PENGAWASAN LAHAN PERTANIAN BERIRIGASI TEKNIS DI WILAYAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA. Oleh : Ade Iskandar, SIP, M

PENGAWASAN LAHAN PERTANIAN BERIRIGASI TEKNIS DI WILAYAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA Oleh : Ade Iskandar, SIP, M.Si *) ABSTRAK Sektor pertanian merupakan sektor primer di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai konsekuensi logisnya maka seluruh kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya. Penurunan lahan pertanian antara lain terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, menjadi lingkungan perkantoran dan permukiman penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan lahan pertanian pangan memiliki dampak secara ekonomi, sosial maupun lingkungan sehingga pengawasan lahan pertanian pangan di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya melalui penetapan tujuan (Objectives), standar (Standards) dan evaluasi-sistem penghargaan (An Evaluations-Reward Systems) memerlukan perhatian para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Pengawasan, penetapan tujuan, standar, evaluasisistem penghargaan ABSTRACT The agricultural sector is the primary sector in Tasikmalaya regency. As a logical consequence, the entire development planning policy in Tasikmalaya regency directed to accelerate the achievement of the vision of Tasikmalaya regency. Decrease in agricultural land, among others, the conversion of agricultural land into residential land, into the office environment and settlements. The results showed that changes in food agriculture land has an impact economically, socially and environmentally so monitoring of agricultural land in the district food Singaparna Tasikmalaya District through setting goals (Objectives), standards (Standards) and evaluation system of Jurnal Ilmu Administrasi Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

1

rewards (An Evaluations-Reward Systems) requires the attention of the stakeholders and society at large. Keywords : Controlling, Objectives, Standards, An EvaluationReward Systems Pendahuluan Sektor pertanian merupakan sektor primer di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai konsekuensi logisnya maka seluruh kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan pembangunan bidang pertanian lebih dititik beratkan kepada aspek-aspek berikut : intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi pertanian serta membawa produksi pertanian sebagai produk yang mampu memiliki pasar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga pasar ekspor. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di memerlukan jumlah lahan non pertanian yang mencukupi. Pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan supply bahan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Adanya pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (land rent) maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996). Dengan bertambah pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, konversi dan fragmentasi lahan pertanian telah mengancam daya dukung wilayah baik secara nasional maupun lokal telah mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Namun lahan pertanian telah banyak berubah fungsi menjadi permukiman, perkantoran maupun untuk industri. Untuk mencegah terjadinya konversi lahan dan penggunaan lahan di luar peruntukkannya, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan lahan pertanian sebagai upaya perlindungan lahan pertanian. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan terjadinya konversi

Jurnal Ilmu Administrasi Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

2

lahan pertanian tidak bisa di cegah hal ini dibuktikan dengan data menunjukkan terjadi penurunan rata-rata 1,9% pertahun. Penurunan lahan pertanian beririgasi teknis antara lain terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman seperti yang terjadi di Wilayah Desa Cikunir Kecamatan Singaparna, di Wilayah Desa Cimerah Kecamatan Singaparna yang telah berubah menjadi perumahan, di wilayah Desa Singasari Kecamatan Singaparna. Tidak konsistennya program pembangunan fisik antara lain tidak sesuainya pembangunan permukiman dengan standar sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penurunan luas lahan pertanian belum diimbangi oleh pencetakan lahan pertanian baru, hal ini menunjukkan program perlindungan lahan pertanian tidak kontinu.

Landasan teori Pengawasan merupakan faktor determinan dalam manajemen, sehingga oleh Siagian (2000 : 139) menyatakan “pengawasan itu merupakan salah satu fungsi organik daripada manajemen“. Pernyataan tersebut lebih memperhatikan aspek organiknya di dalam organisasi dan manajemen, artinya seluruh fungsi manajemen lainnya mulai dari ; perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan yang dilaksanakan dalam organisasi dapat dikendalikan atau diawasi secara langsung aktivitas organisasi secara keseluruhan. Setiap aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan yang dijalankan pimpinan dalam organisasi harus dalam kendali dan diawasi pimpinan, seperti keberhasilan merencanakan kegiatan organisasi harus diawasi pimpinan, mengatur aktivitas keorganisasian diawasi pimpinan, termasuk usaha mengatur dan mengendalikan orangorang dalam organisasi harus diawasi pimpinan organisasinya. Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting dalam organisasi, Urwick (1984 : 113) bahwa pentingnya pengawasan dalam organisasi tersebut meliputi : a. Control is coming to mean increasingly control by facts rather than contol by person b. Central control is caming to imply correlation of many controls in place of supper impossed controll.


3

Kegiatan pengawasan dapat dilakukan pada saat sebelum kegiatan dilakukan, pada saat kegiatan sedang berproses dan pada saat kegiatan telah selesai. Pengawasan dilakukan dengan maksud menyiapkan segala sesuatu untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan sehingga dapat dicegah serta memberikan penilaian pada hasil kerja sebagai tanda penerimaan kepada para pelaksana dan tidak terlepas dari tindakan koreksi bila terjadi kesalahan. Pengawasan sangat penting dalam organisasi dan menjadi faktor determinan dalam manajemen. perencanaan, pengorganisaian dan penggerakan yang dilaksanakan dalam organisasi dapat dikendalikan atau diawasi secara langsung seluruh aktivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam aktivitas perencanaan, pengorganisaian, dan penggerakan yang dijalankan pimpinan dalam organisasi harus dalam kendali dan diawasi pimpinan, seperti keberhasilan merencanakan kegiatan organisasi harus diawasi pimpinan, mengatur aktivitas keorganisasian diawasi pimpinan, termasuk usaha mengatur dan mengendalikan orangorang dalam organisasi harus diawasi pimpinan dalam suatu organisasi, disatu sisi ada pengawasan yang dilaksanakan dari luar organisasi. Mc. Farland (1984, : 412) memberikan definisi Pengawasan (Controlling) sebagai berikut: “Control is the process by which an executive gets the performance of his subor-dinates to correspond as closely as posib1e to chosen plans, orders, objectives, or policies”. Sedangkan Robbins and Coulter (2005:458) mengatakan “control the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviation”. Menurut Kreitner (1992:523), “As a management function, control is the procces of taking the necessary preventive or corrective actions to ensure that the organization’s mission and obectives are accomplished as effectively and efficiently as possible. Lebih lanjut Kreitner (1992 : 524) mengemukakan bahwa “Controllling involves“managers desired results with actual results and taking necessary corrective action”. Melalui pendapat tersebut Kreitner menegakan bahwa pengawasan adalah proses melakukan


4

tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Kreitner (1992 : 525) membedakan pengawasan menjadi feedforward control, concurrent control dan feedback control. Pendekatan yang dilakukan Kreitner adalah pendekatan system yaitu dengan memperhatikan input, proses dan output. Lebih lanjut Kreitner (1992 : 524) mengemukakan bahwa : “Although the possible adjusments exercised as part of the control function are countless, the pupose of the control function is always the same : get the ob done despite environmental, organizational, and behavioral obstacles and uncertainties”. Meskipun penyesuaian yang mungkin dapat dijalankan sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, tujuan dari fungsi pengawasan selalu sama yiatu membandingkan hasil yang diperoleh dengan rencana yang telah ditetapkan meski pada pelaksanaan kegiatan perlu ada proses adaptasi dengan lingkungan, mengalami hambatan dalam organisasi, perilaku dan ketidakpastian. 1. Tujuan (Objectives), Kreitner (1992 : 530) menjelaskan bahwa : “Objective as a target signifying what should be accomplished and when. Objectives are an indispensable part of any control system because they provide measurable reference points for corrective action”. Tujuan sebagai target menandakan apa yang harus dicapai dan kapan. Tujuan merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap sistem pengawasan karena mereka menyediakan poin referensi yang terukur untuk tindakan korektif. 2. Standar (Standard), penjelasan standar menurut Kreitner (1992 : 532) adalah ”Whereas objective serve as measurable targets, standars serve as guideposts on the way to reaching those targets. Standards provide feedforward control by warning people when they are off the track”. Tujuan berfungsi sebagai target terukur, standars berfungsi sebagai tonggak penunjuk pada cara untuk mencapai target tersebut. Standar memberikan pengawasan prefentive untuk mencegah apabila kegiatan tidak berada pada jalur yang teah ditetapkan.


5

3. Sistem evaluasi – penghargaan (Reward – Evaluation System),

Sistem evaluasi-penghargaan dijelaskan Kreitner (1992 : 754) adalah : An Evaluation-Reward System. Because employees do not get equal results, some sort of performance review is required to document individual contributions to organizational objectives. Extrinsic rewards need to be tied equitably to documented results and improvement. A carefully conceived and clearly communicated evaluation reward scheme can shape favorable effort-reward expectancies, hence motivating better performance.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (Descriptif research). Penggunaan metode ini karena peneliti memulai dengan subyek yang telah jelas dan mengadakan penelitian atas populasi atau sampel dari subyek tersebut untuk menggambarkannya secara akurat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Mely G Tan (dalam Silalahi, 2009 : 28) bahwa : Penelitian deskriptif (descriptif research) bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Pembahasan Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Semua sektor Lahan pertanian terutama sawah merupakan lahan yang paling rentan mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan permukiman, pusat perdagangan dan industri, perkantoran, terminal, maupun fasilitas sosial seperti tempat pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi maupun olahraga. Beberapa alasan mudahnya proses alih fungsi lahan tersebut antara lain pembangunan industri, gedung-gedung pemerintah ataupun permukiman cenderung berlangsung pada lahan yang memiliki topografi datar dan sawah umumnya dijadikan Jurnal Ilmu Administrasi Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

6

pertimbangan karena dekat dengan sumber mata air. Hasil pengamatan peneliti di Kabupaten Tasikmalaya banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi non pertanian baik berupa pusat perdagangan, industri maupun permukiman. Pertumbuhan penduduk di atas menjadi hal yang cukup penting dalam melatarbelakangi penetapan kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, penetapan kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari 3 kriteria yaitu : Sudut kepentingan ekonomi, sudut kepentingan social budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan yang paling berkembang cukup pesat untuk kepentingan ekonomi adalah Singaparna, sehingga Singaparna ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Pertumbuhan permukiman di sekitar pusat pemerintahan terlihat dari data permohonan rencana pengarahan lokasi di Kecamatan Singaparna, Mangureja, Padakembang dan Sukarame berupa peruntukan lokasi industri, perumahan yang di bangun oleh developer, perumahan yang dibangun oleh perorangan, pertokoan/perdagangan/jasa dan objek strategi berupa SPBE. Pembangunan perumahan terutama perumahan yang dibangun oleh developer, terdapat beberapa perumahan yang dibangun di lahan pertanian produktif baik yang diairi irigasi desa maunpun irigasi teknis dan setengah teknis. Berdasarkan pengamatan peneliti, pembangunan perumahan yang semuanya menggunakan lahan pertanian produktif antara lain pembangunan perumahan Cikunir Kencana Raya dan perumahan Bumi Heulang Mangkak. Harga lahan menjadi pertimbangan pengembang, dengan harga yang murah dapat memperoleh lahan yang luas dan berada di dekat jalan yang sudah ada. Hal ini dilakukan beberapa pengembang sebagai salah satu strategi untuk mengurangi biaya pembelian lahan serta biaya penyediaan fasilitas umum. Beberapa perumahan yang dibanguan developer di Kabupaten Tasikmalaya umumnya berada di pinggir jalan raya, antara lain Perumahan Cikunir Kencana Raya, Perumahan Bumi Heulangmangkak,


7

Kharisma Residence, Bumi Al Ridwan,. Perumahan ini semuanya menggunakan lahan pertanian (sawah) yang berada di pinggir jalan raya dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Pertumbuhan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tasikmalaya masih akan berlangsung sepanjang pemenuhan akan kebutuhan suatu hunian belum terpenuhi dan dengan sendirinya pemanfaatan lahan untuk pembangunannya akan meningkat. Peningkatan kebutuhan lahan ini pula yang mendorong perubahan fisik lahan, sehingga secara spasial pertumbuhan kawasan dari waktu ke waktu akan berubah pula. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengendalian Perumahan dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui bentuk perizinan, penertiban dan penataan. Sedangkan pengendaliannya dilakukan dengan pemberian insentif berupa insentif perpajakan, pemberian kompensasi, subsidi silang, pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta kemudahan prosedur perijinan. Selain itu pengenaan disinsentif berupa pengenaan retribusi daerah, pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, pengenaan kompensasi dan pengenaan snaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk lain adalah pengenaan sanksi berdasarkan Undang-Undang. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan hukum atau pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah konsolidasi tanah yaitu penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian dilindungi dan lahan yang terdapat pada


8

kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagal lahan berkelanjutan dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki lahan pertanian berkelanjutan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya peluang untuk terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Penyediaan lahan pertanian berkelanjutan memiliki banyak kendala terutama mempertimbangkan lahan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki intensitas pertanaman dan ketersediaan air. Hal ini sejalan dengan kriteria dan persyaratan lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Unadang-undang Nomor 41 tahun 2009 harus memenuhi kriteria : a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pertanian. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya disebutkan program penyediaan prasarana dan sarana (infrastruktur pertanian) berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jalan Usaha Tani (JUT), rumah kompos dan sawah baru. Memperhatikan banyaknya peraturan yang berkaitan dengan pengawasan konversi lahan pertanian maka dituntut kepada pelaksana agar mampu memahami peraturan-peraturan tersebut dan menjadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Tingkat kemampuan dan kemauan para pelaksana kebijakan agar dapat merespon kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diberikan perhatian khusus terhadap sumber daya manusia. Desain sistem sumber daya manusia yang utuh berupa pengembangan kapasitas dan kapabilitas pelaksana kebijakan maupun pemilik lahan


9

pertanian. Pucik (1993 : 109) memperhatikan pentingnya pengembangan kecakapan, kapabilitas, perangai, mentalitas dan penyelarasan tingkah laku sebagai isyu lunak untuk mengimbangi penataan struktur dan fungsi organisasi pada birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Pengawasan akan efektif apabila terdapat kedisplinan pelaksana kebijakan dalam melakukan pengawasan, etos kerja pelaksana kebijakan akuntabilitas pelaksana kebijakan, pengalaman pelaksana kebijakan, adanya peningkatan pelayanan pemerintah daerah dilihat dari segi waktu, mutu pelayanan, prosedur yang kurang sederhana dan adanya peningkatan kompetensi pegawai. Pengawasan konversi lahan pertanian memerlukan adanya kemitraan antara pemerintah, sektor private dan masyarakat. Secara prosesi seyogianya potensi masyarakat ini dilibatkan untuk melakukan identifikasi permasalahan pembangunan khususnya pembangunan pertanian di daerah serta sekaligus ikut menentukan prioritas solusinya melalui penetapan program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjelang era reformasi memerlukan kejelasan dan ketegasan visi, misi, dan strategi dari Pemerintah Daerah yang merupakan kesepakatan politis pada masing-masing level pemerintahan tanpa mengorbankan masyarakat sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Membangun visi, misi dan strategi yang melandasi kehidupan suatu masyarakat seyogianya mempertimbangkan karakteristik nilai dan kultur dari potensi sumber daya yang tersedia di daerah termasuk berbagai kekuatan organisme eksternal diluar pemerintahan sebagai kesatuan system (total system). Dalam menetapkan visi, Pemerintah Daerah yang memerlukan pertimbangan adalah percepatan peningkatan kualitas sumber daya menusia pelaku pembangunan yang didukung ketersediaan system perencanaan pembangunan yang demokratis dan memprioritaskan penanganan sector dominan di masyarakat pedesaan. Sejalan dengan prospektif dari suatu visi yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Bennis dan Mirche, 1995); maka penataan fungsi kelembagaan perekonomian di pedesaan serta pembangunan infra struktur sebagai pendukung produksi harus menjadi komitmen pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kebanyakan.


10

Untuk melakukan pengawasan konversi lahan pertanian dimulai dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan mengenai perijinan penggunaan lahan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai instansi, salah satunya Dinas Pertanian Tanaman Pangan yaitu melalui penyuluh-penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa se Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan namun konversi lahan pertanian menjadi non pertanian tetap dilaksanakan mengingat banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor ekonomi maupun sosial budaya. Upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian perijinan yang selektif. Untuk itu perlu koordinasi yang sangat baik antara dinas instansi yang menjadi anggota Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tasikmalaya. Pengawasan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian masih memiliki kekurangan dalam alat kebijakannya. Meskipun Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ditetapkan tahun 2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengawasan konversi lahan pertanian perlu memiliki standar. Dengan standar akan jelas metode pengawasan seperti apa yang akan dilaksanakan dan standar ini pula yang akan dijadikan alat untuk pengawasan. Metode pengawasan konversi lahan pertanian yang dilakukan adalah melalui kebijakan perijinan. Untuk menciptakan suatu tindakan yang mengacu kepada tujuan yang bersifat etis dan strategis dirumuskan suatu kebijakan pembangunan strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Wujudnya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan visi dan misi sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pengawasan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian memerlukan adanya sistem penghargaan dan evaluasi.


11

Pengawasan harus memberikan harapan baik bagi pelaksana kebijakan maupun bagi petani pemilik lahan. Harapan pelaksana kebijakan antara lain terwujudnya perlindungan terhadap lahan pertanian terutama pertanian pangan, adanya kesadaran dari pemilik lahan pertanian untuk tidak melakukan alih fungsi lahan, terciptanya koordinasi yang baik terutama berkaitan dengan rekomendasi fatwa pengawahan lokasi. Kesimpulan Pengawasan lahan pertanian beririgasi teknis di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sudah dilakukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) namun belum optimal berdasarkan parameter tujuan (Objectives), standar (Standards) dan evaluasi-sistem penghargaan (An EvaluationsReward Systems). Kendala yang dihadapi dalam pengawasan konversi lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain belum adanya kepastian hukum mengenai sanksi pelanggaran tata ruang dan konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan aturan dan Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Daftar Pustaka Bryant, Coralie, Louise G. White, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang (Terjemahan), Yogyakarta : LP3ES. Davidson, W. H. 1982. Global Strategic Management. New York: John Wiley and Sons. Davis, Gordon B. & Olson, Margrethe H.,1984, Management Information Systems, New-York, McGraw-Hill International Editions. Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely, James K. 1994. Terjemahan Djoerban Wahid. Organisasi dan Manajemen. Perilaku. Struktur. Proses. Erlangga. Jakarta. Hanafi, Mamduh H, 1997. Manajemen, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.


12

Hersey, Paul & Kenneth Blanchard. 1980. Management of Organizational Behaviour. Utilizing Human Resource. Third Edition. Prentice-Hall of India Private Limited. Hidayat, Misbach L. 1986. Administrasi : Kajian Komparatif. Jakarta : Gramedia. Hitt, Mitchael A, R. Duwane Ireland & Robert E. Hoskisson. 2005. Strategic Management. Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. Southwestern: Thompson. Indrawijaya, Adam I.. 1998. Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung : Sinar Baru. Kast, Fremont E. and James E. Rosenzweig. 1990. Organization And Management : A System And Contigency Approach, McGraw-Hill International Book Company : Tokyo. ______________, 1990. Organisasi dan Manajemen (Terjemahan), Jakarta : Bumi Aksara. Kreitner, Robert, 1992. Management. New Jersey : Houghton Mifflin Company. Lubis, S.B. Hari dan Huseini, Manani. 1985. Teori Organisasi suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Moleong, Lexi J, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Pucik, Vladimir. 1993. Globalizing Management 4 : Creating amd Leading Competitive Organization. Singapore : John Willey and Sons. Ricky W. 1987. Management. Boston: Houghton Miffin. Santosa. Pandji. 2006. Pengaruh Pengawasan dan Koordinasi terhadap Efektivitas Penggunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung. Disertasi. Bandung : Universitas Padjadjaran. Schermerhorn, Jr, Jhon R. 1986. Management for Productivity. Second Edition. New York: Jhon Willey & Sons, Inc. ______________, 2002. Manajemen (Terjemahan), Yogyakarta : Andi Offset.


13

Siagian, Sondang P. 2000. Filsafat Administrasi, Jakarta : Haji Masagung. Siagian, Sondang P. ______________,. 1995. Manajemen Stratejik. Jakarta : Bumi Aksara. Steers, Richard M. 1985. Terjemahan Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi. Seri Manajemen No.47. LPPM. Erlangga. Jakarta. Steiner, George A, 1997. Strategic Planning, New York : Free Press Paperbacks. Stoner, Freeman, & Gilbert Stoner & Wankel. 1986. Management. Third Edition. Englewood Cliffs : Prentice-Hall. USA. Stoner, James A. F., Freeman R. Edward and Daniel R. Gilbert. 1996. Manajemen. Jilid II. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : PT. Prehallindo. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : CV. Alfabeta Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sujamto, 1989. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Tinbergen, Jan. 1979.Rencana Pembangunan. Jakarta : UI Press.

Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-undang Nomor Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.


14

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Tasikmalaya.

*) Ade Iskandar, SIP, M.Si adalah Dosen Tetap di STISIP Tasikmalaya


15

PENGAWASAN LAHAN PERTANIAN BERIRIGASI TEKNIS DI WILAYAH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA. Oleh : Ade Iskandar, SIP, M

Recommend Documents