PENGARUH PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP MANFAAT YANG DITERIMA TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MEDAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

PENGARUH PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP MANFAAT YANG DITERIMA TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MEDAN

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MAYA ADELINA SIREGAR 050501018 EKONOMI PEMBANGUNAN

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Medan 2009 Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

ABSTRACT

Labor is one of production factor which have the important role and as a subject inside of the processing production to produce of the goods and services become the human needs in economic activity. Therefore, to guarantee the walfare of labor is needed to prepare the social guarantee program. In this case, the role of government is very important to operate the social guarantee program to labor which implemented by PT. Jamsostek (Persero) Medan. The aim of the research to know that how many large about the influence of social guarantee program for the benefits that labor accepted as the members of Jamsostek. It’s used the primary data and to calculate the coefficient of data need The Logit Model in Maximum Likelihood Method with helping of computer program in Eviews 4.1. The result of this research is used questiannaire, it’s show that the program which operated by PT. Jamsostek and principically have useful for the walfare and labor safety in working. But in fact, if we looks in every program of Jamsostek still have weakness on service and direct useful who members accepted. The case showed by the result of regression in variable of Work Accident Guarantee and Health Safeguard Guarantee. Although that influence are positif but it’s not significant. And the number of McFadden R-squared is 0.3060 which means that overally of variation which happen in independen variable from this similarity are Work Accident Guarantee, Old-Age Guarantee and Health Safeguard Guarantee which can explain of dependen variable, that is the useful from social guarantee of labor program who members accepted are 30.60 percent. Keyword: Useful from The Social Guarantee of Labor Program, Work Accident Guarantee, Old-Age Guarantee and Health Safeguard Guarantee.

Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan penting dan sebagai subjek dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan bagi tenaga kerja diperlukan adanya program jaminan sosial. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat penting untuk menjalankan program jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program jaminan sosial terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek. Data yang digunakan adalah data primer dan untuk menghitung besarnya koefisien data tersebut, penulis mengunakan Model Logit dalam Metode Maksimum Likelihood dengan bantuan program komputer E-Views 4.1. Dari hasil penelitian melalui angket atau kuisioner yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa program yang dijalankan PT. Jamsostek, pada prinsipnya bermanfaat bagi kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja dalam bekerja. Namun pada aplikasinya jika dilihat dari masing-masing program tersebut, masih terdapat kelemahan dalam pelayanan dan manfaat langsung yang diterima peserta. Hal ini terlihat dari probabilitas hasil regresi pada variabel JKK dan JPK yang sangat tinggi. Dari ketiga program yang diteliti, peserta yang lebih banyak merasakan manfaatnya adalah program Jaminan Hari tua. Dan sesuai dengan McFadden R2 sebesar 0.3060 yang berarti bahwa secara keseluruhan variasi yang terjadi pada variabel bebas dari persamaan tersebut yaitu JKK, JHT, dan JPK yang dapat menjelaskan variabel tidak bebas yaitu manfaat program Jamsostek yang diterima peserta sebesar 30.60%. Kata Kunci: Manfaat Program Jamsostek, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a’lamin, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan dan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunian-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi ini diberi judul ”Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan”, yang disusun berdasarkan hasil riset yang penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian di Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Medan, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec, selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc, PhD, selaku Sekertaris Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Drs. Rujiman, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Drs. Sahat Silaen, M.Si, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

6. Bapak Prof. Dr. Sya’ad Affifuddin, M.Ec, selaku Dosen Penguji II yang banyak memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. 7. Bapak Paidi Hidayat, SE, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Departemen Ekonomi Pembangunan. 8. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis beserta staff administrasi pada Fakultas Ekonomi, khususnya untuk Departemen Ekonomi Pembangunan. 9. Bapak Dr. H. Mas’ud Muhammad, selaku Kepala Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero). 10. Alm Ayahanda Irwan Saleh Siregar dan Ibunda Mastina Harahap tercinta yang memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dan tidak hentihentinya mendorong serta memanjatkan do’a untuk keselamatan dan keberhasilan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 11. Kakak-kakakku tersayang Irma, Wati, Yuli dan keponakanku Daffa yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Sahabat-sahabat terdekatku Aisyah, Lidya dan Pita terima kasih atas kebersamaannya dan telah memberikan warna dalam persahabatan, serta mambantu dalam memperlancar proses penyelesaian skripsi penulis. 13. Seluruh rekan-rekan khususnya Herna dan Indrie, orang-orang yang terkasih yang telah memberikan dorongan dan nasehat serta saran-sarannya kepada penulis, khususnya stambuk ’05 yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. 14. Seluruh keluarga besar dari keluarga papa dan mama yang telah memberikan dorongan, perhatian dan do’anya kepada penulis untuk kelancaran dan keberhasilan penulis. Dan kepada sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis menerima saran yang sehat dan konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita semua diberkahi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin…….. Amin ya Robbal’alamin.

Medan, Februari 2009 Hormat Penulis,

(MAYA ADELINA SIREGAR) NIM: 050501018


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRACT………………………………………………………………….

i

ABSTRAK…………………………………………………………………....

ii

KATA PENGANTAR……………………………………………………….

iii

DAFTAR ISI………………………………………………………………....

vi

DAFTAR TABEL…………………………………………………………....

ix

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………...

x

BAB I

PENDAHULUAN…………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang……………………………………………………...

1

1.2. Perumusan Masalah………………………………………………...

7

1.3. Hipotesis……………………………………………………………

7

1.4. Tujuan Penelitian…………………………………………………...

8

1.5. Manfaat Penelitian………………………………………………….

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………..

9

2.1. Ketenagakerjaan…………………………………………………....

9

2.1.1. Konsep Ketenagakerjaan…………………………………....

10

2.1.2. Para Pihak dalm Hukum Ketenagakerjaan………………….

11

2.1.3. Jumlah Penduduk dan Pembangunan……………………….

15

2.1.4. Campur Tangan Pemerintah dalam Pasar Tenaga Kerja…....

16

2.2. Tindakan Jaminan Pendapatan……………………………………..

17

2.3. Teori Ketenagakerjaan……………………………………………..

20

2.3.1. Tenaga Kerja dan Manusia sebagai Modal…………………

20

2.3.2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi……….

22

2.3.3. Teori Keynes………………………………………………..

24

2.3.4. Teori Lewis…………………………………………………

27


2.4. Aspek Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Kerja…………

28

2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja…………………..

28

2.4.2. Hakikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja……………………..

29

2.4.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)………………....

30

BAB III METODE PENELITIAN………………………………………..

35

3.1. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………………

35

3.2. Jenis dan Sumber Data…………………………………………….

35

3.3. Populasi dan Sampel……………………………………………….

36

3.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data…………………………...

37

3.5. Pengolahan Data…………………………………………………..

37

3.6. Model Analisis Data……………………………………………….

37

3.7. Definisi Operasional……………………………………………….

41

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN………………………

42

4.1. Gambaran Umum Perusahaan……………………………………..

42

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jamsostek (Persero)………

42

4.1.2. Struktur Organisasi…………………………………………

43

4.1.3. Peraturan Pemerintah………………………………………

46

4.2. Kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) Medan……………………..

47

4.3. Jaminan Sosial……………………………………………………..

51

4.3.1. Jaminan Kecelakaan Kerja…………………………………

56

4.3.2. Jaminan Hari Tua…………………………………………..

63

4.3.3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan………………………….

67

4.3.4. Perkembangan Pembayaran Program Jamsostek…………..

77

4.4. Karakteristik Responden…………………………………………..

83

4.5. Analisis Hasil Regresi dan Interpretasi……………………………

84

4.5.1. Regresi Logistik…………………………………………….

84

4.5.2. Hasil Estimasi…....…………………………………………

85


4.5.3. Interpretasi Model………………………………………….

87

KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………..

90

5.1. Kesimpulan………………………………………………………...

90

5.2. Saran……………………………………………………………….

91

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..

93

BAB V

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Halaman

2.1.

Besar Iuran Jamsostek……………………………………………...

34

4.1.

Portofolio Investasi Dana Jamsostek……………………………….

46

4.2.

Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Desember 2005……………........

4.3.

Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera UtaraPosisi S/D Bulan Desember 2006………………….

4.4.

50

Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Desember 2007…………………

4.5.

49

50

Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Agustus 2008…………………..

51

4.6.

Jenis Cacat Dan Besarnya Persentase Tunjangan………………….

59

4.7.

Santunan Cacat Kekurangan Fungsi Tubuh………………………..

60

4.8.

Perkembangan Pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Sumut 2005 – Juni 2008……….

4.9.

Perkembangan Pembayaran Santunan Jaminan Hari Tua PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Sumut 2005 - Juni 2008………..

4.10.

80

Biaya Pelayanan Kesehatan Perkasus/Perkunjungan Pasien PT. Jamsostek (Persero) Sumut SD Triwulan IV Tahun 2006……..

4.12.

79

Data Kasus Dan Pembayaran Program JPK Se – Sumatera Utara Tahun 2005…………………………………..

4.11.

78

81

Biaya Pelayanan Kesehatan Perkasus/Perkunjungan Pasien PT. Jamsostek (Persero) Sumut SD Triwulan IV Tahun 2007……..

82

4.13.

Tingkat Pendidikan Responden…………………………………….

84

4.14.

Hasil Regresi Manfaat Program Jamsostek

4.15.

Metode Maximum Likehood……………………………………….

86

Nilai Odds Ratio……………………………………………………

88


DAFTAR GAMBAR

Gambar

Judul

Halaman

2.1.

Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja……………………..

25

4.1.

Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) ………………….

44


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam era globalisasi perekonomian dunia saat ini, peranan ketenagakerjaan dalam dunia perdagangan sangat penting. Demikian pula keberadaan setiap perusahaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Mengingat pentingnya kedudukan tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi, tentu sudah semestinya kesejahteraan tenaga kerja perlu

mendapat

perlindungan dan peningkatan

kesejahteraan yang baik. Pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses yang semata bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumber daya di masyarakat, tetapi sejatinya, seperti yang dikemukakan Amartya Sen dalam bukunya “Commodities and Capabilities” (1985), pembangunan harus dipandang sebagai sebuah proses besar dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian sasaran yang dituju merupakan suatu “Total Quality Concept”, yang telah dirumuskan melalui pemikiran yang mendalam dengan memahami hakekat manusia Indonesia modern, berdasarkan kebutuhan dasar fisik Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

dan mental serta ciri masyarakat Indonesia yang bersifat universal. Pembangunan nasional yang kita laksanakan dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi budaya dan transformasi sosial ekonomi yang saling berkaitan. Pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, mandiri dan unggul memerlukan transformasi ekonomi dari orientasi agrikultural ke orientasi industrial, yang memiliki komponen proses transformasi nilai tambah. Pengertian nilai tambah selanjutnya bermuara pada nilai tambah manusia yang berorientasi pada unsur manusia, baik sebagai potensi yang perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang selanjutnya kita kenal dengan istilah Sumber Daya Manusia, maupun sebagai subyek yang selanjutnya akan menikmati nilai tambah tersebut (benefactor). Keadaan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok yang bersifat struktural. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berarti masih tetap tinggi pula pertumbuhan angkatan kerja. Sejak krisis moneter pada pertengahan 1997 yang berdampak pada masalah kehidupan ekonomi masyarakat yang salah satunya ditandai oleh jumlah penduduk miskin (sampai akhir juni 1998) mencapai 79,4 juta jiwa (39,1% dari seluruh populasi) dan tingkat pengangguran sebesar 15,4 juta jiwa (17,1% dari angkatan kerja). Diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk oleh karena struktur umur penduduk yang relatif muda. Hal ini berarti banyak tenaga kerja yang berusia muda dan umumnya kurang atau belum trampil dan kurang pengalaman. Selain itu, masalah ketenagakerjaan juga ditandai oleh adanya Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

ketidakseimbangan penyebaran tenaga kerja bila dikaitkan dengan sumber alam yang tersedia. Tingkat pengangguran tahun 2003 sebesar 9,5 persen jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Pada tahun 1996, tingkat pengangguran hanya sebesar 4,89 persen. Bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat pengangguran hanya mencapai 4,68 persen dan 5,46 persen. Pada tahun 1999 dan 2000, pengangguran berturut-turut berada pada tingkat 6,36 persen dan 6,08 persen. Perbaikan beberapa indikator makro ekonomi ternyata belum diikuti oleh terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, terutama di sektor formal. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat pengangguran dan besarnya jumlah pekerja di sektor informal yang relatif berpenghasilan rendah dibandingkan sektor formal. Padahal, pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan tanpa adanya kontribusi yang riil terhadap kesempatan kerja. Kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel hanya dapat diimplementasikan jika pemerintah telah menyediakan jaminan sosial bagi warga negaranya. Pekerja yang dibayar dengan upah yang rendah dalam pasar tenaga kerja fleksibel akan memperoleh jaminan sosial untuk hidup secara layak. Jaminan sosial juga melindungi pekerja dari kemungkinan hubungan ketenagakerjaan yang merugikan, seperti PHK. Karena dapat mempertemukan kebutuhan terhadap pasar tenaga kerja fleksibel dengan hak untuk hidup layak bagi warga negara, jaminan sosial ini merupakan


kebijakan yang ideal dan harus menjadi pilihan kebijakan dalam jangka panjang (long-run).

Saat ini, bagaimanapun, perlindungan di pasar tenaga kerja praktis merupakan satu-satunya ”perlindungan” bagi warga negara. Apabila pemerintah mendorong pasar tenaga kerja fleksibel tanpa menyediakan jaminan sosial yang memadai dan berfungsi secara efektif, pekerja akan merasakan dampak negatif yang sangat berat. Mengingat pemerintah masih menyusun sistem jaminan sosial tersebut, pemerintah baru dapat mengimplementasikan pasar tenaga kerja feksibel dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Waktu tersebut merupakan waktu yang diperlukan untuk menyusun konsep jaminan sosial yang matang dan operasionalisasi konsep tersebut. Sebelum itu, kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel tidak layak diimplementasikan. Pembangunan Nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja, dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja yaitu: kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.


Dengan persetujuan DPR RI, Pemerintah UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang mengatur pemberian jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko-risiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan. Pada hakikatnya, seluruh kemanfaatan yang diberikan dalam Undang-Undang Jamsostek jauh lebih ditingkatkan daripada yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja). Pemerintah

melalui

Depnakertrans

(Departemen

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi) akan mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah pusat maupun daerah dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pelaku usaha untuk meningkatkan potensi angkatan kerja. Diharapkan dengan koordinasi itu, angkatan kerja baru memiliki kecakapan sesuai keinginan dan kebutuhan pelaku industri. Pemerintah berharap dari harmonisasi hubungan kerja ini bisa menghasilkan langkah terpadu sehingga mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Tonggak penting lahirnya Jamsostek adalah UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai seberapa besar pengaruh program jaminan sosial terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja, dengan menetapkan Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Medan sebagai objek penelitian yang diberi judul “Pengaruh Program Jaminan Sosial terhadap Manfaat yang Diterima Tenaga Kerja sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan”

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah program jaminan kecelakaan kerja (JKK) berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan? 2. Apakah program jaminan hari tua (JHT) berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan? 3. Apakah program jaminan pemeliharan kesehatan (JPK) berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan?

1.3. Hipotesis


Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah dalam suatu penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Dari perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis yaitu: 1.

Program jaminan kecelakaan kerja berpengaruh positif terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan.

2.

Program jaminan hari tua berpengaruh positif terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan.

3.

Program jaminan pemeliharaan kesehatan berpengaruh positif terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan.

1.4. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah program jaminan kecelakaan kerja berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan. 2. Untuk mengetahui apakah program jaminan hari tua berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan. 3. Untuk

mengetahui

apakah

program

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan.


1.5. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni. 2. Sebagai masukan bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama. 3. Sebagai pelengkap dan pembanding untuk hasil-hasil penelitian dengan mengangkat topik yang sama yang pernah ada sebelumnya. 4. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam memproyeksi kebijakan mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Medan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketenagakerjaan Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasional. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti akan semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang, maka seyogiyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Dengan

demikian

pembangunan

ekonomi

sangat

diperlukan

untuk

memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.

2.1.1. Konsep Ketenagakerjaan Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu: (1). Tenaga Kerja (Menpower) Adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. (2). Angkatan kerja Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa. (3). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

Angkatan Kerja TPAK

=

x 100% Tenaga Kerja

(4). Tingkat Pengangguran (Unemployment Rate) Adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan. Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan TP

=

x 100% Jumlah Angkatan Kerja

2.1.2. Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

A. Buruh/Pekerja Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga kerena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut dengan “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai “Karyawan/Pegawai (White Collar)”. Pembedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi. Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah “barang siapa yang bekerja pada majikan yang menerima upah” (pasal 1 ayat 1a). Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu Kongres FBSI II tahun 1985. Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung


menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti disebut di atas, istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan sekarang, buruh sekarang ini tidak sama dengan buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sektor nonformal seperti kuli, tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, Hotel dan lain-lain (Lalu Husni, 2005: 34). Karena itu lebih tepat jika menyebutkannnya dengan istilah pekerja. Istilah pekerja juga sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang menyebutkan golongan-golongan adalah badan-badan seperti Koperasi, Serikat Pekerja dan lain-lain Badan Kolektif.

B. Pemerintah/Penguasa Campur

tangan

perburuhan/ketenagakerjaan

pemerintah

(penguasa)

dimaksudkan

untuk

dalam

teciptanya

hukum hubungan

ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercipta, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Atas


dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Iman Soepomo (38: 1983) memisahkan antara penguasa dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum ketenagakerjaan, namun diantara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian (bidang) dari Depnaker. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap masalah ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja juga dilengkapi dengan berbagai lembaga yang secara teknis membidangi hal-hal khusus antara lain: 1. Balai Latihan Kerja; menyiapkan/memberikan bekal kepada tenaga kerja melalui latihan kerja. 2. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI); sebagai lembaga yang menangani masalah penempatan tenaga kerja untuk bekerja baik disektor formal maupun informal didalam maupun di luar negeri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja yang pada gilirannya mempunyai dampak tehadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis. Sebab sering sekali perselisihan


yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan hak-hak normatif pekerja di Indonesia saat ini yang masih jauh dari harapan atau dengan kata lain terjadi kesenjangan yang jauh antara ketentuan normatif (law in book) dengan kenyataan di lapangan (law in society/action). Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan baik secara kuantitas maupun kualitas dari aparat pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan. Secara kuantitas aparat pengawasan perburuhan sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, belum lagi pegawai pengawas tersebut harus melaksanakan tugas-tugas administratif yang dibebankan kepadanya. Demikian juga kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik yang masih terbatas. Karena itu untuk kedepannya aparat pengawas selain harus di tingkatkan kualitasnya, hendaknya juga tidak diberikan tugas-tugas administratif, tetapi dijadikan jabatan fungsional sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

2.1.3. Jumlah Penduduk dan Pembangunan Pengaruh pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi sebenarnya sudah mendapat perhatian para ahli terutama sejak Adam Smith menulis bukunya yang berjudul: Wealth of Nations. Yang menulis bahwa: “Buruh tahunan di setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya sebagai pemasok bangsa dengan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

aneka kenyamanan hidup yang dibutuhkan”. Tampaknya hanya Malthus dan Ricardo yang menyatakan adanya tanda bahaya mengenai pengaruh dari pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian suatu bangsa. Pernyataan ini ternyata tidak terbukti karena seperti yang terjadi di Eropa Barat bahwa pertumbuhan penduduk justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk ternyata banyak membantu ekonomi negara karena mereka sudah makmur dan modalnya melimpah, sedangkan jumlah buruh kurang. Pada kenyataannya bahwa kenaikan jumlah penduduk justru menghasilkan GNP yang naik lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar proporsional. Tentu memang akan terjadi sebaliknya di negara-negara berkembang, akibat adanya pertumbuhan jumlah penduduk dalam pembangunan yang berbeda dengan di negara maju. Hal ini disebabkan ekonomi di negara berkembang miskin, modalnya kurang dan jumlah buruhnya melimpah. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat tajam bahkan bertolak belakang dengan kondisi di negara-negara kaya atau di negara maju. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang cepat berarti memperberat tekanan pada lahan pekerjaan dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Juga masalah penyediaan pangan yang semakin banyak jumlahnya. Pertumbuhan penduduk terutama berpengaruh yang sangat besar baik dalam hal pendapatan per kapita, standar


kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja, tenaga buruh, maupun dalam hal pembentukan modal.

2.1.4. Campur Tangan Pemerintah dalam Pasar Tenaga Kerja Pemerintah terutama sekali pada tingkat federal sangat besar peranan keterlibatannya dalam menentukan peraturan terhadap pasar tenaga kerja. Meskipun pemerintah telah mengatur pasar tenaga kerja dalam berbagai cara sejak lahirnya negara Amerika Serikat, luasnya peranan pemerintah dalam pasar tenaga kerja adalah akibat dari cepatnya peningkatan campur tangan pemerintah yang telah dimulai pada tahun 1930-an. Pada umumnya gerakan ke arah peraturan pasar tenaga kerja telah berlangsung beberapa dasawarsa sebelum di Eropa. Sebagian besar peraturan terhadap pasar tenaga kerja swasta dibutuhkan orang karena satu atau dua alasan. Peraturan itu dibutuhkan oleh karena : (1).

Untuk mengatasi ketidaksempurnaan dalam persaingan yang nampak ada, atau

(2). Untuk memberantas apa yang ada, dari sudut pandang mereka yang mencari perlindungan dari peraturan itu, dan dari akibat-akibat persaingan yang tidak diinginkan.

2.2. Tindakan Jaminan Pendapatan


Pemerintah

telah

mengundangkan

sejumlah

program untuk

membuat

pendapatan para pekerja lebih terjamin. Ketiga program yang akan kita tinjau. Adalah asuransi pengangguran, jaminan sosial dan kompensasi karyawan.

Asuransi Pengangguran Program asuransi pengangguran dimaksudkan untuk melindungi para pekerja terhadap kesulitan keuangan pada saat dilanda pengangguran, akan tetapi juga mempunyai pengaruh yang lain. Tunjangan pengangguran dibiayai melalui pajak pendapatan karyawan, akan tetapi jumlah pajak dan cara pajak itu diterapkan beragam dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Para ahli ekonomi telah banyak melakukan penelitian terhadap pengaruh program tingkat asuransi pengangguran.

Jaminan Sosial Meskipun sistem jaminan sosial mencakup sejumlah program jaminan pendapatan, tetapi tujuan utamanya adalah pemberian suatu jaminan pendapatan hari tua bagi karyawan. Perorangan yang bekerja sekarang ini dikenakan pajak, demikian pula majikan mereka, dan penerimaan ini dipakai untuk membiayai tunjangan yang berlaku sekarang bagi perorangan yang sudah pensiun karena usia lanjut. Seperti analisis tentang program asuransi penganggurn telah menunjukkan, tidak menjadi soal apakah pajak itu dikenakan pada pekerja, majikan atau kedua-duanya. Dalam


semua kasus, kecondongan positif kurva penawaran tanaga kerja akan menghasilkan beban pajak yang dipikul baik oleh karyawan maupun majikan. Oleh karena pekerja yang sekarang digunakan tenaganya dan majikan mereka harus membayarkan tunjangan bagi orang-orang yang telah pensiun karena lanjut usia, maka suatu perusahaan dalam rasio jumlah orang yang pensiun terhadap jumlah pekerja yang masih aktif kerja akan mempengaruhi beban pembayaran terhadap karyawan yang masih aktif bekerja sekarang. Jika jumlah pekerja yang masih aktif meningkat paling sedikit sama dengan jumlah yang sudah pensiun, maka tingkat tunjangan dapat dinaikkan dalam perjalanan waktu tanpa perlu menambah beban pajak yang dibebankan kepada angkatan kerja yang sekarang. Pada hakikatnya skenario ini telah merwarnai berbagai dasawarsa yang yang mengikuti awal sistem jaminan sosial pada tahun 1935. Lebih mutakhir lagi, kecenderungan telah berbalik sehingga rasio tenaga kerja yang sudah pensiun atau masih aktif akan terus meningkat dalam sisi abad ini. Jelas, mempertahankan tingkat tunjangan nyata yang ada akan memerlukan tambahan lanjutan dalam beban pajak dari pekerja yang sekarang. Dengan diperkenalkannya sistem jaminan siosial ini telah banyak mengurangi motivasi perorangan yang bekerja untuk menabung bagi hari tua mereka. Berkurangnya tabungan nasional berarti bahwa suatu bagian kecil dari pendapatan nasional dapat diperleh untuk investasi dalam kemampuan produktif bangsa, yang ada gilirannya mengakibatkan kelambanan pertumbuhan pendapatan perkapita.


Kompensasi Pekerja Program kompensasi pekerja adalah usaha pelaksanaan negara sepenuhnya, antara lain, untuk memberikan jaminan pendapatan bagi pekerja yang mendapat cidera pada waktu melaksanakan tugas atau yang menderita penyakit tertentu selama memangku jabatan. Setiap negara bagian mempunyai program, akan tetapi masingmasing berbeda dalam berbagai segi sehingga akan ada pengecualian terhadap generalisasi yang kita lakuakan dalam penyajian yang berikut. Semua program semacam ini memberikan kompensasi kepada pekerja yang menderita cidera tanpa menuntut pihak pekerja menentukan bahwa majikan sepenuhnya (sebagiannya) memikul kesalahan. Perusahaan dituntut untuk membeli apa yang pada hakikatnya merupakan polis asuransi “tidak bersalah” meskipun di negara bagian tertentu perusahaan menghadapi kriteria jaminan sendiri. Di negara bagian tertentu, asuransi itu harus dibeli dari negara bagian itu sendiri. Di negara bagian lain, perusahaan harus memperoleh asuransi dari perusahaan asuransi swasta, sedangkan di negara bagian lainnya perusahaan dapat memperoleh asuransi, baik dari negara bagian maupun dari perusahaan asuransi swasta. Dalam mencapai kompensasi pekerja berdasarkan dampak pasar tenaga kerja, biaya program dapat dipandang sebagai biaya tetap penggunaan tenaga kerja, oleh karena premium dibebankan atas dasar pembayaran per pekerja dan bukannya atas dasar kerja per jamnya. Kehadiran setiap jenis biaya tetap penggunaan tenaga kerja Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

memberikan kepada majikan sebagai suatu perangsang untuk mempekerjakan para pekerja dengan patokan seminggu kerja, dan dalam jangka panjang, menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan dalam permintaan dengan cara mengubah jumlah pekerja dan bukannya jumlah jam kerja rata-rata yang dijalani oleh setiap pekerja. Oleh karena jaminan yang diberikan melalui kompensasi pekerja yang diminta oleh pekerja, tingkat upah dalam semua industri yang terlingkup mungkin lebih rendah daripada yang sebaliknya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Banyak undang-undang yang berlaku pada negara bagian dan federal yang berusaha untuk menciptakan kondisi kerja yang aman bagi berbagai macam pekerjaan. Yang paling penting dari sekian banyak undang-undang yang telah berhasil disahkan pada tahun 1970 adalah Occupational Safety and Health Act. Undang-Undang itu memberikan wewenang kepada kantor Departemen Tenaga Kerja “The Occupational Safety and Health Administration” (OSHA), untuk menciptakan dan menjalankan standar keselamatan kerja bagi industri. Sasaran yang dinyatakan dalam undang-undang itu adalah untuk memajukan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja.

2.3. Teori Ketenagakerjaan 2.3.1. Tenaga Kerja dan Manusia sebagai Modal


Produktivitas pekerja sangat tergangtung pada kemampuan mereka, jumlah kerja yang mereka bawa ke tempat pemasaran, dan pengembalian ke cadangan modal manusia. Investasi tersebut termasuk pendidikan sekolah formal, latihan di tempat kerja, serta perawatan kesehatan dan gizi. Mengatur proses pembentukan modal manusia adalah tantangan bagi para pengambil keputusan. Kebutuhan pendidikan secara tidak langsung dapat dihitung jumlahnya, tergantung pada output di masa datang dan kemungkinan komposisinya. Negara-negara mikskin sudah kehilangan sebagian tenaga kerja ahli mereka melalui emigrasi. Akibat dari perginya tenaga ahli (brain drain) bukan merupakan analisis ekonomi. Serikat buruh mempengaruhi proses pembangunan, baik melalui peranan ekonomi maupun non-ekonomi yang mereka mainkan. Kemampuan monopoli mereka bahkan tampak lebih terbatas di negara miskin daripada negara kaya. Penggunaan alat-alat politik untuk mencapai tujuan mereka, lebih nyata. Harapan semula bahwa serikat buruh bisa bertindak atas nama masyarakat secara keseluruhan terbukti tidak tewujud. Pengertian pembentukan modal manusia adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia kerenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif.1)


Menurut Schultz, ada lima cara pengembangan sumber daya manusia (SDM): “(i) fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang dapat mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga

1)

F.H. Harbison, “Human Resources in Development Planning in

Modernising Economies”, ILR, Mei 1962. serta vitalitas rakyat; (ii) latihan jabatan termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; (iii) pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (iv) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; (v) migrasi peroarngan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah”.2) Daftar ini dapat ditambah dengan memasukkan bantuan teknis, keahlian dan konsultan. Dalam pengertian luas, investasi pada modal manusia berarti pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial pada umumnya; dan dalam pengertian sempit, ia berarti pengeluaran di bidang pendidikan dan latihan. Pada umumnya orang membicarakan investasi di bidang sumber daya manusia dalam pengertian yang sempit kerena pengeluaran di bidang pendidikan dan latihan lebih dapat diukur dibanding dengan pelayanan masyarakat.

2.3.2. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.

2)

T.W. Schultz, “invesment in Human Capital”, AER, Maret 1961.

Perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertia tersebut tidak ditemui di alam yang modern. Karena itu tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu. Untuk mengangkat negara-negara itu ke luar dari titik-mati stagnasi diperlukan adanya pembaharuan rasio-ekonomi secara cepat. Pada fase awal penbangunan, investasi harus dilakukakan di bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah pada penciptaan overhead sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perusahaan swasta tidak akan tertarik melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut karena risiko yag besar dan keuntungan yang kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian sehingga penawaran sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan dan pengaturan, oleh negara, menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertubuhan. Keseimbangan memerlukan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

pengawasan atas produksi, distribusi dan konsumsi komoditi. Untuk tujuan ini pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. Langkah-langkah ini memang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara terbelakang. “Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis, idiologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah.”1)

1)

G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, op.cit., hal 811. Karena itu ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh.

Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber,

memnentukan distribusi pendapatan,

mengendalikan

jumlah uang,

mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju inflasi”.2)

2.3.3. Teori Keynes Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa dan balas jasa dari faktor-


faktor produksi lainnya. Pendapatan atas faktor-faktor produksi tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Ini yang dimaksudkan oleh J.B. Say bahwa pemasaran akan selalu berhasil menciptakan permintaan sendiri. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun

kekurangan

permintaan.

Kalaupun

terjadi

ketidakseimbangan

(disequilibrium), misalnya pasokan lebih besar dari permintaan, kekurangan konsumsi, atau terjadinya pengangguran, maka keadaan ini dinilai oleh kaum klasik sebagai suatu “tangan tak kentara” (invisible hands) yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan.

2)

Op.cit, halaman 376-383. S

Upah

w1 w2 w3 D

N1

N0

N2

Kesempatan Kerja

Gambar 2.1. Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja


Kaum klasik juga percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak ada yang memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini, akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna mereka yang mau bekerja pasti akan memperoleh pekerjaan. Pengecualian bagi mereka yang “pilih-pilih” pekerjaan, atau tidak mau bekerja dengan tingkat upah yang diatur oleh pasar. Tetapi kalau ada yang tidak bekerja karena kedua alasan yang disebutkan di atas, mereka ini oleh kaum klasik tidak digolongkan pada pengangguran, melainkan pengangguran sukarela (voluntary unemployment). Kritikan John Maynard Keynes (1883-1946) yang lain terhadap sistem klasik yang juga sangat perlu diperhatikan ialah pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan (equilibrium) pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Kaum klasik percaya bahwa dalam posisi keseimbangan semua sumber daya termasuk di dalamya sumber daya tenaga kerja, akan dimanfaatkan secara penuh (fully employed). Kalau seandainya tejadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan/kebijaksanaan apapun. Pandangan klasik ini tidak diterima Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Keynes. Menurut pandangan Keynes, dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini Keynes mengecam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaianpengandaian yang keliru dengan kenyataan hidup sehari-hari. Teori

Say

yang

mengatakan

bahwa

“penawaran

akan

menciptakan

permintaannya sendiri” di kritik habis-habisan oleh Keynes sebagai suatu yang keliru. Dalam kenyataannya, demikian Keynes, biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran, akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Kalaupun kekurangan ini bisa dieliminir dengan menurunkan harga-harga, maka pendapatan tentu akan turun, dan sebagai akibatnya tetap saja permintaan lebih kecil dari penawaran. Karena konsumsi lebih kecil dari pendapatan, berarti tidak semua produksi akan diserap masyarakat. Kalaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (marginal value of productivity of labor), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja akan semakin turun. Jika penurunan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai pruduktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produkivitas marjinal tenaga kerja turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung jadi semakin kecil, dan pengangguran menjadi semakin luas.

2.3.4. Teori Lewis Ekonomi Dua Sektor Profesor W. Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai “Pembangunan Ekonomi dengan penawaran penuh yang tidak terbatas”. Seperti para ahli ekonomi klasik, dia percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tidak terbatas dan dengan upah yang sekedar cukup untuk hidup (subsisten). Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor “subsisten” ke sektor “kapitalis”. Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsisten benarbenar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi seperti itu terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber alam dan sumber modal sehingga produktivitas marinal buruhnya tidak berarti, nihil atau bahkan negatif. Kerena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau industri yang ada dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

cara menarik buruh dari sektor subsisten. Upah yang berlaku adalah apa yang diperoleh buruh dari sektor subsisten. Sumber utama para pekerja yang bersedia dengan upah subsisten adalah “petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan (domestik dan komersial), dan wanita rumah tangga. Tetapi sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja-pekerja terampil. Lewis mengatakan bahwa buruh terampil hanyalah suatu “kesulitan semu”, suatu kesulitan sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi para pekerja tidak terampil.

2.4. Aspek Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Kerja 2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari pengahasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Menurut International Labour Organization (ILO) dalam masalah ASTEK (1985 : 11) Social Security pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resikoresiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan.


Dari pengertian di atas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.

2.4.2. Hakikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 adalah hak bagi setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Disamping itu program jamsostek mempunyai beberapa aspek, antara lain: a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. b. Merupakan pengharapan kepada tenaga kerja yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. Dengan demikian jamsostek mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasih orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi risikorisiko akibat hubungan kerja.

2.4.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)


Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud sehingga produktivitas akan semakin meningkat. Dewasa ini peran pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Dengan persetujuan DPR RI, Pemerintah UU No.3 thn 92 tentang jamsostek yang mengatur pemberian jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko-risiko sosial-ekonomi, dan mengurangi ketidakpastian masa depan. Jamsostek

ini

merupakan

bagian

dari pembangunan

ekonomi dan

pembangunan sosial yang telah berjalan selama ini.


a. Pembangunan ekonomi yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter, serta perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaaan ke perkotaan, telah membawa perubahan struktural dalam cara dan sumber kehidupan manusia. Dalam situasi perubahan ekonomi tersebut, program-program jaminan sosial diperlukaan untuk melindungi tenaga kerja terhadap risiko-risiko kecelakaan, sakit, cacat, hari tua, dan meninggal dunia yang dapat mengakibatkan turunnya atau hilangnya penghasilan, dan menimbulkan biaya perawatan kesehatan. b. Pembangunan sosial yang menimbulkan modernisasi sosial membutuhkan kemandirian dalam segala hal, sehingga tenaga kerja tidak mengantungkan diri pada pihak lain termasuk pada hari itu, saat memerlukan biaya perawatan waktu sakit dan jaminan ahli waris jika ia meninggal dunia. Selain itu, jaminan sosial yang mengurangi ketidakpastian masa depan akan membarikan rasa aman dan terjamin, sehingga akan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, dan ketenangan berusaha bagi para pengusaha.

Perlindungan terhadap masa depan, kemandirian dan ketenangan kerja merupakan faktor-faktor penting yang menunjang produktifitas. Menyongsong era industrialisasi pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, tenaga kerja harus menjadi “manusia mandiri” yang dapat merencanakan masa depannya sendiri dengan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

disiplin dan mandiri; sebaliknya setiap pengusaha juga mengharapkan memiliki angkatan kerja yang stabil, sehat dan produkuti. Sifat-sifat mandiri, produktif, kreatif dan inovatif akan mendorong manusia untuk mencipkan kesempatan kerja, dan tidak hanya mencari lapangan pekerjaan saja. Program jaminan sosial yang dapat mendukung pembangunan sosial-ekonomi demikian itu harus memberikan kemanfaatan yang cukup berarti dengan pembiayaan yang tetap dapat terjangkau oleh yang bersangkutan. Kemanfaatan hanya cukup berarti, apabila jenisnya lengkap dan besarnya secara minimal dapat dinikmati oleh pesrtanya. Sedangkan pembiayaan yang terjangkau berarti masih dalam batas kemampuan keuangan bagi setiap pengusaha dari yang besar, menengah, sampai yang kecil tenaga kerjanya untuk menanggungnya. Pada hakikatnya, seluruh kemanfaatan yang diberikan dalam Undang-Undang Jamsostek jauh lebih ditingkatkan daripada yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang ASTEK. a. Pada jaminan kecelakaan kerja: biaya transpor naik 100%, penggantian upah pada setiap tidak mampu bekerja naik 25%, biaya perawatan naik 50%, santunan cacat dan santunan kematian diberikan dalam jumlah sekaligus dan berkala selama dua tahun. Sedangkan penyakit akibat kerja akan ditanggung sampai jangka waktu tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir. b. Pada jaminan kematian: santuna kepada ahli waris dinaikkan lebih dari 70% yaitu dari Rp. 700.000 menjadi Rp. 1.200.000,-


c. Pada jaminan hari tua: rata-rata santunan sebesar 72% upah untuk setiap tahun kepesertaan atau kurang lebih 9 kali upah untuk masa kepesertaan 10 tahun sedangkan Tabungan Hari Tua ASTEK rata-rata hanya 30% upah untuk setiap tahun kepesertaan atau kurang lebih 4 kali upah untuk masa kepesertaan 10 tahun. Santunan itu merupakan pemupukan iuran beserta bunganya. Selain itu, peserta juga akan menerima 20% dari surplus hasil usaha PT. ASTEK setiap tahun sebagai bagian dari partisipasinya dalam dana bersama ini. Sebaliknya, tingkat iuran Jamsostek sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat iuran ASTEK. a)

Pada jaminan kecelakaan kerja: tingkat iuran disederhanakan dari 10 tarif menjadi lima tarif saja, dan diturunkan dari 0,24% sampai 3,60% menjadi 0,24% sampai 1,74% upah yang ditanggung pengusaha sesuai klasifikasi industrinya.

b)

Pada jaminan kematian: tingkat iuran turun dari 0,50% menjadi 0,30% upah yang ditanggung pengusaha.

Tabel 2.1 Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Besar Iuran Jamsostek IURAN No.

Program

Pengusaha

Tenaga

JUMLAH IURAN

Kerja 1.

JKK

0,24% - 1,74%

-

± 1%

2.

JKM

0,30%

-

0,30%

3.

JHT

3,70%

2%

5,70%

4.

JPK

3% (lajang)

-

3% (lajang)

± 8%

2%

± 10%

Jumlah

Pada jaminan hari tua yang santunannya pasti akan diterima di hari depan, tingkat iurannya sedikit mengalami kenaikan antara 0,14% menjadi 2,00% upah, agar kemanfaatannya dapat memberikan jumlah yang lebih berarti pada hari tua. Tingkat iuran tersebut sebesar 3.70% upah ditanggung pengusaha dan 2,00% upah ditanggung tenaga kerja.

BAB III Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.1. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat apakah program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) berpengaruh terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek, yang merupakan studi kasus pada Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Medan.

3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber data yaitu para peserta PT. Jamsostek khususnya tenaga kerja di Kota Medan yang masih aktif dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah dipersiapkan oleh penulis.


2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Medan, bahan ilmiah, buku literatur, media internet serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Populasi dan Sampel Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tenaga kerja di Kota Medan yang masih aktif bekerja dan merupakan peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang merupakan tenaga kerja dari 22 perusahaan yang masih aktif beroperasi di Kota Medan, sampel ini diperkirakan berdasarkan jumlah populasi atau jumlah tenaga kerja peserta Jamsostek di Kota Medan sebanyak 122.213 jiwa berdasarkan pencatatan bulan Agustus 2008. Dalam menentukan sampel ini, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Cara menentukan sampel diatas adalah dengan menggunakan rumus Slovin (1960) pada nilai kritis adalah 10%, yakni sebagai berikut: n =

Ν 1 + Νe 2

Dimana: n =

Ukuran sampel

N = Ukuran populasi e = Nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan/persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi) Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

3.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu tenaga kerja yang menjadi peserta PT. Jamsostek (Persero) di Kota Medan. 2. Kuisioner, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan angket kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu tenaga kerja yang mewakili seluruh peserta PT. Jamsostek di Kota Medan. 3. Penelitian Kepustakaan (library research), adalah teknik dalam pengumpulan data dan berbagai informasi yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, artikel, internet dan dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.5. Pengolahan Data Penulis menggunakan program komputer E-Views 4.1 untuk menghitung besarnya koefisien data yang diperoleh melalui penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3.6. Model Analisis Data Dalam menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui apakah variabel– variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan model regresi Ekonometrika dengan variabel terikat dummy yakni Model Logit atau disebut juga Model Logistik, kemudian meregresikan variabel-variabel yang ada dengan Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

menggunakan Metode

Maximum Likehood - Binary Logit (Quadratic Hill

Climbing). Karena dalam menganalisis masalah-masalah dalam ekonomi ketenagakerjaan sering sekali digunakan teknik logit untuk menganalisisnya. Model logit ini merupakan salah satu alternatif teknik pemodelan yang relatif lebih mudah, jika dibandingkan dengan Model Probabilitas Linear yang mempunyai banyak kelemahan. Pada model probabilitas linier didefinisikan: pi = E(Yi = 1 Xi) = β1 + β2 Xi

(3.1) Sekarang, perhatikan pendefinisian lain sebagai berikut:

pi = E(Yi = 1 Xi) =

1 1+ e

− ( β1 + β 2 X i )

atau

(3.2)

pi =

1 ; dimana: Zi = β1 + β2 Xi 1 + e −z

(3.3)


Pendefinisian pi dalam bentuk (3.2) ini mengikuti fungsi distribusi logistik. Oleh sebab itu pemodelan yang didasarkan pada pendefinisian pi yang demikian ini disebut dengan Model Logit. Pengamatan-pengamatan: 1. pi terletak antara 0 dan 1, karena Zi terletak antara -∞ dan ∞ Bila Z → ∞, maka pi → 1 Bila Z → -∞, maka pi → 0 2. pi mempunyai hubungan nonlinear dengan Zi, artinya pi tidak konstan. 3. Secara keseluruhan, Model Logit adalah Model Nonlinear, baik dalam parameter maupun dalam variabel. Dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan model logit dengan variabel-variabel sebagai berikut:

Variabel terikat: p

: manfaat program jamsostek yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan

• p = 1; peserta yang merasa bahwa program Jamsostek bermanfaat bagi mereka • p = 0; peserta yang merasa bahwa program Jamsostek tidak bermanfaat bagi mereka

Variabel bebas: • Jaminan Kecelakaan Kerja Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

• Jaminan Hari Tua • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Model umum persamaan logit yang digunaan dalam penelitian ini adalah:  Ρ Li = ln  i  1 − Ρi

k   = β1 + ∑ β 2 Χ ij ...……………………….………………….. (1)  j =1

Dengan spesifikasi model logit yang ditransformasikan sebagai berikut: Li = β1 + β2 JKK + β3 JHT + β4 JPK+ µ …………………………..…………... (2)

Keterangan: Li

= Manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek

JKK

= Jaminan Kecelakaan Kerja

JHT

= Jaminan Hari Tua

JPK

= Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

β1, β2, β3, β4

= Koefisien Regresi

µ

= Term of Error

Pendefinisian variabel: 1. JKK

:

Berharga 1 jika responden sudah pernah merasakan bahwa pelayanan dan manfaat program ini baik untuk mereka.


Berharga 0 jika responden belum pernah merasa bahwa pelayanan dan manfaat program ini tidak baik bagi mereka. 2. JHT

:

Berharga 1 jika responden sudah pernah merasakan bahwa pelayanan dan manfaat program ini baik untuk mereka. Berharga 0 jika responden belum pernah merasa bahwa pelayanan dan manfaat program ini tidak baik bagi mereka.

3. JPK

:

Berharga 1 jika responden sudah pernah merasakan bahwa pelayanan dan manfaat program ini baik untuk mereka. Berharga 0 jika responden belum pernah merasa bahwa pelayanan dan manfaat program ini tidak baik bagi mereka.

3.7. Definisi Operasional 1. Program jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) yaitu kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. 2. Program jaminan hari tua PT. Jamsostek (Persero) ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. 3. Program jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Jamsostek (Persero) merupakan salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya dalam mengatasi masalah kesehatan.


4. Manfaat program Jamsostek yakni manfaat yang diterima langsung dan dirasakan baik oleh tenaga kerja yang telah tercatat ikut serta sebagai peserta dalam program yang dijalankan PT. Jamsostek (Persero) Medan.

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Jamsostek (Persero) Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya, PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja. Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

4.1.2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/082007 bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek (Persero), adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.2. Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Visi dan Misi Visi: Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.

Misi : 1. Meningkatkan dan mengembangkan Mutu Pelayanan dan Manfaat kepada peserta berdasarkan Prinsip Profesionalisme. 2. Meningkatkan jumlah kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3. Meningkatan Budaya Kerja melalui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 4. Mengelola dana peserta secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehatihatian (prudent). 5. Meningkatkan Corporate Values dan Corporate Images.

Filosofi Jamostek a. JAMSOSTEK dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun


keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. b. Agar

pembiayaan

dan

manfaatnya

optimal,

pelaksanaan

program

JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Motto Perusahaan : Pelindung Pekerja, Mitra Pengusaha

4.1.3. Peraturan Pemerintah Berikut

beberapa

Peraturan

Pemerintah

yang

mengatur tentang

pengelolaan dana dan program Jaminan Sosial. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang "Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja" 2. PP No. 22 Tahun 2004 dengan pilihan portofolio investasi yang selain didasarkan pada prinsip likuiditas, rendah risiko juga berdasarkan prinsip keamanan dan optimalisasi hasil. Tabel 4.1. Portofolio Investasi Dana Jamsostek Instrumen yang

Batasan Setiap

diperbolehkan

Instrumen *)

Deposito

100 %

Batasan Setiap Pihak *) Maksimal 20 % per Bank Umum


Surat Utang Negara

100 %

Surat Utang Korporasi

50 %

Saham

50 %

Penyertaan Langsung

5%

Properti

10 %

Reksadana

50 %

Repo

10 %

Maksimal 5 % per penerbit Maksimal 5 % per emiten Maksimal 1 % per pihak Maksimal 5 % per penerbit Maksimal 2 % per counterpart

Instrument yang dilarang : Derivatives, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen perdagangan berjangka, perusahaan milik Direksi, Komisaris & Pemegang Saham *) Dari Total Portofolio 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang "Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja".

4.2. Kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) Medan Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Pengusaha adalah: a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dasar, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan PT. Jamsostek. Di samping itu, dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program Jamsotek, pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara


aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada PT. Jamsostek. Sehubungan dengan kepesertaan Jamsostek, badan penyelenggara dalam hal ini PT. Jamsostek berkewajiban untuk menyampaikan kepada pengusaha: 1. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan; 2. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program Jamsostek; 3. Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsostek berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama yang dilakukan oleh pengusaha. Akumulasi Kepesertaan PT. Jamsostek (Persero) Medan dari Tahun 2005 sampai Agustus 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Desember 2005 Perusahaan No. Kantor Cabang

Aktif

Non Aktif

Tenaga Kerja Total

Aktif

Non

Total

Aktif


1

Medan

2

1.502

1.296

2.798

112.277

224.780

337.057

P. Siantar

474

248

722

56.762

82.250

139.012

3

Kisaran

367

313

680

48.532

59.418

107.950

4

Sibolga

293

163

456

15.596

21.703

37.299

5

T. Morawa

425

97

522

67.297

119.770

187.067

6

Belawan

484

201

685

57.584

114.101

171.685

7

Binjai

270

29

299

15.397

36.763

52.160

Total

3.815

2.347

6.162

373.445

658.785

1.032.230

Sumber data: Kanwil I PT. Jamsostek (Persero)

Tabel 4.3. Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Desember 2006 Perusahaan No. Kantor

Aktif

Cabang 1

Medan

2

Non

Tenaga Kerja Total

Aktif

Aktif

Non

Total

Aktif

1.674

1.290

2.964

116.049

227.693

343.742

P. Siantar

583

260

798

56.033

84.398

140.431

3

Kisaran

403

326

729

47.630

59.625

107.255

4

Sibolga

298

187

485

13.918

24.278

38.196

5

T. Morawa

465

120

585

66.084

123.971

190.055

6

Belawan

504

261

765

57.889

118.369

176.258


7

Binjai Total

290

45

335

16.472

33.743

50.215

4.172

2.489

6.661

374.075

672.077

1.046.152

Sumber data: Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Tabel 4.4. Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Desember 2007 Perusahaan No. Kantor

Aktif

Non

Cabang 1

Medan

2

Tenaga Kerja Total

Aktif

Aktif

Non

Total

Aktif

1.855

1.448

3.303

123.652

247.903

371.555

P. Siantar

643

319

962

54.412

85.347

139.759

3

Kisaran

428

344

772

48.077

64.046

112.123

4

Sibolga

317

202

519

16.677

23.984

40.661

5

T. Morawa

528

138

666

63.821

124.512

188.333

6

Belawan

544

287

831

58.736

119.812

178.548

7

Binjai

353

47

400

18.151

37.424

55.575

4.688

2.785

7.453

383.526

703.028

1.086.554

Total

Sumber data: Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Tabel 4.5. Akumulasi Kepesertaan Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Sumatera Utara Posisi S/D Bulan Agustus 2008 Perusahaan No. Kantor

Aktif

Cabang 1

Medan

Non

Tenaga Kerja Total

Aktif

Aktif 1,929

1.554

Non

Total

Aktif 3.473

122.213

262.090

384.303


2

P. Siantar

666

387

1.053

55.084

83.157

138.241

3

Kisaran

455

365

820

46.861

64.311

111.172

4

Sibolga

558

213

771

14.883

25.298

40.181

5

T. Morawa

543

197

740

63.885

126.958

190.843

6

Belawan

604

294

898

58.830

123.099

181.929

7

Binjai

358

81

439

18.215

38.982

57.197

5.113

3.081

8.194

379.971

723.895

1.103.866

Total

Sumber data: Kanwil I PT. Jamsostek (Persero)

4.3. Jaminan Sosial Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro (1996 : 25) dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama sebagai berikut: 1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam Pelayanan Sosial (Social Service). 2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai Bantuan Sosial (Social Assistence).


3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai Sarana Sosial (Social Infra Structure). 4. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam Asuransi Sosial (Social Insurance). Dengan mencakup usaha-usaha tersebut di atas, maka secara definitif pengertian jaminan sosial secara luas dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut: “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan Kesejahteraan Sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteran sosial”. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah: “Suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.” Kemudian, Kaneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA), mengemukakan perumusan jaminan


sosial sebagai berikut: (Introduction To The Principle of Social Security dipetik dari Sentanoe Kertonegoro, 1986: 29). “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat

bagi

anggota-anggotanya

untuk

risiko-risiko

atau

peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.” Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijaminkan oleh jaminan sosial adalah: 1. Kebutuhan akan pelayanan medis 2. Tertundanya, hilangnya, atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan: a. Sakit b. Hamil c. Kecelakaan kerja dan penyakit jabatan d. Hari tua e. Cacat f. Kematian pencari nafkah g. Pengangguran 3. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.


Berkaitan dengan masalah hubungan kerja, jaminan sosial bagi pekerja diartikan secara sempit dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan Hukum Perburuhan/Hukum Ketenagakerjaan. Pengertian jaminan sosial secara sempit dapat dijumpai dalam buku Iman Soepomo (1983: 136) yang merumuskan bahwa “Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.” Kata “pembayaran” dalam definisi Iman Soepomo di atas mengandung makna bahwa pengertian yang dikemukakan oleh beliau sangatlah “sempit”; jauh dari apa yang sesungguhnya berkembang dalam praktik pemberian jaminan sosial di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya sekarang, jaminan sosial bagi pekerja bukan hanya berupa pembayaran, tetapi juga berupa pelayanan, bantuan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dirumuskan pengertian jaminan sosial secara luas sebagai berikut: “Jamianan sosial adalah jaminan kemungkinan hilangnya pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau bertambahnya pengeluaran karena risiko sakit, kecelakaan, hari tua, meninggal dunia, atau risiko sosial lainnya.”


Selanjutnya, dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja dirumuskan sebagai berikut: “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992, mengatur empat program pokok yang harus diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT. Jamsostek (Persero), dan kepada perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sepuluh orang pekerja atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 sebulan wajib mengikutsertakan pekerja/buruhnya ke dalam program Jamsostek. Keempat program tersebut adalah: a. jaminan kecelakaan kerja b. jaminan kematian c. jaminan hari tua d. jaminan pemeliharaan kesehatan Secara ringkas dalam pembahasan ini, hanya tiga program jaminan sosial tenaga kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan saja yang akan diuraikan sebagai berikut. 4.3.1. Jaminan Kecelakaan Kerja Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan karena pada umumnya kecelakaan akan mengakibatkan dua hal berikut: 1) Kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia. 2) Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari: a. Cacat

tetap,

yaitu

kecelakaan-kecelakaan

yang

mengakibatkan

penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap. b. Cacat sementara, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. Pengertian cacat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja Jamsostek adalah sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh yang tidak bisa sembuh (tidak berfungsi lagi), ketidakmampuan bekerja secara tetap atau total, dan mengakibatkan timbulnya risiko ekonomis bagi penderitanya. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakan kerja yang berupa kematian atau cacat tetap atau sementara, baik fisik maupun mental perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian meterial ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/buruh. Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenis-jenis kecelakaan tersebut adalah (Anonim, 1994: 4) sebagai berikut: a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi penggilan tersebut, yang bersangkutan sudah dijamin oleh Jaminan Kecelakaan Kerja. b. Kecelakaan yang terjadi di mes/perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja. c. Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan, untuk kepentingan perusahaan.


d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalakan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Contoh: pergi makan tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan menyediakan fasilitas makan. Jenis

kecelakaan di atas tentunya tidak akan mendapatkan jaminan dari badan

penyelenggara. (1). Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran bagi program jaminan sosial, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha. Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang maka harus berani pula menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu.” Inilah yang disebut asas “Employer’s Liability” atau “Tanggung Jawab Pengusaha”. Besarnya iuran yang harus dibayar oleh pengusaha adalah berkisar 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah pekerja/buruh tergantung tingkat besarnya risiko perusahaan yang bersangkutan. (2). Jaminan Kecelakaan Kerja Besarnya jaminan kecelakaan kerja telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yang telah beberapa kali diubah. Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: (a) Santunan




Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) empat bulan pertama 100 persen x upah sebulan, empat bulan kedua 75 persen x upah sebulan dan bulan seterusnya 50 persen x upah sebulan.



Santunan cacat

a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya persen sesuai tabel x 70 bulan upah. Tabel jenis cacat dan besarnya persentase tunjangan yang dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: Tabel 4.6. Jenis Cacat Dan Besarnya Persentase Tunjangan Macam Cacat Tetap Sebagian

% x Upah

1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah

40

2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah

35

3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah

35

4. Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah

30

5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah

32

6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah

28

7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah

70

8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah

35

9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah

50

10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah

25

11. Kedua belah mata

70


12. Sebelah mata

35

13. Pendengaran pada kedua belah telinga

40

14. Pendengaran pada sebelah telinga

20

15. Ibu jari tangan kiri

12

16. Ibu jari tangan kanan

15

17. Telunjuk tangan kanan

9

18. Telunjuk tangan kiri

7

19. Salah satu jari lain dari tangan kanan

4

20. Salah satu jari lain dari tangan kiri

3

21. Ruas pertama telunjuk kanan

4,5

22. Ruas pertama telunjuk kiri

3,5

23. Ruas pertama jari lain tangan kanan 24. Ruas pertama jari lain tangan kiri

2 1,5

25. Salah satu ibu jari kaki

5

26. Salah satu telunjuk kaki

3

27. Salah satu jari kaki lain

2

b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah: - santunan sekaligus sebesar 70 persen x 70 bulan upah. - santunan berkala sebesar Rp. 50.000,00 selam dua puluh empat bulan. c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya santunan adalah persen berkurangnya fungsi x persen sesuai tabel x 70 bulan upah. Tabel yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: Tabel 4.7. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Santunan Cacat Kekurangan Fungsi Tubuh Cacat Lainnya

% x Upah

♦ Terkelupasnya kulit kepala

10 – 30

♦ Impotensi

30

♦ Kaki memendek sebelah

Kurang dari 5cm

10

5 - 7,5 cm

20

7,5 cm atau lebih

30

♦ Penurunan daya dengar kedua belah telinga

Sampai setiap 10 desibel

6

♦ Penurunan daya dengar sebelah telinga

Sampai setiap 10 desibel

3

♦ Kehilangan daun telinga sebelah

5

♦ Kehilangan kedua belah daun telinga

10

♦ Cacat hilangnya cuping hidung

30

♦ Perforasi sekat rongga hidung

15

♦ Kehilangan daya penciuman

10

♦ Hilangnya kemampuan kerja fisik

- 50% − 70%

40

- 25% − 50%

20

- 10% − 25%

5

♦ Hilangnnya kemampuan kerja mental

70

♦ Kehilangan sebagian fungsi penglihatan

7

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi

penglihatan

terbaik)

+

%

efisiensi

penglihatan terburuk. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

- Setiap kehilangan efisiensi penglihatan 10%

7

- Kehilangan penglihatan warna

10

- Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

7

d. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan besarnya santunan adalah sebagai berikut: - Santunan sekaligus sebesar 60 persen x 70 bulan upah, sekurangkurangnya sebesar jaminan kematian. - Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,00 selama dua puluh empat bulan. - Biaya pemakaman sebesar Rp. 600.000,00. (b) Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium; perawatan puskesmas, rumah sakit umum kelas i; gigi, mata; dan jasa tabib/shinshe/tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp. 6.400.000,00. (c) Biaya rehabilitasi harga berupa pergantian harga pembelian alat bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) sebesar harga yang telah ditetapkan oleh pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Soeharso Surakarta ditambah empat puluh persen dari harga tersebut. (d) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja/industrial, yang besar santunan dan biaya pengobatannya sama dengan (a) dan (b).


(e) Ongkos pengangkutan pekerja/buruh dari temapat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit yang diberikan penggantian biaya sebagai berikut: •

Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai sesuai dengan kwitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp. 150.000,00.

•

Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut sesuai dengan kwitansi yang sah sampai dengan maksimum Rp. 300.000,00.

•

Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara sesuai dengan kwitansi yang sah sampai dengan maksimum sebesar Rp. 400.000,00.

Tata Cara Pengajuan Jaminan 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. 2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek (persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris. 3. Form jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: a) Fotokopi kartu peserta (KPJ). Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

b) Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form jamsostek 3b atau 3c. c) Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.

4.3.2. Jaminan Hari Tua Jamianan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh daan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, pengertiannya adalah sebagai berikut: 1) Program jaminan hari tua ini bersifat wajib. Sebab tanpa kewajiban yang dipaksakan dengan sanksi sering kali sulit bagi pekerja/buruh untuk menabung demi masa depannya sendiri, dan bagi pengusaha untuk memikirkan kesejahteraan para pekerja/buruhnya. 2) Program ini berjangka panjang karena memang dimaksudkan untuk hari tua sehingga tidak bisa diambil sewaktu-waktu. 3) Iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh sendiri ditambah iuran dari pengusaha untuk

diakreditasi pada rekening

masing-masing

peserta

(pekerja/buruh) oleh badan penyelenggara. 4) Adanya persyaratan jangka waktu pengambilan jaminan. Ini dimaksudkan agar jumlahnya cukup berati untuk bekal hari tua, kecuali peserta yang bersangkutan meninggal dunia atau cacat tetap total sebelum hari tua. Kepesertaan jaminan hari tua bersifat wajib secara nasional bagi semua pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksudkan adalah Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

khusus bagi pekerja/buruh harian lepas, borongan dan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang harus bekerja di perusahaannya lebih dari tiga bulan. Artinya kalau mereka bekerja kurang dari tiga bulan pengusaha tidak wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan hari tua. Pengusaha hanya wajib mengikutsertakan mereka dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Manfaat Program JHT Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: •

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap

•

Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan

•

Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI. Karena jaminan hari tua sama dengan program tabungan hari tua, setiap

peserta akan memiliki rekening tersendiri pada badan penyelenggara. Selain itu, program ini merupakan program jangka panjang yang hanya dapat dibayarkan kembali setelah mereka pensiun, kecuali kalau terjadi kematian, cacat tetap total, dan diputuskan hubungan kerjanya (setelah memenuhi masa kepesertaan lima tahun). Apabila pekerja/buruh diputuskan hubungan kerja pembayaran kembali jaminan hari tua dilakukan setelah masa tunggu enam bulan. Masa tunggu maksudnya adalah suatu


masa dimana pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya telah mempunyai pekerjaan lagi atau tidak. Besarnya iuran jaminan hari tua ditetapkan 5,7 persen dari upah pekerja/buruh sebulan, dengan perincian 3,7 persen ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 persen ditanggung oleh pekerja/buruh. Jaminan hari tua akan dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara kepada pekerja/buruh yang bersangkutan atau ahli warisnya, dalam hal berikut: 1) Pekerja/buruh yang bersangkutan telah mencapai usia lima puluh tahun, yaitu usia sebagai batas masa kerja atau pensiun. 2) Pekerja/buruh yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau badan penyelenggara. 3) Pekerja/buruh yang bersangkutan meninggal dunia, baik kerena kecelakaan kerja maupun karena kematian dini (prematur). Pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu enam bulan terhitung sejak pekerja/buruh yang bersangkutan berhenti bekerja.

Tata Cara Pengajuan Jaminan 1) Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan : a. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) asli. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi). c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya. 2) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter. 3) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan: a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia b. Photocopy Paspor c. Photocopy VISA 4) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri: a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan b. Photocopy Kartu Keluarga 5) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan: a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan b. Surat pernyataan belum bekerja lagi


6) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/ABRI. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (persero) melakukan pembayaran JHT.

4.3.3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja/buruh memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu program jaminan sosial tenaga kerja juga memprogramkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh melalui program JPK: 1. Pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi. Dokter umum dan dokter gigi bisa anda pilih sendiri sesuai dengan fasilitas yang ditunjuk sebagai dokter keluarga. 2. Obat-obatan dan penunjang Diagnostik. Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan medis, dengan standar obat JPK Jamsostek dan penunjang diagnostik sesuai ketentuan. 3. Pelayanan Kesejahteraan ibu dan anak. Berupa pelayanan imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio), pelayanan KB (IUD, vasektomi, tubektomi, suntik.) Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

4. Pelayanan Dokter Spesialis. Untuk ke Dokter Spesialis, anda harus membawa surat rujukan dari dokter PPK tingkat I yang ditunjuk. 5. Rawat Inap. Bila diperlukan rawat inap, JPK menyediakan fasilitas rumah sakit yang telah ditunjuk. Dilayani pada kelas II RS Pemerintah atau kelas III RS Swasta. Rawat Inap diberikan selama 60 hari dalam satu tahun, termasuk 20 hari pelayanan pada ICU/ICCU. 6. Pelayanan Persalinan. Berlaku untuk pelayanan persalinan pertama sampai persalinan ketiga saja, bagi tenaga kerja berkeluarga, JPK memberikan bantuan biaya persalinan sebesar maksimum Rp.400.000,00 per anak. 7. Pelayanan Gawat Darurat. Untuk mendapatkan pelayanan ini melalui fasilitas yang ditunjuk JPK Jamsostek langsung, tanpa surat rujukan. Iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, yaitu sebesar 6 persen dari masing-masing upah pekerja/buruh yang sudah bekeluarga, atau 3 persen masing-masing upah pekerja/buruh yang belum bekeluarga. Sementara itu jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh badan penyelenggara (PT. Jamsostek Persero) adalah paket pemeliharaan kesehatan dasar yang meliputi beberapa hal berikut ini: 1) Rawat jalan tingkat pertama, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam hal peserta melakukan rawat jalan tingkat pertama, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

a) Peserta memilih satu pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diingini dan berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja. Namun demikian, dalam peserta dan/atau keluarganya sedang berpergian dan membutuhkan rawat jalan tingkat pertama, dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada pelakasana pelayanan kesehatan di tempatnya berpergian yang ditunjuk oleh badan penyelenggara dengan menunjuk kartu pemeliharaan kesehatan. b) Setiap kali peserta memerlukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan. c) Peserta mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. d) Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta dirujuk ke pelaksana pelayanan kesehatan. Rawat jalan tingkat pertama ini adalah jenis-jenis pelayanan yang meliputi: a) bimbingan dan konsultasi kesehatan; b) pemeriksaan kehamilan, nifas, dan ibu meyusui; c) keluarga berencana; d) imunisasi bayi, anak , dan ibu hamil; e) pemeriksaan dan pengobatan dokter umum; f) pemeriksaan dan pengobatan dokter gigi; g) pemeriksaan laboratorium pertama; h) tindakan medis sederhana; Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

i) pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (catatan: untuk penyakit kronis, obat diberikan tiga kali pengambilan untuk sepuluh hari pemakaian, sedangkan untuk obat diluar standar (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta); j) rujukan ke rawat tingkat lanjut (pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/ 1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 2) Rawat jalan tingkat lanjutan, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam hal diperlukan rawat jalan tingkat lanjutan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Peserta membawa rujukan dan kartu pemeliharaan kesehatan ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan. b) Apabila diperlukan konsultasi dengan bagian lain atau penunjang diaknostik, dokter spesialis harus memberikan surat rujukan. c) Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain di luar daerah, dokter spesialis memberikan rujukan. Segala biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk keperluan ini menjadi beban peserta atau tidak termasuk tanggungan beban penyelenggara. d) Apabila peserta mendapat resep obat, harus diambil di apotik yang sudah ditunjuk oleh penyelenggara. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Rawat jalan tingkat lanjut ini meliputi: a) pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis; b) pemeriksaan penunjang diaknostik lanjutan; c) pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (catatan: untuk penyakit kronis obat diberikan tiga kali pengambilan untuk sepuluh hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standar (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta); d) tindakan khusus lainnya. 3) Rawat inap, yaitu pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Dalam hal peserta memerlukan rawat inap ini diperlukan persyaratan sebagai berikut: a) Peserta yang akan rawat inap harus membawa surat rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau surat rawat inap dari dokter polis rumah sakit dan kartu pemeliharaan kesehatan. b) Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak mulai dirawat peserta harus mengurus surat jaminan dari badan penyelenggara. Pelayanan rawat inap meliputi: a) pemeriksaan dokter; b) tindakan medis; c) penunjang diagnostik;


d) Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (catatan: untuk penyakit kronis obat diberikan tiga kali pengambilan untuk sepuluh hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standar (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta); e) Menginap dan makan. Jumlah hari rawat inap maksimum 60 hari termasuk 20 hari perawatan ICU/ICCU untuk setiap jenis penyakit (perkasus penyakit) dalam satu tahun. Standar rawat inap untuk setiap peserta yang memerlukan pelayanan rawat inap adalah: a) kelas dua pada rumah sakit pemerintah; b) kelas tiga pada rumah sakit swasta. 4) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan meliputi beberapa hal berikut: a) Pemeriksaan kehamilan dilakukan oleh dokter umum atau bidan. b) Pertolongan persalinan bagi pekerja/buruh atau istri pekerja/buruh oleh dokter umum atau bidan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin atau yang ditunjuk badan penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: •

Persalinan kesatu, kedua, dan ketiga.

•

Pekerja/buruh pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga orang anak atau lebih tidak berhak mendapat pertolongan persalinan.

•

Untuk persalinan dengan penyulit yang memerlukan tindakan spesialistik, berlaku ketentuan rawat inap rumah sakit.


•

Pelayanan persalinan atau partus, hanya diberikan kepada pekerja/buruh atau istri pekerja/buruh yang melahirkan anak setelah hamil sekurangkurangnya 26 minggu.

•

Biaya persalinan di luar fasilitas yang ditunjuk untuk setiap anak pada awalnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 yang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1997 ditambah menjadi Rp. 75.000,00 dan terakhir ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00.

c) Perawatan ibu dan bayi d) Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik. (catatan: untuk penyakit kronis obat diberikan tiga kali pengambilan untuk sepuluh hari pemakaian, sedangkan untuk obat di luar standar (DOEN Plus) selisih harga dibayar oleh peserta). e) Menginap dan makan. f) Rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit bersalin. 5) Penunjang diagnostik, yaitu pemeliharaan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan

laboratorium,

pemeriksaan

radiologi,

pemeriksaan

Electro

Encephalography (EEG) Electro Cardiography (ECG) dan Ultra Sonography Scanning (CT Scanning). 6) Pelayanan khusus, yaitu pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi pelayanan kesehatan yang bersangkutan dengan kacamata, prothese mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

anggota gerak yang dapat dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh bedan penyelenggara. Penggantian biaya untuk pelayanan khusus ini diberikan kepada pekerja/buruh yang memerlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan atas indikasi medis. Besarnya penggantian biaya pelayanan khusus ditetapkan sebagai berikut: (1) Peserta yang mendapat resep dari dokter spesialis mata dapat memperoleh kacamata di optik dengan ketentuan: (a) biaya untuk frame dan lensa ditetapkan sebesar RP. 90.000,00; (b) penggantian lensa dua tahun sekali ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00; (c) penggantian frame tiga tahun sekali ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00. (2) Peserta yang memerlukan prothese mata dapat diberikan atas anjuran dokter spesialis mata dan diambil di rumah sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan, dengan biaya penggantian maksimum sebesar Rp. 175.000.00. (3) Peserta yang memerlukan prothese gigi dapat diberikan di balai pengobatan gigi dengan maksimum sebesar Rp. 150.000,00. Prothese gigi yang diberikan adalah jenis removable dengan bahan acrylik. (4) Peserta yang memerlukan prothese kaki dan prothese tangan dapat diberikan atas anjuran dokter spesial di rumah sakit dengan peraturan sebagai berikut: a) prothese tangan maksimum Rp. 200.000,00 b) prothese kaki maksimum Rp. 250.000,00 (5) Peserta yang memerlukan alat bantu dengar atas anjuran dokter spesialis di rumah sakit dapat diberikan dengan biaya maksimum sebesar Rp. 175.000,00. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

(6) Gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal fatal bagi penderita. Gawat darurat ini dapat dilakukan pada semua pelayanan kesehatan dan meliputi: a) pemeriksaan dan pengobatan; b) tindakan medis; c) pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Plus (DOEN Plus) atau generik; d) rawat inap. Selain program jaminan pemeliharaan kesehatan di atas, pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja dengan Manfaat yang Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut

ketentuan

Peraturan

Menteri

di

atas,

perusahaan

dapat

menyelenggarakan sendiri pemeliharaan kesehatan bagi pekerjanya dengan cara: a) menyediakan sendiri atau bekerja sama dengan fasilitas Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK); b) bekerja sama dengan badan yang menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan; dan c) bersama beberapa perusahaan menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan.


Pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau dengan kerja sama tersebut baru dapat dikatakan memberikan manfaat yang lebih baik apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Liputan pembayaran yang diberikan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam bagian c di atas. b) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memilki izin sesuatu dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c) Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus mudah dijangkau oleh pekerja/buruh dan keluarganya. Dengan memenuhi ketentuan di atas, perusahaan harus mengikutsertakan semua pekerjanya, baik laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari suami atau istri dan anak kandung, anak angkat, dan anak tiri yang berusia sampai 21 tahun, belum bekerja, belum menikah dengan pembatasan sebanyak-banyaknya tiga orang anak.

Prosedur Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JPK Dasar a. Hak - Hak Peserta 1. Tenaga kerja beserta keluarga (suami/istri & maximum 3 anak) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Tingakt I s/d Lanjutan serta Pelayanan Khusus (hanya diberikan kepada Tenaga Kerja).


2. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan sesuai dengan tempat tinggal (domisili). 3. Dalam keadaan Emergensi (darurat), peserta dapat langsung meminta pertolongan pada PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) yang ditunjuk ataupun tidak. b. Kewajiban Peserta 1. Memiliki KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan. 2. Apabila KPK belum selesai diterbitkan dapat mempergunakan formulir Daftar Susunan Keluarga (Form 1b warna hijau) sebagai bukti KPK sementara. 3. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. 4. Melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) apabila KPK hilang untuk mendapatkan penggantian kartu yang baru.

4.3.4. Perkembangan Pembayaran Program Jamsostek Perkembangan pembayaran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan biaya pelayanan kesehatan perkasus/perkunjungan pasien santunan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.8. Perkembangan Pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Sumatera Utara 2005 – Juni 2008

Tahun No.

Kantor Cabang

1.

Medan

2.

P. Siantar

3.

2005 Kasus

2006 Rp.

Kasus

2007 Rp.

Kasus

JUNI 2008 Rp.

Kasus

Rp.

1,759

3,974,787,964

1,433

3,645,966,021.37

1,384

4,265,404,146.40

663

1,704.33

699

1,402,224,684

482

1,370,663,157.41

512

1,616,934,343.04

285

561.13

Kisaran

1,449

1,835,409,924

1,480

2,807,908,042.07

1,323

2,588,822,796.32

626

1,145.32

4.

Sibolga

109

484,262,451

97

560,942,110.25

135

594,889,680.75

80

483.75

5.

Tj. Morawa

1,809

3,078,073,198

2,419

2,367,326,189.40

2,176

3,001,174,880.30

1,152

1,432.24

6.

Belawan

3,762

4,318,734,448

4,046

5,616,265,077.50

2,744

4,308,223,831.48

1,408

1,387.90

7.

Binjai

1,184

1,066,895,144

1,457

1,088,339,832.81

1,066

1,099,991,635.38

337

242.89

16,160,387,813 11,414

17,457,410,431

9,349

17,475,441,314

3,908

69,57.56

Total

10,771

Sumber data : Lap. JKK PT. Jamsostek (persero) Se Kanwil I 2004


Tabel 4.9. Perkembangan Pembayaran Santunan Jaminan Hari Tua (JHT) PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Sumatera Utara 2005 - Juni 2008

Tahun No.

Kantor Cabang

1.

Medan

2.

2005 Kasus

2006 Rp.

Kasus

2007 Rp.

Kasus

JUNI 2008 Rp.

Kasus

Rp.

11,779

36,921,315,826

7,342

39,315,358,024 10,095

45,499,406,846

5,013

24,983.47

P. Siantar

3,992

12,989,575,586

2,644

14,159,884,778

5,112

23,386,974,647

1,900

9,790.18

3.

Kisaran

2,717

8,905,393,115

2,055

11,402,663,731

3,090

15,411,093,409

1,289

6,693.25

4.

Sibolga

1,099

1,952,814,147

1,041

3,390,206,440

2,174

7,087,648,299

699

2,065.29

5.

Tj. Morawa

6,091

13,735,834,063

4,221

16,566,791,225

5,670

20,338,388,295

3,474

13,740.00

6.

Belawan

5,841

13,943,095,157

4,309

20,996,527,888

6,376

26,315,889,418

3,341

16,409.32

7.

Binjai

2,236

4,554,448,030

1,712

6,563,900,012

2,483

7,415,732,307

1,143

3,647.48

112,395,332,098 35,000

145,455,133,221

16,859

77,329.01

Total

33,755

93,002,475,924 23,324

Sumber data : Lap. JHT PT. Jamsostek (persero) Se Kanwil I 2004


Tabel 4.10. Data Kasus Dan Pembayaran Program JPK Se – Sumatera Utara Tahun 2005

TAHUN 2005 No.

Kantor Cabang

KS PPK I

JUMLAH

KS PPK II

JUMLAH

KS R. INAP

JUMLAH

1.

Medan

45.621

785.639.694

4.805

233.255.765

9448

1.792.487.593

2.

Belawan

61.122

770.165.475

7.209

286.041.210

5458

1.117.405.150

3.

Tanjung Morawa

48.020

627.628.902

1.682

75.504.691

4651

741.318.381

4.

Binjai

17.291

216.229.200

295

9.694.400

330

32.300.650

5.

Pematang Siantar

6.920

118.490.947

168

4.485.000

421

119.246.315

6.

Kisaran

12.932

167.872.860

855

55.775.045

1063

151.396.723

7.

Sibolga

521

8.746.640

12

970.400

17

3.387.762

192.427

2.694.773.718

15.026

665726511

21387

3.957.542.574

SE SUMUT

Sumber data : Lap. JPK PT. Jamsostek (persero) Se Kanwil I 2005


Tabel 4.11. Biaya Pelayanan Kesehatan Perkasus/Perkunjungan Pasien PT. Jamsostek (Persero) Se - Sumatera Utara SD Triwulan IV Tahun 2006

Rawat Jalan TK I No.

Unit Kerja

Rawat Jalan TK II

Rawat Inap TK II

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Rata-rata

Kunj

Biaya

Kunj

Biaya

Kasus

Biaya

Hari

1.

Medan

59.955

2.266.696.771

6.545

765.214.005

3.383

4.847.217.020

5,92

2.

Pematang Siantar

12.948

295.699.595

456

53.688.900

387

421.708.331

3,45

3.

Kisaran

13.877

279.117.380

936

184.293.258

190

313.775.314

4,76

4.

Sibolga

2.421

58.445.091

40

9.274.580

39

34.037.662

4,31

5.

Tanjung Morawa

59.540

1.224.450.301

1.759

169.012.897

1.271

1.511.628.106

5,94

6.

Belawan

78.893

1.554.125.612

7.478

787.675.567

2.705

3.313.645.309

4,70

7.

Binjai

28.413

918.442.112

1.661

127.997.920

418

428.531.815

4,40

256.047

659.697.6862,46

18.875,00

2.097.157.126,50

8293,00

10.870.543.557,21

4,78

Se Sumut



Tabel 4.12. Biaya Pelayanan Kesehatan Perkasus/Perkunjungan Pasien PT. Jamsostek (Persero) Se - Sumatera Utara SD Triwulan IV Tahun 2007

Rawat Jalan TK I No.

Unit Kerja

Jumlah

Jumlah Biaya

Kunjungan

Rawat Jalan TK II

Rawat Inap TK II

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Rata-rata

Kunjungan

Biaya

Kasus

Biaya

Hari

1.

Medan

84.329

2.715.610.197

13.476

1.571.924.279

5.374

7.363.893.051

5,26

2.

Pematang Siantar

11.443

445.444.704

730

78.679.346

483

549.483.975

2,35

3.

Kisaran

21.826

577.428.945

1.318

273.283.537

313

575.733.317

4,42

4.

Sibolga

5.105

149.501.765

184

15.213.624

54

58.175.492

4,52

5.

Tanjung Morawa

104.244

2.270.347.433

3.582

394.987.798

2.477

3.320.508.386

4,53

6.

Belawan

100.908

2.327.795.011

11.117

1.250.652.478

3.305

4.530.707.583

4,94

7.

Binjai

51.272

1.777.182.800

2.965

342.000.905

995

1.612.358.729

5,29

379.127

10.263.310.855

33.372

3.926.741.967

13.001

18.010.860.533

31,41

Se Sumut



Dari tabel perkembangan pembayaran santunan JKK, JHT dan JPK dari Tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 tersebut menurut pencatatan dari Kanwil I PT. Jamsostek (Persero) Medan di atas terlihat bahwa realisasi program jaminan sosial PT. Jamsostek sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi pada pesertanya merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi hak tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang sangat berperan dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) yang pada akhirnya akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

4.4. Karakteristik Responden Banyaknya Responden Dalam menentukan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil pencatatan data jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek di Medan, yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kepesertaan Jamsostek. Dari jumlah keseluruhan tenaga kerja peserta Jamsostek, penulis mengambil sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan menggunakan metode penelitian purposive sampling. Tenaga kerja yang menjadi responden dalam penelitian ini bekerja di beberapa perusahaan yang masih beroperasi yang berlokasi di Medan. Agar tidak terjadi respon yang sama dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, maka penulis menyebarkan angket penelitian ini pada 22 jenis perusahaan yang masing-masing


jumlahnya tidak dibatasi. Secara keseluruhan, karakteristik responden dapat dilihat pada lampiran 5. Usia, J enis Kelamin dan Pendidikan Responden Usia responden penelitian adalah usia kerja yang sesuai dengan pengertian tenaga kerja secara umum. Dalam penelitian ini, rata-rata umur pekerja yaitu dari umur 20 tahun sampai 50 tahun. Sedangkan jenis kelamin responden berdasarkan angket yang diperoleh terdapat sebanyak 63 orang tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang tenaga kerja yang berjenis kelamin perempuan. Untuk tingkat pendidikan tenaga kerja peserta Jamsostek ini, rata-rata berpendidikan SMU yakni sekitar 70%. Tingkat pendidikan responden dari hasil penelitian berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.13. Tingkat Pendidikan Responden Tingkat

Jumlah

Jumlah

Persentase

Persentase

Pendidikan

(Lk)

(Pr)

(Lk)

(Pr)

SD

3

-

3%

-

SLTP

6

-

6%

-

SMU

45

24

45%

24%

Sarjana/Diploma

7

15

7%

15%

4.5. Analisis Hasil Regresi dan Interpretasi 4.5.1. Regresi Logistik


Bila regresi dengan variabel (X) berupa variabel dummy, maka dikategorikan sebagai regresi dummy. Regresi logistik digunakan jika variabel terikatnya (Y) berupa variabel yang masuk kategori klasifikasi. Misalnya, variabel Y berupa respon yakni gagal (dilambangkan dengan 0) dan jika berhasil (dilambangkan dengan 1). Kondisi demikian juga sering dikategorikan sebagai Regresi Respon Biner (binary logit). Dalam penelitian ini menggunakan Regresi Logistik Dummy. Regresi logistik menggunakan asumsi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada nilai variabel independen yang sangat rendah, variabel dependen akan mendekati nol. Sedangkan pada variabel independen yang sangat tinggi, variabel dependen akan mendekati 1 (asimtotik). Metode regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini mencoba metode yang ada dengan menggunakan software e-views 4.1. Dalam penelitian ini, masalah yang ingin diketahui apakah tenaga kerja yakni sebagai peserta Jamsostek merasakan manfaat dari program Jaminan Sosial yang dijalankan PT. Jamsostek (Persero) yaitu berupa pelayanan dan manfaat yang diterima peserta dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dari empat program yang dijalankan PT. Jamsostek, dalam pembahasan ini hanya menganalisis tiga program saja. Dalam kasus ini hanya ada 2 kemungkinan respon peserta, yaitu peserta merasakan manfaat program Jamsostek dan peserta tidak merasakan manfaat program Jamsostek.

4.5.2. Hasil Estimasi Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Hasil estimasi dari 100 responden, yang merupakan sampel dari jumlah populasi tenaga kerja peserta Jamsostek yang bekerja di beberapa perusahaan di Kota Medan menunjukkan terdapat 95 peserta Jamsostek yang merasa bahwa program Jamsostek bermanfaat bagi kesejahteraan dan keselamatan mereka dalam bekerja dan hanya 5 peserta yang merasa bahwa program Jamsostek tidak bermanfaat bagi mereka. Hasil estimasi yang diperoleh dari program Eviews 4.1 dengan menggunakan metode Maksimum Likelihood adalah sebagai berikut: Tabel 4.14. Hasil Regresi Manfaat Program Jamsostek Metode: ML – Binary Logit Variabel

Koefisien

Std. Error

Z-Statistic

Probability

Konstan

0.40546

0.912871

0.444165

0.6569

JKK

41.30145

3.90E+08

1.06E-07

1.0000

JHT

2.02228

1.093654

1.849107*

0.0644

JPK

41.40823

3.95E+08

1.05E-07

1.0000

McFadden R-Squared (R2) = 0.306002 LR statistics (3 df) = 12.14920 Probability (LR stat) = 0.006889

Ket: *) Signifikan pada α = 10%

Probability (LR-stat) Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Dari hasil regresi tersebut, hanya ada satu variabel yang signifikan pada α = 10% yaitu variabel Program Jaminan Hari Tua (JHT) sedangkan variabel JKK dan JPK tidak signifikan, hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya yang sangat tinggi. Sedangkan Probability (LR-stat) = 0.006889, berarti pada α = 10% persamaan ini signifikan dan tanda dari masing-masing variabel sudah sesuai dengan teori.

McFadden R2 McFadden R2 yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 0.3060, atau sebesar 30.60%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variasi yang terjadi pada variabel bebas dari persamaan tersebut yaitu JKK, JHT, dan JPK dapat menjelaskan variabel tidak bebas yaitu manfaat program Jamsostek yang diterima peserta sebesar 30.60%.

4.5.3. Interpretasi Model Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu (JKK, JHT, dan JPK) terhadap variabel terikat yaitu Manfaat Program Jamsostek yang diterima peserta adalah: 1. Variabel Jaminan Kecelakaan Kerja berpengaruh positif meskipun secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi probabilitas manfaat program yang diterima tenaga kerja peserta Jamsostek. Koefisien variabel JKK sebesar 41.301, yang berarti apabila variabel lain konstan dan tenaga kerja peserta Jamsostek yang telah merasakan langsung bahwa program JKK baik bertambah satu orang, maka secara rata-rata estimasi logit akan naik 41.301. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

2. Variabel Jaminan Hari Tua berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi probabilitas manfaat program yang diterima tenaga kerja peserta Jamsostek. Koefisien variabel jaminan hari tua sebesar 2.022, yang berarti apabila variabel lain konstan dan tenaga kerja peserta Jamsostek yang telah merasakan langsung bahwa program JHT baik bertambah 1 orang, maka secara rata-rata estimasi logit akan naik 2.022. 3. Variabel Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi probabilitas manfaat program yang diterima tenaga kerja peserta Jamsostek. Koefisien variabel jaminan kecelaan kerja sebesar 41.408, yang berarti apabila variabel lain konstan dan tenaga kerja peserta Jamsostek telah merasakan langsung bahwa program JPK ini baik bertambah satu orang, maka secara rata-rata estimasi logit akan naik 41.408. Interpretasi yang lebih berguna ialah interpretasi yang dinyatakan dalam “odds”, nilai ini diperoleh dengan mengambil antilog dari berbagai koefisien arah. Nilai Odds Ratio atau perbandingan risiko dari masing masing variabel adalah sebagai berikut: Tabel 4.15. Nilai Odds Ratio Odds Ratio Variabel

Koefisien

JKK

41.30145

JHT

2.02228

JPK

41.40823

Nilai

%

8.649516463x1017

864.9516463x1017

7.555531923

755.5531923

9.624225593 x1017

962.4225593 x1017


Sumber: Data diolah dari hasil regresi Logit

Dari tabel di atas, maka sesuai dengan nilai odss ratio tersebut masing masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Antilog

dari

koefisien

JKK

sebesar

41.30145

diperoleh

nilai

odss

8.649516463x1017 (pendekatan dari e41.30145). Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja peserta Jamsostek yang merasa pelayanan dan manfaat program JKK ini baik, akan mempunyai peluang kurang lebih 8 kali lipat dibandingkan peserta yang merasa bahwa pelayanan dan manfaat program JKK tidak baik, dengan anggapan variabel lain tetap. 2. Antilog dari koefisien JHT sebesar 2.02228 diperoleh nilai odss 7.555531923 (pendekatan dari e2.02228). Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja peserta Jamsostek yang merasa pelayanan dan manfaat program JHT ini baik, akan mempunyai peluang kurang lebih 7 kali lipat dibandingkan peserta yang merasa pelayanan dan manfaat program JHT tidak baik., dengan anggapan variabel lain tetap. 3. Antilog

dari

koefisien

JPK

sebesar

41.40823

diperoleh

nilai

odss

9.624225593 x1017 (pendekatan dari e41.40823). Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja peserta Jamsostek yang merasa pelayanan dan manfaat program JPK ini baik, akan mempunyai peluang kurang lebih 8 kali lipat dibandingkan peserta yang


merasa pelayanan dan manfaat program JPK tidak baik, dengan anggapan variabel lain tetap.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dianalisa dan dibahas lebih lanjut mengenai program-program Jamsostek pada bab sebelumya, maka pada bab ini penulis akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan serta memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi PT. Jamsostek dalam menjalankan dan melayani tenaga kerja sebagi peserta Jamsostek.

5.1. Kesimpulan 1. Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa menurut responden secara keseluruhannya, program jaminan sosial yang dijalankan PT. Jamsostek (Persero) Medan bermanfaat untuk melindungi mereka dari risiko kerja, untuk masa depan dan kesejahteraan mereka sebagai tenaga kerja yang berhak memperoleh perlindungan dari Negara dan Pemerintah.


2. McFadden R-squared yang dihasilkan hanya sebesar 30.60 %, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dalam menyebarkan angket dengan penentuan jumlah sampel yang sesuai dengan kemampuan peneliti. 3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan. 4. Jaminan Hari Tua (JHT) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan. 5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) mempunyai pengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap manfaat yang diterima tenaga kerja sebagai peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan.

5.1. Saran Tenaga kerja merupakan pelaku dalam proses produksi, dan mempunyai peranan penting dalam mengerakkan perekonomian Negara. Oleh kerena itu, sudah selayaknya pemerintah memberikan perlindungan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif agar dapat mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, pemerintah melalui PT. Jamsostek (Persero) yang menjalankan program jaminan sosial perlu melakukan beberapa inovasi, antara lain:


1. Dalam hal pelayanan yang diberikan kepada peserta, perlu diadakan peningkatan kualitas pelayanan agar peserta merasa bahwa Jamsostek adalah wadah bagi kesejahteraan tenaga kerja. 2. Khusus untuk kasus yang menyangkut keselamatan dan kesehatan bagi peserta, PT. Jamsostek seharusnya tidak melakukan birokrasi yang berbelitbelit yang dapat membuat peserta merasa sulit untuk memperoleh manfaat langsung dari program yang bersangkutan.

3. Pada prinsipnya, program jaminan sosial yang telah direncanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja adalah sangat baik. Akan tetapi, dalam aplikasi dari masing-masing program masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bagi PT. Jamsostek (Persero) Medan untuk meningkatkan citra baik dan menanamkan kepercayaan bukan hanya kepada peserta Jamsostek, melainkan juga kepada masyarakat agar percaya kepada manfaat yang terdapat pada masing-masing program adalah untuk kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.


DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni, 2007. Hukum Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press.

Deliarnov, 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Husni, Lalu, 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jhingan, M.L, 2008. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 1997. Pokok-Pokok Hukum Jamsostek, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

Nachrowi, Djalal Nachrowi Dan Hardius Usman, 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Bahder, Johan, 2004. Hukum Ketenagakerjaan (Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja), Bandung: CV. Mandar Maju.

Nasution, Harmein, 2005. Proses Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Medan: USU Press.

Ramli, Lanny, 1997. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press. S, Mulyadi, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sanusi, Bachrawi, 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sevilla, .G. Consuelo, 1993. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Songkono, Djoko, 2003. Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek, Jakarta.

Supranto, J, 2004. Ekonometri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahab, Zulaini, 2001. Dana pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Artikel: ……bebas.vlsm.org/v18/tesis/hakiman-model-ipo-bej-metoda-real-option.pdf Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

……eprints.ums.ac.id/944/1/Gito-_Unsoed(10a).doc ……www.geocities.com/xprihadime/ekonometri/mlogit.doc ……www.jamsostek.co.id/ ……www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemi d=5&gid=228 –

Lampiran : 1

DATA VARIABEL REGRESI

Obs

Manfaat Program Jaminan Sosial (Y)

Jaminan Kecelakaan Kerja (X1)

Jaminan Hari Tua (X2)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (X3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1


64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Sumber : Data diolah, 2009


Lampiran : 2 HASIL REGRESI EVIEWS

Dependent Variable: MFT Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 01/30/09 Time: 13:26 Sample: 1 100 Included observations: 100 Convergence achieved after 10 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std. Error z-Statistic C 0.405465 0.912871 0.444165 JKK 41.30145 3.90E+08 1.06E-07 JHT 2.022283 1.093654 1.849107 JPK 41.40823 3.95E+08 1.05E-07 Mean dependent var 0.950000 S.D. dependent var S.E. of regression 0.203018 Akaike info criterion Sum squared resid 3.956757 Schwarz criterion Log likelihood -13.77693 Hannan-Quinn criter. Restr. log likelihood -19.85152 Avg. log likelihood LR statistic (3 df) 12.14920 McFadden R-squared Probability(LR stat) 0.006889 Obs with Dep=0 5 Total obs

Prob. 0.6569 1.0000 0.0644 1.0000 0.219043 0.355539 0.459745 0.397713 -0.137769 0.306002 100


Obs with Dep=1

95

Estimation Command: ===================== BINARY(D=L) MFT C JKK JHT JPK Estimation Equation: ===================== MFT = 1-@LOGIT(-(C(1) + C(2)*JKK + C(3)*JHT + C(4)*JPK)) Substituted Coefficients: ===================== MFT = 1-@LOGIT(-(0.4054651076 + 41.30144516*JKK + 2.022283128*JHT + 41.40823436*JPK))

Lampiran : 3 HASIL REGRESI EVIEWS Dependent Variable: MFT Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 01/21/09 Time: 21:29 Sample: 1 100 Included observations: 100 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)<=C P(Dep=1)>C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain**

0 5 5 0 0.00 100.00 0.00 0.00

0 95 95 95 100.00 0.00 0.00 NA

0 100 100 95 95.00 5.00 0.00 0.00

Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0)

1.04

3.96

5.00

Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 0 5 5 0 0.00 100.00

0 95 95 95 100.00 0.00

0 100 100 95 95.00 5.00

Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 0.25

4.75

5.00


E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain**

3.96 5.00 1.04 20.86 79.14 15.86 16.70

91.04 95.00 91.04 95.83 4.17 0.83 16.70

95.00 100.00 92.09 92.09 7.91 1.59 16.70

4.75 5.00 0.25 5.00 95.00

90.25 95.00 90.25 95.00 5.00

95.00 100.00 90.50 90.50 9.50

*Change in “% Correct” from default (constant probability) specification **Percent of incorrect default prediction corrected by equation

Lampiran : 4

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH MANFAAT PROGRAM JAMSOSTEK TERHADAP TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MEDAN

Petunjuk pengisian: Berilah tanda √) ( pada kotak yang tersedia di samping kanan untuk pertanyaan berikut ini, dan pilih jawaban a atau b untuk pertanyaan selanjutnya.

Identitas Responden: 1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

: (Laki-laki/ Perempuan*)

4. Pedidikan

: - SD


- SLTP - SMU - Sarjana 5. Penghasilan/Bulan

: - Kurang dari Rp. 1.000.000 - Lebih dari Rp. 1.000.000 -

Rp. 3.000.000

-

Rp. 5.000.000

Pertanyaan: 1. Dimana tempat anda bekerja sekarang ? Jawab: 2. Apakah menurut anda program Jamsostek memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan anda sebagai tenaga kerja peserta Jamsostek? a. Ya b. Tidak 3. Program Jamsostek apa yang pernah anda rasakan manfaatnya secara langsung? a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) b. Program Jaminan Hari Tua (JHT) c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 4. Bagaimana dengan pelayanan dan manfaat yang pernah dirasakan? a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja:

Baik Tidak

b. Program Jaminan Hari Tua:

Baik Tidak

c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan:

Baik Tidak

6. Apakah anda merasa bahwa pendapatan anda menjadi berkurang dengan adanya potongan untuk iuran Jamsostek? a. Ya b. Tidak Maya Adelina Siregar : Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Manfaat Yang Diterima Tenaga Kerja Sebagai Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan, 2009. USU Repository © 2009

7. Apakah program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi anda sebagai tenaga kerja dan keluarga anda? a. Ya b. Tidak 8. Apakah PT. Jamsostek (Persero) perlu mengadakan program tambahan yang dapat memberikan manfaat nyata kepada para pesertanya? a. Ya b. Tidak 9.

Apakah anda merasa bahwa sebagai tenaga kerja dengan adanya program Jamsostek, anda merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah? a. Ya b. Tidak

-Terima Kasih-


Lampiran : 5

DATA RESPONDEN HASIL KUISIONER Identitas Responden Tenaga Kerja Peserta PT. Jamsostek (Persero) Medan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Nama Marsel Lubis Juniarman Butar-butar Syahrani P Suhaimi Maidawasni Purwanto Erniwati Nasution Isnaniah Putri Srg Asima Srg Fitri Musa Iswanto Irwansyah Suprayitno Mhd. Indra Utama Hariyanto Lubis Ferdinand L. Tobing Hari Semiawan Agus Rahmadani Sucipto Sugiharto Darwin

Umur 25 28 35 42 31 37 29 34 30 29 29 26 44 34 30 36 30 30 36 51 31

Jenis Kelamin Lk Lk Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk

Pendidikan SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU Sarjana SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU Sarjana SMU SD SLTP Sarjana

Perusahaan Tempat Bekerja PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. PS Maju Bersama PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha


22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dian Julius Lindawati Feri Asriadi Safrin Iskandar Zamadi Taufik Siregar M. Kiki Afandi Marwan Simatupang Nanang Amrizal M. Putra Ramadhan Batubara Syahrul Gunawan Sudirman Suyanto Erwinsyah Ranja Silalahi Iwan Susianto Juhi Chandra Harahap Dewi Pourwati Edi Darus Yana Emma Khairia Lisa Akmal Mutia Sari Iwan Syahputra Sumawanto

29 25 32 21 36 32 26 24 24 28 24 37 26 28 23 26 41 21 34 21 22 30 26 25 23 24 22 28

Lk Lk Pr Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Pr Lk Pr Pr Pr Pr Lk Lk

SMU D3 SMU D1 SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU SD SMU SMU SLTP SMU SMU SMU SMU SMU Sarjana SMU SMU SMU Sarjana Sarjana SMU SMU

PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Dosni Roha PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Meroke Tetap Jaya PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel PT. Telkomsel Ki SEL Ki SEL


50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Mhd. Fitra Srg Zainal Abidin Firman Mairino Indah Fajar Sari Nst Hadi .P Febriana Wina Hutajulu Martha Marpaung Zefri Idham Zuraimah Simamora Ridwan Simatupang Lamria Rizka Syahriani Devi Jamluddin Mitra Abdilla Rizal Muhardi Resny Oktrika Mei Evelya Maria Hutahaean Lily Handayani Fadila Yuni Dahlia M. Hidayat Lubis Edi Siswanto Evi Sustika Manihuruk Yufita Miranda Afika

25 49 25 22 30 20 19 23 19 25 27 23 23 20 21 25 27 23 23 26 28 20 25 42 38 34 22 23

Lk Lk Lk Pr Lk Pr Pr Pr Lk Pr Lk Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Pr Pr Pr

SMU SMU SMU SMU Sarjana SMU SMU SMU SMU Sarjana SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU Sarjana D3 Sarjana Sarjana SMU Sarjana SMU SMU Sarjana SMU Sarjana

Ki SEL Ki SEL Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Restaurant Pizza Mc Donals Mc Donals Mc Donals Mc Donals Mc Donals Mc Donals PT. Novell Pharmaceutical Labs PT. Novell Pharmaceutical Labs PT. Novell Pharmaceutical Labs PT. Novell Pharmaceutical Labs PT. Novell Pharmaceutical Labs PT. Topindo Atlas Asia PT. Topindo Atlas Asia PT. Topindo Atlas Asia PT. Topindo Atlas Asia HSBC


78. Mesriana Manurung 23 79. Mardiana 23 80. Adi 30 81. Budi .S 28 82. Heryanto 33 83. Zulkarnain 29 84. Dedi 30 85. Adi Kusuma 29 86. Rizal 24 87. Linda Wati 23 88. Kajol 33 89. Erwinsyah Putra 33 90. Meliawati Siregar 28 91. Rosdiana 32 92. Supiah 32 93. Roika Rauli Manurung 25 94. Nelvi Natalina Manihuruk 31 95. Rudi Sabar Nasution 38 96. Sumarli 40 97. Juliana 24 98. Daud 45 99. Minarno 50 100. M. Syafi’i Lubis 52 Sumber Data: Hasil Penelitian (Angket), dimana n = 100

Pr Pr Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Pr Lk Lk Lk

Sarjana Sarjana SMU SMU SD SLTP SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU SMU Sarjana Sarjana Sarjana SMU SMU SLTP SLTP SLTP

HSBC HSBC PT. Setiawan Sedjati PT. Setiawan Sedjati PT. Mugi PT. Mugi PT. Bahama Westindo PT. Bahama Westindo Bengkel Sehat Motor Bengkel Sehat Motor PT. Bina Nusa Rama PT. Bina Nusa Rama PT. Unilever Indonesia PT. Unilever Indonesia PT. Unilever Indonesia Permata Bank PT. AIG – LIFE SUPRA MIX PT. Rembaka PT. Cussons Indonesia PT. Langsung Perabot PT. Langsung Perabot PT. Langsung Perabot


PENGARUH PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP MANFAAT YANG DITERIMA TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MEDAN SKRIPSI

Recommend Documents