1
FORMULASI KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DI KOTA TASIKMALAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Ferry Apriady Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya ABSTRAK Penelitian dengan judul Formulasi Kebijakan Kenaikan Pajak Di Kota Tasikmalaya Dalam Perspektif Ekonomi Politik. Bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara pemerintah, pengusaha karaoke dan masyarakat, dalam formulasi kebijakan kenaikan pajak daerah untuk menekan keberadaan tempat karaoke di Kota Tasikmalaya. Pemasalahan yang diangkat adalah apakah kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 junto Perda Nomor 6 Tahun 2012, tentang kenaikan pajak daerah telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah, apakah ada “tarik ulur” kepentingan antara oknum pemerintah dengan oknum pengusaha karaoke didalamnya. Dikaitkan juga dengan kenaikan pajak tersebut apakah berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau pengusaha karaoke. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pemilihan informan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Sementara itu data digali melalui teknik wawancara mendalam, teknik observasi dan teknik studi pustaka. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik trianggulasi sumber. Data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dan teknik analisis interaktif. Berdasarkan data di lapangan, kebijakan kenaikan pajak karaoke sebesar 75% ditetapkan untuk menekan keberadaan tempat karaoke di Kota Tasikmalaya, namun dalam pelaksanaanya pemerintah tidak tegas dalam menjalankan kebijakan Perda No 4 Tahun 2011 junto Perda No 6 2012, pengusaha karaoke tidak membayar penuh pajak yang telah ditentukan, pengusaha karaoke terus mengajukan permohonan untuk revisi Perda mengenai kenaikan pajak karaoke, karena kekuatan politik lebih besar dan lebih mengutamakan akan adanya kepentingan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk menciptakan suasana bisnis yang sesuai dengan nilai budaya di Kota Tasikmalaya sehingga perkembangan ekonomi di Kota Tasikmalaya dapat didukung oleh semua pihak baik pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat Kota Tasikamalaya. Kata Kunci : Kebijakan Kenaikan Pajak Tasikmalaya – Kepentingan Pengusaha Pemerintah - Masyarakat
2
ABSTRACT Policy formulation study titled Tax Increase In Tasikmalaya In Political Economy Perspective. That aims to describe the relationship between the government, employers and the public karaoke, in the formulation of policy to increase taxes to suppress the existence of karaoke in the Tasikmalaya. Things are raised in this study is whether the policy of law No. 4 of 2011 junto Regulation No. 6 of 2012, concerning local tax increases have been determined in accordance with the rules applied by the government, is there a " game " between the interests of government officials by unscrupulous employers karaoke there in. Also associated with the tax increase if the implications for employers Revenue or karaoke The research was used a qualitative research. Informant selection techniques used purposive sampling technique. While the data is extracted through deep interview techniques, observation techniques and engineering literature. To ensure the validity of the data sources used triangulation techniques. The data obtained during the study were analyzed using analysis techniques interactive. Based on collected data in the field, be obtained policy karaoke tax hike of 75% is set to suppress the existence of a karaoke bar in the Tasikmalaya City, but the implementation is not firm in carrying out government policy By law No. 4 in 2011 junto regulation No. 6 of 2012, employers are not paying full taxes karaoke predetermined, karaoke employers continue to apply for revision of legislation on tax increases karaoke, because the power of political is a greater and more concerned with the cultural values of Tasikmalaya. Tasikmalaya economic development can be supported by all parties, the government, the owners of capital, and the civil society oikamalaya. Key Word : The policy of the tax increase Tasikmalaya – the interest of employers – Government – Society
I. PENDAHULUAN
melaksanakan otonominya, yaitu mampu
A. Latar Belakang Masalah
mengatur dan mengurus rumah tangganya
Penyelenggaran
pemerintahan,
sendiri, disamping penerimaan yang berasal
pelayanan masyarakat, dan pembangunan,
dari pemerintah pusat berupa subsidi atau
pemerintah suatu negara pada hakekatnya
bantuan.
mengemban fungsi utama yakni fungsi
Penelitian ini mengkaji mengenai
alokasi sumber ekonomi dalam bentuk
penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya,
barang dan jasa pelayanan masyarakat.
dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli
Pajak Daerah merupakan salah satu
Daerah (PAD) yang diharapkan dapat
sumber pendapatan daerah, yang diharapkan
menjadi penyangga dalam
membiayai
dapat membantu pembiayaan daerah untuk
kegiatan pembangunan daerahnya.
3
Salah satu pajak yang memiliki
menjadi 25%, serta parkir menjadi 30%.
potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan
Sementara, sektor pajak lainnya seperti
penerimaannya
restoran, hotel, reklame, Bea Perolehan Hak
adalah
pajak
karaoke,
namun keberadaan bisnis karaoke mendapat
atas
Tanah
pertentangan karena tempat karaoke di Kota
tarifnya tetap2.
Tasikmalaya telah keluar dari fungsinya
untuk
dan
Bangunan
lebih
jelas
(BPHTB),
mengenai
sebagai tempat hiburan karaoke keluarga
penerimaan pajak dari karaoke dapat dilihat
menjadi tempat kegiatan prostitusi dan
dari tabel berikut:
bisnis minuman keras, dua tempat karaoke
Tabel 2
di kompleks Plaza Asia yaitu Classic family
Realisasi Penerimaan Pajak Karaoke
karaoke dan Reyhans family karaoke adalah
Reyhans Tahun 2012
dua nama yang paling mencolok dalam PAJAK YANG
“kegiatan” ini dan dianggap telah melanggar
BULAN
DISANGGUPI (10%)
Perda Tata Nilai, Perda Nomor 12 Tahun
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR(75 %)
REALISASI PAJAK YANG SEHARUSNY A DIBAYAR PENGUSAHA
2009 mengenai Pembangunan Tata Nilai Januari
Rp. 4.094.000
Rp. 30.705.000
(Rp26.611.000)
Februari
Rp. 4.145.000
Rp. 31.087.500
(Rp26.942.500)
Pada bulan Agustus 2011, dibentuk
Maret
Rp. 3.476.500
Rp. 26.073.750
(Rp22.597.250)
panitia khusus DPRD Kota Tasikmalaya
April
Rp. 3.968.500
Rp. 29.763.750
(Rp25.795.250)
untuk membahas
keberadaan karaoke.
Mei
Rp. 4.236.500
Rp. 31.773.750
(Rp27.537.250)
Setelah pansut dibentuk munculah Peraturan
Juni
Rp. 4.601.000
Rp. 34.507.500
(Rp29.906.500)
Daerah No 4 Tahun 2011 tentang kenaikan
Juli
Rp. 4.446.000
Rp. 33.345.000
(Rp28.899.000)
pajak, Keempat sektor pajak tersebut di
Agustus
Rp. 2.529.500
Rp. 18.971.250
(Rp16.441.750)
September
Rp. 1.847.500
Rp. 13.856.250
(Rp12.008.750)
Rp. 104.291.708
(Rp90.386.147)
Rp. 37.027.500
(Rp32.090.500)
Kehidupan bagi Masyarakat Islam Kota Tasikmalaya1.
antaranya, pajak karaoke yang semula 20% naik menjadi 75% seperti tercantum dalam
Oktober
Pasal 21 ayat 3, kemudian Pajak Penerangan November
Rp.13.905.561 Rp. 4.937.000
Jalan (PPJ) menjadi rata 10% termasuk untuk kalangan sosial seperti masjid dan sebagainya, lalu pajak galian C dari 20% 1
Hasil wawancara dengan bapak Jenni Jayusman anggota DPRD Komisi III pada hari Senin 30 September 2013
2
Fajar Sidik “Tasikmalaya naikan 4 sektor Pajak Daerah”, diakses http://www.bisnisjabar.com/index.php/berita/kabar-ekonomitasikmalaya-naikkan-4-sektor-pajak-daerah26 Februari 2013.pkl.13.00
4
(Rp34.535.150)
Februari
Rp2,500,000
Rp18,750,000
(Rp16,250,000)
Rp.
(Rp.
Maret
Rp3,000,000
Rp22,500,000
(Rp19,500,000)
431,251,208
373,751,047)
April
Rp2,500,000
Rp18,750,000
(Rp16,250,000)
Mei
Rp2,500,000
Rp18,750,000
(Rp16,250,000)
Juni
Rp3,500,000
Rp26,250,000
(Rp22,750,000)
Tabel 3
Juli
Rp3,000,000
Rp22,500,000
(Rp19,500,000)
Realisasi Penerimaan Pajak Karaoke
Agustus
-
-
-
Classic Tahun 2012
September
Rp2,400,000
Rp18,000,000
(Rp15,600,000)
Oktober
Rp2,300,000
Rp17,250,000
(Rp14,950,000)
November
Rp2,900,050
Rp21,750,375
(Rp18,850,325)
A DIBAYAR
Desember
Rp29,500,100
Rp21,750,375
(Rp18,850,325)
PENGUSAHA
Jumlah
Rp29,500,100
Rp221,250,750
(Rp191,750,650)
Desember
Rp. 5.313.100
Jumlah
Rp. 57,500,161
Rp. 39.848.250
Sumber : Dispenda Kota Tasikmalaya Tahun 2012
PAJAK YANG BULAN
DISANGGUPI (10%)
Januari
PAJAK YANG HARUS
SEHARUSNY
DIBAYAR (75%)
Rp2,000,000
REALISASI PAJAK YANG
Rp15,000,000
(Rp13,000,000)
Dari tabel diatas penerapan pajak
Sumber : Dispenda Kota Tasikmalaya Tahun 2012
6/2012 sesuai dengan penerapannya di
75% tidak dilaksanakan pemerintah sesuai
lapangan
atau
ada
permainan
antara
dengan Perda yang sudah ditetapkan3,
pengusaha karaoke dengan pemerintah?
pengusaha hanya diwajibkan membayar pajak
10
%
dengan
disertakan
surat
B. Perumusan Masalah
pernyataan dari Dispenda kota Tasikmalaya.
Berdasarkan latar belakang masalah,
Kenaikan pajak sebesar 75% bagi bisnis
maka
karaoke di Kota Tasikmalaya merupakan
penelitian ini adalah:
kebijakan kenaikan pajak yang tertinggi di seluruh wilayah di Indonesia. Penerapan
kebijakan
rumusan
permasalahan
dalam
1. Apakah kebijakan Perda Nomor 4 tahun 2011 junto Perda No 6
dalam
Tahun 2012 tentang kenaikan
perspektif ekonomi politik terdapat tarik
Pajak Daerah sudah diterapkan
menarik
sesuai
kepentingan
antara
ini,
pengusaha
karaoke, Ormas Islam dan masyarakat, serta pemerintah, dalam penerapan kebijakan Perda Nomor 4/2011 junto Perda Nomor
dengan
aturan
ditetapkan pemerintah? 2. Apakah
terjadi
“tarik
ulur”
kepentingan
antara
oknum
pemerintah
dan
oknum
3
Perda Nomor 4 Tahun 2011 naiknya pajak karaoke dari 20% ke 75%
yang
pengusaha karaoke?
5
3. Apakah kenaikan pajak karaoke
1. Untuk mengetahui apakah Perda
berimplikasi terhadap PAD atau
Nomor 4 tahun 2011 junto Perda No
pengusaha?
6 Tahun 2012 tentang kenaikan Pajak
pelaksanaan Perda No 4
“tarik
ulur”
diterapkan
ditetapkan pemerintah atau belum.
Tahun 2011 junto Perda No 6 tahun 2012, bagaimana
sudah
sesuai dengan dengan aturan yang
C. Pembatasan Masalah Adalah
Daerah
antara
2. Untuk mengetahui apakah terjadi
oknum
“tarik
ulur”
kepentingan
pengusaha karaoke dan oknum pemerintah
oknum
mengenai kenaikan pajak karaoke 75%,
pengusaha karaoke.
serta implikasi kenaikan pajak karaoke
pemerintah
dan
antara oknum
3. Untuk mengetahui apakah kenaikan
terhadap PAD atau pengusaha karaoke.
pajak karaoke berimplikasi terhadap
D. Tujuan Penelitian
PAD atau pengusaha.
bersifat spesifik, khusus, berskala lokal
II. METODE PENELITIAN DAN
diletakkan
ANALISIS DATA
kasus-kasus
tertentu
(individu, kelompok, organisasi)4. Alasan
A. METODE PENELITIAN
menggunakan
1. Lokasi Penelitian Penelitian
pada
dilaksanakan
di
Kota
Tasikmalaya,
metode
kualitatif
karena
untuk mengungkap dan memahami suatu dibalik fenomena yang akan diketahui.
2. Sasaran Penelitian Sasaran
penelitian
ini adalah
4. Fokus Penelitian Menurut Moleong5 penentuan fokus
Kepala Dispenda Kota Tasikmalaya, Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, pengusaha
penelitian memiliki dua tujuan yaitu:
karaoke di Kota Tasikmalaya, serta Ormas
a. Membatasi Studi yang berarti
FPI Tasikmalaya.
bahwa dengan adanya fokus
3. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yaitu pendekatan kualitatif yang
4
Marwah, sofa. 2008. “Metode Penelitian Kualitatif: Karakteristik dan Pendekatan”. Materi Kuliah Metode kualitatif 5 Moleong, J Lexy .2006.Metodologi Penelitian Kualitatif.Jakarta: Rajawali Pers. Hal.32
6
penentuan
tempat
yang diteliti6, dampaknya adalah
penelitian
menjadi lebih layak. b. Untuk
data
memenuhi
inklusi-ekslusi
atau
yang
dihasilkan
sangat
kriteria
berkualitas. Kemudian ketika data
kriteria
yang
didapatkan
kurang
keluar-masuk suatu informasi
memenuhi
yang
penelitian ini juga menggunakan
baru
di
peroleh
di
lapangan.
kapasitas,
dapat dalam
teknik snowball sampling, yaitu
Penelitian ini di fokuskan
teknik pengambilan sumber data
pada implikasi kebijakan mengenai
yang
kenaikan pajak karaoke terhadap
sedikit kemudian menjadi semakin
pendapatan
asli
pada
awalnya
daerah
Kota
membesar,
Fenomena
yang
sumber data yang sedikit tersebut
menjadi fokus yaitu “tarik ulur” serta
belum mampu memberikan data
kolerasi antara pihak pemerintah
yang memuaskan maka mencari
dengan pengusaha, serta dengan
orang lain yang digunakan sebagai
Ormas Islam yang tidak setuju
sumber data.7
Tasikmalaya.
hal
ini
jumlahnya
dikarenakan
terhadap tempat hiburan karaoke dan 6.
dampak kebijakan tersebut terhadap
Untuk mendapatkan data yang
kenaikan PAD. 5. Teknik Pengambilan Informan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
purposive sampling,
diperlukan penulis seakurat mungkin dan sevalid mungkin, maka penulis memanfaatkan beberapa informan sebagai sumber data. 7. Teknik Pengumpulan Data
yaitu teknik pengambilan sumber
Beberapa teknik pengambilan data
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya
orang
tersebut
yang
dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan
Karakteristik Informan
memudahkan
dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : a. Studi Pustaka
peneliti
menjelajahi objek atau situasi sosial
6
Sugiyono, 2007,metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R+D, Jakarta Gramedia pustaka Utama. hal 53 7 Ibid.,
7
b. Wawancara Mendalam
mendukung untuk masalah
c. Observasi
penelitian. b. Jenis data
8. Sumber dan Jenis Data a. Sumber data
1) Data primer
1) Informan
Data
Informan
awal
dipilih
dari
primer
diperoleh
wawancara
langsung
secara purposive atas dasar
dengan para informan dan
permasalahan, judul maupun
observasi.
fokus penelitian. Kemudian
2) Data sekunder
pemilihan
informan
selanjutnya
Adalah
data
yang
menggunakan
diperoleh dari dokumen atau
teknik snowball sampling,
arsip yang berkaitan dengan
yaitu peneliti pertama-tama
penelitian.
datang pada seseorang yang dianggap bisa sebagai key informant,
kemudian
B. ANALISIS DATA 1. Metode Analisa Data Analisa
data
merupakan
proses
informan tersebut menunjuk
pengorgsnisasian dan mengurutkan data
informan
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
lebih
lain yang jauh
mengetahui
konteks
sehingga dapat di temukan tema dan dapat
permasalahan untuk dijadikan
di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di
responden. Untuk informasi
sarankan oleh data. Dalam proses ini
yang
menurut Milles dan Huberman model yang
diberikan
oleh
informan.
dapat di gunakan adalah sebagai berikut :
2) Dokumen Yaitu
catatan-catatan
yang berasal dari arsip, buku pedoman pelaksanaan, koran, laporan pelaksanaan, buku
a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Sajian Data d. Penarikan kesimpulan,
maupun arsip yang memuat pendapat maupun teori yang
2. Validitas Data
8
Untuk menguji validitas data yang di
1) Membandingkan data hasil
peroleh maka dapat di gunakan teknik
pengamatan
triangulasi
wawancara
yaitu
teknik
pemeriksaan
dengan
hasil
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
2) Membandingkan apa yang
yang lain di luar data untuk keperluan
dikatakan orang di depan
pengecekan atau pembanding terhadap data
umum
tersebut Triangulasi yang dapat di gunakan
dikatakan secara pribadi.
adalah dengan cara :
dengan
dikatakan dengan
teknik
sudah
dengan
teknik
misalnya diperoleh
penelitian
sepanjang waktu. 4) Membandingkan keadaan dan
yang
data
situasi
dengan apa yang dikatakan
dilakukan dnegan cara mengecek data kepada sumber data yang
orang-orang
tentang
untuk menguji kredibilitas data
berbeda
yang
3) Membandingkan apa yang
a. Trianggulasi
sama
apa
prespektif seseorang dengan
yang
berbagai
melalui
pandangan
wawancara kemudian dibuktikan
pendapat
dan
orang
yang
memiliki latar belakang yang
kembali dengan dokumen yang
berlainan.
ada. Ketika hasil yang diperoleh berbeda, maka peneliti wajib
b. Trianggulasi
dengan
melakukan disuksi lebih lanjut
adalah
dengan
memanfaatkan
sumber
data
mengetahui
untuk
bagaimana
waktu,
dengan
pengamat
jalan
peneliti
atau
lainnya
dilakukan
kebenaran akan data tersebut.
dengan
mengamati
perbedaan
Untuk menguji validitas data
ketika
wawancara
dilakukan
dalam
penelitian
pada
teknik
trianggulasi
digunakan
waktu
yang
berbeda,
sumber.
misalnya pada pagi hari, karena
Dalam hal ini dapat ditempuh
dianggap informan masih segar
dengan cara :
dan
bisa
memberikan
data
dengan lebih jelas, kemudian diwaktu-waktu yang lain dan
9
bandingkan bagaimana validitas dari data yang ada. c. Trianggulasi
Kenaikan pajak ini jelas merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak PAD,
sumber
namun kenaikan pajak hiburan khusus
yang
karaoke dikenakan pajak dua kali lipat (dari
melalui
20% menjadi 75%). Kenaikan pajak dua kali
sumber.
lipat ini karena adanya tuntutan Ormas
membandingkan dan mengecek
Islam (FPI dan Taliban) dan masyarakat,
balik derajat kepercayaan suatu
terkait bisnis usaha karaoke yang dianggap
informasi
melakukan
sebagai hiburan menuju kemaksiatan dan
kepada
kriminal (prostitusi, minuman keras, dan
berarti
dengan
mengecek
sudah
data
diperoleh
beberapa
dengan
pengumpulan
data
sumber-sumber informan yang berbeda-beda
sehingga
narkoba).
akan
Dari
penelitian
berupa
melihat prespektif yang muncul
wawancara yang dilakukan kepada para
dari
informan
yang
mencoba
mengkaji
informasi
data
yang
8
diberikan .
A. Kebijakan
bersangkutan, dan
peneliti
menyimpulkan
apakah Perda tersebut sudah dilaksanakan
III. PEMBAHASAN Penetapan
Kenaikan
secara maksimal. Berdasarkan pernyataan
Pajak Karaoke Terhadap Pengelola
yang
Bisnis
pemerintah Bapak Jeni selaku Anggota
Hiburan
Karaoke,
Perda
diberikan
Nomor 4 Tahun 2011 Jo Nomor 6
komisi
Tahun 2012
menyatakan
Menurut
dikenakan kenaikan, banyak usaha lain
musik,
tari
dan/atau
busana,
sirkus,
pameran, bilyar, refleksi, mandi uap, pusat kebugaran dan tempat pertandingan olah raga kena kenaikan pajak dari Dispenda yang diatur DPRD kota Tasikmalaya.
dilihat
bahwa
pelaksanaan
Kota
dari
Tasikmalaya
informasi belum
kebijakan
diatas
dapat
maksimalnya kenaikan
pajak
hiburan untuk karaoke diterapkan secara maksimal, dan tidak adanya usaha keras yang
dilakukan
oleh
pemerintah
agar
kebijakan tersebut bisa terlaksana, terbukti 9
Ibid.,hal 275.
DPRD
informan
baik oleh pihak pengelola karaoke9.”
pajak hiburan tidak hanya karaoke yang
seperti tontonan film, pagelaran kesenian
III
oleh
“sampai saat ini belum dilaksanakan dengan
Sesuatu yang naif, bahwa kenaikan
8
hasil
Wawaancara langsung dengan Jeni jayusman pada tanggal 2 oktober 2013 pkl 13.15 WIB
10
dengan tidak tegasnya pemerintah untuk
selaku
menarik pajak sesuai dengan tarif dan juga
Tasikmalaya, menyatakan :
Komisi
III
DPRD
“Sempat terjadi upaya salah satu oknum dari pihak pengusaha karaoke untuk merevisi perda agar lebih menguntungkan atau tidak memberatkan bagi para pengusaha karaoke dengan menjanjikan uang kepada anggota pansus, untuk namanya tidak usah disebutkan.”10
tidak adanya sanksi yang tegas jika pihak pengelola enggan membayar pajak sesuai tarif.
B. Upaya - Upaya Pelemahan Politik Yang Terjadi Dalam Penyusunan Perda No 4 Tahun 2011 Jo No 6 Tahun 2012. Kebijakan kenaikan pajak hiburan
anggota
Dari pernyataan tersebut peneliti mengkaji adanya upaya pengusaha untuk menguasai politik dengan cara melakukan suap terhadap anggota legislatif yang
yang tercantum dalam Perda no 4 tahun
berperan
2011 Jo no 6 tahun 2012 mendapat banyak
daerah, akan tetapi upaya yang dilakukan
reaksi ketidak setujuan khususnya dari para
oleh pihak pengusaha tidak berhasil karena
pengelola karaoke, hal ini karena tarif pajak
kekuatan politik lebih besar dipengaruhi
yang tinggi dimana satu-satunya adalah
oleh masyarakat yang lebih mengutamakan
pajak
pajak
akan adanya kepentingan masyarakat Kota
sebesar 75% sehingga pihak pengusaha
Tasikmalaya untuk menciptakan suasana
berusaha untuk melakukan banding agar
bisnis yang sesuai dengan nilai budaya di
perda tersebut bisa direvisi, sehingga
Kota Tasikmalaya sehingga perkembangan
mereka berinisiatif untuk terus melakukan
ekonomi
upaya banding dan jika upaya tersebut tetap
didukung
menuai kegagalan maka pihak pengelola
pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat
tidak bisa membayar pajak sesuai perintah
Kota Tasikamalaya.
karaoke
yang
diterapkan
sebagai
di
Kota
oleh
perancang
peraturan
Tasikmalaya semua
pihak
dapat baik
peraturan daerah (Perda) sebesar 75%. Selain
itu
peneliti
memperoleh
informasi adanya berbagai upaya yang dilakukan pihak pengelola karaoke untuk menghambat atau merevisi kebijakan agar isi kebijkan dapat berpihak pada mereka, informasi ini diperoleh dari Bapak Jenni 10
Wawancara langsung dengan Jeni Jayusman pada tanggal 2 Oktober 2013 pkl 13.15
11
C.
Implikasi
Penetapan
Kebijakan
75%
akan
tetapi
pengusaha
hanya
Kenaikan Pajak Karaoke Terhadap PAD
membayar 10% dapat diterima dengan
dan
mudah oleh pemerintah dan belum adanya
Pengusaha
Karaoke
di
Kota
alternative
Tasikmlaya. Untuk melihat sejauh mana implikasi
lain
agar
pemerintah
bisa
menarik pajak secara keseluruhan.
kebijakan kenaikan pajak terhadap PAD
Lambannya penegakan sanksi yang
yang dalam hal ini berkenaan dengan
dilakukan
penetapan kebijakan kenaikan pajak hiburan
eksekutor terhadap para pengelola karaoke
di kota Tasikmalaya. Dari hasil wawancara
yang tidak patuh akan Perda yang telah
yang dilakukan kepada informan yang
diterapkan
terkait dengan penetapan kebijakan kenaikan
ketidak
pajak karaoke, peneliti mengkaji apakah
seharusnya bisa berjalan dengan tepat
kenaikan
75%
sesuai rencana.
berpengaruh terhadap peningkatan PAD
Piutang
pajak
karaoke
sebesar
kota Tasikmalaya.
pemerintah
menjadi
inti
berjalannya
pajak
sebagai
permasalahan
kebijakan
hiburan
yang
karaoke
timbul setelah diberlakukannya kebijakan
Menurut pendapat Bapak Jamal Kasi Pendaftaran
oleh
Pendataan
dan
Penetapan
Dispenda, menyatakan :
kenaikan tarif pajak untuk hiburan karaoke sebesar 75%. Hal ini dapat dilihat
pada
tabel perhitungan piutang pajak karaoke
“Sama sekali tidak ada perubahan yang terlihat,
tahun 2011-2012 yang diperoleh dari data
lebih baik pemerintah secepatnya melakukan
dinas pendapatan daerah kota Tasikmalaya:
eksekusi saja, karena jika terus menerus tidak
Tabel 4 Target dan Realisasi Piutang Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Tasikmalaya Tahun 2011 s/d 2012
membayar pajak sesuai peraturan kami sebagai pihak penagih pajak yang disalahkan”11
Dari pernyaataan diatas dapat disimpulkan
bahwa
Target
pelaksanaan Tahun
kebijkan kenaikan pajak karaoke tidak
Pendapatan Pajak (Rp)
Realisai Pajak (Rp)
Piutang Pajak
dilaksanakan dengan maksimal hal ini
2011
120.000.000
16.000.000
(Rp104,000,000)
disebabkan
2012
221.250.750
29.500.100
(Rp191,750,650)
eksekutif dalam
Jumlah
143.250.750
45.500.100
menarik pajak karaoke yang seharusnya
Rata-Rata
71.625.375
22.750.050
adanya
pemerintah sebagai
pembiaran
dari
(sumber: Dispenda Kota Tasikmalaya tahun 2012) 11
Wawancara langsung dengan Jamal pada tanggal 2 Oktober 2013 pkl 10.30 WIB
12
adanya
menurut mas’oed12 menyatakan analis baku
kebijakan tersebut para pengusaha karaoke
dalam ekonomi politik mengharuskan untuk
menekan pengeluaran termasuk mengurangi
mempertimbangkan variable – variabel,
para karyawan yang bekerja di tempat
yakni diantaranya :
Selain
hiburan
Untuk
karaoke
mengatasi
sehingga
terjadinya
1. Variable Kepentingan (Interest), yaitu siapa
penambahan jumlah pengangguran yang ada
yang diuntungkan dalam proses itu, dan
di Kota Tasikmalaya, hal ini berdampak
siapa yang dirugikan. Dalam kasus ini
pada menurunnya tingkat kesejahteraan
penetapan kebijakan kenaikan pajak karaoke
masyarakat di Kota Tasikmalaya. Bapak
peneliti melihat isi dari kebijakan ini lebih
Ahmad Junaedi yang keberatan dan akan
menguntungkan pada pihak kelompok dalam
melakukan
merevisi
hal ini pihak masyarakat, sedangkan untuk
kebijakan mengenai kenaikan tarif pajak
pihak pengusaha sangat di rugikan karena
untuk hiburan khususnya hiburan karaoke.
dari tujuan awal disusunnya kebijakan ini
Dari
diperoleh
bukanlah untuk meningkatkan PAD akan
kesimpulan bahwa kekuasaan politik dapat
tetapi untuk menghilangkan secara perlahan
berpengaruh pada kondisi ekonomi. Jika
bisnis hiburan karaoke dengan menerapkan
dikaji lebih dalam bahwa kebijakan ini tidak
pajak sebesar 75%.
banding
kasus
untuk
tersebut
dapat
mendukung terhadap para investor yang
Dapat disimpulkan dari hasil kajian
ingin menginvestasikan modalnya di Kota
peneliti
Tasikmalaya
kepentingan (Interest) sangat mempengaruhi
terutama
bagi
investor
pengusaha karaoke.
dalam
kasus
ini
variable
terhadap formulasi kebijakan kenaikan pajak karaoke di Kota Tasikmlaya. Karena yang
C. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi
sangat
di
untungkan
dengan
adanya
Penetapan Kebijakan Kenaikan Pajak
kebijakan ini adalah kelompok masyarakat
Hiburan Karaoke di Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya dan yang dirugikan
Dari mengkaji
penelitian bahwa
di
atas
terdapat
peneliti beberapa
adalah kelompok pengelola bisnis hiburan karaoke.
variabel–variabel terhadap formulasi dalam
2. Variabel Kekuatan (Power), yakni Melihat
penetapan kenaikan pajak karaoke, karena
siapa yang berkuasa, apa sumber-sumber
12
Mas’oed, Mochtar.1989 Ekonomi dan Stuktur Politik Orde Baru 1966-1971 Jakarta:LP3ES
13
kekuasaannya, dan nilai dan kepentingan
revisi, akan tetapi usaha tersebut tidak
apa yang di dukung. Mengkaji dari hasil
membuahkan hasil yang diharapkan para
wawancara yang diperoleh terlihat bahwa
pengusaha karaoke, dan tarif pajak yang
pemerintah
berlaku tetap sebesar 75%.
memiliki
kekuasaan
penuh
dalam membentuk suatu kebijakan akan
peneliti menilai adanya upaya wakil
tetapi dalam penyusunannya pemerintah
rakyat untuk menampung aspirasi rakyat
harus memperhatikan beberapa masukan
Kota Tasikmalaya agar dapat terealisasi
yang mempengaruhi isi dari suatu kebijakan,
dengan disusunnya kebijakan ini. akan tetapi
dalam
Kota
dalam pelaksanaannya pemerintah tidak
sangat
tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut
kasus
Tasikmalaya dipengaruhi
ini
pemerintah
kekuasaannya oleh
adanya
kelompok
dan
kurang
adanya
pengawasan
yang
masyarakat yang memiliki kekuatan yang
dilakukan oleh wakil rakyat sebagai bagaian
lebih tinggi karena kebijakan yang disusun
dari pemerintah agar kebijakan tersebut
haruslah sesuai dengan aspirasi rakyat.
dapat tercapai dengan semestinya. Penyebab utama yang terjadi yakni
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Perda No 4 Tahun 2011 junto no 6 tahun
2012
sangat
menonjolkan
sisi
para pengusaha hiburan karaoke tidak menyetorkan besaran pajak sebesar 75% akan tetapi mereka hanya menyetorkan pajak rata-rata sebesar 10%
hal itu
keberpihakan, yakni Perda yang mengatur
mengakibatkan
mengenai tarif pajak daerah memperlihatkan
kerugian bagi pendapatan asli daerah di
hanya pajak untuk pengusaha karaoke saja
Kota Tasikmalaya yang dapat meyebabkan
yang diterapkan tarif yang sangat tinggi
semakin meningkatnya piutang terhadap
dibandingkan dengan tarif-tarif pajak untuk
pendapatan dari pajak hiburan karaoke
bidang usaha lainnya yang berada di Kota
sehingga pemerintah Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya. Sehingga pengusaha karaoke
dianggap
melakukan beberapa gugat, dengan cara
pemerintah pusat. Jadi kesimpulannya dalam
mengajukan banding kepada pemerintahan
hal ini adanya perda yang mengatur
Kota Tasikmalaya agar kebijakan Perda No
kenaikan pajak khususnya untuk pajak
4 Tahun 2011 Jo Perda No 6 Tahun 2012
hiburan karaoke tidak berdampak terhadap
tentang kenaikan pajak daerah dilakukan
peningkatan kenaikan PAD.
meningkatnya
memliki
kinerja
buruk
angka
oleh
14
Dalam formulasi kenaikan pajak ini
memelihara
nilai-nilai
budaya
menggunakan kelompok sebagai pihak
masyarakat Kota Tasikmalaya dengan
yang paling berpengaruh, dimana kelompok
mengeluarkan kebijakan yang dapat
kepentingan
dan
menciptakan kesejahteraan masyarakat
masyarakat berusaha untuk mempengaruhi
dengan tetap mempertimbangkan norma-
isi dan bentuk kebijakan secara interaktif ,
norma yang berlaku di lingkungan
sedangkan dalam menentukan nilai pajak
masyarakat Kota Tasikmalaya.
dalam
hal
ini
FPI
tersebut ditentukan dengan elitis politik,
2. Warga masyarakat, untuk terus ikut
karena penentuan nilai kenaikan pajak
berpartisipasi
sebesar 75% tidak mempertimbangkan
pemerintah agar terciptanya tatanan
pendapat
hidup yang berkualitas dan kesejahteraan
dari
masyarakat
dan
pihak
pengusaha karaoke akan tetapi secara tidak
sosial
langsung keputusan dari pihak elite sangat
jalannya
mendukung
Tasikmalaya.
terhadap
kepentingan
dalam
ekonomi
mendukung
dengan
roda
mengawasi
pemerintahan
Kota
masyarakat. Sehingga peneliti menganalisis
3. Pemerintah, untuk bisa memposisikan
bahwa adanya kepentingan atau tujuan
diri dan mendukung terhadap program
tertentu dari pihak elite, yakni pihak elite
yang mendukung kesejahteraan sosial
menentukan besarnya nilai pajak sebesar
ekonomi dan melaksanakan dengan baik
75%
amanat dari masyarakat yang tertuang
bertujuan
untuk
mendongkrak
elektabilitas para elite politik dalam hal ini
dalam
anggota DPRD Kota Tasikmalaya agar
memaksimalkan pelaksanaan penerapan
dapat
kebijakan
memperoleh
kepercayaan
dari
sebuah
masyarakat yang memegang kekuasaan
kepentingan
penuh dalam pemerintahan.
Tasikmalaya.
yang
dengan
mementingkan
masyarakat
Kota
DAFTAR PUSTAKA
B. Saran Berdasarkan
hasil
penelitian
ini,
penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. DPRD Kota Tasikmalaya, untuk tetap konsisten
kebijakan
dalam
menjaga
dan
Ali, Chidir. 1993. Hukum Pajak Elementer. Bandung: PT Eresco. Arifin, Bustanul dan Didik. 2001, Ekonomi Politik dan KebijakanPublik, Jakarta: PT Grasindo. Dispenda Kota Tasikmalaya “Data Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
15
Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 2002-2011” Erani, Ahmad, PHD. 2009. Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halim, Abdul. 2004. Menejemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Munawir, Slamet dkk. 1990. Perpajakan. Yogyakarta: BPFEYogyakarta. Marwah,sofa. 2008. “Metode Penelitian Kualitatif: Karakteristik dan Pendekatan”. Materi Kuliah Metode kualitatif Mas’oed Mochtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 19661971. Jakarta: LP3ES
Yuwono.dkk. 2005. Manajemen Otonomi Daerah. Malang: Bayu Media.
Moleong, J Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Nazir,Moh. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pudyatmoko, Sri. 2008. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI. Riduwan. 2002. ”Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian”. B a n d u n g : Alfabeta. Soehartono, Irawan. 2008. Metodelogi Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono.2007. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R+D. Jakarta: Gramedia pustaka Utama. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI. Wahab, Abdul. 2005. Dari Formulasi ke Implementasi Kebjiaksanaan Negeri. Jakarta: PT Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori, Proses, & Studi Kasus Ed. Rev Terbaru. Yogyakarta: Media Presindo.
Kabar Priangan “Tarian Telanjang Menjadi Buah Bibir” senin 21 Oktober 2013
Sumber Lain : Finaldi Zulkarnain “Ratusan Santri Merazia Tempat Karaoke”, diakses http://www.kabarpriangan.com/news/detail/7468/ 20 Juni 2013. Pukul 20.26 Handa S. Abidin.SH. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 “Retribusi Pajak Daerah” diakses http://penelitihukum.org/tag/uunomor-18-tahun-1997-tentang-pajakdaerah-dan-retribusi-daerah/ 11 Maret 2013.pukul 19.38.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Syukriy Abdullah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Pajak Daerah Otonom” diakses http://syukriy.wordpress.com/2009/1 0/17/ retribusi-daerah/ 11 Maret 2013.Pukul 19.47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah diakses http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullTe xt/2004/32Tahun2004UU.HTM.Pada tanggal 11 Maret 2013. Pkl.13.00
