KULIAH HUKUM PERBURUHAN 11 April 2012 Pertemuan ke – 9 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Ruang lingkup Jamsostek: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Hari tua
c. Jaminan Kematian d. Jaminan Kecelakaan Kerja
Dasar Hukum: a. Konvensi ILO No.102/ 1952 b. UU No.13 Tahun 2003 c. UU No.14 Tahun 1993 d. UU No.3 Tahun 1992 e. PP No. 84 Tahun 2010 f. Keppres No. 22 Tahun 1993 Jaminan Sosial : Perlindungan social uuntuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (penting & dasar) Jaminan sosial Jamkesda & Jamkesmas Jamsostek: biaya operasional ditanggung oleh pemerintah - Perlindungan tenaga kerja berbentuk santunan uang dan pelayanan - Sebagai pengganti sebagian/ seluruh enghasilan yang berkurang/ hilang - Akibat kecelakaan kerja, sakit, hamil - bersalin, hari tua, meninggal dunia Prinsip: a. Solvabilitas : penyelesaian masalah b. Likuiditas: bias cair metode berjangka waktu c. Rentabilitias: mencukupi kebutuhan masyarakat dimasukkan dalam portofolio, saham, valas d. Kepersetaan: 10 pekerja/lebih, minimal Rp 1juta/bulan dan diberikan ke berbagai status pegawai (termasuk expatriate, outsourcing, magang) ; pegawai tetap memperoleh jaminan yang full, berbeda dengan pekerja harian lepas/kontrak (outsourcing) yang hanya mendapat jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja Metode a. Asuransi social b. Bantuan social : BLT, natura (pemberian raskin) - Tes kebutuhan: rekening listrik dan surat keterangan miskin RT/RW c. Kepersetaan universal d. Tabungan hari tua e. Tanggung jawab engusaha Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
Program: Jaminan kecelakaan kerja - Penggantian biaya transportasi (membawa si sakit dari perusahaan ke poliklinik kemudian dirujuk ke rumah sakit) - Biaya ditanggung oleh perusahaan dan nominalnya ditentukan oleh Pemerintah - Biaya yang mahal biasanya untuk kepetingan usaha exploration/ oil & gas company karena si pekerja yang sakit harus diangkut dengan helicopter - Biaya pusat pelayanan kesehatan - STMB:Santunan sementara Tidak Mampu Bekerja - Santunan kematian Jaminan pemeliharaan kesehatan - Diberikan kepada pekerja dan keluarganya (istri 1 yang didaftarkan sah dan tanggungan maksimal 3 anak) - Manfaat: memperoleh pelayanan kesehatan - Ada berbagai pilihan kemitraan Jaminan Hari Tua - Bentuk uang tertentu - Ditanggung oleh pengusaha dan pekerja - Di perusahaan swasta, pension diberiikan pada usia 55 tahun dengan landsome yaitu pembayaran sejumlah uang sekaligus dan biasanya mengikutan karyawannya dalam DPLK (dana pension lembaga keuangan) - Pensiun bagi PNS diberikan secara rutin per bulan Jaminan Kematian - Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah - Santunan untuk ahli waris - Ditanggung oleh pekerja semasa hidupnya dan pengusaha - Tidak memiliki pilihan kemitraan KULIAH HUKUM PERBURUHAN 18 April 2012 Pertemuan ke - 10 Perselisihan Hubungan Perburuhan Pola pikir Perselisihan perburuhan (gossip, keresahan, berkeluh kesah) bila sudah sulit dicarikan jalan keluar mengadu kekuatan melakukan mogok kerja Contoh: dosen Pabrik Astra ada ribuan motor indent kemudian buruh mogok kerja perusahaan membalas dengan penutupan perusahaan (absen tidak dijalankan/ finger print dimatikan) Buruh tidak masuk 5 hari dianggap mengundurkan diri
Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
1957 – 2004 : perselisihan perburuhan diselesaikan secara musyawarah mufakat di tribunal (perwakilan pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha) mirip arbitrase 2005– sekarang: melalui pengadilan hubungan indusrial Filosofi Perselisihan Perburuhan Perbedaan persepsi antara pihak satu dengan pihak yang lain - Buruh berpikir pengusaha kaya dan seenaknya - Pengusaha berpikir buruh tidak selalu baik dan malah membuat rusuh Perbedaan status ekonomi, social Perbedaan paradigm, asumsi, asosiasi kondisi psikologis Pengusaha berjasa membuka lapangan kerja Pekerja berjasa memberikan seluruh kemampuan dalam proses produksi, memberikan sebagian pendapatannya kepada pengusaha dalam bentuk ‘surplus’ Terpuruknya dunia usaha bukan keinginan pengusaha Pekerja terkondisikan )tidak ada pilihan lain- masuk ke dalam kelas pekerja, upah senantiasa tidak mencukupi, bargaining position rendah) oleh struktur social Dasar hukum: UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004 Pengertian perselisihan perburuhan : UU No.22 Tahun 1957 Pertentangan antara majikan/ perkumpulan majikan dengan serikat buruh/ gabungan serikat buruh Berhubung tidak adanya persesuaian paham Mengenai: hubungan kerja, syarat – syarat kerja dan keadaan perburuhan Perselisihan Hubungan Industrial : UU No 13/2003 jo. UU No. 2/ 2004 Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara: Pengusaha/ gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh Karena adanya: - Perselisihan mengenai hak - Perselisihan kepentingan - Perselisihan PHK - Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam 1 perusahaan Perbedaan : a. UU lama subjektifnya kolektif – kolektif jika dalam perusahaan tidak ada serikat pekerja akan menyulitkan posisi lebih equal namun diserahkan pada pertimbangan hakim UU baru: memungkinkan penyelesaian perselisihan individual (buruh menggugat pengusaha) b. UU baru memungkinkan buruh berafiliasi dengan serikat di luar perusahaan Sebab – sebab perselisihan - Pelanggaran: Perselisihan hak a. Beda pelaksanaan: perjanjian kerja menyatakan bahwa pegawai dikontrak 6 bulan, setelah 6 bulan minta dikontrak terus hingga 4 tahun, padahal kontrak kerja menyatakan setelah 3 kali perpanjangan Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
b. Beda perlakuan: deksriminasi di tempat kerja, contoh: perempuan tidak dapat tunjangan suami; lelaki mendapat tunjangan istri dan anak c. Beda penafsiran: sengaja diplesetkan untuk kepentingan yang bersangkutan - Tanpa pelanggaran : perselisihan kepentingan a. Beda penafsiran: tidak mengerti sama sekali tentang peraturannya b. Perubahan syarat kerja Hubungan kerja: segala kaedah heteronom yang ada (diatur oleh peraturan perundang – undangan) Syarat – syarat kerja: hal – hal yang otonom (dibuat sendiri oleh para pihak) , contoh: kepentingan yang muncul dari filos Keadaan perburuhan: K3 / kondisi teknis UU baru sudah dikategorikan Jenis – jenis perselisihan: Perselisihan PH: contoh perselisihan paguyuban pekerja UI dengan serikat pekerja UI Perselisihan antar SP/ SB Perselisihan Hak: Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketenntuan peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama - Perselisihan hak sudah ada aturannya yang bisa dirujuk , contoh: jam kerja per hari 7 jam atau upah perorangan gaji pokok rp 5 juta, benefit Rp 3 juta, lalu diberikan kurang dari itu, maka buruh dapat menuntutnya Perselisihan kepentingan: timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat meengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat – syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama - Contoh: UMP (upah minimum provinsi)/ jawa barat 2012 Rp 500.000, 00 ; pada saat 2013 Rp 600.000,00 upah minimum diberikan pada pegawai yang “new entry level” / 0 masa kerja - Jika ada kenaikan UMP … % , maka kenaikan juga disesuaikan persamaan prosentase, namun pengusaha berargumen kenaikan sejumlah nominal tertentu PHK: spesifik tentang berakhirnya hubungan kerja Perselisihan serikat pekerja: RO Stb 1847 No.23 : hakim arbiter & hakim PN 1957 – 2004: a. PN: PHK massal b. Negosiasi: individu dengan pengusahanya c. Pegawai perantara: biasanya pegawai kemnakertrans (sebagai mediator) d. Arbitrasi sukarela: perwakilan pemerintah (orang kemnakertrans), asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja (contoh: Muktar Papahan) bentuk sarasehan tidak ajudikasi e. Arbitrasi wajib: dengan tribunal UU 2/2 2004: a. Negosiasi b. Mediasi konsiliasi
c. Arbitrasi sukarela: final and binding d. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
Mekanisme penyelesaian (II) a. Metode keluh kesah: curhat ke atasan langsung b. Negosiasi dengan jajaran pimpinan perusahaan c. Mediasi – Konsiliasi : rekomendasi d. Arbitrase oleh Arbiter : Perjanjian Bersama e. PN oleh Hakim: bentuk putusan Liberatoir: membebaskan Obligatoir: memberikan kewajiban/ membebankan
KULIAH HUKUM PERBURUHAN 2 Mei 2012 Pertemuan ke – 12 Konvensi ILO – Hubungan Kerja Mengapa Negara menjadi anggota ILO? Globalisasi Jadi Negara pihak terpaksa ratifikasi konvensi Melemahnya batas – batas antara Negara (borderless country) Persaingan ketat mencari pangsa pasar dan menarik investasi internasional Kesempatan kerjasama dan memperoleh bantuan internasional (keanggotaan dalam organisasi internasional dan pembuatan perjanjian – perjanjian internasional) Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya mengacu pada standar – standar internasional Latar belakang Pendirian Penggunaan revolusi industry Alasan utama: kemanusiaan “… and whereas condition of labor exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people..” (pembukaan konstitusi ILO) Alasan kedua: politis “….unrest so great that the peace and harmony of world are imperiled ….” Alasan ketiga: ekonomis “….all human being… have the right to pursue bothe they material well being and spiritual development….” Perjanjian kerja objek: jasa pekerja nya (yang dijual adalah pekerjanya) biar lebih humanisasi disebut subjek Tugas pokok Bergerak dibidang perburuhan Membuat standar operasional kerja Badan – badan Utama International labor conference: - Pertemuan 1x setahun - Tiap Negara anggota diwakili 4 orang Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
- (2 wakil pemerintah, 1 wakil pekerja, 1 wakil pengusaha) Governing body - Terdiri dari tripartit - Menetapkan konferensi – konferensi - Mengundang Negara – Negara anggota - Menjalankan kkebijakan dan program ILO International labor office : kesekretariatan The regional office : umumnya menyelenggarakan pendidikan & pelatihan + sosialisasi & pendampingan (tidak advokasi langsung, tapi lembaga konsultatif) The area office: kantor perwakilan di tiap Negara anggota Permasalahan: serikat pekerja Indonesia (dari dapat kemnakertrans: 48.000 serikat pekerja), contoh: PP (paguyuban pekerja) ; PPMI (persatuan pekerja muslim Indonesia bingung siapa yang harus mewakili International Labor Conference jadi diambil dari serikat yang keanggotaannya terbanyak dari SPSI Sebelum reformasi hanya ada 1 serikat pekerja (SPSI) Mekanisme pengawasaan Laporan tahunan : ps. 22 konstitusi ILO Komentar mitra – mitra sosial Eksaminasi oleh komisi ahli Publikasi: kadang menjadi utama karena terkait kemungkinan boikot oleh konsumen di LN (missal: Indonesia memperkejakan dengan upah buruh terlalu minim) Rekomendasi - Pertanyaan atas kebijakan - Permintaan untuk amandamen per-UU-an lokal - Kesimpulan atas situasi perburuhan Negara yang bersangkutan Keluhan dari serikat pekerja/pengusaha: Ps. 24 konstitusi ILO: eksaminasi oleh badan pekerja ILO Keluhan dari Negara pihak sesame penandatanganan konvensi (Ps. 26, Ps. 33 Konstitusi ILO) Investigasi Publikasi khusus di the ILO’s official bulletin - Tindak lanjut oleh tim ahli - Badan pekerja meminta konerensi untuk mengambil kebijakan/ jalan keluar - Sanksi moral (tidak mendapat bantuan teknis : pendanaan, pelatihan, embargo) Keluhan (local office) kemudian kerja sama dengan kemenakertrans melakukan penyelidikan jika perlu penyidikan oleh PPNS Mekanisme Tindak Lanjut Laporan tahunan: Kumpulan laporan Negara Laporan global Prioritas proyek bantuan teknis Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
8 inti Konvensi ILO Konvensi tentang kerja paksa : kerja melebihi kemampuan & imbalannya tidak sebanding + ada ancaman jika tidak mau melakukan pekerjaan tertentu Konvensi untuk pekerja anak Konvensi tentang diskriminasi (upah yang sama pria & wanita di pekejaan yang bernilai sama) Konvensi tentang kebebasan berserikat, berorganisasi & berunding bersama Kerja paksa 29/30 Semua kerja atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan bahwa si pekerja tidak menawarkan jasanya secara sukarela Melarang semua bentuk kerja paksa atau wajib kerja Pengecualian: - Terkait wajib militer sering Korea - Dalam rangka pengabdian warga Negara - Keputusan pengadilan - Keadaan darurat - Bentuk gotong royong Kerja Paksa: 105/ 57 Penghapusan dalam rangka : pendidikan politik, penekanan paham Pembangunan perekonomian Disiplin tenaga kerja Hukuman atas keikutsertaan dalam mogok Bentuk diskriminasi Usia minimum : 138/ 73 - 15 tahun semua sekotor, minimal 18 tahun sektor khusus (membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak) - Kebijakan nasional Menghapuskan praktek pekerja anak Meningkatkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja Aturan mengenai jam kerja Hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanannya - Wajib melaporkan pelaksanaannya Thailand & Filipina: tinggi tingkat trafickking nya Pekerjaan terburuk anak : 182/99 - Mekanisme pengawasan dan tindak lanjut tidak efektif - Semua yang berada di bawah 18 tahun - Kebijakan nasinal penghapusan: segala entuk perbudakan Upah sama: 100/ 51 - Upah/ gaji biasa, pokok/ minimum dan pendapatan tambahan apapun juga harus dibayar secara langsung/ tidak, secara tunai/ barang, oleh pengusaha kepada buruh, berhubung dengan pekerjaan buruh Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
-
Kebijakan nasional: pengupahan ang sama bagi buruh laki – laki dan wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin - Mekanisme: uu/ peraturan nasional, badan penetapan upah, perjanjian perburuhan, gabungan cara di atas Diskriminasi :111/58 - Setiap pembedaan , pengecualian atau pilihan Atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama , keyakinan politik kebangsaan atau asal dalam masyarakat - Pengecualian Pembedaan, pengecualian atau pilihan yang didasarkan pada persyaratan kahs tugas tertentu - Ruang lingkup Kesempatan memperoleh pelatiha ketrampilan, pekerjaan dan jabatan tertentu ketentuan dan syarat kerja Menghasilkan sesuatu front liner: produksi, marketing , wanita lebih banyak humas & personalia PKB > dari perjanjian kerja pribadi lebih kuat karena biasanya bargaining positionnya lebih besar di depan pengusaha KULIAH HUKUM BURUH 16 Mei 2012 Pertemuan ke – 14 Responsi Perselisihan Hubungan Perburuhan Perselisihan perburuhan adalah perselisihan atau perbedaan pendapat antara serikat buruh atau gabungan serikat buruh dengan pengusaha mengenai : a. Perselisihan hak: tentang perselisihan pendapat/ perlakuan/ pelaksanaan seseorang terhadap buruhnya atau perbedaan penafsiran UU b. Perselisihan kepentingan: tentang perubahan syarat – syarat kerja Contoh: menuntut kenaikan upah/ tunjangan transportasi c. Perselisihan PHK: karena tidak terjadi masalah namun buruh d PHK d. Perselisihan antar serikat pekerja: perselisihan keanggotaan, perbedaan hak & kewajiban dalam mewakili buruh (membuat PKB) Penting diketahui untuk menentukan institusi mana yang berwenang menangani perselisihan tadi pengadilan hubungan industrial (khusus untuk perburuhan) di PN Perbedaan: - Perselisihan hak sudah ada aturannya - Perselisihan kepentingan belum ada aturannya Paling banyak terjadi adalah perselisihan PHK Pihak yang berwenang menangani perselisihan: a. Mediator: - Pihak pemerintah mengarahkan untuk kesepakatan, - Tidak sepakat : berupa perjanjian antara para pihak atau putusan bersifat anjuran tentang Boleh menyelesaikan seluruh perselisihan Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
Konsiliator: pegawai swasta tugasnya sama dengan mediator melakukan konsiliasi terhadap sengketa yang dituangkan dalam perjanjian dan ditandatangani para pihak yang berselisih & konsiliator bertindak sebagai saksi ; jika tidak sepakat memberikan putusan bersifat anjuran (tak apa kalau tidak dipatuhi) Perselisihan kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja c. Arbiter: memberikan putusan bersifat final and binding Yang boleh diselesaikan: Perselisihan kepentingan & antar serikat pekerja Bila perselisihan PHK di arbiter: boleh – boleh saja asal pihak yang berselisih setuju d. PHI: memberikan putusan mengikat Arbiter & konsiliator: bukan alternative dispute resolution karena dibatasi perselisihan yang boleh ditangani Pengadilan pertama untuk perselisihan hak & PHK ; perselisihan kepentingan & antar serikat pekerja PHI pengadilan pertama dan terakhir b.
Bentuk Penyelesaian Perselisihan Bipartide: penyelesaian tanpa pihak ketiga, yang menyelesaikan para piha yang berselisih Jangka waktu 30 hari membuat perjanjian berisi: nama, tgl, alamat, tanggal perundingan, pokok permasalahan, pendapat para pihak, hasil perundingan, tanggal & tanda tangan Pencatatan Gugatan ke PHI: Permohonan penetapan eksekusi Mediasi perjanjian bersama : selambat – lambatnya 10 hari 30 hari bipartide, 30 hari mediator , 50 hari PHI, 30 hari di MA 140 hari penyelesaian perburuhan Kenyataan: UU No.2/2004 Acara cepat Acara cepat: 7 hari setelah permohonan, KPN mengumumkan permohonan acara cepat dikabulkan atau tidak 7 hari setelah penetapan: pembentukan MH Tanpa prosedur pemeriksaan Kurang dari 14 hari: pembuktian kesimpulan putusan Syarat sah putusan: dibacakan terbuka depan umum : 50 hari sidang pertama, putusan harus sudah dibuat
Chelpira Intan Permatasari FHUI 2010/ 1006661512
