AGROPOLITAN. MINAPOLITAN Konsep Kawasan Menuju Keharmonian

AGROPOLITAN MINAPOLITAN

&

Konsep Kawasan Menuju Keharmonian


AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN

Sambutan

4

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Salam sejahtera, Guna mewujudkan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan penyeimbangan pembangunan desa-kota, maka pada tahun 2002 Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian mengembangkan Kawasan Perdesaan. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengembangan wilayah yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya, upaya tersebut akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Dalam pengembangan kawasan perdesaan melalui pengadaan infrastruktur penunjang ekonomi yang memadai, Ditjen Cipta Karya telah melibatkan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya. Dengan demikian, kawasan ini mampu menjadikan kegiatan utama masyarakatnya sebagai sektor penggerak perekonomian lokal dan regional. Seiring dengan berkembangnya ragam konsepsi penyelenggaraan pembangunan perdesaan maka, pada tahun 2011 program pengembangan kawasan perdesaan ini menjadi kawasan pusat pertumbuhan yang didalamnya mencakup Kawasan Agropolitan dan Minapolitan.

Budi Yuwono P.


Jakarta, September 2012


Integrasi yang kuat antar kelembagaan dan masyarakat pada pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan telah membuahkan hasil dan membawa perubahan bagi kawasan zona inti (pusat pertumbuhan) maupun desa-desa hinterland. Program ini diharapkan dapat menjadi campur tangan positif pemerintah dalam memanfaatkan, mengelola, sekaligus melestarikan potensi dan kekayaan alam perdesaan Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Program ini diharapkan dapat menjadi campur tangan positif pemerintah dalam memanfaatkan, mengelola, sekaligus melestarikan potensi dan kekayaan alam perdesaan Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

5



Kata Pengantar

6

Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Salam sejahtera, Sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2002, pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan telah berhasil memfasilitasi tak kurang dari 382 kawasan, baik kawasan baru maupun lanjutan. Pengembangan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur desa yang memadai dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengadaan infrastruktur juga ditujukan bagi peningkatan produktivitas, pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian/perikanan. Pengembangan kawasan Agropolitan/Minapolitan dirasakan begitu penting, mengingat pengembangannya yang memanfaatkan dan mengusung konsep sesuai dengan keunikan, keunggulan, dan keandalan lokal. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan serta menjamin kelangsungan perkembangan kawasan sehingga memiliki keunggulan yang berdaya saing.

Pengadaan infrastruktur ditujukan bagi peningkatan produktivitas. pengolahan. serta pemasaran hasil pertanian/ perikanan.

Dengan sinergi harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan mampu mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang utuh dan terintegrasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik.

Jakarta, September 2012



Amwazi Idrus

7

DAFTAR ISI • Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya • Kata Pengantar Direktur Pengembangan Permukiman • Daftar Isi



1 Pendahuluan

8

2

Menata Infrastruktur Agropolitan bagi Masa Depan - Konsep Kawasan Agropolitan - Mekanisme Pengembangan Kawasan Agropolitan - Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan • Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian/Perikanan • Pengolahan Hasil Pertanian/Perikanan - Kinerja Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan - Sudut Pandang - Kata Mereka

3 -

Di Balik Cakrawala Biru Indonesia Konsep Kawasan Minapolitan - Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan - Dukungan Infrastruktur Kawasan Minapolitan • Peningkatan Produktivitas Hasil Perikanan • Pengolahan Hasil Perikanan - Kinerja Dukungan Infrastruktur Kawasan Minapolitan - Sudut Pandang - Kata Mereka

4 Penutup

5 7 8 9 17

47

75

PENDAHULUAN



9

Nangroe Aceh

Kalimantan Timur

7 Kawasan Agropolitan 2 Kawasan Minapolitan BANDA ACEH

7 Kawasan Agropolitan 1 Kawasan Minapolitan

Sumatera Utara


Kalimantan Tengah

10 Kawasan Agropolitan

Riau


MEDAN

Kalimantan Barat


Kep. Riau


Jambi TANJUNGPINANG PEKANBARU


PONTIANAK

Bangka Belitung Sumatera Barat

SAMARINDA


PADANG


Kalimantan Selatan

JAMBI PANGKALPINANG


PALANGKARAYA

PALEMBANG

Sumatera Selatan Bengkulu



BANDARLAMPUNG


JAKARTA SERANG


Kawasan Agropolitan dan Minapolitan TA 2002-2011

Jawa Tengah

SEMARANG

SURABAYA

YOGYAKARTA

DI Yogyakarta


Konsep Kawasan : Agropolitan dan Minapolitan




BANDUNG

Banten


Bali

Jawa Barat

Lampung

10

BANJARMASIN


BENGKULU

Tahun Anggaran 2002-2011 Wilayah Cakupan: 32 Provinsi 324 Kawasan Agropolitan 48 Kawasan Minapolitan

MATARAM

Jawa Timur

DENPASAR


Nusa Tenggara Barat 10 Kawasan Agropolitan 1 Kawasan Minapolitan

Terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebuah negara dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah.

Gorontalo


Sulawesi Utara


Maluku Utara

7 Kawasan Agropolitan

Papua Barat

MANADO


TERNATE GORONTALO

Sulawesi Tengah


PALU

MANOKWARI

MAMUJU

JAYAPURA

Sulawesi Barat

4 Kawasan Agropolitan 1 Kawasan Minapolitan KENDARI

AMBON

Maluku

8 Kawasan Agropolitan MAKASSAR

Sulawesi Tenggara


Sulawesi Selatan


Papua Nusa Tenggara Timur KUPANG



Kekayaan ini pun menjadi hak setiap anak bangsa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi mewujudkan kesejahteraan bang sa. Tentunya, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan kekayaan alam negeri ini.

Ketidakberhasilan dalam pemerataan pem


Namun, dalam pelaksanaannya, pembangun an lebih difokuskan pada wilayah perkotaan. Pembangunan berjalan demikian pesat di se jumlah kota dan menjadikan kota tersebut se bagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kota-kota tersebut seakan tak pernah henti untuk bersolek sehingga memancarkan pesonanya. Di sisi lain, wilayah perdesaan tetap tampil dalam kesederhanaannya, bahkan dalam keterbatasannya.


Pembangunan di seluruh sektor kehidupan merupakan salah satu upaya pemanfaatan potensi dan kekayaan alam Indonesia yang hasilnya, diharapkan, dapat dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia secara merata. Untuk itu, pembangunan semestinya dapat dilaksanakan secara merata di seluruh penjuru negeri ini sehingga pembangunan dapat

menyentuh sampai ke daerah perdesaan, ter pencil, pelosok, hingga kawasan perbatasan.

11

bangunan ini, tentu saja, menimbulkan ke sen jangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal inilah yang memicu terjadinya percepatan urbanisasi di Indonesia hingga sampai pada tingkat urbanisasi yang tidak terkendali. Berdasarkan Data Survei Penduduk Antarsensus laju urbanisasi di Indonesia me ningkat dari 37,5% di tahun 1995 menjadi 40,5% di tahun 1998. Akibat percepatan urbanisasi, sektor pertanian menjadi terdesak sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Penurunan produktivitas ini tampak dari nilai produk-produk pertanian yang diimpor Indonesia demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2000, Indonesia harus mengimpor kedelai sebanyak 1.277.685 ton senilai 275 juta dolar AS, sayur-mayur senilai 62 juta dolar AS, dan buah-buahan senilai

65 juta dolar AS1). Sementara, lemahnya sistem pemasaran, terbatasnya pemahaman dan kemampuan petani, rendahnya kualitas lingkungan dan permukiman di perdesaan, kian menyulitkan produktivitas pertanian. Tidak jauh berbeda dengan kawasan pertanian, kawasan pesisir dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor perikanan belum dapat mengolah dan memanfaatkan potensi dan ke kayaan laut Indonesia secara maksimal. Hal ini diakibatkan pembangunan yang masih terfokus di wilayah daratan sehingga potensi perairan Indonesia masih dikesampingkan. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2035, diperkirakan populasi penduduk tumbuh hingga 2 kali dari jumlah saat ini. Seiring ber



Jalan poros desa Gumukrejo, Desa Tanjungsari, Banyudono, Kabupaten Boyolali

12

1.2)

Yudhohusodo. Siswono. Laporan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. 2002.

tambahnya jumlah penduduk, tingkat pen di dikan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat sehingga terjadi peningkatan konsumsi per kapita untuk beragam jenis ba han pangan. Maka, dalam waktu 35 tahun mendatang, kebutuhan akan kesediaan ba han pangan Indonesia meningkat lebih dari 2 kali jumlah kebutuhan saat ini2). Hal ini me munculkan kerisauan akan terjadinya kondisi “rawan pangan” di masa yang akan datang.

Pengembangan Kawasan Agropolitan/ Minapolitan Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut, Peme rintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum– dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya ingin mewujudkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan kawa san perdesaan, termasuk perdesaan yang berada di daerah pesisir. Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan

Permukiman melaksanakan pro gram-program pengembangan perdesaan po tensial. Salah satunya adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi lo kal sebagai roda pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan, yaitu pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan. Kawasan Agropolitan/Minapolitan yang dikem bangkan merupakan bagian dari potensi wila yah kabupaten. Pengembangan kawasan mela lui penguatan sentra-sentra produksi pertanian/ perikanan yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, Kawasan Agropolitan/Mina politan mam pu memainkan peran sebagai ka wasan pertumbuhan ekonomi yang berdaya kompe tensi interregional maupun intraregional. Selain itu, pengembangan juga berorientasi pada kekuatan pasar yang dilaksanakan melalui pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan

Skema Tata Ruang Kawasan Agro/Minapolitan



Sumber : Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan. Kimpraswil 2000

13

agribisnis/minabisnis hulu sampai dengan hilir. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sistem agribisnis/ minabisnis yang utuh dan terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasara na) seperti peningkatan jalan lingkungan poros desa, peningkatan jalan usaha tani, Stasiun Terminal Agribisnis (STA), peningkatan pasar ikan dan pembangunan lainnya yang memadai dan mendukung pengem bangan agribisnis/ minabisnis.

politan/minapolitan dengan sentra-sentra pro duksi pertanian/perikanan. Pola inter aksi ini, nantinya, akan memberikan nilai tambah pro duksi agropolitan/minapolitan sehingga dapat memacu pembangunan perdesaan; me ningkatkan produktivitas dan kua litas per ta nian/perikanan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah hinterland; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah; yang pada akhirnya akan menekan laju urbanisasi.

Program ini juga mengembangkan sistem kele mbagaan dan sistem keterkaitan desakota (urban-rural linkage) untuk mendukung pe ngembangan Kawasan Agropolitan/Mina po lit an. Sistem keterkaitan tersebut ber tu ju an untuk mengembangkan interaksi yang saling menguntungkan antara pusat agro

Peran penting dari pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan ini adalah kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan keunikan lokal. Sektor berbasis aktivitas masyarakat pun mampu meningkatkan pe merataan. Sedangkan, kelangsungan pe ngem bangan kawasan dan sektor lebih me

Pencapaian Kawasan Agropolitan dan Minapolitan 2002-2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tahun Baru

8 27 18 37 58 47 81 56 11 38

Lanjutan

8 35 52 49 84 77 48 45 32

Selesai

Total

1 41 64 118 228 286 312

8 35 53 90 148 195 276 332 342 382

400

332

350

276

300 81



250

14

148

150 90

100

0

382

11 45

38 32

286

312

48

195

200

50

56

342

35 8

8

27 8

53 18 35

37 52

47

77 228

58 84 118

49 41

64

1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Baru

Lanjutan

Selesai

mi liki kepastian karena sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan kom paratif dibandingkan sektor lainnya. Untuk dapat melangsungkan program pe ngembangan Kawasan Agropolitan/Mina po litan, dilakukan penyusunan atas strategi pe ngembangan yang mencakup beberapa hal berikut: • Penyusunan masterplan pengembangan Kawasan Agropolitan/minapolitan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang akan menjadi acuan bagi setiap wilayah/ provinsi. Masterplan disusun berdasarkan jangka waktu tertentu dan mencakup rencana-rencana sarana dan prasarana. • Penetapan lokasi Agropolitan/Minapolitan yang diusulkan oleh Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi. Usulan harus dida hului dengan identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan potensi lokasi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan iklim usaha. • Sosialisasi program pengembangan Kawas an Agropolitan/Minapolitan yang dilaksa nakan seluruh stakeholder terkait di tingkat pusat maupun daerah sehingga lebih ter padu dan terintegrasi. • Pendampingan pelaksanaan program oleh

pemerintah, yang juga berperan sebagai fasilitator. Sedangkan, masyarakat ditem patkan sebagai pelaksana utama da lam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ag ropolitan/Minapolitan. • Pembiayaan program yang, pada dasarnya, dilakukan oleh masyarakat–dalam hal ini petani/nelayan, penyedia agro/mina, pe ngelola hasil, pemasar, dan penyedia jasa. Dana stimultans yang difasilitasi pe me rintah bertujuan untuk membiayai pra sarana dan sarana yang bersifat publik dan strategis. • Usulan indikasi program/kegiatan di kawa san agro/minapolitan harus dimasukkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Mina politan oleh Direktorat Pengembangan Permu kiman ini telah berlangsung sejak tahun 2002. Sampai dengan tahun 2011, telah terbangun 382 Kawasan Agropolitan/Minapolitan di se jumlah desa hinterland di Indonesia. Selama 10 tahun pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan, seringkali mendapati berbagai kendala. Kendala yang di ha dapi tersebut menjadi hal-hal yang patut dicermati dan menjadi tantangan tersendiri pada pe ngembangan kawasan-kawasan berikutnya.

Kawasan agropolitan Desa Wasiat, Ngombol, Purworejo



15

16



MENATA INFRASTRUKTUR AGROPOLITAN BAGI MASA DEPAN



17

Menata Infrastruktur Agropolitan Bagi Masa Depan Konsep Kawasan : Agropolitan Kawasan Agropolitan TA 2002-2011 : 32 Provinsi, 324 kawasan



Potensi Unggulan : Beras organik, kelapa, sayur, mayur, buah-buahan, hewan ternak.

18

Dukungan Infrastruktur : Peningkatan jalan poros desa, jalan usaha tani, irigasi, kios, STA, packing house

Pembangunan di kawasan perkotaan yang demikian pesat telah menjadikan kawasan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Begitu pula, dengan setiap aspek kehidupan sosial di dalamnya yang juga berkembang dengan sangat baik.

Jalan poros desa di kawasan agropolitan Payakumbuh, Sumatera Barat

Hal ini memunculkan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang pada akhirnya, mengakibatkan peningkatan laju ur banisasi.


Sementara itu, populasi penduduk yang sema kin meningkat diperkirakan mencapai angka sekitar 400 juta jiwa di tahun 2035, berbanding

Namun, penurunan produktivitas pertanian tidak hanya semata-mata disebabkan terdesak nya sektor pertanian akibat konversi lahan dan percepatan urbanisasi. Melainkan, juga dipicu oleh produktivitas dan pemasaran per tanian yang masih rendah, budaya petani lokal yang cenderung subsisten, serta kelembagaan dan lingkungan permukiman yang tidak kondusif.


Percepatan laju urbanisasi berakibat pula pada terdesaknya sektor pertanian yang berujung pada penurunan produktivitas pertanian. Hal tersebut ditandai dengan semakin tingginya konversi lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan. Akibatnya, Indonesia harus menda tangkan produk-produk pertanian dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

lurus dengan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 35 tahun men datang, kebutuhan pangan masyarakat di per kirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat kebutuhan pangan saat ini (Siswono Yudohusodo. 2002). Dengan demikian, penurunan produktivitas pertanian dikhawatirkan dapat menimbulkan kondisi rawan pangan di masa mendatang.

19



Berkaca pada kondisi tersebut, diperlukan upa ya-upaya pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup segala aspek kehidupan de ngan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perdesaan. Sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai produk ung gulan di setiap daerahnya, pengembangan ekonomi Indonesia hendaknya berorientasi pada pembangunan agribisnis yang berbasis pertanian. Maka, pengembangan Kawasan Agropolitan pun menjadi alternatif solusi pembangunan kawasan perdesaan. Kawasan Agropolitan memungkinkan pembangunan dengan tetap berbasis pada sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi desa yang dipadukan dengan pembangunan sektor industri melalui pengembangan prasarana dan sarana layaknya perkotaan yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan.

20

Dengan kata lain, pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan penguatan sentrasentra produk pertanian yang berbasiskan pada kekuatan internal sehingga perdesaan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya kompetensi, baik secara interregional maupun intraregional. Oleh ka rena itu, keberhasilan pembangunan Kawasan Agropolitan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari segenap aparatur peme rintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kawasan ini dapat berlangsung secara terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien sehingga tercipta keterpaduan dengan pembangunan sektor lainnya dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pengembangan Kawasan Agropolitan pun men jadi salah satu program pengembangan per mukiman perdesaan yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Permukiman. Dengan program yang terfokus pada penyediaan dan kemajuan

infrastruktur perdesaan, yaitu berupa prasarana dan sarana yang memadai dan mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kawasan Agropolitan, khusus nya masyarakat perdesaan.

Konsep Kawasan Agropolitan Secara harafiah. istilah Agropolitan berasal dari kata Agro yang berarti ‘pertanian’ dan Polis/Po litan yang berarti ‘kota’. Dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agroplitan & Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Agropolitan didefinisi kan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, serta menghela kegiatan

pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Buku tersebut juga mendefinisikan Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yang ditandai dengan kebe radaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan.


Friedman mengungkapkan konsep agropolitan sebagai distrik-distrik agropolitan yang meru pakan kawasan pertanian perdesaan dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa/km2.

Kawasan Agropolitan Ngombol, Purworejo


Definisi Kawasan Agropolitan pun telah termak tub dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan Kawasan Agropolitan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keter kaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis.

Adapun konsep Agropolitan merupakan kon sep yang dikenalkan Friedman dan Douglas (1975). Konsep ini ditawarkan atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri yang terjadi dialami negara-negara berkembang di Asia. Kegagalan tersebut mengakibatkan ter jadinya hyper ubanization, pembangunan ha nya terjadi di beberapa kota saja, tingkat peng angguran dan setengah penggangguran yang tinggi, kemiskinan akibat pendapatan yang tidak merata, terjadinya kekurangan bahan pangan, penurunan kesejahteraan masyarakat desa, serta ketergantungan kepada dunia luar.

21

Kawasan Agropolitan Serang, Banten



Distrik agropolitan terdiri atas kota-kota tani berpenduduk 10.000–25.000 jiwa. Luas wila yahnya dibatasi dengan radius sejauh 5–10 km sehingga menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000–150.000 jiwa yang mayori tas bekerja di sektor pertanian. Konsep Friedman tidak membedakan secara spesifik antara per tanian modern ataupun konvensional dan me nyebutkan setiap distrik sebagai satuan tunggal yang terintegrasi.

22

Definisi Friedman di atas menggunakan be sar an penduduk dan luasan wilayah sebagai ukuran. Maka. dapat disimpulkan bahwa suatu distrik Agropolitan setara dengan 1 Wilayah Pengembangan Parsial (WPP) permukiman trans migrasi jika dilihat dari besaran pendu duknya. Sedangkan. jika dilihat dari luasan wilayahnya yang berkisar pada 100–250 km2 atau 10.000–25.000 ha. ukurannya dapat lebih kecil dari luasan 1 WPP. Apabila dilihat secara administratif, besaran penduduk dan luasan wilayah tersebut setara dengan luasan wilayah kecamatan yang berpenduduk sampai dengan 25.000 jiwa dan sudah dapat berfungsi sebagai suatu simpul jasa distribusi. Sementara, berdasarkan strukturnya, Kawasan Agropolitan dibedakan atas Orde Pertama (Kota Tani Utama), Orde Kedua (Pusat Distrik

Agropolitan atau Pusat Pertumbuhan), dan Orde Ketiga (Pusat Satuan Kawasan Pertanian). Setiap orde berfungsi sebagai simpul jasa ko leksi dan distribusi dengan skala yang be ragam dan berjenjang (hirarki) serta pusat pe layanan permukiman. Antarsimpul tersebut disambungkan oleh jaringan transportasi yang sesuai. Orde Pertama dan Kedua dipisahkan oleh jarak sekitar 35–60 km. sesuai dengan kondisi gegografis wilayah. Sedangkan, Orde Kedua dan Ketiga terletak dalam satu distrik agropolitan yang berjarak sekitar 15–35 km satu sama lainnya. Menurut definisi yang ada, Agropolitan atau Ko ta Pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan, atau Kota Nagari yang berfungsi sebagai pu sat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Pertanian ini pun mampu mendorong pertumbuhan pembangunan per de saan dan desa-desa di wilayah sekitarnya (hinterland) melalui pengembangan berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, jasa pelayanan, hingga pariwisata. Pengembangan Kawasan Agropolitan bertuju an untuk meningkatkan pendapatan dan ke se jahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan

keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat ter wujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan. Sementara itu, pe ngembangan kawasan ini juga ditujukan un tuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi Kawasan Agropolitan me lalui strategi pengembangan sebagai berikut : • Meningkatkan diversifikasi ekonomi perde saan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik berupa hasil produksi maupun olahan. • Meningkatkan akses petani terhadap sum ber daya produktif dan permodalan de ngan memfasilitasi ketersediaan layanan yang dibutuhkan petani dan masyarakat. Layanan dapat berupa penyediaan sa ra na produksi, sarana pascapanen, dan permodalan yang tersedia di kawasan dalam jumlah, jenis, waktu, kualitas, dan lokasi yang tepat. • Meningkatkan prasarana dan sarana yang

dibutuhkan dalam upaya memajukan industri pertanian sesuai kebutuhan ma syarakat. Prasarana dan sarana publik yang disediakan pemerintah dilaksanakan dengan pendekatan kawasan, yaitu me merhatikan hasil identifikasi sum ber daya alam, sumberdaya manusia, sumber daya buatan, serta tingkat perkembangan Kawasan Agropolitan. • Mewujudkan permukiman perdesaan yang nyaman dan tertata, serta menjaga ke les tarian lingkungan melalui pengaturan dan pelaksanaan masterplan Kawasan Agropolitan secara konsisten dan terkoor dinasi. Visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian diterjemahkan ke dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Agropolitan beru pa dukungan terhadap pengembangan sis tem dan usaha Agribisnis. Dengan demikian, kebijakan dan strategi yang ditetapkan mampu mendorong ketiga hal, yaitu : Sarana irigasi di Kawasan Minapolitan Mina Asri, Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali yang sudah terbangun memudahkan petani untuk mendapat air



23

Petani di kawasan agropolitan Ngombol Purworejo mengangkut hasil taninya melalui jalan poros desa yang telah beraspal



a. Peningkatan produktivitas hasil pertanian sehingga dihasilkan produk-produk perta nian yang berdaya saing tinggi dan diminati pasar. b. Pengolahan hasil pertanian untuk mem peroleh nilai tambah atas produk hasil per tanian sebagai produk primer dengan men jadikannya berbagai produk olahan, baik intermediate product maupun final product. c. Pemasaran hasil pertanian untuk menun jang sistem pemasaran hasil pertanian dengan memperpendek mata rantai tata niaga perdagangan hasil pertanian. Mulai dari sentra produksi sampai ke sentra pe masaran akhir (outlet).

24

Pengembangan Kawasan Agropolitan yang sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal me rupakan konsep Agropolitan yang sangat men dukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan Kawasan Agropolitan haruslah mendukung pengembangan kawasan andalan.

Oleh karena itu, pengembangannya tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusatpusat kegiatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Sementara itu, kondisi negeri ini sangat me mungkinkan untuk dikembangkannya Kawasan Agropolitan. Kondisi yang dimaksud adalah adanya ketersediaan lahan pertanian dan te naga kerja yang murah di Indonesia. Sebagian besar petani juga telah memiliki kemampuan (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang didu kung oleh keberadaan jaringan sektor hulu dan hilir serta kesiapan institusi. Namun demikian, pengembangan Kawasan Agropolitan bukan tanpa kendala. Beragam permasalahan yang dihadapi, antara lain pe ngembangan produk pertanian yang be lum mendapat dukungan makro ekonomi se pe nuhnya, keterbatasan jaringan infrastruktur fisik dan ekonomi, serta potensi dan peluang investasi di seluruh sektor yang masih belum tergali sehingga investor lebih berminat me

nanamkan modalnya di kawasan yang telah maju. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter juga belum berpihak pada sektor pertanian yang ditandai dengan masuknya produkpro duk pertanian impor secara bebas serta tingginya suku bunga kredit pertanian.

terpadu. Pada dasarnya, perdesaan yang men jadi sasaran lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah yang memiliki komoditi unggulan pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan per ikanan.

Mekanisme Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan, terurai mekanisme pengajuan usulan pengem bangan Kawasan Agropolitan. Cakupan meka nisme berupa prosedur pengajuan lokasi dan proses pemilihan/penilaian Kawasan Agro po litan. Berkenaan dengan prosedur pengajuan lokasi, mekanismenya meliputi kegiatan-kegi atan berikut ini.

Secara internal, Kawasan Agropolitan terdiri dari kota-kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian. Kawasan ini tidak dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan (desa/ kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota). Melainkan, disesuaikan dengan memerhatikan skala ekonomi kawasannya sehingga dirasakan lebih fleksibel. Dengan demikian, bentuk dan luasan Kawasan Agropolitan dapat meliputi satu desa/kelurahan, kecamatan, atau beberapa kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan ini dapat pula meliputi wilayah yang menembus wilayah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan. Dari sisi eksternal, Kawasan Agropolitan ha rus memiliki aksesibilitas dengan kota-kota ber jenjang lebih tinggi di sekitarnya untuk menciptakan sebuah sistem pemasaran yang

a. Usulan dari Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten mengaju kan usulan mengenai Kawasan Agropolitan. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten telah melakukan identifikasi potensi dan masalah terlebih dahulu. Identifikasi dimaksudkan un tuk mengetahui kondisi dan potensi lokal, yaitu komoditas ung gulan. Lokasi Kawasan Agropolitan yang berada di dalam kawasan kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. b. Pemerintah Pusat menilai kesiapan lokasi

Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Kawasan

rm Pe

r

ktu

tru

ras

Keterangan : SK Menteri Pertanian 155/TU.210/A/VI/2003

Ma y sy Pe ang arak md di at a S fasi Ta ete litas ni mp i at

Inf

od ala n

(Master Plan/ RPIJM/DED)

at/P Kab rovin /Ko si/ ta

Agropolitan Mandiri


Perencanaan

Pus


Sosialisasi

(Pokja Agropolitan)

an

• Identifikasi • Usulan Lokasi dari Bupati / Gubernur • SK lokasi oleh Menteri Pertanian

Pemda Kab/Kota

aga

Pusat/Provinsi/ Kab/Kota

emb

Kel

Program Agropolitan

Pe ge mb .S DM

Mekanisme Penyelenggaraan Agropolitan

25

untuk dapat dikembangkan sebagai Ka was an Agropolitan. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan ad ministrasi dan potensi lokasi kawasan yang diusulkan. Persyaratan administrasi berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM, dan DED. c. Pengembangan Kawasan Agropolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah me menuhi kondisi berikut. • Apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan dalam butir huruf b. • Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan yang diusulkan memiliki potensi yang baik, dilihat dari profil kawasan tersebut, maka kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapinya. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya akan dihentikan untuk sementara.



Kawasan agropolitan Bali

26

Kawasan Agropolitan yang dikembangkan me ru pakan bagian dari sistem kewilayahan ka bupaten. Oleh karena itu, potensi kabupaten harus dikaji terlebih dahulu berdasarkan per timbangan aspek strategis dari unsur/kom ponen makro pembentuk Kawasan Agropolitan, yakni memiliki komoditas/potensi unggulan yang dapat diandalkan untuk mengembangkan kawasan secara keseluruhan. Potensi/komoditas unggulan dapat berupa ketersediaan sumber alam potensial, prasarana dan sarana, atau ku antitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Proses penilaian/pemilihan Kawasan Agropolitan yang diusulkan diuraikan secara le bih detil berikut ini: • Program-program pengembangan kawas an dari departemen/badan yang memiliki keterkaitan lingkup kegiatan (tupoksi) de ngan pengembangan kawasan berbasis agribisnis. • Komoditas unggulan sebagai pemicu un tuk tumbuh kembangnya kehidupan dan penghidupan dari sektor-sektor komoditi ikutan lainnya. Komoditas tersebut melipu

Jalan poros desa di kawasan agropolitan Kobalima. Belu - NTT

Pada kawasan yang telah berhasil dikembang kan sebagai Kawasan Agropolitan, kawasan ter sebut memiliki ciri-ciri yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Adapun ciri khas dari Kawasan Agropolitan yang telah berkembang, dijabarkan sebagai berikut: a. Kegiatan agribisnis (pertanian) merupakan kegiatan perekonomian utamanya, kegiat an ini mencakup industri pengolahan ha


Disamping itu, pemilihan Kawasan Agropolitan pun harus dapat meliputi sejumlah kriteria, se bagai berikut: • Kawasan Agropolitan merupakan satu ke satuan kawasan perdesaan yang terdiri dari

desa pusat dan desa-desa hinterlandnya yang diindikasikan oleh adanya hubungan fungsional antara kegiatan di desa pusat (zona inti) dan di desa hinterlandnya; • Mempunyai potensi khusus atau komo ditas unggulan yang dapat diandalkan untuk mengembangkan kawasan secara keseluruhan. • Kawasan Agropolitan yang diusulkan sudah menetapkan struktur hirarki kawasan. • Memiliki sistem kelembagaan dan sistem pengelolaan yang mendukung berkem bangnya Kawasan Agropolitan seperti ada nya organisasi petani, organisasi produsen agribisnis, dan lain-lain. • Komitmen yang kuat dari pemerintah da erah dengan diterbitkannya SK penetapan kawasan dari Bupati atau dana bantuan dari pemerintah daerah setempat. Konsep Kawasan Menuju Keharmonian

ti komoditas subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikan an, dan subsektor peternakan. • Potensi kabupaten yang akan dikembang kan menjadi Kawasan Agropolitan. Potensi kabupaten merupakan faktor pendukung berkembangnya Kawasan Agropolitan. • Kawasan Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan. Na mun, prosedur penetapannya dimulai dari penetapan kabupaten terpilih dan basis analisa data berdasarkan batas ad mi nistrasi. Oleh karena itu, proses pe ni laian Kawasan Agropolitan diawali de ngan proses penilaian Kabupaten yang ber potensi untuk mendapatkan kawasan terpilih. • Ketersediaan infrastruktur sebagai unsur pen ting dalam pembangunan Kawasan Agropolitan. • Persyaratan pengembangan Kawasan Ag ro politan sebagai kriteria untuk meng identifikasi Kawasan Agropolitan.

27

sil pertanian, perdagangan dan kegiatan ekspor hasil pertanian, perdagangan ag ribisnis hulu berupa sarana pertanian dan permodalan, agrowisata, serta jasa pela yanan. b. Dengan agribisnis sebagai kegiatan uta manya, maka pendapatan sebagian besar masyarakatnya pun diperoleh dari kegiatan agribisnis. c. Tercipta hubungan timbal balik (inter depen densi) yang harmonis dan saling membutuhkan antara kota dan desa-desa di Kawasan Agropolitan. Dalam Kawasan Agropolitan dikembangkan usaha budi daya (on farm) dan industri olahan skala rumah tangga (off farm). Sementara, kota



Prasarana jalan di kawasan Agropolitan Pacet. Cianjur

28

menyediakan beragam fasilitas yang men dukung perkembangan usaha budi daya dan agribisnis. d. Ketersediaan infrastruktur berupa prasara na dan sarana yang memadai di Kawasan Agropolitan telah menciptakan kehidupan masyarakat layaknya di kawasan perkotaan. Dalam hal pembiayaan, pada prinsipnya, pem biayaan Kawasan Agropolitan dilakukan se cara swadaya masyarakat, baik masyarakat tani, pelaku penyedia agroinput, pengolah hasil, pelaku pemasaran, penyedia jasa yang mendapat dukungan dan fasilitasi APBN dan APBD dari Pemerintah. Pembiayaan Pemerintah lebih diarahkan untuk membiayai prasarana dan

Pembangunan jalan setapak di salah satu Kawasan Agropolitan Bali.

sarana publik dan berbagai kegiatan strategis, seperti penelitian, pelatihan, pendidikan pe nguatan kelembagaan petani, serta promosi.

Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan


a. Sub-sistem agribisnis hulu Prasarana dan sarana yang disediakan da pat berupa kios-kios Sarana Produksi Perta nian (Saprotan), gudang, pelataran parkir, dan tempat bongkar muat barang.


Keberhasilan pengembangan Kawasan Agro politan tak terlepas dari dukungan sistem infra struktur dasar yang membentuk struktur ruang. Untuk itu, melalui Satuan Kerja Pe nyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan, Ditjen Cipta Karya membangun infrastruktur dasar bagi per desaan yang menjadi sasaran lokasi Kawasan Agropolitan. Infrastruktur yang disediakan meli puti prasarana dan sarana yang mendukung berbagai kegiatan agribisnis berikut.

b. Sub-sistem usaha tani (on-farm agribisnis) Prasarana dan sarana yang disediakan be rupa: • Penyediaan air baku untuk meningkat kan produksi dengan saluran irigasi ter buka, irigasi tetes, embung-embung, sumur bor, dan sprinkler. • Penyediaan air bersih untuk pencucian hasil dengan sistem perpipaan atau su mur dalam. c. Sub-sistem pengolahan hasil Prasarana dan sarana dapat berupa tempat penjemuran hasil pertanian; gudang pe nyimpanan yang dilengkapi sarana peng awetan/pendinginan (cold storage) dan packing house untuk tempat sortasi dan pengepakan; sarana industri kecil, termasuk food services; serta Rumah Potong Hewan (RPH). d. Sub-sistem pemasaran hasil Prasarana dan sarana dapat berupa pasar tradisional yang terdiri dari kios-kios, los-

29



Aktivitas di STA Sewukan. Magelang sudah dimulai sejak jam 02.00 dini hari

30

los, pelataran parkir, dan tempat bongkar muat barang, prasarana dan sarana SubTerminal Agribisnis (STA), pasar hewan, jalan antar desa-kota, serta jembatan. e. Sub-sistem jasa penunjang Prasarana dan sarana yang disediakan dapat berupa: • Sarana Utilitas Umum, seperti jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telepon, dan internet. • Sarana Pelayanan Umum, seperti pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, per kantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, serta ruang terbuka hijau. • Sarana Kelembagaan, seperti Badan Pe ngelola Agropolitan, Kantor Perbankan, Koperasi, Unit-unit Usaha Agropolitan. • Pembangunan Kasiba dan Lisiba ber ikut fasilitas umum dan sosial yang dibutuhkan. • Penyusunan kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan.

• Penyusunan rencana tata ruang Kawasan Agropolitan. Keberhasilan pengembangan Kawasan Agro politan juga dapat tercapai dengan me ne rapkan konsep agropolitan secara tepat di la pangan. Pelaksanaannya harus berjalan se cara terpadu dan di bawah pemantauan (mo nitoring) kelompok kerja (Pokja) yang dite tapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota. Apabila wilayah Kawasan Agropolitan merupakan lintas kabupaten, maka pemantauan oleh Pokja Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Disamping itu, pengembangan kota pertanian ini harus melibatkan petani-petani perdesaan untuk bersama-sama membangun sebuah sistem pertanian yang terintegrasi. Kemudian, melibatkan setiap instansi sektoral di perdesaan untuk mengembangkan pola agribisnis dan

agroindustri yang dilaksanakan secara simultan. Peran serta dan dukungan dari stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemprov, Pem kab, RPJM Nasional dan Daerah, swasta, dan masyarakat–juga sangat dibutuhkan de mi kelancaran perkembangan Kawasan Agro politan. Kunci keberhasilan lainnya adalah dengan menetapkan setiap distrik agropolitan sebagai suatu unit tunggal otonom mandiri sehingga dapat terjaga dari besarnya intervensi sektorsektor pusat yang tidak terkait. Dilihat dari segi ekonomi, unit tunggal yang mandiri akan mampu mengatur perencanaan dan pe laksanaan pertaniannya sendiri, tetapi tetap terintegrasi secara sinergis dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayah. Dengan kata lain. keberhasilan pengem bangan Kawasan Agropolitan membutuhkan sebuah kesiapan, komitmen, konsistensi, serta perubahan mendasar dalam sistem pe laksanaan pembangunan daerah. Disamping itu, Pemerintah Daerah pun harus me mi liki kesanggupan untuk meneruskan pe ngem bangan Kawasan Agropolitan secara ber ke lanjutan demi tercapai kawasan yang mandiri melalui kemampuan sumber daya yang dimiliki.

dalian, dan pengawasan secara berkala dan teratur agar seluruh kegiatan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Salah satu upaya evaluasi dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Agropolitan adalah dengan menyusun Indikator Keberha silan. Indikator Keberhasilan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan da erah masing-masing ini mencakup dampak dan output, dijelaskan dalam jenis dan angka-angka persentase.


Dampak pengembangan Kawasan Agropolitan diharapkan mampu meningkatkan pendapat an masyarakat, khususnya petani, dan pro duk tivitas lahan di Kawasan Agropolitan mi nimal 5%. Selain itu, investasi masyarakat (petani, swasta, BUMN) di Kawasan Agropolitan meningkat minimal 10%. Sementara, dari sisi output, Indikator Keberhasilan dapat terlihat dari beberapa hal berikut a. Sebanyak 80% kelembagaan petani mam pu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan. b. Jaringan bisnis dari petani/kelompok peta ni terbentuk dan berlangsung aktif. c. Tiap desa dan keca matan di Kawasan Agropolitan menyusun program tahunan secara partisipatif dan disetujui bersama untuk dilaksanakan. d. Rencana Kegiatan Jangka Panjang dan Detail Engineering Design untuk pelaksa naan fisik prasarana dan sarana di Kawasan Agropolitan disetujui bersama untuk dilak sanakan dan 70% dapat dilaksanakan di Kawasan Agropolitan. e. Sebanyak 80% kontak tani/petani maju ter pilih yang dilatih mampu menjadi tempat belajar bagi petani di lingkungannya.


Dari uraian tersebut, maka pelaksanaan prog ram pengembangan Kawasan Agropolitan ha rus memerhatikan beberapa hal berikut ini: • Pembangunan, pemeliharaan, serta pe ngembangan prasarana dan sarana berda sarkan program yang disepakati bersama dalam rangka menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung sistem dan usa ha agribisnis, serta mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Agro politan. • Mendorong kemitraan dengan seluruh stakeholder, terutama kemitraan antara swasta/BUMN dengan petani/kelembagaan petani.

• Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengen

31

Beras organik hasil olahan petani Ngombol, Purworejo

Kinerja Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002. program pengembangan Kawasan

Agropolitan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pe ngembangan Permukiman ini mengalami pe ning katan setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di awal pelaksana annya, Direktorat Pengembangan Permukiman telah berhasil mengembangkan 8 Kawasan Agropolitan baru. Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 292 kawasan telah selesai difasilitasi sebagai Kawasan Agropolitan. Kawasan yang difasilitasi secara berlanjut di tahun 2011 ter catat sebanyak 12 kawasan. Sedangkan, jum lah Kawasan Agropolitan baru yang difasi litasi di tahun 2011 mencapai 20 kawasan. Pe ngembangan Kawasan Agropolitan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Kawasan Agropolitan 2002-20011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tahun Baru

8 27 18 36 57 47 78 35 6 20

Lanjutan

8 35 52 48 82 75 46 24 12

Selesai

Total

1 41 64 118 225 282 292

8 35 53 89 146 193 271 306 312 324

350

306

300

271



250

32

78

146

150 89

100

0

324 20 12

46

193

200

50

35

312 6 24

35 8 8

27 8

53 18 35

36 52

47

282

75

292

225

57 82 118

48 41

64

1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Baru

Lanjutan

Selesai

Dari tabel ini terlihat peningkatan jumlah Kawasan Agropolitan yang dikembangkan. Pa da awal pelaksanaan di tahun 2002, sebanyak 8 kabupaten telah difasilitasi senilai Rp 5,26 miliar. Jumlah kawasan meningkat menjadi 39 kabupaten di tahun 2003 dengan anggaran se besar Rp 80 miliar. Kemudian, sebanyak 57 ka bupaten di tahun 2004 dengan anggaran Rp 80 miliar, 75 kabupaten di tahun 2005 dengan anggaran Rp 120 miliar, dan 91 kabupaten di tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp 129 miliar. Program pengembangan Kawasan Agropolitan yang telah berlangsung selama satu dekade ini menghadirkan berbagai pengalaman yang dapat dicermati dan menjadi tantangan da lam pengembangan Kawasan Agropolitan ber ikutnya. Misalnya saja, berkembangnya sistem calo/ijon yang menguasai produk pertanian sehingga produk tersebut dijual ke pasar tanpa melalui pusat Kawasan Agropolitan. Jika prak tik ijon dibiarkan, Kawasan Agropolitan yang terintegrasi dan dapat memberikan nilai tam bah akan sulit terwujud. Tingkat produktivitas petani yang cenderung subsisten dan sulit sangat memengaruhi pe ngembangan agroindustri. Oleh karena itu, para petani perlu mendapatkan pelatihan dan pe mahaman lebih lanjut sehingga budaya sub sisten, lambat laun, dapat ditinggalkan. Tantangan lainnya adalah infrastruktur/fasilitas yang tersedia tidak memadai, seperti jalan po ros desa yang rusak atau pasar yang terbatas.

Pengembangan Kawasan Agropolitan Cipanas juga dilaksa na kan sesuai dengan kondisi sumberdaya alamnya. Oleh karena itu, Cipanas berkembang sebagai Kawasan Agropolitan sekaligus Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang mengandalkan keanekaragaman hayati bidang pertanian dan keindahan alamnya, seperti air terjun, pegunungan alami, perkebunan, peter nakan sapi/kambing, tanaman pangan, dan ta naman hias, Dengan demikian, sebagai DTW, Cipanas menawarkan beragam wanawisata. seperti outbound, hortiwalk, camping ground, kolam renang dengan air pegunungan alami, belanja sayur organik, dan kebun petik stroberi. Hal serupa dirasakan oleh masyarakat petani di Kecamatan Sewukan, Kabupaten Magelang. Jawa Tengah. Pengembangan Kawasan Agropo litan di wilayah ini sepanjang Tahun Anggaran 2004–2008 mencakup pembangunan 1 unit Stasiun Terminal Agribisnis (STA), pembuatan 1 unit sarana Komposting, peningkatan jalan usaha tani sepanjang 520 m, pembangunan 1 unit STA Ngablak, penyempurnaan STA Se wukan, peningkatan jalan usaha tani dengan perkerasan sepanjang 1.000 m, peningkatan SDM dan pemberian modal pertanian, serta pembangunan jalan poros desa sepanjang 1.200 m.


Manfaat pengembangan kawasan yang men da patkan pembiayaan melalui APBN, APBD I, dan APBD II tersebut telah dapat dinikmati masyarakat. Adapun manfaat yang dinikmati masyarakat adalah terciptanya sistem pema saran dan perdagangan produksi hasil perta nian, berkembangnya kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta me ningkatnya pendapatan masyarakat.


Kendati demikian, keberhasilan pengembangan Kawasan Agropolitan juga telah dapat dinikmati masyarakat di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Cipanas merupakan salah satu kawasan rintisan Agropolitan di Indonesia yang mulai dikembangkan sejak tahun 2002. Kawasan ini dikembangkan dengan keterpaduan berbagai program dan kegiatan dari kementerian dan

instansi terkait sehingga Cipanas tumbuh men jadi Kawasan Agropolitan yang memiliki keleng kapan infrastruktur.

33

34



Jalan poros Desa Wasiat. Kecamatan Ngombol. Purworejo



35

STA BAGELEN :

Metamorfosa

Pasar Tradisional

menjadi Agribisnis berwawasan Global Kosmopolitan Status : Kawasan Agropolitan Bagelen. Kabupaten Purworejo Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/13/2007



Luas : 1.500m2 Terdiri dari 2 shelter. 6 kios dan 1 gedung kantor pengelola

36

Fungsi: Sarana Penunjang bagi pemasaran hasil pertanian di Kawasan Agropolitan Bagelen yang mencakup Kecamatan Bagelen. Kaligesing. Purwodadi dan Ngombol

Embun pagi Kawasan Agropolitan Bagelen, Kabupaten Purworejo belum lagi menetes. Namun beberapa sepeda onthel dan sepeda motor sudah melaju cepat memasuki areal Sub Terminal Agribisnis (STA) Bagelen.

sejurus kemudian, puluhan sepeda motor pun ikut meramaikan STA ini dengan ratusan ayam kampung dan hasil pertanian seperti kelapa, petai, pisang hingga beras organik. Panas terik matahari tak lagi menjadi penghalang transaksi jual beli ini. Petani dan pedagang melebur menjadi satu bersama riuhnya suara ayam jantan yang terus berkokok pagi itu.

Penetapan Kawasan Agropolitan Bagelen Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah agraris yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor pertanian dengan kon tribusi lebih dari 33% terhadap produk domes tik regional bruto.

Suasana pagi di STA Bagelen, Purworejo



Upaya pembangunan sektor pertanian da lam arti luas tidak hanya ditekankan pada pembangunan sektoral saja tetapi juga men cakup pembangunan kewilayahan. Konsep dengan pendekatan Kawasan Agropolitan ini sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabu paten Purworejo dengan menetapkan rencana induk dan rencana pengembangan jangka menengah Kawasan Agropolitan.

Kendati mayoritas penduduknya bermata pen caharian sebagai petani, dan tanahnya co cok untuk pertanian, predikat Kawasan Agropolitan pun tak langsung disandangnya. Seperti Kawasan Agropolitan pada umumnya, penetapan Kawasan Agropolitan Bagelen di dahului dengan proses identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan potensi lokasi (komoditas unggulan), antara lain: potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Iklim Usaha, kondisi Prasarana dan Sarana Dasar, dan sebagainya yang terkait dengan sistem permukiman nasional. Kemudian, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo memproses pe nyusunan master plan pengembangan Kawa san Agropolitan serta proses sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dengan pe ngem bangan program agropolitan baik di kabupaten maupun di kecamatan. Penetapan Kawasan Agropolitan Bagelen berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/13/2007 yang kemudian akan diperundangkan lebih lanjut dalam peraturan daerah dalam RDTR Kawasan Agropolitan.

37

Maksimalkan Peran STA dan Internet untuk Meraih Pasar Kondisi prasarana dan sarana di Kawasan Agropolitan Bagelen saat ini masih perlu di kembangkan untuk memperlancar segala kegiatan pada setiap sub sistem dalam sistem agribisnis, terutama proses pemasaran hasil produksi pertanian. Pemasaran hasil pertanian merupakan sub sistem agribisnis yang sangat vital untuk di kembangkan. STA merupakan sarana penunjang bagi pengembangan sektor perekonomian di Kawasan Agropolitan Bagelen. Saat ini Kawasan Agropolitan Bagelen te lah memiliki sarana pe ma saran berupa bangun an STA Bagelen di Desa Krendetan yang telah diresmikan penggunaannya oleh Bupati Purwo rejo, Drs. H. Mahsun Zain, M.Ag, pada Oktober 2011. Bangunannya berupa 2 shelter, 6 kios dan 1 gedung kantor di atas areal seluas 1.500 m2.



Aktivitas pedagangpembeli di STA Bagelen sepanjang hari pasar

38

“Tak ada ketentuan khusus bagi petani atau pedagang yang ingin berjualan di STA Bagelen. Mereka cukup membayar biaya kebersihan, Rp 1.000.-/hari. Saat ini setiap hari pasar ada sekitar 75 orang petani dan pedagang yang bertransaksi di STA,” jelas Suradi. Ketua Pengelola STA Bagelen yang juga Kepala Desa Krendetan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa

sebelum dibangun STA, areal ini adalah pasar kambing dan pasar tra disional penduduk sekitar, “Jadi memang sudah ada embrionya. Hal tersebut menghindari tidak berfungsinya STA yang dibangun, alias mangkrak”. “Keberadaan STA Bagelen membantu peta ni untuk dapat mempromosikan hasil tani mereka yang berpotensi di Kawasan Agropolitan. Se cara umum penjualan sudah ber jalan walau pun terbentur dengan hari pasar yang hanya dilakukan pada Rabu dan Sabtu. Ini masalah kebiasaan. Walau demikian kami sedang mengupayakan agar petani dapat me maksimalkan keberadaan STA dan meng arahkan mereka agar dapat menggunakan teknologi informasi berupa internet untuk pe masarannya,” tambah Setiyadi, S.Sos., Camat Bagelen. Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, Pe merintah Kabupaten Purworejo kemudian men jalin kerjasama dengan Kementerian Komuni kasi dan Informatika dengan mendatangkan mobil komuter, yaitu mobil yang dilengkapi 2 unit komputer dengan jaringan internet dan

petugas yang siap membantu. Sesuai dengan hari pasarnya, mobil ini dapat digunakan petani untuk mengakses internet setiap Rabu dan Sabtu. “Saat ini penggunaan mobil komuter masih dalam tahap sosialisasi. Pengelola STA yang akan membantu petani memanfaatkan jaringan internet ini,” jelas Unang Nur Hidayat, Ke pala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Purworejo. Hal tersebut sejalan dengan visi Kawasan Agropolitan Bagelen, yakni menjadi kan Kawasan Agropolitan Bagelen sebagai daerah produsen pertanian dalam arti luas, berorientasi agribisnis, berwawasan global-kosmopolitan de ngan peningkatan kemandirian serta daya saing menuju kesejahteraan.

Daya Beli Meningkat Kuantitas Komoditi Terbatas Untuk memaksimalkan keberadaan STA Ba ge len, Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk 4 wilayah agropolitan, yakni Ke ca matan Bagelen, Kecamatan Kaligesing, Ke ca matan Purwodadi dan Kecamatan Ngom bol, Kecamatan Ngombol merupakan lahan persawahan dengan ekosistem pantai; Keca

matan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen merupakan daerah dengan kombinasi usaha tani persawahan, perladangan serta tambak; dan Kecamatan Kaligesing merupakan daerah dengan eksisting produksi ruminansia kecil kambing ettawa (PE) ras Kaligesing, yang te lah banyak membantu daerah lain dalam pe menuhan kebutuhan bakalan (bibit) PE. Keempat kecamatan tersebut dapat mem bentuk suatu sistem produksi farming dan akan memiliki kinerja yang bersinergis karena adanya aspek ekologis yang berbeda dan saling melengkapi. “Untuk beras organik, Dinas Pertanian men dampingi dan memberikan penyuluhan pada petani dengan menanam padi pola SRI (System Rice Intensification) di areal seluas 200 ha di Ke camatan Ngombol. Dengan pola tanam ter sebut, produksi padi kini bisa mencapai 8,7 ton dari yang sebelumnya hanya 5 ton,” jelas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pur worejo, Ir. Dri Sumarno. Namun sayang, lanjut Dri, untuk komoditas unggulan seperti kelapa, durian ataupun beras organik hasil pa nennya belum dapat memenuhi permintaan pasar. Karena komoditasnya yang kurang, para Mobil komuter. membantu petani untuk melek internet



39

pembeli pun rela menjemput bola langsung ke rumah petani.

Pembangunan Infrastruktur pendukung di kawasan hinterland (daerah penyangga) Pembangunan Kawasan Agropolitan Bagelen memang bukan tan pa perencanaan. “Kami sudah mulai menyusun master plan dan RPJMD Kawasan Agropolitan Bagelen pada tahun 2006. Kemudian tahun 2007, mulai dengan penetapan kawasan, pembentukan pokja tingkat kabupaten, pem bangunan Jembatan Sembir tahap I yang meng hubungkan wilayah agropolitan Keca matan Purwodadi dengan Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Bagelen dengan Kaligesing, terutama untuk mempermudah aksesibilitas menuju STA,” jelas Bambang Jati, Kasubid Produksi Bappeda Kabupaten Purworejo. Tahun 2008, lanjut Jati, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten, Jembatan Sembir Tahap II dilanjutkan. Lalu tahun 2009 pembahasan Raperda Kawasan Agropolitan Bagelen ditunda karena menunggu Perda RTRW. Tahun 2010, pembentukan pokja kecamatan di 4 wilayah Kawasan Agropolitan Bagelen. Pada tahun



Kesibukan pedagang masuk keluar STA Bagelen sepanjang pagi

40

ini pula, Kawasan Agropolitan Bagelen mem peroleh dana bantuan berupa Specific Grant program agropolitan dari Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dimanfaatkan untuk pembinaan kelembagaan dan peningkatan jalan poros Desa KrendetanTlogokotes dan Semawung-Nadri. “Di tahun 2011, Pemerintah Pusat melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah memberikan paket pembangunan in frastruktur perdesaan antara lain pembangunan STA Bagelen, peningkatan jalan poros Desa Guyangan-Bongkot, jalan poros Desa Wasi at, jalan poros Desa Wonosari-Kedondong, jalan poros Desa Tlogohulu-Somowono, dan jalan poros Desa Kalirejo-Sokoagung,” jelas Faiq Anung Nindito, ST., MM., Satker Pengembangan Permukiman Perdesaan Provinsi Jawa Tengah. Aksesibilitas jalan poros desa yang semakin baik serta keberadaan Sub Terminal Agribisnis yang ramai memiliki andil besar dalam menggairahkan ekonomi Kawasan Agropolitan. Dimana potensi daerah tersebut dapat dengan mudah dipasarkan. Sehingga para petani mempunyai harapan baru dalam menata masa depannya.



Saluran irigasi di Desa Wasiat, Kecamatan Ngombol, Purworejo

41

Melirik Potensi Gula Kelapa di Bagelen



Rambutnya hampir putih menyeluruh. Giginya pun tak lagi lengkap. Hanya sedikit warna merah bata sisa kunyahan sirih yang tampak mencolok dilapisan bibirnya. Namun tangan keriput Mbah Minah (70 tahun) masih cekatan mengaduk adonan gula kelapa yang setiap hari dibuatnya, aktivitas rutin yang telah ia geluti sejak usianya 10 tahun.

42

berselang, ia mengangkat singkong rebus dari salah satu panci hitam dan menyuguhkannya didalam piring, lengkap dengan gula kelapa yang telah dibuatnya. Dengan bahasa Jawanya yang kental, ia mempersilakan kami mencicipi penganan tradisional yang istimewa ini. “Gula kelapa yang kami buat murni tanpa bahan cam puran apapun. Untuk pewarnanya, kami meng gunakan kulit manggis, makanya warna yang dihasilkan tidak segelap gula kelapa yang pakai pewarna buatan,” tutur Juminah (34 tahun), putri pertama Mbok Minah yang ikut membantu produksi gula kelapa. MENJADI pengrajin gula kelapa bukanlah pro fesi pilihan. Tempat tinggalnya berada di le reng bukit dengan pohon kelapa dan pohon jati sebagai tanaman utamanya. Keterbatasan infrastruktur membuat Mbah Minah dan pen duduk desa lainnya berusaha mencari cara un tuk mempertahankan hidup. Menjadi pengrajin gula kelapa adalah salah satunya.

Sejak tahun 2011, jalan ruas desa yang meng hubungkan antara Desa Kalirejo dan Desa So ko agung memang sudah berlapis aspal.


Hmmm ... aroma gurihnya adonan gula kelapa Mbah Minah menyergap masuk ke setiap hi dung orang-orang di sekelilingnya. Tak lama

Jalan aspal yang mendongkrak harga tanah


Mbah Minah, hanyalah salah satu warga Desa Sokoagung, Kecamatan Bagelen, yang mem buat gula kelapa sebagai olahan hasil pertanian kelapa yang menjadi salah satu ko moditas unggulan Kawasan Agropolitan Bagelen, Kabu paten Purworejo. Alat yang digunakannya ter bilang sangat sederhana, ruas bambu sebagai cetakan, wajan hitam dengan 2 tungku kayu yang terus menyala dan kulit manggis sebagai pewarna alaminya. Hampir tak ada peralatan moderen yang ditemukan. Sesekali cahaya matahari me nerobos masuk ke dalam dapur melalui celah atap rumahnya yang bolong di sana-sini.

Rumah yang terbuat dari kayu dan beralaskan tanah itu memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kegiatan jual beli. Dimasa mudanya, ia habiskan waktu berjalan kaki dengan kondisi jalan tanah yang licin untuk menjual gula kela pa produksinya ke pasar tradisional. “Tapi seka rang sudah enak, jalan ke pasar sudah bagus,” tuturnya dalam bahasa jawa sambil tersenyum. Kendati kini yang berangkat ke pasar adalah anak-anaknya, Mbah Minah turut senang de ngan adanya pembangunan jalan ini. Setelah akses jalan ruas Desa Kalirejo terbuka, para pembeli pun banyak yang datang langsung ke rumahnya. Maklum, harga jual gula kelapa ini memang akan lebih rendah bila kita langsung membelinya di rumah penjual. Saat ini Mbah Minah menjual gula kelapa dengan harga Rp 11.000.-/kg. “Penghasilan yang didapat ya ndak tentu. kalau sedang banyak nira yang di dapat ya kita bisa buat gula kelapanya lebih banyak,” jelas Mbah Minah tersipu.

43



Jalan poros Desa Sokoagung, Bagelen, Purworejo

44

Jalan sepanjang 2.100 m dengan lebar 3 m ini membawa dampak positif bagi perekonomian penduduk setempat yang ma yoritas adalah petani dan pembuat gula ke lapa. Menurut Elizabeth Reni Suzana, Kepala Desa Sokoagung. proses pembangunan jalan ini memang sangat diharapkan oleh pen du duk desa. “Sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya, tidak ada kendala terhadap pembebasan lahan. Bahkan mereka dengan senang hati membantu. Penduduk hanya ingin akses jalan ke daerah

mereka lebih baik dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor,” jelas Reni. Hal senada juga diungkapkan Hartoso, Ang gota DPRD Kabupaten Purworejo yang juga penduduk Desa Sokoagung. “Sejak jalan ruas desa terbangun, angkutan umum bisa masuk ke desa kami. Karena akses jalan yang baik, oto matis harga jual tanah terus melambung. Untuk luas tanah 80m2 saja. sekarang tak lagi dapat dibeli dengan harga Rp 10 juta. Hingga kini

masih banyak jalan poros desa di Kecamatan Bagelen yang perlu dibangun dan ditingkatkan kua litasnya. Karena kondisi jalan yang tidak memadai, dari Desa Sokoagung menuju Desa Semono harus melalui jalan memutar, padahal letak kedua desa ini berdampingan.”

Kehadiran jalan aspal nan mulus memang ma sih menjadi barang mewah bagi sebagian pen duduk Kecamatan Bagelen dan sekitarnya. Termasuk Heru (55 tahun), pengrajin gula se mut (brown sugar) yang hingga kini masih melewati jalan tanah yang licin sepanjang 4 km sebelum bisa menggulirkan roda motornya di jalan beraspal. Warga Desa Semono ini sangat menginginkan jalan pintas dari desanya menuju Desa Sokoagung dan Desa Kalirejo segera di ba ngun. “Saya mengalami kesulitan untuk membawa hasil gula semut ini ke STA. Padahal permintaan pasar semakin banyak,” kata Heru penuh harap. Padahal gula semut yang dijual dengan harga Rp 14.000.- per kilogram sudah mulai diekspor melalui sebuah perusahaan per dagangan hingga ke Jepang. Tiap minggu, ia dan keluarganya bisa menghasilkan 4 kuintal gula semut.

Jalan poros Desa Semono–Sokoagung yang belum tersentuh aspal

Menurut Hartoso, sebagai daerah penyangga Kawasan Agropolitan Bagelen, akses jalan ruas desa harus segera dibenahi agar para petani dapat dengan mudah menjual hasil produksi taninya.

Heru dan Istri. pengrajin gula semut



45

Dengan adanya STA Bagelen ini, sangat membantu petani kami untuk mempromosikan hasil tani mereka yang berpotensi di kawasan Agropolitan. Saat ini kami juga sedang mengarahkan petani agar dapat menggunakan teknologi informasi (internet) untuk pemasarannya.

Setiyadi. S.Sos Camat Bagelen Purworejo

Judi Indradjaja PPK P2S Agropolitan Ditjen Cipta Karya Kem. Pekerjaan Umum


Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan

Kawasan Agropolitan Bagelen sangat potensial untuk dikembang kan sebagai kawasan agribisnis. Kami dari Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan penyuluhan kepada petani agar kualitas tanam mereka semikin baik, dan sesuai dengan mutu yang kita harapkan.

46

Marsini Petani/Pedagang/ Pengepul Kelapa

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum berupaya mengembangkan potensi lokal dengan cara memfasilitasi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan berupa penyediaan infrastruktur perdesaan dasar bidang permukiman. Dukungan ini diharapkan, dapat mendorong perkembangan dan kelangsungan sektor pertanian.

Ir. Dri Sumarno Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Purworejo

Saya mulai berdagang dari kelas 6 SD. Sekarang saya punya 100 pohon kelapa lebih. Harga jual kelapanya Rp 1.000/butir. Saya jual di STA dan di rumah. Dulu susah sekali mau jualnya, jalannya jelek. Sekarang jalan disekitar tempat tinggal saya sudah lebih baik apalagi sekarang ada STA, selain jual kelapa, saya juga bisa jual beras.

DI BALIK CAKRAWALA BIRU INDONESIA


Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan

47

Di Balik Cakrawala Biru Indonesia Konsep kawasan : Minapolitan Kawasan Minapolitan TA 2005-2011 : 29 provinsi 48 kawasan



Jenis Pengembangan : Budidaya ikan air tawar Ikan hasil tangkap

48

Dukungan Infrastruktur : Peningkatan jalan poros desa, jalan usaha tani, pembangunan talud, packing house, cold storage, peningkatan tambatan perahu

Hamparan laut nan biru mewarnai lukisan alam Indonesia yang terlihat begitu serasi dengan birunya langit dan hijaunya daratan negeri ini. Dengan luas perairan tiga kali dari luas keseluruhan, pantaslah jika Indonesia dinobatkan sebagai Negara Kepulauan/ Maritim Terbesar di dunia dengan gugusan pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 17.508 pulau.

Sebutan ‘negara kepulauan’, sebenarnya, me rupakan arti dari nama “Indonesia” itu sendiri, yang sudah digunakan jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat, “Indonesia” berasal dari kata indus (bahasa Latin) yang berarti “Hindia” dan nesos (bahasa Yunani) yang berarti “pulau”. Dengan demikian, Indonesia berarti “kepulauan yang berada di Hindia”.

2003).


(Sumber: United Nations Environment Program–UNEP.

Sementara, badan pangan dan pertanian sedunia (Food and Agriculture Organization– FAO) menyebutkan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan data di tahun 2006 yang menunjukkan bobot produksi ikan Indonesia mencapai 87,1 juta ton. Hasil tangkapan laut Indonesia mencapai 52%

Kawasan Minapolitan Mina Asri, Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali


Wilayah Indonesia yang terbentang di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik memiliki luas keseluruhan sebesar 7,9 juta km2. Dengan luas daratan hanya sebesar 22% saja atau 1,8 juta km2. Sedangkan. luas perairannya mencapai 77% dari luas keseluruhan atau 6,1 juta km2. Luas perairan tersebut terbagi atas laut teritorial seluas 3,2 juta km2 (terluas di dunia) dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,9 juta km2 (terluas ke-12 di dunia).

Dengan kondisi geografis seperti disebutkan di atas, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Berdasarkan prakiraan para pakar dan lembaga terkait di tahun 2009 terhadap nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia, hasilnya mencapai 149,94 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14,994 triliun. Nilai tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dolar AS, wilayah pesisir lestari 65 miliar dolar AS, bioteknologi laut 40 miliar dolar AS, wisata bahari 2 miliar dolar AS, minyak bumi 6,64 miliar dolar AS, dan transportasi laut sebesar 20 miliar dolar AS.

49

dari hasil keseluruhan tangkapan laut dunia. Selain potensi kekayaan laut, perairan Indonesia juga memiliki andil besar dalam perdagangan dunia. Lebih dari 80% perdagangan dunia de ngan nilai lebih dari 500 miliar dolar AS (tahun 2006) berlangsung melalui laut. Oleh karena itu, keberadaan negara-negara maritim, seperti Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam per dagangan dunia. Potensi besar dari perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan per eko nomian dari sektor kelautan. Namun, pe ngembangan sektor kelautan ini masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian



Kawasan Minapolitan Kojadoi. Kabupaten Sikka. NTT

50

sepenuhnya dari para pemegang kebijakan. Akibatnya, potensi kelautan Indonesia belum diolah secara maksimal sehingga sektor kelaut an belum mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Hal ini berujung pada belum tercapainya kesejahteraan masyarakat di wila yah pesisir, khususnya para nelayan. Hal tersebut tampak dari sejumlah data yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Per ikanan dalam Pedoman Umum Minapolitan 2011. Dimana, luas lautan Indonesia yang jum lahnya mencapai 2/3 dari luas keseluruhan hanya memberikan Product Domestic Bruto (PDB) perikanan sebesar 3,2%. Potensi budidaya

laut yang dimiliki negeri ini seluas 8.363.501 ha, tetapi yang terealisasi baru seluas 74.543 ha. Begitu pula dengan potensi tambak seluas 1.224.076 ha, baru dapat terwujud seluas 612.530 ha. Disamping itu, potensi sumberdaya perikanan tangkap negeri ini sebesar 6,4 juta ton per tahun, tetapi masih banyak nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Lebih dari separuh (50%) dari jumlah nelayan di negeri ini, yaitu 2.755.794 orang (nelayan laut dan perairan umum), masih berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan. Sementara itu, jumlah nelayan terus mengalami peningkatan, seperti

di tahun 2006-2007 terjadi peningkatan jumlah nelayan sebesar 2,06%. Namun, peningkatan berbanding terbalik dengan jumlah ikan di per airan negeri ini yang kian langka. Kondisi ini melatarbelakangi upaya-upaya un tuk mengembangkan wilayah perairan/pe si sir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama para nelayan. Untuk itu, diperlukan perubahan cara berpikir dan orientasi pem bangunan dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ge rakan yang mendasar dan cepat. Perubahan ini disebut dengan Revolusi Biru. Revolusi Biru pun diimplementasikan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah yang menggunakan konsep Minapolitan.

Menurut UU Penataan Ruang No. 26/2007, Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri


Konsep Kawasan Minapolitan


Pengembangan Kawasan Minapolitan merupa kan alternatif solusi pembangunan wilayah per desaan, dalam hal ini adalah kawasan perairan/ pesisir (tangkap) dan kawasan budidaya (kolam). Kegiatannya difokuskan pada sistem dan usaha perikanan (minabisnis) sehingga mampu mendorong kegiatan perikanan di wi layah sekitarnya. Pengembangan Kawasan Minapolitan turut diwujudkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan pengembangan Kawasan Minapolitan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya sehingga mampu mening katkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

51

Petani sedang memberi makan di kolam budidaya ikan lele

atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fung sional dan hirarki keruangan satuan sis tem permukiman dan sistem minabisnis. Sama halnya dengan Agropolitan, konsep Mina po litan juga dicetuskan Friedman dan Douglas (1985) sebagai aktivitas pembangunan yang ter konsentrasi di wilayah perdesaan ber pen duduk antara 50.000–150.000 jiwa.



Berdasarkan asal katanya, Minapolitan adalah gabungan dua kata, yaitu mina yang berarti “ikan” dan polis/politan yang berarti “kota”. Dengan demikian, Minapolitan diartikan seba gai kota perikanan. Konsep minapolitan pun diuraikan sebagai kota perikanan berbasis pada pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

52

Sedangkan, Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Secara konseptual, Minapolitan memiliki 2 unsur utama, yakni Minapolitan sebagai kon sep pembangunan sektor kelautan dan per ikanan berbasis wilayah serta Minapolitan

sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan produk kelautan dan perikanan sebagai ko mo ditas utamanya. Konsep Minapolitan da lam pembangunan sektor kelautan dan per ikanan ini berlandaskan pada 3 asas, yakni demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan prorakyat; keberpihakan pemerintah pada rak yat kecil melalui pemberdayaan rakyat kecil; serta penguatan peranan ekonomi daerah de ngan prinsip: “daerah kuat, maka bangsa dan negara pun kuat”. Kawasan Minapolitan begitu khas dengan ma yoritas masyarakatnya yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan minabisnis. Kegiatan minabisnis merupakan kegiatan penangangan komoditas secara komprehensif, mulai dari hu lu sampai hilir, seperti pengadaan, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Kegiatan minabisnis dicirikan dengan keber adaan sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan yang sangat memengaruhi perekonomian di sekitar kawasan. Disamping itu, karakteristik minapolitan tampak dari ke anekaragaman kegiatan–ekonomi, produksi, perdagangan, jasa, pelayanan, kesehatan, dan sosial–yang saling terkait. Sebagai pendukung kegiatan, Kawasan Minapolitan juga telah me miliki sarana dan prasarana yang memadai. layaknya sebuah kota. Kawasan Minapolitan sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tersedianya lahan perikanan dan tenaga kerja yang murah, masyarakat pembudidaya perikanan telah memiliki kemampuan dan pengetahuan, telah terbentuk jaringan antara sektor hulu dan hilir, serta kesiapan institusi. Adapun tujuan dari pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai konsep dari Revolusi Biru adalah: • Meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas dari komoditas kelautan, perikanan

budidaya dan produk olahannya. • Mengembangkan sistem minabisnis. • Mengembangkan pusat pertumbuhan eko nomi di Kawasan Minapolitan. • Meningkatkan pendapatan dan kesejahtera an masyarakat secara adil dan merata, khu susnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, di susunlah strategi utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui Minapolitan. Strategi tersebut mencakup penguatan lem baga dan sumber daya manusia secara terin tegrasi, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional. Sebagai upaya percepatan, strategi utama direalisasikan melalui langkah-langkah strategis berikut: a. Kampanye Nasional melalui media massa, ko munikasi antarlembaga, ataupun pameran. b. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro-usaha kecil, di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan

pemasaran. c. Mengintegrasikan sentra produksi pengolah an, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi Kawasan Minapolitan. d. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis. e. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Pengembangan Kawasan Minapolitan yang se penuhnya memanfaatkan potensi lokal ini sa ngat mendukung perlindungan dan pengem bangan terhadap budaya-sosial lokal. Dengan demikian, pengembangannya telah sesuai de ngan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang mendukung pengembangan kawasan andalan. Oleh karena itu, pengembangan Kawasan Minapolitan tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat kegiatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kawasan ini pun memiliki batasan yang hanya ditentukan oleh skala ekonomi (economic of scale). Pembatasan aktivitas tertentu di kawasan minapolitan Mina Asri, Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali



53

Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan Untuk dapat dikembangkan menjadi Kawasan Minapolitan, suatu wilayah–dalam hal ini sistem kewilayahan kabupaten, harus memenuhi be be rapa persyaratan yang akan menjadi per timbangan berdasarkan aspek strategis dari unsur makro pembentuk Kawasan Minapolitan. Salah satunya memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi yang akan dikembangkan.



Komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk dikembangkan karena memiliki prospek pe ngem bangan tinggi di masa depan, keber adaannya melimpah, dan dapat meningkatkan penghasilan/kesejahteraan masyarakatnya. Po la pengembangan yang terpadu akan mening katkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya sehingga mampu meningkatkan produksi sekaligus pendapatan masyarakat.

54

Selain memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, Kawasan Minapolitan hendaknya telah memiliki sistem mata rantai produksi (hulu–hilir), kelayakan daerah, du kung an infrastruktur yang memadai–seperti transportasi, jaringan listrik, dan air bersih, serta dukungan berbagai fasilitas minabisnis–seperti pasar, balai benih ikan, lembaga keuangan, dan kelompok budidaya. Sumber daya manusia yang cukup dan mampu menggerakkan kegiatan di dalam kawasan juga sangat dibutuhkan bagi perkembangan Kawasan Minapolitan. Dengan didukung komitmen kuat dari pemerintah daerah, Kawasan Minapolitan yang serasi, se im bang, dan terintegrasi pun akan segera terwujud. Sebagai sebuah kawasan ekonomi potensial unggulan, Kawasan Minapolitan memiliki karak teristik tersendiri, yaitu: a. Memiliki sentra produksi, pengolahan, dan/

atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa pelayanan dan perdagangan. b. Memiliki sarana dan prasarana sebagai pen dukung aktivitas ekonomi. c. Menampung dan mempekerjakan sumber daya manusia di dalam Kawasan Minapolitan dan daerah sekitarnya. d. Mempunyai dampak positif terhadap pereko nomian di daerah sekitarnya. Seperti halnya kawasan Agropolitan, pengem bangan Kawasan Minapolitan harus melalui mekanisme pengajuan usulan terlebih dahulu. Dalam mekanisme tersebut, diuraikan prosedur tentang pengajuan lokasi Kawasan Minapolitan yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini: 1. Usulan dari Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten mengajukan usulan mengenai Kawasan Minapolitan. Se belumnya, Pemerintah Kabupaten telah me lakukan identifikasi potensi dan masalah terlebih dahulu. Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan potensi lokal, yaitu komoditas unggulan. Lokasi Kawasan Minapolitan yang berada di dalam kawasan kabupaten ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 2. Pemerintah Pusat menilai kesiapan lokasi un tuk dapat dikembangkan sebagai Kawasan Minapolitan. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi, be rupa dokumen perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM, dab DED, serta potensi lokasi kawasan yang diusulkan. 3. Pengembangan Kawasan Minapolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah meme nuhi kondisi berikut: • Apabila kelengkapan administrasi dan po tensi kawasan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan dalam butir nomor 2. • Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan yang diusulkan memiliki potensi yang baik.

dilihat dari profil kawasan tersebut. Kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dalam waktu 1 tahun. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya akan dihentikan untuk sementara. Setelah adanya pengajuan tentang usulan lokasi Kawasan Minapolitan yang akan dikembangkan, dilaksanakan penilaian/pemilihan kawasan dengan mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini: • Program-program pengembangan kawas an dari departemen/badan yang memiliki keterkaitan lingkup kegiatan (tupoksi) de ngan pengembangan kawasan berbasis minabisnis. • Komoditas unggulan sebagai pemicu un tuk tumbuh kembangnya kehidupan dan penghidupan dari sektor-sektor komoditi ikutan lainnya.

• Potensi kabupaten yang akan dikembang kan menjadi Kawasan Minapolitan. Potensi kabupaten merupakan faktor pendukung berkembangnya Kawasan Minapolitan. • Kawasan Minapolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan. Namun, prosedur penetapannya dimulai dari penetapan kabupaten terpilih dan basis analisa data berdasarkan batas ad ministrasi. Oleh karena itu, proses peni laian Kawasan Minapolitan diawali de ngan proses penilaian Kabupaten yang berpotensi untuk mendapatkan kawasan terpilih. • Kawasan Minapolitan merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang ter diri dari desa pusat dan desa-desa hinter land-nya yang diindikasikan oleh adanya hubungan fungsional antara kegiatan di desa pusat dan di desa hinterlandnya. • Kawasan Minapolitan yang diusulkan su dah menetapkan struktur hirarki kawasan. • Memiliki sistim kelembagaan dan sistem

Mekanisme Penyelenggaraan Minapolitan

(Master Plan/ RPIJM/DED)

DM .S mb

Pus

Pe

ge

at/P Kab rovin /Ko si/ ta

Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Kawasan

• MoU antara Menteri PU dan Menteri KP Nomor 06/MEN-KP/KB/VI/2010 • PKS Dirjen Cipta Karya Nomor PR.0103-DC/PKS/16/2010


• SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/MEN/2009 Nomor 32/MEN/2010 Nomor 39/MEN/2011

Minapolitan Mandiri


r

ktu

tru

ras

Keterangan :

Ma y sy Pe ang arak md di at a S fasi Ta ete litas ni mp i at

Inf

od ala n

Perencanaan

Pe rm

Sosialisasi

(Pokja Agropolitan)

an

• Identifikasi • Usulan Lokasi dari Bupati / Gubernur • SK lokasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan • MoU

Pemda Kab/Kota

aga

Pusat/Provinsi/ Kab/Kota

emb

Kel

Program Minapolitan

55

Abon Ikan Patin yang mengandung OMEGA 3&6 serta kaya protein

pengelolaan yang mendukung berkem bangnya Kawasan Minapolitan. • Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan diterbitkannya SK pene tapan kawasan dari Bupati atau dana sharing dari pemerintah daerah setempat • Persyaratan pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai kriteria untuk meng identifikasi Kawasan Minapolitan.



Dukungan Infrastruktur Kawasan Minapolitan

56

Sistem infrastruktur yang tersedia menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan Kawasan Minapolitan. Infrastruktur tersebut membentuk struktur ruang, seperti jaringan jalan, sumber air, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi yang bermanfaat bagi pening katan produktivitas hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. • Peningkatan Produktivitas Hasil Perikanan Infrastruktur yang sangat memadai seperti peningkatan jalan poros desa, jalan usaha tani dan pembangunan talud yang dibangun Kementerian Pekerjaan umum sangat men du kung upaya-upaya peningkatan produktivitas hasil perikanan sehingga hasilnya ber daya saing dan

diminati pasar. • Pengolahan Hasil Perikanan Adanya upaya untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil perikanan. Jika semula hasil pertanian hanya diperoleh dalam bentuk produk primer, kini, mampu meng hasilkan produk olahan. Dalam upaya ini, packing house dan tempat penjemuran merupakan infrastruktur yang mendukung proses pengolahan. • Pemasaran Hasil Perikanan Infrastruktur yang tersedia sangat menun jang upaya pemasaran hasil perikanan, yang dapat memperpendek mata rantai tata niaga perdagangan, mulai dari sentra produksi sampai ke sentra pemasaran akhir. Misalnya saja, tambatan perahu dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Disamping dukungan infrastruktur, keberha silan pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan juga didukung oleh kelembagaan yang kuat di Kabupaten/Kota. Kelembagaan Minapolitan ini dibentuk oleh Bupati/Walikota yang ber tujuan mengintegrasikan kegiatankegiatan sek toral di daerah. Ruang lingkup kegiatan dari kelembagaan Minapolitan men cakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Kelembagaan Minapolitan juga dibentuk di tingkat Provinsi yang memiliki fungsi koordinasi sebagai fasilitasi hubungan antara Kabupaten/ Kota dan antara daerah dengan Pusat. Kelem bagaan yang dibentuk oleh Gubernur ini beru pa Kelompok Kerja (Pokja). Sementara, untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan antarunit kerja teknis dengan instansi sektoral terkait, dibentuklah Tim Koordinasi Minapolitan yang tugas pokok dan fungsinya bersifat koordinatif.

Kinerja Dukungan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Pengembangan Kawasan Minapolitan oleh Di

rektorat Pengembangan Permukiman telah berlangsung sejak tahun 2005 dengan hanya memfasilitasi 1 kawasan. Di tahun 2006, dikem bangkan kembali sebuah kawasan lain seiring dengan pembangunan lanjutan dari tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2011, ter dapat 48 Kawasan Minapolitan dengan 10 ka wasan yang telah selesai difasilitasi. Di tahun 2011, sebanyak 18 kawasan baru juga telah dikembangkan menjadi Kawasan Minapolitan. Kinerja pengembangan Kawasan Minapolitan sejak tahun 2005–2011 terurai dalam tabel dan grafik berikut ini:

Kerupuk olahan ikan Patin

Pencapaian Kawasan Minapolitan 2005-20011 Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Baru

1 1 – 3 20 5 18

Lanjutan

– 1 2 2 2 21 20

Selesai

– – – – 3 4 10

Total

1 2 2 5 25 30 48

48

50 45 40

18

35

30

30

25

5

25

15 10 1

5

1

0

2 1 1

2 2

20

21

2 3

4

5 3 2

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Baru

Lanjutan

Selesai


20


20

57



58

Kawasan Minapolitan Mina Asri, Desa Tanjungsari, Kabupaten Boyolali



59

Kawasan Minapolitan MUARO JAMBI:

Sumber penghasilan sekaligus investasi yang menggiurkan Status : Kawasan Minapolitan Muaro Jambi Luas : 2.500m2 Terdiri dari 12 kolam ikan budidaya



Potensi Unggulan : Budidaya ikan patin

60

Hasil Olahan : Kerupuk kulit dan abon ikan patin

Bila Jakarta, kota kosmopolitan yang serba gemerlap mampu menyihir jutaan rakyat Indonesia untuk mengadu peruntungan nasibnya disana, tidak demikian halnya dengan Timan (54 tahun). Dengan segenap harapan, Timan mengarahkan nasib hidupnya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

KABUPATEN Muaro Jambi merupakan kabu paten hasil pemekaran dari Kabupaten Batang Hari yang dibentuk berdasarkan Undang-un dang Nomor 54 tahun 1999 dengan pusat pe merintahan di Sengeti, Kecamatan Sekernan yang berjarak sekitar 38 Km dari Kota Jambi.


Puluhan tahun silam, Timan mulai mengadu nasib di ranah Jambi. Bukan sebagai trans migran yang pada waktu itu sedang digalakkan

Tahun 2004, Timan dan warga sekitar menyulap ladang pangan seluas 2.500 m2, menjadi 12 kolam budidaya ikan patin. “Kenapa ikan pa tin? Karena hanya ikan patin yang mampu hidup di air yang tidak mengalir, daerah kami adalah rawa dimana airnya tidak mengalir se perti sungai,” jelas Timan. Melalui tangan dingin Timan, Budidaya ikan patin memperoleh hasil panen perdana yang menggembirakan. Ke mudian lahirlah Kelompok Pembudidaya Ikan

Jalan di kawasan Minapolitan Desa Pudak. Kumpeh Ulu. Muaro Jambi


Secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi ber ada pada posisi strategis karena selain merupakan hinterland Kota Jambi, kabupaten ini juga merupakan center point pertemuan lintas timur dan penghubung lintas barat Sumatera. Posisi ini secara ekonomis sangat menguntungkan, karena dapat memacu laju pertumbuhan perekonomian daerah.

programnya oleh Pemerintah, tapi sebagai pe tani ladang, profesi yang telah dilakoni lelu hurnya di Jawa Tengah sejak dahulu. “Saya datang kesini tahun 1994. Dulu saya petani ladang yang menanam jagung, kacang-ka cangan dan lain-lain. Tetapi karena lahannya kurang subur untuk ditanami, saya mencoba budidaya ikan,” kenang Timan.

61

(Pokdakan) Tunas Baru dimana Timan menjadi Ketua Kelompoknya. Kolam-kolam patin kian banyak dijumpai di Desa Pudak. Dari 12 unit kolam bertambah menjadi 30 kolam dan terus meningkat setiap tahunnya. Kendati demikian, bukan tanpa kendala Timan dan kelompoknya menjalani usaha ini. Ia dan puluhan petani budidaya ikan kolam maupun keramba pun mengalami masa jatuh bangun ketika ikan-ikan mereka terserang penyakit yang menyebabkan gagal panen. Hingga suatu hari ada informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu akan dijadikan K aw a s a n Minapolitan.



Timan memang tak pernah menyangka bila tempat ting gal yang dulunya adalah daerah rawa ini menjadi zona inti Kawasan Minapolitan di Kabupaten Muaro Jambi. sesuai Keputusan Men teri Kelautan d a n Per ikanan Nomor : 32/ MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 dan SK Bupati Nomor: 355/2010. “Saya dan temanteman semakin semangat mengembangkannya. Kami diberi pe nyuluhan tentang budidaya ikan kolam seperti memilih bibit ikan serta pakan yang baik, ” jelas Timan.

62

Menurut Paruhuman Lubis, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jam bi, sebelum adanya program Kawasan Mina politan, masyarakat Desa Pudak memang su dah melakukan budidaya ikan patin. “Kami hanya bersifat mendampingi dan memberikan penyuluhan.”

Perlahan tapi pasti, pengembangan budidaya ikan patin ini terus meningkat. Sehingga banyak dari petani budidaya ikan kerambah beralih ke kolam seperti yang dilakukan Syaiful (45 tahun). “Sebetulnya untuk pengembangan budidaya ikan kolam atau keramba sama saja. Hanya saya menilai untuk ikan kolam lebih rendah risikonya,” ujar pria asli warga Kumpeh Ulu ini sambil tersenyum. Hal tersebut

dibuktikannya dengan hasil panen 10 kolam miliknya yang mampu menghasilkan 8.000 ekor ikan patin.

“Sejak tahun 2011, kami sangat terbantu de ngan adanya peningkatan jalan produksi di


Demam budidaya patin pun mulai menyebar ke desa tetangga lainnya. Pokdakan Tunas Baru tak lagi bisa menampung anggotanya hingga kemudian dikembangkan menjadi 6 Pokdakan. yakni Mina Teladan, Mina Barokah, Usaha Mina Makmur, Usaha Mina Mandiri serta Mina Handayani dengan Tunas Baru tetap sebagai induknya.

Panen ikan patin di Pokdakan Tunas Baru


Peran Infrastruktur di Kawasan Minapolitan

Keenam pokdakan tersebut kini mengolah 630 unit kolam di lahan seluas 63 hektar yang terbagi di empat lokasi. “Alhamdulilah...setiap hari per kelompok kami bisa panen 5-6 ton dengan harga jual per kilogramnya Rp 10.000.-.” ujar Timan yang siang itu ditemani oleh masingmasing ketua Pokdakan, Supriyanto, Syaiful, Sutrisno, Suwardi dan Trinarto. Hasil panen ini kemudian dipasarkan dengan pembagian 3 ton ke luar kota seperti Palembang dan Medan, 3 ton lagi untuk memenuhi pasar lokal.

63

areal kolam, karena hasil panen sudah dapat di bawa dengan Torsa (sepeda motor beroda tiga) tak lagi dipikul. Hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya,” kata Timan. “Pembangunan jalan produksi ini sesuai dengan salah satu arah kebijakan pembangunan infrastruktur Cipta Karya, yaitu meningkatkan per tumbuhan ekonomi desa yang didalamnya terdapat kebijakan mengenai akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas H. Ivan Wirata, ST., MM., MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Selain itu, Dudi Mulyana, ST., MT., Kasubid Produksi Bappeda Kabupaten Muaro Jambi menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu mempercepat pengembangan kawasan, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan perikanan, me ningkatkan akses pergerakan orang dari dan menuju kawasan termasuk pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan daya tarik investasi di kawasan minapolitan.

Menurut Timan, saat ini memiliki kolam ikan ti dak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup tinggi. “Sejak akses jalan produksi terbuka, harga ta nah yang tadinya hanya Rp 500.000,-/m2, kini menjadi Rp 1.500.000,-.”

Serap Tenaga Lokal dan Membuka peluang usaha Dampak positif lain dari pembentukan kawasan minapolitan adalah mampu menyerap tenaga kerja lokal terutama usia produktif. “Bagi yang pria, bisa bekerja di kolam dan yang wanita bisa menambah penghasilan dapurnya di tempat pengolahan ikan. Kami juga mendukung pro ses pengolahan ikan patin yang dilakukan oleh kelompok tani wanita menjadi penganan ri ngan seperti abon patin dan kerupuknya. Di halaman rumah, para petani juga menanam tanaman hortikultura sehingga kampung ini menjadi Kampung Pangan Terpadu Minapolitan Pudak,“ jelas Paruhuman Lubis.



Hal ini didukung dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) No. 06/MEN-KP/ KB/VI/2010 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pengembangan kawasan ekonomi berbasis ke lautan dan perikanan dengan konsep minapolitan.

64

Adalah Rusmiyati (50 tahun) yang kini dipercaya mengkoordinir ibu-ibu rumah tangga di Desa Pudak dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas Baru. “Saat ini pesanan produk yang paling banyak adalah kerupuk kulit ikan patin. Menurut para pembeli, kerupuk ini rasanya

Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum pada Kawasan Minapolitan Kumpeh Ulu. Kabupaten Muaro Jambi No

Kegiatan

Volume

Biaya (Rp)

Tahun

1

Peningkatan jalan produksi Tangkit Baru. Kecamatan Sei Gelam

2.548 m

1.225.500.000

2011

2

Peningkatan jalan produksi Pudak. Kecamatan Kumpeh Ulu (SKPA)

1.249 m

570.645.000

2011

3

Peningkatan jalan produksi Kecamatan Kumpeh Ulu

1.650 m

895.860.000

2011

renyah dan gurih. Untuk penjualan abon patin belum terlalu banyak penjualannya,” jelas Rusmiyati. Untuk aktivitas pengolahan ikan patin ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi 1 buah bangunan Unit Pengelolaan Ikan serta kelengkapan mesin penunjang seperti alat potong, dan packing. “Peralatan ini kami gunakan secara bergantian dengan KWT lainnya di Kawasan Minapolitan daerah kami. Produk-produk olahan ini adalah hasil pengetahuan yang kami dapat dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KKP,” tambah Rusmiyati. Kendati masih dalam kapasitas home industry, pengolahan ikan patin ini juga te tap mem perhatikan kandungan gizinya, kare na abon dibuat dengan menggunakan 100% da ging ikan patin segar yang banyak me ngan dung OMEGA 3 & 6 dan kaya akan protein. Packaging juga dikemas apik agar dapat bersaing dengan produk la in nya di pasaran. Un tuk kemasan 100gr, bia sa nya dibandrol de ngan harga Rp 15.000,- hingga Rp 20.000,-. Sedang kan harga kerupuk kulit ikan patin Rp 12.500,- per 250 gram. “Insya Allah kami siap bersaing di pasaran untuk kualitas dan rasanya. Saat ini kami dibantu Dinas Perikanan dan Kelautan sedang berupaya menembus pasar nasional

dengan memasok hasil olahan ini ke beberapa supermarket. Kami mohon bantuan dari semua pihak untuk pemasarannya,” jelas Rusmiyati sambil tersenyum. Hasil panen budidaya ikan patin yang melimpah serta hasil pengolahan ikan yang baik tentu saja memberikan berkah bagi penduduk Desa Pudak. Termasuk salah satunya menarik perhatian Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersama para menteri terkait dan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi melakukan Panen Raya di awal Februari 2012 lalu. Dalam kunjungannya itu, Presiden berharap Kampung Pangan Terpadu Minapolitan Pudak mampu menginspirasi daerah lainnya untuk mencukupi kecukupan pangan negara kita ditengah gejolak pangan dunia seperti saat ini. Senyuman Rusmiyati, Timan dan petani budidaya ikan patin/hortikultura di Desa Pudak adalah senyum kegigihan mereka mengubah Desa Pudak menjadi Kampung Pangan Terpadu Minapolitan yang membanggakan. “Semoga kami bisa menjaganya dengan baik,” ujar Timan. Sebuah harapan sederhana, dari sebuah desa kecil yang kini sangat menjanjikan! Unit Pengolahan Ikan Desa Pudak



65

Koordinasi serta kerja sama yang baik antara Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat menjadikan Ka wasan Minapolitan Muaro Jambi menjadi salah satu percontohan yang sukses.

H. Ivan Wirata. ST.. MM.. MT. Kepala Dinas PU Provinsi Jambi

Paruhuman Lubis



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muaro Jambi

66

Alhamdulillah..... dengan ada nya Kawasan Minapolitan di Desa Pudak. kehidupan kami bisa lebih meningkat. Dulu dengan tanaman pangan, sebulan kami dapat penghasilan Rp 1 juta sekarang kami bisa dapat Rp 2-3 juta. Apalagi dengan adanya peningkatan jalan produksi kami jadi lebih hemat waktu, tenaga dan biaya tentunya.

Timan Petani budidaya ikan

Kunci keberhasilan Kawasan Minapolitan Desa Pudak adalah keuletan dan kegigihan para petani budidaya. Kita dari Pemerintah daerah harus bisa membimbing mereka melalui penyuluhan, dan yang terpenting adalah jangan sekali-kali membohongi para petani.



67

Kawasan Minapolitan TERNATE:

Kota Bahari Nan Kaya

Status : Kawasan Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui SK No. KEP.32/MEN/2010 Luas Wilayah Laut Maluku Utara: 106.977,32 Km2



Potensi Sumber Daya Ikan: 143.165,36 ton per tahun

68

Potensi Unggulan: Pelagis Besar (ikan tuna dan cakalang) Pelagis Kecil (ikan layang dan tembang) Demersal (ikan kakap merah, ekor kuning,kerapu)

Pagi itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong (Ternate) tampak lebih ramai. Selain tertutup kapal-kapal penangkap ikan, suara nelayan penjual ikan pun bersahutan seraya menyebut angka rupiah yang terbilang murah untuk ratusan kilogram ikan laut segar. Kondisi ini menjadi aktivitas rutin awak pelabuhan, dari dini hari hingga siang menjelang.

Pulau Ternate merupakan wilayah kepulau an yang terletak di pesisir barat pulau Halmahera dan merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Pulau kecil yang berada di kaki Gunung Gamalama ini memiliki luas 5.681,30 km2, yang didominasi oleh perairan laut dengan luas seki tar 5.457,55 km2, dan luas daratan 133,74 km2. Secara geografis Kota Ternate terletak pada 126o20’ – 128o05’ BB dan 0o50’ – 2o10’ LU.


Dari sisi geografis wilayah, pulau – pulau kecil di Ternate ini sangat strategis, karena merupakan daerah migrasi/ruaya berbagai jenis ikan pelagis besar (tuna dan cakalang) yang merupakan ko moditas andalan perikanan. Karena itu, potensi di bidang perikanan dan kelautan di wilayah ini cukup besar. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2004, potensi lestari ikan di perairan Ternate sebesar 23.919,25 ton per tahun dari standing stock yang dimiliki sebesar 47.838,25 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol, cucut, tenggiri, dan ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan tembang. Ikan demersal seperti kakap merah,

Jalan di kawasan Minapolitan PPN Ternate yang tak lagi digenangi air


Kota Ternate sendiri terbagi atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ter na te Utara, Moti, Ternate Tengah, Batang Dua dan Pulau Hiri. Sekitar 70% kelurahan/desa memiliki pantai sedangkan 18 desa sisanya ti dak mempunyai wilayah pantai. Tak hanya itu, kekayaan alam Kota Ternate juga tersebar dalam 7 buah pulau kecil, yakni Pulau Hiri, Pulau Moti,

Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida.

69

skuda, kakap sejati, ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu. Tingkat pemanfaatan potensi perikanan baru mencapai 29,80 % dari potensi lestarinya. Potensi lain yang dimiliki oleh Pulau Ternate yaitu sebagian pulau-pulaunya dapat dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan mari kultur, diantaranya hatchery, budidaya rum put laut, keramba (pembenihan dan pembe saran). Selama ini masyarakat cenderung lebih banyak pada kegiatan penangkapan, baik ikan pelagis, ikan demersal, sehinga cukup su lit mengubahnya menjadi perilaku pembu didayaan. Di pesisir pantai Kota Ternate, banyak terdapat bibit bandeng nener dan benur yang dapat digunakan sebagai bibit alami budidaya



Selain memiliki panorama alam yang indah, Kota Ternate juga memiliki kekayaan laut yang luar biasa

70

tambak. Luas perairan potensial untuk budidaya laut mencapai 30 Ha. Pulau Ternate dilihat dari aspek pemasaran sangat strategis karena merupakan pusat pasar dan ekspor dari propinsi Maluku Utara yang te lah memiliki sarana dan prasarana pendukung antara lain: pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, dan pusat pendaratan ikan Dufa-Dufa. Dibukanya Ban da ra Baabulah juga menunjang aksesibilitas komoditas perikanan maupun produk lain dari sentra produksi ke pasaran interinsuler maupun ekspor.

Melihat potensi yang ada di kota yang lokasinya persis di kaki Gunung Gamalama ini, Kemen terian Kelautan dan Perikanan melalui SK No. KEP.32/MEN/2010 menetapkan PPN Ternate menjadi salah satu kawasan minapolitan per con tohan berbasis perikanan tangkap dari 9 (Sembilan) PPN lainnya, yakni PPN Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, PPN Tamperan, PPN Muncar, PPN Sungai Liat, PPS BItung, PPS Belawan, dan PPN Ambon.

Peningkatan jalan dan revitalisasi Kawasan Minapolitan PPN Ternate Saat ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Terna te merupakan salah satu pelabuhan ling kar

luar (Outter Ring Fishing Port) dengan poten si perikanan 1.035.230 ton/tahun. Namun sa yang, banyaknya ikan hasil tangkap ini tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung produksi per ikanan nelayan, terutama infrastruktur jalan di lingkungan pelabuhan. Rustardi, A.Pi, M.Si, Kepala PPN Ternate mengatakan kondisi jalan di lingkungan pelabuhan hingga tahun 2011 sangat memprihatinkan. “Genangan air ada dimana-mana, semua jalan terendam. Drainase juga tidak berfungsi dengan baik hingga mengganggu operasional beberapa perusahaan yang ada di pelabuhan. Banyak mobil rusak karena terendam air. Sebelum ada program kawasan minapolitan, di lingkungan pelabuhan sudah ada 10 perusahaan yang beroperasi dengan jenis usaha antara lain pembelian ikan, pabrik es balok, kios dan penampungan lobster, pengasapan ikan serta lembaga keuangan,” tambah Rustardi. Dampak ini meluas pada keinginan pembeli ikan yang segan melihat kondisi Tempat Pelelangan Ikan yang becek dan terkesan kumuh.


Perubahan peningkatan jalan di lingkungan pelabuhan juga dirasakan oleh Ayi (54 tahun) yang telah 10 tahun mempertaruhkan nasibnya


Untuk menghindari dampak negatif yang ber kelanjutan, di awal tahun 2012 Kementerian Pekerjaan Umum menurunkan anggaran sebe sar Rp 1.666.627.000,00 untuk meningkatkan jalan dan revitalisasi drainase kawasan mina politan di PPN Ternate. “Pembangunan prasa na dan sarana di lingkungan PPN Ternate ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pelabuhan yang terus meningkat. Kurang memadainya infrastruktur jalan dan drainase menjadi perhatian kami dalam membangun Kawasan Minapolitan PPN Ternate,” ujar H. Fasri Bachmid, ST., Kepala Satuan Kerja Kawasan Permukiman dan Perbatasan Dinas Pekerjaan Umum Maluku Utara.

71

Jalan di kawasan Minapolitan PPN Ternate sudah tidak tergenang dan becek lagi seperti sebelumnya (foto kanan) setelah dilakukan peningkatan jalan dan revitalisasi drainase



sebagai kuli angkut di PPN Ternate. Dalam sehari ia bisa mengangkut ikan dari kapal menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 10 kali. “Kalau nasib sedang bagus, saya bisa bawa pulang uang Rp 100.000,00 untuk satu hari, karena laju gerobak saya bisa lebih cepat. Kalau dulu jalannya becek, kaki saya saja suka gatal,” jelas Ayi.

72

“Dukungan lintas sektoral seperti yang dilaku kan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini memang sangat kami perlukan. Peningkatan jalan serta revitalisasi drainase menambah se ma ngat kami, para pengusaha dan nelayan untuk lebih giat lagi mengingkatkan ekonomi lokal. Bisa dibayangkan, bila potensi ikan yang melimpah ruah di perairan Maluku Utara ter bengkalai hanya karena prasarana dan sarana yang dimiliki tidak memadai. Kualitas ikan yang kami miliki pun pasti menurun, padahal penjualan ikan tuna dan cakalang sudah mulai diekspor hingga ke Jepang ,” kata H. Ruslan Bian S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Ternate. Kini, tambah Ruslan, mulai banyak usaha-usaha ‘home industry’ bermunculan se perti pengolahan ikan asin, ikan asap, hingga abon ikan. “Kami dari Dinas Perikanan dan Kela utan Kota Ternate membantu membina dan mengarahkan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas serta kelompok usaha bersama.”

Berharap ada investor Pengembangan kawasan minapolitan memang sedianya diarahkan kepada pengembangan eko nomi lokal yang berbasis pada pengem bangan sistem produksi, budidaya, pengolahan perikanan, pemasaran, dan sistem permukiman di kawasan tersebut.

“Alhamdulilah...Setelah adanya peningkatan jalan, kegiatan di pelabuhan lebih meningkat. Cold storage yang tadinya enggan digunakan karena jalannya terendam air, kini sudah digu nakan secara maksimal. Badan usaha di ling kungan pelabuhan juga terus bertambah, dari 10 perusahaan kini menjadi 14 perusahaan. De ngan demikian terjadi penyerapan tenaga lokal,“ ujar Rustardi penuh syukur.

Namun demikian, Kawasan Minapolitan PPN Ternate masih perlu banyak berbenah. Salah satunya adalah memaksimalkan lahan pela buhan yang belum termanfaatkan seluas 6,06 Ha dengan membangun gudang kios serta merehab beberapa fasilitas yang sudah ada seperti TPI dan transit sheet sesuai kebu tuhannya saat ini, karena kunjungan kapal di PPN Ternate yang rata-rata 4.903 kali per tahun serta produksi ikan yang mencapai 5.219 ton per tahun terus meningkat. Untuk itu diperlukan dukungan lintas sektoral seperti yang telah dila kukan Kementerian Pekerjaan Umum. Rustardi, Ruslan Bian, Fasri Bachmid, Ayi dan nelayan di Maluku Utara optimis bila kawasan minapolitan terbangun dengan baik, perekonomian mereka akan terus berkembang. Tak hanya berharap mem peroleh hasil tangkapan yang terus bertambah, tetapi juga berharap ada investor yang siap merangkul mereka untuk terus mengeksplorasi kekayaan bahari Maluku Utara. Pembeli yang semakin banyak datang ke TPI kawasan Minapolitan PPN Ternate (foto bawah) dan kegiatan di cold storage sebelum ikan dikirim ke berbagai daerah (foto atas)



73

Kawasan Minapolitan PPN Ternate masih memerlukan sentuhan pembangunan yang lebih serius, mengingat potensi bahari yang dimiliki sangat besar. Konsep kawasan ini memberikan harapan baru bagi nelayan Ternate dan sekitarnya

H. Fasri Bachmid, ST. Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Maluku Utara

H. Ruslan Bian Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate

Kawasan Minapolitan sangat efektif bila diterapkan di Provinsi Maluku Utara yang kaya akan potensi sumber daya ikan. Keka yaan bahari yang melimpah ini harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Dukungan dari Peme rintah Daerah dan Pusat juga para stakeholder sangat diharapkan.

Rustardi Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Ayi AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN


Kuli Angkut Ikan

74

Dukungan infrastruktur yang baik dari Kementerian Pekerjaan Umum sangat membantu nelayan untuk bergerak lebih cepat memasarkan ikan hasil tangkapnya. Kami berharap pembangunan infrastruktur di wilayah kami dapat diteruskan.

Terimakasih kepada Peme rin tah karena jalan di pelabuhan sudah bagus. Sudah tidak perlu be cek-becekan lagi. Harapan saya pemba ngunan di pelabuhan terus diting kat kan biar tambah ramai pembeli ikannya.

PENUTUP



75



Aktivitas STA Bagelen, Kabupaten Purworejo di pagi hari

76

Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan merupakan upaya pemerataan pembangunan sampai wilayah perdesaan. Pembangunan perdesaan ini sangatlah penting karena besarnya potensi perdesaan yang belum dikembangkan secara maksimal.

Pengolahan potensi dan kekayaan alam perdesaan memunculkan permasalahan pa ngan yang berujung pada keresahan akan ter jadinya kondisi rawan pangan di masa mendatang. Kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang menjadi bagian dari potensi kewilayahan ka bupaten dikembangkan melalui penguatan sentra-sentra produksi, keunikan/keunggulan lokal. serta kegiatan utama masyarakatnya. Dengan harapan, kawasan ini dapat menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan memiliki kompetensi.


Disamping itu, keberadaan sarana dan pra sarana berupa infrastruktur yang memadai juga sangat berperan dalam kelangsungan per tumbuhan ekonomi di Kawasan Agropolitan

Maka, sejak dimulai tahun 2002 hingga tahun 2012, program pengembangan perdesaan, khususnya di wilayah-wilayah hinterland, telah berhasil memfasilitasi sebanyak 415 Kawasan Agropolitan dan Minapolitan. Berbagai ken dala tak luput dari pelaksanaan sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam me wujudkan kawasan agribisnis dan minabisnis yang utuh dan terpadu. Namun demikian, upaya pembangunan yang telah berlangsung selama sepuluh tahun tersebut mampu mem berikan pencerahan dan membawa perubahan signifikan bagi kawasan perdesaan. Pada akhir nya, kawasan perdesaan ini mampu mendorong pembangunan nasional.


Demi mencapai keberhasilan pengembangan kedua kawasan ini, dibutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat setempat serta lembagalembaga/instansi-instansi terkait.

dan Minapolitan. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui DIrektorat Pe ngembangan Permukiman berupaya membe ri kan dukungan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas, pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian/perikanan.

77



Peningkatan jalan poros desa Kawasan Agropolitan Kobalima, Kab. Belu, NTT

78

Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN


79

Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun Anggaran 2003 – 2012 1. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Biruen KAWASAN : 6 Kawasan Kws. Indrapuri, Kws. Lembah Seulawah, Kws. Mutiara, Kws. Peudada, Kws. Kluet, Kws. Idi KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Terminal Agribisnis • Pembuatan Tempat Parkir Bongkar Muat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Jalan Menuju Pasar Agribisnis • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan • Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Pembangunan Plat Beton di Desa Rantau Binuang, Desa Sp. Empa, Desa Kr. Batee, dan Desa Ps. Asahan. • Peningkatan Jalan Usaha Nelayan • Pembangunan Jalan dan Saluran



TOTAL ANGGARAN : Rp 24.962.779.000

80

2. PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 11 Kabupaten, 1 Kota Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Serdang Berdagai, Kab. Mandailing Natal, Kab. Batubara, Kota Medan KAWASAN : 14 Kawasan Kws. Merek, Kws. Tanjung Sigoni, Kws. Lumban Julu, Kws. Pematang Cengkering, Kws. Silimakuta, Kws. Parbuluan, Kws. Medang Deras, Kws. Tanjung Tiram, Kec. Siborong-borong, Kws. Dolok Sanggul, Kec. Harian, Kws. Tanjung Beringin, Kws. Sikara-kara, Kws. Medan Utara KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Talud Jalan Poros Desa • Pembangunan Ruang Serbaguna • Pembuatan Talud, Talud Tipe I, dan Talud Tipe II • Pembangunan Bangunan Pengelola Tahap 1 • Peningkatan Jalan Poros Desa (Onderlaag) • Pembuatan Sumur Bor • Pembuatan Bak Resapan Air • Optimalisasi Pembangunan Kawasan Sub-Terminal Agribisinis • Pembangunan Pasar • Pembuatan Pasar Hewan • Pembuatan Rumah Potong Hewan • Pembuatan Lantai Jemur Kopi • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Tempat Penjemuran Ikan • Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Sortasi dan Packaging Ikan • Pembuatan Jembatan Desa • Pembuatan Saluran Drainase • Pembuatan Jalan Poros Kawasan Nelayan Indah TOTAL ANGGARAN : Rp 37.675.491.000



81

3. PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 9 Kabupaten, 1 kota Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Koto, Kab. Dharmasyara, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kota Payakumbuh KAWASAN : 13 Kawasan Kws. Kecamatan IV Angkat Candung, Kws. Koto Gadang, Kws. Lembah Gumanti, Kws. X Koto, Kws. Sutera, Kws. VII Koto, Kws. Mungka, Kws. Sitiung, Kws. Mandeh, Kws. Rao, Kws. Palangki, Kws. Bukit P. Sembilan, Kws. Kamang Magek KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Antar Desa • Perbaikan/Rehabilitasi Pasar • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Pasar Desa • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Rehabilitasi Los Sayur • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Saran Sub-Terminal Agribisnis • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Pembangunan Pasar Ternak dan sarana pendukung • Pembuatan Puskeswan • Pembangunan Bak Penampung Air • Pembangunan Jalan dan Saluran • Pengembangan Prasarana dan Sarana Agropolitan • Pembuatan Jalan Poros Kawasan Nelayan Indah




82

4. PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 7 Kabupaten Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Senggigi, Kab. Pelalawan, Kab. Dumai KAWASAN : 13 Kawasan Kws. Tempuling, Kws. Rambah Samo, Kws. Tapung Hilir, Kws. XII Koto Kampar, Kws. Rengat Barat, Kws. Benai, Kws. Kebun Durian Gunung Sahilan, Kws. Sei Bagan, Kws. Sungai Sembilan, Kws. Sei Upih Teluk Beringin KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Jembatan Poros Desa • Los Pasar Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Prasarana Pasar Desa • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Pelataran Bongkar Muat Sawit • Pembangunan Jembatan Desa • Pembangunan Talud • Pembangunan Halte Pelataran Sawit dan Box Culvert • Pembuatan Talud Penimbunan Holding Ground • Pembangunan Holding Ground • Pembangunan infrastruktur Perdesaan Kawasan Sentra Produksi • Pembuatan Gorong-gorong • Pembangunan Infrastruktur Permukiman TOTAL ANGGARAN : Rp 32.020.100.000



83

5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 3 Kabupaten Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Natuna KAWASAN : 4 Kawasan Kws. Agropolitan Kundur, Kws. Tuapaya, Kws. Mantang, Kws. Serasan KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Produksi • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Jembatan • Pembuatan Gorong-gorong Beton • Pembuatan Saluran Tanah • Pembangunan Tempat Penjemuran Rumput Laut • Pembuatan Pelantar • Peningkatan Jalan Poros Desa




84

6. PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Kerinci, Kab. Sorolangun, Kab. Merangin, Kab. Batanghari KAWASAN : 6 Kawasan Kws. Rantau Rasau, Kws. Kumpeh Hulu, Kws. Kayu Aro, Kws. Singkut, Kws. Batang Mesumai, Kws. Pemayung KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Akses Sub-Terminal Agribisnis (Lapen) • Peningkatan Pasar Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembuatan Gudang • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Holding Ground • Pembangunan Pelataran Ternak • Peningkatan Jalan Produksi • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Peningkatan Los Pasar • Peningkatan Jalan Usaha Tani Kelas C • Peningkatan Jalan Desa Tambang Limbung dan Desa Pasar Sei TOTAL ANGGARAN : Rp. 19.532.694.000



85

7. PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2010 KABUPATEN/KOTA : 8 Kabupaten, 2 Kota Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Induk, Kab. Banyu Asin, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Palembang KAWASAN : 12 Kawasan Kws. Martapura, Kws. Dempo Utara, Kws. Lengkiti, Kws. Pulau Beringin, Kws. Banyu Urip, Kws. Tugu Mulyo, Kec. Tanjung Lago, Kws. Muara Beliti, Kec. Gandus, Kws. Bakung, Kws. Baturaja Timur, Kws. Lempuing KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Saluran Jalan • Pembangunan Jembatan Beton • Pembangunan Jembatan Tahap II • Pembangunan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Holding Ground




86

8. PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN : 2004 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten Kab. Belitung, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan KAWASAN : 8 Kawasan Kws. Mambalong, Kws. Tanjung Binga Kecamatan Sijuk, Kws. Pangkalan Baru, Kws. Sungai Selatan, Kws. Sungailiat, Kws. Tanjung Gunung, Kws. Mendo Barat, Kws. Salepliat KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Tambatan Perahu • Pembuatan Talud Penahan Tanah • Pembuatan Holding Ground • Pembuatan Tempat Jemuran Ikan • Pembuatan Saluran Drainase, Sumur Bor, Workshop, dan Tower • Peningkatan Dermaga • Pembuatan Jalan Usaha Nelayan • Pembangunan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Kantor Pengelola dan Saung Meeting • Pembuatan Gudang Penyimpanan • Pembangunan Tambatan Dermaga Nelayan • Peningkatan Prasarana dan Sarana Agropolitan • Pembangunan Plat Dueker • Peningkatan Jalan Produksi • Pembangunan & Peningkatan Prasarana dan Sarana Minapolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 21.709.952.422



87

9. PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 7 Kabupaten Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lebong, Kabupaten Seluma, Kab. Kaur KAWASAN : 8 Kawasan Kws. Selupu Rejang, Kws. Padang Jaya, Kws. Ujan Mas, Kws. Seginim, Kws. Lebong Tengah, Kws. Seluma Selatan, Kws. Maje dan Kaur Selatan, Kws. Maje dan Nasal KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Pasar Desa • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Prasarana Pasar Sayur • Pembangunan Saluran Drainase Pasar • Pembuatan Gudang • Pembuatan Talud • Pembangunan Gudang Penyimpanan Jagung • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Pembuatan Talud Jalan Usaha Tani • Pembuatan Talud Jalan Poros Desa • Pembangunan Jembatan Desa • Pembangunan Prasarana Holding Ground • Pembangunan TPI • Peningkatan Jalan Poros Desa (SKPA) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (SKPA)




88

10. PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN : 2004 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 8 Kabupaten Kab. Lampung Tengah, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Barat, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu KAWASAN : 10 kawasan Kws. Terbagi Besar, Kws. Gisting, Kws. Sribawono, Kws. Jati Ayu, Kws. Ketapang, Kws. Sidomulyo, Kws. Mesuji Atas, Kec. Batu Brak, Kws. Srikaton, Kws. Padang Cermin-Punduh Pidada KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jembatan • Pembangunan Holding Ground • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Onderlaag) • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) TOTAL ANGGARAN : Rp 26.507.265.000



89

11. PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak KAWASAN : 10 kawasan Kws. Menes, Kws. Mandalawangi, Kws. Pontang, Kws. Waringin Kurung, Kws. Pabuaran, Kws. Baros, Kws. Gunung Sari, Kws. Sepatan, Kws. Kronjo, Kws. Wanasalam KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan • Pembangunan dan Peningkatan Jembatan • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Talud • Pembuatan Jembatan (10 m x 5 m) • Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Panen • Peningkatan Jalan Setapak




90

12. PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 13 Kabupaten Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Sukabumi, Kabupaten Subang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Karawang KAWASAN : 18 Kawasan Kws. Pacet, Kws. Jatinyuat Karangsong, Kws. Eretan, Kws. Cigugur, Kws. Leuwiliang, Kws. Ciseeng, Kws. Bojong, Kws. Pangalengan, Kws. Cisurupan, Kws. Panumbangan, Kws. Kadudampit, Kws. Sukamaju, Kws. Ciemas, Kws. Sagala Herang, Kws. Serang Panjang, Kws. Lemah Sugih, Kws. Losari, Kws. Cilamaya KEGIATAN FISIK : • Perbaikan Pasar • Pembuatan Kran Umum • Pembuatan Sarana Drainase • Pembuatan Kios Agropolitan • Pembangunan Lapangan Parkir • Pembuatan Saluran Drainase • Pembangunan Holding Ground • Peningkatan Jalan Produksi • Pembangunan Saung Meeting • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Rehabilitasi Prasarana dan Sarana • Pembuatan Bangunan Green House • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Jalan Inspeksi Tani • Pembangunan Balai Pertemuan Petani • Pembangunan Pengelolaan Limbah Sapi • Pembangunan Sarana Produksi Nelayan • Peningkatan Jalan Masuk selebar 4,5 m • Peningkatan Jalan Permukiman Nelayan • Pembangunan dan Penyediaan Air Baku • Pembangunan Jembatan Konstruksi Beton • Pengadaan Pipa Air Bersih diameter 150 mm • Pembangunan Packing House dan Kios Sayuran • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Saluran Pembawa Air Baku • Pengadaan Pipa Air Beku dan Pembangunan Bak HU • Pengadaan Pipa Distribusi Air Bersih diameter 75mm • Penyediaan Kawasan Perdesaan Potensial Agropolitan • Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Panen • Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 44.143.921.000 AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN


91



13. PROVINSI JAWA TENGAH

92

TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 14 Kabupaten Kab. Semarang, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo, Kab. Batang, Kab. Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Karanganyar, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purworejo, Kab. Pekalongan KAWASAN : 14 Kawasan Kws. Sumowono, Kws. Belik, Kws. Rojonoto, Kws. Surbanwali, Kws. Merapi Merbabu, Kws. Larangan, Kws. Bunga Kondang, Kws. Sutomadansih, Kws. Goasebo, Kws. Beji, Kws. Jayabaya, Kws. Bagelen, Kws. Majenang, Kws. Talang Kerido KEGIATAN FISIK : • Pembuatan Penampungan Pupuk • Pembangunan Terminal Desa • Pembuatan Sarana Komposting • Penyempurnaan Pasar Desa • Peningkatan Jalan Produksi • Pendaratan Ikan (PPI) • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Tempat Penampungan Teh • Rehabilitasi Saluran Irigasi • Pembuatan Bangunan Penjemur Kopi • Perkerasan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Jembatan Antar Desa • Pembuatan Saluran Jalan • Pembangunan Jembatan Beton • Pembangunan Jembatan Tahap II • Pembuatan Bangunan Pengumpul Wortel • Peningkatan Pasar Ikan • Pembuatan Bangunan Pengering Jahe • Pembangunan Saluran • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pelebaran Jalan Poros Desa • Perluasan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Penyulingan Minyak • Pembuatan Bangunan Produksi Perkebunan • Peningkatan Talud • Pembangunan Gudang Penampungan Hasil • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Gerbang Kawasan Agropolitan • Rehabilitasi Dermaga Pusat • Pembuatan Bangunan Penampung Hasil Kopi • Pembangunan Bangunan Pendukung Agrowisata • Peningkatan Jalan Masuk Sub-Terminal Agribisnis • Penyediaan Fasum/Fasos Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembuatan Bangunan Pemasaran Hasil Produksi • Perluasan Bangunan Agrowisata Berbasis Hortikultura • Pembangunan dan Peningkatan Sub-Terminal Agribisnis • Perbaikan Balai Pertemuan dan Pelatihan Hasil Produksi • Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan • Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sub-Terminal Agribisnis • Pembuatan dan Penyempurnaan Bangunan Produksi Peternakan • Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan Sub-Terminal Agropolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 44.761.428.000



93

14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul KAWASAN : 9 Kawasan Kws. Kali Bawang, Kws. Temon, Kws. Turi, Kws. Karangmojo, Kws. Playen, Kws. Bejiharjo, Kec. Girisobo Desa Baron, Kws. Imogiri, Kws. Gadingsari KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Perbaikan Pasar Desa • Pembangunan Los dan Kios Pasar • Pengembangan Prasarana dan Sarana Agropolitan • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Los Pasar Ikan • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Pembuatan Kandang Ternak • Pembuatan Gapura Agropolitan • Pembangunan Farmroa/Jalan Setapak selebar 1,5 m • Penyediaan Air Baku • Pembangunan Balai Pertemuan Petani




94

15. PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 18 Kabupaten Kab. Ngawi, Kab. Banyuwangi, Kab. Mojokerto, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Bangkalan, Kab. Blitar, Kab. Pasuruan, Kab. Pacitan, Kab. Madiun, Kab. Pamekasan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Gresik KAWASAN : 21 Kawasan Kws. Paron, Kws. Bangorejo, Kws. Muncar, Kws. Pacet, Kws. Senduro, Kws. Sendang, Kws. Soburbang, Kws. Kanigoro, Kws. Nglegok, Kws. Tutur, Kws. Nawangan Bandar Tamperan, Kws. Gedangsari, Kws. Pakong dan Waru, Kws. Ngebel, Kws. Bendungan, Kws. Sukomoro, Kws. Wajak, Kws. Poncokusumo, Kws. Ngimbang, Kws. Paseban, Kws. Sidayu KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Rehabilitasi Jembatan • Pembangunan Pasar dan Kios Desa • Penyediaan Prasarana dan Sarana Minapolitan • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Peningkatan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Packing House • Pembangunan Los Pasar • Pembangunan Jalan Produksi TOTAL ANGGARAN : Rp 50.856.508.000



95

16. PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 8 Kabupaten Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Badung, Kab. Karang Asem, Kab. Klungkung KAWASAN : 8 Kawasan Kws. Catur-Kintamani, Kws. Payangan, Kws. Baturiti, Kws. Melaya, Kws. Depeha, Kws. Sibeta (Bebandem), Kws. Plaga, Kws. Nusa Penida KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Antar Desa • Pembuatan Pasar Desa • Pembuatan Pelataran Parkir • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Balai Usaha • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Lantai Jemur • Penyediaan Infrastruktur Kawasan Agropolitan • Pembangunan Pasar Hewan • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Tempat Bongkar Hasil Produksi • Pembangunan Cubang Air Baku • Pembangunan Packing House • Pembuatan Bangunan Pengolahan Hasil • Penyediaan Sarana Air Baku • Pembangunan Gudang • Pembangunan Gudang Rumput Laut




96

17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 7 Kabupaten, 1 Kota Kab. Sambas, Kab. Pontianak, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak KAWASAN : 13 Kawasan Kws. Sepinggan-Semparuk, Kws. Pontianak Utara, Kws. Sungai Kakap, Kws. Sanggau Ledo, Kws. Rasau Jaya, Kws. Sei Tebelian, Kws. Matan Hilir Selatan, Kws. Pangmilang, Kws. Rasau Jaya, Kws. Sungai Rengas, Kws. Jawai Selatan, Kws. Semparuk, Kws. Matan Hilir Sel. Pasaguan KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan dan Penggantian Jembatan • Pembuatan Tambatan Perahu • Penggantian Dermaga Kayu • Pembangunan Dermaga • Pembuatan Gazebo • Pembangunan Lumbung Jagung • Pembuatan Gudang TOTAL ANGGARAN : Rp 36.054.280.000



97

18. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 8 Kabupaten Kab. Kapuas, Kab. Barito Timur, Kab. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulau Pisau, Kab. Katingan KAWASAN : 10 kawasan Kws. Basarang, Kws. Dusun Tengah, Kws. Pangkalan Lada, Kws. Jelai, Kws. Seruyan Hilir, Kec. Teluk Sampit, Desa Sei Bakau, Desa Sebuai, Kec. Teluk Sampit, Kec. Katingan Kuala KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Los Pasar • Pembuatan Jembatan Kayu Ulin • Pembuatan Gorong-gorong Beton • Pembangunan Pasar Hewan • Pembuatan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Jalan Poros Desa (Buntu) • Pembangunan Jalan Usaha Tani (Sirtu) • Pembuatan Lantai Jemur • Pembangunan Holding Ground • Pembuatan Kolam Perendaman • Pembuatan Gudang Produksi • Peningkatan Saung Meeting • Pembuatan Saluran Tersier • Peningkatan Jalan Akses Menuju Sentra Produksi • Pembangunan Jalan Produksi • Pembangunan Jalan Akses




98

19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Pasir, Kab. Paser Utara, Kab. Malinau, Kab. Berau KAWASAN : 7 Kawasan Kws. Sangatta, Kws. Pasopati, Kws. Padang Pangrapat, Kws. Penajam, Kws. Rantau Pulung, Kws. Kaliamok, Kws. Sabitta KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Talud • Pembangunan Jalan Poros Desa (Telford) • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Jalan Usaha Tani (Telford) • Pembangunan Infrastruktur Permukiman TOTAL ANGGARAN : Rp 30.979.285.000



99

20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Banjar, Kab. Tabalong KAWASAN : 6 Kawasan Kws. Labuhan Amas Utara, Kws. Terantang, Kws. Pelaihari, Kws. Amuntal, Kws. Cindai Alus, Kws. Tanjung KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Jembatan Ulin • Pembangunan Pasar Desa • Rehabilitasi Jembatan • Siring Jalan • Pembuatan Box Culvert • Pembangunan Dermaga • Pembangunan Pelataran Parkir Pasar Desa • Pembangunan Los Pasar Desa • Penyediaan PSD Agropolitan




100

21. PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 5 Kabupaten Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara KAWASAN : 7 Kawasan Kws. Randangan, Kws. Bongo Nol, Kws. Pulubala, Kws. Kabila, Kws. Tumbilato, Kws. Kwandang, Kws. Anggrek KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Perbaikan Pasar Desa • Pembuatan Kios Pasar • Peningkatan Jembatan Usaha Tani • Pembuatan Talud Jalan Desa • Pembuatan Gudang Jagung • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Perkerasan) • Pembangunan Los Pasar Terbuka • Pembuatan Saluran Air Baku • Pembuatan Talud Penahan tanah TOTAL ANGGARAN : Rp 22.216.288.000



101

22. PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Kendari, Kab. Bombana, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka KAWASAN : 7 Kawasan Kws. Bondoala, Kws. Lantari, Kws. Kabangka, Kws. Lasalimu Selatan, Kws. Tinanggea, Kws. Lalembuu, Kws. Wolo KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Jembatan Semi Permanen • Pembangunan Pasar • Pembuatan Talud • Pembuatan Plat Duiker • Pembangunan Jembatan • Penyediaan Infrastruktur Kawasan Agropolitan • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Aggregat C) • Pembuatan Box Culvert • Pembangunan Dermaga Kayu • Pembangunan Los Pasar Ikan • Pembuatan Talud dan Box Culvert (SKPA) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (SKPA)




102

23. PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 7 Kabupaten Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai, Kab. Toli-Toli, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Poso, Kab. Morowali KAWASAN : 10 Kawasan Kws. Biromaru, Kws. Labean, Kws. Bolano Lambunu, Kws. Kasimbar, Desa Kasimbar, Kws. Tolli, Kws. Galang, Kws. Wakai, Kws. Napu, Kws. Witaponda KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Pasar Desa • Pembangunan Tempat Pemotongan Hewan • Pembuatan Lantai Jemur • Pembangunan Gudang • Penyediaan Infrastruktur Kawasan Minapolitan • Pembangunan Pasar Buah • Oprit Jembaran Gelager • Pembuatan Plat Lantai Jembatan • Pembuatan Plat Duiker Jembatan • Pembangunan Balai Penyuluhan • Pembuatan Talud • Pembuatan Box Culvert • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Kelas C) • Pembangunan Gudang Padi/Cokelat • Pembuatan Tambatan Perahu • Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 26.758.966.708



103

24. PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN : 2006 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju Utara, Kab. Majene, Kab. Mamuju KAWASAN : 4 Kawasan Kws. Matakali, Kws. Pasang Kayu, Kws. Sendana, Kws. PPI Bonda KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Saung Meeting dan Bangunan Penunjang • Pembuatan Lantai Jemur • Pembangunan Saluran Air Baku • Pembangunan Jembatan Agropolitan




104

25. PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 14 Kabupaten Kab. Barru, Kab. Enrekang, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab. Bone, Kab. Sidrap, Kab. Gowa, Kab. Luwu Timur, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkep, Kab. Sinjai, Kab. Luwu KAWASAN : 14 Kawasan Kws. Barru, Kws. Maiwa, Kws. Lajoa, Kws. Rindingallo, Kws. Gantarang, Kws. Bontomanai, Kws. Pasaka, Kws. Alakuang, Kws. Bontonompo, Kws. Malili, Kws. Kelara Rumbia, Kws. Labakkang, Kws. Sinjai Timur, Kws. Belopa KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Perbaikan Pasar • Pembangunan Jalan Penghubung Desa (Lapen) • Peningkatan Jalan Poros Desa (Perkerasan) • Pembangunan Jalan Poros Desa (Telford) • Pembangunan Jalan Akses • Pembangunan Jembatan TOTAL ANGGARAN : Rp 32.209.238.000



105

26. PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 9 Kabupaten Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa, Kab. Sangihe, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Tomohon, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bitung, Kab. Bolaang Mongondow Timur KAWASAN : 15 Kawasan Kws. Modoinding, Kws. Tengasinonsayang, Kws. Ngasaan, Kws. Tatapaan, Kws. Pakakaan, Kws. Dagho, Kws. Tabukan Selatan, Kws. Klabat, Kws. Managabata, Kws. Dumoga, Kec. Lolayan, Kws. Tomohon, Kws. Bolaang Mongondow Utara, Kws. Mondayag, Kws. PPN Bitung KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Packing House • Pembangunan Talud • Pembangunan Jembatan • Pembangunan Saluran • Pembangunan Pasar Agro • Peningkatan Pasar Ikan • Pembuatan Tambatan Perahu • Pembangunan Pasar Ternak • Pembangunan Green House • Pembangunan Jalan Produksi • Peningkatan Tempat Potong Hewan • Penyediaan Infrastruktur Minapolitan • Peningkatan Tempat Pengolahan Padi • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Saluran Bangunan Kelapa • Pembangunan Pengolahan Kelapa Terpadu • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Fasilitas Penunjang Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Talud Jalan Produksi Nelayan • Pembangunan Sarana Pengolahan Pakan Ternak • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Telford) • Pembangunan Pasar Bibit dan Ikan Air Tawar • Pembangunan Packing House Ikan Air Tawar




106

27. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 7 Kabupaten Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima KAWASAN : 10 Kawasan Kws. Agropolitan Manggelewa, Kws. Agropolitan Sikur, Kws. Agropolitan Alas Utan, Kws. Agropolitan Aik Meneng, Kws. Pekat, Kws. Lembah Sempage Akar-akar Kuripan, Kws. Sembalun, Kws. Keruwak Jerowaru, Kws. Kemuter Telu, Kws. Woha KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Pasar Desa dan Prasarana • Rehabilitasi Balai Penyuluhan • Pembuatan Plat Duiker • Pembuatan Talud • Pembuatan Packing House • Pembuatan Gudang Jambu Mete • Pembuatan Kios Desa • Pembuatan Talud Jalan • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Telford) • Pembuatan Talud Jalan Poros Desa • Pembangunan Jembatan • Pembangunan Saluran TOTAL ANGGARAN : Rp 30.267.798.000



107

28. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Bellu, Kab. Sumba Timur, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat KAWASAN : 7 Kawasan Kws. Oesao, Kws. Iteng, Kws. Betun, Kws. Koba Lima, Kws. Kambaniru, Kws. Pesisir Sikka, Kws. Lamboya KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Lantai Jemur • Pembangunan Jembatan • Pembuatan Gorong-gorong • Pembuatan Talud • Pembangunan Dinding Penahan Tanah • Pembangunan Plat Duiker • Pembuatan Tambatan Perahu • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Jalan Usaha Tani (SKPA)




108

29. PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN : 2004 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 6 Kabupaten Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Ambon KAWASAN : 5 Kawasan Kws. Waihatu, Waimital & Piru, Kws. Kairatu, Kws. Wrinama & Bula, Kws. Kairatu & Buano, Kws. PPN Ambon KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Tempat Jemur Padi • Pembuatan Los Pasar • Pembangunan Pasar Desa dan Prasarana Lingkungan • Pembuatan Los Pasar • Pembangunan Terminal Agropolitan • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembuatan Bangunan Penyulingan Minyak Kayu Putih • Pembuatan Holding Ground • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan Saluran • Penyediaan Infrastruktur Kawasan Minapolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 27.183.007.000



109

30. PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN : 2003 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 5 Kabupaten, 1 kota Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kota Ternate KAWASAN : 7 Kawasan Kws. Sahu, Kws. Wairoro, Kws. Toliwang, Kws. Wasile, Kws. Mekar Sari, Kws. Manggayoang, Kws. PPN Ternate KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Terminal Desa dan Prasarana Lingkungan • Penyediaan Prasarana Air Bersih • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembuatan Tempat Penjemuran Cengkih dan Kopra • Pembangunan Gudang • Pembangunan Tempat Penjemuran Padi • Rehabilitasi Jembatan Kayu • Pembuatan Tempat Pencucian Sayuran/Buah • Pembuatan Sumur • Pembuatan Plat Duiker • Pembangunan Gerbang Kawasan Agropolitan • Pembangunan Jembatan • Pembangunan Gudang Penyimpanan Padi • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) • Peningakatan Jalan Usaha Tani (Sirtu) • Pembangunan Jembatan P = 10 m • Pembangunan Talud • Pembangunan Jalan Setapak • Pembangunan Drainase • Penyediaan Infrastruktur Kawasan Minapolitan




110

31. PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2005 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Fak-Fak KAWASAN : 4 Kawasan Kws. Prafi, Kws. Aimas, Kws. Selat Segawin, Kws. Bomberai KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Jalan Poros Desa 1.500 m • Pembangunan Jalan Usaha Tani 1.000 m • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembuatan Lantai Jemur • Peningkatan Halaman Pasar dan Sarana • Pembangunan Talud TOTAL ANGGARAN : Rp 17.979.965.000



111

32. PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN : 2002 – 2012 KABUPATEN/KOTA : 4 Kabupaten, 1 Kota Kab. Jayapura, Kab. Nabire, Kab. Yapen, Kab. Waropen, Kota Jayapura KAWASAN : 5 Kawasan Kws. Grime Sekori, Kws. Wanggar, Kws. Distrik Kosiwo, Kws. Distrik Waropen, Kws. Koya Distrik Muara Tami KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Pasar Desa • Pembangunan Terminal • Pembangunan Gudang • Pembuatan Lantai Jemur Rumput Laut




112

Peningkatan jalan poros desa Kawasan Agropolitan Kobalima, Kab. Belu, NTT



113

Pencapaian Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun Anggaran 2005 – 2011 1. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN : 2008 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Aceh Selatan KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Kluet, Kawasan Idie KEGIATAN FISIK : • Pembuatan Plat Beton • Peningkatan Jalan Usaha Nelayan • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 6.605.933.000

2. PROVINSI SUMATERA UTARA



TAHUN ANGGARAN : 2008 – 2010 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kabupaten Serdang Berdagai KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Tanjung Beringin KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembuatan Jembatan Desa • Pembangunan Tempat Penjemuran Ikan • Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil, Sorotasi, dan Packaging Ikan

114


• Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembuatan Talud

3. PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2009 – 2010 1 Kabupaten Kab. Pesisir Selatan 1 Kawasan Kawasan Mandeh • Pembangunan Jalan dan Saluran • Pengembangan Prasarana dan Sarana Agropolitan


4. PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Kampar, Kab. Kuantan Senggigi KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan XIII Koto Kampar, Kawasan Teso Benai KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jalan Lingkungan • Pengembangan Prasarana dan Sarana Minapolitan AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN



115

5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Bintan KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Mantang KEGIATAN FISIK : • Pembuatan Pelantar • Pembangunan Jalan Lingkar TOTAL ANGGARAN : Rp 3.032.222.000

6. PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Pemayung, Kawasan Kumpeh Ulu KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa • Peningkatan Jalan Nelayan • Pembangunan Jalan Setapak Box Culvert • Peningkatan Jalan Usaha Tani (Jalan Setapak Beton)




116

7. PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2010 – 2011 1 Kabupaten Kab. Kaur 1 Kawasan Kawasan Nasal • Peningkatan Jalan Usaha Tani (SKPA) • Peningkatan Jalan Poros Desa (SKPA) • Pembangunan Jalan Poros Desa


8. PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2008 – 2010 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Ogan Ilir, Kab. Palembang KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Bakung, Kawasan Gandus KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa TOTAL ANGGARAN : Rp 5.130.255.000



117

9. PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Sungai Liat, Kawasan Salepliat KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Minapolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 3.662.688.000

10. PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN : 2009 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Lampung Selatan KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Ketapang KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Siring



TOTAL ANGGARAN : Rp 515.000.000

118

11. PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2019 – 2011 1 Kabupaten Kab. Serang 2 Kawasan Kawasan Pontang, Kawasan Pabuaran • Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jalan Lingkungan • Pembangunan Talud


12. PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2005 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Bogor, Kab. Sukabumi KAWASAN : 3 Kawasan Kawasan Leuwiliang, Kawasan Ciseeng, Kawasan Pelabuhan KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Penyediaan Air Beku • Peningkatan Jalan Poros Desa (Lapen) • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Gedung Tempat Penyimpanan Hasil Panen TOTAL ANGGARAN : Rp 8.272.361.000



119

13. PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Banyumas, Kab. Cilacap KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Beji, Kawasan Majenang KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Pasar Ikan • Pelebaran Jalan Poros Desa • Peningkatan Jalan Poros Desa dan Talud • Peningkatan Jalan Usaha Tani TOTAL ANGGARAN : Rp 4.695.000.000

14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN : 2009 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Gunung Kidul KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Playen KEGIATAN FISIK : • Pengembangan Pasar Desa Agropolitan



TOTAL ANGGARAN : Rp 601.000.000

120

15. PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2010 – 2011 3 Kabupaten Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Pacitan 3 Kawasan Kawasan Wajak, Kawasan Nglegok, Kawasan PPI Tamperang • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa


16. PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Sambas KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Jawal KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Poros Desa TOTAL ANGGARAN : Rp 2.865.190.000



121

17. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Pulang Pisau, Kab. Banjar KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Teluk Gohong, Kawasan Cindai Alus KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa TOTAL ANGGARAN : Rp 7.486.632.000

18. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Malinau KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Kaliamok KEGIATAN FISIK : • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Talud • Peningkatan Jalan Lingkungan




122

19. PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2006 – 2011 3 Kabupaten Kab. MInahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Sangihe 3 Kawasan Kws. Klabat, Kws. Managabata, Kws. Tatapaan, Kws. Tabukan Selatan • Pembangunan Talud • Pengamanan Permukiman • Pembangunan Pasar Agro • Pembangunan PSD Minapolitan • Pembangunan Pasar Bibit dan Ikan Air Tawar • Pembangunan Packing House Ikan Air Tawar • Pembangunan Talud Jalan Produksi Nelayan • Peningkatan Jalan Produksi Perikanan Nelayan • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (Perkerasan Telford)


20. PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN : 2010 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Gorontalo Utara KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Anggrek KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani (SKPA) • Peningkatan Jalan Usaha Tani TOTAL ANGGARAN : Rp 1.602.718.000



123

21. PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Tojo Una-Una, Kab. Donggala KAWASAN : 2 Kawasan Kawasan Wakai, Kawasan Labean KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Tambatan Perahu • Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan TOTAL ANGGARAN : Rp 2.000.036.000

22. PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN : 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Mamuju KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Bonda KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Saluran Air Baku




124

23. PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2009 – 2011 2 Kabupaten Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan 3 Kawasan Kawasan Wolo, Kawasan Tinanggea • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Pembangunan Talud • Pembangunan Talud dan Box Culvert (SKPA) • Peningkatan Jalan Usaha Tani (SKPA) • Pembangunan Dermaga Kayu • Pembangunan Los Pasar Ikan • Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan


24. PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN : 2010 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 3 Kabupaten Kab. Luwu Timur, Kab. Gowa, Kab. Pangkep KAWASAN : 1 Kawasan Kws. Malili (Minapolitan), Kws. Bontonompo, Kws. Pangkajene KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Desa • Peningkatan Jalan Usaha Tani • Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jembatan TOTAL ANGGARAN : Rp 6.945.070.000



125

25. PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Klungkung KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Nusa Penida KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Usaha Tani TOTAL ANGGARAN : Rp 3.500.000.000

26. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Bima, Kab. Lombok Timur KAWASAN : 2 Kawasan Kws. Woha, Kws. Keruak Jerowaru KEGIATAN FISIK : • Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Jembatan • Pembangunan Talud Jalan Poros Desa




126

27. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN : KABUPATEN/KOTA : KAWASAN : KEGIATAN FISIK :

2009 – 2011 2 Kabupaten Kab. Sikka, Kab. Belu 2 Kawasan Kawasan Pesisir Sikka, Kawasan Koba Lima • Pembangunan Tambatan Perahu • Pembangunan Sub-Terminal Agribisnis • Pembangunan Jalan Usaha Tani (SKPA) • Pembangunan Jalan Poros Desa


28. PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 2 Kabupaten Kab. Waropen, Kab. Jayapura KAWASAN : 2 Kawasan Kws. Distrik Waropen Bawah, Kws. Distrik Muara Tami KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Jalan Poros Desa • Pembangunan Saluran TOTAL ANGGARAN : Rp 5.959.655.000



127

29. PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN : 2009 – 2011 KABUPATEN/KOTA : 1 Kabupaten Kab. Raja Ampat KAWASAN : 1 Kawasan Kawasan Selat Segawin KEGIATAN FISIK : • Pembangunan Pasar • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa • Pembangunan Talud




128

Peningkatan jalan poros desa Kawasan Minapolitan Cilacap, Jawa Tengah



129

Daftar Pustaka: • • • •

Yudhohusodo, Siswono, Laporan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, 2002. Selayang Pandang Kawasan Agropolitan Bagelan Kabupaten Purworejo Kawasan Agropolitan, Kementerian Pertanian, 2002. Kawasan Minapolitan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2006.

Daftar Istilah :



130

APBD APBN DPRD DTW FAO KKP KWT MoU Perda Pokja PPN RDTR RPH RPIJM RPJMD RTRW RTRWN SDM STA SUPAS SRI TPH TPI Tupoksi UNEP WPP ZEE

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tujuan Wisata Food and Agriculture Organization Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelompok Wanita Tani Memorandum of Understanding Peraturan Daerah Kelompok Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Rencana Detil tata Ruang Rumah Pemotongan Hewan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sumber Daya Manusia Sub Terminal Agribisnis Survei Penduduk Antarsensus System Rice Intensification Tempat Pengumpulan Hasil Tempat Pelelangan Ikan Tugas pokok dan fungsi United Nations Environment Program Wilayah Pengembangan Parsial Zona Ekonomi Ekslusif

AGROPOLITAN. MINAPOLITAN Konsep Kawasan Menuju Keharmonian

Recommend Documents