MENUJU KAWASAN DESA TERINTEGRASI

MEMBANGKITKAN POTENSI UNGGULAN DARI PINGGIRAN

DANA DESA KINI LEBIH CEPAT MENGUCUR

PERLU 3 JURUS TANGGUH AGAR INDONESIA BERDAYA

MENUJU KAWASAN DESA TERINTEGRASI

ditErbitkan olEh ditjEn PEmbangunan kawasan PErdEsaan kEmEntErian dEsa, PEmbangunan daErah tErtinggal dan transmigrasi

Edisi iii 2015

“DESA HARUS DIJADIKAN BASIS UTAMA SWASEMBADA PANGAN NASIONAL” MARWAN JAFAR Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

EDITORIAL

PEDOMAN PEMBANGUNAN

A

ADA ribuan desa di negeri ini yang kurang beruntung. Sebut saja demikian, untuk menyebutnya masih terbelakang atau dalam istilah umumnya disebut desa tertinggal. Ini berarti ada ribuan atau mungkin jutaan orang di dalamnya yang juga bisa berstatus sama, kalau tidak miskin ya tertinggal. Dalam perhitungan pemerintah, terdapat total 74.093 desa di negeri ini. Dari jumlah itu, sebanyak 39.091 desa atau separuh lebih masih menyandang predikat desa tertinggal. Sebuah angka buruk yang mengandung arti bahwa negeri ini tengah dihadapkan pada pekerjaan maha besar, yakni membangun perdesaan untuk mengeluarkan mereka dari status buruk itu. Dan, kini di era pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah memiliki perspektif lebih luas untuk membangun desa. Yakni, membangun desa dengan pendekatan kawasan. Artinya, bukan hanya satu atau dua desa yang dikembangkan, melainkan terpadu bersama desa-desa lain di sekitarnya. Inilah yang dikenal dengan pembangunan antardesa, pembangunan kawasan perdesaan. Dengan cara itu, desa-desa diupayakan bisa mengangkat derajat dirinya sendiri menjadi lebih baik. Secara mandiri, desa-desa mengubah dirinya dari desa tertinggal menjadi desa mandiri, desa maju yang mempunyai basis ekonomi kuat untuk kemakmuran warganya. Tentu, pembangunan itu harus berbasiskan landasan yang kuat. Itulah mengapa dibutuhkan sebuah pedoman, sebuah panduan yang akan menjadi penuntun arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Pedoman itulah yang kini tengah dirampungkan oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan. Ada dengar pendapat, ada ruang diskusi, ada kajian ilmiah, dan ada banyak pihak terlibat di dalamnya. Semua itu dilandaskan pada satu tujuan, yakni agar program pemerintah tidak berakhir hanya sebatas jargon pemicu semangat. Segala daya upaya memang layak dicurakan untuk merampungkan pedoman itu. Wajar, karena inilah yang akan menjadi penunjuk arah, menjadi kompas bagi siapapun yang akan terjun dalam pembangunan kawasan perdesaan, sekaligus menjadi penuntun agar desa tak tersesat dalam agenda pembangunan nasional.

Kini di era pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah memiliki perspektif lebih luas untuk membangun desa. Yakni, membangun desa dengan pendekatan kawasan.

Ayo ke Desa | Edisi III 2015

3

sejumlah warga menggunakan kapal nelayan menuju pulau aceh di banda aceh, aceh, rabu (23/9). warga masih dominan menggunakan kapal nelayan sebagai sarana transportasi ke pulau aceh meski Pemerintah telah menyediakan kapal roro yang telah dilengkapi sarana dan prasarana keselamatan. antara Foto/irwansyah Putra

majalah bulanan AYO KE DESA diterbitkan

H.10 MENUJU KAWASAN DESA TERINTEGRASI Kesenjangan sosial antarwilayah di Indonesia harus diakui masih sangat tinggi. Diperlukan, pendekatan khusus untuk mempersempit kesenjangan itu. Pembangunan perdesaan melalui pendekatan kawasan adalah salah satu solusinya.

oleh ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Pembina: Marwan Jafar Penanggung jawab: Johozua M. Yoltuwu dewan Pengarah: Anwar Sanusi, Ahmad Erani Yustika, Suprayoga Hadi, Singgih Wiranto, Ratna Dewi Andriati, Roosari Tyas, H.M. Nurdin Pemimpin redaksi: Tri J Sukaryana Editor ahli: Nurcholis MA Basyari, Dhoni Nurcahyo tim redaksi: Leroy Samy Uguy, Harlina

KILAS BERITA 6 luwu utara Perlu investor Pengolah sawit menteri desa dan 25 Provinsi teken mou transmigrasi memagari Perbatasan nkri dengan taman bacaan Petani bogor Panen raya Padi upsus tim ditjen PkP tindaklanjuti mou menteri desa dan uPn jatim Petakan Pengembangan Potensi sda Perdesaan Via blusukan belasan warga amed dokumentasikan Potensi desa listrik untuk warga tak mampu

Sulistyorini, Mukhlis, Siswa Trihadi, Taufik Madjid, Razali staf redaksi: Stenly Masansony alamat redaksi:

LAPORAN UTAMA tErobosan di jalur CEPat Paduan dua PEndEkatan mEmbangun kawasan

14 18

Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jl. abdul muis no. 7 jakarta Pusat 10110 Phone 021-3500 334 Email: [email protected]

4

Ayo ke Desa | Edisi III

KAWASAN mEmbangkitkan PotEnsi unggulan dari Pinggiran

20

mEnggali lEbih dalam PotEnsi PErdEsaan

24

DAFTAR ISI EDISI KETIGA 2015

SINERGI lEbih mandiri bErsama komunitas inisiatiF tual untuk bangkit kEnali mEdan sEbElum tErjun PERATURAN dana dEsa kini lEbih CEPat mEnguCur PErmEndEs Pdtt no.5/2014 tiga ProyEk Prioritas PEmbangunan PErdEsaan agar dEsa Punya Prioritas

28 31 34

36

40 44 gandEngtangan.org

HORIZON sorgum tanaman sEgudang manFaat

54

KHAS gErak CEPat dEsa di lEmbata

58

Panduwisata.id istimEwa

INSPIRASI mEndulang nilai tambah dari agroindustri Pangan

46

WAWANCARA PErlu 3 jurus tangguh agar indonEsia bErdaya

50

balitourismboard.org

JEDA dEsa adat, dEsa bErmartabat

62

GALERI

64

ayo kE dEsa/stEnly masansony


5

KILAS BERITA LUWU UTARA PERLU INVESTOR PENGOLAH SAWIT MASAMBA – Bupati Luwu Utara Ariin Junaidi mengharapkan para investor nasional menggarap potensi daerah yang dipimpinnya itu, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. “Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni 752 kilometer persegi. Juga paling subur di Sulsel. Di sini tidak mengenal musim ekstrim. Hari ini kita bisa kipas-kipas karena kepanasan, besok bisa selimutan karena kedinginan,” ujar Ariin dalam sambutan tidak tertulis saat menerima rombongan Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes PDTT) di Rumah Dinas Bupati Luwu Utara pada Jumat (11/9/2015). Kabupaten yang terbentuk 16 tahun silam dan mencakup 14 kecamatan itu memiliki tiga bandara kecil yang dapat

bEritadaErah.Co.id

didarati pesawat penerbangan perintis. “Ini juga satu-satunya kabupaten di Sulsel yang punya tiga bandara, walaupun kecil-kecil.” Di kabupaten tersebut, terdapat 18.000 hektare (ha) kebun kelapa sawti, 7.000 ha di antaranya sudah berproduksi. “Karena itu, kami butuh investor untuk membangun pabrik pengolah sawit di sini.” Ariin juga mengklaim Luwu Utara sebagai daerah perkebunan kakao terluas di Sulsel. Semula ada 56.000 ha la-

han kakao milik warga yang berhimpun dalam 1.004 kelompok tani. Dia mengakui area kebun kakao itu menyusut tinggal 45.000 ha lantaran serangan banjir dan hama. “Tapi masih yang terluas.” Adapun lahan sawah mencapai 28.000 ha dengan tingkat produksi padi mencapai 6-7 ton per ha. Bahkan, di daerah tertentu, kata Ariin, ada yang mencapai 12 ton/ha. Dalam tiga tahun terakhir, Luwu Utara surplus produksi padi hingga 80.000 ton.

MENTERI DESA DAN 25 PROVINSI TEKEN MOU TRANSMIGRASI JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar menggalang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama dengan 25 gubernur daerah pengirim dan penerima transmigran. Penandatanganan berlangsung di Kantor Transmigrasi di Kompleks Kemendes PDTT Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Menurut Marwan, kerja sama antar daerah itu sebagai legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah kabupaten/kota daerah asal dan daerah tujuan di bidang kerja sama ketransmigrasian. Dia mengatakan pembangunan transmigrasi merupakan salah satu mata rantai kegiatan multisektor dan melibatkan banyak daerah yang ber-

6


ada di ruang yang sama, yaitu kawasan transmigrasi. “Transmigrasi adalah proses mempertemukan pengelolaan sumber daya modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam ruang yang sama,” kata Menteri Marwan dalam sambutannya sesuai penandatanganan MoU. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan penyelenggaraan transmigrasi amat memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/ dan kota. “Sesuai dengan PP Nomor 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga sesuai bidang yang ingin dikerjasamakan, termasuk di bidang ketransmigrasian.”

Kerja sama antardaerah itu memungkinkan pemerintah kabuapten/kota daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi dapat merencanakan dan melaksanakan program perpindahan penduduk tersebut sesuai dengan potensi wilayah, kompetensi yang dimiliki, dan aspirasi masyarakat masing-masing. MoU tersebut melibatkan 10 pemerintah provinsi daerah asal, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, dan NTT. Selain itu, ada 15 pemerintah provinsi daerah tujuan, yakni Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

PETANI BOGOR PANEN RAYA PADI UPSUS

MEMAGARI PERBATASAN NKRI DENGAN TAMAN BACAAN PONTIANAK – Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara mempercantik dan memagari wilayah pedalaman dan beranda negara di perbatasan. Itulah yang gencar dilakukan jajaran Bhayangkari Polda Kalimantan Barat di bawah komando Dr Niken Manohara, istri Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, dalam setahun terakhir ini. Organisasi istri polisi di jajaran Polda Kalbar itu membangun Taman Bacaan Kemala Cinta Indonesia (KCI) serial perbatasan dan pedalaman. Taman bacaan itu berada di daerah-daerah yang cukup jauh. Perjalanan darat dari Ibu Kota Pontianak ke lokasi bisa mencapai 18 jam. “Kami tersentuh melihat kondisi anak-anak di daerah perbatasan yang masih jauh tertinggal dengan teman sebaya mereka di perkotaan. Apalagi jika membandingkan dengan sarana dan prasarana, khusus pendidikan di wilayah tetangga,” ujar Niken. Yang terbaru ialah Taman Bacaan KCI di Desa Tembesuk, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, sekira 9 jam perjalanan darat dari Pontianak, Ibu Kota Kalbar. Taman bacaan ke-13 yang dibangun Kemala Bhayangkari Polda

Pontianak itu diresmikan pada Sabtu (19/9/2015). Enam taman bacaan berada di perbatasan, yakni di Nanga Badau, Kapuas Hulu; Sajingan Besar, Sambas; Jagoi Babang, Bengkayang; Senaning, Sintang; Sekayam, Sanggau; Temajuk, Sambas. Lima Taman Bacaan dibangun di kawasan pedalaman, yakni di Batu Ampar, Kubu Raya; Kuala Mandor B, Kubu Raya; Pulau Maya, Kayong Utara, dan Serimbu, Air Besar, Landak; dan Tembesuk, Nanga Mahap, Sekadau. Dua lainnya bukan serial perbatasan maupun pedalaman, yakni di Pontianak Barat dan Singkawang dengan memanfaatkan bangunan terlantar. “Insya Allah November 2015 ini ada lagi Taman Bacaan di Sungai Antu Puring Kencana, Kapuas Hulu,” kata Niken. Menurut Niken, pembangunan taman bacaan di pedalaman dan perbatasan negara dengan Malaysia Timur itu dirancang sebagai tempat bermain sambil menambah wawasan dan ilmu bagi anak-anak dan remaja. Keberadaan taman bacaan itu juga sekaligus untuk menguatkan ke-Indonesia-an warga di wilayah perbatasan dan pedalaman.

istimEwa

BOGOR - Para petani Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakencana Kolonel Inf Fulad penen raya padi, Senin (7/9/2015). Panen raya Kelompok Bunga Tanjung 2 itu dihadiri antara lain oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo, Bupati Bogor Nurhayanti, dan Direktur Komersial Perum Bulog Pajri Santoso. Fulad memaparkan pelaksanaan program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele (Upsus Pajale) di kelompok Bunga Tanjung 2 Desa Sibanteng hingga Agustus 2015 untuk komoditas padi. Realisasi luas tanam mencapai 80.430 hektare (ha) atau 84,49% dari target 95.200 ha. Realisasi produksi sebesar 352.642 ton gabah kering giling (GKG) atau 63,66% dari target 553.934 ton. Realisasi luas panen mencapai 56.027 ha atau 53,92% dari 91.520. Realisasi produktivitas mencapai 6,32 ton GKG/ha atau 104,45% dari target 6,05 ton/ha. Realisasi pengadaan benih juga melampaui, yakni 221,5 ton atau 120% dari sasaran 225 ton. Program Upsus Pajale dilaksanakan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat tercapai dalam tiga tahun pertama masa pemerintahannya. Keterlibatan TNI memberikan pendampingan dan pengawalan terlaksananya program Upsus Pajale sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi saat Apel Dansat di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, pada 6 Desember 2014. Acara panen dialnjutkan dengan penggilingan gabah secara simbolis oleh Pangdam III/Siliwingi, Danrem 061/ Suryakencana, Bupati Bogor, dan Direktur Komersial Bulog. Selanjutnya, mereka menyaksikan kerja sama penjualan hasil panen antara Perum Bulog dan Petani Bunga Tanjung.


7

KILAS BERITA TIM DITJEN PKP TINDAKLANJUTI MOU MENTERI DESA DAN UPN JATIM SURABAYA - Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) menjajaki kerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Surabaya, Jawa Timur (Jatim), guna mendukung pengembangan agroindustri pangan di kawasan perdesaan. Untuk itu, tim Ditjen PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dipimpin Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan (SDAKP) Tauik Madjid berkunjung ke Kampus UPN Jatim, akhir September 2015. Tauik membawa serta antara lain Kepala Subdirektorat (Kasubdit) SDAKP Wilayah II (Jawa Bali) Elly Dwi Sarwanti, Kasubdit SDAKP Wilayah IV (Sulawesi) Mohammad Fachri, dan Kasubdit SDAKP Wilayah V (Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua) Dandan Mulyana. “Kami berkunjung untuk penjajakan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN

Veteran Jawa Timur. Mereka punya techno park yang mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat dipergunakan untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan,” kata Tauik kepada majalah Ayo ke Desa. Tauik mengatakan penjajakan itu sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dengan UPN Jatim itu. Untuk mendukung pelaksanaan program membangun Indonesia dari pinggiran (kawasan perdesaan) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu Marwan Jafar meneken MoU dengan 17 pemim-

PETAKAN PENGEMBANGAN POTENSI SDA PERDESAAN VIA BLUSUKAN JAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan kawasan perdesaan berbasis sumber daya alam (SDA) yang ada, jajaran Direktorat Pengembangan SDA Direkrorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) blusukan ke sejumlah perdesaan di wilayah Jawa Barat dan Banten baru-baru ini. Kunjungan itu dilakukan untuk memotret potensi SDA di desa-desa dan pengembangan kawasan perdesaan yang pas sesuai dengan potensi yang ada. Dalam blusukan itu, tim bertemu dengan jajaran pemerintah daerah, termasuk camat dan kepala desa, badan pemberdayaan ma-

8


syarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) kelompok dan tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda dan perempuan. “Kami blusukan ke Lebak dan Pandeglang di Banten serta Bogor belum lama ini. Ini dalam kaitannya dengan upaya memetakan potensi SDA pengembangan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan dan pemuda yang tidak berpikir menjadi karyawan dan pegawai negeri,” ujar Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengembangan SDAKP Wilayah II (Jawa-Bali) Ditjen PKP Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Elly

pin perguruan tinggi dari berbagai daerah, termasuk UPN Jatim. “Mereka punya hak paten peralatan pengolah hasil pertanian dan perkebunan dan ada jaminan bimbingan teknis untuk penggunaan alat serta memberikan garansi,” uja Tauik. Dia mengatakan Ditjen PKP KemenistimEwa terian Desa PDTT memerlukan dukungan ketersediaan teknologi tepat guna untuk menyukseskan program pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi SDA yang ada, terutama di bidang pengolahan hasil hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan. Dua pekan sebelumnya, Dirjen PKP Johozua Max Yoltuwu menugaskan Taufik dan jajarannya untuk mengunjungi pusat pelatihan kewirausahaan agroindustri pangan kering di Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Malindo di Desa Salulemo, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Dwi Sarwanti kepada majalah Ayo ke Desa pada awal Oktober 2015. Di Lebak, misalnya, tim bertemu jajaran BPMPD dan Kepala Desa Cilangkap, Kecamatan Maja. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan harapan mereka untuk mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan untuk menjadi produk bernilai tambah dan layak pasar. Misalnya, keripik atau chips berbahan baku pisang, singkong, ubi, dan aneka hasil pertanian dan perkbunan lainnya. Khusus untuk blusukan ke Bogor, menurut Elly, ada tambahan penekanan pada pengembangan potensi SDA non-hayati, yakni pariwisata. Tim yang dipimpin Elly datang ke Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BELASAN WARGA AMED DOKUMENTASIKAN POTENSI DESA DENPASAR – Keterlibatan warga untuk mengembangkan dan mempopulerkan kawasan perdesaan sangat penting. Untuk itu, warga perlu memiliki kemampuan mengidentiikasi potensi dan persoalan desa mereka secara mandiri. Terkait dengan hal itu, belasan warga di sekitar Pantai Amed, Kabupaten Karangasem, Bali, mengikuti Pelatihan Jurnalisme Warga bertema “Nyegara Gunung” pada pertengahan September 2015. Pelatihan yang berlangsung satu bulan itu diikuti peserta utusan dari masing-masing dusun (banjar) di Desa Purwakerthi. Seluruh peserta mendapatkan pelatihan untuk dapat mengidentiikasi potensi dan tantangan desa wisata perairan itu. Misalnya, tentang infrastruktur, seperti kurangnya lampu penerangan, jalan rusak, sampah di darat dan laut, serta suka dan duka nelayan. Potensi dan tantangan desa itu dijadikan sebagai bahan tulisan

balimEdiainFo.Com

ata objek foto untuk dipublikasikan. Salah satu hal yang ingin dikampanyekan adalah upaya petani garam mendapat sertiikasi geograis karena keunikan garam Amed. “Garam Amed ini sedang menunggu sertiikasi indikasi geograis yang membuktikan garam desa kami istimewa,” ujar Suanda, panitia kegiatan yang juga Kepala Dusun Lebah dan pengelola usaha peningkatan kualitas garam. Selain kepala dusun, para peserta juga beragam latar belakang, seperti ne-

LISTRIK UNTUK WARGA TAK MAMPU WARGA tak mampu di sejumlah desa di Kabupaten Tangerang mendapat pemasangan listrik gratis. Melalui program listrik masuk desa (LMD), pemerintah Kabupaten Tengerang menggelontorkan dana Rp4 miliar untuk pemasangan listrik tersebut. Dari dana tersebut, kata Iswara, sebanyak Rp3 miliar digunakan untuk biaya instalasi dan selebihnya untuk ongkos penyambungan dari tiang listrik ke rumah penduduk. “Dana tersebut berasal dari APBD tahun 2015,” kata Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Tangerang Iswara sebagaimana dikutip Antaranews, beberapa waktu lalu. Menurut Iswaram kucuran dana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat dan saat ini

antaraFoto.Com

dalam proses lelang. Saat ini terdapat sedikitnya 21 ribu kepala keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Tangerang yang

layan, guru pendidikan anak usia dini (PAUD), pelajar dan pramuwisata. Kepala Desa Purwakerthi I Wayan Sentanu Artana menambahkan bahwa keterlibatan warga memajukan desa sangat penting. “Kita tak bisa menutup mata dan telinga tentang informasi. Pewarta warga ini peluang untuk memajukan desa,” katanya seperti dikutip Antara (13/9/2015). Dia mencontohkan Ni Wayan Sepi, remaja desanya yang beberapa tahun lalu terkenal karena membuat foto kondisi rumahnya dan memenangi lomba foto internasional di Belanda. Ni Wayan Sepi dan keluarganya diboyong ke Belanda dan akhirnya membuat buku tentang pengalamannya. Kini, Wayan Sepi sudah bekerja setelah awalnya merasa tak mampu mengakses pendidikan tinggi dan keahlian menulis. Kawasan pesisir Desa Purwakerthi lebih terkenal dengan nama Amed. Ratusan turis datang ke kawasan dengan keindahan bawah laut dan pemandangan laut dengan latar belakang Gunung Agung di Jemeluk.

rumahnya belum dialiri listrik PLN. Mereka tergolong warga tidak mampu karena berpenghasilan per bulan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp2,71 juta. Aliran listrik yang akan dipasang oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang itu berdaya 450 watt. Pemasangan dilakukan bertahap dan prioritas pertama untuk warga yang bermukim pada lima kecamatan karena malam hari rumah mereka gelap tanpa penerangan listrik. Warga yang mendapatkan prioritas LMD tersebut bermukim di Kecamatan Mekar Baru (87 KK), Jayanti (215 KK), Solear (88 KK), Cisauk 130 KK), Curug (136 KK). Pemasangan LMD tahap pertama sudah rampung dan saat ini memasuki tahap kedua yakni untuk warga yang bermukim di Kecamatan Legok (482 KK), Jambe (1.126 KK), Kronjo (329 KK), Cisoka (423 KK), Legok (482 KK).


9

LAPORAN UTAMA

MENUJU KAWAS DESA TERINTEGR 10


ASAN GRASI

D siswanto/andumCrita.wordPrEss.Com

Kesenjangan sosial antarwilayah di Indonesia harus diakui masih sangat tinggi. Diperlukan, pendekatan khusus untuk mempersempit kesenjangan itu. Pembangunan perdesaan melalui pendekatan kawasan adalah salah satu solusinya.

Distribusi pembangunan di negeri ini masih saja berlangsung timpang. Perkotaan tumbuh dengan sangat cepat sementara perdesaan masih terus tertinggal. Itulah sebabnya, pemerintahan Jokowi-JK merasa perlu untuk memberi perhatian khusus dengan membentuk kementerian yang hanya mengurus desa. Tujuannya, agar ketimpangan itu tidak terjadi lagi. Desa kini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi titik sentral pembangunan. Pembangunan desa bahkan diarahkan untuk memberikan efek simultan terhadap pembangunan pada lingkup wilayah yang lebih luas. Dengan tujuan itu, desa harus dibangun secara terpadu agar satu desa dengan desa lainnya berjalan beriringan. Sehingga bukan hanya satu atau dua desa yang berkembang, melainkan semua desa dalam kawasan yang tumbuh pesat. Praktis, pembangunan kawasan perdesaan menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya, kini Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kemendesa PDTT bergerak cepat mewujudkan pembangunan desa dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan. Seolah berlomba dengan waktu, Ditjen PKP dipacu untuk segera menetapkan langkah yang harus diambil untuk mewujudkannya. Tentu saja, langkah yang diambil tidak boleh serampangan karena ini menyangkut masa depan desa itu sendiri. Sekali saja salah mengambil langkah, fatal akibatnya di kemudian hari.


11

LAPORAN UTAMA 23.117 desa

22.910

6.486

desa

desa

wilayah jawa-bali

8.635 desa

wilayah sumatEra

wilayah kalimantan

6.746 desa

TIPOLOGI DESA 2014 BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA

3.945

2.254

desa

desa

wilayah nusa tEnggara

wilayah maluku

wilayah sulawEsi

wilayah PaPua

desa tertinggal desa berkembang desa mandiri

Kini, Ditjen PKP tengah menyelesaikan penyusunan pedoman pembangunan kawasan perdesaan. Pedoman yang akan menjadi panduan semacam itu mutlak diperlukan supaya bisa ditetapkan arah pembangunannya. Seperti apa, bagaimana, dan di mana saja pembangunan kawasan desa itu diwujudkan. Sekarang, hanya tinggal selangkah lagi pedoman itu selesai. Berbagai unsur dilibatkan untuk menyusunnnya, tak hanya kalangan pemerintahan daerah dan akademisi yang terlibat, tetapi juga unsur masyarakat umum ikut merumuskannya. Tujuannya hanya satu, agar pembangunan kawasan perdesaan berjalan mulus, cepat dengan hasil yang optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan.

EFEK BESAR Istilah kawasan perdesaan sebenarnya bukan lagi hal baru. Obyek yang dibi-

12


carakannya juga tidak beda, yaitu desa. Namun, yang membedakannya adalah di sini bukan hanya satu atau dua desa yang dibicarakan, melainkan banyak desa. Kawasan perdesaan pada intinya merupakan satuan wilayah yang terdiri dari desa-desa yang bertetangga dan memiliki kesamaan atau keterkaitan isu, masalah, atau potensi pengembangan. Ini berarti dalam konteks pengembangan, desa-desa itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung sehingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya juga semakin besar. Dengan cara ini, potensi desa yang digali juga akan memberikan imbal hasil yang jauh lebih besar ketimbang berjalan sendiri-sendiri. Muncul pertanyaan, mengapa desadesa harus dibangun dengan pendekatan kawasan? Terdapat sejumlah isu strategis yang menjawab pertanyaan itu. Pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Kedua, sarana dan prasarana isik maupun nonisik di desa belum memadai. Ketiga, ketidakberday-

aan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun nonekonomi. Keempat, kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang. Kelima, pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Dengan latar belakang demikian, desa-desa perlu dibangun dengan pendekatan kawasan. “Sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa,” ujar Dirjen Pembangunan Ka-

memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; serta meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk mewujudkan desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah. Agar pembangunan desa juga berjalan beriringan dengan pembangunan perkotaan, maka kebijakan juga diarahkan untuk membangun keterkaitan desa-kota. Ini diwujudkan dengan mengembangkan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan, khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait de-

ayo kE dEsa/tri j sukaryana

FORUM FGD: sejumlah kalangan bertukar pikiran dalam forum Focus group discussion (Fgd) penyusunan Pedoman Pembangunan kawasan Perdesaan di hotel sawunggaling, bandung pada 30 agustus hingga 1 september 2015. Fgd ini merupakan satu dari rangkaian serupa yang digelar ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt di berbagi kota.

wasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu. Max memaparkan, saat ini terdapat 74.093 desa di Indonesia dan 62% lebih di antaranya berada di Indonesia Barat, yakni Sumatera, Jawa, Bali. Dari jumlah itu, sudah banyak desa yang bisa mandiri. Di Jawa-Bali misalnya, sebanyak 9,70% desa sudah berpredikat desa mandiri. Di wilayah Sulawesi, persentase jumlah desa yang mandiri juga sudah cukup banyak, yakni mencapai 9,8%. Sedangkan persentase desa mandiri yang paling kecil terdapat di wilayah Papua, hanya sebanyak 0,09%. “Inilah yang akan kita tingkatkan, desa-desa diarahkan menjadi desa mandiri,” tegas Max.

KEBIJAKAN KAWASAN Tentu saja, untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Direktur Perencanaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT Harlina Sulistyorini memaparkan, kebijakan pemerintah terkait pembangunan kawasan perdesaan ini diarahkan untuk sejumlah tujuan.

Kawasan perdesaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Antara lain, mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan;

ngan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat. “Ini berarti pembangunan kawasan perdesaan akan mencakup antara lain penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antardesa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur perdesaan,” tutur Harlina. Dari semua itu, ada program-program yang menjadi prioritas untuk segera dituntaskan. Yakni, pengunaan dan pemanfaatan wilayah desa. Peningkatan pelayanan agar kesejahteran masyarakat juga meningkat. Dikedepankan pula pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Satu hal lainnya yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. “Pihak yang akan melaksanakan kebijakan tersebut adalah pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa,” tegas Harlina. Dari semua paparan itu, terlihat jelas bahwa pemerintah tidak main-main dengan komitmennya membangun desa. Namun, tentu saja semua itu tidak akan terwujud tanpa upaya serius untuk memulainya. Sekaranglah saatnya kita semua bekerja untuk mewujudkannya, bukan nanti.


13

LAPORAN UTAMA

TEROBOSAN DI JALUR CEPAT Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan agar kemakmuran masyarakat bisa segera terwujud. Di sini, semua pihak ikut terlibat. Mulai dari aparat pemerintahan, tokoh masyarakat hingga masyarakat itu sendiri.

JAMBI muaro jambi ACEH nagan raya kota sabang bireun

KEPRI bintan

SUMATERA UTARA simalungun

SUMATERA BARAT Pesisir selatan agam BENGKULU seluma

M 14


MEMBICARAKAN pengembangan kawasan perdesaan selalu saja memunculkan pertanyaan klasik. Seperti apa pengembangan itu dilaksanakan dan wilayah mana saja yang menjadi sasarananya? Wajar muncul pertanyaan demikian. Sebab, pembangunan kawasan perdesaan memiliki karakteristik unik tersendiri yang berbeda dengan pembangunan satu desa tertentu. Di sini yang dibicarakan adalah banyak desa, bukan satu atau dua desa saja. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan antardesa yang dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Metode yang diterapkan adalah pem-

SUMATERA SELATAN musi rawas

LAMPUNG lampung selatan BANTEN Pandeglang serang

bangunan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Jelas di sini ada karakteristik unik, yakni sebelum pembangunan itu dilaksanakan, ditetapkan terlebih dulu kawasan mana saja yang menjadi sasarannya, atau desa-desa mana saja yang

KALIMANTAN BARAT sambas senggau bengkayang KALIMANTAN TENGAH kapuas seruyan

BANGKA BELITUNG bangka bangka selatan

72

KALIMANTAN UTARA nunukan malinau KALIMANTAN TIMUR kutai barat mahakam ulu kutai timur

KALIMANTAN SELATAN hulu sungai utara kota baru SULAWESI TENGAH donggala Poso

SULAWESI UTARA kepulauan talaud kepulauan sangihe

KABUPATEN LOKASI PERCONTOHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

GORONTALO gorontalo boalemo PAPUA BARAT sorong raja ampat

SULAWESI BARAT mamuju mamuju tengah

JAWA TENGAH Pati rembang kudus wonosobo temanggung klaten JAWA BARAT garut tasikmalaya bogor indramayu sukabumi bandung Purwakarta

JAWA TIMUR tuban malang mojokerto jombang ngawi Ponorogo

SULAWESI TENGGARA konawe muna

SULAWESI SELATAN bone janepoto wajo

MALUKU maluku tengah makulu tenggara barat halmahera selatan halmahera timur NTT rote ndao kupang alor

NTB lombok barat

DIY sleman

masuk dalam pengertian kawasan. Pihak yang menetapkannya adalah pemerintah kabupaten/kota. “Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh tim khusus, yakni Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TK-

PAPUA merauke keerom sumbEr: ditjEn PkP

PKP),” ujar Hastu Prabatmodjo dari Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB). Hastu, akademisi yang juga terlibat dalam penyusunan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyebutkan bahwa pembangunan ini diprioritaskan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan.


15

LAPORAN UTAMA

JALAN ANTARDESA. sejumlah warga bergotong royong memperbaiki jalan antardesa di sebuah desa di bondowoso, jawa timur. Pembangunan sarana dan prasarana penting untuk menunjang pembangunan kawasan perdesaan.

16


handaka abiyoga

Penyelenggaraanya dilakukan dalam empat tahap. Yakni, pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan terakhir pelaporan serta evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. “Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakrasai oleh bupati/walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini aspirasi atau usulan dari bupati/walikota harus disetujui oleh kepala desa yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan,” tutur Hastu. Setelah usulan itu dibuat, tahapan berikutnya adalah menyusun perencanaan atau biasa juga disebut dengan program pembangunan. Ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama lima tahun. Perencanaan itu antara lain berisi mengenai isu strategis apa yang ada di kawasan perdesaan. Kemudian juga termuat tujuan, strategi, program kegiatan,

kebutuhan dana, dan indikator capaian kegiatan tahunan. Hastu menjelaskan, kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu. Desa-desa itu memiliki kesamaan dan keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Penetapan tersebut tentu saja tidak serampangan dibuat, tetapi memerhatikan berbagai aspek. Misalnya, harus ada kegiatan pertanian, ada pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, adanya permukiman perdesaan, adanya tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan. Selan itu, diperhatikan pula nilai strategis dan prioritas kawasan serta adanya keserasian pembangunan antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota. Tak dilupakan pula kearifan lokal dan eksistensi masyarakat adat.

TIM KOORDINASI Pembangunan di manapun pasti membutuhkan dana atau anggaran. Begitupun dengan pembangunan kawasan perdesaan. Hastu menjelaskan, pembangunan ini nantinya bisa dibiayai dari berbagai macam sumber. Termasuk di antaranya dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan bisa juga dari dana desa. “Dana dari sumber lain juga sangat dimungkinkan asalkan sah dan tidak mengikat,” jelas Hastu. Pertanyaannya kemudian, siapa yang melaksanakan pembangunan itu? Menurut Hastu, pelaksananya adalah satuan kerja perangkat daerah atau desa yang ditunjuk oleh TKPKP. Jika pendanaanya berasal dari APBN, APBD provinsi, atau APBD kabupaten/kota, maka satuan kerja yang ditunjuk adalah perangkat daerah. “Tetapi jika dananya berasal dari desa, maka satuan kerjanya berasal dari

desa. Jika dananya berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, maka TKPKP dapat menunjuk satuan kerja dari daerah atau desa. Penunjukkan oleh TKPKP ini harus mengacu pada rencana pembangunan kawasan perdesaan,” jelas Hastu. Terlihat di sini adanya peran TKPKP yang signiikan. Lalu, siapa TKPKP itu? TKPKP adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota. Dalam tugasnya, TKPKP dibantu oleh pendamping kawasan perdesaan. Memperhatikan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa ini bukan rencana main-main. Konsep pembangunan kawasan perdesaan dirancang secara khusus agar pembangunan berlangsung cepat dengan hasil yang maksimal. Boleh disebut, ini adalah terbosan.

BUDIDAYA KERAPU. Petugas memberi makan ikan kerapu di karamba milik balai budidaya laut (bbl) ambon di teluk ambon, maluku,

antara Foto/Embong salamPEssy


17

LAPORAN UTAMA

PADUAN DUA PENDEKATAN MEMBANGUN KAWASAN

PROSES PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

Penetapan kawasan perdesaan bukan semata-mata maunya pemerintah pusat. Daerah harus menentukan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi sumber daya yang ada.

D 18


DEMOKRASI menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan. Tidak terkecuali dengan masyarakat di daerah perdesaan. Partisipasi mereka tidak hanya diperlukan dalam seremoni enam tahunan dalam pemilihan kepala desa atau pesta politik lima tahunan dalam pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya dilakukan dengan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Daerah dan masyarakatnyalah yang menentukan sendiri desa-desa mana saja yang bakal dijadikan sebagai kawasan dan untuk kawasan bertema apa? Sampai mana batas-batas atau delineasi setiap kawasan? Tujuannya ialah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. Yang diprioritaskan ialah pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Asumsinya ialah

bahwa yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu kawasan perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan itu. Jika, masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan. Selama ini, ada dua pendekatan utama yang diterapkan dalam pembangunan kawasan, yaitu “dari atas ke bawah” (top-down) dan “dari bawah ke atas” (bottom-up). Pendekatan pertama lebih menekankan dominasi pemerintah dalam perumusan hingga pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, pendekatan kedua memosisikan masyarakat sebagai inisiator, sedangkan pemerintah berperan hanya sebagai fasilitator. Dalam praktiknya, pendekatan topdown acapkali gagal terimplementasikan

PENGUSULAN • kawasan perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak: • beberapa desa, melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan. • diprakarsai oleh bupati/wali kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. • Pihak ketiga dapat ikut mendampingi proses penyampaian usulan itu. • jika pengusulan kawasan perdesaan berasal dari masyarakat/desa-desa, aspirasi mereka harus disampaikan pemerintah desa kepada pihak-pihak atau desa terkait, ke tingkat kecamatan, dan kabupaten. • jika pengusulan kawasan perdesaan berasal dari pemerintah kabupaten/kota, inisiatif tersebut harus disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait. • kawasan perdesaan yang diusulkan disepakati oleh para kepala desa dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.

PENETAPAN • usulan kawasan perdesaan dipertimbangkan oleh bupati/wali kota dengan memperhatikan dokumen perencanaan, kebijakan, dan peraturan terkait serta aspek-aspek berikut: a. kegiatan pertanian; b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; c. tempat permukiman perdesaan; d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan; e. nilai strategis dan prioritas kawasan; f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota; g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. i. kawasan perdesaan yang diprioritaskan ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota.

TEMA KAWASAN DAN DELINEASI • tema atau ciri khas kawasan perdesaan diusulkan/ditetapkan berdasarkan potensi dan masalah yang ada. Contoh tema kawasan perdesaan antara lain: kawasan perdesaan terpencil, kawasan perdesaan tertinggal, kawasan perdesaan transmigrasi, kawasan perdesaan pesisir pantai, dan kawasan perdesaan wisata. • Penentuan tema berdasarkan pada aspek kesalingterkaitan, komplementer, dan/atau kesamaan potensi/masalah yang dimiliki dua desa atau lebih yang saling berdampingan.

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) setelah ada penetapan kawasan perdesaan, disusunlah rPkP yang memuat program pembangunan kawasan perdesaan untuk jangka menengah atau lima tahun.

sesuai harapan. Minusnya partisipasi masyarakat membuat program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak membumi atau tidak tepat guna dan tepat sasaran. Pelaksanaannya pun terkesan asal “proyek” jalan dan anggaran terserap. Sebaliknya, pembangunan kawasan atas inisiatif masyarakat (bottomup) kerap mentok, terbentur persoalan seperti terbatasnya pengetahuan, kemampuan, maupun dukungan anggaran. “Karena itu, kita ingin memadukan atau mengkombinasikan dua pendekatan tersebut. Kita mendorong kabupaten/ kota yang punya desa untuk menetapkan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan merupakan

kesepakatan bersama antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan masyarakat yang bersangkutan,” ujar Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PPKP), Direktorat Jenderal PKP, Harlina Sulistyorini, di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembekalan Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kawasan Perdesaan di Hotel Mirah, Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/9/2015).

PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI Menurut Harlina, rakor yang melibatkan 17 perguruan tinggi dari berbagai daerah itu digelar dalam rangka inalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau biasa disingkat

Permendes dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya. Rakor juga dilakukan dalam upaya membangun kesepahaman dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi penetapan kawasan perdesaan. Dalam kesempatan itu, kalangan perguruan tinggi juga Menyampaikan rencana kerja kegiatan fasilitasi daerah dalam penetapan kawasan perdesaan yang akan mereka lakukan. Secara terpisah, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Rafdinal memaparkan penyusunan Rancangan Permendes tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan itu dilakukan dengan menggandeng lima perguruan tinggi. Yakni, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai koordinator yang diperkuat tim Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Penyusunan juknis PKP juga melibatkan kelima perguruan tinggi tersebut berdasarkan wilayah kerja. Unibraw untuk penyusunan juknis Wilayah I (Sumatera), ITB untuk Wilayah II (Jawa dan Bali), UGM untuk Wilayah III (Kalimantan), IPB untuk Wilayah IV (Sulawesi), dan Unpatti untuk Wilayah V (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Harlina mengatakan, sebagai tindak lanjut, Ditjen PKP akan menyosialisasikan pedoman pembangunan kawasan perdesaan hasil rakor di Bogor tersebut. Ditjen PKP juga akan memberikan pendampingan atau memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kawasan perdesaan di wilayah kerja mereka. Untuk melaksanakan tugas pendampingan ini, Ditjen PKP mempercayakan kepada 17 perguruan tinggi di lima wilayah kerja tersebut. Sebanyak 72 kabupaten/kota dijadikan sebagai proyek pilot untuk mendapatkan pendampingan pada 2015. “Dengan kegiatan fasilitasi ini, diharapkan tersusun rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan juknis pedoman penetapan kawasan perdesaan. Melalui fasilitasi ini, kita juga menyiapkan konsep rancangan peraturan bupati/wali kota untuk penetapan kawasan perdesaan,” kata Harlina.


19

KAWASAN

ayo kE dEsa/nurCholis ma basyari

FOTO SELFIE: Pengunjung Pameran Potensi desa dan banyuasin Expo 2015 melakukan foto selie di depan stan direktorat jenderal Pembangunan kawasan Perdesaaan.

PAMERAN POTENSI DESA

MEMBANGKITKAN POTENSI UNGGULAN DARI PINGGIRAN Pameran menjadi ajang peneguhan eksistensi desa dengan segenap potensinya. Di sana warga juga berpesta menikmati hiburan di tengah pameran produk unggulan desa dan interaksi sosial-ekonomi.

20


R

RIBUAN warga masyarakat berbondongbondong memadati tanah lapang di Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis terakhir Agustus itu. Sejak pagi hingga larut malam, tanah belukar yang disulap jadi tempat Pameran Potensi Desa dan Banyuasin Expo 2015 itu dipadati pengunjung. Pelajar, mahasiswa, anak-anak dan orang

tua, aparatur desa, pelaku wira usaha, pedagang, dan wartawan media cetak maupun elektronik turut ambil bagian meramaikan perhelatan yang digelar selama 27-30 Agustus itu. Di arena yang masih dalam lingkungan kompleks pemerintahan Kabupaten Banyuasin itu, berdiri 80 booth pameran, 40 lapak usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), 40 gerobak/lapak kuliner, dan enam tenda kerucut untuk kegiatan pelayanan pengunjung. Pameran Potensi Desa diikuti antara lain oleh unit kerja eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), para mitra Kemendesa PDTT, perguruan tinggi dan sekolah menengah, perbankan, dan UMKM, perusahaan BUMN dan swasta, perwakilan kecamatan/ desa, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Banyuasin. Stand Dinas Perikanan dan Kelautan mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik kategori SKPD dan instansi vertikal/kecamatan. Posisi terbaik kedua diraih stand Dinas Pertanian dan Peternakan Banyuasin dan ketiga Bappeda dan Litbang Pemkab Banyuasin. Adapun untuk kategori BUMN/BUMD/BUMS/ lembaga, stand terbaik diraih SKK Migas, yang mengungguli Balai Penelitian Sembawa dan Bank Sumsel Babel. Pameran Potensi Desa dimeriahkan oleh penampilan artis Ibu Kota, yakni Grup Band Wali dan penyanyi dangdut Ikke Nurjanah. Musisi lokal juga ikut mangung, selain festival rebana yang diikuti perwakilan 19 kecamatan di kabupaten pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin itu. Juga ditampilkan pagelaran seni khas Banyuasin, termasuk tarian dan lagu daerah. Warga tampak antusias menghadiri pameran dan acara pembukaan yang sempat tertunda lantaran kabut asap menyergap Palembang dan sekitarnya. Acara pembukaan oleh Menteri Desa PDTT Marwan Jafar yang sedianya dijadwalkan pukul 16.00 WIB akhirnya ditunda menjadi pukul 19.30. Hal itu lantaran terganggunya penerbangan dari dan ke Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

lantaran sergapan asap kebakaran hutan dan lahan.

ETALASE KINERJA PARA CAMAT Gairah desa-desa memanfaatkan gelaran Pameran Potensi Desa di arena Banyuasin Expo 2015 tampak dari keseriusan mereka berpartisipasi memamerkan aneka produk unggulan. Para peserta benar-benar memandang pameran sebagai ajang yang menawarkan berkat berupa peluang menunjukkan potensi ekonomi dan produk unggulan mereka. Bagi para camat, ajang seperti Pameran Potensi Desa juga menjadi “panggung” laporan kinerja pemberdayaan masyarakat yang selama ini mereka lakukan. Di sanalah kita dapat melihat karya nyata para camat dan jajaran aparat di bawahnya di desa-desa yang mereka bina. Tidak mengherankan di stand-stand daerah yang mewakili 19 kecamatan di Kabupaten Banyuasin, dijumpai para camat beserta istri terjun mengerahkan jajaran mereka. Mereka tampak bersemangat untuk menampilkan produk-produk UMK dari desa-desa binaan dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). “Kami melihat kegiatan seperti Pameran Potensi Desa ini sangat positif sebagai ajang untuk menampilkan produk-produk usaha kecil menengah. Ini menumbuhkan gairah dan semangat

mereka untuk terus berkreasi dan berproduksi,” ujar Camat Muara Telang Suratman saat ditemui majalah AKD di stand kecamatan yang dipimpinnya itu. Dia bersama istri mengkoordinasi para ibu PKK dan jajaran kecamatan untuk bergantian menjaga stand pameran. Kecamatan Muara Telang termasuk salah satu lumbung pangan, khususnya padi dan jagung, di Kabupaten Banyuasin. Tidak heran, di kecamatan ini terdapat tiga gudang Bulog. Suratman memaparkan daerah yang dipimpinnya memiliki potensi unggulan di bidang pertanian dan perkebunan. Produk unggulannya ialah jenis padi Sierang dan jagung IP 200 yang menjadi bagian dari program upaya khusus (Upsus). Menurut dia, pemerintah kabupaten hingga Pusat memberikan dukungan bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan produk-produk UMK perdesaan berbasis dua sektor tersebut. Total lahan pertanian di Muara Telang mencapai 22.287 hektare dengan produktivitas 7-8 ton gabah per hektare

POLWAN KUNJUNGI STAND. Empat orang anggota Polisi wanita (Polwan) mengunjungi stand ditektorat jenderal Pembangunan kawasan Perdesaan (PkP) dalam Pameran Potensi desa di Pangkalan balai, banyuasin, sumatera selatan.



21

KAWASAN dan 6-7 ton jagung per hektare. Di luar itu, ada lahan perkebunan sawit sekira 4.000 hektare milik satu perusahaan dari Jakarta. Menurut Suratman, pada musim panen raya, beras dari Muara Telang bahkan merambah pasar ke daerah lain di Sumsel maupun provinsi lain di Pulau Sumatera. “Seringkali musim panen padi di Banyuasin lebih cepat daripada di Lampung, misalnya. Sehingga banyak pembeli dari Lampung berdatangan ke sini.” Manfaat ajang pameran juga dirasakan warga Kecamatan Sembawa sebagaimana disampaikan oleh Erman Tauik. Sekretaris Kecamatan Sembawa itu mengatakan manfaat ajang Pameran Potensi Desa bukan sekadar untuk menampilkan produk dan potensi unggulan desa-desa. Lebih dari itu, di ajang tersebut, para peserta dari 19 kecamatan di Banyuasin dan 17 kabupaten/kota di Sumsel dapat saling “intip”. Mereka dapat saling bersilaturahim sembari berbagi pengalaman dan ilmu dalam mengelola pemerintahan, melayani publik, dan memberdayakan masyarakat, termasuk membina UMK berbasis keluarga atau kelompok keluarga. “Pameran semacam ini juga memotivasi masyarakat, khususnya UMK, untuk menghasilkan produk berkualitas dengan kemasan bagus untuk dipamerkan. Di sinilah UMK dapat menarik minat pembeli sekaligus menggaet calon investor atau mendapatkan bantuan pembinaan dari lembaga atau instansi terkait yang mengunjungi stand pameran produk mereka,” ujar Erman yang alumni Institut Ilmu Pemerintahan Angkatan 32 (2003/2004). Kecamatan Sembawa merupakan hasil pemekaran dari kecamatan induk Banyuasin III pada 2011. Lingga, staf pemerintahan Kecamatan Sembawa yang tengah menjaga stand, mengatakan warga pelaku UMK sangat antusias memamerkan produk unggulan mereka. Stand kecamatan Sembawa menampilkan aneka produk perkebunan, termasuk bibit tanaman buah-buahan dan bunga, pangan olahan hasil perkebunan, dan kerajinan tangan berbahan baku hasil perkebunan. Produk olahan yang dipa-

22


DISERBU PENGUNJUNG. stan direktorat jenderal Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi ramai dikunjungi pelajar ataupun dari kalangan masyarakat umum.

merkan antara lain aneka keripik pisang, termasuk keripik kulit pisang, singkong, ubi, gula kelapa, telor (bebek dan ayam) asin, selai bunga rosela, dan sirop rosela. Produk UMK tersebut berasal dari 11 desa di Kecamatan Sembawa. “Silakan Pak, Bu, dicoba. Ini semua produk unggulan UMK binaan UP2K ibuibu PKK Kecamatan Sembawa. Enak, bagus, dan harganya terjangkau,” ujar Lingga sembari mengajak para pengunjung memasuki stand yang dia jaga bersama beberapa rekannya. Mereka bungah karena stand Kecamatan Sembawa termasuk yang dikunjungi banyak orang. Tidak sedikit pula pengunjung yang membeli produk di stand tersebut.

KAMPANYE AYO KE DESA Lembaga pendidikan juga tidak mau ketinggalan ambil bagian memeriahkan pameran. Ajang tersebut tidak hanya mereka manfaatkan untuk mempromosikan sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan.

“Kami ingin memperkenalkan pertanian dan perkebunan supaya masyarakat bangga terhadap kedua sektor tersebut. Kalangan muda juga diharapkan tertarik tinggal di desa-desa untuk menggarap pertanian dan perkebunan yang pootensinya luar biasa. Kalau bukan kita yang menggarap, siapa lagi?” ujar Nurlina, mahasiswi Akademi Komunitas Negeri (AKN) Banyuasin yang bersama beberapa mahasiswi dan mahasiswa perguruan tinggi tersebut tengah menjaga stand AKN Banyuasin. AKN Banyuasin membuka dua stand di Pameran Potensi Desa tersebut. Selain berbagai gambar/poster tentang akademi

tensi Desa dalam Banyuasin Expo 2015. Panitia menyediakan lapak khusus untuk menampung mereka. Ini sekaligus memberdayakan ekonomi riil di sektor informal dari kalangan UMK dan memudahkan para pengunjung maupun penjaga stand untuk menikmati sarapan, makan siang sampai makan malam mereka. Salim, termasuk salah satu pedagang yang mendapatkan berkah itu. Pedagang sate dan empek-empek itu terdongkrak penghasilannya selama empat hari acara tersebut berlangsung. Pagi-pagi sekali, lelaki asal Prabumulih, Muara Enim, Sumsel, itu sudah mangkal di Pasar Pangkalan Balai sebagaimana hari-hari

tersebut, stand AKN Banyuasin memamerkan berbagai benih tanaman. AKN Banyuasin memiliki tiga program studi atau jurusan, yakni Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Perikanan, dan Teknologi Pangan. SMK Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Sembawa juga menjadikan ajang Pameran Potensi Desa bukan sekadar menunjukkan eksistensi sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian itu. “Kami juga berkepentngan mempromosikan sektor pertanian dan perkebunan guna menunjang program mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian ini sangat strategis karena menopang hajat hidup orang banyak,” kata Triyanto, penjaga stand yang sehari-harinya sebagai pegawai tata usaha (TU) SPPN Sembawa.

BERKAH BAGI PEDAGANG KECIL Puluhan pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman juga kelimpahan berkah dari hajatan Pameran Po-

biasanya. Setelah matahari mulai naik sepenggalah, dia bergegas ke tempat pameran. Salim yang telah 23 tahun bermukim di Banyuasin dan dipilih menjadi Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya itu bersuka cita atas diselenggarakannya pameran tersebut. Terlebih dia mendapatkan lapak tanpa membayar sepeser pun. “Kami jualan di pameran ini atas undangan Dinas Pariwisata. Kami tidak dipungut sewa, gratis,” ujar Salim yang berdagang dengan dibantu istrinya. Pemilik tanaman karet yang tumbuh di lahan 0,5 hektare milik sendiri itu menyatakan sangat terbantu karena mendapatkan tambahan penghasilan dari berjualan di arena pameran. Dia mengatakan belakangan ini dagangannya agak seret, turut terpukul oleh lesunya ekonomi. Pendapatannya dari jualan sate dan pempek di pasar itu berkisar Rp100.000 hingga Rp300.000 dan lebih sering di kisaran hingga Rp200.000 per hari. Dalam kondisi ramai, dia bisa mengantongi hasil penjualan hingga Rp500.000. Kegiatan pameran itulah yang dapat mendongkrak kembali pendapatannya. “Sekarang sedang krisis. Harga karet turun. Sawit juga turun,” katanya seraya memaparkan harga karet anjlog dari kisaran Rp8.000 per kilogram menjadi Rp3.000 per kg. Adapun harga sawit merosot dari Rp2.500 per kg menjadi tidak sampai Rp1.000 per kg.

TRANSAKSI RP4 MILIAR LEBIH “Pameran potensi desa menyuguhkan potensi yang membanggakan. Yang lebih penting, pameran ini akan menggerakkan ekonomi di tengah kelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi,” kata Menteri Marwan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan pameran. Dia bersama istri datang mengenakan batik khas Banyuasin warna biru. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak lupa “berkampanye” mengajak warga berbondong-bondong datang menengok pameran dan mengunjungi stand-stand yang ada. “Dan ketika pulang, jangan lupa membeli oleh-oleh khas Banyuasin.” Bupati Yan Anton saat penutupan acara menyebut selama empat hari penyelenggaraan Pameran Potensi Desa dan Banyuasin Expo 2015 di Bumi Sedulang Setudung itu, terjadi transaksi yang mencapai Rp4,2 milliar. “Di tengah kondisi ekonomi nasional yang melemah, masyarakat Banyuasin tetap antusias menghadiri Banyuasin Expo dan Pameran Potensi Desa,” kata Yan Anton yang merasakan geliat ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Dia senang bukan kepalang karena selama empat hari itu beragam kegiatan telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak hanya mampu mendulang transaksi perdagangan yang melampaui target Rp3,187 miliar. Lebih dari itu, pameran dan ekspo tersebut juga sukses menghadirkan nuansa hiburan bagi warga masyarakat. Tidak heran, puluhan ribu warga antusias mendatangi arena pameran dan ekspo. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Firmansyah dalam laporannya memaparkan Pameran Potensi Desa dan Banyuasin Expo 2015 mampu menyedot sekira 70.250 orang. Yan Anton bertekad membenahi kekurangan yang ada agar penyelenggaraan pada tahun-tahun berikutnya semakin baik dan menarik. “Saya berharap nantinya Banyuasin Expo akan menjadi destinasi kunjungan wisata tidak hanya nasional bahkan internasional.”


23

KAWASAN

MENGGALI LEBIH DALAM POTENSI PERDESAAN 24


P antara Foto/sigit

Pameran Potensi Desa menjadi ajang penting untuk menggali lebih jauh potensi yang ada di desa.

PROMOSI DESA. menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi marwan jafar saat menutup Pameran Potensi desa yang berlangsung di kabupaten maros sulsel, minggu (13/9). menteri berharap potensi desa harus digarap secara maksimal, masyarakat dan pemerintah harus bersamasama mempromosikan potensi desa. Pameran potensi desa sangat efektif untuk mensosialisasikan potensi yang dimiliki desa.

Pernahkah terpikirkan darimana “komponen” yang menopang gaya hidup kaum urban selama ini berasal? Coba tengok topi, baju, celana, sandal, sepatu yang kita kenakan. Dari manakah bahan baku pakaian dan aksesoris yang kita kenakan itu? Coba pula amati baik-baik saat kita makan siang dan santap malam di suatu restoran, atau sekadar kongkow-kongkow di suatu cafe sembari menyeruput secangkir teh atau kopi dan mengemil aneka kudapan. Dari manakah nasi, ikan dan aneka daging, kerupuk, teh, kopi, gula, dan beragam panganan yang kita nikmati? Hampir bisa dipastikan 99% bahan makanan dan minuman tersebut dipasok dari kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan di desa-desa atau kawasan pesisir di seantero Nusantara ini. Boleh jadi, kebanyakan –untuk tidak mengatakan semuanya- para pengujung cafe dan restoran itu masa bodoh tentang asal-muasal bahan sandang dan pangan yang mereka kenakan dan nikmati. Mereka tahunya pakaiannya enak dipakai dan keren. Yang mereka peduli ialah makanan yang dipesan lezat dinikmati. Lain cerita jika kita datang mengunjungi suatu pameran dan menemukan bahan-bahan yang berasal dari sumber daya alam perdesaan itu di sana. Kita tentu akan menyadari betapa luar biasanya potensi desa-desa di segenap penjuru Tanah Air ini yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya.


25

“Bondowoso memiliki potensi wilayah yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, antara wilayah kecamatan/ perdesaan melalui kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah yang mampu bersaing dengan daerah lain.” Johozua Max Yoltuwu direktur jenderal Pembangunan kawasan Perdesaan

26


Kesadaran seperti itulah yang diusung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dalam menggelar serangkaian Pameran Potensi Desa di sejumlah daerah. Seperti disampaikan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pameran potensi desa penting untuk menggali lebih jauh potensi-potensi desa yang sudah ada. “Tujuan pameran potensi desa adalah untuk mengetahui dan menggali keberagaman potensi yang ada di desa untuk dijadikan patokan dan rujukan kita, untuk dijadikan program unggulan yang memungkinkan, guna menggerakan masyarakat desa dan ekonomi masyarakat desa,” ujar Marwan di sela-sela mengunjungi stand Pameran Potensi Desa di Alun-alun Bondowoso, Kamis (6/8/2015). Marwan berharap dengan adanya pameran tersebut, masyarakat desa bisa menciptakan kreativitas dan produktivitas baru untuk memajukan desa. “Ternyata desa memiliki potensi luar biasa dan layak dikembangkan. Sekaligus sebagai upaya mengembangkan potensi desa untuk membangun Indonesia,” ujarnya. Pameran Potensi Desa pertama digelar di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 6-10 Agustus 2015. Setelah itu, pameran serupa diselenggarakan di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatandi akhir bulan itu dan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pertengahan September 2015.

BONDOWOSO ANTUSIAS Bondowoso yang statusnya baru terentaskan dari daerah tertinggal itu pun menyambut gembira inisiatif Kementerian Desa PDTT menggelar Pameran Potensi Desa. Tuan rumah mengoptimalkan ajang tersebut untuk mengeksplorasi dan menunjukkan potensi potensi salah satu wilayah Tapal Kuda Jawa Timur itu. Pameran tersebut digelar seiring dengan momentum peringatan Hari Jadi ke-196 Bondowoso yang berdiri pada 17 Agustus 1819. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah

mempercayakan Kabupaten Bondowoso untuk menjadi tuan rumah Pameran Potensi Desa yang sohibul hajjah-nya (pemilik hajatnya) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat bagi masyarakat Bondowoso untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan desa dalam rangka kemajuan Bondowoso” kata Bupati Bondowoso Amin Said Husni. Kabupaten yang dipimpinnya itu tengah gencar mengembangkan potensi daerah, terutama sektor ecotourism. Kabupaten yang dikenal memiliki banyak situs bersejarah ini menggabungkan potensi pariwisata dan produk pertanian, seperti klaster kopi dan padi dengan wisata alam seperti Kawah Ijen yang mendunia dan destinasi baru Kawah Wurung. Pameran Potensi Desa diikuti oleh 50 stand dari Kementerian Desa PDTT, sejumlah kabupaten undangan dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, perguruan tinggi, mitra kementerian, dan UMKM. Ribuan warga, termasuk anak-anak sekolah, berdatangan ke Alun-alun Bondowoso Ki Bagus Asra tempat berlangsungnya pameran. Pada hari kedua, misalnya, sepulang sekolah, anak-anak yang sebagian masih mengenakan seragam sekolah, berdatangan ke alun-alun di tengah kota bersejarah itu. Lapangan yang dikelilingi pepohonan tinggi ini memang sejuk dan tepat sekali menjadi tempat pameran yang menggunakan tenda-tenda berukuran 3 x 3 m dan 5 x 5 m itu. Mereka tampak antusias mengikuti berbagai kegiatan di tenda Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDTT. Stand tersebut menyajikan beragam informasi dan kegiatan tentang Kementerian dalam bentuk lealet, brosur, juga tayangan TV layar lebar. Hadir pula organ tunggal yang mengiringi lantunan lagu-lagu dangdut dan pop yang menghibur. Khusus untuk anak-anak, panitia mengadakan berbagai lomba. “Kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bondowoso, untuk mengumumkan

ditjEn PkP

PRODUK UNGGULAN. dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (tengah) mengunjungi salah satu stan pameran yang menampilkan produk unggulan perdesaan pada Pameran Potensi desa di ki bagus asra, bondowoso, jawa timur.

bahwa selama kegiatan pameran ada lomba anak-anak,” jelas Kepala Humas dan Kerja Sama Fajar Tri Suprapto. Anak-anak dapat mengikuti lomba mewarnai yang digelar setiap hari. “Setiap ada anak yang berkunjung dapat langsung mendaftar dan mulai mewarnai. Hasilnya kami kumpulkan untuk kami nilai. Pemenangnya diumumkan di hari terakhir,” ujar Nungky, staf Humas yang menjaga stan. Selain lomba mewarnai ada juga lomba lain seperti lomba makan kerupuk, lomba balap sepeda pelan, dan lomba saling menyuap es krim dengan mata tertutup. “Ternyata anak-anak juga senang dengan kegiatan ini. Bahkan setiap lomba selesai, anak-anak menagih dengan bertanya: lomba apalagi Mbak,” kata Nungky. Di akhir pameran, Menteri Desa PDTT dalam sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu, mengatakan, “Bondowoso memiliki potensi wilayah yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mengurangi ke-

senjangan sosial ekonomi, antara wilayah kecamatan/perdesaan melalui kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah yang mampu bersaing dengan daerah lain.”

MERIAH DI MAROS Sekitar 50 stand pameran dari berbagai instansi terkait desa digelar di ajang Pameran Potensi Desa di Lapangan Palantika di halaman Kantor Bupati Maros, 1012 September 2015. Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah salah satu yang menampilkan potensi kawasan perdesaan. Sejumlah produk usaha kecil serta hasil pertanian ditampilkan di stand ini dan menarik perhatian pengunjung. Pengunjung antara lain tertarik pada produk kopi Priangan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. “Saya baru tahu ada kopi Priangan yang diproduksi dari Kabupaten Garut. Setahu saya, kopi-kopi yang unggul itu dari Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya,” ujar Andi Samsuri, salah seorang pengunjung stand Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Selain produk pertanian dan industri, terdapat pula stand yang menampilkan kinerja pemerintahan desa. Salah satunya stand Forum Komunikasi Masyarakat Desa Pesisir dan Forum Komunikasi Perempuan Pesisir Kabupaten Maros. Di stand itu ditampilkan contoh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dari Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. “Kami sengaja menampilkan RPJMDesa dan RKPDesa agar publik tahu mengenai segala aspek pembangunan di desa kami, termasuk aspek perencanaan dan keterbukaan. RPJMDesa dan RKPDesa itu kan syarat untuk mendapatkan pencairan dana desa, sehingga bisa dicontoh desa-desa lain yang sampai saat ini belum mendapatkan pencairan dana desa,” ujar salah seorang petugas di stand tersebut. Pameran Potensi Desa di Maros juga dimeriahkan panggung hiburan yang menampilkan sejumlah artis. Di panggung ini pula ditampilkan kesenian daerah, khususnya Kabupaten Maros. Pameran dibuka oleh Staf Ahli Menteri Desa PDTT Rusnadi Padjung dan ditutup oleh Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Setelah di Maros, Pameran Potensi Desa akan digelar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 15-18 Oktober 2015, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 5-8 November 2015, dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 19-23 November 2015.


27

SINERGI

LEBIH MANDIRI BERSAMA KOMUNITAS Kemendesa PDTT menginisiasi sebuah program untuk mempercepat kemandirian perekonomian desa. Sebuah program yang dikenal dengan Usaha Bersama Komunitas.

D

DESA memang tidak diam, perekonomian tetap berjalan, pertanian terus berproduksi, dan roda industri terus berputar. Sampai di sini, masyarakat desa sudah puas dan senang dengan apa yang sudah dicapai. Namun, muncul persoalan baru, tuntutan zaman terus berubah dan beban hidup semakin berat. Sehingga, perekonomian desa tidak boleh berlangsung hanya sampai batas minimal. Desa harus bangun dan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih luas dan lebih mandiri. Desa tidak boleh lagi tergantung kepada wilayah lain hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya. Itulah sebabnya, desa membutuhkan basis ekonomi yang lebih mapan lagi. Belum lama ini, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT menginsiasi sebuah program yang diyakini bisa mewujudkan harapan tersebut. Upaya itu disebut dengan Usaha Bersama Komunitas (UBK). Yakni, sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis usaha kelompok de-

28


ngan pendekatan prosumen. Disebut prosumen karena masyarakat desa tidak hanya diarahkan menjadi produsen atau konsumen saja, tetapi menjadi produsen sekaligus konsumen. Inilah program yang dirancang agar pembangunan perdesaan dilandaskan pada paradigma bottom up atau aspirasi dari bawah, dari masyarakat desa sendiri. UBK boleh jadi tidak beda dengan usaha bersama lainnya seperti halnya perkongsian. Yang membedakannya adalah dasar dari pembentukan UBK itu sendiri. Secara konvesional, sebuah industri di sebuah daerah bisa saja tumbuh karena melimpahnya bahan baku untuk kemudi-

ayo kE dEsa/dhoni nurCahyo

PRODUSEN SEKALIGUS KONSUMEN: direktur kerjasama dan Peningkatan kapasitas pada ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt, razali ar, menyampaikan paparan mengenai ubk di hadapan sejumlah tenaga pendamping desa. melalui ubk masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen.

an diproduksi untuk menghasilkan bahan turunan dan dijual ke luar daerah. Contoh kecil, sebuah desa A mempunyai sumber daya sawit yang melimpah. Dari sumber daya inilah kemudian diolah dan diproduksi menjadi minyak sawit untuk kemudian dijual ke daerah lain. Di sini, industri tumbuh karena adanya bahan baku. UBK tidak hanya demikian, industri yang tumbuh di desa muncul karena adanya kebutuhan masyarakat desa itu akan suatu produk. Industri benar-benar muncul karena adanya demand dari dalam untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemikirannya, dari pada harus

membeli dari luar, bukankah lebih baik jika bisa membuatnya sendiri. “Jadi UBK tumbuh karena adanya kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat membuat sendiri barang yang dibutuhkan itu. Ini berarti, masyarakat selain menjadi produsen juga menjadi konsumen sekaligus,” ujar Direktur Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas pada Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kemendesa PDTT, Razali AR. Keuntungan dengan cara ini adalah, masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Sekaligus juga melepaskan ketergantungan barang dari daerah lain atau bahkan dari

impor. Dengan cara itu pula, masyarakat desa akan secara aktif melepaskan diri dari ketergantungan terhadap daerah lain. Inilah rantai ekonomi yang dimaknai sebagai prosumen. Karena itu, bidang usaha yang dijalani juga yang produknya dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Misalnya, sabun cuci, pewangi, pelembut pakaian, pasta gigi, makanan, dan lainlain. Bisa pula bidang yang digelutinya adalah energi untuk kebutuhan seharihari. Seperti biogas, air bersih, dan lainlain. Bahkan, bidang pertanian dan peternakan juga bisa menjadi ladang usaha yang bagus, misalnya pengadaan ayam potong, telur ayam, sayuran, dan lain-lain. Melalui UBK, barang-barang semacam itu bisa diproduksi sendiri sehingga masyarakat desa tidak perlu bersusah payah mendatangkannya dari kota. Ini berarti desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan kalau perlu untuk memenuhi kebutuhan kawasan perdesaan lainnya. Melalui UBK, masyarakat dipacu untuk menciptakan jaringan ekonomi rakyat. Yakni, memutar perekonomian antarwarga dan dikembangkan menjadi satu kawasan ekonomi yang mandiri. Setiap kawasan perdesaan diarahkan untuk memproduksi komoditas yang berbeda satu sama lainnya. Tujuannya, agar setiap kawasan bisa saling memenuhi kebutuhan. Misalnya, kawasan perdesaan A memproduksi sabun cuci dan kawasan B memproduksi minyak sawit. Dengan cara ini, kebutuhan sabun cuci di kawasan B bisa dipenuhi oleh kawasan A, begitupun sebaliknya, kebutuhan minyak sawit kawasan A dipenuhi oleh kawasan B. Inilah yang dimaksud dengan perekonomian rakyat berjejaring.

PILOT PROJECT Secara nasional, daerah yang memperoleh program pengembangan UBK pada 2015 tecatat mencapai 100 desa di 36 kabupaten yang tersebar di 19 provinsi. Saat ini sudah ada sejumlah desa yang menjadi proyek percontohan. Salah satu kawasan perdesaan yang menjadi pilot project adalah Kabupaten


29

SINERGI TUJUAN UBK •

mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya lokal di daerah kawasan Perdesaan (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan) dan partisipasi semua pemangku kepentingan yang ada;

•

memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap edukasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja; peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi;

•

meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat

•

mengembangkan daerah perdesaan melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan (demand) dan potensi;

•

membangun usaha bersama komunitas atau disingkat ubk, yang dilengkapi dengan pendampingan serta pelatihan di tingkat desa sebagai basis penunjang kawasan perdesaan menuju orientasi kemandirian desa;

LOKASI PILOT PROJECT UBK No Provinsi

1

2

3

Kabupaten

jawa timur

jawa tengah

jawa barat

Desa

malang

3

tuban

2

jombang

2

Ponorogo

3

ngawi

3

mojokerto

2

kudus

2

Pati

3

wonosobo

3

klaten

2

rembang

3

sragen

3

Purwakarta

2

garut

2

bandung

3

bogor

2

sukabumi

2

indramayu

2

tasikmalaya

2

serang

3

4

banten

Pandeglang

3

5

d.i. yogyakarta

sleman

3

6

d.i. aceh

bireun

3

7

sumatera utara

simalungun

5

8

sumatera barat

agam

3

9

kepulauan riau

bintan

3

10

kepulauan bangka bellitung

bangka

3

11

lampung

lampung selatan

5 3

12

kalimanan barat

sambas

13

sulawesi selatan

wajo

2

14

kalimantan timur

kutai barat

3 3

15

gorontalo

gorontalo

16

maluku

maluku tengah

3

17

maluku utara

halmahera timur

3

18

nusa tenggaratimur

kupang

3

19

nusa tenggara barat

lombok barat

total

36

3 100

sumbEr: ditjEn PkP kEmEndEsa Pdtt

30


Bireun, Aceh, yang tersebar di tiga desa. “Kami mengharapkan Kabupaten Bireuen bisa tampil sebagai contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia,’’ tutur Razali. Kawasan perdesaan yang menjadi percontohan lainnya adalah tiga desa di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. “Program pengembangan UBK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan bantuan modal usaha,” ujar Kepala Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim Dyayadi di Samarinda, sebagaimana dikutip Antara, beberapa waktu lalu. Menurut Dyayadi, dalam program ini, warga yang akan menentukan sendiri usaha apa yang akan dijalankan. Salah satu pilihannya adalah memproduksi minyak sawit jadi karena kawasan itu memiliki banyak perkebunan sawit. Untuk tahap awal, pangsa pasar penjualan minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di tiga desa setempat, sehingga warga desa bisa memperoleh harga lebih murah dengan kualitas yang sama seperti minyak goreng dari kelapa sawit yang selama ini beredar. Dari pengembangan UBK seperti itu, warga desa akan mendapat nilai tambah karena selama ini yang dijual masih berupa tandan buah segar (TBS) maupun minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sehingga nilai ekonomisnya rendah. “Sedangkan setelah diolah menjadi minyak sawit jadi atau minyak goreng, dipastikan harga jualnya jauh lebih tinggi, sehingga penghasilan masyarakat desa juga meningkat dan juga meningkatkan kesejahteraan desa,” tegas Dyayadi. Melalui program ini, diharapkan tumbuh sektor-sektor usaha yang lebih produktif sehingga desa memiliki keunggulan yang kompetitif dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Desa pun tak sekadar tampil dengan kearifan lokalnya masing-masing, namun lebih jauh lagi mempunyai nilai tambah.

SINERGI


EXPOSE & EXPO: menteri desa Pdtt marwan jafar memberikan sambutan pada pembukaan Expose dan Expo Pembangunan kota tual tahun anggaran 2016 di gedung kementerian desa Pdtt, rabu (2/10/2015).

INISIATIF TUAL UNTUK BANGKIT Tak mau kalah dengan kota-kota lainnya di Nusantara, Tual kini bangkit menuju kota yang dinamis. Pembangunan difokuskan untuk menciptakan kemandirian usaha bagi masyarakatnya.

P

PEMBANGUNAN memang membutuhkan dana, tenaga, upaya, dan sumber daya. Namun, tanpa inisiatif, apapun bentuknya pembangunan tidak akan pernah terwujud. Inilah yang setidaknya diyakini Kota Tual dan inisitif inilah yang kini diwujudkan antara lain dengan mempromosikan daerahnya.

Inisiatif, betapapun kecil peranannya, tidak bisa dianggap remeh. Itulah mengapa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sangat menghargai insiatif yang digalang Kota Tual untuk menggelar Expose dan Expo Pembangunan Kota Tual Tahun Anggaran 2016 di gedung Ke-


31

SINERGI menterian Desa PDTT, belum lama ini. “Kegiatan itu akan memacu percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan. Ini selaras dengan Kementerian Desa untuk membangun Indonesia dari pinggiran sekaligus bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif,” ujar Marwan. Kota Tual yang otonom memang sudah sejak lama berupaya untuk bangkit. Meskipun berstatus kota, Tual terbilang masih tertinggal dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Angka kemiskinan terbilang tinggi, bahkan pernah menduduki peringkat ketiga di Provinsi Maluku. Perekonomian masyarakat juga sulit bergerak meskipun potensi yang ada sangat melimpah. Tingkat kemiskinan di Kota Tual per 2014 tercatat mencapai 20,08% dengan angka pengangguran sebesar 7,20%. Kondisi kemiskinan itu terbilang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 32,03%. Di sinilah yang menurut Marwan dibutuhkan pembangunan yang inklusif bagi Kota Tual. Sebab, dalam proses pembangunan ini tidak boleh ada kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, pembangunan inklusif juga dimaknai sebagai pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. “Ada tiga komponen utama dalam pembangunan yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat, yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan,” tegas Menteri Marwan. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu menambahkan, Tual sangat berpotensi untuk dikembangkan. “Kementerian kami memiliki banyak program yang bisa diterapkan di Kota Tual. Misalnya program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) atau Usaha Bersama Komunitas (UBK),” papar Max. Program semacam PPTAD, menurut Max, bisa diterapkan di Tual karena saat ini masyarakatnya dipacu untuk menerapkan kewirausahaan. “Salah satu tujuan PPTAD itu adalah memang untuk mendorong tumbuhnya semangat

32


TUAL KOTA MAREN

TUAL

kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan. Jadi, program ini sangat pas untuk mendorong perekonomian di Kota Tual,” tegas Max.

menyebut diri sebagai kota maren (bahasa kei berarti gotong royong). merupakan kotamadya otonom di Provinsi maluku. Pernah menjadi ibukota kabupaten maluku tenggara. memiliki 5 kecamatan, 3 kelurahan, 27 desa, dan 11 dusun. merupakan gugusan 66 buah pulau kecil dengan luas daratan hanya ± 352,29 km² (1,84%), dan lautan ±18.743,55 km² (98,16%). sebanyak 13 pulau diantaranya berpenghuni. Potensi unggulan di sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, jasa perdagangan dan industri.

PEMBANGUNAN DESA Meskipun menyandang status kota, jangan bayangkan Tual seperti layaknya kota metropolitan. Di Tual, suasana kota justru cenderung lebih kental dengan suasana desa karena memang banyak desa berada di wilayah administratif Kota Tual. Itulah sebabnya, ketika menyebut pembangunan di Tual, itu berarti pembangunan di perdesaan. Pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan telah dimulai dengan melatih aparatur pemerintahan. Pelatihan juga gencar diberikan kepada tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, dan lain-lain. Tujuannya agar percepatan pembangunan bisa dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat juga dipacu untuk bisa menggerakkan perekonomian. Antara lain melalui Gerakan Ekonomi Masyarakat Maren (GEMAR) yang memadukan upaya revitalisasi pembangunan desa dengan peningkatan SDM perdesaan, menumbuhkan kewirausahaan masyarakat desa, membangun produk unggulan desa dan membangun kelembagaan ekonomi yang mengakar di masyarakat. Maren itu sendiri merujuk bahasa lokal (bahasa Kei) yang berarti gotong royong, semangat kerjasama.

GEMAR merupakan kebijakan pemerintah kota yang dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Tual. Dalam konsep GEMAR, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan tanggungjawab untuk membina satu hingga dua desa/dusun di wilayah Kota Tual. Pembinaan ini antara lain mencakup indetiikasi SKPD terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan potensi atau keunggulan desa/dusun yang dapat dikembangkan untuk mendatangkan pendapatan.

RUMPUT LAUT Tingginya angka kemiskinan di Kota Tual bukan berarti daerah ini tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diolah. Kota Tual sesugguhnya memiliki banyak kekayaan alam, baik di laut maupun di darat. Hanya saja, investasi yang masuk belum begitu banyak sehingga praktis hanya campur tangan pemerintah yang bisa mengangkatnya. Salah satu potensi alam unggulan yang bisa dikembangkan di Kota Tual adalah budi daya rumput laut, selain

istimEwa

tentunya perikanan. Penyebaran rumput laut wilayah perairan Kota Tual meliputi seluruh wilayah Kota Tual. Jenis-jenis penting yang ditemukan adalah jenis agarroit yang meliputi Gracilaria verrucosa, Garcuata, Gcoronopifolia dan Geucheumoides. Sedangkan dari jenis karaginoit meliputi Eucheuma denticulatum, Eucheuma edule, Kappaphycus striatum, K. alvarezii, K. cottonii dan Kappaphycus sp. Beberapa jenis yang sudah mulai di budidayakan di antaranya adalah Eucheuma cottoni. Produksi rumput laut di Kota Tual juga cukup berlimpah, bahkan dalam satu bulan kota ini bisa menghasilkan hingga 100 ton rumput laut kering. “Kualitas rumput laut Tual juga sangat bagus dibandingkan dengan dari daerah lain. Investasi di sektor ini akan sangat menguntungkan bagi pemodal dan petani,”

ujar Wakil Wali Kota Tual Adam Rahayaan. Selain budi daya rumput laut, Tual juga kaya akan lokasi wisata bahari, termasuk selam (diving) karena banyak perairan di sekitar Kota Tual yang memiliki taman laut yang indah. Tak hanya itu, di sekitar pantai, wisatawan juga bisa menikmati snorkling dan berselancar. Salah satu pantai indah yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pantai Ngurbloat atau yang biasa disebut dengan nama Pantai Pasir Panjang. Di pantai ini pengunjung bisa menyaksikan keindahan panorama pantai yang sangat menawan dengan pasir pantainya yang selembut tepung dan diklaim sebagai pasir terhalus di dunia. Dengan potensi yang dimiliki seperti itu, tidak ada alasan lagi bagi Kota Tual diam dalam ketertinggalan. Kinilah saatnya era tinggal landas Tual dimulai.

PELATIHAN PERTUKANGAN: sejumlah warga mengikuti pelatihan pembuatan mebel (pertukangan) di desa Fiditan, kecamatan dullah utara, kota tual, juli 2015. Pelatihan semacam ini digelar untuk membekali warga agar bisa menciptakan usaha mandiri.


33

SINERGI

BIMBINGAN TEKNIS. Peserta bimbingan teknis identiikasi Potensi & Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaaan sedang melakukan simulasi dan diskusi dengan tujuan siap menghadapi berbagai permasalahan. yang akan dihadapi di lapangan. Foto-Foto: ayo kE dEsa/dhoni nurCahyo

KENALI MEDAN SEBELUM TERJUN Sebelum terjun ke desa-desa, para pendamping desa dibekali dengan aneka pengetahuan teknis. Tujuannya, agar siap menghadapi berbagai permasalahan.

I 34


IDENTIFIKASI adalah bagian paling mula dalam sebuah tindakan pemecahan masalah. Idealnya memang demikian jika ingin tujuan tercapai dengan baik. Itu pula yang dilakukan para pendamping desa sebelum mereka terjun membantu masyarakat desa. Belum lama ini, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan supervisi bidang perencanaan pembangunan

kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dalam Bimtek yang digelar atas kerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Management-ITB itu, tak kurang dari 76 orang pendamping desa berkumpul di Bandung untuk mengikuti bimbingan selama lima hari. Mereka berasal dari berbagai kabupaten di Indonesia yang akan bertugas mendampingi desa dalam melaksanakan pembangunan sesuai amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014. “Para pembina harus mengetahui karakteristik, kebutuhan, jenis desa, dan lain-lain. Untuk itulah perlu dilakukan bimbingan teknis ini,” demikian sambutan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Kemendesa PDTT Johozua Max Yoltuwu yang dibacakan oleh Direktur Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas pada Ditjen PKP, Kemendesa PDTT, Razali AR di Bandung, Rabu (7/10/2015). Bimbingan teknis digelar antara lain untuk memandu mereka dalam pem-

buatan modul atau petunjuk teknis identiikasi potensi kawasan perdesaan. Selain itu, diberikan pula pemahaman dan upaya peningkatan kemampuan masyarakat. “Tujuan utama dari identiikasi itu adalah untuk mencari potensi ekonomi di kawasan perdesaan,” kata Direktur Perencanaan Ditjen PKP, Kemendesa PDTT Harlina Sulistyorini. Selain itu, menurut Harlina, Bimtek ini juga merupakan salah satu tugas direktorat yang dia pimpin. “Dari sekian tugas yang ada, salah satunya adalah memberikan bimbingan teknis di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.” Harlina menegaskan, terdapat setidaknya empat tujuan penyelenggaraan Bimtek tersebut. Pertama, memberikan informasi dan pemahaman tentang kebijakan pembangunan kawasan perdesaan. Kedua, memberikan pengertian dan meningkatkan pemahaman tenaga pendamping dalam melakukan identiikasi potensi dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Ketiga, memberikan pemahaman tentang konsep program Usaha Bersama Komunitas (UBK) dalam rangka membangun ekosistem baru perekonomian masyarakat desa. Keempat, melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibentuk dan dikelola secara profesional dan modern. Pengelolaan yang dimaksud dalam suatu

RUANG LINGKUP IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI KAWASAN PERDESAAN identiikasi potensi sumber daya alam identiikasi potensi sumber daya manusia identiikasi kebutuhan pasar identiikasi teknologi dan infrastruktur pendukung identiikasi kesesuaian permintaan dan penawaran identiikasi prioritas pengembangan kawasan perdesaan identiikasi praktik penentuan potensi kawasan perdesaan Potensi Perekonomin di desa sumbEr: PodEs 2014 (diolah)

unit usaha yang dimiliki, dibangun dan dikelola bersama oleh komunitas dan memiliki potensi pengembangan pasar yang potensial. “Identiikasi paling mendasar yang harus diketahui para pendamping adalah mengetahui jenis desa yang didampingi. Apakah tergolong desa mandiri atau desa tertinggal misalnya. Dari sana nanti bisa dilanjutkan dengan langkah berikutnya,” tutur Harlina. Sementara itu, terkait program Usaha Bersama Komunitas (UBK), Razali memaparkan bahwa para pendamping desa diharapkan bisa memahami konsep UBK secara jelas. “Pemahaman mengenai UBK itulah yang akan ditularkan ke desa. Namun, tentu saja tidak hanya UBK yang harus diketahui, tetapi semua program yang dijalankan oleh Ditjen PKP,” tegas Razali.

SIMULASI KERJA Dalam proses identiikasi ini, para pendamping desa dibimbing untuk tidak hanya memahami teori, namun mempraktikkannya dalam bentuk simulasi. Berdasarkan modul-modul yang telah diberikan pembimbing, mereka membentuk kelompok untuk melakukan identiikasi masalah menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dan TOWS (Threat, Opportunity, Weakness, dan Strength). Dua metode yang dipakai ini memiliki sedikit perbedaan, yakni jika pendekatan SWOT menghasilkan analisis saat ini, maka pendekatan TOWS akan menghasilkan yang lebih visioner, yakni mengeksplorasi pemikiran yang akan datang. Jika SWOT diawali dengan analisisi faktor internal kemudian eksternal, maka TOWS dibalik dari faktor eksternal ke internal. Dengan dua metode itulah, para pendamping desa kemudian melakukan indentiikasi terhadap persoalan yang ada dan menentukan strategi untuk mengatasinya. Mereka kemudian menyusun program pengembangan potensi. Bimtek ini tidak berhenti sampai di ruang pelatihan, namun terus berlanjut hingga ke lapangan. Di hari terakhir, seluruh peserta melakukan kunjungan lapangan ke perdesaan di Kabupaten Bandung.

PENDAMPING DESA: Peserta bimbingan teknis identiikasi Potensi & Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaaan berfoto bersama.


35

Rp

PERATURAN

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKB TIGA MENTERI

DANA DESA KINI LEBIH CEPAT Rp MENGUCUR

BELUM lama ini, pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Tiga menteri itu adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Isinya antara lain, desa hanya perlu menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendapatkan pencairan dana desa. Berdasaran SKB tersebut, bupati/ walikota harus segera mencairkan dana desa dari rekening kas umum daerah kabupaten/kota ke rekening kas desa,

36


Rp

B

Rp

Penyaluran dana desa disederhanakan agar desa lebih cepat menerima kucuran dana dari pusat. Kini, syaratnya cukup dengan selembar kertas berisi anggaran desa.

apabila desa sudah menyampaikan APBDesa. Ini merupakan jalan pintas atau short cut untuk menyederhanakan prosedur agar desa bisa cepat menerima dana. Semakin cepat dana desa diterima, semakin cepat pula desa-desa melakukan pembangunan. “Sekarang cukup dengan selembar kertas berisi APBDesa, desa sudah mendapat kucuran dana,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar di halaman kantor Kementerian Desa PDTT, Kalibata, Jakarta, beberapa waktu lalu. Selama ini, dana desa sering tertahan di kabupaten/kota karena desa-desa tidak siap dengan syarat yang harus di-

PENCAIRAN DANA DESA SESUAI SKB 3 MENTERI

Rp

Rp

Rp Rp

Rp

Rp

1.

bupati/walikota segera menyalurkan dana desa dari rekening kas umum daerah kabupaten/kota ke rekening kas desa, apabila desa sudah menyampaikan Peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (aPbdesa).

2.

Peraturan desa tentang aPbdesa diusulkan oleh kepala desa kepada badan Permusyawaratan desa (bPd) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan desa oleh kepala desa.

3.

kepala desa yang belum menyusun Peraturan desa tentang aPbdesa segera menyusun Peraturan desa tentang aPbdesa sebagaimana format lampiran.

4.

bupati/walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi kepala desa dalam menyusun Peraturan desa tentang aPbdesa.

5.

dalam hal dana desa dimaksud belum dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang aPbd tahun anggaran 2015, bupati/walikota wajib menganggarkannya mendahului penetapan. Peraturan daerah tentang Perubahan aPbd tahun anggaran 2015 dengan cara: •

Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran aPbd tahun anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Pimpinan dPrd.

•

Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dana desa.

•

Menampung Dana Desa dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan aPbd tahun anggaran 2015.

•

Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD Tahun anggaran 2015 atau tidak melakukan Perubahan aPbd tahun anggaran 2015, dana desa dimaksud dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran (lra).

6.

bupati/walikota memerintahkan kepada kepala desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung dana desa dan pendapatan desa lainnya.

7.

kepala desa segera menyusun laporan realisasi Penggunaan dana desa semester i dan semester ii yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana, sebagaimana format lampiran ii.

8.

dalam hal bupati/walikota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, bupati/walikota segera memerintahkan kepala desa menggunakan dana desa tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.

9.

bupati/walikota yang belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan Peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan kepala lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang tata Cara Pengadaan barang/jasa di desa.

10.

dalam hal Pemerintah desa belum menetapkan rPjmdesa dan rkPdesa sebagai dasar penyusunan aPbdesa, bupati/walikota memerintahkan Camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah desa serta Pendamping desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian Peraturan desa tentang rPjmdesa, rkPdesa dan aPbdesa.

Rp Ayo ke Desa | Edisi III 2015

37

PERATURAN

antara Foto/Pradita utama

POTONG PADI. seorang petani mengoperasikan alat pemotong padi modern combine harvester di kawasan areal persawahan desa kalibeluk, batang, jawa tengah. Penyederhanaan penyaluran dana desa diharapkan mampu mendorong percepatanan pembangunan ekonomi desa.

38


penuhi. Kondisi ini sama-sama tidak menguntungkan, baik bagi kabupaten/kota, bagi pemerintah pusat, dan juga bagi desa-desa yang seharusnya menerima. Karena itulah, diperlukan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Kini, alurnya menjadi singkat dan syarat pencairannya pun sangat sederhana. Kalau sebelumnya desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), maka kini desa hanya perlu selembar kertas, yakni APBDes. Dengan selembar kertas itulah dana desa bisa langsung cair. “Semua regulasi ditata. Jadi tugas pemerintah pusat selesai dan tidak ada lagi yang menyalahkan pusat. Kami juga akan membuat tim, agar dana desa segera sampai ke desa,” tegas Marwan. Tiga kementerian terkait dana desa ini bekerja sesuai porsinya masing-masing. Kementerian Dalam Negeri bertugas memperkuat kecamatan dan desa. Kementerian Keuangan bertugas mencairkan pencairan dana dan memantaunya. Sedangkan Kementerian Desa PDTT

memfasilitasi kegiatan di desa-desa. Untuk membantu desa dalam pengunaan dana tersebut, kemendesa PDTT juga ditugaskan untuk menyediakan tenaga pendamping desa dan mengoptimalisasi tenaga pendamping yang sudah ada.

MENGENDAP DI DAERAH Pemerintah pusat, dalam hal ini, Kementerian Keuangan memang sudah sejak lama siap dengan dana yang ada untuk disalurkan ke desa-desa. Dana itupun kini juga sudah tersalur ke kabupaten/ kota. Persoalannya, sesampainya di kabupaten/kota, dana itu tidak secara otomatis sampai ke desa-desa karena alasan itu tadi, desa tidak siap dengan syarat yang ditetapkan. Hingga 31 Agustus 2015, Kementerian Keuangan mencatat, dana desa yang dicairkan ke rekening pemerintah kabupaten atau pemerintah kota telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80% dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Akan tetapi, sebanyak 60% dari dana tersebut masih mengendap di rekening kabupaten/kota.

Dari sebanyak 74.093 desa yang ada di Indonesia, hanya sekitar 18.000 desa yang sudah menerima dana. Sisanya, tak bisa mendapatkan dana itu karena tak bisa menyerahkan RPJMDes dan RKPDes. Bisa saja ini terjadi karena desadesa itu tidak mampu membuatnya atau mungkin karena kendala lainnya, seperti kendala akses pengiriman. Sebelum SKB ini diluncurkan, masih banyak dana desa yang mengendap di bank-bank, meskipun kabupaten/ kota sudah mengucurkannya ke rekening desa. Pasalnya, bank tidak begitu saja mencairkannya, karena setiap desa yang akan mengambil dana itu harus mendapatkan rekomendasi dari camat. Di lain pihak, camat-camat harus terlebih dulu melakukan veriikasi berkas persyaratan sebelum memberikan rekomendasi. Kasus seperti ini yang terungkap antara lain terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kondisi demikian tentu tidak menguntungkan bagi desa. Sebab, jika desa tidak segera melakukan kegiatan dan membuat laporan kegiatan dari dana yang sudah mereka terima, maka dana desa untuk tahap berikutnya bisa dikurangi. Sesuai aturan, pencairan dana desa termin kedua atau selanjutnya akan dilakukan jika desa sudah 100% menggunakan dana itu untuk kegiatan. Jika masih ada yang tersisa atau tidak digunakan sama sekali, maka pada pencairan berikutnya dana akan dipotong sebesar sisa dana yang tidak digunakan. Kasus seperti itu yang terungkap antara lain terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana 165 desa di Kabupaten Bandung Barat belum bisa mencairkan dana desa tahap kedua karena belum menyerahkan laporan kegiatan dana tahap pertama. Persoalan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi setelah SKB ini dikeluarkan. Kini, semuanya tergantung kepada desa sehingga menteri Marwan meminta agar desa-desa langsung menggunakan dana tersebut segera setelah mendapatkannya. “Sekarang, segera belanjakan dana desa dan jangan ragu-ragu karena justru kalau tidak dibelanjakan itu yang masalah.”

rmol.Co

johan budi

TAK PERLU TAKUT KPK UNTUK PAKAI DANA DESA Bagi aparat desa, kucuran dana desa tidak lantas dianggap berkah dari langit yang bisa sesuka hati dihabiskan. Sekali saja menyelewengkan, urusannya langsung dengan KPK.

t

aPi, itu bukan berarti keberadaan komisi Pemberantasan korupsi (kPk) menjadi penghalang bagi desa untuk memanfaatkan kucuran dana desa. sebaliknya, kPk sendiri mendorong desa untuk segera memanfaatkannya. selama dilakukan secara benar, kPk menjamin tidak akan menjamahnya. Pelaksana tugas Pimpinan kPk johan budi sP menegaskan langsung mengenai hal itu. menurutnya, desa tak perlu takut dituding korupsi. “saya kira jangan lalu takut dan khawatir dulu terjebak korupsi,” kata johan budi dalam diskusi bertajuk mengawal dana hingga ke desa di bangsal kepatihan, yogyakarta, beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip antaranews. sesuai undang-undang tindak Pidana korupsi, selama dana tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka tidak akan pernah kPk menyentuh aparat desa. karena itu, kata johan, kPk tidak akan serta merta menuding orang melakukan korupsi. aparat desa juga, tegas johan, tidak perlu takut untuk mengelola dana desa hanya karena alasan ketidaksesuaian administrasi. selama tidak ada unsur kesengajaan yang merugikan negara, maka kesalahan itu tidak akan dianggap sebagai tindakan korupsi. Contohnya, jika sebuah desa tidak memiliki anggaran untuk bencana alam dan di desa itu terjadi bencana, maka bisa saja dana desa itu dipakai untuk penanganan bencana. Penggunaan dana seperti ini tidak akan dikategorikan korupsi. “sepanjang proses penggunaan dana tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentu tidak ada masalah,” tegas johan. karena itu, saran johan, pemerintah daerah perlu membina dan mendampingi aparatur desa dalam mengeloa dana desa, termasuk menyusun angaran Pendapatandan dan belanja desa (aPbdesa). tujuannya, agar desa tidak salah memahami aturan yang ada. akan lebih baik lagi jika masyarakat juga turut mengawasi aPbdesa itu. “dalam hal ini, kepala desa diwajibkan mempublikasikan aPbdesa serta menyediakan saluran bagi umpan balik dari masyarakat,” tandas johan.


39

PERATURAN

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN & KELAUTAN

PARIWISATA & INDUSTRI

KEDAULATAN PANGAN & KEDAULATAN ENERGI

PERMENDES PDTT NO.5/2014

TIGA PROYEK PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN

B

BELAKANGAN ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar rajin berkampanye, di Jakarta maupun berbagai daerah. Tetapi, ada yang berbeda dari materi kampanye yang disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Dia tidak sedang menjadi juru kampanye (jurkam) para calon kepala daerah yang diusung partainya itu

40


dalam pemilihan umum serentak pada akhir tahun ini. Sebagai menteri yang bertanggung jawab menangani Desa, Marwan getol mengkampanyekan pemanfaatan dana desa yang telah ditransfer dari Pusat via Kementerian Keuangan ke 433 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan pada pengujung Agustus,

misalnya, Marwan memanfaatkan setiap forum yang ada untuk mendorong segera dicairkannya dana desa. Menteri Marwan pantas gundah dan getol mengkampanyekan pencairan dana desa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.6/2014 tentang Desa itu. Maklum, sampai waktu itu, baru sekira 20.000-an dari total 74.059 desa yang telah 100 persen mencairkan dan menyalurkan dana desa untuk program-program prioritas terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan Rp20,766 triliun dana desa yang diharapkan dapat menggerakan ekonomi desa di tengah perlambatan ekonomi nasional dan dunia ini. “Keberadaan dana desa harap segera disampaikan dan disalurkan ke desa-desa. Bagi kepala desa, jika sudah sampai ke rekening harap segera di belanjakan, jangan takut kena masalah hukum,” ujar Menteri Desa saat melakukan temu wicara dengan para kepala desa dan camat se-Banyuasin di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Pangkalan Balai, Kamis (27/8/2015) petang. Menteri Marwan mengatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri agar tidak mempersalahkan para kepala desa jika penyimpangannya lebih bersifat administratif. Malam harinya saat membuka Pameran Potensi Desa dan Banyuasin Expo 2015 di Alun-alun Pangkalan Balai, menteri Marwan kembali mengingatkan tentang urgennya pencairan dana desa itu untuk menggairahkan ekonomi perdesaan di tengah lesunya perekonomian nasional dan dunia. Keesokan harinya dalam acara dialog dengan para bupati/wali kota dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Griya Gubernur di Palembang, Marwan kembali mengulangi “kampanyenya” itu. Menurut dia, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang telah disepakati bersama masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. “Biar gampang diingat, dana desa bisa digunakan untuk membangun jalan desa, irigasi, dan ekonomi kreatif,” katanya.

Menteri Marwan menekankan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan desa, yakni jalan dan irigasi, harus diutamakan terlebih dahulu. Setelah itu beres, barulah menyentuh langsung ke pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membangkitkan ekonomi kreatif. Tentu saja, maksudnya tidak lain ialah agar infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa untuk menggerakkan ekonomi sudah siap. Karena, pada tahun kedua (2016), pemerintah bakal menggelontorkan dana desa yang besarnya tiga kali lipat dari yang sekarang. Dan dana sebesar itu diharapkan bakal dapat lebih memberdayakan dan menggairahkan ekonomi masyarakat. “Kalau dana desa sudah bisa digunakan. Lalu lintas barang dan jasa bisa kita mulai, aktiitas ekonomi bisa kita mulai dari desa-desa. Dan sekali lagi saya meminta komitmen para kepala daerah untuk mempercepat proses penyaluran dana desa. Kalau bupati tidak menyalurkan dana itu, maka dia juga melanggar undang-undang. Oleh karena itu, harus segera disalurkan,” katanya seraya menekankan agar para bupati tidak membuat aturan yang mempersulit proses pencairan dana desa.

PAYUNG HUKUM LENGKAP, TINGGAL SEDERHANAKAN PROSEDUR Menteri Marwan mengingatkan bahwa payung hukum dan aturan pelaksana UU No.6/2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang dana desa telah lengkap. Menindaklanjuti UU tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Selain itu, Kemendes PDTT telah mengeluarkan Permendes PDTT No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Permendes tersebut mengatur secara rinci, bagaimana menggunakan dana desa, untuk apa dana desa, dan mekanisme teknis lainnya. Dengan begitu, ada panduan yang jelas untuk penggunaan dana desa. (Li-

“Kalau dana desa sudah bisa digunakan. Lalu lintas barang dan jasa bisa kita mulai, aktifitas ekonomi bisa kita mulai dari desa-desa. Dan sekali lagi saya meminta komitmen para kepala daerah untuk mempercepat proses penyaluran dana desa. Kalau bupati tidak menyalurkan dana itu, maka dia juga melanggar undangundang. Oleh karena itu, harus segera disalurkan.” Marwan Jafar menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi


41

PERATURAN hat: Prioritas Penggunaan Dana Desa 2015). Dalam Permendes No.5/2014 ditegaskan bahwa dana dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 3). Penggunaan dana desa itu dituangkan dalam prioritas belanja desa hasil kesepakatan musyawarah desa (Pasal 4). Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan desa, khususnya di bidang sarana dan prasarana dan pengembangan potensi ekonomi lokal diarahkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Yakni: mendukung kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri (Pasal 7). Program-program kegiatannya didasarkan pada kondisi dan potensi desa yang bersangkutan serta diselaraskan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya (Pasal 8-10). Tujuan akhirnya ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta memberantas kemiskinan (Pasal 5). Permen tersebut ditetapkan pada 13 Februari 2015, berbarengan dengan Permendesa nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan BUMDes ini juga merujuk pada payung hukum yang sama, yakni UU Desa No.6/2014. Sebelumnya, pada 28 Januari 2015, telah ditetapkan pula Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendes No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, dan Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa. “Ini semua semata-mata agar dana desa cepat diserap dan masyarakat desa bisa cepat membangun. Aturan sudah kita siapkan. Kalau masih terhambat, mari kita sama-sama selesaikan dimana letak hambatan itu.”

42


“Hanya butuh satu lembar dokumen saja yang mencantumkan rencana pembangunan desa serta anggaran pembangunan serta belanja desa. Tidak perlu berlembar-lembar dokumen untuk mencairkan dana itu.”

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya mempermudah dan menyederhanakan mekanisme dan prosedur pencairan dana desa. Bukan hanya rajin berkampanye, Menteri Desa juga intensif berkoordinasi untuk menggalang sinergi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga menteri akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) terkait dengan penyederhanaan prosedur dan menkanisme pencairan dana desa. “Hanya butuh satu lembar dokumen saja yang mencantumkan rencana pembangunan desa serta anggaran pembangunan serta belanja desa. Tidak perlu berlembar-lembar dokumen untuk mencairkan dana itu.”

MENANG GOL ATAU KALAH PENALTI? Masa pencairan dana desa tahun anggaran 2015 boleh dibilang mulai mendekati masa injury time. Kita telah memasuki masa akhir triwulan ketiga dan sebentar lagi menginjak ke kuartal keempat atau terakhir di tahun ini. Di dunia sepakbola, hanya sedikit tim hebat yang mampu menciptakan gol penentu keme-

MENGGERAKAN EKONOMI DESA. Presiden jokowi didampingi menteri desa Perbangunan daerah tertinggal dan transmigrasi marwan jafar dan wakil gubernur jawa barat dedy mizwar meninjau saluran irigasi desa Pulo kelapa, kecamatan lemah abang, kabupaten karawang, jawa barat, minggu (27/9/2015). irigasi tersebut dibangun dengan memanfaatkan dana desa dan dikerjakan warga sekitar.

tjuPutograPhy.wordPrEss.Com

nangan di masa-masa injury time yang kritis dan sangat menentukan. Tidak sedikit tim yang tergelincir di menit-menit terakhir dan harus melepaskan kemenangan yang sudah di tangan. Seperti yang dikampanyekan Menteri Marwan, seluruh pihak dari Pusat, gubernur, bupati/wali kota, camat hingga kepala desa harus bersatu padu memanfaatkan sisa waktu yang sempit ini. Yang dibutuhkan tinggal niat tulus dan lurus untuk mengurus rakyat di perdesaan agar

roda perekonomian bergulir terus dan mulus. Jangan sampai bukan gol yang dilesakkan ke gawang melainkan justru penalti menanti di ambang batas waktu. Karena, pemerintah Pusat yang disuarakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja, termasuk Mendes PDTT, mengancam penalti berupa pengurangan “jatah” transfer dana dari Pusat pada tahun depan. Nah, sekarang mau pilih mana? Menyeploskan gol atau keceplosan gol penalti?


43

PERATURAN

Rp

AGAR DESA PUNYA PRIO PERMENDES PDTT NO. 5/2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 � Prioritas penggunaan dana desa untuk: 1. Pembangunan desa (Pasal 3). 2. Pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 4). �

�

�

44

c. d. �

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui (Pasal 5): a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi (Pasal 6): a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; b. pengelolaan dan pembinaan posyandu; c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal diprioritaskan untuk (Pasal 7): a. mendukung kedaulatan pangan; b. mendukung kedaulatan energi;


�

mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; mendukung pariwisata dan industri.

Pembangunan sarana dan prasarana desa antara lain dapat meliputi (Pasal 8): a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa; d. pembangunan energi baru dan terbarukan; e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal antara lain dapat meliputi (Pasal 9): a. pendirian dan pengembangan bum desa; b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;

c.

pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa; f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; g. pengembangan benih lokal; h. pengembangan ternak secara kolektif; i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; k. pengelolaan padang gembala; l. pengembangan desa wisata; m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. d.

�

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya dapat meliputi (Pasal 10): a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar, dan intan.

Rp

b.

c. d. e. �

komoditas tambang batuan, antara lain: onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya. rumput laut; hutan milik desa; pengelolaan sampah.

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang diantaranya dapat mencakup (Pasal 11): a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh bum desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan masyarakat desa; d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

PERMENDES PDTT NO.5/2015 DITERBITKAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.60/2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN, KHUSUSNYA PASAL 21 AYAT (1). PP No.60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN bab V: PEnggunaan Pasal 19 (1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan dana desa mengacu pada rencana Pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja Pemerintah desa.

menteri, menteri dalam negeri, dan menteri teknis/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

PERMENDES PDTT NO.5/2015 JUGA MERUJUK PADA PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6/2014 TENTANG DESA. PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa Pasal 95 (1) Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (2) ketentuan mengenai pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. -------------Keterangan: Pemerintah merevisi PP no.43/2014 dengan mengeluarkan PP no.47/2015 tentang Perubahan atas PP no.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan uu no. 6/2014 tentang desa. Pasal 95 tidak termasuk ketentuan yang diubah dalam PP revisi tersebut.

RIORITAS Rp f. g.

dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Rp

PP No. 22/2015 tentang Perubahan Atas PP PP No.60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Pasal 21 (1) menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa. (3) Penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional,

UU No.6/2014 tentang Desa � Pendapatan desa bersumber antara lain dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (Pasal 72 ayat (1) huruf d). �

alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Pasal 72 ayat (4)).


45

INSPIRASI

WIRAUSAHA KAWASAN PERDESAAN

MENDULANG NILAI TAMBAH DARI AGROINDUSTRI PANGAN Desa-desa di berbagai penjuru Indonesia memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Hanya perlu sedikit sentuhan untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang diminati pasar.

K

KITA tentu mengenal pisang, nanas, labu, cabai, jahe, ubi, singkong, talas atau keladi, dan berbagai tanaman pangan umbi-umbian. Boleh dibilang tanaman pangan dan hortikultura itu dapat dijumpai di semua kawasan perdesaan di berbagai pelosok Tanah Air. Juga ber-

46



LAYAK PASAR. direktur lembaga Pengembangan teknologi tepat guna (lPttg) masyarakat lokal indonesia (malindo) sakaruddin (jongkok kanan) memperlihatkan contoh produk agroindustri yang diolah menjadi produk layak pasar kepada direktur Pengembangan sumber daya alam ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kemendesa Pdtt tauik madjid di luwu utara, sulsel.

PELATIHAN KETERAMPILAN. sebanyak 25 warga, yang sebagian besar perempuan/ibu rumah tangga, dari tual, Provinsi maluku, dan teluk bintuni, Provinsi Papua barat, mengikuti pelatihan mengolah hasil kelautan, pertanian, dan perkebunan menjadi produk pangan kering layak pasar lokal maupun ekspor di luwu utara, sulsel.

bagai jenis ikan laut maupun air tawar. Wilayah laut dan kawasan pesisir hingga perdesaan di pegunungan menjadi sentra produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Wilayah Indonesia yang tiga perempatnya berupa perairan atau laut juga menyimpan potensi deposit ikan yang luar biasa besar. Kita tentu juga tahu tungku atau kompor dan alat penggoreng seperti wajan dan susuk. Semua rumah tangga, termasuk mereka yang miskin sekalipun, hampir bisa dipastikan punya perabotan masak tersebut. Di sisi lain, anak-anak hingga remaja doyan aneka jajanan/snack keripik/chips atau tortila beraneka rasa yang dikemas apik dalam bungkus aluminium foil. Warung-warung kecil hingga supermarket menyediakan aneka produk camilan semacam itu. Pernahkah kita terpikirkan ide bisnis sekaligus memberdayakan masyarakat perdesaan dengan membekali mereka keterampilan memproduksi pangan dari melihat dan menghubungkan fakta-fakta tersebut? Itulah yang dilakukan oleh Haji Sakaruddin di Desa Salulemo, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. “Semua rumah tangga di Indonesia pasti punya tungku atau kompor, entah pakai bahan bakar kayu, minyak atau gas. Juga alat penggorengan. Artinya, semua warga masyarakat di perdesaan sebenarnya dapat mengolah potensi pangan di daerah masing-masing menjadi produk unggulan layak pasar,” ujar Sakaruddin saat menerima rombongan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang dipimpin Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Tauik Madjid pada Jumat, medio September 2015. Saat itu, Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LPTTG) Masyarakat Lokal Indonesia (Malindo) itu tengah meminta para peserta pelatihan di lembaga yang dipimpinnya itu mendemonstrasikan keterampilan yang mereka peroleh. Para kemudian mem-


47

INSPIRASI peragakan pembuatan tortila berbahan baku jagung dan keripik lain yang terbuat dari ikan, rumput laut, pisang, dan labu. Sebanyak 25 warga, yang sebagian besar perempuan/ibu rumah tangga, dari Tual, Provinsi Maluku, dan Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, antusias unjuk kebolehan hasil pelatihan yang telah mereka ikuti selama delapan hari. Tiga pejabat dari dua daerah di kawasan timur Indonesia tersebut turut mengikuti pelatihan Angkatan ke-173 itu, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tual Fahry Rahayaan.

“Semua rumah tangga di Indonesia pasti punya tungku atau kompor, entah pakai kayu, minyak atau gas sebagai bahan bakarnya. Juga alat penggorengan. Artinya, semua warga masyarakat di perdesaan sebenarnya dapat mengolah potensi pangan di daerah masing-masing menjadi produk unggulan layak pasar dalam negeri maupun ekspor.” Sakaruddin direktur lembaga Pengembangan teknologi tepat guna masyarakat lokal indonesia

48


PRODUK PANGAN UNGGULAN LAYAK PASAR “Kami memfokuskan pada pelatihan keterampilan mengolah SDA hasil perikanan-kelautan, pertanian, dan perkebunan menjadi produk pangan kering layak pasar lokal maupun ekspor. Kami mengembangkan Program Agroindustri Pangan (AIP) yang menghasilkan produk unggulan daerah yang layak pasar. Ini sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan perdesaan dan pesisir,” kata Sakaruddin. Ide tersebut bermula dari keprihatinan Sakaruddin melihat banyaknya masyarakat perdesaan dan pesisir yang terus saja berkubang di lumpur kemiskinan. Padahal, mereka hidup di daerah yang kaya akan hasil bumi dan air/laut. Kenapa hal itu terjadi? Itulah pertanyaan yang menghantui pikirannya. “Rupanya mereka tidak dibekali keterampilan mengolah SDA yang ada menjadi produk bernilai tambah yang layak pasar. Selama ini mereka jual mentahnya saja komoditas pertanian, perkebunan, kelautan hasil jerih payah mereka sehingga margin keuntungannya sangat tipis bahkan saat panen melimpah mereka seringkali merugi.” Dia kemudian mendirikan LPTTG Malindo yang diresmikan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar pada 24 April 2003. Malindo memiliki dua lokasi “kampus” untuk pelatihan keterampilan wirausaha dan produksi pangan kering. Lokasi pertama menyatu di tengah perkampungan dengan isik ba-

ngunan yang tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah warga. Yang kedua berada di kawasan perbukitan nan hijau di area seluas sekira 7 hektare.

POLA PIKIR DAN KETERAMPILAN TEKNIS APLIKATIF Di dua tempat itulah para peserta pelatihan dari berbagai daerah ditempa mental kewirausahaan dan kemampuan teknis produksi pangan kering layak pasar. Menurut Sakaruddin, sudah lebih dari 17.000 ibu rumah tangga dan kaum muda, termasuk perempuan, digembleng di “kawah candradimuka” LPTTG Malindo itu sejak pagi hingga petang selama sekira 10 hari. Malamnya, mereka menginap di rumah-rumah warga sehingga terjadi interaksi sosial lintasdaerah dan budaya. Pendiri dan pemilik Malindo itu juga mengatakan tempat pelatihan yang dirintisnya itu telah dikunjungi 310 bupati/wali kota, 19 gubernur, dan anggota DPRD/DPR. “Ada kurang lebih 164 jenis komoditas SDA hasil perikanan-kelautan, pertanian, dan perkebunan di 76 wilayah atau kawasan perdesaan yang dapat diolah menjadi produk unggulan daerah layak pasar lokal maupun ekspor. Masyarakat menikmati nilai tambah yang dihasilkan. Selama ini masyarakat perdesaan menjadi konsumen dan dibanjiri produk yang bahan bakunya ada di desa mereka,” ujar Sakaruddin. Mantan dosen Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, itu memaparkan satu contoh hasil pertanian yang dapat diolah menjadi produk pangan kering dan menjadi lebih bernilai ekonomis. Ubi kayu jika dijual begitu saja harganya berkisar Rp3.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Setelah diolah menjadi chips bisa menjadi 30.000 s.d 45.000 per kilo,” katanya. Dia menegaskan marjin keuntungan produk pangan kering yang didapatkan masyarakat pelaku wirausaha mencapai di atas 50%. Adapun dari sisi konsumen, harga jual produknya terjangkau. Selain itu, pangan kering yang dihasilkan tidak hanya lezat tetapi juga sehat karena prosesnya higienis dan tanpa bahan kimia. “Yang dibutuhkan cuma mengubah mindset masyarakat, termasuk para pe-

istimEwa

PAPARAN KEPADA PRESIDEN. direktur lembaga Pengembangan teknologi tepat guna (lPttg) malindo sakaruddin memaparkan konsep pengembangan agroindustri pangan kering layak pasar berbasis pembangunan kawasan perdesaan dan pesisir guna menciptakan produk unggulaan daerah. Paparan tersebut disampaikan saat Presiden joko widodo berkunjung ke mamuju, sulsel, pada 6 november 2014.

POTENSI PRODUK PANGAN KERING LAYAK PASAR (snack/tortila/chips)

CONTOH PRODUK

Produk yang bisa dihasilkan

No.

Komoditas

1.

rumput laut, nori, dsb.

20 produk

2.

ikan

80 produk

3.

teri

20 produk

4.

Cacing laut

30 produk

5.

kerang

30 produk

6.

umbi-umbian (15 jenis)

80 produk

7.

Pisang (10 jenis)

20 produk

8.

jagung

30 produk

jagung

rumput laut

jabat. Jangan kasih pelatihan yang mengawang-awang, yang riil saja dan bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.” Yang pertama-tama dilakukan ialah menanamkan kemauan warga masyarakat untuk berwirausaha bidang agroindustri pangan kering yang bahan bakunya melimpah ruah di perdesaan dan pesisir/lautan. Apalagi peluang pasar terbuka lebar. Di pasar dalam negeri saja, ada sekira 250 juta mulut warga Indonesia yang tentu butuh asupan makanan. “Kita harus mau mendapatkan uang kecil-kecil. Enggak apa-apa. Kecil tetapi banyak, terus dikalikan selalu,” ujarnya merujuk pada produk olahan pangan

ikan

Pisang

labu sumbEr: lPttg malindo

kering seperti chips atau keripik tortila kemasan 10 gram yang dijual seharga Rp500 hingga Rp2.000 per bungkus. Dia menekankan, biar kecil tetapi jika volumenya banyak dan selalu berkelanjutan, uang yang didulang dari usaha agroindustri pangan pun bisa lumayan besar bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Itulah yang selama ini dianut dan dipraktikkan kalangan industri pangan olahan. “Intinya ialah menciptakan mindset atau pola pikir bawah modal hati sebagai modal dasar untuk berusaha dan mengembangkan diri menjadi manusia karya yang produktif, memiliki daya saing, dan memberi manfaat,” katanya seraya menguraikan porsi pembentukan mindset dalam pelatihan wirausaha tersebut 30%. Adapun 70% sisanya berupa praktik keterampilan memproduksi pangan kering olahan berbahan baku aneka hasil perikanankelautan, pertanian, dan perkebunan. Sakaruddin berharap negara hadir melalui program pemerintah yang sinergis, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan kawasan agroindustri pangan. Pemerintah diharapkan memfasilitasi pengiriman kader-kader dari perdesaan guna mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan bantuan peralatan produksi, terutama mesin pengemas seharga Rp230 juta, guna menghasilkan produk pangan layak pasar berstandar industri. Dengan bantuan peralatan tersebut, diharapkan sekembalinya ke desa, para peserta mampu mempraktikkan langsung keterampilan mereka. Dia berharap bantuan peralatan itu dapat dijadikan sebagai insentif pendorong bagi mereka untuk berwirausaha secara berkelompok. Ini sekaligus menjadi peluang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi kelompok-kelompok wirausaha itu. Direktur Pengembangan SDA Tauik Madjid mengatakan timnya akan mematangkan langkah-langkah untuk mendukung penerapan agroindustri pangan bagi pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan. “Bagaimana agar seluruh stake holders atau pemangku kepentingan di Pusat dan daerah, termasuk pemerintah desa, bergerak secara sinergis untuk mengembangkannya,” ujar Tauik.


49

WAWANCARA

PERLU 3 JURUS TANGGUH AGAR INDONESIA BERDAYA

M

MATAHARI baru naik dari peraduannya di ufuk Timur, memancarkan cahaya yang memantulkan bayangan tubuh sepanjang galah di hamparan tanah. Rabu pekan keempat September 2015 itu, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprayoga Hadi sudah tiba di kantornya di Lantai 9 Gedung Kemendes PDTT di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Malam sebelumnya, pria yang akrab disapa Yoga itu menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. “Maaf harus pagi-pagi. Setelah ini jadwal saya padat,” ujar Yoga ramah saat menerima Nurcholis MA Basyari dan Stenly Masansony dari Majalah Ayo ke Desa. Doktor Studi Perencanaan dan Pembangunan lulusan University of Southern California, Amerika Serikat, itu sejak Mei 2015 resmi mengemban amanah menjabat sebagai Dirjen PDTu. Seabrek tugas berat nan mulia dari negara ada di jajaran direktorat jenderal (ditjen) yang dipimpinnya. Apa yang dimaksud daerah tertentu? Apa pula cakupan tugas Ditjen PDTu? Bagaimana agar dalam pelaksanaannya tidak bentrok dengan kementerian/lembaga atau instansi lain? Alumni program Magister Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menguraikan jawaban atas pertanyaan tersebut dalam wawancara khusus dengan majalah Ayo ke Desa. Berikut petikannya. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah tertentu? Daerah tertentu itu sebagai suatu daerah yang memiliki nilai strategis secara nasional yang perlu ditangani oleh Pusat.

Anwar Sanusi ayo kE dEsa/stEnly masansony

50


Cakupannya apa saja? Jenis-jenis atau karakter daerah tertentu meliputi: pertama, yang terkait dengan perbatasan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang (UU) No.43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kedua, daerah pulau kecil terluar. Ini terkait juga dengan perbatasan dan masalah kedaulatan negara. Ketiga, daerah rawan bencana yang dalam UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana memang masih menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat. Keempat, daerah rawan pangan. Dalan konteks ketahanan pangan, itu merupakan tanggung jawab bersama pemerintah Pusat dan daerah. Kelima, daerah pascakonlik. Ini kaitannya dengan UU No.7/2012 tentang Penanganan Konlik Sosial. Bagaimana menangani daerah tertentu? Kami menggunakan dua pendekatan. Pertama, yang sifatnya pengembangan untuk dua daerah tertentu, yakni daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kedua daerah tertentu tersebut harus dikembangkan lebih all out, dalam kaitannya dengan penyediaan dermaga, kapal, dan sebagainya untuk mengembangkan atau meningkatkan aksesibiltas dan konektivitas di wilayah tersebut. Kedua, prinsip penanganan atau penguatan atau pemberdayaan untuk tiga daerah tertentu lainnya. Daerah rawan bencana, misalnya, kita tidak mengembangkan sarana dan prasarananya secara langsung tetapi memberdayakan atau penguatan (strengthening). Bagaimana daerah dengan karakter rawan bencana bisa kita perkuat dari sisi capacity building-nya. Agar lebih siap menghadapi bencana? Betul. Apalagi, negara kita memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Mereka harus punya kapasitas bagaimana memitigasi bencana, mengurangi risiko, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Penguatan juga dilakukan di daerah rawan pangan agar terbentuk daerah atau

kawasan tangguh pangan. Dalam konteks pemberdayaan dan penguatan daerah maupun masyarakat sebagai target groupnya, kita perkuat kapasitas mereka dalam kaitannya dengan ketangguhan pangan. Itu yang kita sebut mengkonversi dari rawan menjadi tangguh. Yakni, dari sisi produktivitas, distribusi, dan diversiikasi pangan. Terakhir, penguatan maupun pemberdayaan pascakonlik terhadap daerahdaerah rawan konlik. Pendekatan yang kita lakukan tidak hanya memberdayakan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan pascakonlik (post-conlict recovery). Tetapi sekaligus bagaimana memperkuat pengurangan risiko terhadap konlik. Jadi, lebih kepada pembangunan perdamaian. Bagaimana pola hidup rukun, dan damai bisa ditingkatkan di daerahdaerah yang pernah berkonlik. Apa saja yang dilakukan Ditjen PDTu terhadap lima daerah tertentu itu? Kita menyusun lima program unggulan selama 2015-2019 di masing masing daerah tertentu tadi. Untuk daerah perbatasan kita sebut dengan Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI). Beranda itu kan semacam halaman depan, teras. Selama ini perbatasan selalu dilihat sebagai halaman belakang kayak gudang. Ada perubahan mindset atau paradigma yang mendasar bahwa kita mendudukkan daerah perbatasan sebagai halaman depan sehingga harus kita percantik. Menjadi semacam etalase? Ya betul. Kalo etalase, kita enggak menaruh rongsokan di situ, tapi harus yang bagus-bagus dan berdaya saing. Karena itu, PKBI sebetulnya mengubah paradigma pembangunan pedesaan menjadi pembangunan perkotaan di daerah perbatasan. Jadi, lebih kepada urban center. Dalam RTRWN sudah ada PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Ada 26 PKSN di seluruh Indonesia. Titik-titik pertumbuhan itu harus benar benar kita jadikan growth center. Kalau bicara soal perkotaan, berarti kita butuh investasi. Pengembangan perbatasan harus kita lihat dalam konteks in-

vestasi, bukan hanya charity atau subsidi. Inilah esensinya kenapa pengembangan perbatasan melalui PKBI ini benar-benar kita harapkan fokusnya pada penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia yang kuat dari aspek kualitas maupun kuantitasnya, pengembangan iklim investasi supaya investasi benar-benar berkembang di daerah perbatasan. Program unggulan lainnya? Program unggulan kedua terkait dengan pulau kecil terluar, yakni P2KB, Pengembangan Pulau-pulau Kecil Berdaya. Esensinya bagaimana pulau-pulau kecil jangan dilihat sebagai daerah hinterland terus atau daerah belakang atau pinggiran. Tetapi, dia harus dilihat sebagai daerah inti. Pulau-pulau kecil diberdayakan sehingga mereka punya potensi berinteraksi secara ekonomi, bersaing secara investasi dengan daerah-daerah lainnya. Juga ada konektivitas dan aksesibilitas dengan pulau-pulau besar atau pulau intinya. Misalnya, bagaimana pulau Sangihe-Talaud di Sulawesi Utara bisa punya potensi memadai dan kita berdayakan sehingga benar-benar punya hubungan ekonomi dengan Manado atau Bitung. Atau pulau Morotai supaya punya eksistensi untuk pengembangan potensinya sehingga bisa punya konektivitas dari sisi ekonomi dengan Ternate. Juga Biak dengan Jayapura atau Sorong atau Manokwari. Ketiga adalah program DTB, Daerah Tangguh Bencana. Kita mencoba mengkonversi kerawanan menjadi ketangguhan. Dari sisi negatif menjadi sisi positif. Untuk itu, perlu upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dan bagaimana kita bisa buat resillience community atau masyarakat tangguh bencana, baik dalam konteks pencegahan maupun kesiapsiagaan. Sudah sadar bencana... Iya, sudah sadar bencana. Contohnya, masyarakat di sekitar Gunung Merapi atau Sinabung. Walaupun mereka berada di sekitar daerah siaga, mereka tetap bisa bercocok tanam. Mereka berusaha living harmony with disaster, bagaimana bisa hidup harmoni dengan bencana.


51

WAWANCARA Program unggulan lainnya apa lagi? Yang keempat, daerah atau kawasan tangguh pangan. Ada tiga hal yang perlu kita perkuat dalam membentuk daerah tangguh pangan. Pertama, dari sisi produksi atau produktivitasnya. Kedua, dari sisi distribusi pangan agar bisa merata. Ketiga, diversiikasi pangan. Kita bisa kembangkan tanaman pangan palawija atau hortikultura yang bisa menggantikan staple food atau makanan pokoknya. Diversiikasi ini berbasis pada sumber daya setempat dan bukan hanya di sektor pertanian dan perkebunan. Peternakan dan perikanan juga harus dijadikan sumber ketahanan atau ketangguhan pangan. Esensinya bagaimana kita mengubah daerah rawan pangan menjadi daerah tangguh pangan. Bagaimana penanganan daerah rawan konlik? Esensinya bagaimana mengubah karakter dari daerah rawan konlik atau pascakonlik menjadi tangguh perdamaian. Bagaimana masyarakat yang bertikai di daerah rawan konlik itu bisa benar-benar berdamai. Bagaimana mereka bisa lebih sadar, lebih rukun, lebih harmonis atau social harmonization. Contohnya di Tolikara, Papua. Kita masuk ke sana, kemudian kita coba fasilitasi, bagaimana masyarakat bisa saling memaakan dan bersinergi membangun ke depan. Seperti sekarang kita memberi bantuan pembangunan rumah singgah atau community center. Sehingga, warga nasrani dan warga muslim itu benar-benar bisa hidup bareng, kemudian membangun community center, kemudian membangun masjid. Itu dibangun bareng-bareng oleh masyarakat muslim maupun nasrani. Pola-pola seperti itu yang nantinya akan menciptakan social cohesiveness atau kohesi sosial antarmasyarakat yang bertikai melalui program pembangunan. Itu yang kita sebut peace through development, perdamaian bisa diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Jadi, bukan kegiatan pembangunan yang menyebabkan konlik. Penanganan daerah tertentu terkait dengan kementerian atau lembaga (K/L)

52


lain. Bagaimana mewujudkan sinergi agar program tersebut berjalan efektif dan eisien? Kita memang agak mengubah peran kita, yaitu bagaimana menempatkan positioning Kementerian Desa ini terhadap kementerian lainnya maupun terhadap daerah dan stake holders lainnya. Contoh dalam kaitannya dengan daerah perbatasan. Mungkin satu-satunya kementerian yang punya nomenklatur satu direktorat yang menangani perbatasan hanya di Kementerian Desa ini. Kalau yang lain itu implisit, tidak eksplisit. Di sini ada Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan. Ada tiga fungsi yang dimiliki kementerian ini, yakni empowering, regulating, dan executing. Fungsi regulating itulah yang menjadikan sinergi dengan K/L terkait. Kalau perbatasan ada BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan kita menjadi salah satu anggotanya. BNPP sebenarnya bersifat ad hoc, dipimpin secara ex-oicio oleh Menteri Dalam Negeri, beranggotakan 13 kementerian, termasuk Kementerian Daerah Tertinggal waktu itu. Dalam implementasi di lapangan, mereka punya keterbatasan. Itulah yang kemudian kita isi secara complementing. Jadi, kita sifatnya melengkapi BNPP dan 12 kementerian lainnya. Kita selama ini melakukan rakor (rapat koordinasi). Contohnya kemarin kita rakor di Jayapura untuk wilayah perbatasan Papua. Kita mengundang 37 K/L. Alhamdulillah datang 29 K/L ke Jayapura. Kita juga mengundang BNPP, Bapennas, Kementerian Keuangan untuk berbicara di rakor itu. Kita juga akan rakor tentang perbatasan (rakortas) secara bergiliran. Setelah Jayapura kemarin, kita akan rakor perbatasan di Talaud tanggal 1 Oktober. Kita undang sekian banyak kementerian/lembaga. Kemudian setelah Talaud kita nanti akan ada di Malinau di Kalimantan Utara, Meranti di Kepulauan Riau, dan Sambas, Kalimantan Barat. Ini sebenarnya kita lakukan sejak 2006 sejak namanya Kementerian PDT, sebelum BNPP ada. Kita punya program unggulan P2WP, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, khususnya daerahdaerah tertinggal waktu itu.

Seperti apa sinergi penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertentu lainnya? Dalam kaitannya dengan penyediaan dermaga, umpamanya, kita tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena portofolio pembangunan dermaga, kapal, itu kan di Perhubungan. Setiap ada usulan dari daerah masuk ke kita, kita selalu konsultasi dulu dengan Perhubungan. Kalau sifatnya enggak tabrakan atau melengkapi dan dapat endorsement dari mereka, ya kita bangun. Tapi kalau ternyata sudah ada di sana (Perhubungan), kita minta usulannya diganti. Jangan sampai kita mengambil alih peran dari K/L lain. Pulau terluar juga terkait dengan KKP. Dalam pembangunan proyek kapal kargo, kapal angkutan antarpulau, misalnya, ternyata KKP sudah ada, akhirnya kita tidak jadi. Dalam penanganan daerah rawan bencana, kita berkoordinasi dengan BNPB. Soal pangan kita berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Penanganan konlik juga selalu berkoordinasi dengan Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Di sana ada Deputi Bidang Penanganan Krisis Sosial. Ini untuk mencegah adanya duplikasi program dengan K/L lain. Bagaimana membangun sinergi di internal Kemendes PDTT? Yang jelas dengan Ditjen PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal), misalnya, karena cikal bakalnya daerah tertentu ini sebenarnya daerah tertinggal. Tetapi, daerah tertinggal yang punya karakter isik tertentu. Contohnya di tahun 2015 dan 2016, ada 167 kabupaten yang akan kita fasilitasi. Dari 167 kabupaten itu, 55% ada di daerah tertinggal ditambah sekitar 25% yang ada di daerah tertinggal tetapi sudah mentas pada 2014. Berarti, sekitar 80% terkait dengan daerah tertinggal, sedangkan 20%nya daerah non-tertinggal. Pada 2019, ditargetkan 80 dari 122 daerah tertinggal akan terentaskan selama lima tahun (pemerintahan Presiden Jokowi). Itu berarti asumsinya kita ditargetkan, dari 80 daerah tertinggal yang nanti akan terentaskan pada 2019,

setidaknya ada 50 daerah tertinggal yang dikonstribusikan di daerah tertentu. Sinergi kedua yang juga cukup erat ialah dengan Transmigrasi (Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi). Contohnya di delapan kabupaten daerah perbatasan Kalimantan Barat, Timur, dan Utara yang hampir semuanya menjadi daerah tujuan transmigrasi. Yang lead di sana sebetulnya Transmigrasi, tapi lokusnya di perbatasan sehingga itu tanggung jawab kami juga. Dengan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)? Kita juga rencanakan dengan tempatnya Pak Max (Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu). Itu erat kaitannya dengan daerah atau kawasan tangguh pangan. Kita akan mengembangkan contohnya tadi diversiikasi pangan tidak hanya dalam konteks tanaman pangan tetapi juga peternakan, perikanan, dan sebagainya. Kita akan bersinergi dalam pelaksanaan program agropolitan yang dikembangkan oleh tempatnya Pak Max. Jadi, bagaimana agropolitan yang dikembangkan di sana, yakni kawasan kawasan perdesaan yang berbasis agrikultur atau pertanian, menjadi semacam pusatpusat produksi pertanian, distribusi pangan, dan diversiikasi pangan. Juga dengan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

Kita membangun daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil, itu kan desa-desanya harus diberdayakan, apalagi kaitannya dengan P2KB. Itu kan basisnya masyarakat desa. Kita juga arahkan ke Dirjen PPMD untuk juga mendukung ke arah sana. Seperti apa konsolidasi internal yang dilakukan mengingat Kementerian ini menghimpun personel dari tiga unsur yang sebelumnya dari tiga kementerian berbeda, yakni Desa, Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi? Memang tidak gampang tiga kementerian menjadi satu. Yang penting itu sebenarnya adanya satu rencana strategis (renstra). Kita belum punya renstra walaupun sudah ada draftnya. Strategic plan ini bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan peran masing-masing unit kerja di Kementerian ini supaya punya koneksitas. Strategic plan ini dalam konteks lima tahun ke depan. Sebagai contoh, kemarin ada RDP (rapat dengar pendapat) dengan DPR. Apa yang akan dilakukan Kementerian ini di bidang transmigrasi? Misalnya, akan dibangun unit permukiman transmigrasi baru di perbatasan Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat. Mereka (Ditjen PKT) tidak bisa membuat ini secara eksklusif tetapi perlu didukung di hinterland-nya. Itu kami yang membuat, yang mendukung untuk air bersihnya, jalan aksesnya.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP PENDIDIKAN s3 : Planning and development studies, university of southern California, 2002. s2 : magister Perencanaan wilayah, itb, 1990. s1 : sosial Ekonomi Pertanian, universitas lampung, 1987. KARIER direktur jenderal Pengembangan daerah tertentu, kemendesa Pdtt, mei 2015 - sekarang. Plt. direktur jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa, kemendesa, Pdtt, Februari - mei 2015. deputi bidang Pengembangan sumber daya, kementerian Pembangunan daerah tertinggal, maret 2014 - mei 2015. deputi bidang Pengembangan daerah khusus, kementerian Pembangunan daerah tertinggal, juni 2011 - maret 2014. direktur kawasan khusus dan daerah tertinggal, bappenas, agustus 2005 - juni 2011.

Dengan Ditjen PKP juga sama. Nanti dibangun juga semacam BUMdes (badan usaha milik desa) atau antardesa di tingkat kecamatan. Sehingga nanti ada outletnya, bikin pasarnya, bikin pusat pertanian dalam kaitannya dengan agropolitan, umpamanya. Kalau tidak ada rencana strategisnya bisa enggak jalan, masing-masing ditjen bikin program eksklusif yang tidak terkait satu dengan lainnya. Itu malah repot. Inilah perlunya ada strategic plan untuk menjadi payung bagi semua ditjen untuk benar-benar mencapai tujuan yang satu. Bagaimana menjalin keterkaitan antarlini itu? Di dalam SOTK (Satuan Organisasi Tata Kerja) sesuai dengan Perpres 2015 tentang SOTK Kementerian dan Permendesa No.6 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendes PDTT jelas disebutkan perlunya disusun business process. Proses bisnis itu bagaimana interlinkages antarsatu unit kerja dengan unit kerja lain dalam kelompok eselon satu di tingkat dirjen. Ini semua harus benar-benar dilihat dalam konteks satu wadah, tetapi di dalamnya terdapat banyak unsur yang saling berhubungan. Jadi, how to do the responsibility itu, bukan single responsibility tapi common responsibility atau tanggung jawab bersama. Misalnya untuk membangun perbatasan melalui pola transmigrasi yang didukung oleh kawasan pedesaaan di sekitarnya, didukung juga oleh pendamping desa, dan sebagainya. Ini harus benar-benar well planned dan well connected antarunit. Di internal kami, dalam mengembangkan daerah perbatasan di pulau, misalnya, paling tidak ada dua direktorat yang terkait, yakni Direktorat Pengembangan Perbatasan dan Direktorat Pulau Kecil Terluar. Sinergi antarunit keja itu memang harus dimulai dari bawah, dari level eselon dua karena eselon dua bertanggung jawab terhadap output, terhadap kegiatan. Eselon satu kan hanya dalam konteks program. Jadi yang lebih konkret memang adalah di direktorat. Mudah-mudahan business process bisa mempermudah kita menjalankan tiga fungsi tadi: regulating, empowering, dan executing.

ditjEn PkP/stEnly masansony


53

HORIZON

SORGUM

TANAMAN SEGUDANG MANFAAT Di Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama cantel, di Flores orang menyebutnya watar. Inilah Sorgum, tanaman multifungsi yang bisa menjadi sumber pangan, makanan ternak, dan bahan baku industri.

PETANI SORGUM: warga di kabupaten kabupaten Flores timur, ntt berhasil membudidayakan sorgum di lahan marjinal yang tersebar di berbagai dusun. lahan-lahan tidur marjinal cocok untuk dijadikan lahan pengembangan tanaman pangan ini.

54


gandEngtangan.org

M

Mungkin tak banyak orang di negeri ini yang menyadari bahwa ada satu jenis tanaman pangan yang memiliki beragam

manfaat. Tanaman itu adalah sorgum. Memang, dibandingkan dengan padi, jagung, atau kacang kedelai, tanaman sorgum kalah populer. Namun, Sorgum adalah primadona yang masih tersembunyi. Hanya tinggal waktu yang berbicara dan kelak, tanaman inilah yang akan banyak berperan. Inilah tanaman yang akan mampu menjamin ketersediaan pangan di negeri ini. Sorgum, sebenarnya bukan tanaman baru di Indonesia. Banyak petani yang sudah menanamnya dengan pola tradisional seperti di Jawa Tengah (Purwodadi, Pati, Demak, Wonogiri), Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunung Kidul,Kulon Progo), Jawa Timur (Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo), dan sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Memang belum marak dan dilakukan secara masif, hanya sedikit lahan yang ditanaminya. Tapi, ini bukan berarti tidak ada yang tertarik, melainkan karena persoalan sosialisasi dan pengetahuan masyarakat yang masih sedikit. Padahal sesungguhnya, sorgum layak menjadi alternatif untuk beras, gandum, atau jagung. Sebab, nilai ekonomis dan manfaat yang dimilikinya jauh lebih unggul ketimbang tanaman lainnya. Keuntungan inilah yang saat ini belum tersosialisasi dengan luas. Terkait gandum misalnya, Indonesia saat ini sangat tergantung pada produk impor. Padahal, jika sorgum telah banyak diproduksi, bukan tidak mungkin impor itu bisa ditekan. Terkait beras juga, sorgum bisa menggantikan ketergantungan pada beras yang sangat tinggi, terutama untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah-daerah tertentu. Indonesia memang masih sangat tertinggal untuk budi daya sorgum. Di mancanegara, tanaman ini bahkan bukan hanya menjadi tanaman subsitusi, tetapi sudah menjadi produk pertanian primer. Sorgum dibudidayakan di banyak negara dan sekitar 80% areal pertanaman berada di wilayah Afrika dan Asia. Produsen sorgum dunia didominasi oleh AS, India, Nigeria, Tiongkok, Meksiko, Sudan, dan Argentina.


55

HORIZON KELUARGA SEREALIA Aslinya, sorgum tumbuh alami di wilayah tropis dan subtropis di bagian Pasiik tenggara dan Australasia. Ada juga yang menyebutnya berasal dari Afrika. Yang pasti, sampai saat ini telah lahir 32 spesies sorgum di dunia dan yang paling banyak ditanam adalah sorgum bicolor (japonicum). Dari wujudnya tanaman sorgum mirip dengan gandum karena menghasilkan biji dan batang. Namun, tingginya bisa mencapai 2 hingga 4 meter sehingga mirip dengan tebu atau jagung. Karena itu, sekilas dari kejauhan tanaman ini seperti tebu, terutama karena daunnya yang lurus memanjang dan melambai-lambai jika tertiup angin. Satu pohon sorgum mempunyai satu tangkai buah yang memiliki beberapa cabang buah. “Sorgum termasuk dalam keluarga serealia seperti padi, jagung, dan gandum. Ini cocok untuk menjadi bahan pangan, apalagi bagi Indonesia yang sangat tergantung pada gandum impor,” ujar Maria Loretha, aktivis yang kini mendampingi petani sorgum di Flores, NTT. Maria menjelaskan hal tersebut saat bertemu Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Johozua Max Yoltuwu dalam sebuah kesempatan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Maria, minimnya petani yang menanam sorgum bukan dikarenakan ketiadaan lahan atau sulitnya memperoleh benih. Melainkan lebih karena ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi kepada beras sehinga pasarnya pun masih sangat terbatas. “Terbatasnya pasar inilah yang menyebabkan petani enggan beralih ke sorgum. Karena itu, petani yang menanam sorgum biasanya hanya untuk konsumsi sendiri. Kalaupun diperjualbelikan, jumlahnya masih belum banyak. Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan,” tutur Maria.

LAHAN MARJINAL PUN JADI Menanam sorgum pada dasarnya tidak terlalu sulit. Bahkan, tanaman ini tum-

56


9 1.

FAKTA SORGUM 1.

dapat berproduksi pada lahan marjinal dan sering diterpa kekeringan, lahan masam, dan lahan berkadar garam tinggi.

2.

dapat juga ditanam di daerah dengan curah hujan tinggi atau tempat-tempat yang tergenang.

3.

dapat ditanam dengan sistem ratun (ratooning system) yang memerlukan hanya sedikit tenaga kerja, karena tanaman dapat dipanen dua sampai tiga kali untuk sekali tanam.

4.

relatif tahan terhadap gangguan hama maupun penyakit.

5.

merupakan komoditas alternatif untuk pangan, pakan, energi, dan industri.

6.

hampir seluruh bagian tanaman sorgum seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar dapat dimanfaatkan.

7.

nira dari sorgum bisa menjadi bahan baku gula dan bioetanol.

8.

selain untuk pangan, biji sorgum juga bisa menjadi bahan baku industri pakan dan pangan seperti industri gula, monosodiumglutamat (msg), asam amino, dan industri minuman.

9.

batang, daun, akar, merupakan bagian yang potensial untuk dikembangkan sebagai biomasa.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

buh subur di lahan-lahan marjinal, yakni lahan yang biasanya kurang mendukung tumbuhnya tanaman. Seperti lahan yang sering diterpa kekeringan, lahan masam, dan lahan berkadar garam tinggi. Di Indonesia, lahan seperti ini banyak sekali ditemui. Dibandingkan menanam padi atau jagung, menaman sorgum jauh lebih mudah. Sebab, air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan juga lebih sedikit karena bisa ditanam dengan sistem ratun dan dapat dipanen dua hingga tiga kali untuk sekali tanam. “Persoalannya saat ini berada pada masa pascapanen, yakni belum bisa diserap pasar secara masif, itu saja. Karena itu petani sering menjadikannya sebagai tanaman sela dan sebagai alternatif untuk di masa paceklik,” tegas Maria. Saat ini, rata-rata produksi sorgum nasional masih sangat sedikit, tidak lebih dari 4.000-6.000 ton per tahun. Jumlah itu tentu sangat minim jika dilihat dari ketersediaan lahan yang ada, terutama lahan marjinal. Saat ini tidak kurang dari 853 ribu hektar lahan marginal terdapat di Indonesia. Jika lahan itu dikelola dengan baik, tidak kurang dari 6-10 juta ton biji sorgum per tahun bisa di-

hasilkan. Dari batangnya pun demikian, sekitar 75-100 juta ton batang per tahun bisa dihasilkan untuk memproduksi 4060 juta kL nira per tahun. Maria, yang juga dikenal sebagai Mama Sorgum, kini tengah mengkampanyekan penanaman sorgum di Flores, NTT bersama petani lokal. Sebanyak 34 kelompok tani berada di bawah binaannya untuk membudidayakan tanaman tersebut. Mereka tersebar di Ende, Nakegeo, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata, Sikka dan Flores Timur. Salah satu lokasi pembudidayaan sorgum adalah Dusun Litukedon, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sebanyak 160 hektare lahan siap digarap, namun dari jumlah itu baru 40 hektare yang sudah ditanami dan berhasil dipanen. Di dusun itu, Maria mengembangkan sorgum bersama 52 kepala keluarga bekerjasama dengan Keuskupan Larantuka. “Sayangnya, setelah panen kami tidak begitu mendapatkan pasar, sehingga banyak yang dikonsumsi sendiri. Kami juga kesulitan gudang dan karung untuk menyimpannya karena sekarang jumlahnya tambah banyak,” tutur Maria. Banyak pihak yang sudah tertarik untuk mengembangkan sorgum, baik dalam hal budi daya maupun pembenihan. Bahkan saat menjabat sebagai menteri BUMN, Dahlan Iskan sempat mencanangkan kampanye penanaman sorgum. Sayangnya, rencana ini tidak berlanjut. Dalam hal pembenihan juga, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah sejak lama melakukan upaya mendapatkan benih yang unggul, yang produktivitasnya tinggi dan lebih tahan terhadap hama maupun cuaca. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga sangat tertarik pada sorgum. Lembaga ini sudah melakukan uji coba terhadap beberapa benih di Cibinong (Jawa Barat), Lampung, Surabaya (Jawa Timur), Sulawesi, dan Yogyakarta.

sorgum merupakan bahan dasar untuk dijadikan tepung seperti halnya terigu untuk membuat roti, kue, dan lain-lain. Selain untuk pangan, biji sorgum juga kaya akan kandugan tepung dan pati yang bisa dijadikan bahan baku industri pakan, industri gula, bahan monosodium glutamat (MSG), asam amino, dan untuk industri minuman. Tak hanya itu, batang, daun, dan akar juga merupakan bagian yang penting untuk dikembangkan sebagai bio-

SORGUM UNTUK KESEHATAN

•

memiliki kandungan protein paling tinggi dibandingkan beras, singkong, dan jagung.

•

lebih unggul daripada beras dalam hal kandungan mineral seperti Ca, Fe, P dan vitamin b1.

•

Cocok untuk ibu hamil.

•

baik untuk sistem kardiovaskular, mencegah penyakit jantung.

•

menurunkan risiko diabetes.

•

mencegah batu empedu.

•

menangkal radikal bebas.

•

mencegah kanker.

masa. Intinya, dari satu tanaman ini bisa terlahir banyak produk. Tepung, gula, sirup, bioetanol, kerajinan tangan, dan lain-lain. Dengan kekayaan terpendam dari sebatang sorgum itu, tidak heran jika banyak pihak kepincut sorgum. “Saya sangat yakin ini merupakan tanaman yang bisa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Jika dikembangkan secara sporadis, bukan tidak mungkin ini akan menjadi tanaman andalan petani kita,” kata Johozua Max Yoltuwu. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kementerian PDTT itu juga yakin, sorgum bisa menjadi primadona pertanian. Kini, secara sporadis tanaman sorgum sudah dikembangkan oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan) untuk pakan ternak, sirup, dan tepung. Kemudian di Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Sumba, NTT. Dalam skala terbatas, petani di Purwakarta (Jawa Barat) dan Pasuruan (Jawa Timur) juga sudah sudah mengembangkannya. Akankah keyakinan Max itu terwujud? Mengapa tidak, sebab potensi sudah tergali dan peluang usaha pun sudah mulai terbuka. Kini, hanya tinggal kemauan dan keyakinan yang akan menjadikan sorgum sebagai produk pertanian andalan.

SEGUDANG MANFAAT Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman sorgum. Bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga untuk bahan baku industri dan pakan ternak. Utamanya, biji

gandEngtangan.org

BIJI SORGUM: tanaman sorgum menghasilkan biji yang bisa diolah menjadi bahan pangan pengganti gandum. hampir semua bagian tanaman ini bisa diambil manfaatnya, termasuk untuk pakan ternak dan bahan baku industri seperti gula dan bioetanol.


57

KHAS

GERAK CEPAT DESA DI LEMBATA Pembangunan perdesaan berbasis kawasan kini mulai gencar dilaksanakan di Kabupaten Lembata. Desa-desa berbenah untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri. 58


LEMBATA adalah salah satu nama

LEMBATA

L jiang Fan/Xinhua PrEss/Corbis

BERBURU PAUS: nelayan dari desa lamalera, kecamatan wulandoni, kabupaten lembata, ntt berburu ikan paus dengan teknik tradisional. Perburuan paus dengan teknik kuno yang merupakan satusatunya di dunia ini menjadi atraksi wisata unggulan lembata.

LEMBATA bukanlah pulau seperti Bali yang sesak oleh hotel-hotel mewah dan lalu lalang kendaraan yang ditumpangi warga dan turis. Apalagi membayangkannya seperti Jakarta yang bergelimang kemewahan. Lembata hanyalah sebuah pulau kecil di ujung timur Nusantara. Namun, siapa sangka pulau yang penuh kesederhanaan itu menyimpan sejuta potensi yang tak kalah dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Potensi itu, berada di desa-desa yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Di sudut-sudut desa, di penjuru-penjuru dusun dan di tepian pantai tersebar kekayaan yang belum tergali. Lembata adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di gugus kepulauan Flores Timur. Dulu di era kolonial, pulau ini dikenal dengan nama Lomblen namun sejak 1967, namanya menjadi Lembata hingga saat ini. Karena itu, jangan heran bila ada yang menyebut orang Lomblen untuk masyarakat Lembata.

dari gugus kepulauan di kabupaten Flores timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. tetapi sebelum dikenal dengan nama lembata, dahulu pada masa pemerintahan hindia belanda hingga kini dikenal dalam peta indonesia dengan nama “Pulau lomblen”. Pada tanggal 24 juni 1967 dilaksanakan musyawarah kerja luar biasa Panitia Pembentukan kabupaten lembata yang diselenggarakan di lewoleba yang kemudian mengukuhkan nama lembata. Pengukuhan nama “lembata” ini sesuai sejarah asal masyarakatnya dari pulau “lepanbatan”, sehingga mulai 01 juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “orang lomblen” berubah menjadi “orang lembata”.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Lewoleba, berlokasi di dekat pantai di sebelah utara pulau. Di kota inilah pemerintahan Kabupaten Lembata dijalankan. Di kota kecil ini pulalah perekonomian masyarakat berpusat. Sekitar 138 ribu penduduk berdiam di pulau seluas 126.684 ha tersebut. Mereka umumnya petani, nelayan, dan pedagang. “Merekalah ujung tombak pembangunan di Lembata, dan mereka pula yang menjadi titik sentral penggerak roda kehidupan di pulau ini,” ujar Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Dalam sebuah kesempatan di Jakarta belum lama ini, Yentji memaparkan seluk beluk Lembata di hadapan pimpinan dan staf Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Kami sedang bergerak cepat mamacu pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat,” kata Yentji.


59

KHAS

ayo kE dEsa/stEnly masansoni

PAPARAN BUPATI: bupati lembata, ntt Eliaser yentji sunur (kanan) menyampaikan paparan mengenai pembangunan di lembata di hadapan jajaran pimpinan dan staf ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt di jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembangunan akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kawasan tidak lagi sektoral. Sebab, di masa lalu aspek keruangan tidak begitu diperhatikan sehingga pembangunan tidak tersebar merata. Itulah mengapa pembangunan saat ini ditekankan pada aspek infrastruktur. Dalam pandangan Yentji, begitu infrastruktur terbangun, maka masyarakat akan dengan sendirinya tergerak untuk juga membangun. People follow infrastructure, demikian ungkapan yang dipakai Yentji untuk menggambarkan pendekatan pembangunan yang ia gunakan.

BERPANGKAL DI DESA Membangun Lembata berarti pula membangun kawasan perdesaan. Sebab, di

60


lokasi-lokasi inilah terdapat banyak potensi yang belum tergali. Desa-desa akan diarahkan menjadi desa mandiri yang mengusung keunggulan masing-masing. Sehingga, akan tercipta kawasan perekonomian yang berbeda-beda di satu pulau Lembata. Kawasan perekonomian itu digerakkan oleh bukan hanya satu desa sehingga akan tercipta semacam dunia usaha antardesa. Misalnya, ada desadesa rambutan karena menjadi sentra rambutan atau desa nanas karena hanya memproduksi nanas. Intinya, desa-desa akan mengusung keunggulannya masing-masing. “Kita akan bangun desadesa mandiri dan sekarang sudah ada 9 desa yang menjadi percontohan,” tutur Yentji.

Selain untuk mengembangkan potensi yang ada, tujuan penciptaan desa mandiri adalah juga untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada. Sehingga, lahan-lahan yang tidak produktif akan berubah menjadi lahan produktif dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Untuk tujuan ini, pemerintah kabupaten merasa perlu untuk mengerahkan semua potensi yang ada. Termasuk mengerahkan masyarakat yang berprofesi bukan petani. Langkah ini terdengar cukup radikal, namun ditilik dari potensi yang ada memang tampak sangat rasional. Menurut Yentji, saat ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai tenaga kontrak di instansi-instansi pemerintahan yang tentunya bekerja hanya pada jam-jam kantor. Jika mereka diberdayakan menjadi petani, bukan tidak mungkin kebutuhan akan sumber daya manusia untuk pertanian akan terpenuhi. Artinya, mereka bisa bekerja seperti layaknya orang kantoran, namun di waktu luangnya mereka menjadi petani yang menggarap lahan. Misalnya di harihari libur atau setelah jam kantor usai. “Mereka yang kami bidik adalah para tenaga kontrak di daerah-daerah. Mereka diberdayakan oleh pemerintah lokal untuk menjadi petani dan tentu saja mereka akan mendapatkan gaji. Di satu kecamatan saja, jumlah tenaga seperti ini ada sekitar 25 orang,” papar Yentji.

sektor unggulan di daerah,” tegas Yentji. Investor dari luar pulau sudah masuk ke Lembata untuk menggarap sektor perikanan, yakni pengolahan ikan di kawasan barat dan timur. Salah satunya adalah PT Prima Jasa Vastama Santosa yang telah membangun pabrik pengolahan ikan di Desa Waijarang. Untuk sektor pariwisata, pemerintah setempat membangun bukit doa di desa Bour, Kecamatan Nubatukan. Pengadaan dana pembangunan kawasan wisata rohani ini dibantu oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Kehadiran wisata bukit doa itu diharapkan juga akan memberikan daya ungkit bagi atraksi wisata penangkapan ikan paus secara tradisional di Desa Lamalera. Tradisi penangkapan paus itu sendiri kini menjadi wisata unggulan sekaligus menjadi ikon wisata Lembata. Khusus untuk pengembangan desadesa yang memiliki potensi pertanianperkebunan, pemerintah kabupaten Lembata bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengembangkan pertanian terintegrasi di Desa Balurebong, Kecamatan Lebatukan, Desa Nilanapo dan Wowong di Kecamatan Omesuri.

Di desa-desa itulah dikembangkan pertanian dan perkebunan dengan sistem modern. Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan Lembata adalah kelapa, kemiri, kopi, jambu mete, coklat, cengkih, vanili, pala, kapuk, dan pinang. Sedangkan untuk peternakan, Lembata memanfaatkan padang rumput yang luas, terutama di kecamatan Ile Ape. Dengan potensi yang ada seperti itu, tidak berlebihan bila Yentji optimistis Lembata akan bergerak ke arah kemajuan. Tentu saja, masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mewujudukannya. Dan, upaya itu dimulai dari kawasan perdesaan.

PASAR BARTER: warga dari berbagai desa di lembata berkumpul di pasar barter di desa hadakewa, kecamatan lebatukan, kabupaten lembata. Pasar semacam ini menjadi pusat pertukaran hasil pertanian dengan hasil tangkapan di laut.

INVESTASI MENGALIR Setiap desa selain akan memiliki ciri khas unggulannya sendiri-sendiri juga akan dipacu untuk memicu pertumbuhan di tempat-tempat lainnya. Bahkan diharapkan bisa memicu kawasan lainnya di luar pulau, di luar kabupaten, bahkan di luar provinsi sekalipun. Iniah yang dimaksud Yentji sebagai pembangunan dengan pendekatan konektivitas. Untuk tujuan ini, dibutuhkan investasi produksi agar mampu mengolah sumber daya yang ada. Yakni, sumber daya kelautan-perikanan, pertanianperkebunan, kehutanan, peternakan, dan pariwisata. “Semua ini dikembangkan dengan dua pendekatan, yakni konektivitas dan pengembangan sumber daya terpadu, dengan pariwisata sebagai

Paul wagEr


61

JEDA

DESA ADAT, DESA BERMARTABAT DESA dengan segala kearifannya telah berubah seiring perkembangan zaman. Tata cara kehidupan, bahkan adat istiadat pun ikut beradaptasi dengan zaman bahkan ada yang hilang sama sekali. Namun, banyak pula desa yang masih mempertahankan keasliannya. Desa-desa itulah yang kemudian digolongkan sebagai desa adat. Dari sekian banyak desa adat yang ada, berikut empat diantaranya yang terbilang unik dan menarik perhatian publik dunia.

PANGLIPURAN, BALI Lokasi: desa Panglipuran, kelurahan kubu, kecamatan bangli, kabupaten bangli, bali. Lingkungan: • bangunan dibuat seragam dengan arsitektur tradisional berdasarkan zonasi hunian. yaitu zona parahyangan (hulu/kepala), zona pawongan (badan), dan zona palemahan (kaki). Zona parahyangan merupakan daerah suci. Pintu gerbang di setiap rumah saling berhadapan satu sama lain yang hanya di batasi oleh jalan utama kecil di tengahnya. jalan utama yang ada di desa penglipuran mengarah pada bagian utama desa yang berada di puncak paling tinggi. • Panorama alam indah, bersih, tertata rapi, hening, dan damai. Adat istiadat: • sangat memuja dan menghormati perempuan. • menjunjung tinggi keharmonisan alam, manusia, dan tuhan (konsep tri hita karana). • tata desa diatur berdasarkan prinsip harmonisasi. bangunan suci harus selalu terletak di hulu, perumahan di tengah, sedangkan ladang usaha berada di pinggir atau hilir.

DESA KANEKES, BANTEN Lokasi: desa kanekes, kecamatan leuwidamar, kabupaten lebak, banten Lingkungan: • merupakan tempat tinggal suku baduy • terdiri dari dua kampung, yakni kanekes luar dan kanekes dalam. kanekes dalam dihuni oleh masyarakat baduy yang masih memegang teguh adat istiadat. sedangkan kanekes luar dihuni oleh warga baduy yang pernah melanggar adat, berkeinginan keluar, atau menikah dengan orang di luar kanekes. • rumah adat disebut sulah nyanda, terbuat dari kayu dan bambu, beratap ijuk dari daun kelapa kering. dinding dan lantai rumah terbuat dari anyaman bambu. rumah dibangun mengikuti kontur tanah karena adat melarang merusak alam, sehingga tiang-tiang rumah tidak memiliki ketinggian yang sama. Adat Istiadat: • masyarakat baduy menjalani kehidupan berdasarkan aturan Pikukuh baduy, yakni sebuah larangan adat yang didadasarkan pada ajaran sunda wiwitan, yang merupakan ajaran agama masyarakat baduy. adat melarang masyarakat mengubah dan melanggar segala yang ada dalam kehidupan ini yang sudah ditentukan. • beberapa peraturan yang masih dipegang teguh oleh kanekes dalam seperti, tidak diperkenankan memakai alas kaki, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, larangan menggunkanan barang elektronik, serta tetap menggunakan pakaian berwana hitam atau putih yang ditenun serta dijahit sendiri dan tidak menggunakan pakaian modern.

62


DESA JANGGA, SUMATERA UTARA Lokasi: desa jangga, kecamatan lumban julu, kabupaten toba samosir, sumatera utara. Lingkungan: • merupakan perkampungan tua suku batak toba. • berjarak 40 km dari kota balige, desa ini sudah berusia sekitar 250 tahun. • rumah warga merupakan rumah panggung berbahan kayu dengan atap terbuat dari ijuk dan tidak menggunakan paku. ornamen bangunan ini dilengkapi dengan ukir-ukiran khas batak (gorga). • warga desa memelihara dan melindungi sisa-sisa peninggalan raja-raja batak berabad-abad lalu, termasuk monumen raja tambun dan raja manurung. Adat Istiadat: menenun adalah kegiatan utama kaum perempuan di desa ini. hasil tenunannya adalah ulos yang indah. ulos memainkan peran penting, bukan hanya digunakan sebagai pakaian tetapi juga disajikan pada acara-acara ritual seperti kelahiran, kematian dan pernikahan.

DESA SENARU, LOMBOK Lokasi: desa senaru, kecamatan bayan, kabupaten lombok utara, nusa tenggara barat. Lingkungan: • jumlah penduduk hanya 79 orang, terdiri dari 20 kk sesuai jumlah rumah yang ada di desa. • rumah dibuat dengan dinding dari anyaman bambu dan atap rumbia. desa dibangun berdasarkan penanggalan “atas – bawah”. • susunan paling atas adalah rumah melokaq (mangku). Adat Istiadat: • tata cara perkawinan, ketika meminang seorang gadis, selain menyerahkan mahar atau mas kawin, di sini berlaku denda kawin atau ajin bubuk. saat meminang dilarang menyebutkan tanggal perkawinan, sebab jika meleset maka akan dikenakan denda, yang disebut bila bibir. • ritual presenen atau adu ketangkasan dalam permainan perkelahian yang bernilai ritual. • ritual mirangin, yakni ritual menyiapkan beras untuk pesta yang ditumbuk para wanita dengan memakai alu serta lesung besar berbentuk sampan. • upacara khitanan dan kematian, dengan memotong sapi atau kerbau, dan tanduknya diletakan di atas bale. Daya Tarik Alam : air terjun sendang gile, berketinggian sekitar 25 meter. merupakan air terjun dua tingkat yang menyatu membentuk aliran yang sama dengan air terjun tiu kelep.


63

GALERI

PROYEK P2KPB. Plt dirjen tata ruang kementerian agraria dan tata ruang/badan Pertanahan nasional budi situmorang (kiri), dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (tengah), dan kepala bidang Penataan ruang dan wilayah bappeda kabupaten magelang, jawa tengah joko sudibyo memperlihatkan naskah serah terima proil Program Pengembangan kawasan Perdesaan berkelanjutan (P2kPb) untuk 28 kabupaten di indonesia yang diinisiasi mulai tahun 2012. serah terima ini merupakan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah. magelang adalah salah satu pilot project P2kPb. serah terima ini berlangsung di arion swiss-bellhotel, jakarta (6/10/2015).

ditjEn PkP

64



SYUKURAN PINDAH KANTOR: sekjen kemendesa Pdtt anwar sanusi (kanan) memotong tumpeng pada syukuran penempatan kantor baru ditjen Pengembangan kawasan Perdesaan (PkP), kemendesa Pdtt yang berada di lingkungan gedung kemendesa Pdtt di jl. kalibata, jakarta selatan (9/9/2015). sebelumnya, jajaran ditjen PkP berkantor di jl. abdul muis, jakarta Pusat.

SHALAT IDUL ADHA: menteri desa Pdtt marwan jafar bersama segenap jajaran kemendesa Pdtt dan masyarakat sekitar menggelar shalat idul adha di halaman gedung kemendesa Pdtt jl. kalibata, jakarta selatan (24/9/2015). humas kEmEndEsa Pdtt


65

GALERI

dara ayomi darEnoh

PELATIHAN PKKPM: sejumlah fasilitator kecamatan untuk Program Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Pemberdayaan masyarakat (PkkPm) berfoto bersama di sela-sela pelatihan pratugas 2015 di balikpapan, kalimatan timur (2/10/2015). selain di balikpapan, pelatihan ini juga dilaksanakan di sejumlah kota lain, antara lain di makassar, solo, lombok, dan medan.

PEMANTAPAN PROGRAM. jajaran ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt menggelar rapat Pemantapan Perencanaan Program dan anggaran 2016 di jakarta, (3/9/2015). dalam rapat tersebut juga disampaikan laporan perkembangan program yang sudah dan tengah dijalankan. ayo kE dEsa/stEnly masansony

66


Dana desa harus bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bekerja dengan penghasilan layak. MARWAN JAFAR Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

pengaduan desa

1500040 SMS 081288990040 085600990040 08998990040 087788990040

MENUJU KAWASAN DESA TERINTEGRASI

Recommend Documents