PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN LKPJ KDH OLEH DPRD

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN LKPJ KDH OLEH DPRD Teguh Kurniawan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI http://www.admsci.ui.edu Email: [email protected]

Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD: PERSPEKTIF TEORI


“Workshop Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan DPRD Kota Depok”, Pusat Kajian Pembangunan Strategi Sosial dan Politik FISIP UI, Depok 27 Juli 2006 1

Apakah Pengawasan? zProses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan zMerupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen zMenjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya Schermerhorn, 2001 Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

Langkah dalam Proses Pengawasan zMenentukan sasaran dan standar zMengukur kinerja sesungguhnya (aktual) zMembandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan zMengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan

Schermerhorn, 2001 Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


Jenis Pengawasan z Pengawasan Feedforward (umpan di depan) {Dilakukan sebelum aktivitas dimulai {Dalam rangka menjamin: kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai;ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan {Memfokuskan pada kualitas sumberdaya

z Pengawasan Concurrent (bersamaan) {Memfokuskan kepada apa yang terjadi selama proses berjalan {Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana {Dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

Schermerhorn, 2001

Jenis Pengawasan zPengawasan Feedback (umpan balik) {Terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan {Memfokuskan kepada kualitas dari hasil {Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan

zPengawasan Internal & Eksternal {Pengawasan Internal: memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri {Pengawasan Eksternal: terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal Schermerhorn, 2001 Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


Apakah yang dimaksud Kinerja Pemerintahan? zKinerja pemerintahan dapat didefinisikan secara luas, tergantung karakter dan konsekuensi dari penyediaan pelayanan oleh badan pemerintahan (Forbes, Hill dan Lynn Jr, 2005) zKinerja pemerintahan menurut Boyne (2003): efisiensi, daya tanggap, kesetaraan, kuantitas output, kualitas output, outcomes, nilai uang Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

Apakah yang dimaksud Kinerja Pemerintahan? z Kinerja pemerintahan menurut Pollitt (2000): tabungan, peningkatan proses, peningkatan efisensi, besarnya keefektivan, peningkatan secara keseluruhan kapasitas/fleksibilitas dari sistem administrasi z Forbes, Hill dan Lynn Jr (2005) mengembangkan kinerja pemerintahan berdasarkan aspek penyampaian pelayanan, konsekuensi/outcome, tingkat penilaian dari pemangku kepentingan (stakeholder) Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


Bagaimana Kedudukan DPRD berdasarkan Teori Pemerintahan Daerah? z DPRD dan Pemerintah Daerah sama-sama bekerja atas dasar desentralisasi, yang memancar dari Pemerintah Nasional (Pusat). z Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom dan disertai penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan. z Desentralisasi membutuhkan pembentukan institusi pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan yang akan direkrut berasal dari wilayah setempat z Institusi harus dibentuk untuk mengangkat pejabat dan membuat prosedur yang sah dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan pemerintahan lokal


Dewan Lokal z Dari sisi kewenangan dan posisi, dewan dapat dibedakan menjadi 2: {Dewan bertukar tempat dengan pemerintah lokal, karenanya kewenangan dan tanggungjawabnya menyatu. Dewan adalah sumber kewenangan manajemen dari kebijakan-kebijakan lokal {Dewan membagi kewenangan dan posisinya sebagai pemerintah daerah dengan pihak lain. Tanggung jawab baik secara hukum dan politik adalah bersama, kewenangan dan tanggungjawab terfragmentasi



Pola Pemerintahan Daerah dari dimensi Pengawasan DPRD dan Pusat z Functional regulation, DPRD berperan penuh mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Tidak ada wakil Pusat di daerah, hanya pejabat pusat sektoral yang mengawasi bidangnya masing-masing z Dual supervision, DPRD berperan lemah karena pengawasan yang kuat dari Wakil Pemerintah Pusat (WPP). Ada juga pejabat sektoral yang mengawasi bidang masing-masing. DPRD juga diawasi oleh WPP


Pola Pemerintahan Daerah dari dimensi Pengawasan DPRD dan Pusat z Dual subsidiary, DPRD punya peran kuat mengawasi tetapi didukung pengawasan oleh WPP. Peran pejabat sektoral dikurangi z Dual subordination, pengawasan DPRD dikurangi dan diwujdukan melalui pengawasan partai tunggal di pemerintahannya. Jadi yang mengawasi adalah Pusat melalui aparaturnya di daerah dan ditambah partai tunggal yang berkuasa



PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD: PERSPEKTIF HUKUM/ATURAN


UU 22/2003 zDPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76) zDPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran & pengawasan (Pasal 77) Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


UU 22/2003 z DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: (Pasal 78) { membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama; { menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota; { melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; { mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur; { memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan { meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

UU 22/2003 z DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: (Pasal 79) { interpelasi; { angket; dan { menyatakan pendapat

z Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak: (Pasal 80) { mengajukan rancangan peraturan daerah; { mengajukan pertanyaan; { menyampaikan usul dan pendapat; { memilih dan dipilih; { membela diri; { imunitas; { protokoler; dan { keuangan dan administratif Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


UU 22/2003 z Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban: (Pasal 81) { mengamalkan Pancasila; { melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; { melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; { mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah; { memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; { menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; { mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; { memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; { menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan { menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait


UU 22/2003 zDPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara (Pasal 82) Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


UU 32/2004 zDPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40) zDPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 41)


UU 32/2004 z DPRD mempunyai tugas dan wewenang: (Pasal 42) { membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; { membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; { melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; { mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; { memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; { memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; { memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; { meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; { membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; { melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; { memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah



UU 32/2004 z DPRD mempunyai hak: (Pasal 43) { interpelasi; { angket; dan { menyatakan pendapat

z Anggota DPRD mempunyai hak: (Pasal 44) { mengajukan rancangan Perda; { mengajukan pertanyaan; { menyampaikan usul dan pendapat; { memilih dan dipilih; { membela diri; { imunitas; { protokoler; dan { keuangan dan administratif Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

UU 32/2004 z Anggota DPRD mempunyai kewajiban: (Pasal 45) { mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundangundangan; { melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; { mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; { memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; { menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; { mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. { memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. { menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; { menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait



PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN OLEH DPRD: REALITAS DI LAPANGAN


Bagaimana DPRD melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan? zHarus ada standar & alat ukur yang jelas zPeriode pengukuran zPenyimpulan hasil pengukuran zTindak lanjut



Alat ukur yang ada z Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) z Standar Pelayanan Minimal z Ukuran kinerja yang biasa dilakukan Pemda z Index Kinerja Pemerintahan Daerah Æ sedang dicoba dikembangkan oleh kami (Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI) {Demokrasi (misal: partisipasi publik, dll) {Ekonomi (misal: pengurangan tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dll) {Pelayanan Publik (misal: efisiensi, setara, dll) Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

PERINGKAT INOVASI PEMERINTAH DAERAH

DAMPAK

KEMITRAAN

KEBERLANJUTAN

• Pendapatan • Kesehatan • Pendidikan

• masyarakat • swasta • aktor pemerintah lain • pihak lainnya

• pembiayaan • prioritas kebijakan • sumberdaya lainnya

KEPEMIMPINAN

KESETARAAN

DAPAT DICONTOH

• tataran birokrasi • tataran masyarakat • lainnya

• kesetaraan gender • kesetaraan klas masy • lainnya

• dapat ditiru oleh daerah lain • willingness to accept • lainnya

FAKTOR

INDIKATOR Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI

Developed by: Eko Prasojo, Teguh Kurniawan, & Epakartika, 2006


DAMPAK

Pendapatan

zPeningkatan rata-rata pendapatan keluarga {Pendapatan bulanan {Pendapatan tahunan {Pendapatan pada saat-saat tertentu

zKemampuan daya beli


Tehnik Pembobotan AHP BOBOT FAKTOR (I)

AHP BOBOT INDIKATOR (A)

SKALA BOBOT PENILAIAN PERTANYAAN (a)

AKUMULASI BOBOT =(I) X (A) X (a)



Penilaian Program Total Bobot penilaian dampak

pencapaian inovasi

Bobot ideal

0.8 pendapatan

0.5 peningkatan pendapatan

kesehatan status kesehatan pendidikan

1.2

2

2

0.32

0.8

3

0.24

0.4

1.76

3.2

2

0.02

0.05

3

0.03

0.05

5

0.09

0.09

2

0.004

0.01

0.144

0.2

72%

1.904

3.4

56%

0.1 tingkat pendidikan

kemitraan

3

0.2

55%

0.2 masy

0.05 keterlibatan masyarakat

swasta

0.05 keterlibatan swasta

pemerintah

0.09 keterlibatan pemerintah

lainnya

0.01 keterlibatan donor asing

Total Bobot


UNDP BiH/SRRP Programme Revised Strategy - October September 2005

Teguh Kurniawan, DiA 2003 FISIP to UI


PENGAWASAN LKPJ KDH OLEH DPRD


LKPJ menurut UU 32/2004 z Pasal 27 (2) “Kewajiban Kepala Daerah”:kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat z Format, prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis laporan ditegaskan dalam Surat Mendagri No. 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005 z LKPJ dapat memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran (SE Mendagri No. 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005) Teguh Kurniawan, DiA FISIP UI


Peran Pengawasan yang memungkinkan terkait LKPJ zPembuatan Perda RPJPD dan RPJMD zPerda Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD zPencapaian target SPM dalam RPJMD dan Renstra SKPD



PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN LKPJ KDH OLEH DPRD

Recommend Documents