Konsep dan Hasil Kajian Program Minapolitan
Disampaikan pada Rapat koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Batam, 22 September 2014
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP Balitbang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2010
• Kajian Pengembangan Model Konseptual Minapolitan • Output: Laporan
2011
• Pemetaan Model (Sosial Ekonomi) Pengembangan Minapolitan berbasis Perikanan Laut, Perikanan Budidaya, PUD dan Garam • Output Data/Informasi dan Laporan
2012
• Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan untuk Mendukung Industrialisasi berbasis Perikanan Laut, Perikanan Budidaya, PUD dan Garam fokus: Komoditas dan Nilai tambah • Output Data/Informasi dan Laporan
2013
• Kajian Implementasi Program Industrialisasi Berbasis Perikanan berbasis Perikanan Laut, Perikanan Budidaya, PUD dan Garam fokus pada Peran Iptek dan Inovasi • Laporan
2014
• Kajian Dampak Industrialisasi Perikanan pada Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Laut, Perikanan Budidaya, PUD dan Garam • Output Data/Informasi dan Laporan
Assessment penerapan konsep minapolitan
Kesesuaian dengan kondisi di lapangan Koreksi terhadap model konseptual
Existing models
Model Konseptual BBRSE (Potensial)
Model Praktikal
Lessons learned
Pelaksanaan minapolitan yang telah berjalan
Kinerja
Minapolitan adalah kawasan pembangunan kawasan dengan infrastruktur yang tumbuh berkelanjutan sebagai sistem produksi berbasis komoditas KP unggulan lokal, berorientasi pasar serta memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dalam satuan sistem minabisnis dan permukiman.
Kata kunci: kawasan perdesaan tumbuh berkelanjutan orientasi pasar keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem minabisnis dan permukiman
2011 Pemetaan Model Pengembangan Minapolitan •
Memetakan kondisi exsisting aspek generik: (1)
Infrastruktur, (2) sumberdaya dan tata ruang, (3) kelembagaan, (4) masyarakat dan bisnis, (5) kebijakan dan governance, (6) teknologi, (7) pemasaran dan Aspek Khusus Value Chain •
Merumuskan strategi kebijakan pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap laut, garam, perairan umum daratan.
Metoda Penelitian 1. Alur Pengumpulan Data dan analisis data Profil SosEk Kawasan
Mail Survey
Potensi Sumberdaya
Pengembangan Kawasan Minapolitan
Indeks Kesiapan
Survey
Strategi Pengembangan Pemasaran
Prakiraan Dampak Program Minapolitan
1 1
2011 2012
2
9
11
7
8
3 2
4 5
6
9 10 7
3
4
7
8 5
6 2012
2011 1.
PPS Belawan, Kota Medan, Sumut
2.
PPN Sungai Liat, Kab. Bangka, Babel
3.
PPN Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, Jabar
4.
PPS Cilacap, Kab. Cilacap, Jateng
5.
PPP Tamperan, Kab. Pacitan, Jatim
6.
PPP Muncar, Kab. Banyuwangi, Jatim
7.
PPS Bitung, Kota Bitung, Sulut
8.
PPN Ternate, Kota Ternate, Malut
9.
PPN Ambon, Kota Ambon, Maluku
1.
PPN Sibolga (Kab. Tapanuli Tengah
7.
PPN Pekalongan (Kota Pekalongan)
2.
PUD Danau Toba (Kab. Simalungun)
8.
PPN Brondong (Kab. Lamongan)
3.
PPS Bungus (Kota Padang)
9.
PPN Pemangkat (Kab. Sambas)
4.
PUD Danau Kerinci (Kab. Kerinci)
10.
PPI Kajang (Kab. Bulukumba)
5.
PUD Sungai Musi (Kab. Muba)
11.
PPI Amurang (Kab. Minsel)
6.
PPN Tanjung Pandan (Kab. Belitung)
Indeks Kesiapan Pelaksanaan Program Minapolitan Dasar indeksasi pelabuhan perikanan karena keragaman karakteristik dari pelabuhan perikanan dalam satu tipologi. Indeksasi tersebut pada prinsipnya menilai pelabuhan perikanan dalam melaksanakan program minapolitan. Penilaian didasarkan dengan melakukan pembobotan terhadap unsur-unsur dari 6 pilar minapolitan Penilaian dilakukan terhadap 65 pelabuhan perikanan Penilaian tersebut akan menghasilkan katagori pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan program minapolitan. Total Bobot Nilai 0 - 25 >25 - 50 >50 – 75 >75 - 100
Katagori Pelabuhan dalam pelaksanaan program minapolitan PERINTIS PEMULA MAJU MANDIRI
Hasil Perhitungan Kemampuan Melaksanakan Program Minapolitan Kategori Mandiri Tahun 2011 No
Nama Pelabuhan
Total Nilai
Kategori
1
PPS Bitung
80,5
Mandiri
2
PPS Kendari
78,3
Mandiri
3
PPS Nizam Zachman
77,65
Mandiri
4
PPN Palabuhanratu
78,55
Mandiri
5
PPP Muncar
76,6
Mandiri
Rata-rata
78,32
HASIL PENELITIAN
Indeks Kesiapan Minapolitan Budiaya
Indeks Kesiapan Minapolitan PUD
HASIL PENELITIAN 4. Peta Klasifikasi Kesiapan Program Minapolitan Berbasis Usaha Pegaraman di Indonesia
2012 Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan Untuk Mendukung Industrialisasi
Menganalisis efektivitas pengembangan kawasan minapolitan perikanan dan pengembangan komoditas Menganalisis nilai tambah (value added) dan efisiensi pemasaran komoditas perikanan di kawasan minapolitan prioritas Industrialiasi Mensintesa permasalahan dan solusi alternatif pengembangan komoditas perikanan untuk kawasan prioritas industrialisasi Merumuskan strategi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan komoditas untuk kawasan-kawasan industrialisasi
Nigarin Bio Se Garam
Garam Beryodium
Rakyat
(Garam Konsumsi)
(Krosok)Nigarina
Kletak dan Bletong
Rakyat
Pegaraman AIR LAUT
Pupuk Mikro (Krisit)
Industri
Tahu menggunakan Nigarin
Pegaraman
Bola Kristal
Garam Rakyat (Krosok)
Minapolitan Perikanan Budidaya
Pada tujuh komoditas budidaya pertambahan nilai (value added) terbesar terjadi pada komoditas kerapu dengan pertambahan nilai Rp 550.832/kg Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi, dari 7 komoditas perikanan budidaya komoditas udang windu di Indramayu memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi.
Minapolitan – Perikanan Tangkap Laut
menetapkan pelabuhan perikanan yang dekat dengan samudera Pasifik terutama di Bitung, Ternate dan Sorong mengembangkan sistem penetrasi pasar dengan mendorong pengusaha perikanan Indonesia membentuk konsorsium untuk berinvestasi perikanan pada negara yang mempunyai kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa atau Amerika serikat.
Program minapolitan dan PUGAR sudah diimplementasikan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kendala untuk mencapai kondisi optimal. Kendala di pemasaran garam menyebabkan harga meningkat dan daya saing terhadap garam impor menurun Efisiensi saluran pemasaran masing pelaku usaha bervariasi tergantung pelaku usaha dalam rantai pemasaran Pola pemasaran dimasing-masing lokasi penelitian bervariasi, dipengaruhi oleh karakteristik usaha pegaraman. Rantai nilai pada masing-masing lokasi penelitian cukup beragam dipengaruhi oleh harga di tingkat pelaku usaha, biaya dan keuntungan (profit) yang terlibat dalam saluran pemasaran Kebijakan( peningkatan produksi, impor, penetapan dan pengawasan harga) sudah diterapkan, akan tetapi belum optimal Keterkaitan lintas sektor (perubahan iklim, gender dan PDT) dengan usaha pegaraman di lokasi penelitian saling mempengaruhi, khususnya perubahan iklim.
Membentuk badan/lembaga yang menangani data khusus pegaraman, dan menangani tahapan distribusi garam. Perlu adanya inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu garam rakyat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, dan mengurangi ketergantungan terhadap garam impor. Perlu adanya percepatan assesment verifikasi lahan dengan menggunakan sistem bottom-up sehingga kebutuhan di lokasi dapat diketahui dengan tepat. Membangun jaringan pemasaran dari hulu hingga hilir, dan dukungan peraturan serta perlu melakukan antisipasi terhadap permasalahan distribusi garam rakyat.
Minapolitan – Perairan Umum Daratan
Secara umum paket kebijakan dan program Nasional pengembangan minapolitan di PUD belum mendukung perikanan tangkap yang lestari (banyak untuk budidaya). Dana PUMP untuk perikanan tangkap di danau mampu meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tangkapan per nelayan, melalui peningkatan skala usaha keramba) tanpa ada sentuhan teknologi. Kuantitas dan kualitas kegiatan (yang dilakukan daerah/kawasan) untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan masih sangat minim. Namun, ada juga peningkatan alat tangkap diikuti dengan peningkatan volume dan nilai hasil tangkap walaupun pertumbuhannya relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok ikan di perairan umum mulai kurang mendukung dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap.
1
2
Mengidentifikasi implementasi program industrilisasi perikanan / komoditas di kawasan minapolitan
Menyempurnakan desain program implementasi pengembangan industrialisasi berbasis perikanan / komoditas yang berorientasi pasar dan berorientasi pasar.
2014 Kajian Dampak Industrialisasi Perikanan pada Kawasan Minapolitan
Identifikasi profil usaha dan kelembagaan usaha perikanan tangkap laut, mulai hulu hingga hilir berbasis komoditas.
Analisis kebijakan pendukung pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan di kawasan minapolitan.
Evaluasi dampak program industrialisasi pada kawasan minapolitan terhadap produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan berbasis rumah tangga.
Rekomedasi kebijakan percepatan pembangunan kawasan minapolitan melalui strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. 21 21
No
Kebijakan
Kegiatan
1.
Kebijakan sistem produksi
Perik. Tangkap: (1) Optimalisasi fungsi Pokmaswas, (2) Penagakan hukum, (3) Restocking dengan volume yang memadai Perik. Budidaya: (1) Teknologi perbenihan berkualitas, (2) Teknologi pakan berbasis sumberdaya lokal
2.
Kebijakan modernisasi
Modernisasi pengolahan: (1) Alat penggiling ikan yang lebih higienis, (2) Label produk terdaftar, (3) Sertifikat halal, (4) Manajemen usaha yang profesional
3.
Kebijakan penguatan kelembagaan
Peningkatan peran: (1) Kelompok nelayan, (2) Pokmaswas, (3) Budidaya, (4) Lembaga keuangan mikro
4.
Kebijakan transformasi sosial
(1) Perubahan “mind-set” dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya, (2) Penyadaran mengenai pentingnya berkelompok dalam berusaha
5.
Peluang investasi dan kebijakan yang diperlukan
(1) UPR ikan Patin, (2) Pabrik pakan, (3) Pabrik fillet, (4) Jasa angkutan ikan
• Value chain pergaraman dibedakan menjadi empat tingkatan yaitu input produksi, produksi, distribusi, pengolah, dan penjual garam. Nilai tambah pada tingkat input produksi tidak didapatkan di semua lokasi. Nilai tambah dari produksi adalah sarana produksi siap dipakai (Jateng, Jatim, Sulsel) dan garam krosok (Jateng, Jatim). • Nilai tambah yang dihasilkan oleh proses distribusi adalah jalur distribusi yang terbentuk untuk produk garam (Jateng, Jatim). • Implikasi dari kebijakan nasional yang harus di lakukan antara lain adalah: 1) Meningkatkan peran teknologi TUF untuk produksi, 2) Pengembangan alat pemroses garam konsumsi dan garam turunan, 3) memperbaiki penetapan harga garam, 4) Penjualan satu pintu melalui koperasi, 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi, 6) peta produk garam nasional, 7) pengaturan distribusi, 8) standarisasi SNI produk garam konsumsi, 9) diversifikasi produk turunan garam.
Mendorong berbagai stakeholder untuk berpartisipasi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemanfaatan IPTEK
Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBis) Sebagai gagasan kelembagaan untuk mendukung program pemerintah yang pro rakyat.
Peran sebagai fasilitator pengembangan bisnis masyarakat; inkubator bisnis masyarakat( bussiness development service) dan berfungsi sebagai (1) sarana pemberdayaan masyarakat, (2) sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat, (3) sebagai wadah kerjasama peneliti-penyuluhperekayasa dalam introduksi teknologi, (4) sebagai wadah kerjasama antara SKPD-SKPD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (5) sebagai laboratorium data sosial ekonomi untuk mendukung pembangunan.
KIMBis sebagai fasilitator bisnis masyarakat Memperkenalkan teknologi tepat guna ybersumber hasil penelitian litbang KP dan mata pencaharian alternatif berbasis potensi wilayah
Memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat kelautan dan perikanan
Melakukan pendekatan membangun partisipasi seluruh stakeholder, (2) observasi studi banding/magang untuk penyebaran teknologi, dan (3) asistensi dan pelatihan bisnis dan pemanfaatan teknologi tepat guna
KIMBis sebagai inkubator bisnis
Membina dan mengembangkan bisnis masyarakat agar berkembang sesuai dengan potensi pada wilayah
Lokasi Klinik IPTEK Mina Bisnis Tahun 2011 - 2014
Kab. Pinrang
Kab. Pelabuhan Ratu
Kota Banda Aceh* Kab. Pati** Danau Toba Sumut** Kab.Takalar Prop. Sulawesi Selatan Kota Tegal PPP Tegalsari
Kab. Wonogiri Desa Wuryantoro
Kab. Subang Desa Muara Kec. Blanakan
Kab. Gunung Kidul *
Kab. Brebes Desa Grinting
Kab. Indramayu Desa Eretan Wetan Kec. Kandanghaur
Kab.Pacitan Desa Sidoharjo Kec. Pacitan
Kab.Lamongan Desa Weru Kec. Paciran
•*Lokasi KIMBis yang dibentuk mengunakan realokasi anggaran Ta 2012. •** Lokasi KIMBis yang dibentuk pada tahun 2013.
Kab. Lombok Timur**
26
Terima Kasih Mohon Saran dan Masukan
