DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Sitohang, dkk., Kajian Mediasi sebagai Kebijakan Hukum …

DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Sumadi Simatupang, Ridwan Rangkuti, Marlon Sihombing

Abstract: The devision of Hatonduhan District, Simalungun Regency, at the beginning had been done in responding to society aspiration to get better, faster and cheaper service. Then, the division of Hatonduhan Regency was purposed to accelerate society development that will be proven if there are government performance increasing, society service improvement, regional potency empowerment, and society participation spreading in their own territory. This research applied experimental method by using quantitative approach. Data and information criterion is a set of data taken from circumstances before the district division has been done. While the datas that reveal the effect of the division are datas and facts experienced by society about district Hatonduhan Division, Simalungun Regency. Research instruments, beside a set of questioners, were 98 interview respondents and some direct field observations also has been done. The result of this research is to find the effects of the district division as such increasing acceleration of society development proven by increasing government performance in more effective and faster bureaucracy service, intensification of social service, increasing of the region potency empowerment as such growing of agricultural/plantation production and spreading of society participation in local development that is done by the society in a traditional wisdom Habonaran do Bona (Truth is the very base of everything). Keywords: society development, government performance PENDAHULUAN Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah dengan memberikan kewenangan (autorite) yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pambagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu: demokrasi (democracy), peran serta masyarakat (community participation), memperhatikan keaneka ragaman (uniformnity) daerah, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber daya di daerah secara efisien dan efektif jelas telah membawa angin segar bagi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat di Indonesia saat ini. Namun disadari dengan perubahan paradigma tersebut membuat segala upaya pembangunan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tanggung

jawab daerah yang besar untuk diemban dan dilaksanakan. Seiring dengan hal tersebut dan menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan dilakukan di berbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan melalui pemekaran kecamatan dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara teoretis perluasan wewenang pemerintah di daerah tersebut diharapkan akan menciptakan local accountability dan local government responsiveness, yakni kemampuan pemerintahan daerah untuk merespon hak-hak komunitasnya (Fauzi, 2001), dengan demikian lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh akan dapat membuat suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan

Sumadi Simatupang adalah Staf Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Ridwan Rangkuti dan Marlon Sihombing adalah Dosen MPS SPs USU

42

Jurnal Studi Pembangunan, April 2006, Volume 1, Nomor 2

efisien. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat dan menumbuhkan semangat demokratisasi di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat ”given” dan ”uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintahan pusat namun justru pemerintah daerah yang mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. Jadi inti sari penyelenggaraan otonomi daerah sebetulnya adalah dalam rangka mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat bawah dengan memperhatikan budaya dan lingkungan sehingga mempunyai rasa keadilan kepada masyarakatnya. Sehingga dengan demikian dalam pembangunan masyarakat aspirasi akan tersalurkan dan mampu menerima berbagai masukan dalam proses pembangunan. Karena sebagaimana disebutkan Allen (Sarundajang, 1997:30) bahwa peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat memungkinkan pimpinan daerah memperoleh lebih banyak pemahaman spesifik mengenai kebutuhan daerah, di samping fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumber daya, pengalokasian prioritas dan partisipasi masyarakat. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang pada awalnya merupakan kabupaten pilot proyek daerah percontohan otonomi daerah di Indonesia, dapat dikatakan kabupaten ini telah berpengalaman tentang implementasi penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi langkahlangkah dalam menyahuti semangat otonomi daerah dan mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan maka pada tahun 2002 diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang penataan kecamatan, yaitu dengan pembentukan sembilan kecamatan baru, antara lain: Kecamatan Gunung Malela, Gunung Maligas, Bandar Masilan, Bandar Huluan, Jawa Maraja, Hatonduhan, Pematang Sidamanik, Panombean Panei dan Haranggaol Horisan. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah secara umum adalah bagaimana dampak pemekaran kecamatan terhadap percepatan pembangunan masyarakat di Kecamatan

Hatonduhan Kabupaten Simalungun? Secara lebih khusus, yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pemekaran kecamatan terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pemberdayaan potensi wilayah dan terhadap peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. METODE Penelitian ini menggunakan metode eksperimental pendekatan kuantitatif dengan yang menjadi tolak ukur data dan informasi adalah data keadaan sebelum dilakukan pemekaran kecamatan, sedangkan data yang menunjukkan dampak dari pemekaran adalah data dan fakta-fakta yang dialami masyarakat sehubugan dengan pemekaran kecamatan di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang berdomisil di Kecamatan Hatonduhan yang terdiri dari 4.744 Kepala Keluarga yang tersebar di delapan Nagori (Desa). Cara penentuan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Untuk mengetahui dampak pemekaran kecamatan terhadap pembangunan masyarakat, maka datadata kualitatif dan informasi yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, pengamatan di lapangan dan hasil kuesioner akan dianalisa secara kualitatif, kemudian data kuantitatif akan dianalisa dengan statistik non parametrik Chi Square (Chi Kuadrat) yang dilengkapi grafik. PEMBAHASAN Pemekaran Kecamatan adalah pembentukan kecamatan baru dengan cara mengembangkannya dari kecamatan yang telah ada. Pemekaran Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Hatonduhan bertujuan untuk percepatan pembangunan masyarakat. Pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan, yang isinya antara lain berpenduduk > 7.500 jiwa; memiliki luas wilayah > 10 km2; dan memiliki desa/kelurahan > 4 kelurahan.

43

Simatupang, dkk., Dampak Pemekaran Kecamatan…

Pembangunan secara global disebutkan sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Hal senada juga diutarakan oleh Conyers (Moeljarto, 1987:31) yang menyatakan salah satu ciri utama kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang adalah komitmen mereka terhadap pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui perencanaan nasional yang meliputi pengambilan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan tentang bagaimana sebaiknya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yaitu tujuan pembangunan nasional pada suatu waktu dimasa depan. Dengan dimekarkannya kecamatan ini diharapkan akan membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan dan maksud pemekaran ini antara lain untuk: 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan/aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan di kecamatan melalui pendekatan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat. 2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan administrasi, kegiatan penyuluhan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan perasaan aman bagi masyarakat. 3. Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, di mana potensi wilayah adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan. 4. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat luas dalam kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur kecamatan, pembangunan sarana jalan, sarana ibadah, sosial, budaya dan perekonomian kecamatan.

44

Pemekaran secara umum akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan pembangunan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi yang ada dalam kecamatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kemudian diikuti dengan penempatan aparatur di kecamatan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di kecamatan dalam berbagai urusan pembangunan kemasyarakatan. Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Percepatan Pembangunan Masyarakat Administrasi Pemerintahan Pelayanan administrasi oleh aparatur pemerintahan di Kecamatan Hatonduhan terhadap penduduk yang memerlukannya terjadi perubahan yang sangat mendasar, hal ini diakibatkan tersedianya aparatur pegawai kecamatan yang melayani masyarakat dengan jumlah yang lebih kecil, serta semakin terfokusnya pelayanan administrasi pada wilayah Kecamatan Hatonduhan. Kelancaran pelayanan administrasi khususnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk kepada masyarakat terungkap dari hasil kuesioner yang dikumpulkan dari masyarakat yang menjadi sampel penelitian ini. Dari penelitian diperoleh bahwa pelayanan administrasi khususnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masyarakat sudah semakin lancar. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran terjadi percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga menunjukkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dari tingkat kecamatan hingga tingkat nagori. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur juga semakin berkembang di Kecamatan Hatonduhan, pembangunan infrastruktur yang dibangun banyak melibatkan masyarakat dalam pembangunannya terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai tukang dan buruh bangunan, sehingga secara langsung pembangunan infrastruktur tersebut memberikan dampak positif yaitu berupa penyerapan tenaga kerja. Pembangunan yang telah dilaksanakan setelah dilakukannya pemekaran kecamatan


sangat membantu masyarakat, di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan masyarakat, sarana jalan lalu lintas, irigasi teknis. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Hatonduhan berupa 1 unit Sekolah Menengah Pertama, pembangunan kantor, pembangunan sarana jalan raya sepanjang 12 km, pembangunan irigasi teknis, dan lain sebagainya. Pemekaran Kecamatan Hatonduhan sangat membantu kelancaran dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat, hal ini ditandai dengan berdirinya pajak tradisional “Titi Beton”. Perkembangan lainnya sebagai dampak pemekaran Kecamatan Hatonduhan adalah dengan dibukanya jalur transportasi secara langsung dari Kota Medan sampai Kota Mandoge Kabupaten Asahan yang melalui ibu kota Kecamatan Hatonduhan. Ketersediaan ruang pertemuan/balai desa juga mengalami peningkatan, yaitu setiap nagori memiliki minimal satu ruang pertemuan/balai desa. Hal ini disebabkan setelah pemekaran banyaknya volume pertemuan yang terfokus pada penyuluhan perkebunan, pendidikan dan kesehatan, sehingga lokasi pertemuan di samping kantor nagori juga dibangun di tengah-tengah pemukiman padat lainnya. Pendidikan Pendidikan masyarakat di Kecamatan Hatonduhan telah dibenahi yaitu dengan pendirian gedung Sekolah Menengah Pertama. Penyuluhan pendidikan juga dilakukan. Sebelum dilakukan pemekaran kecamatan, responden umumnya mengatakan tidak pernah dilakukan penyuluhan, keadaan ini disebabkan penyuluhan pendidikan yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan pengajaran bekerja sama dengan kecamatan dan Nagori selalu dilaksanakan di ibu kota Kecamatan Tanah Jawa, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kecamatan tidak mengetahui pelaksanaan penyuluhan pendidikan tersebut serta sangat kekurangan tentang informasi perkembangan pendidikan di daerahnya. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan di Kecamatan Hatonduhan telah berkembang dengan pesat, hal ini ditandai adanya pembangunan Puskesmas yang akan melayani seluruh masyarakat, di

samping pelayanan kesehatan, Puskesmas juga berperan penting dalam penyuluhan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan sosialisasi pentingnya taman obat keluarga (toga) bagi kaum ibu. Petugas medis Puskesmas juga aktif mengadakan Posyandu bagi kaum balita di setiap Nagori. Kegiatan pembagian makanan tambahan dan vitamin A juga dilakukan sejak sebelum pemekaran dengan volume yang tidak tentu, keadaan ini menjadi sangat berbeda dengan pemekaran Kecamatan Hatonduhan. Namun setelah pemekaran responden dominan mengatakan bahwa pembagian vitamin A atau makanan tambahan dilakukan satu kali dalam tiga bulan, hal ini disebabkan semakin intensnya peningkatan kesehatan masyarakat yang selalu didengungkan aparat puskesmas dan pihak kecamatan. Frekuensi kehadiran tenaga medis dokter juga mengalami peningkatan kalau sebelum pemekaran dokter sangat sulit untuk dijumpai berada pada puskesmas pembantu, namun setelah pemekaran puskesmas tetap dilayani tenaga dokter yang dibantu oleh juru rawat lainnya. Pertanian Hasil pertanian masyarakat yang umumnya bertani tanaman padi mengalami perubahan setelah dilakukan pemekaran. Hasil pertanian padi sawah dan padi ladang menurut responden pada umumnya mengalami peningkatan, hasil panenan padi sebelum pemekaran pada umumnya adalah 4-5 ton/ha, namun setelah dilakukan pemekaran hasil panenan meningkat menjadi rata-rata 6-7 ton/ha, keadaan ini akibat semakin lancarnya persediaan pupuk dengan kualitas yang lebih terjamin. Peningkatan hasil panen padi juga diakibatkan semakin lancarnya masyarakat memperoleh Kredit Usaha Tani (KUT) yang dikelola anggota koperasi yang diprakarsai oleh aparat kecamatan, serta semakin tersedianya peralatan pertanian seperti traktor, traktor tangan, pembasmi hama, serta besarnya penyuluhan pertanian yang dilakukan dinas pertanian dengan bekerja sama dengan aparat kecamatan. Di samping itu hasil pertanian dari desa-desa telah dapat dipasarkan di pasar tradisional Titi Beton dan sebagian di bawah keluar daerah kecamatan seperti ke Kecamatan Tanah Jawa dan Kota Pematang Siantar. Kenaikan produksi padi juga terlihat dari hasil panen padi per hektar di

45


Kecamatan Hatonduhan yang secara umum di atas panen padi rata-rata Kabupaten Simalungun yang besarnya 4,937 ton/ha. Peran aparatur kecamatan semakin dirasakan masyarakat dalam kegiatan memfasilitasi penyediaan bibit kelapa sawit unggul, bibit sawit unggul terpenuhi dengan kerja sama kantor kecamatan dengan perkebunan negara (PTPN), serta semakin giatnya penyuluhan tentang cara-cara bertanam kelapa sawit, peningkatan hasil produksi kelapa sawit, juga dengan berkembangnya sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang ada di Kecamatan Hatonduhan. Sosial Budaya Perkembangan sosial budaya juga semakin meningkat dengan dilaksanakannya pesta-pesta adat serta kerja adat yang digalakkan setelah pemekaran kecamatan. Kerja adat dan pengaturan kehidupan sehari-hari dilakoni dengan motto “Habonaran do Bona” (kebenaran adalah pangkal segalanya), sehingga konflik antar masyarakat semakin dapat diperkecil. Perikehidupan masyarakat di Kecamatan Hatonduhan tertata sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan leluhurnya, sehingga setiap pertikaian/perselisihan paham diupayakan akan dimusyawarahkan/diselesaikan para penatua lembaga adat, dan jika tidak terpecahkan selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib. Kegiatan gotong royong pada umumnya dilakukan dengan koordinir kantor kecamatan melalui kepala nagori dengan bekerjasama dengan lembaga adat, kegiatan gotong royong akan lebih mudah terlaksana. Perikehidupan masyarakat di Kecamatan Hatonduhan tertata sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan leluhurnya, sehingga setiap pertikaian/perselisihan paham diupayakan akan dimusyawarahkan/ diselesaikan para penatua lembaga adat, dan jika tidak terpecahkan selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib. Kegiatan gotong royong pada umumnya dilakukan dengan koordinir kantor kecamatan melalui kepala nagori dengan bekerjasama dengan lembaga adat, kegiatan gotong royong akan lebih mudah terlaksana. Dampak lainnya yang ditimbulkan pemekaran Kecamatan Hatonduhan adalah berubahnya harga-harga bahan pokok masyarakat dan kebutuhan peralatan dan pupuk untuk

46

pertanian dan perkebunan yang dikelola masyarakat. Harga-harga bahan/peralatan pertanian mengalami perubahan di Kecamatan Hatonduhan, perbedaan harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan harga barang secara keseluruhan namun ada juga berbeda harga karena pengaruh transportasi, dan besarnya volume penggunaan. Harga-harga kebutuhan sembilan bahan pokok mengalami penurunan setelah pemekaran Kecamatan Hatonduhan, hal ini disebabkan semakin lancarnya distribusi bahan keperluan masyarakat yang memasuki pasar tradisional kecamatan. Dengan melihat penurunan harga-harga barang kebutuhan maka dampak pemekaran kecamatan telah dirasakan masyarakat secara langsung. Pemekaran Kecamatan Hatonduhan banyak memberikan dampak terhadap pola kehidupan yang memberikan andil besar terhadap percepatan pembangunan masyarakat seperti peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan potensi wilayah, peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Hatonduhan. Untuk melihat bagaimana keterkaitan antara pemekaran Kecamatan Hatonduhan dengan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akan dianalisis dengan uji chi kuadrat yang hasilnya menunjukkan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan sebagai dampak dari pemekaran Kecamatan Hatonduhan, dengan kata lain ada dampak pemekaran kecamatan terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil analisis ini selaras dengan temuan di lapangan di mana semakin membaiknya sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu semakin membaiknya administrasi pemerintahan, pembagian kerja yang sesuai dengan bidang aparatur kecamatan, meningkatnya hubungan antar aparatur pemerintahan, hubungan aparatur pemerintah dengan masyarakat, terjalinnya hubungan yang baik dengan kalangan perusahaan perkebunan, terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan pertanian, kesehatan, pendidikan serta terbentuknya koperasi masyarakat. Kemudian dalam hal peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ini adalah semakin intensifnya pembinaan dan koordinasi oleh pihak kecamatan dengan para Pangulu (kepala desa) dalam hal pelaksanaan segala


tugas-tugas pemerintahan. Para pangulu sudah semakin dekat aksesnya ke pemerintah kecamatan dan memberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan di kecamatan karena jarak atau rentang kendali yang tidak lagi jauh. Hal ini senada dengan pendapat Camat Hatonduhan yang mengatakan bahwa para pangulu di Kecamatan Hatonduhan adalah selalu aktif dalam menyahuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap rapat-rapat koordinasi pemerintahan secara berkala di kantor kecamatan setiap bulannya maupun rapat pertemuan yang bersifat insidentil yang membahas berbagai permasalahan pemerintahan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan hasil perhitungan statistik chi kuadrat terhadap bagaimana keterkaitan antara pemekaran kecamatan Hatonduhan dengan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai dampak dari pemekaran kecamatan Hatonduhan., dengan kata lain ada dampak pemekaran kecamatan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hasil perhitungan tersebut selaras dengan pelayanan yang diterima masyarakat dari aparatur pemerintah, seperti untuk pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, setelah pemekaran sangat dimungkinkan untuk membuat kartu tanda penduduk hanya dalam sehari, demikian halnya untuk pembuatan surat-surat keterangan lahir, surat keterangan mandah, surat keterangan domisili masyarakat dilayani dengan lebih baik, serta semakin meningkatnya pelayanan terhadap penyuluhan-penyuluhan tentang pertanian, perkebunan, pendidikan dan kesehatan yang umumnya diprakarsai aparatur kecamatan bekerja sama dengan dinas terkait. Hasil perhitungan statistik chi kuadrat menunjukkan adanya peningkatan potensi wilayah sebagai dampak dari pemekaran Kecamatan Hatonduhan. Keadaan ini sesuai dengan perkembangan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, hasil panenan kelapa sawit meningkat tajam yang dipengaruhi oleh besarnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pupuk, bibit, permodalan untuk mengolah perkebunannya, serta diadakannya penyuluhan pertanian dan perkebunan. Ketersediaan pupuk dan menurunnya harga pupuk sangat memacu masyarakat untuk lebih giat mengolah pertanian/perkebunannya. Di samping itu dengan bantuan program pemerintah,

masyarakat dapat berkebun dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yaitu perkebunan yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan yang berada disekitar Kecamatan Hatonduhan dan Kecamatan Tanah Jawa. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa ada peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sebagai dampak dari pemekaran Kecamatan Hantodohan. Keadaan ini sesuai dengan keadaan di lapangan dilibatkannya masyarakat Kecamatan Hatonduhan dalam membangun infrastruktur kelengkapan kecamatan baik berupa pemikiran maupun perekrutan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut, serta semakin giatnya kegiatan gotong royong untuk membangun dan memperbaiki irigasi semi tehnis, pengerasan jalan desa, maupun pembangunan rumah ibadah yang dikoordinir oleh pihak kecamatan. Temuan di lapangan juga dilaksanakannya kegiatan Proyek Pembicaraan Kecamatan Terpadu (P2KT) dalam hal pembangunan sarana yang diperlukan tersebut dengan dana dari pihak kecamatan berupa pembelian bahan-bahan materiil sedangkan gotong-royong dan partisipasi masyarakat merupakan wujud tenaga yang didayagunakan dan diorganisir oleh pihak nagori bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk mengerjakannya sehingga dengan demikian masyarakat telah terlibat aktif dalam usahausaha pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan juga terlihat dari dibentuknya koperasi masyarakat dalam perkebunan inti rakyat yang menjadikan perkebunan-perkebunan besar menjadi bapak angkat dari usaha perkebunan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan juga terlihat dari dibentuknya koperasi masyarakat dalam perkebunan inti rakyat yang menjadikan perkebunan-perkebunan besar menjadi bapak angkat dari usaha perkebunan masyarakat. Bentuk pembangunan yang seperti ini adalah banyak membantu masyarakat dan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljarto (1987) bahwa pembangunan sosial menginterpretasikan adanya usaha terencana untuk membangun dan memberikan fasilitas sosial kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya dan pembangunan masyarakat yang demikian meningkatkan kemampuan dan potensialitas

47


anggota masyarakat dan memobilisasikan antusiasme mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat yang menyangkut dirinya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan maka dengan membandingkan keadaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran kecamatan di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Kemudian dengan hasil analisa statistik yang telah dilakukan terhadap jawaban responden, diperoleh suatu pandangan bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut telah menggambarkan keberhasilan birokrasi yang dibentuk, di mana kemampuan birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat telah terlaksana sesuai dengan tuntutan birokrasi rasional. Dengan demikian hal tersebut telah menggambarkan keberhasilan birokrasi yang dibentuk, di mana kemampuan birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat telah terlaksana sesuai dengan tuntutan birokrasi rasional seperti yang dikemukakan oleh Hegel dalam Moeljarto (1987), bahwa fungsi birokrasi adalah birokrasi yang harus mampu sebagai penghubung dalam menjembatani antara negara dan civil society. Birokrasi seharusnya mampu dalam menjembatani berbagai pemenuhan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakatnya agar masyarakat mengalami perbaikan dalam kehidupan untuk mencapai kemakmuran. Hal lain yang dijumpai adalah bahwa pengaruh birokrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adalah tidak dapat dihindari oleh masyarakat baik dalam hal penyediaan dan jaminan akan layanan maupun penyediaan akan sumber daya. Masyarakat membutuhkan pemerintah dalam kehidupannya kaena tanpa pemerintah jaminan akan layanan, sumber daya tersebut tidak dapat dijamin, jika pengawasan pemerintah tidak ada maka ketidakteraturan akan terjadi dalam masyarakat. Mencermati apa yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Hatonduhan yang telah diuraikan dan kaitannya dengan perubahan kehidupan yang telah terjadi setelah pemekaran kecamatan memberikan gambaran bahwa konsep birokrasi yang rasional sangatlah dibutuhkan masyarakat, di mana birokrasi harus mampu memenuhi tuntutan organisasi pembangunan

48

dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara optimal dalam setiap aspek. Otonomi yang luas dan bertanggung jawab yang diberikan kepada Daerah dalam hal ini dengan penataan pemerintahan dan penguatan aparatur di tingkat bawah memberikan ciri khas tersendiri pada daerah tertentu untuk berkreasi sesuai dengan kondisi dan situasi daerah atau wilayahnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan masyarakat, hal ini terlihat dari penguatan lembaga kecamatan di Kabupaten Simalungun di mana lembaga kecamatan telah diberikan suatu kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan berbagai masalah-masalah pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan agar mampu secepat mungkin memberikan penanganan tanpa menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten. Pemekaran kecamatan yang telah mampu dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditunjukkan dalam jawaban responden dalam berbagai hal dan hasil analisa statistik, memberikan suatu arti yang menggambarkan bahwa unit pelaksana pembangunan masyarakat yakni pemerintah daerah itu dapat terjalin dengan baik jika rentang kendali pemerintah itu tidak terlalu jauh dari masyarakatnya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat direspons dengan baik dan segala program-program pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga masyarakat dapat dilaksanakan dan diawasi oleh aparat pemerintah serta pemecahan masalah terhadap hal-hal yang memerlukannya. Kemudian dalam proses peningkatan pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat dengan telah meningkatnya intensitas pelayanan yang dilaksanakan terlihat dari jawaban responden dan hasil analisa statistik, akan cepat dan tepatnya urusan yang diperlukan dan meningkatnya kehadiran aparatur dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan serta terkoordinirnya segala perencanaan-perencanaan pembangunan masyarakat yang bersinergi dalam memenuhi tuntutan-tuntutan sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut, membuat masyarakat memperoleh suatu keuntungan tersendiri. Masyarakat sudah terbantu akan layanan yang cepat tepat tersebut serta tidak


memakan waktu dan biaya yang banyak dan bahkan dapat dihemat untuk kepentingankepentingan lain. Hal ini berarti bahwa memang kehadiran pemerintah sebetulnya sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dan layanan yang cepat selalu didambakan masyarakat. Namun perlu disadari bahwa aparatur pemerintah di tingkat pusat dan pelaksana di daerah haruslah terfokus dan serius dalam menjalankan programprogram yang telah digariskan sehingga dapat menjamin layanan yang lebih prima. Menyikapi masalah pelayanan yang lebih prima oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sudahlah merupakan keharusan karena fungsi pemerintah itu sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono (2003) telah berobah dari promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Dengan demikian pandangan secara teoretis mengenai hal ini adalah konsep dalam rangka proses pembangunan masyarakat itu seperti dikemukakan Supriatna (2000) haruslah melekat dan harus dimiliki setiap aparatur pelaksana pemerintahan agar dapat memberikan suatu pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dewasa ini, yaitu: 1. Memiliki tanggung jawab selaku abdi negara dan abdi masyarakat 2. Responsif terhadap masalah masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan masyarakat dalam arti luas. 3. Komitmen yang besar terhadap nilai standar moralitas dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya temuan di lapangan mengenai peningkatan berbagai potensi wilayah yang dipengaruhi oleh semakin terjaminnya pengawasan aparatur dalam menjamin mutu dan ketersediaan bahan-bahan dan berbagai aktivitas penyuluhan dalam peningkatan sumber daya alam serta terjaminnya akan pemasaran hasilhasil dan potensi wilayah memberikan arti yang sangat signifikan dalam membantu kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat telah menemukan sesuatu hasil daripada proses pemekaran kecamatan yang telah dilakukan sehingga dengan demikian tujuan awal yang telah digariskan dalam rencana pemekaran yaitu dalam peningkatan potensi wilayah lambat laun dapat terwujud. Secara teoretis pembangunan masyarakat yang demikian yaitu dengan perbaikan status sosial masyarakat kearah yang lebih baik dan terjamin seperti yang

dikemukakan oleh Siagian (1983), Ndraha (1990) bahwa usaha pembangunan yang dilakukan pada prinsipnya adalah sebagai usaha dalam melakukan perubahan dari suatu keadaan yang tidak baik ke arah kondisi sosial masyarakat yang lebih baik dan menguntungkan. Dengan tercapainya suatu perubahan ke arah yang lebih baik maka akan terciptalah keadaan yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat tersebut sebagaimana yang diungkapkan Moeljarto bahwa pembangunan sosial atau masyarakat adalah adanya usaha terencana untuk membanguna dan memberikan berbagai fasilitas sosial sesuai dengan kebutuhan nasional yang mencakup program nutrisi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan kepentingan kehidupan sosial terutama dalam memberantas kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan masyarakat. Suatu kenyataan dari gambaran teoretis yang mengharapkan bahwa dengan desentralisasi yang telah diberikan kepada daerah akan mampu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan telah tergambarkan pula dalam pola kehidupan yang telah terjadi di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yaitu dengan usaha-usaha pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan kemasyarakatan dengan mengandalkan dan menggiatkan kearifan tradisional yang ada yaitu “Habonaron do bona” yang berlaku di masyarakat sehingga dengan demikian pemerintah terbantu dan tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan berbagai programprogram pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, bahkan masyarakat telah dengan sukarela mendukung berbagai program pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Sarundajang (2002) yang mengungkapkan bahwa dengan terakomodirnya aspirasi yang berkembang di daerah akan lebih mudah dalam pelaksanaan program-program pembangunan karena masyarakat tidak akan menolak lagi suatu program yang dilaksanakan pemerintah jika telah sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat serta kultur dan budaya setempat dengan demikian partisipasi masyarkat akan tercipta dengan sendirinya dengan baik. Keberhasilan dalam menggerakkan masyarakat ini untuk mendukung programprogram pembangunan dan memelihara berbagai fasilitas umum yang didirikan pemerintah dan swadaya masyarakat bukanlah suatu pekerjaan

49


yang sangat mudah, akan tetapi berbagai metode dan pendekatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kecamatan bekerjasama dengan aparat nagori dengan melakukan pendekatan melalui pertemuan-pertemuan di berbagai kesempatan baik rapat nagori, penyuluhanpenyuluhan telah mampu untuk menggugah masyarakat untuk mau berpartisipasi. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melihat data-data temuan lapangan, analisis dan diskusi serta pembahasan, maka melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemekaran Kecamatan Hatonduhan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan masyarakat di Kecamatan Hatonduhan. Percepatan pembangunan masyarakat seperti yang disimpulkan dalam penelitian ini mencakup empat aspek yaitu: 1. Pemekaran Kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan seperti semakin terfokusnya aparatur pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, serta terselenggaranya koordinasi yang baik antar aparatur pemerintah kecamatan. 2. Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan potensi wilayah seperti semakin meningkatnya produksi pertanian tanaman padi, kelapa sawit, berkembangnya pasar tradisionil. 4. Selanjutnya bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan seperti direkrutnya tenaga kerja masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di kecamatan, pembangunan sarana lainnya melalui implementasi proyekproyek P2KT dan semangat masyarakat

50

untuk lebih membangun daerahnya dengan menggiatkan kearifan tradisional yang dijunjung masyarakat yaitu Habonaron do Bona (Kebenaran adalah Pangkal Segalanya) di Kecamatan Hatonduhan. SARAN Sesuai dengan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka diajukan saran sebagai berikut: 1. Dengan melihat hasil analisis dari penelitian ini dari variabel yang mempengaruhi percepatan pembangunan masyarakat di Kecamatan Hatonduhan maka agar dapat memperoleh peningkatan percepatan pembangunan masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, peningkatanp potensi wilayah dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan harus terus diperhatikan dan ditingkatkan, dengan demikian keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang digariskan sebagai tujuan pemekaran kecamatan dapat terwujud. 2. Kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun penelitian ini dapat dipedomani dalam mengetahui tingkat keberhasilan pemekaran kecamatan sehingga dapat membenahi kembali hal-hal yang dibutuhkan masyarakat desa dalam pembangunan masyarakatnya terutama menyangkut seberapa jauh pemerintah kecamatan telah berhasil mengaktualisasikan kewenangan yang diberikan kepada Camat dapat berpengaruh kepada tugas-tugas dalam pembangunan masyarakat. Kepada peneliti selanjutnya disarankan masih perlu kiranya melakukan penelitian akan seberapa besar pengaruh dari pemekaran kecamatan ini dari segi ekonomi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di kecamatan tersebut


DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, N. WALHI, YAPPIKA, Hendro Sasongko, Zenwen Pador, Yunita T. Winarto, Faisal H, Fuad, Djuhendi Tadjudin, 2001, Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Moeljarto, 1987, Politik Pembangunan. Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Sarundajang, S.H. 1997, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sarundajang, S.H. 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jak Pustaka Sinar Harapan.

51

DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Recommend Documents