PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG (SURVEI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SULAWESI TENGAH) Tahun 2011-2014 Oleh: Mutiara Mashita Diapati STIE Panca Bhakti Palu Jl.Dr. Soeharso No. 36 A Palu surel:
[email protected]
ABSTRACT This research aims to investigate and analyse the effects of regional tax and regional retribution, simultaneously and partially on direct expense at the government of regency and City in Central Sulawesi. This is a descriptive verificative research method using multiple linear regressions as an analysis tool. Sample of this covers regencies and city in Central Sulawesi within the period of 4 yaers i.e. 2011 until 2014. The results show that contribution of regional tax and regional retribution on direct expense at the government of regency and city in Central Sulawesi is 40.7% and the rest 59.3% has been affected by other factors. Based on simultaneous test, it indicates that regional tax and regional retribution perform significant effects on direct expense at the government of regency and dity in Central Sulawesi. Partially, independent variables perform significant effects on dependent variable. Regional tax performs significant value of 0.049<0.005 and regional performs significant value of 0.008<0.005 respectively. Keywords : regional tax, regional retribution, direct expense
1
Pendahuluan Pengelolaan Pemerintah Daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 selanjutnya kemudian direvisi menjadi UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan ditransfer dana perimbangan kepada daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian : 2006). Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Kinerja dan kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim : 2001). Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Adanya desentralisasi merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber – sumber keuangan lokal khususnya melalui Pendapatan Asli daerah (Sidik : 2002). Tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi. Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diharapkan, pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing – masing daerah. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang – Undang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dirinci menjadi : a. Pajak Propinsi terdiri atas : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan pajak rokok. b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, 2
pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. c. Retribusi dirinci menjadi : retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap belanja daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Fenomena utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah. Kontribusi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar kepada daerah. Yang dapat membantu memberikan efek terhadap pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah, sehingga belanja langsung yang direncanakan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan tingginya penerimaan PAD akan dapat membiayai belanja langsung daerah secara mandiri. Sumber – sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di mana yang membedakan kedua kelompok belanja tersebut, yaitu apakah belanja terkait secara tidak langsung atau langsung, terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Belanja Langsung sering dikatakan juga sebagai Belanja Publik, karena merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah periode tahun 2011-2014; 2) Apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota SeSulawesi Tengah; 3) Apakah pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah ; 4) Apakah retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara silmutan terhadap belanja langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se- Sulawesi Tengah; 4) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Retrbusi Daerah secara parsial terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah. 3
KAJIAN TEORI Variabel Pajak Daerah dalam penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukan Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang‐Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar‐besarnya kemakmuran rakyat. Selain pajak daerah, kontribusi retribusi daerah sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Variabel retribusi daerah yang merupakan salah satu variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, merujuk kepada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung ini merupakan belanja daerah yang dirinci berdasarkan kelompok belanja.
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dan metode deskriptif. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini, dengan cara metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Daerah-daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian (tahun 2011-2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan penelitian yang meneliti 10 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian dari tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat sebagai berikut : a) Analisis Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah (X1) Tabel 3 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2011 - 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2011
Komponen P AD
P ajak Daerah
Banggai
Bangkep
Buol
Tolitoli
Donggala
Morowali
P oso
P alu
P arimo
Tojo Unauna
4.347
1.845
3.325
2.453
10.387
2.365
1.901
15.831
2.169
1.488
4
2012
P ajak Daerah
5.426
1.961
2.851
2.804
13.043
1.314
3.576
17.030
2.790
2.383
2013
P ajak Daerah
6.383
2.128
2.022
2.575
14.123
1.664
4.031
18.208
4.719
1.494
2014
P ajak Daerah
12.858
4.261
2.194
3.210
15.697
3.077
5.035
26.707
3.671
3.203
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Kota Palu sedangkan yang terendah untuk tahun 2011 adalah Kabupaten Bangkep. Setiap tahun nya untuk Kota Palu menunjukkan angka tertinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Palu sebagai ibukota Provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagai pusat kegiatan pembangunan untuk Sulawesi Tengah memungkinkan Kota Palu dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah terutama dari pajak bumi dan bangunan yang sudah dikembalikan kepada daerah dan dikelola daerah juga adanya upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan penerimaan. Hal lainnya yaitu adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota dalam memaksimalkan penerimaan daerah dari sisi pendapatan asli daerah baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. Penerimaan terendah untuk pajak daerah untuk tahun 2011 yaitu Kabupaten Bangkep, hal ini disebabkan untuk pencapaian realisasi pendapatan pajak daerah secara umum masih terdapat kendala dan belum optimalnya dalam pencapaiannya karena realisasi pendapatan pajak daerah tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan daerah. Hal ini terlihat pada realisasi dari tiap tahunnya. Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target antara lain: relatif masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, mekanisme pengadministrasian belum terlaksana dengan baik, struktur daerah yang belum terjangkau dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak daerah dan pelayanan ditingkat Kabupaten yang belum maksimal. b) Analisis Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah (X2) Tabel 4 Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2011 - 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) Daerah Kabupaten/Kota Tahun
Komponen P AD
2011
Banggai
Bangkep
Buol
Tolitoli
Donggala
Morowali
P oso
P alu
P arimo
Tojo Una-una
Retribusi Daerah
7.411
981.643
1.459
6.650
3.153
1.857
7.634
16.362
3.331
6.826
2012
Retribusi Daerah
9.744
1.407
1.746
8.429
2.174
6.438
10.856
30.716
3.613
5.707
2013
Retribusi Daerah
12.227
884.480
1.890
7.634
2.847
6.932
9.098
35.005
2.473
6.076
2014
Retribusi Daerah
16.428
1.856
1.453
7.593
5.193
11.282
13.673
46.250
8.472
13.107
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penerimaan retribusi daerah tertinggi adalah Kota Palu sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangkep. Setiap tahun nya untuk Kota Palu menunjukkan angka tertinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Palu sebagai ibukota Provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagai pusat kegiatan pembangunan untuk Sulawesi Tengah memungkinkan Kota Palu dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sisi retribusi daerah juga adanya upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan penerimaan dari segi retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi daerah memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palu selain dari pajak daerah. Penerimaan retribusi daerah terendah selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 yaitu Kabupaten Bangkep. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bangkep secara umum masih terdapat kendala dalam pencapaiannya. Karena masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah dan fasilitas daerah sehingga masih kurangnya kesadaran para masyarakat dalam membayar retribusi daerah. c) Analisis Anggaran Belanja Langsung Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Tabel 5 Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2011 - 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2011
Komponen Belanja Langsung
B elanja Langsung a. Belanja P egawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
2012
B elanja Langsung a. Belanja P egawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
2013
B elanja Langsung a. Belanja P egawai
Banggai
Bangkep
Buol
Tolitoli
Donggala
Morowali
P oso
P alu
P arimo
Tojo Unauna
608.870
251.688
161.452
400.416
593.016
522.233
437.698
470.225
439.085
360.965
316.386
20.939
13.511
178.911
329.266
193.329
227.505
280.013
201.296
122.424
107.454
51.496
52.104
73.269
91.074
115.359
95.041
72.479
76.533
88.094
185.030
179.251
95.836
148.234
172.675
213.544
115.151
117.151
117.732
161.254
618.643
295.185
402.967
392.902
395.481
531.412
548.965
539.562
457.028
422.692
338.921
19.075
160.886
200.610
237.294
231.382
281.266
329.871
235.408
144.798
96.497
60.533
74.748
76.533
78.579
134.986
115.530
70.609
93.137
92.265
183.224
215.575
167.332
115.759
79.607
165.042
152.167
139.081
128.482
185.627
632.481
230.516
368.072
346.359
488.586
560.149
541.494
604.735
500.809
394.095
396.978
15.076
201.116
226.948
281.694
268.438
339.572
411.693
280.338
179.613
6
b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
2014
B elanja Langsung a. Belanja P egawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal
89.211 156.291
49.120 166.319
59.826 107.129
62.683 56.727
85.134 121.757
112.033 179.678
100.947 100.973
87.561 105.480
96.004 124.466
96.837 117.644
700.932
232.165
489.427
493.575
629.959
546.387
630.003
675.208
564.414
438.683
448.032
13.161
246.582
281.019
324.652
323.431
383.596
459.410
334.533
211.425
130.002
64.655
84.446
93.660
133.604
98.934
110.156
119.651
126.083
97.298
122.897
154.348
158.398
118.894
171.702
124.021
136.250
96.146
103.797
129.958
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 anggaran belanja langsung tertinggi adalah Kabupaten Banggai sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangkep. Peranan belanja langsung didominasi oleh belanja pegawai dan belanja modal yang paling besar dianggarkan disetiap Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah. Masih besar nya belanja pegawai di setiap Kabupaten dan Kota memberikan gambaran masih banyak nya pegawai honorer. Dari hasil wawancara pada Pemkot Palu dan Pemkab Donggala, untuk Pemkot Palu pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja langsung kontribusinya masih kecil masih ada pembiayaan lain dari transfer pusat. Untuk pendapatan asli daerah dilihat berapa yang masuk penerimaan dan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dan terakomodir. Serta untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih penting. Untuk Pemkab Donggala untuk membiayai belanja daerah ada komponen-komponen yang menjadi porsi masing-masing belanja. Untuk belanja langsung kontribusi pendapatan asli daerah nya kecil dan masih mengharapkan bantuan dari transfer pusat. Untuk kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah menunjukkan fluktuasi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung, sangat kecil kontribusinya yang kurang lebih sebesar 2 persen. Sedangkan untuk secara keseluruhan kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja langsung masih kecil. Hal ini masih menimbulkan ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pembiayaan belanja daerah. Diharapkan pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dapat mengalih potensi daerah dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Analisis Regresi Linear berganda Tabel 6 Hasil Perhitungan Regresi Berganda Dependen Variabel Y = Belanja Langsung Variabel Koefisien Standar T Sig Regresi Error C = Constanta 22.115 1,013 21,827 0,000 X1 = Pajak Daerah 0,300 0,048 2,034 0,049 X2 = Retribusi Daerah 0,418 0,041 2,836 0,007 R= 0,622 F-Statistik = 11.660 R-Square = 0,407 Sig. F = 0,000 7
Sumber: Hasil Regresi Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah: Y = 22,122 + 0,300 X1 + 0,418 X2 Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X1 dan X2) memberi pengaruh terhadap variable independen ( Y ) model analisis regresi belanja langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut: Dari persamaan di atas dapat dijelaskan: a) Untuk nilai constanta sebesar 0,120 berarti Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 22,122. b) Pajak Daerah (X1 ) dengan koefisien regresi 0,300 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pajak daerah dan belanja langsung. Artinya apabila terjadi peningkatan Pajak Daerah sebesar 1 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X1 = 0), maka belanja langsung akan meningkat sebesar 0,300. c) Retribusi Daerah (X2 ) dengan koefisien regresi 0,418 ini berarti terjadi pengaruh positif antara retribusi daerah dan belanja langsung. Artinya peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1 poin dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (X2 = 0), maka belanja langsung akan meningkat sebesar 0,418. 1.
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Berdasarkan analisis hasil uji regresi dikertahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah membiayai belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, hal ini bermakna bahwa hipotesis yang diuraikan sebelumnya sejalan dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa besarnya belanja langsung masih dominan dipengaruhi oleh jumlah transfer dana yang diterima dari pemerintah pusat dilihat dari besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 0,407 atau 40,7% dan sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi faktor lain (transfer dana pusat) dalam membiayai belanja langsung serta hal ini menunjukkan sangat tingginya tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertambahnya penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maka akan berpengaruh pada anggaran belanja langsung. Perkembangan pendapatan asli daerah yang rata-rata mengandalkan dari sektor pajak dan retribusi daerah, sejalan dengan perkembangan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang besar. 8
2.
Penelitian ini sejalan dengan Panggabean (2009) yang menyatakan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sudah tentu pendapatan daerah akan meningkat yang pada akhirnya juga diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat. Hasil penelitian yang dilakukan Halim (2004) (Dalam Panggabean, 2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja pemerintah daerah. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Langsung Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja langsung kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, hal ini dapat dilihat tingkat signifikan 0,049<0,005 yang menunjukkan variabel pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja langsung kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, yang berarti bahwa semakin besar jumlah pajak daerah maka jumlah belanja langsung juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian untuk daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, kontribusi pajak daerah dalam kurun waktu penelitian yaitu tahun 2011 – 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 30,05 persen. Peranan pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah sesuai hasil penelitian merupakan variabel independen yang memiliki peranan (kontribusi) terkecil dari variabel retribusi daerah yang diteliti dapat dilihat pada nilai koefisien Beta distandarisasi sebesar 0,300. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Panggabean (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan faktor yang paling dominan mempengaruhi belanja daerah berturut-turut adalah pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan retribusi daerah. Dan hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Syahputra (2010) yang menyatakan Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh positif secara silmutan dan parsial terhadap belanja daerah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan DBH dan DAU. Mardiasmo dkk, (2002) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan kelelusaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengefektifkan perda-perda yang mengatur tentang pajak daerah dan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan pajak daerah. Dan adanya berbagai macam perubahan undang-undang, khususnya mengenai perpajakan, perlu ditanggapi 9
3.
oleh pemerintah daerah dengan suatu strategi agar dapat memberikan hasil yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis secara maksimal. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja langsung kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, hal ini dilihta tingkat signifikan sebesar 0,008<0,005 yang menunjukkan variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja langsung kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, yang berarti bahwa semakin besar jumlah retribusi daerah maka jumlah belanja langsung juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian untuk daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu penelitian yaitu tahun 2011 – 2014 terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 39,00 persen. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah dibandingkan pajak daerah. Peranan retribusi daerah terhadap belanja langsung Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah sesuai hasil penelitian memiliki nilai koefisien Beta distandarisasi yang besar dari pajak dan merupakan variabel independen yang memiliki peranan (kontribusi) besar yang diteliti. Retribusi daerah untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi penurunan cukup signifikan pada beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah tetapi adapun yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Hasil ini menunjukkan untuk pendapatan asli daerah kontribusi terbesar disumbangkan oleh retribusi daerah, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah objek retribusi daerah lebih banyak dari pajak daerah, sehingga potensi penerimaannya lebih besar, selain itu kesadaran masyarakat pengguna jasa pelayanan dalam melakukan pembayaran. Serta menandakan bahwa pengelolaannya menuju kearah yang lebih baik, hal ini juga mengindikasikan adanya upaya yang keras dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah. Sejalan dengan hasil penelitian ini, menurut Davey (1998) (dalam Panggabean, 2009) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengefektifkan perda-perda yang mengatur tentang retribusi dan melakukan ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan retribusi yang baru dan menghitung potensi pendapatan riil yang dimiliki oleh daerah dengan metode perhitungan yang sistimatika dan rasional. 10
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 2. Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 3. Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Daftar Pustaka Bastian, I. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Penerbit Salemba. Davey, K, J. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktik-Praktik Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah. Dkk. UI-Press.Jakarta. Halim, A. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakerta: UPP AMP YKPN. _______. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umu (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing. Panggabean, Henri. 2009. Pengaruh Pendapatan Alsi daearh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan. Syahputra, Indra. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Sidik. M. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Natara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta. UPP AMP YKPN. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 11
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah.
12
