1
2
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Akbar Putra Siregar & Robert Tua Siregar Abstrak Upaya pencapaian sasaran pembangunan di dalam suatu daerah, mengharuskan penggalangan seluruh kemampuan dan potensi kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Salah satu potensi yang patut diperhitungkan dalam kegiatan pembangunan yang akan dicapai adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat dianggap menjadi kunci keberhasilan pembangunan sampai pada tingkat bawah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada hakekatnya pemerintah dapat memberi stimulant yang sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun dipimpin oleh seorang Bupati yang memiliki visi dan misi yang sangat baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Simalungun. Visi dan misi pembangunan di Kabupaten Simalungun lima tahun terakhir, yaitu pada tahun anggaran 2010-2015 yang dipimpin oleh bapak Bupati Simalaungun DR. JR Saragih SH. MM adalah terwujudnya masyarakat dan daerah Kabupaten Simalungun yang “MANTAB” yaitu Makmur Perekonomian, Adil, Nyaman, Taqwa, Aman dan Berbudaya.
kebutuhan pembangunan di wilayahnya dan mampu mengkoordinasikan permasalahan yang ada dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Hal ini dikarenakan analisis tersebut sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi dokumen perencanaan yang nantinya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simalungun kedepan.
1.1.
Latar Belakang Penelitian Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini dapat direalisasikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengupayakan peningkatan dan perbaikan di berbagai sektor untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Bupati juga menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan ini, sehingga tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan juga harus berperan aktif dalam melaksanakan analisis terhadap
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun? 2. Kendala apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 3
3.
perencanaan pembangunan daerah di kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun? Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah?
cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa hal pengendalian perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 2.2. Tinjauan Normatif Pasal 10 Ayat 3 UndangUndang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam perencanaan pembangunan.
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teoritis Arstein dalam Pamudji (1999:69) mengungkapkan bahwa “partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat (citizen participation is citizen power) dimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapat bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh”. Hal senada juga dikatakan Siagian (2000:4) bahwa “pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation building)”. Dari pernyataan tersebut, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pembangunan secara sederhana didefinisikan sebagai target kuantitatif pembangunan ekonomi yang dicapai dalam periode waktu tertentu. Namun dalam rangka yang lebih utuh, pembangunan digambarkan sebagai target-target yang mencakup semua aspek utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, perencanaan pembangunan juga berarti
2.3. Kerangka Pemikiran Pada penelitian ini partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditinjau dari beberapa dimensi antara lain partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi. Sebagaimana diurtaikan dalam tinjauan normatif tentang peran masyarakat dalam pelaksaaan musyawarah pembangunan diatas merupakan sudut pandang peneliti untuk menganalisi gambaran dari proses partisipasi masyarakat untuk aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
III. METODE PENELITIAN 1.1 Desain Penelitian Silalahi (2009:180) mengatakan bahwa “Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga 2
peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaanpertanyaannya”. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, jadi terarah kepada menggambarkan atau melukiskan keadaan atau fenomena yang ada pada obyek penelitian dalam kurun waktu tertentu dengan berdasarkan kenyataan yang tampak. 1.2 Lingkup Penelitian Sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan pada desain penelitian di atas yaitu deskriptif maka peneliti mempunyai lingkup penelitian yang didasarkan pada sudut pandang partisipasi masyarakat dimana musyawarah perencanaan pembangunan sebagai sarana untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas, peran serta masyarakat dan pemerintah secara bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. 3.3 Sumber Data Menurut Lonfland dan Lonfland (dalam Moleong 2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audi tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Selain sumber data tersebut, peneliti juga menggunakan sumber data lain
yaitu sumber tertulis (sumber dari arisp dan dokumen) dan sumber data statistik.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Partisipasi masyarakat yang dipandang baik akan berdampak baik pula terhadap pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, hal ini menyebabkan betapa pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Pengertian yang sejalan di sampaikan Taliziduhu Ndraha (1987:25), “partisipasi merupakan keterlibatan mental emosional atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong agar yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemauan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan bersama”. Selanjutnya Slamet (1993:93) menjelaskan “bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan disebut swadaya masyarakat”. Dapat diperinci: 1. Tenaga 2. Uang/ Materi Partisipasi mengandung unsur yang mendukung proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui beberapa gejala-gejala yang terjadi di Kecamatan Tanah Jawa, yaitu sebagai berikut:
3
harungguan tersebut dilaksanakan di balai desa, sehingga camat beserta aparat kecamatan, lurah serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna di masing-masing perdesaan yang disentuh selalu berupaya menghadiri rapat harungguan. Rapat tersebut dilaksanakan diseluruh desa yang ada di kecamatan tanah jawa sehingga dapat menyentuh masyarakatnya secara bergantian setiap bulannya sesuai pada tanggal rapat harungguan yang telah ditetapkan. Adapun kesulitan lain yang dihadapi Kecamatan Tanah Jawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat dalam mengikuti rapat atau pertemuan adalah menyangkut masalah disiplin, terutama disiplin waktu. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mendapatkan undangan pertemuan atau musyawarah tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan, bahkan kedatangan masyarakat diwaktu akhir pertemuan dalam acara musyawarah tersebut. Sehingga informasi yang berkaitan dengan masyarakat tidak sepenuhnya diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat dengan sebenarbenarnya. Camat Tanah Jawa selalu berupaya melakukan pendekatanpendekatan kepada bawahannya. yang dalam hal ini dilakukan Camat kepada Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna serta masyarakat lainnya. Pendekatan tersebut terlihat dari pelaksaan rapat, adapun data dari buku tamu dapat dilihat adanya peningkatan kehadiran warga antara tri wulan pertama dan rapat tri wulan kedua, yaitu sebagai berikut:
4.1.1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik tidak hanya diinginkan oleh pemerintah, melainkan keinginan dari masyarakat yang ada disuatu wilayah. Didalam pelaksanaan pembangunan, setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun rencana program dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat terlaksana dengan mengawali suatu program yang akan dilaksanakan melalui musyawarah tingkat kecamatan yang dipimpin langsung oleh Camat dengan melibatkan para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, karang taruna serta seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti musyawarah. Pernyataan tersebut diatas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidaklah dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat jika tidak dilandaskan musyawarah bersama pihak-pihak yang terkait, sehingga hasil dari musyawarah tersebut akan di angkat menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama pihak yang terkait pula. Musyawarah tersebut juga dapat menjadi tolak ukur dalam pencapaian hasil (output) pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat Kecamatan Tanah Jawa dalam tahap perencanaan pembanguan adalah sebagai berikut: 4.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Mengukuti Rapat atau Pertemuan Kecamatan Tanah Jawa melakukan rapat harungguan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 diawal bulan. Rapat 4
No.
Kehadiran Warga Dalam Rapat Tri Wulan Pertama Tahun 2015 Kegiatan Rata-rata kehadiran dalam bentuk persen (%)
1.
Rapat Mingguan (Rapat Harungguan)
60 %
2.
Rapat Gabungan (Rapat Bulanan)
70 %
Sumber: Buku Tamu Kecamatan Tanah Jawa Tri Wulan Pertama Tahun 2015
Kehadiran warga dalam rapat tri pertama 2015 di Kantor Camat Tanah Jawa di atas dilaksanakan diawali dengan mengadakan sosialisasi serta waktu yang ditentukan dan juga melihat dari hari liburnya para pedagang maka dapat dilihat sebagai berikut: 4.2. Kendala Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa Pelaksanaan perencanaan pembangunan derah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan telah diberikan kesempatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan atau Kabupaten. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan implementasi dari pelaksanaan kepemerintahan yang baik yang meminta dukungan dari masyarakat dan para stakeholder di setiap daerah. Hal ini yang belum diketahui seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku
kepentingan pembangunan terhadap rancangan pembangunan yang akan dilaksnakan. Perencanaan tidak mungkin menjadi sangat efektif, kalau manajer puncak dengan bawahannya tidak saling percaya, saling memberi masukan dan tidak membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat tersebut. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Camat Tanah Jawa, yaitu Bapak Basaia Samosir, SH pada tanggal 15 juni 2015 di Kantor Camat Tanah Jawa diketahui bahwa kendala partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa, antara lain: 4.2.1. Pola Pikir Masyarakat. Demikian diakui Camat Tanah Jawa, yaitu Bapak Basaia Samosir, SH di meja kerja beliau tanggal 15 juni 2015, bahwa “Pola pikir masyarakat kita tidak dapat diubah secara drastis ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan, karena hal ini membutuhkan kesabaran”. Pola pikir atau cara berpikir masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa merupakan salah satu penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan program pembangunan, sehingga pola pikir tersebut menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan terkait
dalam aspek pembangunan di tengahtengah masyarakat. Guna mempercepat pembangunan daerah yang dalam hal ini di Kecamatan Tanah Jawa ialah menetapkan dan memantapkan pola pikir menjadi tolak ukur yang utama terhadap kesuksesan pembangunan. Dengan mengubah pola pikir diharapkan masyarakat mampu mandiri dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
peraturan yang ada menyelesaikan permasalahan.
dalam
4.3. Upaya-Upaya Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa dalam Mengatasi Kendala Partisipasi Masyarakat di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3.1. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Aparatur Kecamatan Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pegawai agar program pembangunan di kecamatan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini Camat Tanah Jawa yang memiki gaya kepemimpinan yang demokratis selalu mengupayakan agar beban kerja pegawainya dapat sesuai serta keinginan-keinginan yang di ajukan pegawai dapat didengar dan diupayakan sesuai dengan yang diharakan oleh pegawai tersebut. Latar belakang pendidikan Aparat Kecamatan Tanah Jawa adalah lulusan SMU, Diploma III dan Strata I. Tingkat pendidikan aparatur yang baik tersebut merupakan dasar bagi aparat kecamatan dalam meningkatkan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja aparatur kecamatan. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja Aparatur Kecamatan yang baik juga dapat mendukung berbagai upaya program-program pembangunan serta dapat meringankan beban camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bidang pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa.
4.2.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Rendah Pemerataan pendidikan di seluruh Nusantara merupakan suatu jalan yang harus bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat, maka akan semakin terangsang masyarakat tersebut dalam mempelajari hal-hal baru. Segingga pada akhirnya masyarakat tersebut mampu menciptakan perubahan yang inovatif dan berpengaruh kepada pembangunan serta dapat merangsang etos kerja menjadi lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa menjadi kendala terhadap pencapaian program pembangunan. Hal ini dapat terlihat melalui penyuluhanpunyuluhan atau rapat-rapat pada bidang pertanian, kesehatan, agama, pendidikan yang dilaksanaan pada rapat harungguan di Nagori-Nagori yang dihadiri oleh camat dan perangkatnya kepada masyarakat memiliki dampak pada daya serap masyarakat yang masih belum baik. Artinya bahwa masyarakat sering sekali belum mengerti atas penyampaian dari kalangan pemerintah serta belum memahami secara baik atas 6
inisiatif dari para Ketua RT bukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan di tingkat RT.
4.3.2.
Sosialisasi (Pembinaan) Sosialisasi (pembinaan) merupakan salah satu upaya agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi mereka juga mampu menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis (dalam Tangkilisan, 2005:32), partisipasi masyarakat merupakan peristiwa psikologis yang mencakup keterlibatan mental dan emosional. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat mengamati, memilih, menafsirkan, memahami berbagai jenis informasi yang diterimanya untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri serta masyarakat mampu menentukan dan merumuskan prioritas program/proyek yang perlu dilaksanakan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki. Berdasarkan hasil temuan penelitian, seperti yang telah diuraikan terlihat bahwa pihak Pemerintah Kecamatan telah memberikan peluang bagi masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut dengan menyerahkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan kepada perwakilan masyarakat yaitu dengan menunjuk para ketua RT sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Tetapi dalam realisasinya usulan-usulan pembangunan yang dikumpulkan oleh para Ketua RT kebanyakan hanya
4.3.3. Sarana dan Prasarana yang Memadai Tersedianya sarana dan prasarana kecamatan yang memadai merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam berbagai pelaksanaan program atau kegiatan yang ada. Seperti yang ada di Kecamatan Tanah Jawa bahwa sarana dan prasarana dapat dinilai cukup lengkap karena kecamatan tersebut selalu mengadakan rapat gabungan setiap tanggal 17 bersama seluruh Kepala Desa dan Lurah. Kegaiatan yang dilaksanakan tentunya memerlukan tempat untuk memusyawarahkan suatu programprogram yang akan dilaksanakan, sehingga memerlukan dukungan melalui sarana dan prasarana yang juga mendukung. Aula kantor Kecamatan Tanah Jawa yang merupakan sarana yang sangat mendukung sebagai tempat berlangsungnya kegiatan seperti musyawarah dan acara pertemuan lainnya. Selanjutnya terkait dengan program pembangunan terdapat Pos Keamanan Keliling (POSKAMLING) pada setiap Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tanah Jawa yang bertujuan sebagai sarana berbagai kegiatan yang dalam hal ini menyangkut keamanan dan ketertiban lingkungan Kecamatan Tanah Jawa.
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 7
maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis kemukakan, yaitu: 1. Masyarakat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun cukup antusias dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanah Jawa, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat atau pertemuan, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan saran, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/materi. 2. Kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencaan pembangunan daerah Kecamatan Tanah Jawa adalah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa segala program pembangunan telah memiliki dana dari pemerintah dan program pembangunan tersebut merupakan proyek bagi pemerintah, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta pendapatan masyarakat yang rendah. 3. Upaya-Upaya pemerintah kecamatan Tanah Jawa mengatasi kendala partisipasi masyarakat Kecamatan Tanah Jawa adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja Aparatur Kecamatan harus lebih ditingkatkan, memberikan sosialisasi (pembinaan) kepada masyarakat Kecamatan Tanah Jawa, serta memenuhi sarana
dan prasarana dalam berbagai pelaksanaan program atau kegiatan yang ada di kecamatan Tanah Jawa. 5.2. Saran Adapun saran-saran penulis adalah : 1. Disarankan kepada Pemerintah Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk lebih memperhatikan setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat dan meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, terutama dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan adanya suasana kondusif dan partisipatif sebagaimana yang diharapkan. 2. Melakukan perbaikan dalam sistem musyawarah, hal ini dilakukan karena ketika musyawarah kebanyakan masyarkat berhalangan dengan alasan memiliki kesibukan, maka sebaiknya dilakukan penjadwalan ulang dimana akan dipilih waktu-waktu yang tidak memberatkan pihak manapun. 3. Meminimalisir pelaksanaan program pembangunan yang bekerjasama dengan CV, melainkan dengan pelaksanaan pembangunan secara swakelola sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena masyarakatlah yang akan terlibat langsung pada setiap tahapan proses pembangunan nantinya, khususnya pada perencanaan 8
Nasution, S. 2000. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara Nawawi, Hadari. 2000. Manajemen Strategik Organisasi Nonprofit Bidang Pemrintahan: Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pamudji, Bambang. 1999. Pengadaan perumahan Kota dengan Peran Serta MasyarakatBerpenghasilan Rendah. Bandung: Alumni Rusidi. 2002. Metodologi Penelitian. Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian, PPs. MAPD STPDN. Sastropoetro, Santoso, 1998. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional.Bandung: Alumni. Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Strateginya). Jakarta: PT. Bumi Aksara. Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rafika Adiatma. Sugiono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Supriatna, Tjahya. 1998. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Indra Prahasta. Suyitno, A, 1999. Perencanaan Wisata (Touring Planning). Yogyakarta: PT. Kanisius. Slamet, Y Sardjono, 1993, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta: University Press Winardi, 2000. Asas-asas Manajemen. Bandung: Alumni. Tjokomidjojo, Bintoror, 2001. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Yoeti, A, 1997. Perencanaan dan Pngembangan Pariwisata. Jakarta: Praditya Paramita.
pembangunan karena kedepan pelaksanaan dan pengawasan dapat langsusung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat lebih memiliki rasa memiliki dan memiliki rasa bertanggung jawab atas pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Amirin, M, Tatang. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad,
Azhar.2002. Pokok-Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktir Bagi Pimpinan dan Eksekutif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiharjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai Jakarta: Gramedia. Dwijowiyoto, Riant Nugroho. 2003. Reinvebting Pembangunan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora. Irawan, Prasetya. 2000. Logika Dan Prosedur Penelitian. Jakarta: STIA LAN Press. Mubyarto, 1997. Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat Menyongsong Abad XXI. Jakarta: Bunga Rampai Muluk, Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Malang: Bayumedia. Moleong, lexy. J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif). Bandung: Rosda.
9
