PENGAWASAN DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMASALAHAN KECELAKAAN KERJA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
oleh: WALIYYIL ILMI BIAHKAMILLAH 6661101686
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2016
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Apalah arti daya dan upaya Tanpa adanya ridho-Mu Apalah arti harapan dan kesabaran Tanpa doa ku pada-Mu
PERSEMBAHAN :
Dengan mengucap “Alhamdulillahirabbil alamin” Ku persembahkan hasil SKRIPSI ini untuk keluargaku terutama kepada kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan serta mencurahkan cinta kasihnya, selalu memberi nasihat dan semangat serta memberi arti akan hidup ini, serta untuk seluruh pengorbanannya.
i
ABSTRAK
Waliyyil Ilmi Biahkamillah. NIM 6661101686. 2015. Pengawasan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Dr. Abdul Apip M.Pd., dan Pembimbing II Anis Fuad S.Sos. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran yang kritis terkait permasalahan kecelakaan kerja yang merupakan ancaman bagi pengusaha maupun pekerja khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam Permasalahan kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan teori manajemen Pengawasan dari Rusdiana dan Ghazin (2014). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Kurang sosialisasi antara Dinas dan Perusahaan serta kurangnya melakukan Pengawasan dikarenakan masih banyaknya Perusahaan dan pekerja yang tidak mementingkan keamanan dan masih banyak angka kecelakaan kerja di Tangerang Selatan khususnya pada Tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pengawasan Kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan untuk menanggulangi angka kecelakaan kerja Kurang Baik. Saran penelitian ini yaitu (1) meningkatkan upaya Pengawasan, (2) menambah jumlah personil pengawas ketenagakerjaan (3) pengawasan terkait jadwal kunjungan harus lebih dioptimalkan (4) lebih memaksimalkan bagian bidang pengawasan ketenagakerjaan agar terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Manajemen Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2011, Teori Pengawasan Rusdiana dan Ghazin
ABSTRACT
Waliyyil Ilmi Biahkamillah. NIM 6661101686. 2015. Monitoring Social Service Manpower and Transmigration South Tangerang City Problems In Work Accident. Program Study of Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I Dr. Abdul Apip M.Pd., and Advisor II Anis Fuad S.Sos. This research was motivated by the critical thinking problems related accidents that are a threat to employers and workers, particularly in the South Tangerang City. The problems of this research is how the supervision of the Social Service Manpower and Transmigration South Tangerang City in the accident problem. This study uses the theory of management and supervision of Rusdiana Ghazin (2014). This study used descriptive qualitative method. These results indicate that the Department of Social, Manpower and Transmigration South Tangerang City Less supervise because there are many company and the workers were not concerned with security and many number of accidents in South Tangerang especially in 2014. The conclusion of this research that the Monitoring Accidents conducted by the Department of Social, Manpower and Transmigration South Tangerang City to cope with the numbers of workplace accidents Less Good. Suggestion of this study are (1) increasing efforts Supervision, (2) increase the number of personnel inspectors (3) supervision-related scheduled visits should be optimized (4) maximizing the field of labor inspection to be better performing.
Keywords : Manpower supervision management, South Tangerang City Regional Regulation Number 3 of 2011, Theory Control of Rusdiana and Ghazin
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja”. Shalawat serta salam semoga tetap tercucahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik teknik penyusunan penulisan maupun isi dari materi yang disajikan, hal ini disebabkan tiada lain oleh keterbatasan kemampuan dari penulis. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, nasehat, saran, dan perhatian berbagai pihak. Pada kesempatan
ini
merupakan
suatu
kebanggaan
bagi
penulis
untuk
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:
1. Untuk Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. i
2. Untuk Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Untuk Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Untuk Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Untuk Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Untuk Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Untuk Bapak Riswanda, S.Sos, M.Pa., Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Untuk Bapak Dr. Abdul Apip, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing I Peneliti. 9. Untuk Bapak Anis Fuad, S.Sos, Selaku Dosen Pembimbing II Peneliti. 10. Untuk Bapak H. Purnama, S.Sos, M.Si, Selaku Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sekaligus yang telah memberikan izin untuk mencari data dan informasi terkait yang peneliti butuhkan.
ii
11. Untuk Bapak Heri heryadi, S.Sos, Selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait permasalahan tentang bidang pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. 12. Untuk Bapak Drs. Agustin, M.Si, Selaku Pelaksana Bidang PENTAKERJA yang telah membantu memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait masalah Mediator dan Hubungan Industrial. 13. Untuk Bapak Nuhiodi, SE, M.Si, selaku seksi pengawasan norma kerja yang telah membantu memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terkait masalah Norma Kerja. 14. Untuk Bapak Siswanto,ST, MM, selaku seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait permasalahan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 15. Untuk Ibu Silvia Rosalinda, SE, M.SI, selaku Sub Bagian Keuangan yang telah memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait Keuangan. 16. Untuk Bapak H. Syaiful Bachrum, SE, Bapak Drs. Tua Rusli, ST, MM, Bapak Tubagus Agus Dhani, SE, Bapak Abdul Basit, S.IP, Bapak Imawan Yuni Azhar, SE, Bapak AA Jajat Sudrajat, SE, Bapak Oney Muhamad Oji yang telah membantu peneliti terkait keseluruhan permasalahan kecelakaan kerja.
iii
17. Untuk seluruh staf dan pegawai Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan yang telah membantu peneliti untuk mengumpulkan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan. 18. Untuk Bapak Mujiono yang telah bersedia di wawancarai oleh peneliti terkait pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan terhadap Perusahaan dan Industri. 19. Untuk Bapak Fajar yang telah bersedia di wawancarai oleh peneliti terkait pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan terhadap Perusahaan dan Industri. 20. Untuk Ayah Drs. H Harun Al-rasyid M,Si dan Ibu Hj. Ruhida S.Pdi yang tercinta yang selalu memberikan cinta kasih yang tulus dan tak terhingga dan selalu memberikan doa, dan motivasi baik secara materil maupun non materi. 21. Untuk kawan-kawan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi dari angkatan tahun 2010, serta kawan-kawan seperjuangan untuk Bahru Rozi, Septian Eka Maulana, Indri Sutopo, Andri Wijaya, Syandi Negara, Utami Puji Lestari, Ingga, Nelly Sulastiningsih, Nabila, Abdul Yusuf dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungannya serta hari-hari yang penuh tawa disaat kuliah sampai sekarang ini. 22. Untuk Sahabat-Sahabat sepermainan, khususnya untuk Sobari Fachri, M. Surya Atmaja, Rendy Leonardi, Alm. Heru Sadiwijaya, Dini Suryani, Dina Suryana, Indri Ardian, Indra Rostiana Akbar, Muksin yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memberikan hari-hari di perumahan menjadi lebih indah.
iv
23. Untuk seluruh pihak-pihak yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan baik sebagai bahan acuan maupun sebagai bahan bacaan. Semoga Allah SWT selalui meridhoi dan senantiasa membimbing kita dalam segala hal ke arah yang lebih baik. Amin.
Tangerang, 01 Februari 2016
Penulis Waliyyil Ilmi Biahkamillah
v
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ............................................................................................. DATA ORISINALITAS ................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... ABSTRAK ......................................................................................................... ABSTRACT ....................................................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................................
i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... 16 1.3 Batasan Masalah .......................................................................... 17 1.4 Rumusan Masalah ........................................................................ 18 1.5 Tujuan Penelitian ......................................................................... 18 1.6 Manfaat Penelitian ....................................................................... 18 1.7 Sistematika Penulisan .................................................................. 19 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka........................................................................... 24 2.1.1 Pengawasan ............................................................................... 25 2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Pengawasan ............................................ 28 2.1.1.2 Syarat-syarat Pengawasan efektif .................................... 29 vi
2.1.1.3 Fungsi Pengawasan ......................................................... 30 2.1.1.4 Sasaran dan Tujuan Pengawasan ..................................... 31 2.1.1.5 Teknik-teknik Pengawasan .............................................. 31 2.1.2 Kecelakaan Kerja ....................................................................... 32 2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Keselamatan Kerja ........................ 36 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja ............................... 44 2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial ......................... 46 2.1.6 Penelitian Terdahulu .................................................................. 49 2.1.6.1 Penelitian 1 ...................................................................... 49 2.1.6.2 Penelitian 2 ...................................................................... 51 2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................. 52 2.1.8 Asumi Dasar .............................................................................. 53 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................... 54 3.2 Fokus Penelitian ........................................................................... 56 3.3 Lokasi Penelitian .......................................................................... 57 3.4 Instrumen Penelitian ..................................................................... 57 3.5 Informan Penelitian ...................................................................... 61 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................... 65 3.7 Pengujian Keabsahan Data ........................................................... 68 3.8 Tempat dan Waktu Penelitian....................................................... 70
vii
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................... 71 4.1.1 Deskripsi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ................................. 71 4.1.2 Struktur Organisasi .............................................................. 77 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ..................................... 78 4.2 Deskripsi Data .............................................................................. 88 4.3 Pembahasan .................................................................................. 88 BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan ....................................................................................... 143 5.2 Saran ............................................................................................. 146 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ LAMPIRAN ....................................................................................................... RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1
Data Objek Pengawasan .........................................................
7
GAMBAR 1.2
Data Kecelakaan Kerja dan Penyakit Kerja ........................... 10
GAMBAR 1.3
Alamat Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ................................... 72
GAMBAR 1.4
Peta Wilayah Tangerang Selatan ............................................ 73
GAMBAR 1.5
Perusahaan di Tangerang Selatan ........................................... 92
GAMBAR 1.6
Kegiatan Perindustrian USM (Usaha Sumber Mandiri) ......... 95
GAMBAR 1.7
Kegiatan Perindustrian USM (Usaha Sumber Mandiri) ......... 95
ix
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1
Pedoman Wawancara ................................................................... 58
TABEL 2.2
Informan Penelitian ...................................................................... 63
TABEL 2.3
Waktu Penelitian .......................................................................... 70
TABEL 2.4
Luas Wilayah Tangerang Selatan ................................................. 74
TABEL 2.5
Data Kecelakaan Kerja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ........................................ 111
TABEL 2.6
Persentase Kegiatan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ........................................ 123
TABEL 2.7 TABEL 2.8
Perusahaan Yang Terdarfar BPJS Ketenagakerjaan .................... 132 Anggaran Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 ............................................. 138
TABEL 2.9
Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 ...................................................... 139
x
DAFTAR BAGAN
BAGAN 3.1
Model Analisis ........................................................................... 65
BAGAN 3.2
Pelaksanaan Undang-Undang .................................................... 75
BAGAN 3.3
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ......................................... 77 BAGAN 3.4
Proses Pembuatan P2K3 ............................................................ 101
BAGAN 3.5
Penyidikan Kecelakaan Kerja Pengawas ................................... 103
BAGAN 3.6
Penyebab Kecelakaan Kerja ...................................................... 104
BAGAN 3.7
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja ............. 121
BAGAN 3.8
Pendaftaran BPJS Dalam Hubungan Kerja................................ 130
BAGAN 3.9
Langkah Mendinamiskan Organisasi ......................................... 133
132
xi
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang masalah Sejalan dengan proses era globalisasi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dimana persaingan dibidang usaha semakin tinggi. Banyak alat bantu yang digunakan manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Manusia merancang berbagai alat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan manusia, alat dibuat dan dirancang dengan sebaik mungkin sehingga manusia dapat nyaman dalam menggunakannya serta untuk mempercepat proses produktivitas disuatu industri, baik itu industri kecil, sedang maupun besar dituntut untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan dibidang usahanya. Namun tuntutan dibidang peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan perkembangan yang tinggi dan semakin pesatnya industri, tentu berbanding lurus dengan munculnya tantangan dan permasalahan didunia industri. Salah satu tantangan dan permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengatasi kecelakaan kerja di lingkungan industri atau perusahaan itu sendiri. Kecelakaan kerja dapat merugikan perusahaan dan menurunkan produktivitas. Ada tuntutan peningkatan tersebut, hal ini tentunya juga memerlukan pengarahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. 1
2
Sehingga sering kali para pekerja diharuskan bekerja diluar batas kemampuannya, akibatnya keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering terabaikan. Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha, maka semakin bertambah pula penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan mesin-mesin tersebut tentu saja akan memperlancar proses produksi, tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa tenaga kerja juga lebih besar pula. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk. Kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa menjadi sumber-sumber penyakit bagi para pekerja yang terlibat oleh mesin itu sendiri. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta di lengkapi alat pelindung diri sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja. Selain itu karyawan atau pekerja harus mengembangkan kemampuan dalam bidangnya, pengembangan tersebut adalah suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus, karena dalam perusahaan yang dinamis akan selalu timbul masalah baru baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan jabatan–jabatan baru yang lebih kompleks dan memerlukan penanganan yang baik dan terpadu. Setiap karyawan harus mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat berkembang dan mempunyai pengetahuan,
3
kemampuan dan keterampilan yang memadai guna mencapai kualitas kerja dan peningkatan karir serta memperkecil kecelakaan kerja bagi karyawan itu sendiri. pentingnya pengembangan untuk meningkatkan kemampuan tekhnis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan (Hasibuan, 2007;69). Bitner dan Zeithaml dalam Riorini, (2004:22) menyatakan perusahaan harus memberikan suatu peranan dalam suatu sistem pengawasan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja (performance quality) ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentif atau bonus yang memungkinkan para pekerja akan senantiasa semangat dalam bekerja serta kedisiplinan pekerja dan efektifitas kerja. Pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengusaha wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai dengan UU No.7 Tahun 1981. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari pihak pengusa mengingat penyediaan alat perlindungan diri maupun penyediaan lingkungan kerja yang sehat memerlukan biaya. Namun begitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil di bandingkan dengan kerugian yang ditumbulkan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal itu disebabkan karena melindungi tenaga kerja, secara tidak langsung melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar usahanya tidak mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan dalam berproduksi dikarenakan ketidakhadiran beberapa buruh karena terkena penyakit tertentu akibat kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara (2001:161), keselamatan
4
kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja berupa mesin seperti alat kerja, atau bahan-bahan kimia yang dapat merugikan pekerja. Menurut Summamur (2001:1), Keselamatan kerja yang setinggitingginya dapat tercapai bila kesehatan berada dalam taraf yang sebaikbaiknya. Antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja terdapat korelasi yang nyata. Setiap tenaga kerja yang sehat dan selamat mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga produksi berada pada tingkat yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan sakit tenaga kerja tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan mungkin tidak dapat bekerja seperti biasa lagi sehingga tentunya pekerjaan menjadi tidak optimal, sehingga dapat menyebabkan beban bagi perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Beban tersebut bagi perusahaan bisa berupa: 1. Menurunkan produksi, 2. Pembayaran ongkos pengobatan yang sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, 3. Menurunkan moral pengusaha dalam pandangan masyarakat. Adapun bagi tenaga kerja beban tersebut dapat berupa: 1. Menurunkan kepercayaan dari pengusaha 2. Menurunkan kemampuan kerja yang dapat berakibat berkurangnya pendapatan.
5
Menurut
data
dari
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 16.900 kasus kecelakaan kerja. perusahaan yang tinggi tingkat kecelakaan kerja adalah disektor mesin atau perusahaan yang sering menggunakan alat dan mesin yang canggih untuk membantu produktifitas. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sebabkan beberapa faktor di antaranya : 1. Pekerja a. tidak disiplin pada peraturan yang berlaku b. tidak mengerti tentang teknologi (mesin las, mesin press, dll) c. kurangnya pengetahuan tentang bahan yang berbahaya (menghirup gas atau bahan kimia). 2. Perusahaan a. Kurangnya penyuluhan atau pengetahuan yang di berikan kepada pekerja bagaimana cara mempergunakan alat-alat industri dan penggunaan bahan-bahan kimia atau yang mudah terbakar b. Tidak memperdulikan kondisi mesin atau alat yang sudah rusak atau tidak layak lagi untuk di pakai c. Kurang
pengertian
terhadap
pekerja
(memberikan
bonus
upah/gaji).
Keselamatan kerja bukan saja tugas dari perusahaan tetapi juga fungsi pemerintah untuk mengawasi. Menurut keputusan Walikota Tangerang Selatan No.3 pasal 1 Tahun 2001 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang
Selatan
mempunyai tugas untuk melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang Sosial, Ketenangakerjaan dan Transmigrasi. Salah satu fungsi dan kegiatan
6
dinas terkait adalah pelaksanaan pengawasan norma kerja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau perusahaan lainnya yang terkait perumusan pengawasan norma kerja dan penindakan pelanggaran norma kerja yang mengacu pada perundang-undangan ketenagakerjaan. Bersumber dari data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 tentang pengawasan rekapitulasi wajib lapor perusahaan di sektor Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
7
8
Dari data tersebut Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan dan pembinaan pada tahun 2014 sedikitnya 2.080 perusahaan yang sudah terdata dari 5.127 perusahaan yang ada baik itu perusahaan kecil, sedang maupun besar, dan 41 perusahaan yang mampu mencapai nol kecelakaan (zero accident), dan setiap tahunnya ada sekitar 410 kasus kecelakaan kerja baik itu sakit, cacat fisik, maupun meninggal dunia. Namun berbanding terbalik dengan jumlah personil yang ada. Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan memiliki 5 personil yang terlibat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pekerja maupun perusahaan. Dari data diatas mengidentifikasikan bahwa tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Tangerang Selatan masih tergolong tinggi, sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tentunya harus ditingkatkan baik dari pekerja, perusahaan dan dinas yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu pengawasan ketenagakerjaan di Tangerang Selatan sangat dibutuhkan dalam proses meminimalisirkan kecelakaan kerja di perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan sesuai dengan perundangundangan ketenagakerjaan ditempat kerja untuk melindungi seluruh pekerja. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang ditempat kerja dan kepentingan bersama terkait dengan hal ini melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi. Pengawasan ketenagakerjaan berupa dalam konteks berupa konseling dan edukasi kepada pihak terkait, dalam pembangunan industrial, dalam teknologi dan dalam sifat
9
bahaya pekerjaan yang bersifat memberikan informasi dan saran kepada pengusaha, pekerja dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan tujuan utama dari pengawasan ketenagakerjaan adalah termasuk untuk memastikan bahwa : 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi ditempat kerja dengan tujuan mencapai dan kondisi kerja yang layak, 2. Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum dan UU, 3. Pengusaha dapat menempatkan pekerja mereka dalam resiko-resiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan, dan 4. Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk memperkecil terjadinya kecelakaan kerja.
10
11
Berdasarkan tabel diatas sumber kecelakaan kerja terbanyak dari beberapa sektor di karenakan mesin industri (mesin pons, mesin pres, gerjaji, mesin bor,dll) dengan jumlah 125 orang. Dan sektor lain yang terbanyak sumber kecelakaan kerjanya terdapat pada sektor industri pengolahan yaitu dengan jumlah 70 orang pada sumber kecelakaan kerja pesawat angkat. Tidak adanya sanksi yang membuat jera perusahaan atau pekerja menjadi penyebab kecelakaan kerja di Kota Tangerang Selatan khususnya tidak berkurang sama sekali dan bahkan kecelakaan kerja setiap tahunnya bertambah. Menurut data yang peneliti dapatkan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait pembinaan (penyuluhan dan pelatihan) yang juga masih terbatas yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga Dinas terkait meminimalisirkan pengeluaran dengan cara membatasi program-program dan kinerja pengawasan disetiap perusahaan. Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan memiliki anggaran untuk pengawasan bidang ketenagakerjaan sebesar kurang lebih Rp.2.090.375.000,-. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya program dan kegiatan yang ada di Dinas terkait. Berikut adalah rekapan anggaran yang di dapat peneliti dari badan keuangan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terbagi dalam 3 bagian di bidang Ketenagakerjaan, yaitu: 1. Perlindungan pengawasan, perlindungan, penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu : a. Pemberian penghargaan Zero Accident bagi perusahaan sebesar Rp.53.300.000,-
12
b. Pembinaan teknis ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp.138.750.000,a. Sosialisasi Kesehatan di tempat kerja sebesar Rp.54.950.000,2. Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap norma kerja a. Pengawasan norma ketenagakerjaan sebesar Rp.49.667.000,b. Lomba cepat tepat norma ketenagakerjaan sebesar Rp.63.140.000,c. Bintek pengawasan norma kerja sebesar Rp.140.372.500,3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum tenaga kerja wanita, anak dan BPJS Ketenagakerjaan a. Pemantauan
kepesertaan
BPJS
ketenagakerjaan
sebesar
Rp.22.400.000,Dengan demikian dinas terkait meminimalisirkan kegiatan dan memilih bagian yang terpenting untuk dimasukkan pada program kerja dinas tersebut. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan ke setiap perusahaanperusahaan yang terdata di Tangerang Selatan (rutinitas untuk kunjungan dinas terkait di Kota Tangerang Selatan kepada perusahaan guna mengetahui masalah yang ada dalam perusahaan tersebut dan memberikan pemaparan atau pemahaman tentang pentingnya terkait kecelakaan kerja yang akan merugikan kedua belah pihak) tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menetapkan apakah peraturan ketenagakerjaan diterapkan, kunjungan tersebut dibagi dalam 3 katagori yaitu, pertama kunjungan pertama: ini adalah kunjungan untuk mengetahui desas-desus tentang pendirian, pemindah tanganan atau pemindahan perusahaan serta kegiatan yang dilakukan, yang kedua kunjungan
13
berkala: pengawas ketenagakerjaan kadangkala di minta untuk melakukan kunjungan tempat kerja guna menyelesaikan persoalan mengenai penerapan undang-undang, pencegahan bahaya, pelaksanaan hak-hak serikat kerja, untuk memberikan pendapat mengenai rancangan tempat kerja atau perancangan layanan sosial. Yang ketiga kunjungan darurat: kunjungan yang di tentukan oleh kejadian-kejadian yang membutuhkan pengawasan saat itu juga (contoh, kecelakaan di tempat kerja) yang membutuhkan tindakan baik praktis dan hukum atau karena ledakan dan bom. Pengawas dapat menyelidiki siapa yang harus bertanggung jawab atau merekomendasikan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. serta memberikan kursus atau pelatihan-pelatihan bagi pekerja, memberikan jaminan-jaminan sosial keselamatan dan kesehatan. Kunjungan tersebut biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu oleh pengawas yang bertugas. Namun karena minimnya jumlah pengawas yang ada maka pengawasan tidak sesuai dengan target. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja dalam menanggulangi masalah kecelakaan kerja di Perusahaan yaitu, Pertama, menurut Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan mendapatkan anggaran kurang dan berbanding terbalik dengan kegiatan dan program yang ada di dinas tersebut, sehingga banyak kegiatan dan program kerja yang tidak terlaksana. Selain itu dari hasil tanya jawab peneliti dengan dinas terkait tentang kunjungan perusahaan guna memperkecil kecelakaan kerja setidaknya 6 bulan sekali pengawasan
14
dilakukan, sehingga masih terabaikannya perusahaan yang tidak mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang tidak merata. Kedua, jumlah personil yang ada pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan pada bidang pengawasan dan pembinaan hanya berjumlah 5 personil hal ini tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan dan pekerja di Kota Tangerang Selatan yang terdata di tahun 2014. Selain kurangnya anggota personil hal ini di pengaruhi oleh terbatasnya sumber daya aparatur dinas pada bidang pengawasan yang secara kuantitas masih terbatas maupun secara kualitatif masih memerlukan peningkatan standar kompetensi keahlian terutama di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ketiga, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan masih kurang dalam Pengawasan dan kegiatan pokok indikator kinerja seperti mempromosikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja termasuk masalah pencegahan kecelakaan dan penyakit, serta dukungan sumber yang lebih nyata antara perusahaan dan pihak dinas yang terkait di Kota Tangerang Selatan salah satunya dalam mengawasi perilaku pekerja, mengawasi bahan atau mesin yang dianggap berbahaya serta memberikan penyuluhan secara singkat padat dan jelas. Keempat, Tidak adanya sanksi yang tegas terkait pengawasan tentang UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.
15
Dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tangerang Selatan harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan Nasional yang secara normatif di jamin oleh UU dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Namun ada kalanya penyelenggaraan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi antara pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Konteks pengawasan yang dimaksud oleh penelitian ini adalah proses pemenuhan tanggung jawab Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota
Tangerang
Selatan
sebagai
organisasi
sosial
sesuai
dengan
penanggulangi permasalahan kecelakaan kerja di perusahaan. Penjelasan tersebut di maksudkan untuk memfokuskan arti pengawasan yang luas dan beragam sehingga peneliti menjelaskan dalam latar belakang ini bahwa yang menjadi objek penelitian ini, yaitu pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dimaksud adalah apakah sudah sesuai dengan yang terjadi pada dunia industri dalam permasalahan-permasalahan yang melenceng
16
kepada
undang-undang,
dari
para
pelaku-pelaku
dalam
proses
penyelenggaraan kegiatan permasalahan kecelakaan kerja di perusahaan itu sendiri dalam hal penanggulangan kecelakaan kerja di Kota Tangerang Selatan. Pemaparan
peneliti
sebelumnya
mengenai
Dinas
Sosial,
ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terlihat bahwa sebagai salah satu bentuk organisasi publik yang khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pekerja dalam ranah permasalahan mengenai kecelakaan kerja di perusahaan. sungguh sangat disayangkan jika kurang berperan aktif dalam penanggulangan kecelakaan kerja di perusahaan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menambahkan masalah-masalah tersebut dengan mengkaji lebih dalam mengenai Pengawasan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam hal penanggulangan permasalahan kecelakaan kerja di perusahaan dengan judul penelitian Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja
1.2 Identifikasi masalah Berdasarkan hasil survei, peneliti menyimpulkan beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dengan permasalahan kecelakaan kerja yaitu, sebagai berikut: 1. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang sebesar Rp.247.000.000,- bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja Kota Tangerang Selatan.
17
2. Kurangnya jumlah Personil pengawasan yang ada di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. 3. Pengasawan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan dan pembinaan masih kurang optimal. 4. Tidak adanya sanksi yang tegas terkait pengawasan tentang UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.
1.3 Batasan masalah Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan permasalahan untuk menjaga agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan pembahasan lebih mengarah pada pemahaman yang lebih baik, dalam penelitian ini membatasi masalah pada ruang lingkup permasalahan mengenai pengawasan kecelakaan kerja di perusahaan Kota Tangerang Selatan dalam
menanggulangi
masalah
kecelakaan kerja di Kota Tangerang Selatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan kecelakaan kerja di Kota Tangerang Selatan?”
18
1.4 Rumusan masalah Melihat dari latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana
pengawasan
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan kecelakaan kerja?
1.5 Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian
Pengawasan
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi dalam mengatasi permasalahan kecelakaan di Kota Tangerang Selatan yaitu, “Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan kecelakaan kerja”
1.6 Manfaat penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penulis ini adalah : 1. Manfaat teoritis a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. b. Untuk sedikit memberi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya. c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat praktis a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Administasi Negara sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
1.7 Sistematika Penulisan Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian, yaitu sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan di teliti. Bentuk penerangan dan penjelasan dalam penelitian ini akan di uraikan secara deduktif, artinya dimulai dari
20
penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian. 1.3 Batasan Masalah Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan dana maka peneliti membatasi penelitian ini. 1.4 Rumusan Masalah Rumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam kalimat tanya. 1.5 Tujuan Penelitian Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin di capai dengan dilaksanakannya penelitan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. 1.6 Manfaat Penelitian Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan temuan peneliti 1.7 Sistematika Penulisan Menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulis skripsi ini secara keseluruhan.
21
BAB II : DESKRIPSI TEORI 2.1 Landasan Teori Landasan teori mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang sangat jelas. 2.2 Penelitan Terdahulu Penelitan terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah. 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitan Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya. 2.4 Asumsi Dasar Penelitian Merupakan Jawaban sementara dan akan diuji kebenarannya
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 3.2 Fokus Penelitian Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 3.3 Lokasi Penelitian
22
Menjelaskan
tempat
(locus)
penelitian
dilaksanakan
,
yaitu
menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya locus tersebut untuk dijadikan tempat penelitian. 3.4 Instrumen Penelitian Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti sendiri dan akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi. 3.5 Informan Penelitian Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informan biasanya didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti. 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 3.7 Jadwal Penelitian Menjelaskan jadual penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan, serta dilengkapi dengan tabel jadual penelitian.
BAB IV : PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
23
Menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 4.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. 4.3 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data BAB V : Penutup 5.1 Simpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. 5.2 Saran Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang di teliti baik secara teoritis maupun praktis.
DAFTAR PUSTAKA Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN Memuat lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.
24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan pustaka Setiap penelitian merupakan selalu menggunakan teori. Kerlinger dalam Sugiyono (2009:41) mengemukakan bahwa, Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with purpose of explaining and predicting the phenomena. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Satori dan Komariah (2010:7), menyatakan bahwa suatu teori/konsep yang dijadikan dasar penelitian berguna untuk membaca fenomena empirik sehingga konsep atau teori ini berfungsi untuk “to understand”, yaitu peneliti dapat mengerti fenomena empirik. Mengerti tentang sesuatu merupakan modal bagi peneliti untuk dapat menjelaskan “to describle” dan kadar yang lebih tinggi lagi adalah dapat mendeskripsikan secara cermat dan utuh “to explan”. Apabila peneliti sudah dapat menjelaskan maka dapat mengontrol suatu fenomena dan dapat membuat prediksi terhadap hasil-hasil temuan empirik. Fungsi teori/konsep yang berangkat dari fenomena
24
25
empirik dapat menjadi instrument untuk mengetahui suatu kondisi yang diinginkan di masa depan, atau disebut juga dengan “to predict”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam kecelakaan kerja karyawan di perusahaan terkait khususnya di Tangerang Selatan. Sesuai dengan fokus penelitian, maka diperlukan beberapa teori pendukung untuk mempermudah dalam proses penelitian. Berikut penjelasan mengenai teori dan konsep yang menjadi landasan teori dan kerangka berfikir dalam penelitian ini. 2.1.1 Pengawasan Dalam pengawasannya yang tertulis kutipan pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Ketenagakerjaan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan melakukan beberapa indikator pencegahan mengenai kecelakaan kerja, yaitu: 1. Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja Pengamatan resiko bahaya ditempat kerja merupakan basis informasi yang berhubungan dengan banyaknya tingkat dan jenis kecelakaan kerja yang terjadi. Ada 2 tipe data untuk mengamati resiko bahaya di tempat kerja, yaitu : a. Pengukuran resiko kecelakaan, yaitu mengkalkulasi dan mencatat tingkat jenis kecelakaan yang terjadi sehingga dapat
26
mengetahui hari kerja yang hilang atau kejadian yang fatal pada setiap pekerja. b. Penilaian resiko bahaya, yaitu mengindikasikan sumber pencemaran, faktor bahaya yang menyebabkan kecelakaan, tingkat kerusakan dan kecelakaan yang terjadi. Misalnya, bekerja di ketinggian dengan resiko terjatuh dan luka yang di derita pekerja atau bekerja dipemotongan dengan resiko terpotong karena kontak dengan benda tajam. 2. Pelaksanaan SOP secara benar di tempat kerja Standar Operasional Prosedur adalah pedoman kerja yang harus di patuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai dengan intruksi yang tercantum dalam SOP, perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses produksi, kerusakan peralatan dan kecelakaan kerja. Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:209) pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengontrol dan menilai pelaksaaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah di tentukan atau di tetapkan. Kemudian Menurut Prayudi (dalam Rusdiana dan Ghazin) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan dan diperhatikan. Dan menurut Manullang (dalam Rusdiana dan Ghazin) mengatakan bahwa: “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan”.
27
Menurut Wirawan (2014:437), Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan pengawasantersebut meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pembangunan dan terjaminnya pelaksanan komitmen. Organisasi Sumber daya manusia Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja Keamanan bekerja Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penetapan SMK3 Pengendalian keadaan darurat dan bahaya tempat kerja Pelaporan dan perbaikan kekurangan Tindak lanjut
Dalam Pasal 173 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan tentang
Ketenagakerjaan
dijelaskan
bahwa
Pemerintah
melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pengawasan dan pembinaan tersebut dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. Dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi
dalam
rangka
pembinaan
ketenagakerjaan,
pemerintah,
organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, atau bentuk lainnya. Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan
28
bahwa Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pegawai
pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib : 1. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan. 2. tidak menyalahgunakan kewenangannya Selanjutnya dalam Pasal 179 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Pengawasan Adapun
mengenai
prinsip-prinsip
pengawasan
peneliti
akan
mengemukakan beberapa pendapat para ahli, menurut Handayaningrat (1997:149) mengemukakan bahwa pengawasan adalah: 1. pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi. 2. pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. 3. pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan. 5. pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat. 6. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
29
7. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan waktu yang akan datang.
2.1.1.2 Syarat-syarat pengawasan efektif Di dalam menciptakan kondisi pengawasan pekerja yang betul-betul efektif berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan syarat-syarat pengawasan itu merupakan sesuatu hal bagi seorang pemimpin organisasi untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan, agar sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Menurut Handayaningrat (1997:151) mengumukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif, yaitu : 1. Pengawasan harus objektif Maksud dari objektif adalah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran
standar
yang
objektif
yang
telah
ditentukan
efektif,
disamping
sebelumnya. 2. Pengawasan harus luwes Apabila
pengawasan
selalu
ingin
menghindarkan kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan rencana, maka rencana itu perlu fleksibel, agar dimungkinkan adanya perubahan rencana terhadap hal-hal yang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai kemungkinan situasi.
30
3. Pengawasan harus hemat Pengawasan harus dinilai dengan biaya pengawasan relatif hemat. Bila manfaatnya sesuai dengan kepentingan kegiatan, besarnya kegiatan dan pengeluaran biaya pengawasandibandingkan dengan besarnya resiko bila dikaitkan dengan besarnya hasil pekerjaan, besarnya organisasi dibandingkan dengan biaya pengawasan yang relatif kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan dan pendekatan akan dapat efisien dan hal yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya 4. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan Sistem pengawasan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan sistem pengawasan yang relatif adalah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan. Maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan. 2.1.1.3 Fungsi Pengawasan Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:211), pengawasan mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya sebagai berikut : a. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan, serta penyelewengan. b. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, maksudnya dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau keselahan yang terjadi, agar
31
tidak berlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi. c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. d. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.
2.1.1.4 Sasaran dan Tujuan Pengawasan Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:212), sasaran dan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : a. Mencegah terjadinya penyimpangan. b. Memperbaiki kesalahan, dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan. c. Mempertebal tanggung jawab untuk pekerja maupun pemilik dari perusahaan tersebut. d. Mendidik dalam pelaksanaannya. e. Menjaga pola organisasi yang telah di tetapkan sesuai UU berlaku f. Semua dalam organisasi akan mendapatkan tempat sesuai bakat, minat dan kemampuan yang berbeda-beda. g. Penggunaan alat-alat atau perlengkapan organisasi yang efisien. h. Sistem dan penerapan disepakati.
tidak menyimpang dari yang telah
2.1.1.5 Teknik-teknik Pengawasan Menurut Siagian (2000:259), ada beberapa teknik dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut: 1. Pengamatan langsung
32
Pengamatan langsung oleh atasan atau Dinas terkait untuk melihat cara para bawahan menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. 2. Pengawasan melalui laporan Pengawasan melalui laporan, baik lisan atau tulisan dari orangorang yang mengawasi secara langsung kegiatan. 3. Pengawasan melalui wawancara Wawancara dengan bawahan atau pihak lain pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. 2.1.2 Kecelakaan kerja a. Pengertian dan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi karena dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali dari tempat kerja ke rumah dari jalan biasa atau wajar di lalui. Jadi kecelakaan kerja menurut UU No.3 Tahun 1992 tentang kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja yaitu terjadi pada saat pekerja melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja umumnya kecelakaan terjadi di tempat kerja atau biasa di sebut dengan in plant dan terjadi pada saat kerja, kemudian kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan biasa atau wajar dilalui yaitu kecelakaan lalu
33
lintas yang dialami pekerja dalam perjalanan pada saat ini biasanya disebut dengan kecelakaan out plant dan terjadi di luar jam kerja. Jenis kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan kerja berdasarkan UU No.3 Tahun 1992 adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Hak atas jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir diberikan, apabila menurut diagnosa dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerja selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja. Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana maksud diatas, diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan oleh semua pihak. Kejadiannya tidak terdapat unsur kesengajaan dan terencana. Kecelakaan kerja sering kali menimbulkan cacat yang biasanya terjadi pada fisik kepada seseorang. Adapun sebab-sebab kecelakaan kerja : 1. Faktor pekerjaan a. Jam kerja Ketetapan jam kerja yang berlaku adalah 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk hari kerja. Waktu istirahat di anjurkan 20-30% jam kerja atau
34
paling sedikit 15% dari 5 hari selama 6 jam jumlah jam kerja tiap minggu. b. Pergeseran waktu atau shift KerjaShift kerja dari malam ke siang kemudian ke pagi hari dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Resiko kecelakaan kerja tinggi pada tenaga kerja yang bekerja pada malam hari. 2. Faktor manusia Salah satu penyebab dari kecelakaan kerja adalah faktor manusia itu sendiri. Faktor-faktor yang terdapat pada manusia terdiri dari : a. umur-umur muda pada umumnya lebih sedikit mendapat kecelakaan kerja di banding umur tua hal ini disebabkan oleh reaksi umur muda lebih baik dibanding umur tua, akan tetapi umur muda sering bertindak cerobah atau tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan kerja. b. pengalaman kerja pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap kecelakaan kerja. Karena biasanya semakin lama seseorang bekerja pada bidang tersebut maka akan lebih mengetahui resiko terjadinya kecelakaan kerja tersebut dan akan lebih berhati-hati.
35
c. jenis kepribadian manusia faktor kecelakaan
kejiwaan kerja,
mempunyai
emosi,
motivasi
pengaruh kerja
dan
terhadap ceroboh
mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kecelakaan kerja. 3. tingkat pendidikan dan keterampilan Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja, begitu pula latihan sebelum melakukan pekerjaan akan mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja. 4. kelelahan kelelahan baik fisiologi maupun psikologi dapat meningkatkan kecelakaan kerja. Kelelahan akan menurunkan kemampuan seseorang untuk berfikir dan akan mengurangi kemampuan kerja serta ketahanan tubuh pekerja. 5. Faktor lingkungan kerja a. Faktor kimia disebabkan oleh bahan baku dan bahan pembantu proses produksi dan hasil proses produksi. Unsurnya dapat di kelompokkan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, dan lain-lain. Contoh kecelakaan kerja oleh karena pabrik petasan, bengkel, dan lain-lain. b. Faktor biologi bermacam-macam bakteri, jamur, virus yang terdapat dilingkungan kerja dapat menimbulkan kecelakaan kerja.
36
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Keselamatan kerja A. Pengertian dan Dasar Hukum Keselamatan Kerja Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1. Keselamatan dan kesehatan kerja 2. Moral dan kesusilaan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilainilai agama
untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku (Husni, 2003:131). keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat landasan tempat
kerja
dan
lingkungannya
serta
cara-cara
pengolahannya
(Summa’ur,1987:1). Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya, adalah penerapan teknologi mutakhir. Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi
37
buruh. Tujuan peraturan keamanan menurut Budiono (1999:228), adalah sebagai berikut : 1. Melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. 2. Menjaga agar supaya orang-orang yang telah berada di sekitar tempat kerja terjamin keselamatannya. 3. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.
B. Kewajiban Pengusaha dalam hubungannya dengan Keselamatan Kerja Menurut Husni (2003:135), Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah : 1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan tentang : a. b. c. d.
Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja. Semua alat pengamanan dan pelindung yang diharuskan. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya. Memeriksakan kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang dipekerjakan, berkewajiban
melakukan
pembinaan
dalam
hal
pencegahan
kecelakaan, penganggulangan kebakaran, P3K, dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya. Keselamatan kerja bagi pekerja pada akhirnya tergantung juga pada pekerja itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan, penyuluhan dan latihan-latihan
dalam
rangka
meningkatkan
kesadaran
dan
penghayatan terhadap keselamatan kerja mempunyai peranan yang
38
sangat penting. Antara pembinaan dan latihan mempunyai makna tersendiri. Melalui pembinaan dapat disampaikan berbagai informasi mengenai keselamatan kerja, cara melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar, sehingga akan memberikan kejalasan kepada para pekerja. Sedangkan latihan menyangkut mengenai
keterampilan dalam
keselamatan kerja (Suma’ur, 1987:210).
Penyelenggaraan pembinaan bagi pekerja dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain : 1. Ceramah atau Diskusi Metode ceramah dan diskusi diterapkan dengan maksud supaya yang dilakuakan antara pekerja dengan pembicara dapat berkomunikasi secara langsung, sehingga pekerja benar-benar memahami dan mengetahui apa yang diceramahkan. Pembinaan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala, meskipun tidak dilaksanakan secara bersamaan, mengingat adanya proses produksi yang tidak dapat ditinggalkan. 2. Poster atau slogan Poster atau slogan adalah salah satu cara untuk mengingatkan pekerja agar selalu berhati-hati dan juga untuk mengingatkan pekerja. Poster atau slogan ini macam-macam wujudnya, bisa berupa gambar yang lucu, menyedihkan, memberikan nasehat dan sebagainya. Poster ada yang berwujud poster positif, yaitu poster yang memperlihatkan kemanfaatan kalau berhatihati, poster ini baik untuk menguatkan semangat pekerja yang mungkin ada
39
dalam keraguan. Selain itu ada poster negatif, yaitu poster yang memperlihatkan bahaya. (Suma’ur, 1987:307) Pembinaan dan penyuluhan yang sangat penting dan diberikan kepada pekerja adalah: a. Pemberantasan kebakaran b. Pembinaan pertama pada kecelakaan c. Pembinaan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 3. Memeriksakan Kesehatan Pekerja Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja penting sekali dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan tempat kerja. Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja diperusahaan merupakan tugas dari tenaga paramedis. Oleh karena itu agar tenaga paramedis dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pihak perusahaan diwajibkan mengirimkan tenaga paramedisnya untuk dididik mengenai keselamatan kerja seperti yang termaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 02/MEN/1979 tentang Kewajiban latihan dan keselamatan kerja bagi para tenaga paramedis perusahaan, dimana dalam pasal 1 disebutkan : ”Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga untuk mendapatkan latihan dalam bidang higienen Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.” Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi Nomor Per 02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja telah ditentukan bahwa setiap perusahaan
40
diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja yaitu meliputi pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus. Hal tersebut dimaksudkan agar pekerja dalam kondisi yang bena-benar sehat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dapat dilakukan secara bertahap. 4. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja. Penyediaan alat perlindungan diri yang cukup akan dapat menghindarkan atau dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin timbul atau terjadi. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan, apalagi alat perlindungan tersebut merupakan salah satu fasilitas dari perusahaan untuk pekerja, dengan kata lain alat perlindungan diri harus disediakan perusahaan secara cuma-cuma untuk pekerja tanpa dipungut biaya. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan yang berbunyi sebagai berikut : “Pengurus diwajibkan Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.
41
Berdasarkan pada ketentuan tersebut, alat perlindungan diri tidak saja disediakan untuk para pekerja, tetapi juga untuk orang lain yang memasuki tempat kerja dalam lingkungan perusahaan tersebut. Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan satu dengan yang lain biasanya tidak sama, hal ini didasarkan pada jenis pekerjaannya atau jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis alat perlindungan yang biasa digunakan oleh perusahaan tekstil adalah : a. Penutup telinga Dalam suatu perusahaan khususnya ruang produksi yang dipenuhi dengan mesin-mesin, biasanya akan menimbulkan suara yang sangat bisang. Pekerja yang selalu berada dalam situasi bisang terusmenerus dan tidak menggunakan penutup telinga cepat atau lambat akan mempengaruhi pendengarannya. Oleh karena itu alat penutup telinga sangatlah penting dan mutlak keberadaanya atau harus ada dalam industri-industri yang menggunakan mesin-mesin bersuara keras. b. Masker Masker adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung. Masker sangat diperlukan untuk industri tekstil dalam hal ini industri batik, sebab dalam industri ini menggunakan bahan zat-zat kimia yang cukup berbahaya. Apabila sampai terhirup tentunya dapat merusak paru-paru.
42
c. Topi Pengaman Topi pengaman banyak macamnya, ada yang terbuat dari kain, ada pula yang terbuat dari plastik. Para pekerja diwajibkan utnuk menggunakan topi pengaman. Topi sangat berguna bagi para pekerja, terutama pekerja perempuan, terlebih lagi yang berambut panjang. Topi harus dipakai agar tidak terganggu saat melakukan pekerjaan. Sebab rambut
yang panjang apabila dibiarkan terurai
akan
mengganggu bahkan jika tidak hati-hati rambut bisa masuk ke mesin. d. Alat-alat perlindungan diri lainnya. Alat perlindungan diri lainnya yang biasa digunakan antara lain sepatu boat, kaos tangan, penutup mata dan lain-lain. e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. f. Membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. g. Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas. Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja disebutkan bahwa: “Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati
43
semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya”. Berdasarkan pada pasal di atas, maka pengusaha sebagai pihak pemilik perusahaan juga mempunyai konsekuensi melaksanakan peraturan mengenai keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaannya tidak tumpang tindih antara pekerja dan pengusaha. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa: “Pengurus diwajibkan Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.
C. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Keselamatan Kerja Menurut Husni, (2003:136) dari sudut si Tenaga Kerja juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Kewajibankewajiban tenaga kerja adalah : 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
44
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. 3. Ketentuan
mengenai
kewajiban
pekerja
untuk
memakai
alat
perlindungan diri ini diatur dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 4. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat perusahaan yang bersangkutan, adapun hakhak tenaga kerja adalah : a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja / perusahaan yang bersangkutan. b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batasbatas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
2.1.4 Tinjauan Umum tentang Kesehatan Kerja Menurut Husni (2003:140), Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan kerja adalah : 1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. 2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dan tenaga kerja. 4. Meningkatkan produktifitas kerja.
Sumammur (1988:14), Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang mendadak berupa kekerasan terhadap struktur fisik tubuh manusia sehingga segera dapat diketahui, seperti terbentur benda keras, terpotong benda tajam,
45
jatuh dari ketinggian. Jadi disini akibatnya dapat dilihat langsung. Sedangkan penyakit kerja prosesnya lama, timbulnya secara perlahan, sehingga akibatnya baru dapat diketahui setelah waktu yang cukup lama, misalnya gangguan pernapasan akibat debu organik maupun non organik yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Terjadinya penyakit kerja merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya kesehatan kerja. Pengertian kesehatan kerja sendiri dalam Undang-undang tidak diatur. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggitingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit ataupun gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum (Suma’ur, 1988:1). Sebagaimana keselamatan kerja, kesehatan dan produktifitas mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, hal ini didasarkan atas : 1. Kondisi-kondisi yang optimal untuk kesehatan adalah optimal pula untuk produktifitas kerja, sebagai contoh : kebisingan yang ditekan minimal baik untuk kesehatan dan juga efisiensi, penenangan yang cukup untuk kenikmatan kerja, berkaedah bagi kesehatan mata, udara yang segar berguna bagi efisiensi kerja kesehatan juga, gizi yang memadai diperlukan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga daya kerja dan lain sebagainya. 2. Kesehatan yang tinggi adalah cara-cara untuk mengatasi tidak produktifitasnya biaya-biaya pengobatan yang tidak perlu. Untuk menanggung kecelakaan, cacat kematian akibat dari bahaya-bahaya
46
pekerjaan. Juga sebagai cara mengurangi tidak efisiennya pembiayaan akibat ketidakcocokan kerja, ganti kerja, dan lain-lain
2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial A. Konsep Hubungan Industrial Istilah hubungan industrial (industrial relation). Hubungan industrial tidak hanya terbatas pada pengertian industri dalam arti sempit, tetapi meliputi semua badan usaha yang di dalamnya terjadi hubungan kerja. Pentinganya hubungan industrial bagi suatu negara dapat dilihat dari sejarah bahwa tidak ada negara yang dapat maju secara ekonomi tanpa membina terlebih dahulu sistem industrialnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, pengalaman menunjukkan bahwa hubungan industrial yang tidak didukung oleh perangkat hukum dan manajemen yang baik ternyata menimbulkan masalah tersendiri di bidang ketenagakerjaan. Jadi untuk menuju suatu negara industri yang kuat dan maju, setiap negara perlu membenahi terlebih dahulu konsep hubungan industrialnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena hubungan industrial yang baik yang didukung oleh perangkat hukum yang baik pula, merupakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan industri. Konsep hubungan industrial yang dapat diterapkan secara baik di suatu negara, belum tentu dapat diterapkan dengan baik di negara lain. Para ahli hubungan industrial berpendapat bahwa sistem hubungan industrial yang paling tepat bagi suatu negara adalah sistem yang sesuai dengan nilai sosial budaya negara yang bersangkutan. Atas dasar pendapat tersebut, sistem hubungan industrial yang diyakini paling tepat dengan kondisi Indonesia
47
adalah hubungan industrial yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial, adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluargaan dan gotongroyong serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua asas tersebut secara filosofis merupakan landasan bagi sikap mental dan sikap sosial dalam hubungan industrial. Khususnya di Tangerang Selatan ini terdapat keanekaragaman sistem dan pendekatan hubungan industrial sehari-hari, akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dan benturan dalam hubungan industrial baik di antara sesama
serikat
pekerja
maupun
antara
pekerja
dengan
pengusaha.
Penyelesaian perbedaan pendapat dengan adu kekuatan antara pekerja dengan pengusaha merupakan hal yang biasa terjadi. Mogok dan penutupan perusahaan (lock out) merupakan dua senjata yang dianggap sebagai hak asasi untuk digunakan. Munculnya berbagai persoalan antara pengusaha dan pekerja seperti dikemukakan di atas, bersumber pada kurangnya pemahaman terhadap asas hubungan industrial yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, terutama yang berhubungan dengan asas kemitraan dan asas ikut bertanggung jawab. Asas kemitraan dalam hubungan industrial mengandung dua sisi pokok dalam pelaksanaan hubungan industrial. Sisi pertama adalah mitra dalam proses produksi (partner in production). Dari sisi ini timbul kewajiban bagi pekerja agar mampu meningkatkan produksi barang atau jasa bagi perusahaan. Sisi kedua adalah mitra dalam keuntungan perusahaan (partner in
48
profit). Sisi ini menunjukkan kewajiban bagi pengusaha untuk membagi keuntungan perusahaan dengan pekerja, baik dalam bentuk kenaikan upah, perbaikan syarat-syarat kerja maupun peningkatan kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial. Asas ikut bertanggung, jawab atau asas tanggung jawab bersama (partner in responsibility), juga menyangkut dua sisi pertanggungjawaban. Pertama, pekerja ikut
bertanggung jawab
atas
perkembangan perusahaan. Asas ini berkaitan erat dengan asas kemitraan karena pekerja merasa turut memiliki dan merupakan bagian dari perusahaan. Kedua, pengusaha merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja. Secara umum, masalah-masalah pokok hubungan industrial khususnya di Tangerang Selatan telah mendapat pengaturan dalam hukum ketenagakerjaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai landasan untuk menciptakan ketenangan kerja yang berkeadilan sosial (Industrial peace with justice) dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja. (Nasution, 2004:164-167). B. Hubungan industrial Proses industri selalu berjalan dengan adanya peran dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hubungan industri maka tidak ada keseimbangan antara proses dan hasil yang mampu di capai. Misalnya fungsi pemerintah sebagai pengawas dalam melaksanakan hubungan industrial sebagai contoh perusahaan yang melanggar dengan memperkerjakan tenaga kerjanya secara full time tanpa ada jaminan kesehatan dan keselamatan
49
kerja maka pemerintah berhak dan wajb menegur perusahaan tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab XI Hubungan Industrial, Pasal 102 (1) yang berisi ” Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.
2.1.6 Penelitian Terdahulu 2.1.6.1 Penelitian Tentang Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dalam Menimalkan Kecelakaan Kerja Pada PT. Waru Kaltim Plantation Penelitian yang berjudul “Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dalam Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada PT. Waru Kaltim Plantation” ini ditulis oleh Ratih Ratna Sari (2013). Beliau adalah lulusan dari Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) salah satu dosen di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman, Samarinda. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori Manajemen Keselamatan Kerja (summamur, 1981), Pengertian Kesehatan Kerja (Moenir, 1983), dan Kecelakaan Kerja (Budiono, 2003). Penelitian ini di unduh dari http://ejurnal.adbis.fisip-unmul.ac.id, pada tanggal 13 april 2015. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut: Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap tenaga kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan
50
bentuk perlindungan diri dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.. Oleh karena itu pemahaman tentang kecelakaan kerja perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan baik pemerintah, perusahaan atau masyarakat yang terkait di dalamnya. Pemerintah cenderung menerapkan pendekatan ”atas ke bawah (top down)” dalam kecelakaan kerja, dimana kelompok sasaran diberi solusi-solusi serta pengawasan yang dirancang untuk mereka yang didalamnya khususnya para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen dan keselamatan kerja yang telah dilaksanakan pada PT. Waru Kaltim Plantation dalam melaksanakan koordinasi antara perusahaan dan pekerja dalam upaya pendekatan kepada Undang-Undang terkait mengenai keselamatan kerja. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi. Teknik pengambilan subyek penelitian yakni dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dari teknik ini diperoleh 2 informan kunci, yang terdiri dari Perusahaan PT.Waru Kaltim, Pegawai Perusahaan tersebut. Wawancara dan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan penelitian, antara lain Perusahaan Tersebut Kota Samarinda memang belum melakukan hal yang signifikan mengenai masalah K3 dan belum adanya upaya dari Dinas setempat. Dari tahun ke tahun angka kecelakaan kerja pada perusahan ini tergolong naik terus menerus, bila di total pada tahun 2010 mencapai 3,6% pada tahun 2011 mencapai 3,8% dan tahun
51
2012 mencapai 4,2%. Dalam hal ini Bisa di artikan bahwa perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Samarinda kurang koordinasi antara kedua pihak ini sehingga memberikan peluang kepada kecelakaan kerja.
2.1.6.2 Penelitian Tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Perkantoran & Perkuliahan Tahap III Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Perkantoran dan Perkuliahan Tahap III Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya” ditulis oleh Hadi Susanto Tahun 2010. Beliau adalah lulusan dari teknik Sipil dan Perencanaan pada Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan teori Manajemen Resiko
(Sastrohadiwiryo, 2005) dan Kecelakaan kerja
(Santoso, 2004). Penelitian ini di unduh dari http://digilib.its.ac.id/public/itsundergraduate-14745-paperpdf.pdf, pada tanggal 21 April 2015. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut: Manajemen resiko
merupakan pendekatan terorganisasi
untuk
menemukan resiko-resiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal diluar dugaan. Selanjutnya dapat diketahui akibat buruk yang sesuai untuk mengatasi resiko-resiko petensial itu. Dengan demikian melalui manajemen resiko akan diketahui metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang di derita akibat resiko kecelakaan kerja. Secara langsung manajemen resiko yang baik dapat
52
menghindari semaksimal mungkin dari biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan akibat terjadinya peristiwa yang merugikan keuntungan usaha. Dampak dari kecelakaan kerja terbagi 3, yaitu: kerugian bagi instansi, kerugian bagi korban dan kerugian bagi masyarakat dan negara. Kecelakaan kerja yang terjadi dan menimbulkan luka-luka maupun korban jiwa yang pastinya merugikan banyak pihak. manajemen kecelakaan kerja masih jarang di terapkan oleh semua pihak dan masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Selama ini manajemen panitia pembinaan kecelakaan kerja (P2K3) dianggap bukan prioritas dan sekedar formalitas, padahal kita hidup di era modern yaitu jaman yang mengandalkan teknologi, seperti mesin-mesin canggih. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen kecelakaan perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan baik pemerintah, perusahaan maupun pekerja.
2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian Kecelakaan kerja merupakan sebuah ancaman besar baik itu dari perusahaan maupun dari pekerja khususnya di daerah Tangerang Selatan, karena kecelakaan kerja tersebut tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi. Maka dari itu Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi dengan pihak-pihak yang terkait sangat dibutukan. Oleh karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat sebagai berikut :
53
Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Kurangnya anggaran yang ada di Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Terbatasnya jumlah personil yang ada di Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Ketenagakerjaan terkait pembinaan pengawasan kurang optimal Tidak adanya sanksi yang tegas terkait pengawasan tentang UU No.7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori Rusdiana dan Ghazin (2014) yaitu sebagai berikut: . 1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, 3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. 4. Mendinamisasikan organisasi, agar lebih efektif dan efisien
Penanggulangan angka Kecelakaan atau yang ditimbulkannya dapat berjalan dengan baik dan cepat, sehingga dapat mencegah atau meminimalisir jatuhnya korban akibat kecelakaan kerja.
2.1.8 Asumsi Dasar Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti memiliki asumsi dasar bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam meminimalisirkan kecelakaan kerja di daerah tersebut dapat dikatakan kurang bai, hal tersebut terlihat dari beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lapangan.
54
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Marvasti (2004:7), mengatakan bahwa “Qualitative research provides detailed description and analysis of the quality, or the substance, of the human experience.” (penelitian kualitatif menyediakan deskripsi dan analisis yang mendetail mengenai kualitas, atau inti dari pengalaman manusia). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat tidak kaku, ia menawarkan keluwesan dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan yang lebih menarik, unik, dan fakta empiris yang tengah dicermati, sebab fenomena dan praktek-praktek sosial sebagai penelitian kualitatif tidak bersifat mekanistik melainkan penuh dinamika, karenanya tidak dapat diciptakan dalam otak dan kehendak peneliti. (Bungin, 2003:33) Adapun karakteristik yang dipakai pada penelitian kualitatif ini, seperti yang dikemukakan Creswell (2010:259-263) yang disajikan tidak berdasarkan urutan prioritas tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Alamiah (Natural Setting) Para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan dilokasi dimana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti.
54
55
2. Peneliti sebagai instrument kunci (Researcher as key instrument) Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan partisipan. 3. Beragam sumber data (Multiple source of data) Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber saja. 4. Analisis data induktif (Inductive data analysis) Para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah keatas (induktif) dengan mengolah data kedalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. 5. Makna dari para partisipan (Participan’s meaning) Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus focus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian. 6. Rancangan yang berkembang (Emergent design) Proses penelitian selalu berkembang dinamis, semua tahap pada proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. 7. Perspektif teoritis (theorical lens) Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian mereka.
56
8. Bersifat penafsiran ( interpretive) Penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian interpretif dimana didalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu interprestasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. 9. Pandangan menyeluruh ( Holistic account) Para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti.
Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang telah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara yang diperleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif teori Pengawasan dinas terkait, sehingga terbentuk gambaran mengenai pengawasan dan kajian-kajian UU terkait untuk memperkecil terjadinya peluang kecelakaan kerja terhadap pekerja di Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan.
3.2 Fokus penelitian Dalam penelitian “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja” ini fokus penelitiannya yaitu pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, karena di Kota ini merupakan Kota yang berkembang pesat di bidang industri. Mengingat letaknya yang strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta dan Kota-kota lain seperti Bogor, dan
57
Tangerang. Oleh karenanya banyak kawasan industri di daerah tersebut, maka rentang terhadap masalah kecelakaan kerja.
3.3 Lokasi Penelitian Dalam penelitian “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja” ini peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat, diantaranya yaitu di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dan Perusahaan terkait.
3.4 Instrumen Penelitian Sugiyono (2009:63), mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan metode observasi, metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 1. observasi Menurut Hasan (2002:86) observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi menurut Usman dan Akbar (2011:54), adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol kehendaknya (reliabilitasnya) dan sesahihannya (validitasnya).
58
2. wawancara Menurut Moleong (2013:176) mengemukakan bahwa, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Maksud dari hal ini yaitu agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti apa yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan untuk mengungkap pemikiran atau gagasan tentang usahausaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam meminimalisir kecelakaan kerja karyawan apabila. Adapun pedoman wawancaranya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 2.1 Pedoman Wawancara No
Metode
1.
Akuntabilitas
Topik pertanyaan
Sumber data Dinas Sosial,
1. Pengawasan dan
Ketenagakerjaan dan
Pembinaan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
2. Anggaran
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
2
Transparansi
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
59
1. Anggaran
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
3
Keterbukaan
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan 1. Prosedur Pengawas
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
2. Kritik dan Saran
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
4
Aturan Hukum
Dinas Sosial, 1. UU No.13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan dan
Tentang Ketenagakerjaan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Dinas Sosial,
2. Peraturan Daerah No.3
Ketenagakerjaan dan
Tahun 2011 Tentang
Transmigrasi Kota
Pelayanan
Tangerang Selatan
Ketenagakerjaan Dinas Sosial, 3. Kepastian Hukum
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
60
3. Dokumentasi Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat dan meneliti dokumen atau catatan yang berupa foto atau tulisan. Menurut Satori dan Komariah (2010:146), dokumentasi merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human resources). Dalam penelitian kualitatif yang berkembang pada saat ini, bahwa ada pembedaan antara dokumen dengan record. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan dokumentasi elektronik yang berupa rekaman. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Buku Catatan Buku catatan ini digunakan peneliti untuk mencatat setiap informasi dari sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat perkembangan penelitian di lapangan. Menurut Satori dan Komariah (2010:177), buku catatan adalah catatan lengkap yang bukan saja berisi hasil pengamatan atau wawancara di lapangan tetapi juga sudah ada refleksi dari peneliti atas hasil atau deskripsi yang dikerjakan setelah selesai melakukan suatu pengamatan atau wawancara. 2) Alat Perekam Alat perekam ini digunakan peneliti untuk merekam setiap pembicaraan pada saat wawancara dengan sumber informasi. Menurut Satori dan Komariah (2010:177-178), tape recorder dapat merekam semua percakapan dengan baik, tetapi sayang tidak dapat menangkap ekspresi wajah dan gerak-gerik informan. Seandainya informan keberatan dengan dengan pemakaian tape recorder, maka
61
peneliti tidak boleh memaksa dan atau tidak boleh mensiasatinya dengan cara tersembunyi karena kalau ketahuan hal ini dapat merusak hubungan baik. 3) Kamera Digital dan Handphone Kamera digital dan Handphone ini digunakan peneliti untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian, yang berupa foto-foto lokasi penelitian ataupun sumber data. 4. Studi Kepustakaan Soekidjo (2005:93) mengemukakan bahwa, studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dari berbagai sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:144), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkaitan dengan situasi social yang diteliti.
3.5 Informan Penelitian Informan menurut Satori dan Komariah (2010:94), adalah orang-dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Morse dalam Denzin, dkk (2009:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Setelah peneliti paham akan peran, serta hubungan antar partisipan, maka peneliti dapat menentukan informan yang sesuai dengan penelitiannya.
62
Dan Menurut Burhan Bungin (2007:53), dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Jadi, prosedur penentuan informan adalah suatu hal yang penting. Kemudian menurut Morse dalam Denzin (2009:290), penentuan key informan disebut pemilihan partisipan pertama (the primary selection), yaitu pemilihan secara langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan sampel dari sekian informan yang langsung ditemui. Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, sebagai cara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan informan kedua (secondary selection). Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Mereka menguasai atau memahami Pelaksanaan Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Tenaga Kerja. 2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pengawasan kecelakaan kerja. 3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. 4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Dalam
penelitian
ini peneliti
menentukan
informan
dengan
teknik
purposive sampling, artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui
kondisi
internal
dan
eksternal
Pengawasan Dinas Sosial,
63
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Tenaga Kerja sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang potensi, kendala dan strategi Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Tenaga Kerja. Adapun informan-informan yang dapat dimintai keterangan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2 informan penelitian Status Koding
i1 Informan Pemerintah terkait
Nomor Informa n i1.1
i1.2
Nama Informan
Jabatan Informan
H. Purnama Wijaya S.Sos, M.Si
Kepala Dinsosnaker trans
Drs. Agustin, M.Si
Pelaksana Bid. Pentakerja
Fungsi dan Peran Informan Memimpin, Merencanak an dan mengatur keseluruhan bagian
Informan Key Informan
Mediator Key Informan
i1.3
H. Syaiful Bachrum, SE
Pelaksana Bid. Wasnaker
Pengawas Ketenagaker jaan
Key Informan
64
i1.4
i1.5
i1.6
i1.7
i.2
i2.1
Bpk. Hery Heryadi, S.Sos
Seksi Pengawasan Ketenagaker jaan
Pengawasan Ketenagaker jaan
Bpk. M Nuhiodi, Se, M.Si
Seksi Pengawasan Norma Kerja
Pengawasan Bidang Norma Kerja Ketenagaker jaan
Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pengawasan Bidang K3 Ketenagaker jaan
Silvia Rosalinda , SE, M.Si
Kasubag Keuangan
Pengelolaan terkait Key keuangan dan bagian informan umum dari kepegawaian serta perencanaan
Bpk. Mujiono
Buruh
Bpk. Siswanto, ST, MM
Key Informan
Key informan
Key informan
Secondary
Informan i.2.2
Bpk. Fajar
Buruh Secondary
Informan (Sumber : Peneliti, 2014)
65
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Dalam sebuah penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak melakukan kegiatan pra-lapangan penelitian sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sampai data tersebut bersifat jenuh. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan empat kegiatan penting, diantaranya pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification). Dalam
penelitian
yang
berjudul
“Pengawasan
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Kerja” ini, menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model analisis dari Miles dan Huberman (2007:15) dengan empat komponen berurutan. Adapun gambar dari proses analisis data dari Miles dan Huberman (2007:15) yaitu sebagai berikut:
Bagan 3.1 Model analisis
Data Collecting
Data Reduction
Data Display
Verification
66
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam prosesnya, kegiatan analisis data dilakukan secara berurutan melalui empat hal utama yang saling menjalin pada saat sebelum dan sesudah pengumpulan data. Keempat kegiatan utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pengumpulan data (Data Collecting) Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Satori dan Komariah (2010:103), pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh
data
yang
diperlukan.
Dalam penelitian kualitatif teknik
pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. b) Reduksi Data (Data Reduction) Selama dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentu akan banyak sekali data yang didapatkan peneliti. Karena semakin lamanya peneliti berada di lapangan, maka data yang didapat akan semakin kompleks dan rumit. Maka dari itu jika tidak segera diolah akan menyulitkan peneliti, dan oleh sebab itu proses analisis data pada tahap ini harus dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk (2009:592), reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung
67
kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi atau bagian-bagian. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. c) Penyajian Data (Data Display) Langkah yang selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk (2009:592), mengemukakan secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data menurut Usman dan Akbar (2011:87), adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data d) Penarikan Kesimpulan (Verification) Langkah terakhir dalam tahapan analisis interkatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
68
3.7 Pengujian Keabsahan Data Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk menguji keabsahan data ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: 1. Triangulasi (Triangulation) Menurut Moleong (2013:330), triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemerikasaan melalui sumber lainnya. Sedangkang Triangulasi menurut Satori dan Komariah (2010:170), adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Praktik triangulasi tergambar dari kegiatan penelitian yang bertanya pada informan A dan mengklarifikasinya dengan informan B serta mengeksplorasinya pada informan C. Dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Adapun untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Kerja” ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu. Menurut Satori dan Komariah (2010:171), triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data
69
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi sumber adalah pengecekan kebenaran data dari beragam sumber, dan triangulasi waktu adalah pengecekan kebenaran data pada waktu yang berbeda. 2. Pengecekan anggota (member check) Member check bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku responden pada saat observasi dan mengkonfirmasi perspektif emik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung. Member check ini dilakukan ketika proses wawancara dengan informan telah selesai, yaitu setelah peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga tidak diperlukan lagi wawancara selanjutnya. Setelah member check dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan member check. Sementara itu menurut Satori dan Komariah (2010:172), member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Akan tetapi menjadi sebaliknya, yaitu tidak valid dan kredibel apabila pemberi data justru meragukan data dan peneliti tidak melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan. Member check dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Hal tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok.
70
3.8 Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian mengenai “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan Kecelakaan Kerja” ini yaitu dilakukan di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, diantaranya kelompok jabatan fungsional dengan Perusahaan-perusahaan terkait dan pekerja yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan.
71
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Deskripsi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Kecelakaan kerja pada hakekatnya adalah suatu kejadian yang sifatnya tidak terduga-duga dan tidak dapat terpisahkan dari suatu organisasi di dalam perindustrian. Pandangan ini memberikan arahan bahwa kecelakaan kerja harus diperhatikan sedini mingkin, baik pada saat dan setelah kejadian kecelakaan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen pengawasan khusus untuk menanganinya. Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa : “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.”
Keselamatan kerja bukan saja tugas dari perusahaan tetapi juga fungsi pemerintah
untuk
mengawasi.
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang tugas pokoknya membantu Menteri Tenaga kerja di Bidang Ketenagakerjaan berkewajiban memberi gambaran deskriptif mengenai resiko dan bahaya kecelakaan kerja dalam perindustrian. Dalam Peraturan Daerah Kota
71
72
Tangerang Selatan UU No.3 pasal 1 Tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas untuk melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang Sosial, Ketenangakerjaan dan Transmigrasi dibentuk atas dasar sebagai unsur pendukung tugas Menteri Tenaga Kerja yang berwenang membentuk panitian pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengembangkan kerja sama. Alamat dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk observasi atau pencarian data yang peneliti lakukan berada di Jl.Rawa Buntu Utara KO BSD Sektor 1,5 Blok F1 No.3 Rt/Rw 003/002 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
Gambar. 1.3 Peta Alamat Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
(Sumber : map.google.com)
Perwujudan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
73
2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, mulai diterapkan di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2008 sejalan dengan berdirinya Kota Tangerang Selatan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang di bagi menjadi 7 wilayah Kecamatan. Dinas Sosial ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah Instansi yang merupakan gabungan dari Kantor Sosial, Kantor ketenagakerjaan dan Kandep Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah wilayah Tangerang Selatan : Gambar. 1.4 Peta Wilayah Tangerang Selatan
(Sumber : google.com)
74
Adapun luas Wilayah Tangerang Selatan sebagai berikut :
Tabel. 2.4 Luas Wilayah Tangerang Selatan Presentase No.
Kecamatan
Luas Wilayah
terhadap Luas Kota
1.
Serpong
2.404
16.38%
2.
Serpong Utara
1.784
12.12%
3.
Setu
1.838
12.49%
4.
Pamulang
1.543
10.48%
5.
Ciputat
2.682
18.22%
6.
Ciputat Utara
2.988
20.38%
7.
Pondok Aren
1.488
10.06%
14.719
100%
Jumlah Luas Wilayah
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS Tangsel)
Menyikapi situasi yang ada Pemerintah Kota Tangerang Selatan banyak mendapatkan limpahan kewenangan pembangunan serta otonom mengenai kesejahtraan pekerja ataupun perusahaan. Agar pembangunan tepat sasaran maka dalam pelaksanaannya harus melibatkan 3 (tiga) pilar, yaitu pekerja, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian adanya perubahanperubahan dalam suatu sistem dan penerapan undang-undang yang berlaku harus diterapkan dengan sebenar-benarnya dapat mewujudkan pembangunan yaitu kesejahteraan pegawai/buruh.
75
Bagan. 3.2 Pelaksanaan Undang-Undang
DINSOSNAKERTRANS
Perda No.3 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan Pekerja
Perusahaan
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS Tangsel)
Dari tabel di atas terlihat dari ketiga pilar, yaitu Dinas terkait, perusahaan dan pekerja, adalah satu kesatuan yang mengarah kepada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan adalah suatu pandangan atau pacuan suatu organisasi dalam melakukan proses perindustrian yang baik dan benar. Guna melaksanakan kewenangan di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai tindak lanjut tentang Kecelakaan kerja di Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan berbagai peraturan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan sekaligus berdirinya Pembentukan dan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan.
76
b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 pasal 2 Tahun 2011 Tentang Landasan, Asas dan Tujuan. c. Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 3 pasal 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dilingkungan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan.
77
4.1.2 Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ini yaitu sebagai berikut : Bagan. 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS, 2015)
78
4.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI Sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota. Dan berikut tugas dan fungsi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah : 1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelayanan administrasi kepada semua unit kerja; b. Penyusunan rencana, program dan laporan; c. Pengelolaan keuangan; d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. 2. Sub. Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas
menyusun
rencana
kebijakan
ketenagakerjaan,
menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitas perijinan perwakilan daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta ( LPPS ), Bursa Kerja Khusus (BKK), upaya perluasan lapangan
kerja
dan
kesempatan
kerja,
mengumpulkan
data
79
ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap PJTKI, LPPS dan BKK, Tenaga Kerja Asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman TKI di dalam dan ke Luar Negeri. Sub. Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan; b. Pendaftaran pencari kerja dan pendaftaran lowongan pekerjaan, permintaan tenaga kerja; c. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja; d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan perwakilan daerah PJTKI dan perijinan terhadap PJTKI dan LPPS; e. Pelaksanaan
fasilitasi
dan
pengawasan
penempatan
dan
pengiriman TKI; f. Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja; g. Pemberian ijin kerja dan pembinaan bagi Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu; h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap Lembaga Bursa Tenaga Kerja Khusus; i. Pengumpulan data angkatan kerja, data usaha dan tenaga kerja sektor informal; j. Pemberian rekomendasi pengurusan Paspor bagi CTKI yang telah dinyatakan lulus seleksi.
80
3. Sub. Dinas Latihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas Menyusun
rencana,
melaksanakan
kebijakan
pelatihan
dan
produktivitas tenaga kerja yang meliputi pengawasan, pemberian perijinan, memfasilitasi melaksanakan latihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja. Sub. Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi: a. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan swasta dan perusahaan b. Pelaksanaan uji ketrampilan c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan pemerintah d. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah e. Pemberian perijinan terhadap lembaga latihan kerja f. Pelaksanaan operasional mekanisme program pemagangan ke Luar Negeri g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja h. Penyiapan standarisasi latihan dan tes kualifikasi tenaga kerja i. Pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja ( UPTD-BLK ), institusional maupun Mobile Trainning Unit ( MTU ) dalam hal Pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
81
j. Pengaturan
pelaksanaan
kegiatan
inventarisasi
kebutuhan
pelatihan. 4. Sub.
Dinas
Hubungan
Industrial
dan
Kesejahteraan
Pekerja
mempunyai tugas Menfalitasi hubungan kerja antara organisasi pekerja/pekerja dengan pengusaha, menfalitasi dan membantu penyelesaian
perselisihan
hubungan
industri/PHK,
pelaksanaan
peningkatan tugas dan peran lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit, menfasilitasi dan monitoring pelaksanaan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. Sub. Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan fasilitasi sarana hubungan industrial b. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja c. Pelaksanaan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha d. Pelaksanaan
fasilitasi
lembaga
kerjasama
Bipartit
dan
peningkatan fungsi/peran lembaga Tripartit e. Pelaksanaan fasilitasi monitoring syarat-syarat kerja dan BPJS Ketenagakerjaan f. Pelaksanaan fasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/PHK g. Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku h. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan i. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja sektor informal
82
j. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja tani nelayan. 5. Sub. Dinas Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kewenangannya dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang meliputi Transmigrasi Umum, Swakarsa Berbantuan dan Swakarsa Mandiri. Sub. Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigrasi dan legitimasi calon transmigrasi d. Pendidikan dan pelatihan calon transmigrasi e. Pelayanan penampungan calon transmigrasi f. Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan sementara g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah h. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah tujuan transmigrasi. 6. Sub. Dinas Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, merencanakan dan koordinasi serta pengawasan ketenagakerjaan. Sub. Dinas Pengawasan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan ketenagakerjaan.
83
b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan. c. Pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma ketenagakerjaan
wanita,
anak
dan
jaminan
sosial
ketenagakerjaan. d. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma ketenagakerjaan
wanita,
anak
dan
jaminan
sosial
ketenagakerjaan. e. Penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma ketenagakerjaan
wanita,
anak
dan
jaminan
sosial
ketenagakerjaan. f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait ketenagakerjaan,
pelaksanaan
monitoring
dan
pelaporan
kegiatan. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. 7. Sub. Seksi pengawasan norma kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian pengawasan norma kerja. Seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
84
a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan norma kerja. b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data perumusan pengawasan norma kerja. c. Pelaksanaan pembinaan norma kerja. d. Pelaksanaan pengawasan norma wajib lapor ketenagakerjaan, lembaga penampungan TKI, norma penempatan ketenagakerjaan dalam dan luar negeri, norma ketenagakerjaan asing, norma pengupahan, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma penyandang cacat. e. Pelaksanaan
pengawasan
peraturan
daerah
tentang
ketenagakerjaan. f. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. g. Penindakan pelanggaran norma kerja. h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait perumusan pengawasan norma kerja. i. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 8. Sub. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
85
Pengawasan
norma
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). c. Pelaksanaan bimbingan terhadap pencegahan kecelakaan kerja dan bimbingan mengenai kesejahteraan pekerja. d. Pelaksanaan
bimbingan
pembentukan
panitia
pembina
keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). e. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja. f. Pelaksanaan
pemeriksaan
kecelakaan
kerja
(kebakaran,
peledak,dll). g. Penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya. h. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (AK3). i. Pemberdayaan
pelaksanaan
kegiatan
perusahaan
jasa
keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3). j. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). k. Pelaksanaan pemberian ijin, pengesahan, sertifikasi peralan berbahaya dan instalasi pendukung produsi untuk menjamin kesehatan kerja.
86
l. Pelaksanaan penindakan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya terkait pengawasan norma keselamatan dan kesejahtraan pekerja. n. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan. o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Sub. Perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak. Perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan norma perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak. b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan norma perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak. c. Pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan wanita dan anak. d. Pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan wanita yang bekerja keluar/di dalam negeri, pelaksanaan pengawasan norma
87
ketenagakerjaan
wanita
pada
malam
hari,
pelaksanaan
pengawasan norma penitipan anak, pengawasan norma bagi ketenagakerjaan anak yang terpaksa bekerja. e. Penindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan wanita dan anak. f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait perlindungan ketenagakerjaan wanita dan anak. g. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidangnya. 10. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan tehnis meliputi latihan kerja dan tehnis pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha. UPTD BLK mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan latihan kerja b. Pelaksanaan bimbingan tehnis pemasaran c. Pelaksanaan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau pasar kerja d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
88
4.2 Deskripsi Data Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Walikota di Bidang sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan berkewajiban memberi gambaran deskriptif khususnya mengenai ruang lingkup kecelakaan kerja. Selain itu Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga berkewajiban untuk menyiapkan pekerja/buruh dan perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja. Pada saat terjadinya sebuah kecelakaan kerja seperti bahan kimia yang terhirup atau tertelan, tertimpa bahan material saat kerja, terjatuh, kebakaran, tersetrum tegangan tinggi dan sakit yang berkewajiban menangani pertama kali selain dari pada perusahaan yang terkait yaitu Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan.
4.3 Pembahasan Pada pembahasan penulis akan melakukan analisa dan pendeskripsian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihakpihak
yang
bersangkutan
mengenai
pengawasan
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam Kecelakaan Kerja. Data-data yang penulis peroleh dalam penelitian ini di dapatkan melalui proses studi pustaka, studi lapangan, dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam proses pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam Kecelakaan
89
Kerja. Proses pemilihan informan untuk wawancara telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik purposive, sehingga mendapatkan informan yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam Kecelakaan Kerja. Selanjutnya data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan teknis data kualiitatif. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam mengawasi masalah kecelakaan kerja, maka peneliti menggunakan teori Manajemen Pengawasan menurut teori Rusdiana dan Ghazin (2014) yaitu sebagai berikut: . 1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, 3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. 4. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan adanya pengawasan Apa yang telah dikemukakan oleh Rusdiana dan Ghazin di atas dirasa sesuai jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena memiliki banyak persamaan dengan indikasi-indikasi masalah yang telah di ungkapkan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu di dalam bab ini, peneliti bermaksud menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu kepada teori Rusdiana dan Ghazin tersebut.
90
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan Menurut Rusdiana dan Ghazin dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau keselahan, dimaksudkan bahwa pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran baik dari perusahaan maupun pekerja. Dalam pengawasan guna mencegah penyimpangan itu sendiri tentu dibutuhkan pelaku kontrol atau pengawasan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan yang disebabkan baik sengaja maupun tidak sengaja dari perusahaan dan pekerja yang memperbesar ruang kecelakaan itu semakin besar. Pengawasan itu sendiri dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pelaku pengawasan internal dapat berupa unit atau bagian monitoring dan pengendalian ataupun badan pengawas daerah. Sementara itu, pelaku pengawasan eksternal dapat berupa DPRD, LSM, dinas terkait, dan komponen masyarakat. Untuk pelaku pengawasan, baik internal maupun eksternal dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tiga jenis pengawasan yang di lakukan di lapangan yaitu pengawasan pertama, pengawasan berkala, pengawasan khusus. Pengawasan pertama dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh seksi pengawasan norma kerja (sebagai koordinator) bersama dengan pegawai fungsional, setiap pelaksanaan pengawasan ini bergantung pada rencana kerja dan biasanya pengawasan ini tidak dapat di tentukan terhadap pengawasan perusahaan. Tujuan dari pengawasan ketenagakerjaan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan
dan
semua
desas-desus
tentang
suatu
91
perusahaan, seperti mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan sesuai ketentuan Perda No.3 Tahun 2011 tentang pelayanan ketenagakerjaan pasal 33 ayat (1 dan 3) yang berbunyi : “pengusaha wajib melaporkan tentang ketenagakerjaan secara tertulis kepada Dinas paling lama 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan dan apabila suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang yang berdiri sendiri”
Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 1.5 dan 1.6, sejauh ini pengawasan masih banyak ditemukan pelaku perusahaan yang melanggar peraturan yang berlaku. Sejauh ini telah banyak melakukan pengawasan di perusahaan tetapi masih ada saja perusahaan yang melanggar tiap tahunnya , namun bagaikan jamur yang tumbuh dimusim penghujan, pelaku perusahaan yang melanggar peraturan terus bermunculan di Kota Tangerang Selatan. “pengawasan yang dilakukan Dinas memang belum optimal terkait masalah kecelakaan kerja. Banyak faktor-faktor yang masih harus dikaji salah satunya mengenai pengawas itu sendiri, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang memiliki 5 pengawas saja, dan itu memang masih kurang” Dari hasil observasi penulis mengikuti pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Salah satu perusahaan yang melanggar peraturan adalah PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) dengan lebel United Heater Industry atau bidang elemen pemanas industri. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini berupa Pasal 6 ayat (1) UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di atur
92
ketentuan “pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang di tunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan dan menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan” Pelanggaran tersebut berupa : 1. Tidak ada plang atau nama perusahaan 2. Tidak adanya alat pemadam kebakaran 3. Tidak adanya pamplet atau plang peringatan yang tertempel di dinding perusahaan 4. Tidak adanya standaarisasi keamanan yang memadai, alat pelindung diri yang minim Gambar. 1.5 Perusahaan di Tangerang Selatan
(Sumber : Peneliti, 2015)
Hal ini di akui sendiri oleh informan 1.4 dan 1.6, yang mengatakan bahwa : “memang perusahaan berlabel UHI ini sempat bermasalah terkait masalah di atas, hal ini tertulis pada pernyataan nota pemeriksaan yang penulis ketehui, namun sebenarnya hal ini bersifat rahasia dan tidak ada yang tahu selain dinas dan petugas yang terkait”.
93
Pengawasan berkala dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan setiap 6 bulan sekali untuk pengawasan ke perusahaan di Tangerang Selatan. Menurut informan i.6 pengawasan berkala yang dilakukan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangaerang Selatan dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dalam kunjungan berkala yang dilakukan oleh Dinas. Kunjungan tersebut bertujuan meminimalisirkan kecelakaan kerja dan memberikan suatu pengetahuan khusus untuk pencegahan kecelakaan kerja. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan : a. Mengawasi perilaku pekerja b. Mengawasi bahan-bahan atau mesin yang dianggap berbahaya c. Memberikan penyuluhan secara singkat, padat dan jelas
Selain itu Informan 1.6 menjelaskan mengenai bahwa pengawas Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan akan melakukan penindakan secara preventif apabila pada saat pengawasan dan pemeriksaan pengawas tersebut menemukan pelaksanaan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja ada penyimpangan. tindakan tersebut berupa pembinaan secara lisan dan tertulis yang diketahui oleh kepala dinas. Pengawas juga akan melakukan penindakan secara represif apabila pengawas selama pemeriksaan menemukan penyimpangan terhadap norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja secara berulang tanpa ada itikad untuk
94
memperbaikinya. Pengawas dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang untuk diproses penyidikan dengan koordinasi dengan polisi untuk diajukan ke Pengadilan setempat melalui penuntutan. Selain itu peneliti juga memewawancarai langsung dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan Informan i.4, yang mengatakan : “kecelakaan kerja identik dengan kerugian dan pengorbanan, untuk itu harus dilakukan pengawasan dan kajian-kajian menyangkut kecelakaan kerja sedini mungkin untuk memperkecil kecelakaan kerja yang sampai mengorbankan korban jiwa, gunanya pengawasan adalah mengurangi dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri, misalnya yang tadinya sekira akan kehilangan nyawa menjadi luka parah, yang semula luka parah hanya mengalami luka kecil, dan seterusnya”. Terkait permasalahan di atas perlunya hukuman atau sanksi hukum yang berlaku khususnya di Tangerang Selatan. Dalam Peraturan Daerah Pasal 66 Ayat (2) No.3 Tahun 2011 tentang pelayanan ketenagakerjaan, yaitu : a. Teguran b. Peringatan tertulis c. Pembatasan kegiatan usaha d. Pembekuan kegiatan usaha e. Pembatalan persetujuan f. Pembatalan pendaftaran g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi h. Pencabutan izin
Namun dalam kenyataannya Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan tidak memberikan sanksi yang sesuai dalam Peraturan Daerah Pasal 66 Ayat (2) No.3 Tahun 2011 tentang
95
pelayanan ketenagakerjaan untuk membuat perusahaan tersebut jera atau takut terhadap penyimpangan yang dilakukannya. Dengan demikian Dinas Sosial ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan masih kurang dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam permasalahan kercelakaan kerja. Selain itu terkait alat pelindung diri, PT. USM tidak menerapkan pengawasan
yang ketat
terhadap pekerjanya mengenai
pengamanan
keselamatan kerja. Gambar. 1.6 Kegiatan Perindustrian USM (Usaha Sumber Mandiri)
Gambar. 1.7 Kegiatan Perindustrian USM (Usaha Sumber Mandiri)
(Sumber : peneliti, 2015)
96
Peneliti mencoba mengikuti aktifitas yang dilakukan pekerja PT.USM (Usaha Sumber Mandiri) yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan ini lah hasil dari foto yang peneliti dapatkan. Dalam pekerjaannya seperti ini tentu tidak aman dan berbahaya bagi pekerja. Kesalahan yang dilakukan pekerja ini adalah sebagai berikut : 1. Tidak
memakai
sarung
tangan
safety,
kecenderungan
akan
mengakibatkan alat akan terkena tangan yang berakibat buruk bagi pekerja 2. Tidak memakai helm pelindung, kecenderungan akan mengakibatkan terbentur benda jatuh, atau terpeleset, dll 3. Tidak memakai sarung tangan, kecenderungan akan mengakibatkan alat akan terkena tangan yang berakibat buruk bagi pekerja 4. Tidak memakai kaca mata, kecenderungan akan mengakibatkan terkena mata dan mata akan berbayang atau minus yang tentu akan merugikan pekerja 5. Tidak memakai helm pelindung dan lain sebagainya, kecenderungan akan mengakibatkan terbentur benda jatuh, atau terpeleset, dll.
Berikut adalah pendapat dari informan 2.1 terkait permasalahan K3 “saya tau pasti bahaya yang akan terjadi bila tidak memakai alat pelindung diri, namun kadang suka lupa atau terkadang terburu-buru sehingga lupa dengan alat pelindung diri, walaupun memang sudah disediakan dengan cuma-cuma oleh perusahaan namun saya saja yang memang tidak ingin memakainya”
97
Selanjutnya peneliti mewawancarai informan 2.2 terkait permasalahan K3, sebagai berikut : “pengawas memang pernah datang namun jarang, terlebih pengawas juga jarang mengontrol kedalam ruangan, biasanya pengawas hanya berbicara dengan Ahli K3, jadi saya suka ribet jika memakai ini dan itu”
Dan sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja juga tertuang peraturan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) terkait pengawasan Dinas untuk Perusahaan, antara lain : a. Pasal 3 ayat 1 sub f Dengan peraturan perundang-ungangan di tetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. b. Pasal 12 sub c Kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memakai perlindungan diri yang di wajibkan. c. Pasal 13 Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, di wajibkan mentaati suatu petunjuk kesehatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang di wajibkan.
Dengan demikian penjelasan yang peneliti dapatkan dari observasi lapangan terhadap perusahaan atau industri, maka bisa dipastikan bahwa Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan masih
kurang
dalam
penanganan
masalah
pemeriksaan
pencegahan
98
kecelakaan kerja dan harus ada tindak lanjut untuk mengurangi pelanggaran dan tentu akan merugikan baik perusahaan maupun pekerja. Pengawasannya yang dilakukan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan setiap 6 Bulan sekali dalam mengurangi angka kecelakaan kerja, dinas memberikan suatu bimbingan-bimbingan yang bermanfaat untuk perusahaan dan pekerja, dan biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau lebih. Bimbingan tersebut berupa : 1. Bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja : Dinas Tangerang
Sosial,
Selatan
Ketenagakerjaan selalu
dan
melaksanakan
Transmigrasi bimbingan
Kota
mengenai
pencegahan kecelakaan kerja. Bimbingan ini selalu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yang isinya menyatakan bahwa : “Bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan antara lain mengenai Inventarisasi tempat kerja yaitu mengenai peralatan atau barang apa saja apa saja yang ada di tempat kerja. Tujuan dari Pembinaan inventaris tempat kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja yang mungkin sumbernya berasal dari inventaris ataupun peralatan yang ada di tempat kerja tersebut”.
Berdasarkan observasi penulis mengenai pembinaan ini dinas akan selalu memberikan pembinaan agar perusahaan tersebut selalu menjaga inventaris tempat kerja khususnya yang bisa menjadi sumber bahaya seperti mesin-mesin, kompor, instalasi listrik , dan lain-lain. Selain pembinaan dan bimbingan mengenai inventaris tempat kerja, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga memberikan pembinaan Inventarisasi data
99
kecelakaan kerja dan Penyusunan statistik kecelakaan kerja. jadi perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat data yang seakurat mungkin mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tujuan dari pembuatan statistik kecelakaan kerja adalah untuk mengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat di ketahui apakah tingkat kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi perusahaan dituntut untuk selalu transparan apabila terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan wawancara dengan Informan 1.4 selaku kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan, Bahwa : “Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi Kota Tangerang Selatan memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun tentang bagaimana cara memasang alat perlindunagn diri yang benar, selain itu juga cara pemakaian dan perawatan mesin-mesin yang tepat sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja”.
2. Bimbingan kesehatan kerja Mengenai bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan kerja ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan antara lain Inventarisasi penyakit akibat kerja. Hasil dari wawancara peneliti dengan Informan 1.5 selaku Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa : “Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan akan memberikan bimbingan mengenai berbagai penyakit yang timbul akibat pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
100
juga akan berusaha membantu mengobati apabila ada pekerja yang menderita penyakit yang diakibatkan dari pekerjaannya”. Berdasarkan observasi penulis dilapangan penyakit yang sering terjadi adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh pemakaian bahan berbahaya dan bercun. Diharapkan dengan adanya Inventarisasi penyakit akibat kerja ini dapat membantu pekerja dan pengusaha dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang Selatan juga mengadakan bimbingan mengenai Gizi kerja. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan akan memeriksa apakah para pekerja di suatu perusahaan telah mendapat gizi yang cukup atau belum. Selain itu juga menghimbau para pengusaha untuk selalu memberikan makanan yang layak untuk para pekerjanya. Apabila tidak memberikan makanan, hendaknya para pengusaha tersebut wajib memberi uang pengganti makan yang layak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sebaiknya di setiap perusahaan disediakan Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi pekerja, sehingga dapat membantu para pekerja untuk mendapat gizi yang baik di tempat kerja. Pembinaan yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan mengenai P3K. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan selalu memeriksa perusahaan apakah sudah terdapat kotak P3K atau belum, karena P3K merupakan salah satu perlengkapan yang penting apabila terjadi kecelakaan kerja. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga menghimbau kepada para pengusaha agar selalu
101
menyediakan tenaga Paramedis dan Dokter pemeriksa kesehatan pekerja. 3. Bimbingan pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Salah satu pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah mengenai
pembentukan
Panitia
Pembinaan
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (P2K3). Terkait pertanyaan yang di ajukan peneliti tentang pembinaan pembentukan panitia kepada Informan 1.6 selaku Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bahwa : “Biasanya pembinaan ini dilakukan di perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih. Selain itu juga dilaksanakan di perusahaan yang mempunyai resiko berbahaya tinggi, seperti perusahaan kimia dan mesin berat”.
Bagan. 3.4 Proses Pembuatan P2K3 Perusahaan Dinsosnakertrans Setempat Menetapkan Struktur & Keanggotaan P2k3
Pengesahan P2K3 Oleh Perusahaa
Pelaporan & Permohohan Pengesahan Dinsosnakertrans setempat
Penerbitan Sk Pengesahan P2K3
Pelantikan Resmi P2K3 Perusahaan
(Sumber : Peneliti, 2015)
102
Salah satu yang menjadi materi pembinaan ini adalah tentang Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3 dan Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3. Pada tahun 2014 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan telah mempelopori kurang lebih 207 perusahaan terbentuknya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Kota Tangerang Selatan. Hasil wawancara peneliti dengan Informan i.4 Selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mengenai fungsi keanggotaan dari P2K3, berikut pemaparannya : “ada beberapa fungsi diantaranya adalah (1). Mengkaji cara kerja, proses dan lingkungan kerja. (2). Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. (3). Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3. (4). Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja. (5). Mengadakan penyuluhan (cara aman kerja). (6) Mengembangkan pelayanan kesehatan kerja”.
Dalam kaitannya di atas memang proses tersebut sudah dijelaskan pada tugas dan fungsi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang tertera di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap pencegahan kecelakaan kerja dan bimbingan mengenai kesejahteraan pekerja. Selain bimbingan yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga berhak melakukan penyidikan terkait kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan atau perindustrian,
103
guna menelaah apa faktor yang menjadi kecelakaan kerja tersebut.
Dan
faktor tersebut biasanya antara lain : a. Tindakan aman & kondisi tidak aman b. Penyebab dasar (faktor pekerjaan dan faktor personil) c. Kekurangan sistem (lack of control)
Bagan. 3.5 Penyidikan Kecelakaan Kerja Pengawas
Minim Sistem
Penyebab dasar
Program standar pemenuhan
Faktor personal Faktor
pekerja an
Ketidakhati-hatian
Kejadian
Perkara
Tindakan tidak aman
Kontak dengan Bahan / Energi
Manusia properti proses lingkungan
Kondisi tidak aman
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS Tangsel, 2015)
Dari tabel di atas penyidikan dilakukan melalui beberapa cara dan pemahaman yang relevan dalam menangani kasus kecelakaan kerja di suatu perusahaan atau indsustri. Tujuan dari penyidikan ini guna memastikan siapa yang bertanggung jawab atau yang salah dalam kecelekaan tersebut.
104
Bagan. 3.6 Penyebab Kecelakaan Kerja
Kondisi tidak aman
Tindakan tidak aman
Ketidak hati-hatian
a.
pengoprasian mesin/alat tanpa ijin.
a. Tidak cukup pagar/batasan pengaman
b.
Lalai mengamankan
c.
Membuat alat pengaman tidak berfungsi
b. Tidak benar alat perlindungannya
d.
Melepas alat pengaman
e.
Memakai peralatan yang rusak
c. Peralatan/bahan rusak d. Ruang gerak terbatas
f.
e. Radiasi, kebisingan, suhu ekstrim
Tidak benar mengangkat f.
Faktor personil
Penyebab dasar
Minim sistem
Bahaya kebakaran
Faktor Pekerjaan a.
Tidak cukup pengawasan
b.
Tidak cukup engineering
Strees mental
c.
Tidak cukup pembelian
d.
Kurang pengetahuan
d.
Tidak cukup perawatan
e.
Kurang keterampilan
e.
Tidak cukup peralatan
f.
Habis dan haus
f.
Motivasi tidak betul g.
Salah penggunaan
a.
Tidak cukup kemampuan fisik
b.
Strees fisik
c.
a.
Tidak ada / cukup program
b.
Tidak ada / cukup program
c.
Penerapan program tidak sesuai dengan standar
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS Tangsel, 2015)
Berdasarkan paparan di atas maka peneliti mengkaji lebih jauh melalui hasil wawancara peneliti dengan Informan 1.1 dan 1.6 selaku Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja, bahwa :
105
“Selain itu, pada dasarnya pengawas ketenagakerjaan itu hanya melihat dari laporan perusahaan-perusahaan yang terdata, apakah perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, dengan cara melihat di dinding-dinding perusahaan tempat pekerja itu biasanya melakukan pekerjaan, apakah sudah terdapat poster, plank/pamplet, pemberitahuan atau anjuran mengenai keselamatan kerja. Selain itu pengawas biasanya melakukan observasi dan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan untuk memeriksakan alat-alat berat yang sekiranya rentan terhadap kecelakaan kerja. Bila belum maka pengawas akan memberikan teguran serta memberikan surat berupa nota pemeriksaan”.
Terkait pengawasannnya peneliti mengkaji dan mewawancarai secara mendalam terkait pengawasan serta bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi didalamnya yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Informan i.6 mengakui memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada, seperti kurangnya pengawas yang bertugas, dan lamanya pengawasan ke perusahaan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang
Selatan
sehingga
menimbulkan
kesenjangan terkait pembentukan P2k3, dll. Sehingga walaupun pengawas sudah banyak melakukan pembinaan terkait permasalahan kecelakaan kerja dan menghimbau untuk pembuatan P2k3 namun pengusaha tetap tidak mendaftarkan perusahaannya. Dan hasil wawancara peneliti dengan Informan 2.1 peneliti menganggap ketetapan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini masih kurang terlihat dari jumlah perusahaan, terbukti pada PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) masih saja ada pekerja yang tidak taat kepada peraturan. Padahal PT. USM tersebut pada tahun 2014 terjadi kasus 4 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
106
Hal ini jelas harus adanya perbaikan-perbaikan terutama dari aspek jabatan fungsional itu sendiri. Kurangnya sosialisasi Dinas terkait dengan perusahaan dan pekerja mengakibatkan kesenjangan sosial atau miss communication. Pengawasan khusus, dilakukan hanya pada saat ada pengaduan atau kasus yang terjadi dilapangan saat kecelakaan kerja terjadi di suatu perusahaan. Pelaku yang di tugaskan pada pengawasan ini adalah pegawai pengawas seksi bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta jajaran staf jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka penyidikan atas kasus yang sedang dialami oleh pegawai atau pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dalam kajiannya menurut
yang dikatakan oleh informan i.4
pengawasan khusus disebut juga dengan kunjungan darurat, kunjungan darurat adalah di tentukan oleh kejadian-kejadian yang membutuhkan pengawasan saat itu juga (contoh, kecelakaan di tempat kerja) yang membutuhkan tindakan baik praktis dan hukum atau karena ledakan dan bom. Pengawas dapat menyelidiki siapa yang harus bertanggung jawab atau merekomendasikan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. serta memberikan kursus atau pelatihan-pelatihan bagi pekerja, memberikan jaminan-jaminan sosial keselamatan dan kesehatan. Namun pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dikarenakan kebanyakan dari perusahaan apabila terjadi insiden tidak langsung menghubungi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Perusahaan tersebut biasanya menghubungi dinas
107
terkait untuk mengatasi insiden tersebut, misalnya apabila terjadi kebakaran pada perusahaan, perusahaan tersebut langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan tidak langsung memberitahukan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan guna untuk penyidikan. Seperti yang terjadi di perusahaan PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) yang saat kejadian kecelakaan kerja tidak langsung menghubungi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sehingga sulit untuk menemukan apa penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi karena sudah lama kejadiannya.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi Menurut Rusdiana dan Ghazin memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan tidak mengakibatkan kerugian untuk para pekerja, dan yang harus dilakukan Oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan harus mengkaji mengenai SOP (Standar operasional Prosedur) yang dilakukan pejabat fungsional terhadap perusahaan, serta mengkaji lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan apakah sudah benar dalam penanganannya atau tidak dan melakukan penindakan. Dalam menetapkan standaar pelaksanaan suatu pekerjaan dapat di ukur oleh sistem Standar Operasional Prosedur adalah pedoman kerja yang harus di patuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai dengan intruksi yang
108
tercantum dalam SOP, perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses produksi, kerusakan peralatan dan kecelakaan kerja. Syarat utama bagi suksesnya pengawasan yaitu terdapat pada dasardasar peraturan itu sendiri. Untuk itu peraturan-peraturan didalam suatu pengawasan harus dirumuskan dengan jelas, serta dapat dengan mudah dipahami bagi masyarakat maupun pelaksana pengawasan itu sendiri. Pelaksana pengawasan harus memahami secara rinci dari setiap peraturanperaturan ataupun peraturan yang telah dibuat agar terlaksananya peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selain pelaksana pengawasan, perusahaan sebagai sasaran pengawasan juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dengan kesengajaan. Namun berbeda dengan pelaksana pengawasan, perusahaan sebagai sasaran pengawasan tidak harus mengetahui secara detail mengenai isi keseluruhan peraturan, namun wajib mengetahui pokok-pokok peraturan yang ada didalam peraturan tersebut. Apabila pelaksana pengawasan dan sasaran pengawasan (Perusahaan) telah sama-sama mengetahui inti dari peraturan tersebut, maka barulah peraturan tersebut dapat jalankan. Menurut Rusdiana dan Ghazin
(2014:209) pengawasan adalah
tindakan atau proses kegiatan untuk mengontrol dan menilai kinerja pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau di tetapkan. Suatu pengawasan sejatinya dibuat untuk membatasi sikap dan perilaku suatu Perusahaan, dimana dengan dibatasinya sikap ataupun perilaku perusahaan tersebut diharapkan akan menciptakan efek positif bagi pekerja dan
109
masyarakat secara luas. Adapun hukum yang mengatur tentang SOP adalah sebagai berikut : 1. UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071) 3. Permen PAN Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Pada saat ini pemerintah Kota Tangerang selatan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2011 tentang pelayanan ketenagakerjaan pasal 54
dalam upaya mencegah terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja perusahaan wajib : 1. Memberitahukan kepada tenaga kerjanya mengenai kondisi-kondisi serta bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja. 2. Memeriksa dan mengujikan peralatan-peralatan berbahaya dan instalasi pendukungnya ke dinas. 3. Menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya. 4. Memberikan pembinaan dan penambahan pengetahuan bagi tenaga kerjanya dalam bidang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dengan
110
cara mengikutsertakan pekerja dalam kursus-kursus, pelatihan, seminar, studi bidang ke perusahaan lainnya. 5. Memeriksa kesehatan tenaga kerja secara berkala setiap tahun kepada dokter yang memiliki pengetahuan khusus di bidang kesehatan kerja 6. Pengusaha wajib melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala setiap tahun kepada Dinas. Selain itu dalam pasal 55 No.3 Tahun 2011 Tentang pelayanan ketenagakerjaan menjabarkan : 1. Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tetapi dengan tingkat bahaya yang besar wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya dan wajib lapor ke dinas. 2. Kepala Dinas mengesahkan dan melantik panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan 3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) 4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud pada ayat 3 wajib dilakukan penilaian/audit oleh lembaga/auditor 5. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang wajib mempunyai klinik pelayanan kesehatan bagi pekerja.
Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta
111
menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kecelakaan kerja. Namun
berdasarkan
Dinsosnakertrans
Kota
hasil
data
Tangerang
yang peneliti
selatan
dapatkan
ditemukan
masih
dari
adanya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lapangan. Berikut adalah 3 sektor yang sering terjadi kecelakaan kerja untuk perbandingan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tahun 2013 dan 2014 : Tabel 2.5 Data Kecelakaan Kerja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Sektor
Tahun 2014
Angka kecelakaan kerja
Sektor
1. Sektor mesin
Angka kecelakaan kerja
1. Sektor mesin 119 orang
125 orang
2. sektor pesawat angkat
2.sektor pesawat angkat
77 orang
3. perkakas kerja tangan
74 orang
3. perkakas kerja 30 orang
tangan
32 orang
(Sumber : Dinsosnakertrans Kota Tangsel, 2014)
Dari tabel diatas pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang
Selatan
tidak
membuahkan hasil yang memuaskan, dari tahun 2013 ke tahun 2014 justru semakin naik angka kecelakaan kerja di beberapa sektor perusahaan. Dalam
112
kaitannya data kecelakaan kerja dan ketentuan Perda pasal 56, peneliti mewawancarai Informan i.6 yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait pengawasan pencegahan kecelakaan kerja. Berikut yang peneliti rangkum dalam wawancara Informan i.4 terkait pemeriksaan : 1. Pemeriksaan kecelakaan kerja Pemeriksaan ini antara lain pemeriksaan yang berhubungan dengan kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya. Lalu peneliti mengajukan pertanyaan terkait pemeriksaan kecelakaan kerja yang dilakukan mengenai kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja ini antara lain apabila terjadi kasus kecelakaan kerja, dinas akan menerima laporan kecelakaan tenaga kerja. “Disini dinas akan menerima laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. kemudian dinas akan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat kejadian perkara. Setelah melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian kemudian dinas akan melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya. Kemudian dinas akan melakukan langkah-langjkah preventif agar tidak terulang lagi kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja yang terjadi tersebut juga nantinya akan dicatat dam dimasukkan kedalam data statistik”. Berikut pemeriksaan-pemeriksaan terkait peralatan dan bahan yang berbahaya yang dilakukan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah No.3
113
Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan pasal 57 ayat (1 dan 2) : 1. Peralatan yang berbahaya a. Katel uap dan bejana uap b. Bejana bertekanan dan botol-botol bertekanan c. Pesawat angkat dan angkut yaitu craine, forklift, lift barang, gondola dan eskalator/excavator/travelator 2. Instalasi pendukung produksi a. Instalasi listrik b. Instalasi penyalur listrik c. Instalasi penyalur gas, bahan bakar, bahan beracun, dan uap d. Instalasi proteksi kebakaran
Selain pemeriksaan terhadap peralatan dan bahan yang berbahaya, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan masih banyak lagi kegiatan pengawas jabatan fungsional diantaranya yaitu : 1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja : Untuk pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah sosialisasi peraturan kesehatan kerja. Dinas akan mensosialisasikan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Dinas juga akan memeriksa pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan. Apakah fasilitasnya telah sesuai dan memadahi atau belum. Kagiatan lainnya adalah pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa
114
kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K. pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah dokter dan paramedis perusahaan yang bertugas memang sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerja tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan atau tidak. Selain itu dinas juga mengadakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, baik itu untuk pemeriksaan awal, maupun pemeriksaan berkala. Biasanya pemeriksaan berkala dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dinas juga akan memeriksa kantin perusahaan, dan katering pengelola makanan bagi tenaga kerja untuk mengetahui apakah makanan yang selama ini telah dimakan oleh pekerja telah memenuhi standar makanan sehat yang bergisi atau belum. Karena apabila makanan yang dikonsumsi tidak sehat, tentunya dapat mengurangi kesehatan dan dampaknya adalah penurunan produktifitas kerja. 2. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Perusahaan jasa yang dimaksud antara lain : Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan (PJK3) menurut Informan 1.6 Selaku Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa : a. b. c. d. e. f.
Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja. Jasa konsultas keselamatan dan kesehatan kerja. Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang yang berhubungan dengan Pemberdayaan
115
pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah dinas menerima laporan rencana kerja kegiatan PJK3. kemudian dinas akan memeriksa atau meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan. setelah meneliti dan memeriksa validitas keputusan penunjukan PJK3 kemudian dinas akan memutuskan menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan. Salah satu PJK3 yang ada di Tangerang Selatan adalah PT. Indo yang baru diresmikan pada bulan september dan langsung melakukan pelatihan dan sertifikasi Ahli K3 umum gelombang pertama tgl 10 sampai 22 oktober 2012 di ikuti oleh 16 peserta (Perusahaan). Namun pada saat diadakan pelatihan gelombang kedua dan ketiga peserta latihan cenderung menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi baik dari dinas maupun perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemberitahuan yang menyeluruh kepada perusahaan yang ingin melakukan training. Peneliti mewawancarai Informan 1.6 dan menyatakan : “Memang dinas kurang maksimal untuk mensosialisasikan atau menginfokan bila ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PJK3 yang disahkan oleh DEPNAKER, staff yang terbatas adalah faktor utama kurangnya sosialisasi. Dinas hanya memberitahukan lewat poster yang di tempel di tempat dinas itu sendiri, kami tidak memberitahukan lewat WEB kami dan jika kami satu persatu memberitahukan langsung kepada perusahaan sangat tidak mungkin karena perusahaan yang banyak tidak sesuai dengan personil kami”. Salah satu pertimbangan untuk menyetujui dan menolak kegiatan tersebut adalah kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki dan pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya. Apabila dinas menilai sudah
116
cukup baik, maka akan disetujui, begitu juga sebaliknya, apabila dinas meruasa belum cukup baik, maka dinas akan menolak kegiatan tersebut. 3. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3) dan Ahli K3 Umum Hasil wawancara peneliti dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan yang berhubungan dengan pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3 Umum) adalah, “Menerima laporan rencana kerja / kegiatan Ahli K3 Umum. Dinas akan selalu menerima laporan rencana kerja ahli K3 Umum, rencana kerja tersebut diserahkan kepada dinas untuk diperiksa dan diteliti apakah rencana kerja / kegiatan Ahli K3 Umum tersebut telah sesuai atau sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 Umum bersangkutan atau belum, jika belum, maka dinas akan merevisinya agar tidak menyimpang dari peraturan”. Jika rencana kerja dari Ahli K3 Umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dinas akan.menyetujui rencana kerja / kegiatan yang dilaporkan dan kemudian Ahli K3 Umum dapat segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan oleh ahli K3 Umum tersebut selesai, dinas akan memeriksa laporan kegiatan pemeriksaan atau pengujian Ahli K3 Umum yang telah dilaksanakan. Apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 Umum tersebut dinilai oleh dinas tidak sesuai maka dinas akan menolak laporan tersebut, namun apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 Umum tersebut dinilai baik, maka dinas akan menyetujui laporan hasil pemeriksaan / pengujian Ahli K3 Umum. Proses ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum melalui training Ahli K3 Umum yang di siapkan oleh kemnaker untuk mempersiapkan Ahli K3 di perusahaan yang dapat membantu mengembangkan K3 di perusahaan.
117
Tenaga kerja yang training Ahli K3 Umum merupakan bentuk seleksi atau penilaian khusus bagi seseorang atau tenaga teknis tertentu yang pernah mengikuti kursus petugas K3 (sefety Officer) atau kursus instuktur K3 yang berminat menjadi ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam UU 1 Tahun 1970 dan pengaturan pelaksananya. Ahli K3 Umum tersebut sekurang-kurangnya dalam 120 jam pelajaran atau selama 12 hari efektif. Setelah menyelesaikan training Ahli K3 Umum ini, peserta training Ahli K3 Umum diharapkan mampu : 1. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli K3 2. Menjelaskan hak pekerja dalam bidang K3 3. Menjelaskan kepada pengusaha bahwa upaya K3 menguntungkan bagi pengusaha 4. Menjelaskan tujuan sistem manajemen K3 (SMK3) 5. Menjelaskan sistem pelaporan kecelakaan 6. Membantu
menganalisa
kasus
kecelakaan,
mengetahui
faktor
penyebabnya dan dapat menyiapkan laporan kecelakaan kepada pihak Dinas 7. Mengenal P2k3, tugas, wewenang dan pembinaan serta pengawasan K3 di perusahaan 8. Mengidenfikasi objek pengawasan K3 9. Mengetahui
persyaratan
dan
pemenuhan
perundang-undangan di tempat kerja 10. Mengetahui persyaratan K3 di tempat kerja
terhadap
peraturan
118
Persyaratan peserta training Ahli K3 Umum yaitu calon peserta harus berpendidikan sarjana, sarjana muda, atau sederajat dengan ketentuan : sarjana dengan pengalaman sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun dan sarjana muda dan sederajat minimal 4 tahun. Dengan instruktur training Ahli K3 langsung dari senior Kemnaker dan instruktur yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya yang sudah sering memberikan materi dalam setiap penyelenggaraan training Ahli K3 Umum. Namun di balik dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
dalam pemeriksaan
guna
memperkecil angka kecelakaan kerja, masih ada saja perusahaan dan pekerja yang tidak disiplin dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Peneliti mencoba melakukan observasi perusahaan yang sekiranya bermasalah serta perusahaan yang menengah kebawah guna untuk mengetahui seberapa besar sosialisasi dinas terkait pemeriksaan ketenagakerjaan. Pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan yang berlaku biasanya tentang perizinan, salah satunya adalah tentang : a. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik Untuk pemasangan dan penggunaan instalasi listrik ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik. Disini dinas akan memberikan tata cara pemasangan dan penggunaan instalasi listrik yang benar, sehingga dapat menghindari terjadinya hubungan arus pendek, selain itu penggunaan listrik yang salah dapat menyebabkan pekerja tersengat arus listrik.
119
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga memantau kesesuaian standar instalasi listrik. Jadi perusahaan juga diharapkan dapat menghemat pemakaian arus listrik, sehingga tidak terjadi pemborosan arus listrik dan penggunaan arus listrik yang melebihi beban. Kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. “Berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a dan q UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans No. Kep. 75/MEN/2002 di atur ketentuan (perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam Standar Nasional Indonesia)”.
Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran mengenai instalasi listrik yang terjadi di perusahaan Kota Tangerang Selatan. Contohnya pada Perusahaan PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) yang tidak dapat
menunjukan
pengesahan
pemakaiannya
dari
Dinas
Sosial,
ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. b. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi penyalur petir. Sosialisasi ini meliputi tata cara pemasangan dan lokasi pemasangan instalasi penyalur petir yang benar. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemantauan kesesuaian standar instalasi penyalur petir. Selain itu juga diadakan pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir dan pengujian. Terkait pemasangan instalasi listrik ini peneliti mewawancarai Informan 1.6 selaku Seksi Pengawasan Norma
120
Keselamatan dan Kesehatan Kerja terkait ada atau tidaknya UU yang mengatur, UU tersebut sebagai berikut : “Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf a dan o UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) Permenaker No. Per.02/MEN/1989 disebutkan : (Gambar penyelur listrik harus mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat terkait yang di tujuk)”. Dalam instalasi penyelur petir di PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) memang sudah terpasang dan teruji. Hanya saja dinas melakukan pengecekan terhadap penyalur petir hanya satu kali dan tidak berkala atau terus menerus dalam jangka waktu yang ditetapkan. c. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran Mengenai
peraturan
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Sosial
ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan
penanggulangan
kebakaran,
dilaksanakan
kegiatan-sosialisasi
peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran, yakni : “seperti tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Dinas juga akan memantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran. Disini dinas akan melihat juga apakah di perusahaan tersebut telah tersedia alat penanggulangan kebakaran atau belum”. Selain itu juga akan diperiksa gambar-gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran, apakah sudah diperiksa atau belum. kemudian dilaksanakan juga pengujian instalasi penanggulangan kebakaran. apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. Namun pada saat peneliti melakukan penelitian di perusahaan di PT. USM (Usaha Sumber mandiri), keduanya peneliti dapat menyimpulkan tidak adanya alat penanggulangan pemadam kebakaran.
121
4. Pelaporan hasil pemeriksaan Dan yang terakhir dalam kegiatan pemeriksaaan yaitu tentang pelaporan hasil pemeriksaan, kegiatan ini dilakukan setelah pengawas pulang ke kantor dengan hasil pemeriksaan tersebut kemudian diuraikan ke dalam kartu pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang untuk ditindak lanjuti secara terus menerus apabila perusahaan tersebut belum melaksanakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagan. 3.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Peralatan/alat
Bahan
Lingkungan
Penyebab
Manusia
Prosedur
Metode (Sumber : Peneliti, 2015)
Dari tabel di atas penyebab-penyebab kecelakaan kerja bisa di lihat dari beberapa faktor, selain faktor di atas pengawasan dari pengawas pun tidak kalah penting terkait hasil dari penyebab itu sendiri. Penyebab atau hasil dari produktifitas suatu perusahaan bisa mengarah ke arah yang baik dan buruk. Dan dalam hasil pelaporan peneliti mewawancarai dengan Informan 1.6 di jelaskan mengenai bahwa pengawas Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
122
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan akan melakukan penindakan secara preventif apabila pada saat pengawasan dan pemeriksaan pengawas tersebut menemukan pelaksanaan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja ada penyimpangan. Tindakan tersebut berupa pembinaan secara lisan dan tertulis yang diketahui oleh kepala dinas. Pengawas juga akan melakukan penindakan secara represif apabila pengawas selama pemeriksaan menemukan penyimpangan terhadap norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja secara berulang tanpa ada itikad untuk memperbaikinya. Pengawas dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang untuk diproses penyidikan dengan koordinasi dengan polisi untuk diajukan ke Pengadilan setempat melalui penuntutan. Selain itu peneliti juga memewawancarai langsung dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan Informan i.4, yang mengatakan : “kecelakaan kerja identik dengan kerugian dan pengorbanan, untuk itu harus dilakukan pengawasan dan kajian-kajian menyangkut kecelakaan kerja sedini mungkin untuk memperkecil kecelakaan kerja yang sampai mengorbankan korban jiwa, gunanya pengawasan adalah mengurangi dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri, misalnya yang tadinya sekira akan kehilangan nyawa menjadi luka parah, yang semula luka parah hanya mengalami luka kecil, dan seterusnya”. Terkait kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ternyata belum semua maksimal pelaksanaannya dilapangan, berikut adalah persentase pelaksanaan program bidang
ketenagakerjaan
yang
dilaksanakan
oleh
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan :
Dinas
Sosial,
123
Tabel. 2.6 Persentase Kegiatan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Kegiatan dan program
persentase
Pembinaan dan pengawasan
47%
Pemeriksaan kecelakaan kerja
51%
Pemberdayaan kegiatan
29% (Sumber : Dinsosnakertrans Kota Tangsel, 2014)
Dengan demikian dalam kinerja yang sudah dilaksanakan oleh dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan masih rendah dalam persentasenya. 3. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Menurut Rusdiana dan Ghazin inti dari Mempertebal rasa tanggung jawab dan seluruh kegiatan selalu dalam keadaan bekerja efektif dan efisien serta sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota salah satunya melaksanakan koordinasi pengawasan bidang ketenagakerjaan dalam rangka pembenahan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam pengawasan ketenagakerjaan salah satunya adalah seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
124
Seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Dan berikut adalah tugas pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang termasuk bagian dari pelaksanaan kontrol terkait jadwal pelaksanaaannya: 1. pelaksanaan bimbingan terhadap pencegahan kecelakaan kerja dan bimbingan mengenai kesejahteraan pekerja 2. pelaksanaan bimbingan pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) 3. pelaksanaan
pengawasan,
pemeriksaan
dan
pengujian
norma
keselamatan dan kesehatan kerja 4. pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kerja (terjadi kecelakaan kerja, seperti kebakaran, dll) 5. pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli K3 6. pemberdayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) dalam
melakukan
tugas
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Sosial
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di atas rangka pengawasan dan pembinaan ke setiap perusahaan-perusahaan yang terdata di Tangerang Selatan terkait permasalahan kecelakaan kerja (rutinitas untuk kunjungan dinas terkait di Kota Tangerang Selatan kepada perusahaan guna mengetahui masalah yang ada dalam perusahaan tersebut dan memberikan pemaparan atau pemahaman
125
tentang pentingnya terkait kecelakaan kerja yang akan merugikan kedua belah pihak) tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menetapkan apakah peraturan ketenagakerjaan di terapkan, kunjungan tersebut di bagi dalam 3 katagori yaitu, pertama
kunjungan
pertama,
ini
adalah
kunjungan
untuk
mengetahui tentang perusahaan tersebut seperti pendirian, pemindah tanganan dan pemindahan perusahaan itu sendiri yang normal, kunjungan yang ini tidak ada pemberitahuan yang di berikan tujuannya untuk mengetahui bidang yang dijalani oleh perusahaan tersebut kedua kunjungan berkala, pengawas ketenagakerjaan kadangkala di minta untuk melakukan kunjungan tempat kerja guna menyelesaikan persoalan
mengenai
penerapan
undang-undang,
pencegahan
bahaya,
pelaksanaan hak-hak serikat kerja, untuk memberikan pendapat mengenai rancangan tempat kerja atau perancangan layanan sosial yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Namun ternyata pada dasarnya pengawasan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali tidak memberikan banyak pengaruh terhadap pengurangan angka kecelakaan kerja di Tangerang Selatan, karena 6 bulan sekali jangka waktunya terlalu panjang dan lama sehingga menimbulkan penyimpangan yang terjadi di perusahaan. a. Pelaksanaan bimbingan pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)
126
b. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli K3 c. Hubungan industrial Kunjungan ini bersifat pembinaan dan penyelesaian masalah industrial, yang artinya terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, oleh karenanya Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang
Selatan
dituntut
untuk
menjadi
penengah
dan
melerai
permasalahan tersebut. Namun pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam kasus perselisihan hanya 4 kasus dari 17 yang berhasil melerai permasalahan yang terjadi di Tahun 2014. Yang ketiga kunjungan darurat, kunjungan yang di tentukan oleh kejadian-kejadian yang membutuhkan pengawasan saat itu juga (contoh, kecelakaan di tempat kerja) yang membutuhkan tindakan baik praktis dan hukum atau karena ledakan dan bom. Pengawas dapat menyelidiki siapa yang harus bertanggung jawab atau merekomendasikan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. serta memberikan kursus atau pelatihan-pelatihan bagi pekerja, memberikan jaminan-jaminan sosial keselamatan dan kesehatan. Jadwal kunjungan ini tidak menentu hanya jika keadaan yang darurat. Hasil observasi peneliti terkait kunjungan darurat juga masih ada keganjalan-keganjalan yang terjadi di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dikarenakan kebanyakan Perusahaan tidak langsung menghubungi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan bila terjadi insiden. Salah satunya terlalu berlarutlarut dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, dan bahkan tidak jarang
127
permasalahan tersebut tidak dapat terungkap penyebabnya yang terjadi adalah penumpukan berkas terkait kasus kecelakaan kerja di tahun 2014, serta memberikan pelatihan dan kursus dengan alat yang seadanya. Hal ini di pertegas oleh Informan 1.6 atas wawancaranya peneliti dengan beliau : “pengawas yang dimiliki dinas masih minim, semakin banyak pengawas ketenagakerjaan semakin cepat proses pengawasan di bidang ketenagakerjaan guna membaiki SDM yang ada di Tangerang Selatan ini, kurangnya anggaran menjadi salah satu dampak kurangnya pengawas ketenagakerjaan ini. Pengawas ketenagakerjaan yang mendaftarkan di Dinas tidak begitu saja masuk walaupun memang calon pengawas tersebut sudah mengenal betul atau sudah berwawasan yang tinggi di bidang ini, namun ada beberapa proses dan fase sebelum diangkatnya calon pengawas dan itu menjadi menjadi tanggungan dari Dinas kepada calon pengawas untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang memakan anggaran Dinas mencapai Rp. 60.000.000/6bulan untuk perorang yang mencalonkan diri menjadi pengawas ketenagakerjaan.”.
Diharapkan dengan adanya pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi baik perusahaan dan pekerja dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan secara benar dan selalu menggunakan alat pelindung diri untuk pekerja sehingga, kesalahan dalam melaksanakan tugas akan kecil kemungkinannya akan muncul. Serta dari perusahaan diharapkan agar selalu mengikuti prosedur terkait mengenai pemeriksanaan dan pengujian terhadap peralatan berbahaya atau instalasi pendukung sekurang-kurangnya 1 tahun untuk peralatan berbahaya dan 2 tahun untuk pendukung instalasi
yang
dibantu oleh perusahaan jasa inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja yang telah mendapat ijin operasi dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi
128
Republik Indonesia sesuai Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (2) yaitu : “pemeriksaan dan pengujian ulang untuk peralatan berbahaya dilakukan 1 tahun sekali sedangkan pemeriksaan dan pengujian ulang instalasi pendukung produksi dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali” Hal sama juga di ungkap oleh Informan 1.6 yang mengatakan bahwa : “ pemeriksaan yang dilakukan yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, guna melihat sejauh mana kegiatan yang dilakukan pekerja dalam kontribusi produktifitasnya. Pengawas Ketenagakerjaan hanya mengontrol lewat data dan sosialisasi. Dan hal yang paling diperhatikan oleh pengawas adalah bagaimana cara kerja alat tersebut dan bagaimana perawatan untuk alat itu sendiri serta pemakaiannya apakah sudah benar atau tidak serta pengawasan terhadap alat pelindung diri yang diberikan secara cuma-cuma. Dan itu semua Pengawas lah yang bertanggung jawab atas pengawasan itu. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di Tangerang Selatan dan untuk mensejahterakan pekerja.”
Tetapi sangat sangat disayangkan hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ke salah satu tempat perusahaan di Tangerang Selatan, ditemukan banyaknya pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dan masih minimnya pengetahuan tentang alat yang dipergunakan pekerja dalam pekerjaannya. Berikut hasil wawancara dengan Informan 2.1 : “walaupun industi ini termasuk dari pengawasan dari dinas Ketenagakerjaan namun sampai saat ini tidak ada yang namanya dikasih alat pelindung diri, ini punya bos saya, dan sekalipun ada pengawas tidak memperhatikan pekerja terhadap pelindung diri. Biasanya petugas pengawas hanya memeriksa lewat laporan ahli k3”.
129
Hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh Informan 2.1 guna untuk memastikan
apakah
pengawas
Dinas
Sosial,
Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan Pasal 54. Ternyata dari hal itu masih jauh dari perkiraan yang peneliti bayangkan. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dalam hal ini Dinas dan Perusahaan sangat kurang dalam sosialisasi terhadap penekanan kecelakaan kerja, yang membuat para pekerjanya tidak memakai alat pelindung diri. Oleh karena itu pengawasan terkait jadwal kunjungan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan belum optimal, karena dengan jumlah yang minim dengan banyaknya perusahaan akan tidak efisien dan memerlukan waktu yang panjang, karena itu juga pengwasan menjadi longgar dan banyaknya perusahaan dan pekerja yang melanggar peraturan yang berlaku. Pada dasarnya Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan bukan hanya tertuju pada apa yang dilakukan pengusaha dan pekerja yang berkerja sama untuk memproduksi suatu barang dan jasa dan pengawas yang mengawasi perusahaan, pekerja dan mesin saja, tetapi bagaimana perusahaan itu juga bertanggung jawab atas pekerjanya dengan cara mendaftarkan perusahaan tersebut. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan menghimbau bagi setiap Perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 10 orang harus mendaftarkan kepada BPJS ketenagakerjaan guna memberikan solusi untuk keadaan yang mendesak
130
terkait kecelakaan kerja sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2001 Pasal 50 ayat (2) “bahwa perusahaan yang menyelenggarakan sendiri (mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang) wajib memiliki ijin penyelenggaraan dari dinas”
Bagan. 3.8 Pendaftaran BPJS Dalam Hubungan Kerja Beranggotakan pekerja sektor formal non-mandiri (PNS/Polri,TNI, BUMN,BUMD,Swasta, Yayasan, dll
Pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja/perusahaan dimana mereka mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan
Syarat Pendaftaran : 1.
Fotocopy dan asli SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
2.
Fotocopy NPWP Perusahaan
3.
Fotocopy dan asli akta perdagangan perusahaan
4.
Fotocopy KTP/KK dan Pas Foto U 2x3 bagi pekerja yang akan di daftarkan oleh perusahaan
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS Tangsel, 2015)
Maanfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri adalah guna untuk melindungi hak-hak pekerja serta perlindungan di hari tua jika ada hal-hal yang atau situasi yang tidak di inginkan bagi pekerja. Salah satunya jaminan hari tua (JHT), Jaminan Kecelakan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dengan rincian sebagai berikut : 1) Jaminan Hari Tua (JHT) program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari
131
tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang di bayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau lebih memenuhi persyaratan tertentu Iuran Program Jaminan Hari Tua (JHT) a. Di tanggung perusahaan = 3,7% b. Di tanggung tenaga kerja = 2% 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Kecelakaan kerja termasuk penyakit kerja, merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang di akibatkan oleh resiko-resiko kerja seperti cacat atau kematian baik fisik atau mental. Dengan adanya JKK akan memberikan kompensasi dan rehanbilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami saat kecelakaan pada saat di mulai berangkat kerja sampai setibanya di rumah. Iuran JKK sepenuhnya di oleh perusahaan 3) Jaminan Kematian (JK) Jaminan kematian di peruntukan bagi ahli waris dari peserta program jaminan kematian karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian di peruntukkan untuk keluarga dalam upaya meringankan beban keluarga baik dari santunan kematian, biaya pemakaman, dll.
132
Berikut adalah tabel perusahaan-perusahaan yang sudah terdata di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, serta yang sudah terdaftar juga di PT. Jamsostek atau sekarang lebih dikenal BPJS Ketenagakerjaan :
Tabel. 2.7 Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Wilayah Tangerang Selatan Serpong Serpong Utara Setu Pamulang Ciputat Ciputat Utara Pondok Aren
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan JKK JHT JK 5239 15477 2900 458 942 509 6909
5239 15477 2900 458 942 509 6909
5239 15477 2900 406 942 509 6697
(Sumber : Data DINSOSNAKERTRANS, 2014)
Berdasarkan tabel di atas perusahaan-perusahaan yang terdata di dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan mengenai data BPJS ketenagakerjaan ternyata lebih banyak dan tidak sesuai dengan jumlah perusahaan yang terdata dalam data objek pengawasan pada tabel 1.1. yang artinya pengawasan pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan tidak merata dan tidak tertata dengan baik. Sehingga memungkinkan terjadi perbedaan data pengawasan.
133
4. Mendinamisasikan organisasi agar lebih efektif dan efisien Dalam meminimalisasikan angka kecelakaan kerja tentu hal yang dibutuhkan adalah mendinamisasikan organisasi, Tidak hanya perusahaan namun Dinas pun turut bertanggung jawab supaya lebih efektif dan efisien dengan cara pendekatan-pendekatan atau mempengaruhi seseorang untuk menjadikannya satu kesatuan dengan pola pikir yang sama, yaitu untk membantu mengurangi angka kecelakaan kerja, berikut adalah langkahlangkat mendinamiskan organisasi : Bagan. 3.9 Langkah Mendinamiskan Organisasi
Sifat kepemimpinan pengawas ketenagakerjaan
Kesadaran pengikut
Mengurangi Angka Kecelakaan kerja (Sumber : Peneliti)
Dari bagan di atas Sifat kepemimpinan pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasi perusahaan sangat di perlukan karena pengaruhnya sangat besar, yaitu dapat menginspirasi dan bisa mempengaruhi atau pendekatan agar semua dalam satu kesatuan atau sepemikiran sehingga memudahkan jalannya pengawasan ke arah yang lebih baik bagi pengusaha atau pekerja dan dapat mengembangkan potensi diri dengan satu kesatuan. Dan dengan demikian
134
akan mempengaruhi pola pikir dari pada perusahaan dan pekerja ke arah yang sesuai dengan peraturan daerah. Peraturan
daerah
No.3
Tahun
2011
Tentang
Pelayanan
Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (3 dan 6), yang berisikan : 1. Memberikan
pembinaan
dan
penambahan
pengetahuan
bagi
pekerjanya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengikut sertakan pekerja dalam kursus-kursus, pelatihan, seminar atau studi banding ke perusahaan lain. 2. Pengusaha wajib melaporkan hasil pemeriksaan berkala setiap tahun kepada dinas.
Dalam pasal diatas bahwasanya dalam mendinamisasikan organisasi agar lebih efektif dan efisien harus adanya koordinasi atau sosialisasi antara perusahaan dan dinas yang baik serta langkah-langkah pencapaiannya, dengan cara sebagai berikut : 1. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3) dan Ahli K3 Umum Proses ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum melalui training Ahli K3 Umum yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan atas penyerahan kewenangan oleh kemnaker untuk mempersiapkan Ahli K3 di perusahaan yang dapat membantu mengembangkan K3 di perusahaan. Tenaga kerja yang training Ahli K3 Umum merupakan bentuk seleksi atau penilaian khusus bagi seseorang atau tenaga teknis tertentu yang pernah mengikuti kursus petugas K3 (sefety
135
Officer) atau kursus instuktur K3 yang berminat menjadi ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam UU 1 Tahun 1970 dan pengaturan pelaksananya. Dan tujuan pembentukan Ahli K3 ini adalah : a. Memberikan pengetahuan untuk bahan-bahan yang berbahaya dan alat-alat yang membingungkan pekerja terhadap pengoperasiannya melalui pekerja yang sudah di training yaitu Ahli K3. b. Mengetahui
persyaratan
dan
pemenuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan di tempat kerja
Dengan adanya pembentukan Ahli K3 akan membantu jalannya organisasi dan akan membantu pekerjaan baik dari Perusahaan dan dinas dalam mendinamisasikan organisasi. 2. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Perusahaan jasa Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang yang berhubungan dengan Pemberdayaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah dinas menerima laporan rencana kerja kegiatan PJK3. kemudian dinas akan memeriksa atau meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan. setelah meneliti dan memeriksa validitas keputusan penunjukan PJK3 kemudian dinas akan memutuskan menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan. Salah satu pertimbangan untuk menyetujui dan menolak kegiatan tersebut adalah kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki dan pemeriksaan
136
fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya. Apabila dinas menilai sudah cukup baik, maka akan disetujui, begitu juga sebaliknya, apabila dinas merasa belum cukup baik, maka dinas akan menolak kegiatan tersebut. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan (PJK3) menurut Informan 1.6 Selaku Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa : a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik. b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan c. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
Tujuan dari PJK3 adalah memeriksa suatu kegiatan pekerja di suatu organisasi dalam penyusuaian terhadap lingkungan maupun alat dan mesin yang baru. Dengan adanya PJK3 dinas akan memantau jalannya perusahaan, sehingga manajer atau atasan dari perusahaan tersebut senantiasa memberikan arahan-arahan terlebih Ahli K3 juga akan membantu lebih sigap, sehingga membantu pekerja dalam penanganan mesin dan alat-atal yang baru. Dari pemaparan diatas peneliti lalu mewawancarai kepada Informan 1.6 terkait pengawasannya : “ Kegiatan seperti ini memang pasti dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, namun tak bisa di pungkiri bahwasanya masih banyak ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan. Ini terjadi karena faktor anggaran dan pengawas ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian tersebut misalnya, kegiatan pelatihan untuk Ahli K3 terlalu makan waktu, untuk pemeriksaan terkait PJK3 belum adanya standarisasi yang baik dari Dinas, dalam arti pengawas ketenagakerjaan belum mengetahui pasti alat atau mesin yang sekiranya sudah termakan waktu dan yang baru. Sehingga memungkinkan perusahaan berbuat curang.” Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulan bahwa kurangnya pemberdayaan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pekerja untuk mengurangi angka kecelakaan kerja adalah terkait anggaran. Lalu peneliti melakukan wawancara kepada Informan 1.7 terkait permasalahan
137
yang terjadi di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah penjabaran anggaran dan pengeluaran Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terhadap perlindungan dan penegakan hukum tenaga kerja. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan pengawasan, perlindungan penegak hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp. 247.000.000,00 dengan realisasi fisik menyesuaikan dan keuangan sebesar Rp. 237.250.000,00 2. Perlindungan pengawasan, perlindungan, penegakan hukum terhadap norma kerja dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dengan realisasi fisik menyesuaikan dan keuangan sebesar Rp. 295.810.000,00 3. Peningkatan pengawasan, perlindungan, penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja wanita, anak dan jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,00 dengan
realisasi
fisik
menyesuaikan
dan
keuangan
sebesar
Rp.290.650.000,00 Berikut rekapan anggaran secara rinci mengenai keuangan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan khususnya untuk bidang pengawasan ketenagakerjaan.
138
Tabel. 2.8 Anggaran Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 No 1
Program/kegiatan
Anggaran
Perlindungan pengawasan , perlindungan, penegak hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
247.000.000
1.pemberian penghargaan Accident perusahaan terdaftar
53.300.000
2. Bimbingan ahli K3
Zero bagi yang
keluaran
realisasi 237.250.000
41
50.250.000
perusahaan
teknis 138.750.000
41
136.500.000
perusahaan 3. Sosialisasi kesehatan 54.950.000 kerja di tempat kerja
41
50.500.000
perusahaan 2
Peningkatan 300.000.000 pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap norma kerja 1. pengawasan norma 49.667.000 ketenagakerjaan
norma ketenagakerjaan
47.567.500
30
63.140.000
perusahaan
3. bimtek pengawasan 140.372.500 norma kerja Peningkatan pengawasan dan
85 perusahaan
2. lomba cepat tepat 63.140.000
3
295.810.000
80
139.282.500
perusahaan 300.000.000
290.650.000
139
penegakan hukum tenaga kerja wanita, anak dan jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) 1. Pemantauan 22.400.000 40 21.900.000 kepersetaan jamsostek (BPJS perusahaan Ketenagakerjaan) (Sumber : DINSOSNAKERTRANS Tangerang Selatan)
Pengeluaran anggaran itu sendiri bertujuan untuk kegiatan atau program yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan kecelakaan kerja. Dan berikut ini adalah bentuk program yang dibuat oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang
Selatan
dalam
menjalankan Pengawasan kecelakaan kerja :
Tabel. 2.9 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2014 Sasaran strategi
Kelompok sasaran Indikator kinerja
a. Peningkatan pelayanan penyelesian perselisihan hubungan kerja b. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan Perusahaan, lembaga ketenagakerjaan dan tenaga kerja 1. Menyelesaikan hubungan industrial 100% setiap tahun 2. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan setiap tahun 3. Meningkatkan sosialisasi peraturan dan pembinaan perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan setiap tahun
140
kegiatan
4. Terfasilitasinya dewan pengupahan daerah 1. Fasilitasi penyelesian prosedur penyelesian perselisihan hubungan industrial 2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja 5. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap perlindungan tenaga kerja, anak dan jamsostek 6. Fasilitasi dewan pengupahan daerah
Dari tabel di atas pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan kegiatan atau program yang dijalani Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dengan banyaknya program atau kegiatannya. Realisasi program atau kegiatan yang tertera sudah melalui tahap penyempitan program atau kegiatan. Hal ini di ketuhui oleh peneliti atas hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu bidang pengawasan ketenagakerjaan 1.4, seksi pengawasan norma kerja 1.5 dan seksi keselamatan dan kesehatan kerja 1.6. Yang ketiganya mengungkap hampir sama persis, yang kemudian peneliti mengkaji atas poin-poin yang penting atas hasil wawancara ketiga informan, yaitu sebagai berikut :
141
“anggaran yang di terima oleh Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan khususnya untuk ketenagakerjaan yaitu untuk urusan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja, dan perlindungan wanita, anak dan BPJS ketenagakerjaan seluruhnya mencapai total Rp. 1.424.000.000,00, namum anggaran dengan jumlah program yang banyak membuat suatu sasaran tidak sepenuhnya terlaksana. Sehingga kami memberikan satu solusi untuk meminimalisasikan anggaran agar cukup dengan kegiatan yang ada. Pencapaian dalam pengawasan memang tidak bisa di pungkiri bahwa tidak bisa 100% dalam kegiatannya. Jadi pihak-pihak yang berwenang yang bisa memberikan solusi agar pelaksanaannya persentasenya naik”.
Berikut menurut Informan 1.4 yang menjabarkan kegiatan yang tidak terlaksana atau yang ketidaksesuaian : a. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan guna mengurangi pengeluaran. b. Penanganan kasus kecelakaan kerja yang berlangsung terlalu memakan waktu, karena proses penanganan kasus kecelakaan kerja diperlukan olah TKP yang terbilang lama dan terus menerus, menyediakan alat yang mungkin tidak ada di Perusahaan, sehingga memakan biaya anggaran. c. Calon pengawas ketenagakerjaan yang datang kemungkinan akan di tolak oleh dinas, padahal dalam kondisinya dinas sangat memerlukan pengawas ketenagakerjaan, dan hal ini terkait juga dengan anggaran. d. Dinas belum mampu memberikan motovasi atau dorongan kepada pengusaha untuk mendatakan perusahaannya kepada dinas terkait masalah kecelakaan kerja. Dan jika dinas sendiri yang pergi ke satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memberikan dorongan agar perusahaan tersebut segera mendatakan dirinya ke dinas tentu akan menghabiskan banyak anggaran dan waktu, terlebih perusahaannya
142
yang sangat banyak yang berbanding terbalik dengan pengawas ketenagakerjaan itu sendiri.
Dengan demikian peneliti mengkaji dengan hasil wawancaranya, yaitu minimnya keterampilan dan kreasi pegawai dari bagian bidang pengawasan ketenagakerjaan ditandai dengan belum adanya inovasi terkait pengawasan yang dapat memaksimalkan pengawasan kecelakaan kerja di Kota Tangerang Selatan. Bahkan hal tersebut telah diakui sendiri oleh informan i.4. Bahkan tertera di dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan tahun 2014 didalamnya menyatakan bahwa tingkat pengawasan ketenagakerjaan di Kota Tangerang
Selatan
penanganannya.
sampai
saat
ini
masih
belum
optimal
dalam
143
BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Dalam mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sudah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu dengan cara beberapa pengawasannya, diantaranya yaitu, Pengawasan pertama, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam permasalahan kecelakaan kerja masih banyak ditemukan pelaku perusahaan yang melanggar peraturan yang berlaku. Salah satu perusahaan yang melanggar peraturan adalah PT. USM (Usaha Sumber Mandiri), pelanggaran dilakukan oleh industri ini berupa tidak adanya pamplet atau plang peringatan yang di tempel terkait keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja dan tidak adanya apar atau alat pemadam kebakaran yang seharusnya ada di setiap perusahaan atau industri. Dan dalam penelitian di temukan pekerja di PT USM tersebut tidak memakai APD (Alat Pelinding Diri). Pengawasan berkala, dilakukan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, beberapa yang dilakukan seperti : mengawasi perilaku pekerja, mengawasi mesin atau bahan yang berbahaya, dan memberikan penyuluhan secara singkat, padat dan jelas. Selain itu Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan juga memberikan bimbingan untuk
143
144
perusahaan dan pekerja seperti : bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja, bimbingan kesehatan kerja, dan bimbingan pembentukan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). Pengawasan khusus, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dilakukan hanya ada insiden atau pengaduan kasus kecelakaan kerja diperusahaan. Namun pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dikarenakan kebanyakan dari perusahaan apabila terjadi insiden tidak langsung menghubungi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan. Perusahaan tersebut biasanya menghubungi dinas terkait untuk mengatasi insiden tersebut, misalnya apabila terjadi
kebakaran
menghubungi
pada
Dinas
perusahaan,
Pemadam
perusahaan
Kebakaran
dan
tersebut
langsung
tidak
langsung
memberitahukan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan guna untuk penyidikan. Dan jika penyimpangan itu terjadi tentu harus adanya solusi atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi dengan cara melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di perusahaan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dinas, seperti : memberitahukan kepada pekerjanya mengenai kondisi-kondisi serta bahaya yang timbul di tempat kerja, pemeriksaan dan pengujian alat berbahaya dan instalasi pendukungnya ke dinas, menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja secara cuma-cuma, memberikan pembinaan dan penambahan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, memeriksa kesehatan pekerja secara berkala ke dokter, dan pengusaha wajib melapor hasil keseluruhan kepada dinas.
145
Hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan adalah sosialisasi antara pihak perusahaan dengan dinas terkait keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, agar tidak terjadinya kesalahan yang sama. Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam mempertebal rasa tanggung jawab perusahaan kepada pekerja sudah dilakukan semaksimal mungkin, yaitu dengan cara : bimbingan terhadap pencegahan kecelakaan kerja dan bimbingan mengenai kesejahteraan pekerja, bimbingan pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, permberdayaan pelaksaaan kegiatan ahli K3, pemberdayaan pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3), untuk menambah pengetahuan pekerja. Hanya saja Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan hanya memiliki 5 personil di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan hal itu kurang
efisien
sehingga
memerlukan
waktu
yang
panjang
dalam
pengawasannya atau proses pelaksanaannya terlalu memakan waktu. Mendinamisasikan organisasi, Tidak hanya perusahaan namun Dinas pun turut bertanggung jawab supaya lebih efektif dan efisien khususnya mengenai sifat kepemimpinan pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasi perusahaan sangat di perlukan karena pengaruhnya sangat besar, yaitu dapat menginspirasi dan bisa mempengaruhi atau pendekatan agar semua dalam satu kesatuan atau sepemikiran sehingga memudahkan jalannya pengawasan ke arah yang lebih baik bagi pengusaha atau pekerja dan dapat mengembangkan potensi diri dengan satu kesatuan. Dan dengan demikian akan mempengaruhi
146
pola pikir dari pada perusahaan dan pekerja ke arah yang sesuai dengan peraturan daerah. Jika antara dinas, perusahaan dan pekerja satu sepemikiran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja tentu akan mengurangi angka kecelakaan kerja khususnya di Kota Tangerang Selatan.
5.2 Saran Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan
dan
Transmigrasi
Kota
Tangerang
Selatan
terkait
Pengawasan Kecelakaan Kerja khususnya di Tangerang Selatan, diantaranya yaitu: 1. Menambah jumlah anggota pengawas ketenagakerjaan agar lebih efektif dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 2. Meningkatkan upaya pengawasan dengan lebih mempersingkat lagi jadwal kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ke perusahaan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan perusahaan maupun pekerja di Daerah Tangerang Selatan. 3. Lebih memaksimalkan bagian bidang pengawasan ketenagakerjaan
agar terlaksana dengan baik,
seperti melaksanakan bimbingan
terhadap pencegahan kecelakaan kerja, serta pelaksanaan pengawasan atau mengawasi perilaku kerja, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Remaja Rosdakarya Marvasti, Amit B., 2004. Qualitative Research In Sociology, SAGE Publications, Ltd Nasution, Bahder Johan, 2004. Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Bandung : Mandar Maju Bungin, Burhan, 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rajawali Press Creswell, Jhon W, 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Darwan Prinst, 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Hak), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Handayaningrat, 1997. Pengetahuan Studi Ilmu dan Manajemen, Jakarta : PT. Gunung Agung Hasan, M.I, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia Hasibuan, H. Malayu S.P, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta : Bumi Aksara HB Sutopo, 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif ( Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis ). Pusat Penelitian Surakarta Komarudin, 1994. Ensiklopedia Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara Husni, Lalu, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
_________, 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : PT Raja Grafindo Graha Miles, Matthew & Michael Huberman, 2007. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru), Jakarta : UI Press Moleong, Lexy J, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya _____________, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Norman, Denzin, dkk, 2009. Handbook Of Qualitative Research, Yogyakarta : Pustaka Belajar Poerwadarminta, W.J.S, 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Balai Pustaka Prayudi, 1981. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia Siagian, P. Sondang, 2000. Sistem Informasi Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara Robbins, S.P, 2001. Organizational Behavior. New Jersey : Prentice-Hall Rusdiana & Ghazin, 2014. Asas-asas Manajemen Berwawasan Global, Bandung : CV Pustaka Setia Satori, Djam’an & Komariah, aan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta Soekidjo, 2005. Metode Penelitian Kesehatan, Jakarta : Rinerka Cipta Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitar Indonesia (UI Press) _______________, 2001. Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada _______________; 2009,Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta Sucipto, 2014. Keselamatan dan kesehatan kerja, Yogyakarta : KDT Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta
Summa’mur P.K, 1987. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta : H. Masagung ______________, 1988. Hygene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Jakarta : CV H. Masagung Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2011. Metode Penelitian Sosial, Jakarta : PT. Bumi Aksara Surachman, Winamo, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung : Tarsito Wirawan, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Undang-Undang Perda Kota Tangerang Selatan No.3 tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Permenaker No.Per02/MEN/1992 Permenaker No.Per05/MEN/1996 Permenaker No.Per04/MEN/1987
Internet http://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuanpengawasan.html http://hadianzah28.blogspot.com/2012/07/penanganan-kecelakaan-kerja.html http://bayuberbagiilmu21.blogspot.co.id/2013/03/pengawasancontrolling.html?m=1 http://bloggerukri.blogspot.co.id/2012/10/pengawasan-controlling.html?m=1
LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN
1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN 2. SURAT TANDA TERIMA DINAS 3. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 4. MEMBER CHECK 5. IDENTITAS INFORMAN 6. FOTO INFORMAN 7. REDUKSI TRANSKIP WAWANCARA 8. FOTO OBJEK PENELITIAN 9. FOTO PELATIHAN AHLI K3 PT INDO TANGERANG SELATAN 10. FOTO PEMBINAAN KESELAMTAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 11. FOTO ALAT YANG BERESIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA 12. DAFTAR NAMA PEGAWAI DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA TANGERANG SELATAN 13. PERATURAN NOMOR
3
DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN
2011
KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAYANAN
LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN 2 SURAT TANDA TERIMA DINAS
LAMPIRAN 3 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 4 MEMBER CHECK
LAMPIRAN 5 IDENTITAS INFORMAN
DATA PRIBADI INFOMAN
Informan i1.1 Nama
: H. Purnama Wijaya, S.Sos, M.Si
Pangkat/Gol
: Pembina Tk.I, IV/a
No. Finger
: 09006
Jabatan
: Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
Tugas
: mengatur dan merencanakan seluruh bagian Kegiatan
Informan i1.2 Nama
: Drs. Agustin Bastaman S.Sos
Pangkat/Gol
: Penata Tk.1, III/d
No. Finger
: 09017
Jabatan
: Pelaksana Pentakerja
Tugas
: Mediator
Informan i1.3 Nama
: H. Syaiful Bachrum, SE
Pangkat/Gol
: Pembina, IV/a
No. Finger
:-
Jabatan
: Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Tugas
: Pengawas Ketenagakerjaan
Informan i1.4 Nama
: Heri Heryadi S.Sos
Pangkat/Gol
: Pembina, IV/a
No. Finger
:-
Jabatan
: Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Tugas
: mengatur dan merencanakan bagian Ketenagakerjaan
Informan i1.5 Nama
: M. Nuhiodi SE, M.Si
Pangkat/Gol
: Penata, III/c
No. Finger
:-
Jabatan
: Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja
Tugas
: Pengawasan bagian Norma Kerja
Informan i1.6 Nama
: Siswanto ST, MM
Pangkat/Gol
: Pembina, IV/a
No. Finger
: 09018
Jabatan
: Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
Tugas
: Pengawasan bagian K3
Informan i1.7 Nama
: Silvia Rosalinda, SE, M.Si
Pangkat/Gol
: Penata Tk.I, III/d
No. Finger
: 09029
Jabatan
: Kasubag Keuangan
Tugas
: Pengelolaan terkait keuangan di Dinsosnakertrans
Informan i2.1 Nama
: Bpk. Fajar
Jabatan
: Buruh
Pekerjaan
: Bejana tekan, pengeboran, dll
Informan i2.2 Nama
: Bpk. Fajar
Jabatan
: Buruh
Pekerjaan
: Penggunaan alat mesin milling dan penglasan
LAMPIRAN 6 FOTO INFORMAN
Foto bersama kepada seksi bidang keselamatan dan kesehatan kerja Tangerang Selatan
Foto bersama kepada bidang pengawasan ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan
LAMPIRAN 7 REDUKSI TRANSKIP WAWANCARA
Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan A. Reduksi hasil Wawancara Dinsosnakertrans NO
Indikator Pertanyaan
Informan
1.
Bagaimana optimalisasi pengawasan di
1.3
Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
1.4
Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ?
1.6
Jawaban : pengawasan yang dilakukan Dinas memang belum optimal terkait masalah kecelakaan kerja. Banyak faktor-faktor yang masih harus dikaji salah satunya mengenai pengawas itu sendiri. 2.
Berapa jumlah pengawas yang tersedia di
1.3
Dinas Sosial,
1.6
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ? Jawaban : Saat ini Dinas memiliki 5 pengawas 3.
Berapa kali biasanya pengawasan
1.6
dilakukan? Jawaban : pengawasan berkala yang dilakukan Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangaerang Selatan dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 4.
Kegiatan apa yang dilakukan oleh Dinas
1.3
Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1.6
Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan?
Jawaban : 1. Mengawasi perilaku pekerja 2. Mengawasi bahan-bahan atau mesin yang dianggap berbahaya 3. Memberikan penyuluhan secara singkat, padat dan jelas 5.
Apakah sudah berjalan dengan baik
1.6
kegiatan tersebut ? Jawaban : Belum, karena anggaran yang minim 6.
Jika melakukan bimbingan apakah
1.6
bersamaan dengan kunjungan berkala 6 bulan sekali? Jawaban : Iya 7
Apakah ada kunjungan-kunjungan lain
1.6
selain kunjungan rutin ? Jawaban :
8.
1. kunjungan pertama 2. kunjungan berkala 3. kunjungan darurat Bimbingan seperti apa yang dilakukan oleh
1.5
pengawas ?
1.6
Jawaban : Bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja Bimbingan kesehatan kerja 9.
apakah ada pemeriksaan atau pengawasan
1.3
terhadap pekerja ?
1.6
jawaban : pemeriksaan antara lain yang berhubungan dengan kebakaran, peledakan, penyakit
akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya
10.
Pemeriksaan apa yang dilakukan oleh pengawas terkait K3 ? Jawaban : 1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja 2. Pemeriksaan kecelakaan kerja
11.
Lalu apa yang dilakukan bila Dinas
1.6
menerima pelaporan kecelakaan kerja ? Jawaban : Dinas akan menerima laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. kemudian dinas akan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat kejadian perkara. Setelah melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian kemudian dinas akan melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya. Kemudian dinas akan melakukan langkah-langjkah preventif agar tidak terulang lagi kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja yang terjadi tersebut juga nantinya akan dicatat dam dimasukkan kedalam data statistik 12.
pengawas mengetahui tentang apa yang
1.4
terjadi di perusahaan ?
1.6
Jawaban : Oleh Ahli K3, yaitu Dinas akan selalu
menerima laporan rencana kerja ahli K3 Umum, rencana kerja tersebut diserahkan kepada dinas untuk diperiksa dan diteliti apakah rencana kerja / kegiatan Ahli K3 Umum tersebut telah sesuai atau sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 Umum bersangkutan atau belum, jika belum, maka dinas akan merevisinya agar tidak menyimpang dari peraturan 12.
Apa tugas dari Ahli K3? Jawaban : 1. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli K3 2. Menjelaskan hak pekerja dalam bidang K3 3. Menjelaskan kepada pengusaha bahwa upaya K3 menguntungkan bagi pengusaha 4. Menjelaskan tujuan sistem manajemen K3 (SMK3) 5. Menjelaskan sistem pelaporan kecelakaan 6. Membantu menganalisa kasus kecelakaan, mengetahui faktor penyebabnya dan dapat menyiapkan laporan kecelakaan kepada pihak Dinas 7. Mengenal P2k3, tugas, wewenang dan pembinaan serta pengawasan K3 di perusahaan 8. Mengidenfikasi objek pengawasan K3 9. Mengetahui persyaratan dan pemenuhan
1.6
terhadap peraturan perundang-undangan di tempat kerja 10. Mengetahui persyaratan K3 di tempat kerja Persyaratan peserta training Ahli K3 Umum yaitu calon peserta harus 13.
Mengapa tidak menambah jumlah
1.6
pengawas ketenagakerjaan ?
1.7
Jawaban : Kurangnya anggaran menjadi faktor utama, proses dan fase sebelum diangkatnya calon pengawas dan itu menjadi menjadi tanggungan dari Dinas kepada calon pengawas untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang memakan anggaran Dinas mencapai Rp. 60.000.000/6bulan untuk perorang yang mencalonkan diri menjadi pengawas ketenagakerjaan 14.
Berapa anggaran yang ada di Dinas Sosial,
1.7
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan terkait K3 ? Jawaban : Rp.247.000.000 15.
Untuk apa saja anggaran itu digunakan ? Jawaban : 1. pemberian penghargaan Zero Accident bagi perusahaan yang terdaftar 2. Bimbingan teknis ahli K3 3. Sosialisasi kesehatan kerja di tempat kerja
1.6
16.
Apakah BPJS masih ada kaitannya dengan
1.6
Dinas, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan ? Jawaban : Tidak, namun BPJS dan Dinas adalah instansi yang sama-sama satu tujuan dimana untuk meningkatkan K3 17.
Apa sasaran strategi terkait K3?
1.6
Jawaban : 1. Peningkatan pelayanan penyelesian perselisihan hubungan kerja 2. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan
B. Reduksi hasil Wawancara Pekerja
NO 1.
Indikator Pertanyaan Apakah UU No.3 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (1 dan 3) berlaku disini?
Informan 2.1 2.2
Jawaban : Iya, perusahaan memang sudah menyiapkan namun memang kami saja yang malas untuk tidak memakai alat pelindung diri 2.
Apakah industri ini sudah terdata oleh Dinas ?
2.1
Jawaban : Sudah 3.
Apakah ada pengawasan dan pembinaan pengawasan dari Dinas?
2.1
Jawaban : Ada, tapi jarang 4.
Apakah Dinas terkait tidak menegur ? Jawaban : Tidak, karena dinas jarang ke tempat kami, lagi
2.1 2.2
pula jika datang hanya untuk melihat data dari Ahli K3 di tempat kami. 5.
Apakah bapak tidak takut akan bahaya yang akan 2.1 terjadi ? Jawaban : Tentu takut, tapi mau gimana lagi mas, sudah jadi kebiasaan dan susah untuk dihilangkan
6.
Apakah disini pernah terjadi kecelakaan kerja ?
2.2
Jawaban : Pernah 7.
Apakah perusahaan tahu kalau APD yang 2.2 diberikan tidak digunakan secara benar ? Jawaban : Tahu
8.
Lalu apa yang dikatakan oleh bos bapak ?
2.2
Jawaban : Tidak bilang apa-apa, karena sudah biasa mas 9.
Tapi apa pernah APD digunakan
2.2
Jawaban : Pernah, tapi jarang karena panas dan gerah 10.
Berapa jumlah pekerja disini Jawaban : Total kurang lebih 200 orang
2.1 2.2
LAMPIRAN 8 FOTO OBJEK PENELITIAN
Foto Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
Foto Perusahaan Fifo Cafe Resto Kota Tangerang Selatan
Foto Industri PT. USM (Usaha Sumber Mandiri) Kota Tangerang Selatan
LAMPIRAN 9 FOTO PELATIHAN AHLI K3 DI PT. INDO TANGSEL
Foto Pelatihan Ahli K3 bidang instalasi listrik oleh PJK3 PT. INDO Tangerang Selatan
Foto Pelatihan Ahli K3 bidang bejana tekan dan kontruksi oleh PJK3 PT. INDO Tangerang Selatan
Foto Pelatihan Ahli K3 bidang penanggulangan kebakaran oleh PJK3 PT. INDO Tangerang Selatan
Foto Pelatihan Ahli K3 Umum intruksi pelatihan Kecelakaan Kerja oleh PJK3 PT. INDO Tangerang Selatan
LAMPIRAN 10 FOTO PEMBINAAN K3
Foto pembinaan K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan
LAMPIRAN 11 FOTO ALAT YANG BERESIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
Mesin Ponch
Mesin milling
Mesin Cutting Besar
Mesin Conveyor
Cabinet Oven
LAMPIRAN 12 DAFTAR NAMA PEGAWAI DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA TANGERANG SELATAN
LAMPIRAN 13 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
RIWAYAT HIDUP
Nama
: Waliyyil Ilmi Biahkamillah
Tanggal Lahir
: Tangerang, 31 Januari 1993
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Alamat
: Jl. Moh. Toha Villa Mutiara Pluit Blok F4/12 Kec/Kel Priuk Rt/Rw 03/09 Kota Tangerang
Agama
: Islam
Pendidikan Terakhir
: SMA
Nama Wali Nama Ayah
: Drs. H. Harun Al-Rasyid M.Si
Tanggal Lahir
: Tangerang, 15 Agustus 1956
Alamat
: Jl. Moh. Toha Villa Mutiara Pluit Blok F4/12 Kec/Kel Priuk Rt/Rw 03/09 Kota Tangerang
Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS
Nama Ibu
: Hj. Ruhida S.Pd
Tanggal Lahir
: Ciamis, 11 April 1959
Alamat
: Jl. Moh. Toha Villa Mutiara Pluit Blok F4/12 Kec/Kel Priuk Rt/Rw 03/09 Kota Tangerang
Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS
