KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA Pelopor kemudahan dan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Dasar
Hukum Pembentukan Tugas Pokok dan Fungsi Personalia, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) Jenis Perijinan dan Persyaratannya SKPD Terkait Lain-lain
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
TUGAS POKOK & FUNGSI Berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, BAB VIII Pasal 60
KPPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perijinan
KPPT mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan kesekretariatan kantor; 2. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penerbitan perijinan; 4. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan pengaduan; 5. Penyelenggaraan sosialisasi; 6. Pembinaan jabatan fungsional.
Personalia, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D)
PERSONALIA
1. Rekruitmen Pegawai Diawali dengan latihan pengembangan kepribadian bagi calon pegawai yang diusulkan oleh Unit Kerja se Kota Surakarta (sebelum OSS terbentuk). Selanjutnya berdasarkan hasil pelatihan tersebut, dipilih 30 orang untuk ditempatkan di UPT Kota SUrakarta (sejak 1 Januari 2009 menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota SUrakarta).
JUMLAH PEGAWAI a. Jumlah Staf Operasional : 23 Orang b. Jumlah Pejabat Struktural : 6 Orang
UNIFORM a. Laki-laki Bawah : Celana Panjang ; atas : hem lengan panjang berdasi dan memakai jas. b. Perempuan Bawah : Rok ; atas : memakai blazer
PERLENGKAPAN 1. Gedung : Lokasi berada di Komplek Balaikota Surakarta, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta 2. Sarana Operasional : a) Kendaraan Bermotor - Totota Kijang AD 9500 TA - Dhaihatsu Zebra AD 9501 JA - Sepeda Motor Honda GL Max AD 9797 BA b) Perlengkapan Kantor - Meja dan kursi - Lemari Arsip - Filling Kabinet dan Brankas - Komputer dan Printer - AC ruang dan telepon
PEMBIAYAAN Tahun
Kegiatan
Anggaran
2006
Pelayanan Kegiatan Perijinan
Rp.
288.107.000
2007
Pelayanan Kegiatan Perijinan
Rp.
238.320.000
2008
Pelayanan Kegiatan Perijinan
Rp.
400.098.125
Rp.
833.429.337
1. Pelayanan Admintrasi Perkantoran (Rp. 387.185.637)
2009
2. Peningkatan Sarpras Aparatur (Rp. 198.241.700) 3. Pengadaan Pakaian Dinas (Rp. 29.665.000) 4. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (Rp. 218.337.000)
DOKUMENTASI 1. Bagan Alu Prosedur Pelayanan
2. Jumlah Ijin Terbit (Tahun 2006 s/d 2009)
BLN/THN
SIUP
SIUI
TDP
TDG
HO
REKLAME
IMB
AP
IPB
UJP
PKMS
Jan-Des 2006 UPT Satu Pintu
2.235
134
2.359
16
1.015
2.709
912
193
774
-
-
Jan-Des 2007 UPT Satu Pintu
1.431
147
1.332
28
1.129
3.429
946
191
1.031
48
-
1.622
137
1.372
22
1.419
2.972
1.340
245
1.343
66
139.085
1.345
124
1.037
32
1.061
1.857
712
180
946
85
87.249
Jan-Des 2008 UPT Satu Pintu
Jan-Sept 2009 KPPT Satu Pintu
JENIS PERIJINAN 1. Keterangan Rencana Peta (AP) Advice Planning. 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB). 4. Rekomendasi Lokasi Untuk Ijin Gangguan Usaha. 5. Ijin Gangguan Tempat Usaha. 6. Surat Ijin Usaha Perdagangan. 7. Tanda Daftar Gudang(TDG). 8. Surat Ijin Usaha Industri (SIUI). 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 10. Reklame
11. Ijin Jasa Biro Perjalanan Wisata. 12. Ijin Jasa Pemandu Wisata. 13. Ijin Jasa Impresariat. 14. Ijin Jasa Informasi Pariwisata. 15. Ijin Jasa konvensi. 16. Ijin Hotel. 17. Ijin Pondok Wisata. 18. Ijin Restoran. 19. Ijin Rumah Makan. 20. Ijin Gedung Pertemuan Umum.
PERSYARATAN PERIJINAN A. Keterangan Rencana Peta (AP) Advice Planning 1. Foto Copy KTP Pemohon 2. Foto Copy Sertifikat 3. Foto Copy PBB terakhir lokasi Bangunan B. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 1. Foto Copy KTP Pemohon 2. Foto Copy PBB terakhir lokasi Bangunan 3. Foto Copy Sertifikat / Bukti Status Tanah. 4. Gambar Denah Bangunan dan Bangunan Pelengkapnya (Gambar Septictank/Sumur Resapan/Instalasi Listrik/Instalasi Kebakaran). 5. Gambar Situasi Bangunan / Site Plan. 6. Gambar tampak bangunan dan potongan bangunan. 7. Gambar dan perhitungan konstruksi bangunan bertingkat.
C. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) 1. Foto Copy Surat Sewa (Bila bukan milik sendiri). 2. Foto Copy IMB (Bila tidak bersamaan mengurus IMB). 3. Foto Copy IPB Lama (Bila Balik Nama IPB / Perubahan bangunan). 4. Gambar tehnis denah tempat usaha dengan tata ruangnya (Bila tidak bersamaan mengurus IMB). D. Rekomendasi Lokasi Untuk Ijin Gangguan Usaha 1. Foto Copy IPB lengkap (Bila tidak bersamaan mengurus IPB).
E. Ijin Gangguan Tempat Usaha 1. Foto Copy IMB dan IPB (Bila tidak bersamaan mengurus IMB dan IPB). 2. Foto Copy KTP (Bila tidak bersamaan mengurus IMB dan IPB). 3. Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum. 4. Foto Copy pelunasan PBB (Bila tidak bersamaan mengurus IMB dan IPB). 5. Foto Copy NPWPD / NPWPRD. 6. Rekomendasi Lokasi. 7. Gambar Situasi Tempat Usaha (Bila tidak bersamaan mengurus IMB dan IPB). 8. Gambar Denah Tempat Usaha / Tata Ruang & Tata Letak (Bila tidak bersamaan mengurus IMB dan IPB).
F. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / BH. 2. Foto Copy Perubahan (Jika ada) untuk PT. 3. Foto Copy KTP. 4. Foto Copy NPWP. 5. Neraca. 6. HO. 7. Surat Ijin dari Pimpinan/Kepala Dinas/Instansi bagi anggota TNI/POLRI/PNS yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. 8. Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait. 9. Materai Rp. 6.000,00
G. Tanda Daftar Gudang (TDG) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9.
Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / BH. Foto Copy KTP. Foto Copy NPWP. H O. Surat Ijin dari Pimpinan/Kepala Dinas/Instansi bagi anggota TNI/POLRI/PNS yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Foto Copy SIUP atau SIUI. Surat Sewa apabila menyewa gudang. Denah Gudang. Materai Rp. 6.000,00
H. Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) 1. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan / Badan Usaha. 2. Foto Copy Perubahan ( jika ada ) untuk PT. 3. Foto Copy SIUP 4. Foto Copy KTP 5. Foto Copy NPWP 6. Foto Copy HO 7. Surat Ijin dari Pimpinan/Ka Dinas/Instansi bagi anggota TNI/PNS yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 8. Materai Rp. 6.000,-
I. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan / BH Foto Copy Perubahan ( jika ada ) untuk PT Foto Copy KTP Foto Copy NPWP HO Surat Ijin dari Pimpinan/Kepala Dinas/Instansi bagi anggota TNI/PNS yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Surat Ijin dari Instansi terkait (ex. Hotel, RM, Bank, Angkutan ) Foto Copy SIUP Materai Rp. 6.000,-
J. REKLAME (Insidensial / Non Board) 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Membawa reklame yang akan diiklankan. K. Ijin Usaha Pariwisata 1. Foto Copy KTP, NPWP & Akte Pendirian Perusahaan (Bila bukan perusahaan perseorangan). 2. Foto Copy Sertifikat Tanah atau Perjanjian Sewa/Kontrak/Keterangan Lain (apabila tanah bukan milik sendiri). 3. Foto Copy IMB (bagi usaha Pariwisata yang memerlukan bangunan Fisik). 4. Foto Copy Ijin HO. 5. Daftar Fasilitas Usahadan Denah Tata Ruang. 6. Daftar Karyawan dan Tingkat Pendidikan/Pengalaman Kerja. 7. Program Paket Wisata. 8. Rekomendasi dari ASITA Cabang Surakarta. 9. Sertifikat Pemandu Wisata
SKPD TERKAIT
Badan Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang Kota Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kesehatan Kota Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
Lain-lain
Kedepan 1. Idealnya KPPT melaksanakan semua jenis pelayanan perijinan (Dasar : Tupoksi KPPT Kota Surakarta) 2. Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan perijinan di KPPT, misalnya pembenahan ruang Front Office dan penyimpanan arsip
Lain-lain
Kendala 1. Verifikasi IMB hanya dilakukan oleh petugas DTRK salah satu fungsi KPPT adalah melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lapanagan ke lokasi permohonan perijinan. 2. Batas Waktu penutupan setoran ke Kas Daerah berpengaruh pada : - Penanggalan Bukti Lunas SKRD - Denda Retribusi IMB
SISTEM PELAYANAN FUNGSIONAL
IMB
Dinas Tata Kota
HO
Kantor L.H.
SIUP
Disperindag
PEMOHON
w b sy
: waktu : biaya : syarat
IMB = w + b + sy HO = w + b + sy SIUP
= w + b + sy
IMB + HO + SIUP = 3w + 3b + 3sy
SISTEM PELAYANAN FUNGSIONAL
IMB
Dinas Tata Kota
HO
UPT SIUP
Kantor L.H. Disperindag
PEMOHON
w : waktu b : biaya sy : syarat
IMB + HO + SIUP = w + 3b + 3sy
SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IMB
HO
KPPT
Dokumen Ijin
SIUP PEMOHON
w : b : sy :
waktu biaya syarat
IMB + HO + SIUP = w + 3b + 1sy
ANALISIS SWOT STRENGTH (KEKUATAN) WEAKNESS (KELEMAHAN) OPPORTUNITY KESEMPATAN) THREAT (ANCAMAN)
STRENGTH (KEKUATAN)
SDM yang memadai dan didukung dengan Pelatihan Kepribadian dan public Service; Sarana dan fasilitas pendukung yang memadai (Ruangan ber AC, Counter yang nyaman, Touch Screen, Leaflet, Website); Uniform yang berbeda dari PNS; Dukungan penuh dari Walikota dan segenap jajarannya; Sambutan yang positif dari dunia usaha; Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Koordinator KPPT.
WEAKNESS (KELEMAHAN) Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KPPT; Belum adanya ruang penyimpanan arsip; Masih adanya kerancuan didalam memahami sistem Pelayanan Satu Atap dengan Pelayanan Satu Pintu; Resistensi terhadap perubahan (OSS)
OPPORTUNITY (KESEMPATAN) Kestabilan politik; Situasi yang aman dan kondusif; Iklim usaha yang bagus dan berkembang; Wisata Kuliner yang dicanangkan oleh Walikota; Visi dan Misi Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan Perdagangan.
THREAT (ANCAMAN) Pemalsuan data dari pihak customer; Konflik internal antar Dinas; Adanya biro jasa / calo.
