1
2
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Marten Adam, la ode rasuli, usman
ABSTRAK Marten Adam 241 408 060. 2014. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribsi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA dan Bapak Usman, S.Pd.,SE., M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menguj1i pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Koefisien determinasi (R2) menunjukan nilai sebesar 53,8%
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal
1
Marten Adam, Mahasiswa Program Strudi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 2 La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA, Dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 3 Usman, S.Pd.,SE., M.Si, Dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
3
Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Kekhawatiaran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan perioritas dan kepentingan masyarakat didaerah, (Mardiasmo, 2004: 139). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif, (Sulistiyowati, 2013). Darise (2008: 139) mengungkapkan belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langusung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Salah satu dari belanja langsung adalah belanja modal, menurut Halim (2002) dalam Paujiah (2013) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperi biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahtraan masyarakat, (Paujiah, 2013). Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik, (Akbar, 2012). Pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Adysthya (2012) mengungkapkan untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Sumarmi (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli
4
Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah, (Sulistyowati, 2011: 4). Sultan (2012) menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir, dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari pada tabel berikut: Tabel 1: Perkembangan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Realisasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten Bone Bolango Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Tahun
Anggaran
Realisasi
Capaian
Anggaran
Realisasi
Capaian
2008
926.938.039,00
927.000.000,00
100,01%
2.500.051.000,00
2.500.000.000,00
100,00%
2009
926.938.039,00
927.000.000,00
100,01%
6.469.377.113,00
4.330.000.000,00
66,93%
2010
928.079.264,00
928.000.000,00
99,99%
6.571.937.000,00
6.572.000.000,00
100,00%
2011
1.593.479.264,00
1.793.000.000,00
112,52%
4.167.860.032,00
8.644.000.000,00
207,40%
2.260.785.539,00
1.911.000.000,00
84,53%
3.790.200.000,00
5.073.000.000,00
133.85%
2012
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Bone Bolango. Berdasarkan data pada tabel di atas capaian realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 berbeda dengan capaian realisasi penrimaan retribusi daera yakni penurunan pada tahun 2009 namun pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 penerimaan retribusi daerah cenderung mengalami penurunan. peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan Fluktuasi realisasi penerimaan retribusi daerah tersebut, juga diikuti
5
dengan peningkatan dan penurunan belanja modal, seperti yang tampak pada tabel 2 berikut ini Tabel 2 : Perkembangan Realisasi Belanja Modal pemerintah Kabupaten Bone Bolango Belanja Modal Tahun Anggaran Realisasi Capaian 2008 125.565.210.779,58 96.741.000.000,00 77,40% 2009
104.823.152.461,00
84.365.000.000,00
80,48%
2010
75.496.825.072,00
93.765.000.000,00
124,20%
2011
123.531.688.594,61
102.804.000.000,00
83,22%
2012 116.051.065.817,96 102.006.000.000,00 87,90% Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Bone Bolango Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat capaian realiisasi belanja modal pada tahun 2009 cendrung menurun namun pada tahun 2010-2011 cenderung meningkat, namun pada tahun 2012 cendrung menurun. Disamping itu, tabel tersebut dapat dicermati perolehan penerimaan pajak dan retribusi belum mampu menyeimbangi belanja modal pemerintah kabupaten Bone Bolango, dimana pajak dan retribusi daerah yang diperoleh hanya berkisar pada satuan milyar rupiah, sedangkan belanja modal pemerintah mencapai puluhan dan ratusan milyar rupiah. Selain itu juga penomena yang di jumpai di lapangan masi banyak infrastrukrur jalan yang rusak dan masi banyak kantor-kantor yang belum mempunyai gedung yang tetap atau masi mengontrak. Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Diantaranya Sulityowati (2011) yang melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Dan Bali yang penelitiannya menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal. Demikian pula Prakoso (2004) secara empiris penelitiannya membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan itu penelitian Hadiyat (2012) menunjukan secara parsial Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota
6
di provinsi Jawa Barat. Selain itu secara simultan baik retribusi daerah maupun dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Barat. Namun berbeda dengan penelitpeian-penelitan tersebut, Penelitian Adhistya (2012) hasil penelitiannya menunjukan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini dikarenakan belanja modal merupakan belanja yang rutin untuk di keluarkan setiap tahunnya dan pengalokasian anggaran belanja modal tidak hanya berasal dari PAD melainkan dari Dana Perimbangan. Dari berbagai penelitian sebelumnya dan berdasarkan data pada realisasi penerimaan pajak daera dan retribusi daera dan realisasi belanja modal serta penomena yang di jumpai oleh penulis, penulis tertarik mengangkat sebuah Judul penelitian tentang “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS Pajak Daerah Pengertian pajak daerah, menurut Halim (2011: 202) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010: 8) pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Retribusi Daerah Pengertian retribusi daerah menurut Rahayu dan Suhayati (2010: 9) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
7
atau badan. Suparmoko dalam Halim (2011: 203) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dibedakan atas tiga jenis yaitu : 1. Retribusi Jasa dan Usaha. 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Perizinan Tertentu Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, (Darise, 2008). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material, (Ishak, 2013). Hadisaputro (2012) menjelaskan bahwa belanja modal meliputi antara lain: Hadisaputro (2012) menjelaskan bahwa belanja modal meliputi antara lain: 1. Belanja modal tanah. 2. Belanja modal peralatan dan mesin. 3. Belanja modal gedung dan bangunan. 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. 5. Belanja modal fisik lainnya. Ishak (2013) menjelaskan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dam kapasitas; 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.\
8
METODE PENELITIAN Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan teknik analisis, data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut: Y = α + b1X1+ b2X2 + ɛ dimana: Y = Belanja Modal b1X1 = Koefisien Regresi Variabel Pajak Daerah b2X2 = Koefisien Regresi Variabel Retribusi Daerah ɛ = Error HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis regresi Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut Tabel 8: Model Analisis Regresi Model
Unstandardized Coefficients B
1
(Constant) PajakDaerah Retribusi Daerah
Std. Error 20.903
.785
.180
.042
-.025
.031
Standardized Coefficients Beta
t
Sig.
26.639
.000
.788
4.273
.001
-.148
-.803
.433
Sumber: Data Olahan 2014
Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh model regresi sebagai berikut: 𝑌 = (20.903) + 0,180𝑋1 + (−0,25)𝑋2 + 𝑒 Berdasarkan hasil analsis di atas dapat ditunjukan gambaran analisisnya sebagai berikut ini:
9
1. Rata-rata peningkatan belanja modal selama tahun 2008-2012 jika pengaruh dari variabel dalam model (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) diabaikan adalah sebesar 20,903% 2. Setiap peningkatan Pajak Daerah 1% maka akan mampu membiyayi Belanja Modal sebesar 18%. 3. Setiap peningkatan Retribusi Daerah 1% maka akan menurunkan Belanja Modal 25%. Pengujian Hipotesis Hasil Uji Parsial (Uji t) Setelah pengujian analisis regresi dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian pengaruh secara parsial dari variabel bebas (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap variabel terikat (Belanja Modal). Hasil pengujian dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 9: Hasil Pengujian Parsial Model
Unstandardized Coefficients B
1
(Constant) Pajak Daerah Rretribusi Daerah
Std. Error 20.903
.785
.180
.042
-.025
.031
Standardized Coefficients Beta
T
Sig.
26.639
.000
.788
4.273
.001
-.148
-.803
.433
Sumber: Data Olahan 2014
Berdasarkan output diatas dapat dilihat nilai t hitung yang diperoleh setiap variabel. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df sebesar n-k-1 = 20-2-1 = 17 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,109. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belaja Modal Berdasarkan analisis diperoleh nilai t hitung untuk variabel X1 sebesar 4,273. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel yang sebesar 2,109. Maka thitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai ttabel. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,001<0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Sehingga variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X 1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Belanja Modal. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Berdasarkan analisis diperoleh nilai thitung untuk variabel X1sebesar -0,803. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel yang sebesar 2,109. Maka thitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai ttabel kemudian terlihat pula bahwa Nilai sig lebih besar dari
10
nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,433>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima. Sehingga variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bone Bolango. Hasil Uji Simultan (Uji F) Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun Tahapan pengujian kebaikan model regresi atau uji F. Hasil pengujian dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 10: Hasil Pengujian Simultan Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Regression
.067
2
.034
Residual
.058
17
.003
Total
.125
19
Sig. 9.903
.001a
Sumber: Data Olahan 2014
Berdasarkan tabel di atas dikatakan bahwa nilai Fhitung sebesar 9,903. Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 4 dan df2 sebesar N-k-1 = 20-2-1 = 17 adalah sebesar 3,59. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai Fhitung yang diperoleh jauh lebih besar Ftabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Interpretasi Koefisien Determinasi Untuk mengetahui besar pengaruh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variable dalam model yang digunakan. Tabel 11: Koefisien Determinasi Change Statistics Model
R Square Change
1 Sumber: Data Olahan 2014
.538
F Change 9.903
df1
df2 2
Sig. F Change 17
.001
11
Berdasarkan hasil analsis maka nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,538. Nilai ini berarti bahwa sebesar 53,8% besarnya belanja modal dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas telah mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap belanja modal yang tidak di uji dalam penelitian ini adalahsebesar 46,2%. Pembahasan Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan sebelumnya, maka penjelasan analisis mengenai pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat disajikan sebagai berikut: Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pedapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulator). Sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah setiap pajak harus memenuhi smith’s canons yang meliputi: unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan. Beberapa ahli keuangan daerah mengusulkan beberapa tolak ukur untuk menilai keberhasilan pajak daerah, tolak ukur tersebut dikaitkan dengan hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber pedapatan daerah. Untuk kabupaten Bone Bolango berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa pajak daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis regresi dengan nilai signifikasi lebih kecil dari nilai probalitas 0,05 atau nilai 0,001<0,05. Nilai signifikasi didukung dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai ttabel atau nilai 4,273>2,109. Setiap peningkatan Pajak Daerah 1% maka akan mampu membiyayi Belanja Modal sebesar 18%. Hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paiak daerah dapat menjamin meningkatkanya belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. peningkatan pelayanan kepada publik dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bone Bolango sehingga dapat meningkatkan belanja modal di Kabupaten Bone Bolango. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang
12
dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi tersebut dapat langsung ditunjuk. Untuk Kabupaten Bone Bolango berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa retribusi daerah daerah Kabupaten Bone Bolango tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja modal hanya mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja modal. Hal ini di karenakan pengalokasian anggaran belanja modal tidak hanya berasal dari PAD dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah melainkan dari Dana Perimbangan. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis regresi dengan nilai signifikasi lebih besar dari nilai probalitas 0,05 atau nilai 0,433>0,05. Nilai signifikasi didukung dengan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel atau nilai -0803<2,109. Setiap peningkatan Retribusi Daerah 1% maka akan menurunkan Belanja Modal 25%. Hal ini di buktikan oleh data yang ada pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Bone Bolango. Di mana pada tahun 2008 penerimaan realisai anggaran retribusi daerah sebesar RP 2.500.000.000 dan pada tahun 2009 penerimaan realisasi anggaran mengalami peningkatan menjadi RP 4.330.000.000. berbanding terbailk denagn realisasi anggaran belanja modal. di mana pada tahun 2008 realisasi belanja modal sebesar RP 96.741.000.000 dan pada tahun 2009 mengalami peurunan menjadi RP 84.365.000.000. hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak dapat menjamin meningkatkanya belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik yang setidaknya dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah di kabupaten bone bolango sehingga dapat meningkatkan belanja modal di Kabupaten Bone Bolango. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Selain sebagai sumber PAD yang terbesar Pajak daerah dan retribusi daerah berpungsi sebagai sumber pembiayaan bagi dara untuk membiyayayi belanja daerah di antraranya belanja modal. Untuk kabupaten Bone Bolango berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi Kabupaten Bone Bolango mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini di tunjukan oleh nilai signifikasi (0.001) < (0.05) dan perbanbdingan antara f 2 hitung 9,903 > f tabel 3,59. Hal ini didukung dari hasil koefisien determinasi R (R Square) sebesar 53,8% yang menunjukan bahwa varabel-variabel bebas telah mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat dan pengaruh dari variabel lain terhadap belanja modal yang tidak di uji dalam penelitian ini adalah sebesar 46,2%. Hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daera secara simultan mempunayi pengaruh yang sibgnifikan terhadap
13
belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan dapat menjamin penigkatan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. SIMPULAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini berarti bahwa pajak daerah berpengaruh sinifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan mampu membiyayi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Retrbusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini berarti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif sinifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan belum mampu membiyayi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 2. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini berarti bahwa pajak daerah dan retribusi daera secara simultan berpengaruh sinifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan mampu membiyayi belanja modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. DAFTAR PUSTAKA Adhistya, Arthur. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Akbar, Taufik. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011). Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas pasundan Bandung. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT indeks. Jakarta. Hadisaputro, Mandar Trisno. 2012. Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Perolehan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Dengan Dana DIPA. Artikel (www.mudjisantosa.net) Hadiyat, Aseo Lalan. 2012. Pengaruh Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung.
14
Halim Abdul dan Iqbal Mohamad. 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Ishak.Iswandi. 2013. Pengertian Belanja Modal Dan Jenisnya. http://portalpbj.blogspot.com/2013/06/pengertian-belanja-modal-danjenisnya.html Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Paujiah, Sri puji. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). Jurnal. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Prakoso, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI volume 8 no. 2, desember 2004. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati Ely. 2010. Perpajakan Teori Dan teknis Perhitungan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Sumarmi, Saptaningsih. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jurnal. Sulityowati. 2012. pengaruh pajak daerah,retribusi daera,dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Dan Bali). Skripsi Fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
