HUKUM PERBURUHAN KONSTITUSIONAL Ari Lazuardi / PAKKAR disampaikan pada Trainers Training “Undang-Undang dan Advokasi Perburuhan” @ Paragon Hotel, 28-29 September 2016
Pra kata???? ◦ Mengapa diperlukan hukum perburuhan? ◦ Sejauh mana hukum perburuhan berguna dalam relasi perburuhan?
◦ Mana lebih efektif, dalam advokasi menggunakan mekanisme proses hukum murni daripada mekanisme non judisial?
Guna berjalan tujuan dari pembentukan hukum, maka Pijakan Konsitusional berbangsa harus didasari pada satu hal yang sama
PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi
• Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
• Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
Latar Belakang Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 Source: SYAFRAN SOFYAN- teori Konstitusi
Kondisi Saat ini ◦ Gini Koefisien Indonesia: 0,39 (Rilis BPS maret 2016 ) Apa Maknanya??? Pertumbuhan ekonomi naik manfaat dari pertumbuhan dinikmati 20% masyarakat terkaya. 80 persen penduduk tidak mengalami peningkatan berarti
Gini Rasio DKI Jakarta, JAWA TENGAH, dan Sumatera Utara 20102013 Chart Title 5
4.4
4.5 4 3.5
3.6
3.4
3.5
4.5
4.2 3.8
3.5
3.87
3.8 3.3
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2000
2011 DKI Jakarta
2012 Jawa Tengah
2013
Sumatera Utara
BPS, Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013
3.54
Lanjut kondisi ◦ 2,5 juta anak putus sekolah (Unicef 2015) ◦ 70 tahun merdeka, rasio elektrifikasi belum sampai 90 % ◦ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara (UNDP)
◦ 28 juta penduduk Indonesia Miskin (BPS) dan 68 juta rentan miskin
◦Apa relevansinya dengan hukum perburuhan??
Konsepsi hukum ◦ Hukum yang dicitakan dan hukum yang berjalan ◦ Ius constituendum dan ius constitutum ◦ Definisi: ◦ Paul Scholten dalam Algemeen Deel menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah. ◦ Grotius: law is a rule of moral action obliging to that which is right
◦ Immanuel Kant; Hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
◦ E. Utrecht hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga. ◦ Leon Duguit: hukum ialah seperangkat aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan tersebut harus diindahkan oleh setiap masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. ◦ Mochtar Kusumaatmadja: hukum tidak hanya sebagai perangkat kaedah dan asasasas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan
Posisi hukum perburuhan?
Publik
Privat
Aspek hukum perburuhan Perdata
Hukum Perburuhan
Pidana
Administrasi
Definisi hukum perburuhan ◦ Molenaar: mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh, dan antara penguasa dan penguasa ◦ Levenbach: peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan dibawah pimpinan
◦ Imam soepomo: himpunan peraturan,tertulis atau tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu
Perkembangan hukum perburuhan ◦ Revolusi industri Eropa sekitar akhir abad 18 ◦ Pembaruan model perjanjian kerja awal abad 19, (Perjanjian kerja, trade Union, CBA, Jamsos, Dewan buruh)
Pengaturan regulasi perburuhan di Indonesia ◦ Pasca proklamasi sebelum dektrit Soekarno ◦ Masa 1959-1966 ◦ Masa orde baru ◦ Masa reformasi awal (BJ Habibie-Gusdur) ◦ Masa Pemerintahan Megawati ◦ Masa Pemerintahan SBY ◦ Masa Pemerintahan Joko dan JK
Sifat dan Hakekat dan tujuan Hukum Perburuhan ◦ Sama seperti hukum pada umumnya adalah mengatur ◦ Memaksa ◦ Melindungi ◦ Tujuan Tujuan sesungguhnya legislasi perburuhan adalah untuk meningkatkan kebebasan, harga diri, dan kepribadian buruh secara individual maupun kolektif, untuk membantu emansipasi manusia (Otto Khan Freud)
Mengapa perlu ada Hukum Perburuhan? Padahal aturan ketenagakerjaan telah ada dalam KUH Perdata.
Buruh VS Majikan
Hukum Perburuhan menjadikan keadilan lebih bernyawa
Sumber Hukum Perburuhan Hukum positif/hard law • Peraturan perundang-undangan • Konvensi yg telah diratifikasi dan diundangkan oleh RI • PKB, PP, PK • Putusan pengadilan dan Yurisprudensi
Soft law • Berbagai deklarasi atau Konvensi internasional yang belum diratifikasi atau diundangkan oleh RI • Kode etik perusahaan/Code of Conduct • Doktrin Hukum
Sumber hukum perburuhan Indonesia (pilihan) ◦ UUD 1945 ◦ Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perburuhan (hak perwakilan perundingan, upah proses, daluarsa menggugat, pendaftaran BPJS, hak pekerja pkwt yang disamakan dengan pkwtt, hak upah yang diprioritaskan manakala pailit, penetapan PKWT yang melanggar UUK ke Pengadilan Negeri) ◦ UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ◦ UU 21/2000 tentangn Serikat Pekerja/Buruh ◦ UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ◦ UU 7/1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan ◦ UU 1/ 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja ◦ UU 3/1951 tentang Pengawasan Perburuhan
Konsep hukum perburuhan Indonesia UUD 1945 sebagai Acuan
Materiil: UU 13/2003 UU 21/2000
Formil
UU 1/1970
UU 2/2004 tentang PHI
UU 8/1981
HIR dan Rbg
UU 3/1951 KUH perdata
Beberapa ulasan hukum dalam UU Ketenagakerjaan Hak dan kesejahte raan lainnya
upa h
Status kerja
Hubungan Kerja (Pasal 50-66 UUK) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWT menjadi PKWTT 1.PKWT tidak dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin; 2.PKWT diberlakukan untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, dan karenanya pekerjaan tersebut tidak sekali selesai. 3.Dalam hal terjadi perpanjangan PKWT, perpanjangan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pekerja/buruh, atau baru diberitahukan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir atau diberitahukan setelah PKWT berakhir 4.Pembaruan PKWT diadakan masih dalam masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya PKWT yang lama; atau pembaruan PKWT dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan melebihi waktu 2 (dua) tahun; atau selama menunggu tenggang waktu lebih 30 (tiga puluh) hari sesungguhnya pekerja/buruh masih tetap dipekerjakan seperti biasa tetapi tanda kehadiran dan upah dibayar tersendiri/ terpisah dari seperti yang biasanya.
Hak PKWT maupun PKWTT 1.
Berhak atas upah dan cara pembayaran yang tidak boleh lebih rendah atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.
Berhak atas syarat-syarat kerja sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Berhak mendapatkan 1 (satu) Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dan
4.
Hak-hak lainnya berdasarkan hak yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lihat Pertimbangan putusan 27/PUU-IX/2011)
Hak pekerja penyandang cacat (Pasal 67 UU 13/2003) ◦ Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. ◦ sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran
Hak pekerja anak ◦ Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak ◦ Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan ◦ Dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Cont’d anak Syarat mempekerjakan anak izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan
Hak buruh perempuan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran
Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib: memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.
Larangan diskriminasi di tempat kerja ◦ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya (DUHAM PBB)
Konvensi ILO terkait ◦ Konvensi ILO No. 100/1951 tentang Pemberian upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama ◦ Konvensi ILO No. 111 tentang Larangan Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan ◦ Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi ◦ Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama ◦ Konvensi ILO No. 183/2000 tentang Maternity Protection (Perlindungan Kehamilan)
Pengaturan Non Diskriminasi 1. Pasal 5 UUK: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 2. Pasal 6 UUK: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Pasal 12 UU 21/2000 tentang SP/SB: Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. 4. Pasal 76, 81, 82, 83 UUK, lihat juga KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 5. Dll tegaskan dalam PKB anda
Cont’d ◦ Hak tidak bekerja karena sakit saat haid pada hari pertama (pasal 81) ◦ Hak mendapatkan istirahat merlahirkan (pasal 82) Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan
- berhak untuk menyusui (pasal 83 jo PP ASI)
Waktu kerja - 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau - 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Bagaimana jika melebihi waktu kerja??
◦ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. (pasal 78 ayat (2) ◦ sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran
Berhak mendapatkan cuti (pasal 79) sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran
◦
◦ Libur masih bekerja: berhak atas upah lembur sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana pelanggaran
Hak ibadah (pasal 80) ◦ Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan
Pengupahan Regulasi terkait ◦ UU No 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan ◦ PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ◦ Permenaker 1 tahun 2013 tentang Upah Minimum ◦ Permenaker 13 tahun 2012 ◦ dsb
Hak memperoleh upah ◦ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (pasal 90) ◦ Sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 4 tahun , atau denda paling sedikit 100 juta paling banyak 400 Jt. Tindak pidana kejahatan
Hak kesejahteraan (UUD dan UUK) Berhak Jaminan sosial Pasal 90 Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah
PKB ◦ Salah satu indikator keberadaan dan fungsi serikat ◦ Putusan MK Nomor 115/PUU-VIII/2010 menghilangkan ketentuan pasal 120 ayat (1) dan (2). Sehingga yang berhak berunding PKB tidak harus serikat 50% + 1
Mengapa Serikat Pekerja ◦ Serikat pekerja/ serikat buruh adalah : organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan , yang bersifat bebas, terbuka, mandiri ,demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya (Pasl 1 angka 1 UU No 21/2000 tentang SP) ◦ Tujuan SP sangat mulia, dilihat dari fungsinya: 1. Pihak pembuatan PKB 2. Wakil pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan 3. Sarana menciptakan hubungan industrial harmonis dan berkeadilan 4. Sarana penyalur aspirasi memperjuangkan hak dan kepentingan anggota 5. Perencana dan penanggunjawab pemogokan 6. Wakil pekerja buruh memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan ◦ Faktanya pekerja memerlukan SP
FILOSOFI KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA
desain gambar: Pujianto, LBH FSPMI Jawa Timur
P3PHK- ?
PENYELESAIAN PERSELIHAN PERBURUHAN (P3) DAN PHK Pelatihan PSI, Paragon Hotel 28-29 September 2016
Apa itu PHK?
pengakhiran hubungan kerja karena karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
(Pasal 1 angka 25 UU No 13 tahun 2003/UUK)
Prinsip-Prinsip PHK 1.
Pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK
2.
Perundingan para pihak diutamakan
3.
Jika tidak ada kesepakatan perundingan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4.
Pekerja dan Pengusaha tetap melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sebelum ada putusan yg bht
Jenis2 PHK ◦ PHK sukarela ◦ PHK tidak sukarela
Klasifikasi lain (Jenis PHk) ◦ PHK Demi Hukum ◦ PHK atas Putusan Pengadilan ◦ PHk kehendak Buruh ◦ PHK atas kehendak Pengusaha
PHK Demi Hukum ◦ Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja ◦ Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dalam ketetapan PK, PP, PKB atau peraturan perundang-undangan. Kapan usia pensiun? Perjanjian kerja, PP, dan PKB
UU Jamsostek (Kini BPJS)JHT dibayarkan saat 55 tahun ◦ Pekerja atau buruh meninggal dunia
PHK hanya dapat terjadi
Adanya Kesepakatan Putusan Pengadilan Keinginan Sang Khalik- pekerja meninggal
PHK atas kehendak Buruh ◦ Buruh mengundurkan diri (tidak perlu mendapatkan penetapan lembaga penyelesaian perselsihan hubungan industrial) ◦ Pengajuan pengunduran diri buruh karena perusahaan melakukan tindakan: I.
menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja
II.
membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
III.
tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih
IV.
tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja
V.
memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan
VI.
memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
PHK kehendak Pengusaha? ◦ Maksud PHK harus dirundingkan terlebih dahulu ◦ pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ◦ terjadi perubahan status perusahaan
◦ penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan ◦ perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian atau pailit serta perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi lagi.
PHK terhadap Pelanggaran PK, PP, dan PKB ◦ Surat peringatan 1, 2, hingga 3 secara berurutan dengan jangka waktu paling lama 6 bulan kecuali ditentukan lain
PHK atas Putusan Pengadilan ◦ Umumnya berbagai permasalahan yang ada bisa dimasukan ke PHI sebagai upaya menempuh keadilan bagi para pihak
Larangan PHK (pasal 153 UUK) Diantaranya
◦ pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; ◦ pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya ◦ pekerja menikah; ◦ pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya ◦ pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK, PP, atau PKB; ◦ pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP, atau PKB;
Larangan pengusaha mem PHK Karena kesalahan berat (pasal 158 UUK) Buruh melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan Buruh melakukan penganiayaan terhadap pengusaha di lingkungan kerja, dsb
Putusan MK yang mempengaruhi regulasi perburuhan terkait PHK ◦ Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk memecat sepihak pekerjanya yang dianggap melakukan kesalahan berat. ◦ Pasal 155 ayat (2) tentang upah proses yang kemudian diuji dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi sebagian.
◦ Pasal 164 ayat (3) tentang frase “perusahaan tutup” yang menjadi persyaratan sebuah perusahaan untuk melakukan PHK yang tidak dapat diartikan sebagai tutup sementara namun dimaknai sebagai tutup permanen. ◦ Pasal 169 ayat (1) huruf c tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut atau lebih, pekerja/buruh berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial. ◦ Jangka waktu tuntutan bisa lebih dari 2 tahun, pasal 96 UU Ketenagakerjaan
Kewajiban Pengusaha terkait PHK 1.
Uang Pesangon
2.
Uang penghargaan Masa Kerja
3.
Uang penggantian hak
Manakala tidak tercapainya kesepakatan PHK, maka dilakukan
Proses Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ◦ Perundingan Bipartit ◦ Perundingan (mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) ◦ Pengadilan (PHI, Kasasi)
Bagan Alur PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Berdasarkan UU PPHI No. 2 Tahun 2004) P/B atau SP/SB
Jika SEPAKAT, buat PB dan daftar ke PHI.
Jika SEPAKAT, buat PB dan daftar ke PHI.
2
1
GAGAL, catat ke Disnaker
BIPARTIT
4c
5
MEDIASI
4a Pengusaha atau Org. Pengusaha
3
Pejabat Disnaker tawarka n alternatif
Penyelesaian di luar pengadilan
30 hari kerja
Jika SETUJU, buat PB dan daftar ke PHI.
KONSILIASI
Jika gagal,
mediator/konsiliator segera buat ANJURAN TERTULIS
ARBITRASE
4b
Bentuk putusan mengikat dan inkracht.
30 hari kerja Proses Penyelesaian PHI - 2012
Penyelesaian melalui pengadilan D I T O L A K
6
PHI
7
M A
Bentuk Putusan : Pertama & terakhir (PKp/PAS), tidak ada upaya kasasi. Pertama & dapat langsung upaya kasasi (PH/PPHK).
50 hr kerja
30 hr kerja 66
Kelembagaan Penyelesaian PHI dan Lingkup Kewenangannya No.
Lembaga
Lingkup Kewenangan
Jangka Waktu
1.
Bipartit
PH, PKp, PPHK, dan PAS.
30 hari kerja.
2.
Konsiliasi *)
PKp, PPHK, dan PAS.
30 hari kerja.
3.
Arbitrase *)
PKp, dan PAS.
30 hari kerja.
4.
Mediasi *)
PH, PKp, PPHK, dan PAS.
30 hari kerja.
5.
PHI di tingkat :
PH, PKp, PPHK, dan PAS. PH, dan PPHK.
50 hari kerja. 30 hari kerja.
a) b)
PN MA
Jadi total jangka waktu paling lama 140 hari kerja.
Catatan : *) Butir 2 s/d 4 ditempuh secara alternatif.
Perbedaannya konsiliasi dan arbitrase bersifat sukarela (voluntary), sedangkan mediasi bersifat wajib (compulsory). Proses Penyelesaian PHI - 2012
67
Saya lebih menyesal tidak berbuat dibandingkan perbuatan gagal yang telah saya lakukan
