KULIAH HUKUM PERBURUHAN 15 FebruarI 2012 PERTEMUAN KE – 1 Ruang lingkup Hukum Perburuhan: Molenaar a. Definisi hukum perburuhan b. Letak hukum perburuhan c. Sumber hukum perburuhan Pengertian: Hukum yang mengatur hubungan buruh dan pengusaha (pekerjaan dibawah pimpinan orang lain) dan hubungan antara a. Buru & buruh c. Buruh & Pemerintah/penguasa b. Buruh & pengusaha Levenbach: Hukum yang mengatur berkenaan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dbawah pimpinan orang lain (terkait upah da hubungan kerja Van Esfeld: Hukum dibawah pimpinan orang lain dan upah yang mengatur hubungan kerja S. Mok: Hubungan kerja didalam dibawah pimpinan orang lain; di luar pekerjaan dibawah orang lain Contoh di bawah pimpinan: Sekretaris perusahaa diperintahkan mengetik kwitansi, tapi menuliskan bilangannya kelebihan 0, pihak ketiga yang dirugikan menuntut kepada perusahaan (bukan strict liability: tanggung jawab tidak langsung kepada pimpinan perusahaan) Contoh dibawah pimpinan sendiri: Langsung pada orang yang melakukan pekerjaan dokter Menurut hukum nasional, lingkup hokum perburuhan hanya “dibawah pimpinan” Mekanisme outsourcing: analisis tanggubng jawab dan hubunga kerja antara “user, “buruh” dan “ perusahaan pekerja” user & perusahaan pekerja (tertulis) Buruh – user: perjanjian tidak tertulis karena ada perintah dan upah Ps. 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003: Hubungan kerja adalah hubungan buruh dan majikan yang memiliki unsure perintah, kerja dan upah Pasal 66 ayat 2 A: Harus ada hubungan kerja antara perusahaan jasa pekerja dan pekerjanya Hubungan kerja dengan buruh ada pada: user 2 Macam outsourcing: a. Main contractor – sub contractor: Penyerahan sebagain pekerjaan – pemborongan b. Perusahaan pekerja – user KULIAH HUKUM PERBURUHAN 22 Februari 2012 Pertemuan ke – 2 Lingkup Hukum perburuhan menurut Logemann: a. Personengebied : menunjukkan apa dan siapa yang dibatasi hukum perburuhan Yaitu majikan, penguasa dan buruh (yang terdaftar di kemhuham) b. Tijdsgebied: menurut waktu sesudah, selama dan sebelum hubungan kerja - Sebelum : penempatan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan - Selama: setelaj penandatanganan kerja upah - Sesudah: dana pensiun Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
c. Ruimtegebied: Dimana terjadinya peristiwa hukum d. Sakzgebied: menurut hal ihwal - Awalnya hukum perburuhan termasuk lingkup hukum perdata, kemudian disusun oleh hukum publik (diatur pemerintah; bukan hanya melalui perjanjian kerja) - Kesehatan dan keselamatan kerja - Berkaitan dengan perlindungan perburuhan - Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan perburuhan dan PHK Pembagian wilayah hukum perburuhan: a. Regionnal: bergantung pada biaya hidup di daerah atau tiap sector b. Nasional: Diatur dalam UU, contoh: untuk mendirikan serikat buruh minimal berisi 10 orang Penyelesaian sengketa perburuhan (non sektroral nasional- sektoral nasional) c. Internasional: Konvensi tentang serikat buruh, traktat, perjanjian antar bangsa. Konvensi 105 dan 109 tentang kerja paksa, konvensi 111 & 100 tentang upah dan perlindungan deskriminasi, konvensi 183 & 182 tentang pembatasan umur buruh anak. - Core convention: hak berserikat, berunding dan hak asasi buruh, larangan deskriminasi berlaku sejak 1998 saat diratifikasi Buruh: mereka yang bekerja di swasta dan tidak terikat pada ketentuan pegawai negeri Buruh karena perjanjian kerja disebut buruh tunduk pada UU Ketenagakerjaan Buruh karena pengangakatan: tunduk pada UU kepegawaian Blue collar: pegawai rendahan memakai jeans White collar: supervisor/manager bertanggung jawab pada perusahaan KULIAH HUKUM BURUH 7 Maret 2012 Pertemuan ke – 4 Paradigma Hukum Perburuhan Hukum perburuhan: reaksi dari revolusi industry yang mengeksploitasi manusia (Das Capital – Karl Marx) Dalam pidato pengukuhan Livenbach: a. Perlindungan terhadap buruh anak b. Perlindungan terhadap buruh wanita yang berkerja malam hari & sektor pertambangan Dalam sistem ekonomi liberal, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam pasar Secara material: hukum perburuhan tergabung dalam hukum perdata Hukum perburuhan ditinjau dari ilmu kaedah: a. Otonom: kaidah – kaidah yang berisi ketentuan – ketentuan yang dibuat dan hubungan kerja, hubungan buruh – majikan dan hubungan perserikatan buruh dengan majikan Contoh: Ps. 1603 KUH Perdata perjanjian kerja yang dibuat oleh buruh dan majikan b. Heteronom: terkait dengan peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah Contoh: UU ketenagakerjaan, PP, Perjanjian bilateral tentang pengelolaan TKI, perjanjian multilateral, konvensi ILO yang diratifikasi Kaidah Hukum perburuhan dilihat dari sifatnya: a. Obligatoir/ pembebananL bruh – majikan wajib memelihara perdamaian agar tercipta ketenangan b. Diagonal: dibuat oleh pihak ketiga tapi mengikat pihak lain Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
Contoh: Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) membuat aturan tidak menerima pengurus serikat buruh yang melaukan mogok tidak sah maka hal ini mengikat pihak yang ingin menjadi pengurus serikat buruh meskipun bukan mereka yang membuatnya Pendekatan Ilmu pengertian hukum: a. Macam sistem hukum : civil law, common law, adatrecht b. Ciri – ciri sistem hukum: - Masyarakat hukum - Hubunan hukum : otonom – heteronom - Subjek hukum: buruh, majikan dan penguasa - Peristiwa hukum: kondisi buruh, majikan, pailit majikan Perlindungan Buruh UU No. 13 tahun 2003 membedakan cuti tahunan (12 hari kerja) dan cuti besar Esensi: perlindungan terhadap buruh penyimpangan dibawah normatif tidak boleh Contoh: UMR DKI minimal Rp 1.540.000,00 dan perusahaan memberikan upah Rp 2.000.000,00 maka hal tersebut diperbolehkan Bila buruh sakit dan menyertakan surat keterangan dokter yang dapat dipertanggung jawabkan maka ia berhak mendapatkan upahnya (tetap dibayar) Bila buruh mengalami sakit selama setahun, maka gajinya dibagi per term (3 bulan pertama akan memperoleh gaji full, 3 bulan berikutnya mendapatkan ¾ dari gajinya dan seterusnya) dan apabila setelah setahun masi tida bisa bekerja, buruh tersebut dapat dikenakan PHK Mogok Kerja Ps. 144 UU No.13/ 2003 mengatur mengenai mogok kerja sah majikan tidak boleh membalas atau memberikan sanksi dengan pengurangan upah/ PHK atau mutasi Pengusaha dapat melakukan penutupan perusahaan sebagai defense dari mogok kerja. Penutupan perusahaan yaitu pintu akan ditutup sehingga tidak ada karyawan yang bisa masuk Mogok sah: memenuhi syarat dan prosedurnya mogok dimulai karena gagal perundingan (Ps. 137), tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan hukum Prosedur: Ps. 139 & 140: memberitahukan majikan dan pengusaha/ instansi pemerintah minimal 7 hari sebelum aksi dan wajib ada tanda pemberitahuan (kapan, dimana, alasan dan coordinator mogok) Prof. Uwiyono (Friedmann: antinomy nilai – nilai) a. Antinomi: pertentangan tapi saling membutuhkan/ berpasangan Contoh: kebendaan - keahlakan Kebebasan – ketertiban (memberikan proteksi) Kemampuan – kesempatan Kelestarian – kebaruan (Indonesia: long life employment) b. Dikotomi: pertentangan sudut pandang Hubungan insustrial pancasila yang harmonis Senkritisme: menilai baik/ buruk, contoh: sistem kaisen (Jepang) Jaminan social: asuransi social (jamsostek), bantuan social, asuransi komersial Pelanggaran terhadap jaminan social dipidan Tidak diberikan sesuai UMR, dihalang- halangi unjuk rasa mogok kerja sah tapi tetap diberikan sanksi pelanggaran HAM Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
Hukum perburuhan diatur dalam lingkup Hukum Administrasi Negara karena kaidah heteronom mendominasi yaitu akibat kedudukan buruh – majikan yang masih jauh dari sejajar KULIAH HUKUM PERBURUHAN 14 Maret 2012 Pertemuan ke – 5 Perjanjian Kerja Unsur – unsur Perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu/jasa - Pekerjaan tertentu/ jasa - Imbalan : honor - Koordinasi pemberi – penerima pekerjaan - Waktu Perjanjian pemborongan pekerjaan: diatur dalam peraturan perundang-undangan - Menekankan pada Hasil pekerjaan tidak dipersoalkan siapa yang mengerjakan Contoh: memberikan bahan untuk dijahit kepada penjahit besar (tidak peduli siapa yang mengerjakan yang penting baju yang dipesan jadi tepat waktu) - Koordinasi pemberi – penerima pekerjaan - Imbalan: harga - Waktu Hukum perburuhan: pemberi kerjanya bukan pemerintah & ada kesepakatan/perjanjian (tidak harus tertulis) Hukum administrasi kepegawaian: pemberi kerjanya pemerintah & Surat Keputusan Perjanjian kerja hubungan kerja - Kerja: ada target & profesi; bila sudah diberikan perintah & bagian dari pekerjaannya tidak boleh mengalihkan pekerjaannya kepada orang lain - Pekerjaan kerja jelas & konkret harus dikerjakan oleh penerima kerja - Waktu istirahat harus diberikan setelah 4 jam bekerja - Imbalan: Upah, tunjangan - Di bawah perintah - Waktu tertentu: jelas Outsourcing - Penyerahan sebagian ppekerjaan pada perusahaan lain - Dengan perjanjian pemborongan / penuediaan jasa pekerjaan - Peranjiannya dibuat tertulis KULIAH BURUH 21 Maret 2012 Pertemuan ke – 6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pokok Bahasan: a. Dasar Hukum b. Pengertian c. Rationale d. Tujuan e. Metode
f. Ruang lingkup g. Kecelakaan kerja h. Kewajiban i. Sistem Manajemen (SM) K3
Dasar Hukum: a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan/keamanan kerja c. Permenakertrans No 5 Tahun 1996 tentang SM K3
Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
Kesehatan kerja: Segala aturan yang bertujuan melindungi pekerja dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik (untuk pekerjaan beresiko tinggi), mental (beban kerja) dan kesusilaan (antisipasi pelecehan seksual) Intervensi eksternal: kemampuan kerja, beban terkait infrastruktur bertujuan melindungi Sasaran: kesehatan fisik, mental, kesusilaan (internal) Keselamatan Kerja: Segala aturan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko – resiko akibat penggunanaan bahan maupun alat berbahaya/beracun di tempat kerja Rationale: a. Perkembangan industry : exposure in high risk b. Meningkatnya resiko c. Kecelakaan kerja d. Peraturan dan rogram aksi yang mendasar/pokok Dari sisi buruh: tidak mengenakan helm dan sarung tangan karena dianggap merepotkan Dari sisi pengusaha: biaya produksi mahal (menyediakan sarung tangan, boot, coat) Alasan perusahaan Bila terjadi kecelakaan kerja, asuransi sulit di – claim (bila terjadi human error tidak bisa di claim) Konsumen menunggu agar barang segera diekspor Tuntutan dari keluarga korban akan santunan tinggi Metode: a. Preventif : sebelum terjadi kecelakaan kerja b. Kuratif: upaya penyembuhan/pemulihan c. Rehabilitatif: mengembalikan keadaan semula bangunan/instalasi dibangun/dipasang lagi Metode yang digunakan: a. Peraturan b. Standardisasi wajib dan sukarela (ISO: poin auditnya naik insentif tertentu) c. Pengawasan perburuhan (inspektur harus meninjau 10 pabrik dengan biaya besar) Seharusnya meninjau hingga ke dalam pabrik, tidak hanya di kantor utama. Jika ada pelanggaran dilaporkan ke suku dinas d. Penelitian (teknis, medis, psikologi, statistik) - Dilakukan oleh kemenakertrans atau tim litbang internal perusahaan - Penelitian psikologis diperlukan untuk melihat mental seseorang apakah bosan - Teknis meneliti mengapa bisa menyebabkan kecelakaan kerja dengan pendanaan prioritas e. Diklat: oleh pemerintah/internal atau sektor f. Kegiatan/tindakan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif g. Asuransi : jamsostek
Ruang Lingkup a. Pekerja anak: boleh bekerja asal didampingi wali/orangtua agar melindungi kepentingan anak Pengertian: Anak adalah orang yang berusia < 18 tahun Konvensi ILO : anak dibawah < 16 tahun (Negara berkembang) Kekhususan: perkembangan intelegensi dan moral Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
Pengaturan: Prinsip: anak dilarang bekerja Larangan: ditempat berbahaya/ beresiko tinggi Pengecualian (ringan, pendidikan magang; bakat & minat entertainment) b. Pekerja wanita Kekhususan: cuti hamil dan melahirkan & makanan tambahan bila lembur Pengaturan: Prinsip: wanita tidak boleh bekerja malam hari untuk menjaga kesehatan Larangan: Pengecualian: non deskriminasi dinas luar & paket shift 3 lebih menarik Kebutuhan khusus pekerjaan: manufaktur & juru masak pabrik Makanan tambahan, keamanan (diantar sampai rumah) c. Pekerja umumnya d. Jam kerja, waktu istirahat dan cuti Pengertian Kekhususan: 6 atau 7 hari kerja, di pertambangan libur 2 minggu Pengaturan: Prinsip Larangan Pengecualian e. Kondisi kerja dan tempat kerja f. Kecelakaan kerja: Suatu kejadian/ keadaan unsur ruda paksa (tidak sengaja) yang menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan penyakit atau kematian akibat dari/berhubungan dengan pekerjaan yang terjadi dalam perjalanan menuju/dari tempat kerja dalam rute yang biasa ditempuh sehubungan dengan pelaksanaan kerja Penyebab Tindakan berbahaya : 80% a. Tindakan pengetahuan dan keterampilan rendah pegawai baru b. Fisik dan psikis tidak sehat tempat pengap dan kotor c. Tindakan/ prosedur tidak aman d. Pengawasan internal lemah Kondisi berbahaya : 20% a. alat dan bahan b. Tempat dan lingkungan kerja c. Sifat pekerjaan d. Cara kerja e. Proses produksi Potensi terjadi Perencanaan pabrik Penyediaan alat dan bahan Pembelian alat/bahan dan pemasangan instalasi Penempatan indvidu Penugasan/ instruksi
Chelpira Intan Permatasari 1006661512/ FHUI 2010
