Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga Nama Inovasi Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga Produk Inovasi Optimalisasi Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan Keluarga Berencana MOP dan MOW Era Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Salatiga Penggagas Dra. Gati Setiti, M.Hum. Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dituangkan strategi untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan alam dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dari segi aspek pengendalian kuantitas penduduk, sejak Program KB Nasional berjalan tahun 1971 sampai dengan tahun 2009 telah berhasil mencegah kelahiran minimal 100 juta. Penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Dinamika kependudukan, baik jumlah, struktur, dan mobilitas penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan.Namun demikian, bila Sumber Daya Manusia tidak berkualitas akan menjadi beban.
Pengaturan akses dan penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan KB MOP dan MOW diperlukan guna mewujud-kan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015
.
Sasaran Program KB Nasional yang hendak dicapai pada tahun 2015 adalah laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, total fertility rate (TFR) menjadi 2,1 dan net reproductive rate (NRR) menjadi 1,1, sementara pencapaian pelayanan KB di Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 1. Standar Pelayanan Minimal Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah 65%, pencapaian CPR pada tahun 2012 di Kota Salatiga 58,3% dan tahun 2013 57,4%. 2. Standar Pelayanan Minimal kebutuhan berKB tidak terlayani (unmet need) adalah 5%, sedangkan persentase unmet need Kota Salatiga tahun 2012 10,5% dan di tahun 2013 9,7%. 3. Total Fertility Rate (TFR) yang hendak dicapai sesuai Standar Pelayanan Minimal adalah 2,1, di Kota Salatiga pada tahun 2012 TFR sebanyak 2,5 dan di tahun 2013 2,31. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan Keluarga Berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi (MOP– Metoda Operasi Pria) dan tubektomi (MOW–Metoda Operasi Wanita) merupakan manfaat pelayanan promotif dan preventif dari Jaminan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Program KB Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional mem-punyai sasaran untuk melaksanakan BPJS Kesehatan dengan indikator peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan mengikuti layanan KB. Harapan akan meningkatnya jumlah penduduk yang mengikuti layanan KB belum berkorelasi positif dengan pelayanan yang diberikan di daerah. Di Kota Salatiga sampai Tahun 2013 kondisi pelayanan KB menunjukkan hasil yang belum maksimal, hal ini terlihat dari: (1) belum optimalnya dampak pembinaan akseptor dan advokasiKIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap capaian program KB, dan (2) capaian angka peserta KB aktif (angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR)) dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) belum terlayani KB (Unmet Need) yang belum memuaskan. Dari kondisi tersebut, penyebab masalah utama adalah CPR yang tidak optimal serta Total Fertility Rate (TFR) dan Unmet Need yang masih tinggi, hal ini dikarenakan: 1) Belum adanya pengaturan akses pelayanan dan pembiayaan KB MOP dan MOW, 2) Kurangnya dukungan pendanaan di lapangan, 3) Terbatasnya penyuluh KB, dan 4) Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah. Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 yang ditandai dengan Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR) sebanyak 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) yaitu banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh setiap perempuan dalam masa reproduksinya sebanyak 1 di era Jaminan Kesehatan Nasional, maka diperlukan strategi dalam pelaksanaan program KB di Kota Salatiga. Strategi yang dapat ditempuh melalui pengaturan akses serta penyelenggaraan pelayanan dan pembiayaan Keluarga Berencana MOP dan MOW, yaitu dengan penerbitan Petunjuk Teknis Pengaturan Akses Pelayanan KB MOP dan MOW, terwujudnya Perjanjian Kerjasama Pelayanan KB MOP dan MOW dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Kota Salatiga dan RST dr. Asmir Kota Salatiga) serta penetapan Peraturan Walikota tentang Pelayanan KB di Kota Salatiga. Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan dapat tercapai optimalisasi kuantitas dan kualitas pelayanan KB di Kota Salatiga seperti: meningkatnya capaian akseptor baru 10%, menurunnya Unmet Need menjadi 6%, menurunnya drop out akseptor KB sebanyak 10% dan menurunnya angka komplikasi dan kegagalan KB 10%.
3/5
Jenis Inovasi Proses Nama Instansi Kota Salatiga Unit Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2014 Faktor Pendorong Faktor yang mendorong keberhasilan program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga antara lain: 1. Adanya komitmen dan konsistensi dukungan dari para penentu kebijakan. 2. Kerja sama antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program serta adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Faktor Penghambat Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga yakni: 1. Keterbatasan tenaga yang menguasai masalah teknis pembiayaan dan pelayanan KB. 2. Tumpang tindihnya kewenangan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS. 3. Kurangnya perhatian dan konsistensi dari para penentu kebijakan terhadap keberlangsungan program. Tahapan Proses Tahapan pelaksanaan program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 1. Pada tahapan jangka pendek dilaksanakan tahapan: a. Menyusun Petunjuk Teknis Akses Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga. b. Menyusun Perjanjian Kerja Sama Pelayanan KB dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga. c. Sosialisasi Pengaturan Akses Pelayanan dan Pembiayaan KB. 2. Pada tahapan jangka menengah, dilaksanakan tahapan: a. Menerbitkan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB MOP dan MOW. b. Sosialisasi Peraturan Walikota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB MOP dan MOW. 3. Pada tahapan jangka panjang, yakni melaksanakan optimalisasi kuantitas dan kualitas pelayanan KB di Kota Salatiga. Manfaat Program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga memberikan manfaat yakni dengan adanya peningkatan capaian akseptor baru sampai dengan bulan Juni 2014 sebesar 52%. Apabila program ini
4/5
dapat dilaksanakan selama lebih dari 1 (satu) tahun, maka optimalisasi kuantitas dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana di Kota Salatiga dapat terwujud. Sampai dengan saat ini, program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Tersusunnya Petunjuk Teknis Akses Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga. 2. Ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pelayanan KB antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan KB dan KP Kota Salatiga dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga yakni RSUD Kota Salatiga (tanggal 28 Mei 2014) dan dengan RST dr. Asmir (tanggal 5 Juni 2014). 3. Dilaksanakannya sosialisasi Pengaturan Akses dan Pembiayaan Pelayanan KB untuk wilayah Kecamatan Sidomukti (9 Juni 2014), Kecamatan Argomulyo (10 Juni 2014), Kecamatan Sidorejo (11 Juni 2014) dan Kecamatan Tingkir (12 Juni 2014). 4. Proses penyusunan draft Peraturan Walikota Salatiga tentang Penyelenggaraan Pelayanan KB MOP dan MOW. Prasyarat Replikasi Adapun prasyarat yang harus dipenuhi untuk mereplikasi program Pengaturan Akses Serta Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembiayaan KB MOP dan MOW di Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 1. Adanya komitmen dari para penentu kebijakan untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas; 2. Adanya kerja sama dan dukungan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan KB kepada masyarakat. Kontak Person Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga Jalan Hasanudin No. 110B Kota Salatiga Telp.(0298) 326063 Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi Teknik Validasi Observasi Jumlah Dilihat 207 Kali Waktu Dibuat 2016-03-21 20:44:43 Terakhir Diubah 2016-03-21 20:47:22 Waktu Diunduh 2017-01-29 10:46:07
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
