PROSES PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN TRENGGALEK Pujianto Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang Email:
[email protected]
Abstract: Planning Process Development Of Cultivation Fishery Based Minapolitan In District Trenggalek. This paper aims to describe and analyze the process of development planning of minapolitan area based cultivation fishery in Trenggalek, that show the mechanisms and stages as part of a regional development plan has been implemented in stages through the village planning forums, district planning forums, coordination meeting, which is an innovation of Marine and Fishery Agency in Trenggalek, agencies forum and regency planning forum. Planning paradigm that used through the top down, bottom-up and participatory approach. Involvement of stakeholders (Regent, Parliament and NGOs) still minimal and not optimal yet, resulting a stagnation in the development of minapolitan area based cultivation fishery in Trenggalek Regency. Keywords: planning, cultivation fishery based minapolitan, mechanisms, stakeholders. Abstrak: Proses Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalis proses perencanaan pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Trenggalek, yang menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan secara berjenjang melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, rapat koordinasi yang merupakan inovasi dari DKP Kabupaten Trenggalek, forum SKPD dan musrenbang tingkat kabupaten. Paradigma perencanaan yang digunakan menggunakan pendekatan top down, bottom up dan partisipatif. Keterlibatan stakeholder (Bupati, DPRD dan LSM) masih minim dan belum optimal, sehingga terjadi stagnasi dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek. Kata kunci: perencanaan, minapolitan berbasis perikanan budidaya, mekanisme, stakeholder.
PENDAHULUAN
diikuti dengan perubahan pembangunan
Paradigma yang termaktub dalam desentralisasi menyebabkan fundamental
dan
otonomi perubahan
dalam
ekonomi, yang semula terpusat menuju
daerah,
pembangunan
yang
hubungan
regional.
Konsep
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
tata
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
pemerintahan, dimana terjadi penambahan
RI, muncul sebagai konsep pembangunan
wewenang dan otonomi yang diserahkan
perikanan berbasis manajemen ekonomi
kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan kebijakan ini tentunya akan
kawasan
dengan
motor
penggerak
budidaya
perikanan,
yang
diharapkan
menjadi
strategi
utama,
sebagai
perwujudan dari tata kelola pemerintahan 1
menuju
paradigma
good
governance.
perikanan di Indonesia selama ini belum
Konsep ini bertujuan untuk melakukan
berhasil
percepatan pengembangan wilayah dengan
masyarakat, salah satunya penyebabnya
perikanan sebagai penggerak utama dalam
adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sektoral dan belum ada perencanaan yang
Indonesia.
baik.
Sejak Trenggalek
tahun sudah
2010,
Kabupaten
ditetapkan
mengangkat pembangunan
Pendapat
perekonomian masih
tersebut
bersifat
menunjukkan
bahwa semua kegiatan pembangunan,
menjadi
termasuk
sektor
perikanan
dan
kawasan minapolitan oleh KKP yang
pengembangan kawasan minapolitan, juga
diikuti
Bupati
memerlukan adanya sebuah perencanaan.
lokasi
Menurut pendapat Widodo (2006, p. 3),
minapolitan
bahwa perencanaan merupakan upaya dari
dengan
Trenggalek
tentang
pengembangan berbasis
Keputusan penetapan
kawasan
perikanan
budidaya.
Secara
institusi publik untuk membuat arah
empiris, sampai pada saat ini belum ada
kebijakan
kemajuan
dalam
dilakukan di sebuah wilayah baik negara
Padahal
maupun di daerah dengan berdasarkan
rentang waktu 3 tahun, bukan waktu yang
keunggulan dan kelemahan oleh wilayah
pendek untuk sebuah pelaksanaan prioritas
tersebut. Sementara itu perencanaan yang
pembangunan daerah, seharusnya sudah
baik juga belum tentu berhasil, menurut
ada embrio untuk menjadi sebuah kawasan
Kuncoro (2012, p. 9), ada beberapa alasan
minapolitan, yang menurut Sumarsono
yang
(2011, p. 54), yaitu sebuah kota perikanan
perencanaan
yang tumbuh dan berkembang karena
perencanaan dan implementasinya, data
berjalannya sistem usaha perikanan yang
yang tersedia tidak memadai juga dan
mampu melayani, mendorong, menarik
tidak
dan mengendalikan kegiatan pembangunan
gangguan-gangguan ekonomi yang tidak
ekonomi
seharusnya,
terduga baik internal maupun eksternal,
mengembangkan itu akan lebih mudah
lemahnya kelembagaan, serta kurangnya
daripada membangun, karena sudah ada
komitmen dan kemauan politik dari para
pondasi
pemimpin serta pengambil kebijakan.
secara
pengembangan
daerah.
awal
signifikan
kawasannya.
Padahal
tinggal
pada
tahap
pengembangannya saja. penelitian
mengungkapkan
bahwa
membuat
dapat
yaitu,
yang
gagalnya tidak
dipercaya,
harus
sebuah efisiennya
munculnya
Pengembangan
Muchlisin, dkk. (2012, p. 69) dalam
pembangunan
Kawasan
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
terdahulunya
di Kabupaten Trenggalek adalah program
pembangunan
pembangunan 2
multi
sektor
dengan
melibatkan
multi
stakeholder,
serta
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
merupakan perpaduan harmonis antara
di
Kabupaten
Trenggalek,
yaitu
pendekatan top-down planning, bottom-up
mekanisme
dan
tahapan
proses
planning dan partisipatoris. Pada awalnya
perencanaan
serta
keterlibatan
dilakukan berdasarkan paradigma top-
stakeholder (Bupati, DPRD dan LSM).
dari
down planning, hal ini diindikasikan dari penetapan lokasi minapolitan berbasis
TINJAUAN PUSTAKA
perikanan budidaya dengan Keputusan Bupati
Trenggalek,
seiring
Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan
sebuah
Budidaya di Kabupaten Trenggalek dapat
program prioritas pembangunan daerah,
dipahami melalui sebuah mekanisme dan
maka menjadi bottom-up planning dan
tahapan dalam proses perencanaannya,
partisipatoris yang melibatkan masyarakat.
serta keterlibatan stakeholder yang terkait.
Pengembangan program ini merupakan
Perencanaan memegang peranan yang
bagian
sangat penting dalam pembangunan dan
perkembangannya
menjadi
dari
pembangunan
tetapi
Proses Perencanaan Pengembangan
sebuah
harus
kehidupan kita, hal itu dapat dijelaskan
berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004
oleh pendapat Abe (2005, p. 31) yang
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
menyatakan bahwa perencanaan tidak lain
Nasional yang bertujuan untuk menjamin
adalah susunan (rumusan) yang sistematik
agar kegiatan pembangunan dapat berjalan
mengenai
efektif,
sasaran.
yang akan dilakukan di masa depan,
pembangunan
dengan didasarkan pada pertimbangan-
efisien
Mekanisme yang
daerah,
perencanaan sehingga
dan
tepat
perencanaan
diterapkan
di
(tindakan-tindakan),
harus
pertimbangan yang seksama atas potensi
mentaati ketentuan dan tahapan yang telah
dan faktor-faktor eksternal, dan pihak-
ditetapkan
secara
pihak yang berkepentingan dalam rangka
pelaksanaan
mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini
musyawarah perencanaan pembangunan
sesuai dengan pendapat Conyers dan Hills
(musrenbang), yang dilaksanakan mulai
(1984) yang dikutip oleh Kuncoro (2012, p.
dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan,
50) bahwa perencanaan adalah suatu
kabupaten, propinsi dan pusat/ nasional.
proses berkesinambungan yang mencakup
serta
berjenjang
Tulisan
daerahpun
langkah
dilakukan
melalui
ini
bertujuan
untuk
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
membahas dan menganalisis 2 (dua) hal
berbagai alternatif penggunaan sumber
pokok yang berkaitan dengan Proses
daya
Perencanaan
tertentu pada masa mendatang. Sedangkan
Pengembangan
Kawasan 3
untuk
mencapai
tujuan-tujuan
secara normatif dalam UU No. 25 Tahun
memudahkan perencana untuk memahami
2004
posisi serta cara untuk menyelesaikan
tentang
Sistem
Pembangunan
Perencanaan
Nasional
(SPPN),
tugasnya.
perencanaan adalah sebagai suatu proses
Menurut Siagian (2009, p. 4),
untuk menentukan tindakan masa depan
pembangunan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
rangkaian
memperhitungkan
pertumbuhan
sumber
daya
yang
tersedia.
didefinisikan
usaha dan
untuk
sebagai
mewujudkan
perubahan
secara
terencana dan sadar yang ditempuh oleh
Ada berbagai jenis perencanaan
suatu negara bangsa menuju modernitas
menurut Widodo (2006, pp. 42-45) yaitu:
dalam rangka pembinaan bangsa (nation
(1)
waktunya,
building). Sedangkan menurut Widodo
perencanaan dibedakan menjadi tiga yaitu
(2006, p. 4) pembangunan adalah upaya
perencanaan jangka panjang, menengah
multidimensional yang meliputi perubahan
dan
arus
pada berbagai aspek termasuk didalamnya
perencanaan
struktur sosial, sikap masyarakat, serta
sentralistik yang dikendalikan oleh pusat
institusi nasional tanpa mengesampingkan
dan perencanaan desentralistik yang proses
tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi,
pelaksanaan rencananya dari bawah; (3)
penanganan ketimpangan pendapatan dan
berdasarkan sifatnya, yaitu perencanaan
perluasan kesempatan kerja.
dengan komando dan perencanaan dengan
Perencanaan
berdasarkan
pendek;
jangka
(2)
informasi,
berdasarkan
terdapat
rangsangan;
(4)
berdasarkan
pendekatannya,
pembangunan
dimensi
menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004,
perencanaan
p. 7), adalah suatu proses perumusan
pembangunan terdiri dari perencanaan
alternatif-alternatif
makro, perencanaan sektoral, perencanaan
keputusan yang didasarkan pada data-data
regional
mikro.
dan fakta-fakta yang akan digunakan
Sedangkan menurut Faludi (1973, p.3),
sebagai bahan untuk melaksanakan suatu
terdapat dua jenis perencanaan yaitu,
rangkaian
perencanaan
(procedural
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik
substantif
(material) maupun non fisik (mental dan
Perencanaan
spiritual), dalam rangka mencapai tujuan
substantif memudahkan perencana untuk
yang lebih baik. Proses perencanaan
memahami semua hal yang berkaitan
pembangunan adalah rangkaian kegiatan
dengan apa yang akan direncanakan,
yang
sedangkan
perencanaan
planning) (substantive
dan
perencanaan
prosedural
dan
perencanaan planning).
perencanaan
prosedural 4
atau
kegiatan/
dilakukan
untuk
pembangunan
keputusan-
aktivitas
menyusun yang
berlangsung secara terus-menerus dan
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
saling berkaitan
sehingga membentuk
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam
suatu
Proses
perencanaan
jangka waktu tertentu. Secara umum
pembangunan dimulai dari pengumpulan
Riyadi dan Bratakusumah (2004, pp. 15-
informasi untuk perencanaan yang akan
38) mengemukakan faktor-faktor yang
dianalisis,
kebijaksanaan
dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan
hingga kegiatan peramalan (forecasting)
suatu program perencanaan pembangunan
(Bintoro,
daerah
siklus.
perumusan 1983,
1995,
1996)
dalam
Wrihatnolo dan Nugroho (2006, pp. 41-42). Menurut
Riyadi
antara
lain
adalah
faktor
lingkungan, faktor sumber daya manusia
dan
perencana, faktor sistem yang digunakan,
Bratakusumah (2004, p. 7), perencanaan
faktor perkembangan ilmu dan teknologi,
pembangunan daerah adalah suatu proses
dan faktor pendanaan.
perencanaan
pembangunan
yang
Program
Minapolitan
dimaksudkan untuk melakukan perubahan
Perikanan
menuju arah perkembangan yang lebih
Trenggalek merupakan salah satu program
baik bagi suatu komunitas masyarakat,
prioritas pembangunan daerah di sektor
pemerintah, dan lingkungannya dalam
perikanan. Menurut KEPMEN KKP No.
wilayah/
18/MEN/2011,
daerah
memanfaatkan
tertentu,
atau
dengan
Budidaya
di
Berbasis
pengertian
Kabupaten
minapolitan
mendayagunakan
adalah konsepsi pembangunan ekonomi
berbagai sumber daya yang ada, dan harus
kelautan dan perikanan berbasis kawasan
memiliki
berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi,
orientasi
menyeluruh,
yang
lengkap,
tapi
bersifat tetap
efisiensi,
berkualitas
dan
percepatan.
berpegang pada azas prioritas. Sedangkan
Sedikit berbeda, CPRI (2010) dalam
dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang
Mu’tamar dkk. (2013, p. 1), minapolitan
Tahapan,
adalah daerah pedesaan yang ditunjuk
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
untuk
Rencana
Daerah,
agroindustri melalui penetapan klaster
pembangunan
mengembangkan titik dalam suatu sistem
daerah adalah suatu proses penyusunan
agribisnis perikanan yang berkelanjutan.
tahapan-tahapan
yang
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
melibatkan berbagai unsur pemangku
dapat diartikan sebagai kota perikanan yang
kepentingan
guna
tumbuh, berkembang dan terus melakukan
pemanfaatan dan pengalokasian sumber
pembangunan secara berkelanjutan dengan
daya
perikanan
Pembangunan
pengertian
perencanaan
yang
kegiatan didalamnya, ada
dalam
rangka 5
mendukung
berbasis
pengembangan
wilayah
dengan
pendekatan sistem manajemen kawasan
berkualitas dan percepatan dengan sektor
dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas
utama perikanan yang dibudidayakan,
dan
akslerasi
agar
cepat
tumbuhnya
Tahapan-tahapan
selayaknya sebuah kota yang berbasis
perencanaan
komoditas
termasuk
aktivitas
perikanan ekonomi
budidaya utama
dengan
dari
usaha
salah
berbasis
proses
pembangunan
pengembangan
perikanan budidaya dari hulu hingga hilir.
dalam
daerah,
satunya
kawasan
perikanan
dalam
minapolitan
budidaya,
harus
Penelitian terdahulu dari Musiyam,
berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004
dkk. (2011, p. 7), menyatakan bahwa
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
kawasan minapolitan merupakan kawasan
Nasional.
dengan pusat kegiatan utama ekonomi
berjenjang
yang
dan
musyawarah perencanaan pembangunan
membudidayakan sumberdaya kelautan
(musrenbang), yang dilaksanakan mulai
dan
dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan,
memanfaatkan, perikanan
keterkaitan
mengelola
serta
fungsional
mempunyai
dilakukan
melalui
secara
pelaksanaan
sistem
kabupaten, propinsi dan pusat/ nasional.
dikembangkan
Pada bagian penjelasan dalam UU tersebut,
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
disebutkan bahwa dalam SPPN mencakup
lokal dan menumbuhkan daya saing
lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
regional.
perencanaan,
permukimannya
dengan
SPPN
yang
Sementara
itu
menurut
yatu
(1)
Politik;
(2)
Primyastanto dkk (2011, p. 13), bahwa
Teknokratik; (3) Partisipatif;
batasan suatu kawasan minapolitan tidak
Down; dan (5) Bottom-Up (Kuncoro, 2012,
ditentukan
p. 53).
oleh
batas
administratif
(4) Top-
pemerintah (desa, kelurahan, kecamatan,
Hal ini diperjelas dengan pendapat
dsb.), tetapi lebih ditentukan dengan
Nurcholis, dkk (2009, p. 23) bahwa suatu
memperhatikan economy of scale dan
fórum
economic
menyelenggarakan
of
scope.
Pengembangan
yang
dipakai
untuk
perencanaan
Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan
partisipatif dikenal dengan istilah teknis
Budidaya
yang
musrenbang
pada
pembangunan). Musrenbang dimulai dari
masyarakat di satu lokasi tertentu yang
satuan pemerintahan yang paling bawah
ditetapkan
dengan
yaitu tingkat desa/ kelurahankemudian
konsepsi pembangunan ekonomi kelautan
secara hirakis ke atas yaitu tingkat
dan perikanan berbasis kawasan sesuai
kecamatan,
prinsip-prinsip
provinsi
dilakukan
adalah
pembangunan
dengan menjadi
sasaran wilayah
integrasi,
efisiensi, 6
(musyawarah
tingkat
dan
perencanaan
kabupaten/
terakhir
tingkat
kota, pusat.
Pelaksanaan Musrenbang merupakan salah
disebut dengan melibatkan kepentingan
satu upaya menarik partisipasi masyarakat
masyarakat hanya mungkin dicapai, jika
dalam
pembangunan,
masyarakat sendiri ikut ambil bagian,
dijelaskan oleh Sumaryadi (2010, p. 54),
sejak dari awal, proses dan perumusan
bahwa
hasil,
perencanaan partisipasi
perencanaan
masyarakat
dalam
keterlibatan
rakyat
akan
pada
menjadi penjamin bagi proses yang baik
dalam
dan benar. Pendapat yang sama juga
pemilihan alternatif tujuan yang akan
diungkapkan oleh Nurcholis, dkk. (2009, p.
dicapai
dapat
11), yang mengatakan bahwa perencanaan
berwujud usul, saran, tanggapan dan
pembangunan partisipatif adalah suatu
penentuan
model perencanaan pembangunan yang
hakikatnya
pembangunan
serta
meliputi
dalam
partisipasi
kegiatan
yang
pilihan,
kesemuanya
disampaikan dalam rapat.
mengikutsertakan masyarakat.
Menurut Nurcholis, dkk (2009, p.
Menurut Riyadi dan Bratakusumah
23) perencanaan partisipatif menggunakan
(2004,
pendekatan dua arah dari atas ke bawah
masyarakat merupakan fenomena yang
(top down) dan dari bawah ke atas (bottom
tidak dapat diabaikan dan sangat berharga
up). Sedangkan menurut Tjokroamidjojo
bagi keberhasilan suatu pembangunan.
(1989,
bahwa
Sehingga dari uraian tersebut dituntut
keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih
adanya kepekaan dari pemerintah daerah
terlaksana, apabila rencana pembangunan
dalam
itu
kepentingan
pembangunan
perencanaan
menitikberatkan pembahasannya di seputar
p.
208),
berorientasi
masyarakat.
menyatakan
kepada
Pendekatan
partisipatif,
dilaksanakan
melibatkan
semua
berkepentingan
dengan
pihak
(stakeholder)
11),
bahwa
partisipasi
menyusun
permasalahan
di
perencanaan
daerahnya,
yang
dengan
dekat
dengan
yang
kehidupan masyarakatnya. Sampai saat ini,
terhadap
pendekatan partisipatif dalam perencanaan
pembangunan.
merupakan pendekatan yang terbaik dalam
Pada
prinsipnya,
membutuhkan diterapkan
p.
persyaratan dalam
partisipasi untuk
bisa
masyarakat,
selanjutnya
tugas
dari
proses
pemerintah daerah adalah memfasilitasi
Seperti
pelaksanaannya. Pendapat lebih lanjut
pendapat yang dikemukakan oleh Abe
diungkapkan oleh Abe (2005, p. 49),
(2005, p. 91), yang menyatakan bahwa
bahwa suatu skema perencanaan yang baru
prinsip
dalam
melibatkan
seyogyanya
secara
langsung
adalah
perencanaan
sebuah
mengakomodasi kebutuhan dan keinginan
pembangunan.
masyarakat bahwa
yang
berbasis
pada
tindakan-
tindakan yang bersifat fasilitatif, yang 7
pada akhirnya masyarakat sendiri yang
tidak langsung mendapatkan manfaat atau
akan
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
mendorong
perubahan-perubahan
yang dibutuhkan. Sedangkan Nurcholis,
pembangunan daerah.
dkk. (2009, p. 4) berpendapat bahwa
Menurut Grimble, et al (1995)
perkembangan yang begitu pesat dalam era
dalam Abdulkarim, et al (2007, p. 10),
otonomi
analisa
daerah
antara
membawa
paradigma
perpaduan
stakeholder
atau
pemangku
perencanaan
kepentingan adalah identifikasi terhadap
pembangunan top-down (dari pemerintah)
stakehoder suatu proyek, satu penilaian
dan bottom-up (dari masyarakat), sehingga
terhadap minat dan cara mereka yang
muncul
berpengaruh
paradigma
perencanaan
yang
baru
dalam
dikenal
dengan
terhadap
resiko
dan
kebenaran proyek, serta dipergunakan
pembangunan partisipatif (participatory
untuk
mengevaluasi
pengembangan
development), dimana pemerintah dan
kapasitas stakeholder tersebut.
masyarakat, mempunyai peran sesuai porsi masing-masing
dalam
sebuah
proses
METODE PENELITIAN
pembangunan. Unsur
Penelitian dari
menggunakan
sebuah
pendekatan kualitatif, data diperoleh dari
proses perencanaan pembangunan adalah
informan yang meliputi DPRD, Bappeda,
keterlibatan stakeholder atau pemangku
DKP
kepentingan. Definisi stakeholder menurut
Bendungan, Kepala Desa dan Sekretaris
Freeman (1984) dalam Freeman dan Mc
Desa Sumurup, masyarakat Desa Sumurup
Vea (2001, p. 2), adalah “any group or
serta LSM, ditambah dengan observasi dan
individual who can affect or is affected by
dokumentasi. Data yang diperoleh diuji
the achievement of the organisations
validitasnya dengan teknik triangulasi,
objectives” (setiap kelompok atau individu
kemudian dianalisa dengan model analisis
yang
interaktif yang dikembangkan oleh Miles
dapat
terpenting
ini
mempengaruhi
atau
Kabupaten
Trenggalek,
Sekcam
dipengaruhi oleh pencapaian prestasi dari
dan Huberman (2009, pp. 16-20),
sasaran organisasi). Sedangkan dalam PP
terdiri dari reduksi data, penyajian data,
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
serta menarik kesimpulan dan verifikasi.
Cara
Penyusunan,
Evaluasi Pembangunan
Pengendalian
yang
dan
Pelaksanaan
Rencana
Daerah,
pengertian
PEMBAHASAN
pemangku kepentingan atau stakeholder
Mekanisme dan Tahapan dalam Proses
adalah pihak-pihak yang langsung atau
Perencanaan Pengembangan Kawasan 8
Minapolitan
Berbasis
Perikanan
masyarakat dalam proses perencanaan dan
Budidaya di Kabupaten Trenggalek
penganggaran
Mekanisme dan tahapan dalam Proses
Perencanaan
daerah.
Permendagri
tersebut juga memuat tentang tata cara,
Pengembangan
capaian, prosedur, proses, dan mekanisme
Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan
penyelenggaraan musrenbang.
Budidaya di Kabupaten Trenggalek yang
Menurut PP No. 8 Tahun 2008
digunakan adalah mekanisme perencanaan
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
pembangunan daerah serta dilaksanakan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
melalui sebuah tahapan kegiatan atau
Rencana Pembangunan Daerah, pengertian
forum,
istilah
musyawarah perencanaan pembangunan
musyawarah perencanaan pembangunan
yang selanjutnya disingkat musrenbang
(musrenbang).
adalah forum antar pemangku kepentingan
yang
dikenal
Pemerintah
dengan
menetapkan
dalam
perencanaan
pembangunan daerah. Nurcholis, dkk.
pembangunan daerah atas musrenbang
(2009, p. 23), berpendapat bahwa suatu
sebagai
fórum
kegiatan
juga
musyawarah sarana
untuk
melibatkan
rangka
menyusun
yang
rencana
dipakai
untuk
partisipasi masyarakat dalam perencanaan
menyelenggarakan
pembangunan.
partisipatif dikenal dengan istilah teknis
Peraturan
perundangan
perencanaan
yang digunakan dalam proses perencanaan
musrenbang
dan
sudah
pembangunan). Sumaryadi (2010, p. 54),
dibuat sedemikian rupa dalam mendorong
menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat
partisipasi atau keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan pada
dalam perencanaan dan penganggaran
hakikatnya
daerah. Secara normatif ada beberapa
pemilihan alternatif tujuan yang akan
peraturan
dicapai
penganggaran
pembangunan
pemerintah
mengenai di
perencanaan
Indonesia,
antara
(musyawarah
meliputi
dalam
perencanaan
partisipasi
kegiatan
yang
dalam dapat
berwujud usul, saran, tanggapan, dan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
penentuan
tentang SPPN yang ditindaklanjuti dengan
disampaikan dalam rapat.
PP No. 8 Tahun 2008 dan dilaksanakan
pilihan,
Alur
kesemuanya
Proses
Perencanaan
Kawasan
Minapolitan
dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010
Pengembangan
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Berbasis
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
dilakukan
Rencana Pembangunan Daerah, yang salah
Trenggalek
satu isinya adalah mengatur partisipasi
Master Plan dan Renstra Minapolitan 9
Perikanan
Budidaya
Pemerintah dengan
yang
Kabupaten
berpedoman
pada
Berbasis Perikanan Budidaya Kabupaten
sebagai bahan usulan dalam musrenbang
Trenggalek serta Renstra DKP Kabupaten
tingkat
Trenggalek Tahun 2010-2015, dan tentu
perencanaan melalui tahap musrenbangdes
saja berdasarkan pada RPJMD Kabupaten
ini sesuai dengan pendekatan perencanaan
Trenggalek
partisipatif,
dimana
pelaksanaannya
melibatkan
semua
pihak
Tahun
2010-2015,
secara
detail disajikan pada gambar berikut:
kecamatan.
Mekanisme
yang
berkepentingan (stakeholder) atau terkait dengan pembangunan. Menurut Abe (2005, p. 88), bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat. Sehingga dapat
dipahami
masyarakat
bahwa
hanya
bisa
keterlibatan dilaksanakan,
apabila masyarakat punya kemauan untuk Gambar
Alur
Proses
turut serta sejak dari awal proses sampai
Perencanaan
Pengembangan
dengan adanya perumusan hasil. Hal ini
Kawasan
sesuai dengan penelitian terdahulu, yang
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
di
dilakukan oleh Iryanto (2006, p. 97),
Kabupaten
berkesimpulan bahwa paradigma lama di
Trenggalek
mana
Sumber: Hasil analisis penelitian (Pujianto, 2013, p. 135)
pelaksanaan
pembangunan
didasarkan pada pembangunan terencana, top-down
Berdasarkan alur diatas, semua kegiatan
pada
Pengembangan
approach
dari
dengan
pemerintah,
dominasi
Proses
Perencanaan
arahan
maka
pada
Kawasan
Minapolitan
paradigma baru di era otonomi diperlukan
di
pembangunan yang interaktif, bottom-up
Kabupaten Trenggalek sudah dilaksanakan
approach, dan partisipatory. Pada saat ini,
melalui mekanisme dan tahapan proses
partisipasi masyarakat merupakan salah
perencanaan, yang dimulai dari tingkat
satu elemen penting dalam sebuah proses
desa
perencanaan
Berbasis
yaitu
Perikanan
dengan
Budidaya
menyelenggarakan
aspirasi
yang
berkesinambungan.
musrenbang desa dan disinilah proses penjaringan
pembangunan
Tahap
masyarakat
selanjutnya
dari
perencanaan pembangunan daerah adalah
dilaksanakan, selanjutnya akan dijadikan
musrenbang 10
kecamatan,
dimana
pelaksanaannya
hampir
musrenbangdes. musrenbang
Kegiatan kecamatan
menampung kemudian
sama
usulan
dari
dengan
sebelumnya serta melihat usulan program
dalam
dan kegiatan tahun 2013 dari hasil
adalah
Musrenbang
desa-desa,
mengklasifikasikan
Kecamatan
Bendungan,
belum banyak yang berkaitan dengan
serta
pengembangan
kawasan
minapolitan
mengelompokkan menurut fungsi dan
berbasis perikanan budidaya, baik fisik
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
maupun non-fisik. Hal ini menunjukkan
Ada terobosan baru yang dilakukan
bahwa
DKP
Kabupaten
Trenggalek
oleh DKP Kabupaten Trenggalek dalam
mempunyai komitmen yang baik sebagai
tahap dan mekanisme perencanaan ini,
leading sector dalam proses perencanaan
yaitu dengan melakukan rapat koordinasi
pengembangan
yang melibatkan pemangku kepentingan
berbasis perikanan budidaya.
kawasan
minapolitan
terkait untuk membahas berbagai macam
Selanjutnya pada tingkat kabupaten
usulan mengenai program minapolitan
terjadi dua proses perencanaan yang
berbasis perikanan budidaya. Kegiatan ini
dilakukan
dilakukan sebelum pelaksanaan Forum
Trenggalek, yaitu Forum Satuan Kerja
SKPD
dan mengundang stakeholder
Perangkat Daerah (Forum SKPD) dan
seperti DPRD Dapil Bendungan, unsur
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
pemerintah dari Kecamatan Bendungan
Kabupaten
dan
Forum SKPD usulan dari kecamatan
Desa
Sumurup,
LSM,
ketua
oleh
Bappeda
Kabupaten
(Musrenbangkab).
gapokdakan atau pokdakan serta tokoh
dibahas
masyarakat
sehingga
Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
menghasilkan beberapa kesepakatan yang
Selanjutnya sinkronisasi hasil musrenbang
akan dibawa dan dikawal bersama-sama
kecamatan dan hasil dari Forum SKPD
pada Forum SKPD dan Musrenbang
dibawa
Kabupaten Trenggalek. Dalam sebuah
Perencanaan
proses perencanaan, sebenarnya
Musrenbang
Desa
Sumurup,
hal ini
dan
Dalam
disinkronkan
ke
dengan
forum
Musyawarah
Pembangunan
Kabupaten.
Kabupaten
dilaksanakan
tidak biasa dilakukan, jarang sekali ada
bertujuan untuk: Pertama, mendapatkan
SKPD yang mau melakukan koordinasi
saran
perencanaan lanjuatn dan beranggapan
rancangan awal RKPD yang memuat
bahwa
tingkat
prioritas
pembangunan
kecamatan sudah cukup. DKP Kabupaten
indikatif
pendanaan
Trenggalek melakukan koordinasi lanjutan
berdasarkan
karena berdasarkan pengalaman tahun
informasi
hasil
musrenbang
11
masukan
untuk
fungsi mengenai
penyelesaian daerah,
pagu
pembangunan SKPD,
termasuk
kegiatan
yang
pendanaannya berasal dari APBN, APBD
Pengembangan
Propinsi, dan sumber lainnya. Kedua,
Berbasis
untuk mendapatkan rincian RKA SKPD,
Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan
Ketiga,
melalui
untuk
kerangka
menetapkan
regulasi
untuk
rancangan penyusunan
Kawasan
Perikanan
Minapolitan
Budidaya
mekanisme
dan
di
tahapan
perencanaan pembangunan daerah yaitu
rancangan akhir RKPD.
musrenbang yang dilaksanakan dengan
Keluaran atau hasil dari proses
melibatkan partisipasi masyarakat, namun
perencanaan pembangunan daerah yang
pada tahapan penganggarannya masih
dilaksanakan melalui forum musrenbang
sering
baik desa, kecamatan dan kabupaten,
kepentingan politis, baik oleh SKPD
belum sepenuhnya diakomodasi dalam
maupun DPRD. Perencanaan partisipatif
proses penganggaran dan penyusunan
dalam forum musrenbang memang dapat
RAPBD. Dominasi usulan SKPD serta
menarik
kepentingan politis yang dibawa oleh
mendukung
DPRD diluar mekanisme perencanaan,
pengembangan
menyebabkan
yang
berbasis perikanan budidaya di Kabupaten
merupakan kebutuhan masyarakat malah
Trenggalek, tetapi belum mampu secara
terabaikan.
Hal
optimal
sebenarnya
kontra
sebagian
usulan
seperti
ini,
produktif
yang dengan
dikalahkan
aspirasi
oleh
berbagai
masyarakat
proses
dalam
perencanaan
kawasan
minapolitan
mengakomodasi
aspirasi
masyarakat tersebut ke dalam kebijakan
urgensi dari adanya otonomi daerah yang
pembangunan daerah dalam APBD.
melibatkan partisipasi aktif masyarakat,
Musrenbang yang dilaksanakan di
sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo
Kabupaten
(1989, p. 210), yang mengungkapkan
melibatkan masyarakat, namun partisipasi
bahwa
masyarakat
keberhasilan
pelaksanaan dengan
perencanaan
pembangunan
adanya
dan
tergantung
keterlibatan
aktif
pada
dalam
telah tahap
merencanakan
usulan program dan kegiatan, sedangkan pada
dilakukan sudah tidak sesuai dengan
masyarakat
kepentingan
untuk
maka
memang
masih
keikutsertakan
masyarakat. Apabila pembangunan yang masyarakat
Trenggalek
akan
tahapan
penganggaran
belum
memperoleh
berpartisipasi.
Artinya
akses bahwa
menimbulkan apatisme dan keengganan
keterlibatan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
perencanaan partisipatif, yang menurut
pembangunan.
Abe (2005, p. 91), yaitu melibatkan
Berdasarkan diketahui
bahwa
uraian Proses
di
atas,
masyarakat
Perencanaan
masyarakat
justru
secara
langsung
dalam
hanya
mungkin dicapai jika masyarakat sendiri 12
ikut ambil bagian sejak dari awal, proses
berbagai stakeholder yang terlibat adalah
dan perumusan hasil. Berdasarkan hasil
kunci keberhasilan program Minapolitan.
penelitian,
hal
sepenuhnya
ini
belum
dalam
pembangunan
dilakukan
Menurut Abdulkarim, et al. (2007,
perencanaan
daerah
di
p.
Kabupaten
Trenggalek.
6),
bahwa
keputusan
stakeholder
dipengaruhi
oleh
keterlibatan
kepentingan
masing-masing,
dan dimana
sebagai sebuah fungsi dari kekuasaan, Keterlibatan
Stakeholder
(Bupati,
legitimasi dan kepentingan mereka, yang
DPRD dan LSM) Pada
tulisan
akan menjadi ciri bagi stakeholder primer ini,
keterlibatan
(primary
stakeholder),
stakeholder
stakeholder dalam proses perencanaan
sekunder (secondary stakeholder) dan
pengembangan
bukan stakeholder (non-stakehoder).
Berbasis
kawasan
Perikanan
Minapolitan Budidaya
di
Berdasarkan
pendapat
Boonstra
Kabupaten Trenggalek, pembahasannya
(2006, p. 43), terdapat 3 atribut yang
akan dibatasi pada keterlibatan Bupati
dimiliki oleh stakeholder yaitu kekuatan,
Trenggalek, DPRD Kabupaten Trenggalek
legitimasi,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
menghasilkan 8 tipe dari stakeholder yaitu
agar lebih fokus dan terarah.
Dormant, Discrenitionary,
dan
kepentingan
serta
Demanding,
Proses perencanaan pembangunan
Dominant,
Dangerous,
tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan
Definitive,
serta
stakeholder, demikian juga dalam proses
Berdasarkan tipologi stakeholder ini dapat
perencanaan
kawasan
dikategorikan beberapa tipe stakeholder,
minapolitan berbasis perikanan budidaya
yang terkait di dalam proses perencanaan
di Kabupaten Trenggalek yang mencakup
pengembangan
semua
berbasis perikanan budidaya di Kabupaten
pihak,
pengembangan
baik
secara
individu,
Dependent,
Non-stakeholder.
kawasan
minapolitan
masyarakat, maupun organisasi yang terlibat
Trenggalek, yaitu:
secara langsung atau tidak langsung serta
1). Definitive stakeholder (stakeholder
memperoleh manfaat atau sebaliknya dari
penentu), yaitu Bupati Trenggalek
adanya proses perencanaan pengembangan
dan DPRD Kabupaten Trenggalek.
minapolitan berbasis perikanan budidaya
Tipe
tersebut. Hal ini menurut penelitian terdahulu
merupakan kunci dalam keberhasilan
yang dilakukan Muchlisin, dkk (2012 p. 69),
proses perencanaan pengembangan
menjelaskan
bahwa
konsep
kawasan
Minapolitan
koordinasi
sinergi
perikanan budidaya di Kabupaten
dalam dan
13
Stakeholder
definitive
minapolitan
ini
berbasis
Trenggalek karena memiliki kekuatan,
mantap mempengaruhi, atau yang penting
legitimasi, dan juga kepentingan.
bagi
2). Dependent Stakeholder, yaitu Bappeda,
suksesnya
sebuah
proyek).
Stakeholder kunci merupakan stakeholder
DKP Kabupaten Trenggalek, beserta
yang
beberapa SKPD terkait, dan LSM.
berpengaruh
Dimana Bappeda, DKP Kabupaten
pembangunan.
Trenggalek LSM dan SKPD yang
kunci meliputi Bupati Trenggalek dan
terkait
DPRD Kabupaten Trenggalek.
langsung
dalam
Perencanaan
Proses
Pengembangan
Minapolitan
Berbasis
Perikanan
Budidaya
termasuk
tipologi
sangat
peran
Kelompok
kekuasaan, Bupati
sangat pembahasan
stakeholder Hal ini
legitimasi
dalam
legitimasi
proses
dalam mendukung proses kawasan
Trenggalek
penting
menentukan
dari aspek kekuatan, kepentingan, dan pengembangan
pelaksanaan
dan
kepentingan adalah Bupati bersama DPRD.
power.
perencanaan
pada
paling
173), bahwa stakeholder yang memiliki
dan urgensi, namun tidak memiliki hasil
dan
sesuai dengan pendapat Hartanti (2010, p.
stakeholder yang memiliki legitimasi
Berdasarkan
penting
dan
upaya
dan
DPRD
keterlibatannya
dalam
membuat
kebijakan
mendukung
perencanaan
kelancaran
pengembangan
Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan
Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya
Budidaya
di Kabupaten Trenggalek, berdasar jenis
Seharusnya dengan ketiga atribut yang
stakeholder yang paling dominan adalah
dimilikinya baik kekuatan, legitimasi dan
definitive stakeholder karena merupakan
kepentingan
penentu
stakeholder kunci dapat mempergunakan
keberhasilan
perencanaan Minapolitan Budidaya
di
dalam
pengembangan
proses kawasan
Berbasis
Perikanan
Kabupaten
Trenggalek
ketiga
di
Kabupaten
yang
pengaruh
Trenggalek.
dimiliki tersebut
oleh terhadap
memudahkan
Proses
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan
Minapolitan
karena memiliki kekuatan, legitimasi, dan
Berbasis
Perikanan
Budidaya
juga kepentingannya.
Kabupaten
Trenggalek.
Hal
ini
di juga
Menurut Salam dan Noguchi (2006)
dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan
yang dikutip oleh Abdulkarim, et al. (2007,
oleh Mujahid, dkk (2011 p. 4), dengan
p. 4), “Key stakeholders are those who can
beragamnya stakeholder yang terlibat
significantly influence, or are important to
maka beragam pula visi, misi tujuan,
the success of the project”. (Stakeholder
sasaran, kepentingan dan kontribusi yang
kunci adalah mereka yang dapat dengan
harus diorganisir ke arah pencapaian tujuan 14
berdasarkan atas peran dan tanggung jawab
Kabupaten Trenggalek masih stagnan dan
masing-masing pihak.
belum berjalan sesuai dengan rencana
Keterlibatan Bupati Trenggalek, tinggi
dari
aspek
kepentingan
yang sudah ada.
dan
legitimasinya, tetapi sangat rendah dalam
PENUTUP
penggunaan kekuatan untuk mengatasi
Mekanisme dan tahapan dalam
dan mengerahkan segenap daya untuk
Proses
menciptakan
keberhasilan
dalam
Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan
pengembangan
Kawasan
Minapolitan
Budidaya di Kabupaten Trenggalek sudah
Berbasis
Perikanan
Kabupaten
Trenggalek.
Pengembangan
di
dilaksanakan sesuai peraturan yang ada,
tinggi
dimana berdasarkan temuan peneliti ada
dalam hal kepentingan, namun masih
sebuah terobosan baru yang dilakukan
minim dalam penggunaan kekuatan dan
oleh DKP Kabupaten Trenggalek sebagai
legitimasinya. Sedangkan untuk LSM,
wujud
tidak memiliki power, tetapi mempunyai
mengadakan
kepentingan
pelaksanaan
dan
Budidaya
Perencanaan
DPRD
legitimasi
serta
tanggung
jawab
rapat
moral,
koordinasi
musrenbang
yaitu setelah tingkat
beranggapan bahwa hal itu bukan sesuatu
kecamatan, untuk mengumpulkan seluruh
yang penting untuk diperhatikan.
stakeholder
berkaitan
dengan
mengenai
kegiatan
dan
Kendali
utama
keterlibatan
usulan program
stakeholder
dalam
menentukan
minapolitan berdasarkan Master Plan dan
keberhasilan
Proses
Perencanaan
Renstra Minapolitan Berbasis Perikanan
Pengembangan
Kawasan
Berbasis
Perikanan
Minapolitan
Budidaya
Budidaya
Kabupaten
Trenggalek.
di
Keterlibatan Bupati Trenggalek, DPRD
Kabupaten Trenggalek sebenarnya ada
Kabupaten Trenggalek dan LSM masih
pada
minim
Bupati
Trenggalek
menggunakan
segenap
yang
dapat
dan
belum
optimal
dalam
kekuatan,
menggunakan kekuatan, kepentingan, dan
kepentingan, dan legitimasinya, tetapi
legitimasi yang dimiliki untuk mengatasi
sampai pada saat ini keterlibatan dan
permasalahan yang ada serta menggerakkan
masih
stakeholder penunjang lainnya.
minim
dan
belum
optimal,
sementara DPRD dan LSM hanya bersifat
Semua hal yang berkaitan dengan
mendukung. Hal ini menjadi muara bagi
perencanaan
permasalahan
yang
seharusnya
Pengembangan
Kawasan
Berbasis
Perikanan
ada
sehingga Minapolitan
Budidaya
pembangunan melibatkan
daerah partisipasi
masyarakat, sehingga ada tanggungjawab
di
dari masyarakat dalam pelaksanaannya. 15
Bupati peran
Trenggalek kunci
sebagai
dalam
pemegang
pembangunan
Series. Volume 7. Pergamon Press. Oxford. Freeman, R.E and Mc Vea, John. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management;. Darden Business Working School. No. 01-02. The Darden School University of Virginia Blackwell Publishing. Oxford. Hartanti. 2012. Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol. 13. No. 2, Nopember 2012, pp. 161-295. ISSN 2302-2698. Iryanto. 2006. Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerja Sama Antar Daerah, “Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Wahana Hijau” Vol. 1 No. 3. pp. 84-131. April 2006. ISSN: 2858-4004. Universitas Sumatera Utara. Medan. Kementerian Dalam Negeri. 2008. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Keputusan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 39/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan. Jakarta. Salemba Empat. Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
di
Kabupaten Trenggalek, dengan dukungan DPRD Kabupaten Trenggalek dan LSM, harus berinisiatif untuk mau dan mampu bersinergi secara bersama-sama terlibat secara aktif dalam Proses Perencanaan Pengembangan
Kawasan
Minapolitan
Berbasis Perikanan Budidaya sehingga dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan dengan tujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta. Pembaruan. Abdulkarim, Saipol Bari. Hamzah Abdul Rahman, Mohamed Ali Berawi, Aini Jaapar. 2007. A Review on The Issues And Strategies of Stakeholder Management in The Construction Industry. Center for Project & Facilities Management, Faculty of the Built Environment, University of Malaya, Malaysia Department of Quantity Surveying, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, University Teknologi MARA. Malaysia. Boonstra, Albert. 2006. Interpreting an ERP-Implementation Project from a Stakeholder Perspective; “International Journal of Project Management”. Vol. 24 pp. 38-52. Departemen Dalam Negeri. 2005. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Faludi, Andreas. 1973. Planning Theory: Urban and Regional Planning 16
Muchlisin, Z.A. Nazir, Muhammad, dan Musman, Musri. 2012. Pemetaan Potensi Daerah Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan di Beberapa Lokasi Dalam Provinsi Aceh: Suatu Kajian Awal. ”Depik Jurnal Ilmu Perairan, Pesisir Dan Kelautan” Volume 1 (No 1) pp. 68-77. Mu’tamar, M. Fuad, Eriyatno, Machfud, and Soewardi, Kadarwan. 2013. Agent-Based Simulation Model for the Sustainability of Minapolitan: A Case Study of Shrimp Agroindustry. “Journal of Economics and Sustainable Development”. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 Vol.4 (No.4). Mujahid, Mirah, Muthmainnah, Salman, Darmawan dan Hajar, M. Abduh Ibnu. 2011. Kolaborasi Multipihak pada Program Pengembangan Kawasan Perikanan (Minapolitan) di Kabupaten Luwu Timur (Multiparty Collaboration in the Fishery Region Development Programme (Minapolitan) in East Luwu Regency). Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar. Musiyam, Muhammad. Muhtadi, Suharjo, Wijianto. 2011. Model Pengembangan. Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kabupaten Pacitan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Nurcholis, Hanif, Milwan, Tijan, Warsono, Hadi. 2009. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2010. Surat Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/787/406.013/2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan
Minapolitan di Kabupaten Trenggalek. Trenggalek. Primyastanto, Mimit dan Siswosutaryo, Pito. 2011. Minapolitan Suatu Pendekatan Sosial Lingkungan dan Agama. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Pujianto. 2013. Proses Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek. Tesis MAP. Program Magister Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Siagian, Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta. Bumi Aksara. Sumarsono. 2011. Implementasi Rencana Pembangunan Perikanan Berbasis Minapolitan di Kabupaten Banyumas. Tesis MAP. Program Magister Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang. Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor. Ghalia Indonesia. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1989. Perencanaan Pembangunan. Jakarta. CV. Haji Masagung. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). 17
Yogyakarta. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta. Elex Media Komputindo.
18
