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN (APBN)

Minapolitan BERBASIS PERIKANAN TANGKAP

TPI LAIN

PENDUKUNG)

BUDIDAYA

Kawasan konservasi Zona Inti

Hotel

TPI LAIN

(TPI Terbesar)

PENDUKUNG)

WISATA

PERUMAHAN NELAYAN

PASAR IKAN

BUDIDAYA INDUSTRI

1

•Kawasan Minapolitan jika dikelola dengan sungguh-sungguh bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan usaha perdesaan

2

•Untuk itu, sinergis dalam dukungan antara pemerintah (Pusat dan Daerah, provinsi dan kabupaten), serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan minapolitan

3 4

•Dukungan daerah yang konsisten sebagai ujung tombak pembangunan minapolitan agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan

•Sebagai kawasan yang terintegrasi – Harmonisasi merupakan kata kunci dalam pengembangan minapolitan yang berhasil sesuai dengan tujuannya

5

•Prinsip pengembangan Minapolitan harus menyentuh seluruh sistem agribisnis dalam satu kesatuan pengembangan sehingga efektifitas dan efisiensi serta kesinambungan dapat dijaga

6

• Sebagai cikal bakal pengembangan wilayah berbasis perikanan, maka diharapkan mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi (agribisnis) di wilayah sekitarnya


63

Penutup

64


Pelaksanaan Minapolitan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan disegala bidang berbasis kawasan. Selain itu konsep Minapolitan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan visi "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat". Pelaksanaan Minapolitan tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak yang terkait. Konsep Minapolitan ini diharapkan akan dapat terus bergulir dan dapat diimplementasikan lebih optimal melalui program dan kegiatan di pusat dan di daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

PengembanganKawasan KawasanMinapolitan Minapolitan Pengembangan

65 65

Tim Penyusun Pengarah Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo Penanggung Jawab Sekretaris Jenderal Sjarief Widjaja Ketua Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Iin Siti Djunaidah Wakil Ketua Kepala Biro Perencanaan Nilanto Perbowo Sekretaris Kepala Bagian Perencanaan Umum Ishartini Anggota Y. Waluyo Susanto Isac Newton Tarigan Rudi Alek Wahyudin Wany Sasmito Prabowo Suyuti Elimawati Birro Mokhamad Ali Rouf Kontributor Bahan Tim Pokja Minapolitan Eselon I KKP

66


68


Pengembangan Kawasan Minapolitan

Recommend Documents