Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang) Novi Purnama Sari Kertahadi Maria Goretti Wi Endang NP. ( PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) has sought to reform the administrative system of modern taxation. One of the implementations is e-SPT in order to provide ease of service for taxpayers in their tax reporting. Implementation of e-SPT system is expected to increase the level of taxpayer compliance in reporting SPT. The purpose of this study was to determine. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of e-SPT consisting of usefulness, ease of use and facilitating conditions toward corporate taxpayer compliance to report e-SPT simultaneously and partially as well as the most dominant influence. This research was conducted in March 2014 in KPP Madya Malang, by spreading questionnaires to corporate taxpayers who use e-SPT system. Sample was taken by purposive sampling method and there are 93 respondents. The answer is measured with a Likert scale. The data obtained were analyzed using multiple regression, t test and F test. Results of analysis showed that variable usefulness, ease of use and facilitating conditions simultaneously and partially have a significant effect toward corporate taxpayer compliance in reporting e-SPT. Keywords: e-SPT Application, Usefulness, Ease of Use And Facilitating Conditions And Corporate Taxpayer Compliance In Reporting SPT PENDAHULUAN Penerimaan
pajak dan inovasi yang dilakukan Direktorat pajak
sumber
Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan
pendapatan utama negara yang digunakan
reformasi perpajakan khususnya dalam segi
dalamembiayaan
administrasi perpajakan.
dan
merupakan pembangunan.
Peran
sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini
cukup
besar,
perkembangan bahwa
dapat
terakhir
pendapatan
dilihat
yang
Menyikapi perkembangan tersebut DJP
dari
mengeluarkan
menunjukan
negara
dari
keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur
sektor
Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal
perpajakan cukup besar. Awalnya struktur
14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang
organisasi pemerintahan mengandalkan sumber
Penyampaian
penerimaan kas dari sektor kekayaan alam
Elektronik (e-SPT). Penyampaian SPT secara
seperti gas alam, mineral dan minyak bumi.
elektonik ini merupakan upaya dari Direktorat
Seiringnya
waktu
Jenderal
alternatif
lain
pemerintah yang
memikirkan
dirasa
mampu
Surat
Pajak
Pemberitahuan
(DJP)
untuk
secara
memberikan
kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam
menggantikan peran dari sektor kekayaan alam,
melaporkan
dan alternatif itu jatuh kepada pajak.
dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang
Pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk
berperan
serta
dalam
jumlah
pajak
yang
harus
secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
pembiayaan
(KPP)
untuk
memenuhi
kewajiban
keuangan negara melalui pemungutan pajak.
perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah
Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah
pajak terutangnya. Sedangkan bagi aparat pajak,
sebagai
teknologi
lembaga
Direktorat lembaga beberapa
pengelola
Jenderal pengelola reformasi
Pajak pajak, dan
pajak (DJP). DJP
adalah
dari
pajak.
mampu
memudahkan
mereka dalam pengelolaan database karena
melakukan
penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak
inovasi
sitem
telah dilakukan dalam bentuk digital. untuk
melakukan
efisiensi
kewajiban pajak melalui sistem e-SPT ini tidak
menumbuhkan
semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya
kepercayaan masyarakat terhadap pemungut
kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk
untuk
Perubahan
Proses
ini
dimaksudkan
sektor
ini
Sebagai
administratif demi meningkatkan pendapatan negara
e-SPT
1
memasukkan data dokumen perpajakannya
keharusan
karena belum memahami sepenuhnya mengenai
pelayanan yang prima bagi wajib pajak dengan
mekanisme penyampaian dan pengoperasisan
harapan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban
SPT pajak secara elektronik tersebut. Kesadaran
perpajakannya
dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan,
realisasi penerimaan akan tercapai.
dalam mendukung pelaksanaan penerapan e-
untuk
melakukan
akan
meningkat
Potensi penerimaan pajak
kota Malang
sendiri
dan benar.
penerimaan pajak sesuai dengan target yang
bahwa
Jenderal
”semakin
penyampaian
Pajak
tinggi
Surat
menyatakan
bagus
sehingga
SPT guna melunasi utang pajaknya dengan baik Direktorat
cukup
peningkatan
untuk
meningkatkan
ingin dicapai yaitu sebesar Rp 227.000.000.000
tingkat
rasio
(Mappijatim, 2013). Dengan penerapan e-SPT
Pemberitahuan
(SPT)
diharapkan
mampu
menyerap
potensi
Tahunan menunjukan semakin meningkatnya
penerimaan pajak yang ada. Terlebih lagi Kantor
tingkat kepatuhan wajib pajak”, (Aris, 2010).
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang sebagai
Pemerintah berharap teknologi ini mampu
lembaga keuangan negara dalam bidang pajak
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
telah mewajibkan wajib pajak badan untuk
pelaksanaan
menggunakan e-SPT dalam melaporkan SPT.
kewajiban
perpajakannya.
Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan
tidak
menyampaikan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,
SPT
sangat
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan
tidak
mengenai faktor apa saja yang menyebabkan
menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib
wajib pajak badan patuh untuk memenuhi
pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya
kewajiban perpajakannya dalam hal penerapan
untuk
e-SPT.
mengkhawatirkan
karena
menghitung
dan
membayar
pajak
Maka
Penulis
bermaksud
untuk
terutangnya. Penerapan e-SPT tidak terlepas
membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian
berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang
yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan
dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
judul: ”Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap
pajak badan, adapun analisis perilaku wajib
Kepatuhan
pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat
Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada Kantor
dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi
Pelayanan Pajak Madya Malang)”.
kemudahan
kegunaan,
dan
kondisi
Wajib
Pajak
Badan
Dalam
yang TINJAUAN TEORI
memfasilitasi.
Pengertian Pajak
Secara umum perkembangan industrialisasi Kota Malang yang cukup pesat dari waktu ke
Dari
berbagai
sudut
pandang
dan
waktu mendorong sektor ekonomi lainnya juga
pemikiran yang berbeda, memberikan batasan
ikut bergerak antara lain property, pariwisata,
pengertian atau definisi yang berbeda pula
serta sektor keuangan. Perkembangan ekonomi
mengenai pajak. Berikut beberapa devinisi dari
ini di ikuti oleh Direktorat Jenderal Pajak
para ahli:
dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak
1.
Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat
(KPP) Madya Malang berdasarkan Peraturan
Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009:1)
Menteri
adalah :
KeuanganNomor
132/PMK.01/2006
dimana SMO (Saat Mulai Operasi) ditetapkan
”Pajak adalah sebagai berikut iuran rakyat
mulai tanggal 9 April 2007 untuk membantu
kepada kas negara berdasarkan undang-
wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban
undang (yang dapat dipaksakan) dengan
perpajakannya dengan benar. Kantor Pelayanan
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
Pajak (KPP) Madya merupakan salah satu
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
kantor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
digunakan untuk membayar pengeluaran
Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Pelayanan
umum.”
Pajak (KPP) Madya Malang ini merupakan salah
2.
Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti
satu Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) yang
Resmi (2009:1) menyatakan bahwa:
mengimplementasikan
administrasi
”Pajak
sistem
sebagai
suatu
kewajiban
perpajakan modern. Sebagai Kantor Pelayanan
menyerahkan sebagian dari kek yaan ke
Pajak (KPP)
kas negara yang disebabkan suatu keadaan,
modern maka telah menjadi
2
kejadian, dan perbuatan yang memberikan
Pemberitahuan dalam bentuk elektronik diatur
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
dalam peraturanDJP nomor 6/PJ/2009 mengenai
hukuman,
Wajib Pajak Badan
menurut
ditetapkan
3.
peraturan
pemerintah
serta
yang dapat
Undang-Undang
No.
28
Tahun
2007
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang
balik dari negara secara langsung, untuk
No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum
memelihara kesejahteraan secara umum”.
dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2)
Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007
menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
Perpajakan (KUP) menjelaskan:
pemotong
”Pajak adalah: Kontribusi wajib kepada
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
negara yang terutang oleh orang pribadi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
atau
undangan perpajakan.
badan
yang
bersifat
memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
pajak,
pemungut
pajak,
yang
UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
penghasilan,
wajib
digunakan untuk keperluan negara bagi
sekumpulan
orang
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
merupakan kesatuan baik yang melakukan
Surat Pemberitahuan (SPT) Pengertian
Surat
pajak
badan
dan/atau
modal
adalah yang
usaha maupun yang tidak melakukan usaha (SPT)
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
menurut Mardiasmo (2009:29) adalah surat
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
yang oleh wajib pajak
milik negara atau badan usaha milik daerah
melaporkan
Pemberitahuan
digunakan untuk dan/atau
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
perkumpulan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
tetap.
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Rupiah,
penghitungan
dan
menandatangani
serta
yayasan,
Kepatuhan
organisasi
perpajakan
massa,
didefinisikan
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak
sebagai suatu keadan dimana wajib pajak
tempat wajib pajak terdaftar.
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
e-SPT
melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu,
Pemerintah menyediakan aplikasi yang
2003:148). Pengertian kepatuhan wajib pajak
dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
secara sedehana atau lebih komprehensif adalah
melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara
sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak
cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan
memenuhi
sistem
aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak
administrasi
Pandiangan
(2008:35)
perpajakan menyatakan
modern. yang
kewajiban
perpajaknnya
sesuai
dan Mochlis, 2012:84).
dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian
Secara
lebih
kompleks
Pengertian
SPT dalam bentuk digital ke KPP secara
kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang
elektronik atau dengan menggunakan media
dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:111),
komputer. Sedangkan dalam peraturan DJP
menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak
nomor 6/PJ/2009 pasal 1 mengenai Tata Cara
dapat didefinisikan sebagai:
Penyampaian
Surat
Pemberitahuan
dalam
1.
bentuk elektronik dijelaskan, e-SPT adalah data
Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang
2.
dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat
3.
Jenderal Pajak. Tata Cara penyampaian Surat
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4.
3
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
terkemuka menjadi satu teori. Hasil pengujian
Theory of Planned Behaviour Pengembangan
TRA
model-model ini akhirnya merekomendasikan
(TPB).
empat variabel sebagai determinant terhadap
ada
tujuan dan penggunaan teknologi informasi,
dilakukan dalam, yaitu kontrol perilaku yang
yaitu ekspektasi kinerja (performance expectancy),
dipersepsikan
adalah
Theory
Penambahan
lebih
Planned variabel
lanjut of
Behavior
yang
(perceived
dari belum
control).
ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh
Variabel ini ditambahkan untuk memahami
behavioral
sosial (Social Influence), dan kondisi pendukung
keterbatasan yang dimiliki individu dalam
(Facilitating Conditions), serta empat variabel
rangka melakukan perilaku tertentu.
sebagai moderator (moderating variables) antar determinan dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi, yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman, dan voluntariness (wajib atau tidaknya menggunakan sistem informasi dalam pekerjaan).
Gambar 1. Model TPB Sumber: Ajzen (2005)
Technology Acceptance Model (TAM) Menurut
Davis
(1986)
perilaku
menggunakan Teknologi Informasi (TI) diawali
Gambar 3. Model UTAUT I
oleh
Sumber: Venkatesh et al.,(2003)
adanya
persepsi
mengenai
manfaat
Model Konsep
(usefulness) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI (ease of use). Kedua unsur ini
Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai
bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari
penerapan e-SPT yang terdiri dari manfaat
Belief.
kegunaan
Davis
(1986)
mengartikan
persepsi
sistem
(usefulness),
presepsi
mengenai kegunaan (usefulness) ini berdasarkan
kemudahan penggunaan (ease of use), dan
definisi dari kata useful yaitu capable of being
kondisi
used advantageously, atau dapat digunakan
Conditions)
untuk tujuan yang menguntungkan. Persepsi
kepatuhan wajib pajak badan maka, dapat
kegunaan (usefulness) adalah manfaat yang
disusun suatu model konsep sebagai dasar
diyakini individu yang dapat diperolehnya
pembentukan hipotesis seperti yang terlihat
apabila menggunakan TI.
pada gambar berikut:
yang
memfasilitasi
serta
(Facilitating
pengaruhnya
terhadap
Kepatuhan
Penerapan
wajib pajak e-SPT
badan
Gambar 4. Model Konsep Hipotesis Sumber: Data diolah (2014) Model Hipotesis Menurut Sugiyono (2008:64) hipotesis
Gambar 2. Model TAM
merupakan
Sumber: Davis (1986)
rumusan
penelitian.
model hipotesis sebagai berikut:
Technology (UTAUT) yang
masalah
sementara
dikembangkan
terhadap
Berdasarkan
gambar model konsep diatas dapat diajukan
Unified Theory of Acceptance and Use of UTAUT
jawaban
oleh
Venkatesh, et al. (2003) menggabungkan fiturfitur dari beberapa teori penerimaan teknologi
4
(usefulness)
(
(X1)
`
Berdasarkan
Kepatuhan
(ease of use) (X2)
rumus
)2 penarikan
jumlah
wajib pajak
sampel diatas, maka sampel yang diambil
badan (Y)
penulis dengan pembulatan dalam penelitian ini adalah sebanyak 93. Pengukuran variabel Bebas
(Facilitating
menggunakan skala Likert dengan skala 5 point
Conditions)
di setiap pertanyaannya untuk penentuan sikap
(X3)
responden. Penentuan besarnya interval kelas menggunakan rumus:
Gambar 5. Model Hipotesis Sumber: Data diolah (2014)
Berdasarkan model hipotesis di atas, Bedasarkan
maka dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai Variabel (usefulness)
2.
dengan
manfaat (X1),
kegunaan presepsi
skala likert sebesar 0,8.
sistem
Pengujian Kualitas Data
kemudahan
penggunaan (X2), (Facilitating Conditions)
Sugiyono (2011:348) menyebutkan bahwa
dan kondisi yang memfasilitasi (facilitating
instrumen yang valid berarti alat ukur yang
conditions) (X3) secara simultan signifikan
digunakan
pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib
(mengukur) itu valid. Instrumen yang reliabel
pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT.
adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
Variabel
kali untuk mengukur obyek yang sama, akan
(usefulness)
manfaat (X1),
kegunaan Presepsi
sistem
menghasilkan
kemudahan
yang memfasilitasi (facilitating conditions)
secara
yang telah terkumpul sebagaimana adanya
dominan
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,
pajak badan (Y) dalam pelaporan SPT.
2011:147). Hasil dari analisis deskriptif ini Statistik inferensial adalah teknik statistik
METODE PENELITIAN
yang digunakan untuk menganilis data sampel
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk
memperoleh
pengaruh
penerapan
bukti
empiris
e-SPT,
dan hasilnya diberlakukan untuk populasi
adanya
maka
(Sugiyono, 2011:187). Langkah-langkah analisis
jenis
statistik
penelitian yang digunakan adalah explanatory menjadi
objek
dalam
penelitian
Social
e-SPT
ini
Science)
dalam
pelaksanaanyasebagai
Uji Asumsi Klasik
Madya Malang. Data wajib pajak badan yang pengguna
penelitian
berikut:
terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP sebagai
dalam
bantuan program SPSS (Statistical Package for
ini
meliputi seluruh wajib pajak badan yang
terdaftar
inferensial
menggunakanbeberapa pengujian data dengan
research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang
(Sugiyono,
mendeskripsikan atau menggambarkan data
Variabel presepsi kemudahan penggunaan (X2)
sama
digunakan untuk menganalisis data dengan cara
dalam pelaporan SPT. use)
yang
data
Statistik deskriptif yaitu statistik yang
terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)
of
data
mendapatkan
Analisis Data
(X3) secara parsial signifikan pengaruhnya
(ease
untuk
2011:348).
penggunaan (ease of use) (X2), dan kondisi
3.
perhitungan
rumus diatas, maka maka di peroleh interval
berikut: 1.
hasil
Dalam
sampai
penelitian
uji
asumsi
klasik
yang
dilakukan sebanyak empat macam uji asumsi
dengan bulan oktober tahun 2013 sebesar 1268.
klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas,
Pemilihan sampel dalam penelitian ini
heteroskedastisitas dan autokorelasi.
menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:
5
1.
Uji Normalitas Data
seberapa jauh pengaruh satu variabel
Menurut penjelasan Ghozali (2009:107)
independen secara individual terhadap
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
variabel dependen (Ghozali, 2009:17).
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu distribusi
atau
residual
normal
diketahui
atau
bahwa
Koefisien Determinasi (R²)
mempunyai
tidak,
uji
c.
t
Ghozali
seperti dan
(2009,15)
koefisien
determinasi (R²) pada intinya mengukur
F
seberapa jauh kemampuan model dalam
mengasumsikan nilai residual mengikuti
menerangkan variasi variabel terikat.
distribusi normal. 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Gejala Multikolinieritas
Analisis Regresi
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
3.
apakah
dalam
model
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda
regresi
ditemukan adanya korelasi yang tinggi
Variabel
atau sempurna antar variabel independen
Bebas
(Ghozali, 2009:25). Uji Gejala Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara
B
Beta
t hitung
Sig t
Keterangan
X1
0,219
0,270
2,703
0.008
Signifikan
X2
0,488
0,494
4,932
0.000
Signifikan
X3
0,142
0,124
2,320
0.027
Signifikan
Konstanta
1.654
-
-
4.881
Signifikan
Nilai R
= 0.703
Nilai R2
= 0,494
Adj. R. Square
= 0.477
(sebelumnya) (Ghozali, 2009:79).
F hitung
= 29.020
Model Regresi
Nilai Signifikan F
= 0.000
F tabel
= 2.71
t tabel
= 1.987
Signifikan
= 0.05 (5%)
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu
Menurut
pada
Sugiyono
periode
(2011:275),
t-1
Analisis
regresi ganda digunakan oleh peneliti bila, bermaksud meramalkan bagaimana keadaan
Sumber: Data Primer Diolah, 2014
(naik turunnya) variabel dependen, bila dua
Persamaan regresi yang dihasilkan dari
atau lebih variabel independen sebagai faktor
analisis adalah sebagai berikut:
prediktor
dimanipulasi
Yi = 1,654 + 0,219 X1 + 0,488 X2 + 0,142 X3
nilainya).
Persamaan
(dinaik regresi
turunkan
untuk
tiga
Berdasarkan persamaan regresi tersebut
prediktor adalah (Sugiyono, 2011:275) :
dapat dijelaskan:
Y= a+ b1X1 + b2X2+ b3X3 + E
1.
Nilai
konstanta
sebesar
1,654
Artinya
kegunaan
sistem
Keterangan :
apabila
Y
= kepatuhan wajib pajak badan
(usefulness)
X1
= Manfaat kegunaan sistem (usefulness)
pengunaan (ease of use)
X2
= Persepsi kemudahan penggunaan (ease
yang memfasilitasi (facilitating conditions)
of use) X3
= Kondisi yang memfasilitasi
kepatuhan
= konstanta
2.
kemudahan
(X2) dan kondisi
wajib
pajak
badan
dalam
Koefisien
variabel
manfaat
kegunaan
sistem (usefulness) (X1) diperoleh sebesar
Uji F
0,219, Gohozali (2009:16) menjelaskan uji
artinya
setiap
signifikansi simultan (uji statistik F) pada
kegunaan
sistem
dasarnya
semua
kepatuhan wajib pajak badan (Y) dalam
atau
bebas yang
pelaporan SPT akan mengalami kenaikan
model
mempunyai
atau penurunan sebesar 0,219 dengan
independen
dimasukkan
dalam
apakah
pengaruh secara bersama-sama terhadap
dari
atau
satu
menunjukkan
satuan
kenaikan
penurunan
variabel
(usefulness),
manfaat maka
asumsi variabel lain tetap.
variabel dependen atau terikat. b.
persepsi
melaporkan SPT sebesar 1, 654.
b1, b2, b3 = koefisien regresi a.
(X1),
(X3) sama dengan nol (0) maka tingkat
(Facilitating Conditions) data a
manfaat
3.
Uji-t
Koefisien variabel presepsi kemudahan penggunaan (ease of use) (X2) diperoleh
Uji signifikan parameter individual (uji
sebesar 0,488, artinya setiap kenaikan atau
statistik t) pada dasarnya menunjukkan
penurunan
6
satu
satuan
dari
presepsi
4.
kemudahan penggunaan (ease of use) (X2),
Sig. t sebesar 0,027 di bawah nilai signifikan 5%
maka kepatuhan wajib pajak badan (Y)
(0,05) menunjukkan bahwa variabel
dalam pelaporan SPT akan mengalami
yang memfasilitasi (Facilitating Conditions) (X3)
kenaikan atau penurunan sebesar 0,488
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
dengan asumsi variabel lain tetap.
kepatuhan wajib pajak badan (Y).
Koefisien presepsi
variabel kondisi
presepsi
Hasil Pengujian Hipotesis III
variabel
memfasilitasi
Berdasarkan hasil analisis seperti yang
(facilitating conditions) (X3) diperoleh sebesar
tercantum dalam Tabel 4.11 diketahui bahwa
0,142,
atau
variabel persepsi kemudahan penggunaan (ease
penurunan satu satuan dari kondisi yang
of use) (X2) mempunyai pengaruh dominan
memfasilitasi (facilitating conditions) (X3),
terhadap variabel kepatuhan wajib pajak badan
maka kepatuhan wajib pajak badan (Y)
(Y) karena mempunyai nilai B paling besar
dalam pelaporan SPT akan mengalami
(0,488) di antara nilai B variabel bebas yang lain.
kenaikan atau penurunan sebesar 0,142
Sehingga hipotesis ketiga dapat dibuktikan
dengan asumsi variabel lain tetap.
kebenarannya.
artinya
yang
kondisi
setiap
kenaikan
Hasil Pengujian Hipotesis I
Pembahasan
Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Fhitung
Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda melalui SPSS dapat diketahui bahwa secara simultan dan parsial variabel manfaat kegunaan sistem (usefulness) (X1), persepsi kemudahaan pengunaan (ease of use) (X2) dan kondisi yang memfasilitasi (Facilitating Conditions) (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berikut pembahasan hasil pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengaruh Manfaat Kegunaan Sistem
sebesar 29,020 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,71. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel jadi keputusannya adalah menerima hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel manfaat kegunaan
sistem
(usefulness)
(X1),
persepsi
kemudahan penggunaan (ease of use) (X2) dan kondisi
yang
conditions)
memfasilitasi
(X3)
mempunyai
secara
pengaruh
(facilitating bersama-sama
terhadap
kepatuhan
(Usefulness) (X1), Terhadap Kepatuhan
wajib pajak badan (Y).
Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan
Hasil Pengujian Hipotesis II Berdasarkan
hasil
uji
t
seperti
SPT (Y).
yang
Hasil
tercantum pada tabel 4.11 di atas dapat
pengaruh
dijelaskan bahwa:
yang
berupa
badan (Y) adalah berpengaruh signifikan secara
dari nilai ttabel sebesar 1,987 dan nilai Sig. t
parsial. Dilihat dari nilai F hitung bahwa secara
sebesar 0,008 di bawah nilai signifikan 5% (0,05)
simultan manfaat kegunaan sistem (usefulness),
menunjukkan bahwa variabel kegunaan sistem
persepsi kemudahan penggunaan (ease of use),
(usefulness) (X1) mempunyai pengaruh yang
memfasilitasi (facilitating conditionsi) signifikan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
positif pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib
badan (Y).
pajak
2. Variabel persepsi kemudahan penggunaan (ease
badan.
Hasil
ini
konsisten
dengan
penelitian Davis et a, (1989), Venkatesh et.
of use) (X2) dengan nilai thitung sebesar 4,932 lebih
al.,(2003), Hawa (2008), dan Lingga (2013) yang
besar dari nilai ttabel sebesar 1,987 dan nilai Sig. t
menyimpulkan adanya pengaruh signifikan
sebesar 0,000 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) variabel
variabel-variabel
bahwa
terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak
(X1) dengan nilai thitung sebesar 2,703 lebih besar
bahwa
menunjukkan
manfaat kegunaan sistem (usefulness) (X1),
1. Variabel manfaat kegunaan sistem (usefulness)
menunjukkan
penelitian
manfaat kegunaan sistem (usefulness), persepsi
persepsi
kemudahan
kemudahan penggunaan (ease of use) (X2)
penggunaan
(ease
of
use),
memfasilitasi (facilitating conditionsi) terhadap
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak badan.
kepatuhan wajib pajak badan (Y)
Tentunya ini membuat para responden
3. Variabel kondisi yang memfasilitasi (Facilitating
antusias untuk menggunakan sistem informasi
Conditions) (X3) dengan nilai thitung sebesar 2,320
guna membantu menyelesaikan pekerjaannya
lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,987 dan nilai
7
lebih
cepat,
efektif
produktifitas
dan
pekerjaan.
meningkatkan
Hasil
perilaku wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian
penelitian
ini
dengan
penelitian
terdahulu
dapat
menunjukkan bahwa hampir seluruh responden
dikarenakan responden yang diteliti memiliki
telah memanfaatkan e-SPT untuk pelaporan
kondisi fasilitas yang berbeda. Hal ini biasanya
pajak terutannya. Hal ini membuktikan adanya
terjadi pada wajib pajak pemula atau baru
penerimaan
perusahaan
melakukan pendaftaran NPWP sehingga baru
terhadap pemakaian sistem pelaporan pajak
yang
positif
dari
melakukan registrasi penggunaan sistem e-SPT
secara online melalui e-SPT.
yang sebelumnya masih mengunakan SPT
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (ease of
manual.
use) (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Y).
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil
Kesimpulan
pengaruh
penelitian
menunjukkan
berupa
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
persepsi kemudahan penggunaan (ease of use)
variabel apa saja yang mempunyai pengaruh
(X2), terhadap variabel terikat kepatuhan wajib
kepatuhan wajib pajak melaui penerapan e-SPT..
pajak badan (Y) adalah signifikan. Hasil ini
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
konsisten dengan penelitian Davis et a, (1989),
yang telah dilakukan mengenai penerapan e-
Venkatesh et. al.,(2003), Susanto (2005), Hawa
SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan
(2008), dan Lingga (2013) yang menyimpulkan
maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
adanya
variabel-variabel
pengaruh
signifikan
yang
bahwa
positif
antara 1.
persepsi kemudahan penggunaan (ease of use)
kondisi
terbiasa memakai sistem berbasis komputerise dalam menunjang pekerjaannya. Responden sebagai pengguna e-SPT mempercayai bahwa
menggunakan
teknologi
2.
informasi
Terhadap
menunjukkan
memfasilitasi
(facilitating
antara
berpengaruh yang
sistem
telah
(usefulness)
signifikan wajib
dalam
pajak
terhadap
badan
pelaporan
bahwa
artinya
pajak
variabel
kegunaan
berpengaruh
akan
persepi
(ease
signifikan
of
use)
terhadap
kepatuhan wajib pajak badan, hal ini
pengaruh
kondisi
terhadap
parsial
kegunaan
kemudahan
et. al.,(2003), Hawa (2008), dan Lingga (2013) positif
signifikan e-SPT
pengujian
diketahui
conditions),
dengan penelitian Davis et a, (1989), Venkatesh
signifikan
memiliki
pengujian parsial yang telah dilakukan
badan (Y) adalah signifikan. Hasil ini konsisten
adanya
simultan
membantu meningkatkan kinerjanya. Hasil
bahwa
terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak
menyimpulkan
penerapan
Hasil
SPT
penelitian
(facilitating
responden percaya jika menggunakan e-
pengaruh variabel-variabel yang berupa kondisi
yang
yang
kepatuhan
Kepatuhan
SPT (Y).
yang
pengaruh
berpengaruh
Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Hasil
memfasilitasi
secara
manfaat
Kondisi Yang Memfasilitasi (facilitating (X3)
yang
dilakukan menunjukkan bahwa variabel
teknologi informasi tersebut. conditions)
persepsi
terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
tersebut dan seterusnya akan menggunakan 3.
manfaat
(usefulness),
conditions)
lain
hal
pengoperasiannya akan menimbulkan minat dalam
hasil
telah
kepatuhan wajib pajak badan dengan kata
teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dalam
sistem
yang
kemudahan penggunaan (ease of use) dan
merupakan pengguna e- SPT, responden telah
mudah
simultan
diperoleh
kegunaan
Berdasarkan pengakuan dari responden yang
dan
pengujian
dilakukan,
(X2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
dipahami
Pada
membuktikan
jika
memanfaatkan
sistem
responden
akan
informasi
e-SPT
dalam pelaporan pajak apabila responden
yang
merasa
memfasilitasi (facilitating conditions) terhadap
mudah
memahami
cara
pengoperasiannya. Hasil pengujian parsial
kepatuhan wajib pajak badan. Berbeda dengan
untuk variabel kondisi yang memfasilitasi
penelitian Susanto (2005) yang menyatakan jika
(facilitating conditions) menunjukkan bahwa
kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control)
berpengaruh
tidak berpengaruh positif terhadap analisis
8
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib pajak badan, artinya
merasa kesusahan dalam mengoperasikan
responden menyakini jika kemampuan dan
sistem pelaporan pajak secara online.
fasilitas perusahaan telah menunjang untuk pemakaian
3.
sistem
infornmasi
4.
maka
Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan modernisasi kembali terhadap
tentunya akan membuat responden mampu
sistem
terampil dan memiliki kemampuan yang
mempermudah
mahir dalam pengoperasian sistem e-SPT.
melaporkan pajaknya. Sehingga selalu ada
Persepsi kemudahan
pembaruan atau inovasi di setiap sistem
use)
diketahui
paling
kegunaan (ease of
sebagai
dominan
variabel
administrasi
dalam
yang
akhirnya
secara sukarela melaporkan pajak dengan
regresi linier berganda. Variabel bebas
benar.
kegunaan mempunyai nilai
DAFTAR PUSTAKA Ajzen, I. 2005. “Attitudes, Personality and Behavior, (2nd edition)” Berkshire. UK.
lain. Dapat dikatakan variabel kemudahan
Open
kegunaan menyumbang nilai signifikansi pajak
dalam
dibandingkan
penerapan
dengan
Attitudes
bebas
Bedasarkan
hasil
penelitian
Aris.
dan
Social
Davis,
mewakili
and
selanjutnya sebaiknya memperluas objek
Results”
____________,
dan
Unpublished
Doctoral
1989,
Perceived
Usefulness,
Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information
Apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti
Sistem
Technology,
MIS
Quarterly, Vol.13, No.3, pp.319-339.
tentang sistem e-SPT dan mengadopsi
Devano, Sony dan Rahayu, Siti K. 2006.
variabel dalam model UTAUT, sebaiknya
Perpajakan Kosep, Teori, dan Isu. Jakarta:
ditambahkan variabel lain yang belum penelitian.
“Technology Acceptance
Dissertation MIT.
dapat
mewakili seluruh penggunan sistem e-SPT.
dalam
1986.
End-User Information Systems Theory
wajib pajak yang lebih luas. Penelitian
hasil
F.D.
Model for Empirically Testing New
pengguna sistem e-SPT dengan cakupan
perbandingan
pada
pada tanggal 18 November 2013).
badan yang terdaftar di KPP Madya
sehingga
(diakses
mgtsand /success/davis.html (diakses
satu jenis wajib pajak yaitu wajib pajak
penelitian
E-SPT.
http://wings.buffalo.edu/mgmt/courses/
Objek penelitian ini hanya dilakukan pada
lokasi
Penggunaan
Usefulness and Perceived Ease of Use.
e-SPT yaitu sebagai berikut:
tidak
Diskusi
Davis, F. D.1989.Measurement Scales for Perceived
dalam bidang perpajakan khususnya penerapan
sehinggga
2010.
tanggal 17 Oktober 2013).
beberapa saran dan diharapkan bermanfaat
digunakan
Predicting
http://www.ortax.org
kesimpulan, maka saran peneliti memberikan
dilakukan
and
Hall.
Saran
dan
Hill
Behavior”. Englewood Cliffs. NJ. Prentice-
lainnya.
Malang,
Press-McGraw
Ajzen, I. dan Fishbein, M. 1980. “Understanding
e-SPT
variabel
University
Education.
paling tinggi terhadap kepatuhan wajib
Kencana.
Peneliti
Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika Teori, Konsep
selanjutnya dapat menambahkan variabel
dan Aplikasi SPSS 17. Semarang: Badan
lain maupun variabel eksternal agar nilai
Penerbit Universitas Diponegoro
koefisien determinasi meningkat. 3.
pajak
kepatuhan wajib pajak badan dalam model
antara nilai beta atau B variabel bebas yang
2.
pajak,
agar
mengakibatkan wajib pajak akan patuh dan
beta atau B paling besar yaitu 0,488 di
1.
wajib
pajak
mempengaruhi
Kemudahan
yang
bebas
pelaporan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
Saran bagi instansi terkait yaitu KPP
88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No.
Madya Malang agar lebih sering atau
7069 hal. 4B) tentang Penyampaian
intensif lagi melakukan pelatihan atau
Surat Pemberitahuan secara Elektronik
penyuluhan tentang pelaporan pajak secara
(e-SPT).
online, sehingga wajib pajak tidak akan
9
KPP Madya Malang. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Malang Mappijatim. 2013. Target Pajak Kota Malang Dinaikkan
27
Persen.
http://www.mappijatim.or.id
(diakses
pada tanggal 24 November 2013). Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offes. Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Granit: Jakarta. Pandiangan,
Liberti.
2008.
Modernisasi
dan
Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta.: PT Elex Media Komputindo. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 6/PJ/2009
Mengenai
Penyampaian
Tata
Surat
Cara
Pemberitahuan
dalam Bentuk Elektronik. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Simanjuntak, Timbul H. Dan Mochlis, Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan
Ekonomi
Perpajakan.
Jakarta: Raih Asa Sukses. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif
dan
R&D.CV
Alfabeta:
Bandung. ________. 2011. Statistika untuk Penelitian.CV Bandung: Alfabeta. Susanto, Nugroho A. 2011. “Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem e-Filing
Direktorat
Jenderal
Pajak”.
Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. V. Venkatesh, M.G. Morris, G.B. Davis, F.D. Davis,
“User
acceptance
of
information
technology: toward a unified view, ” MIS Quarterly,
vol.
27,
pp.
425-478,
200
10
