DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP EKONOMI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN SINGAPARNA
Anneu Sriwahyuni 083507004, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Siliwangi Tasikmalaya Email:
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP EKONOMI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN SINGAPARNA”.Penelitian ini menjelaskan tentang dampak kebijakan penetapan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari segi ekonomi politik dan faktor-faktor yang menyebabkan Kecamatan Singaparna dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan situasi yang ada, menggunakan studi analisis karena peneliti mengkaji dampak kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini adalah : pertama, dalam dampak kebijakan ada dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan Singaparna sebagai ibukota kabupaten Tasikmalaya terhadap ekonomi politik masyarakat Singaparna adalah semakin cepatnya pertumbuhan pusat perekonomian di Singaparna seperti tumbuhnya beberapa mini market dan pusat perdagangan baru yang berdiri di sepanjang jalan Singaparna. Sehingga memicu proses perekonommian masyarakat Singaparna semakin menggeliat diatas persaingan yang semakin ketat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu secara otomatis akan mengikis lahan produktif warga yang sementara menjadi mata pencahariannya dan sampai saat penelitian dilakukan belum adanya data yang akurat mengenai jumlah atau hasil sensus para petani atau buruh tani yang lahannya tergusur dijadikan perkantoran atau bangunan yang lainnya telah beralih pada pekerjaan yang tidak menentu. Selain itu sudah sekian tahun berjalannya pemindahan perkantoran menyebabkan arus pendatang meningkat seiring dengan kebutuhan mendekati dimana mereka bekerja.Hal itu menyebabkan semakin padatnya penduduk di Kecamatan Singaparna dan secara tidak langsung kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Otonomi Daerah
Pendahuluan A. Latar Belakang Sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, tanggal 23 Juni 2001 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara definitif resmi menjadi dua daerah otonom yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan terbentuknya Pemerintahan Kota Tasikmalaya, maka sebagai konsekuensi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mempersiapkan dan memilih calon lokasi Ibukota Kabupaten yang baru.Sejalan dengan hal tersebut salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memindahkan Pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai dengan kebijakan pembangunan Nasional, dalam rangka pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Tasikmalaya Nomor 130/1439/Bapeda/2003 Tanggal 27 Agustus 2003 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003. Yang kemudian diterbitkan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari wilayah kota Tasikmalaya ke Singaparna di wilayahKabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan peraturan pemerintah No 30 Tahun 2004 tersebut, maka pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan proses pembangunan beberapa kantor pemerintahan di daerah Kecamatan Singaparna. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2010 diresmikan pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dari kota Tasikmalaya ke Kecamatan Singaparna. Sejak saat itu sebagian besar kantor pemerintahan sudah mulai berangsur berpindah seiring penyelesaian masalah aset dan pembangunan kantor-kantor dinas yang belum selesai. Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Tasikmalaya tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk.Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya perlu terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Secara kasat mata perkembangan Kecamatan Singaparna setelahnya ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten dan berdirinya kantor-kantor pemerintahan, aktivitas masyarakat semakin aktif, arus transportasi semakin padat dan perumahan semakin padat menghabiskan lahan-lahan yang dulu dijadikan
lumbung pertanian dan perkebunan dan sekarang semakin padat dengan permukiman warga dan kantor-kantor pemerintahan. Kegiatan ekonomi masyarakat Singaparna pun terus menunjukan geliat perkembangan positif dimana aktivitas perekonomian warga dari pagi hingga malam terus berlanjut. Disamping itu harga tanah yang berada disekitar perkantoran sangat tinggi bahkan berlipat-lipat dari harga sebelumya, hal itu dikarenakan perkembangan Kecamatan Singaparna semakin ramai dan menjanjikan dijadikan tempat untuk melakukan usaha dalam berbagai bidang. Dari uraian di atas, maka peneliti berusaha melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya didalam menetapkan Singaparna sebagai Ibukota Pemerintahan dan dampak penetapan pusat pemerintahan tersebut dari segi ekonomi politik bagi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Singaparna. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yakni : 1. Bagaimana dampak kebijakan penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terhadap ekonomi politik masyarakat Singaparna? 2. Faktor apa yang menyebabkan Kecamatan Singaparna dipilih sebagai Ibukota Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ? C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan penetapanpusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya terhadap kehidupan ekonomi politik masyarakat Singaparna. b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Kecamatan Singaparna dipilih menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. D. Teori yang digunakan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berbasis keadilan dan teori Public Choiceatau Rational Choice.Konsep keadilan merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan sosial yang dapat kita gunakan untuk mendefinisikan hak (termasuk didalamnya hak kepemilikan) dan sistem pasar.Teori-teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi-institusi pasar dengan cara membandingkan institusi-institusi tersebut dengan tuntutan-tuntutan dari konsep perorangan (personhood).Dalam mengkaji teori-teori berbasis keadilan, ada tiga pendekatan yang membahas teori-teori keadilan yaitu:Pendekatan Libertarian, Pendekatan Kontraktarian dan Pendekatan Hegelian.
Metode Penelitian A. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian kualitatifyaitu proses memahami masalah sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran secara holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah. Serta data yang dikmpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar atau tabel. B. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.Penelitian ini dilakukan kurang lebih tiga bulan terhitung dari bulan September sampai bulan November. A. Sasaran Penelitian Sasaran penelitian ini adalah anggota DPRD Kab.Tasikmalaya,Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintahan Kecamatan Singaparna dan masyarakat yang ada di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. B. Fokus Penelitian Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah mengenai penetapan pusat pemerintahan terhadap ekonomi politik masyarakat di Kecamatan Singaparna. C. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan proses fungsional. Harold Lasswell (Winarno.2007:51) G. Sumber dan Jenis Data a. Sumber Data 1. Informan Dalam penelitian ini beberapa informan awal dipilih secara purposive atas dasar pertimbangan bahwa informan yang dipilih memang benar-benar memahami permasalahan yang akan diteliti, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian penentuan sampel masyarakat dilakukan dengan cara random agar data yang dihasilkan tidak berdasarkan subyektif.
2. Responden Responden dalam penelitian ini adalah camat Singaparna, kasi pemerintahan, kasi PMD dan masyarakat lainnya yang dipilih secara random. b. Jenis Data 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari responden sebagai sumber utama yang dijadikan sasaran penelitian yakni, Pemerintah Daerah, Camat Singaparna dan masyarakat yang dipilih secara random. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk melengkapi dan memperjelas data primer. Data sekunder dapat berupa data penduduk masyarakat Kecamatan SingaparnaKabupaten Tasikmalaya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Wilayah Penelitian 1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Singaparna Kawasan perkotaan Singaparna merupakan Ibukota dari Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.Kawasan Perkotaan Singaparna berada pada Kecamatan Singaparna.Wilayah Kecamatan Singaparna sendiri berjumlah 10 desa dengan jarak antara desa-desa tersebut dengan ibukota berkisar antara 7 sampai dengan 19 km. Tabel 4.1 : Batas Wilayah Kecamatan Singaparna No
Wilayah
Batas Wilayah
1
Sebelah Utara
Kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Padakembang
2
Sebelah Barat
Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Mangunreja
3
Sebelah Timur
Kecamatan Cigalontang
4
Sebelah Selatan
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
Sumber : Arsip Kecamatan Singaparna 2. Letak Geografis Kecamatan Singaparna secara geografis terletak antara 108o – 109o dan 60o – 70o BT dengan ketinggian 443 Km di atas permukaan laut dan curah hujan rata-rata 1310 mm/tahun. Luas wilayah Kecamatan Singaparna yaitu 2.178,837 Ha, terbagi menjadi 10 wilayah pemerintahan dengan tata guna tanah Darat : 1.140,349 Ha dan sawah 1.038,245 Ha. Wilayah Kecamatan Singaparna hampir 100% wilayah yang layak bangun yaitu wilayah dengan kelerengan rata-rata antara 0 sampai 8%.Curah hujan di Kecamatan Singaparna cukup tinggi yaitu berkisar antara 3500-4000 mm pertahun.Sehingga berpengaruh terhadap penyediaan potensi air tanah dan air permukaan. Potensi air tanah Kecamatan Singaparna mencapai 50 1/dt, sedangkan potensi air permukaan mencapai 60.000 1/dt. Bila dilihat dari segi kebencanaan bahaya gunung api, Kecamatan Singaparna termasuk daerah Waspada II, yaitu daerah yang hanya terlanda lahar hujan, sehingga tanah di Kecamatan Singaparna
sangat subur karena pengaruh dari material gunung Galunggung. Penggunaan lahan Kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut Tabel 4.2 Penggunaan lahan Kecamatan Singaparna No
Lahan
Luas (Ha)
1
Pemukiman
505,652
2
Ladang
234,245
3
Sawah
1.038,188
4
Kolam
184,671
5
Lapang
17,450
6
T.N
27,397
7
Jalan
26,277
8
Lain-lain
144,957
Sumber : Arsip Kecamatan Singaparna 2011
3. Keadaan Penduduk Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Singaparna Tahun 2011 No
Desa
KK
Laki-Laki
Perempuan
Total
1
Sukaasih
1,085
1,744
1,918
3,662
2
Cikunten
1,115
2,155
2,081
4,236
3
Sukaherang
1,063
2,088
2,008
4,096
4
Singasari
1,558
3,009
3,138
6,147
5
Singaparna
1,930
3,621
3,714
7,335
6
Sukamulya
811
1,726
1,713
3,439
7
Cipakat
1,333
3,928
3,895
7,823
8
Cintaraja
1,996
4,136
4,133
8,269
9
Cikunir
1,877
3,455
3,570
7,025
10
Cikadongdong
944
2,254
2,307
4,561
13,712
28,116
28,477
56,593
Total
Sumber :Arsip Kecamatan Singaparna Sejalan dengan teoriRational Choice yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan hidup, dan lain sebagainya.Teori ini melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian, entah mereka sebagai anggota partai politik, kelompokkelompok kepentingan, atau birokrasi, baik yang berkuasa karena dipilih maupun ditunjuk. Ringkasnya teori PublicChoice atau RationalChoice mendeskripsikan bahwa tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat. Dalam konteks itu masyarakat diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik), sedangkan pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa). Maka ketika melihat konteks Singaparna yang beberapa tahun kebelakang ditetapkan menjadi ibukota kabupaten Tasikmalaya, dalam hal kesiapan Singaparna sebagai ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari sisi ekonomi politik kita bisa mengkaji dimensi sistem dan kelembagaan yang dibangun guna menjaga kestabilan ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil sejalan dengan pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan. Sehingga kita dapat mengkaji dampak dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut dalam konteks kajian ekonomi politik. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari para informan dan data-
data dari pihak kecamatan, peneliti berusaha mengurai hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana berikut: a. Dampak positif Dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan Singaparna sebagai ibukota kabupaten Tasikmalaya terhadap ekonomi politik masyarakat Singaparna adalah semakin cepatnya pertumbuhan perekonomian di Singaparna seperti tumbuhnya beberapa mini market dan pusat perdagangan baru yang berdiri di sepanjang jalan Singaparna. Sehingga memicu proses perekonommian masyarakat Singaparna semakin menggeliat diatas persaingan yang semakin ketat. Selain itu harga tanah yang ada di sekitar perkantoran jauh meningkat drastis yang dulunya hanya sampai 2 atau 3 juta per meter, sekarang hampir mencapai 20 sampai 30 juta lebih permeter. Hal ini menunjukan bahwa semakin berharganya pertanahan di Singaparna yang menjadi jantung pergerakan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pada sisi pendidikan geliat pertumbuhan pendidikan pun semakin meningkat dengan berdirinya beberpa sekolah baru dan perguruan tinggi. Sehingga tingkat pendidikan masyarakat Singaparna semakin meningkat dan angkat kemiskinan pun semakin ditekan dikarenakan banyak lahan pekerjaan baru yang bias dimanfaatkan oleh para generasi yang ada di Singaparna. b. Dampak negatife Selain dampak positif yang dihasilkan darii kebijakan tersebut, dampak negatifnya pun menjadi kajian yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa ditetapkannya Singaparna menjadi ibukota kabupaten Tasikmalaya secara otomatis mengikis lahan produktif warga yang sementara menjadi mata pencahariannya dan sampai saat penelitian dilakukan belum adanya data yang akurat mengenai jumlah atau hasil sensus para petani atau buruh tani yang lahannya tergusur dijadikan perkantoran atau bangunan yang lainnya telah beralih pada pekerjaan apa dan dimana. Hal ini yang menjadi bagian yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Selain itu sudah sekian tahun berjalannya pemindahan perkantoran menyebabkan arus pendatang meningkat seiring dengan kebutuhan mendekati dimana mereka bekerja.Hal itu menyebabkan semakin padatnya penduduk di kecamatan Singaparna dan secara tidak langsung kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat. Dalam mengkaji faktor yang menyebabkan kecamatan Singaparna dipilih menjadi Ibukota kabupaten Tasikmalaya sejalan dengan peraturan pemerintah tentang konsepsi pemekaran suatu daerah dan pembentukan daerah baru yang Secara yuridis, konsep pemekaran daerah tertulis dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan di ganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Yang mana pengaturan mengenai hal tersebut lebih terperinci menjelaskan mengenai persyaratan pembentukan daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikanya otonomi daerah. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan mengenai beberapa potensi Singaparna yang ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Tasikmalaya, penulis dapat jelaskan sebagai berikut: a. Potensi geografis adalah suatu daya, tenaga yang diharapkan atau kekuatan yang pada suatu objek potensi geografis yang mendukung kecamatan Singaparna adalah potensi yang ada di wilayah tersebut yang bisa dikembangkan, dalam hal ini potensi fisik maupun potensi sosial. Berdasarkan data yang didapatkan dari kntor kecamatan Singaparna, maka potensi geografis yang dimilki kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut: Kecamatan Singaparna berada pada 108° - 109° dan 60° - 70° BT dengan ketinggian 443.m di atas permukaan laut dan curah hujan rata-rata 1310 mm/tahun. Luas wilayah Kecamatan Singaparna = 2.178,837 Ha, terbagi menjadi 10 wilayah Pemerintahan dengan tataguna tanah Darat : 1.140,349 Ha dan sawah 1.038,245 Ha. b. Potensi Fisik adalah kekuatan fisik yang mendukung kecamatan Singaparna sebagai ibbukota kabupaten Tasikmalaya, yang menjadi bahan kajiannya adalah letak dan penggunaan tanah. Berdasarkan letaknya, batas wilayah Singaparna terletak di: : Kecamatan Leuwisari dan Utara Kecamatan Padakembang : KecamatanSukarame dan Selatan Kecamatan Mangunreja
Barat
: KecamatanCigalontang : KecamatanMangkubumi
Timur KotaTasikmalaya
Disamping dilihat dari batas wilayah nya, Singaparna juga dilihat dari penggunaan lahannya yang strategis unttuk dijadikan pusat perkantoran atau pusat pemerintahan kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan singaparna sebagai berikut: Pemukiman
: 505,652 Ha
Ladang
: 234,245 Ha
Sawah
: 1.038,188 Ha
Kolam
: 184.671 Ha
Lapang
: 17,450 Ha
T. N.
: 27,397 Ha
Jalan
: 26,277 Ha
Lain-lain
: 144,957 Ha.
c. Potensi sosial yaitu keadaan social yang mendukung kecamatan Singaparna sebagai ibukota kabupaten Tasikmalaya yang menjadi bahan kajiannya adalah jumlah penduduk, pertumbuhan, komposisi penduduk serta tingkat pendidikan. Setelahnya dilakukan penelitian baik secara wawancara maupun berdasarkan data terlis dari pihak pemerintah, maka dapat penulis sebutkan sebagai berikut: Jumlah Penduduk Kecamatan Singaparna sampai dengan bulan Mei 2002 mencapai 56.445 jiwa terdiri dari Laki-laki : 27.856 jiwa, Perempuan : 28.592 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga : 13.145 KK. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan SD / MI
: 10.967
SLTP / MTS
: 4.929
SLTA / MA
: 3.554
PERG.TINGGI
: 996
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Petani
: 5.5478 orang
Pedagang
: 4.206 orang
PNS/TNI/POLRI
: 2.473 orang
Pensiunan
: 283 orang
Jasa
: 10.016 orang
Lain-lain
: 8.404 orang
d. Fasilitas sosial ekonomi adalah sarana umum yang dapat digunakan masyarakat luas dalam rangka memenuhi keperluan masyarakat. Fasilitas yang dikaji adalah fafsilitas pendidikan, kesehatan, transporrtasi, dan perdagangan. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Singaparna mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi berdasarkan data kecamatan Singaparna diantaranya sebagai berikut: No
Kecamatan
TK
SD
SLTP
SMU
SMK
PT
1.
Singaparna
18
34
6
6
5
4
Fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan singaparna No
Kecamatan
Puskesmas Non Perawatan
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Pembantu
Puskesmas keliling
Posyandu
Singaparna
1
1
2
4
82
1.
Sumber : dinas kesehatan kabupaten Tasikmalaya
Mengenai sarana transportasi dan perdagangan, pemerintah kecamatan memberikan keterangan bahwa kecamatan Singaparna merupakan daerah yang cukup strategis karena ditunjang denga jalan yang mudah di akses dan banyak jalan-jalan alternattif yang bisa dilalui atau bahkan dibuat menjadi jalan besar dengan melakukan perluasan ruas jalan sehingga mempermudan transportasi bagi para aparatur pemerintahan dan masyarakat secara umum.Singaparna juga ditunjang dengan pusat perdagangan yang terpusat di pasar tradisional Singaparna sehingga perekonomian masyarakat Singaparna cukup stabil dan dinamis.Hal ini ditunjukan dengan angka mata pencaharian ke dua setelah petani, masyarakat Singaparna memilih bermata pencaharian sebagai pedang di pasar tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada masyarakat Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam mengkaji dampak dari kebijakan pemerintah mengenai penetapan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, penulis menggunakan konsepsi yang dikemukakan oleh Didik J Rahbini mengenai pertumbuhan ekonomi yang lebih melihat keseimbangan dari ekonomi positif dan ekonomi normatif dalam menganalisis dimensi sistem dan kelembagaan ekonomi. a. Dampak Positif Dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan Singaparna sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya terhadap ekonomi politik masyarakat Singaparna adalah semakin cepatnya pertumbuhan pusat perekonomian di Singaparna seperti tumbuhnya beberapa mini market dan pusat perdagangan baru yang berdiri di sepanjang jalan Singaparna. Sehingga memicu proses perekonommian masyarakat Singaparna semakin menggeliat diatas persaingan yang semakin ketat. Pada sisi pendidikan geliat pertumbuhan pendidikan pun semakin meningkat dengan berdirinya beberpa sekolah baru dan perguruan tinggi.Sehingga tingkat pendidikan masyarakat Singaparna semakin meningkat dan angkat kemiskinan pun semakin ditekan dikarenakan banyak lahan pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan oleh para generasi yang ada di Singaparna. b. Dampak Negatif Berdasarkan informasi yang didapat bahwa ditetapkannya Singaparna menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya secara otomatis mengikis lahan produktif warga yang sementara menjadi mata pencahariannya dan sampai saat penelitian dilakukan belum adanya data yang akurat mengenai jumlah atau hasil sensus para petani atau buruh tani yang lahannya tergusur dijadikan perkantoran atau bangunan yang lainnya telah beralih pada pekerjaan yang tidak menentu. Selain itu sudah sekian tahun berjalannya pemindahan perkantoran menyebabkan arus pendatang meningkat seiring dengan kebutuhan mendekati dimana mereka bekerja.Hal itu menyebabkan semakin padatnya penduduk di Kecamatan Singaparna dan secara tidak langsung kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat. c. Faktor yang menjadi penguat Singaparna ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya
Dalam mengkaji faktor yang menyebabkan Kecamatan Singaparna dipilih menjadi Ibukota Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan dari beberapa potensi yang penulis jelaskan sebagai berikut: 1. Potensi Geografis 2. Potensi Fisik 3. Potensi Sosial 4. Fasilitas Sosial Ekonomi
DAFTAR PUSTAKA Buku: Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Badai Pustaka. Didik
J.R. prof.Dr. 2000. Analisis Indonesia.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
kritis
Ekonomi
Politik
A Caporaso dan David P Levine. 2008. Teori-Teori Politik.Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Moch. Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ekonomi
James
Moleong, Lexy, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhajir, Noeng. 2000. MetodologiPenelitianKualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Ruslan, Rosady. 2004. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Yustika, E.A.,Ph.D.(2009) Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Buku kumpulan artikel: LAN-BPKB, akuntabilitas dan good governance, Jakarta: LANRI, 2000 Soebiantoro, M, dkk. 2004. Pengantar Ilmu Politik.Unsoed. Dokumenresmi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang pemindahan ibukota kabupaten Tasikmalaya dari wilayah kota Tasikmalaya ke Singaparna. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia NO.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.2003. Bandung: Citra Umbara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Departemen Dalam Negeri.
Internet http://www.tasikmalayakab.go.id WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA ( 16 Juli 2012, 19:15) http://rijal-akay.blogspot.com/2011/10/pemekaran-daerah-melahirkan-masalah.html (11 Juni 2012, 16.30)
