PENGARUH ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Kepanjen) AN’NISSA DWI RACHMAWATI DJAMHUR HAMID MARIA GORETTI WI ENDANG N.P (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT The government do tax reform, make a “Prima” Services with forming account representative in “KPP Modern”. Account Representative have many function, there are education, mentoring, and controlling which are anticipated have an effect on taxpayer compliance. The purpose of this research is to know the simultan and partial influence of education, mentoring, and Controlling of Account Representative to taxpayer compliance. Types of research used in this study is explanatory research with quantitative approach. Samples used in this study as many as 100 respondents tax payer with questionnaire research instruments. Analysis of the data used in this research using descriptive analysis and multiple linear analysis. The results showed that Education Variables (X1), Mentoring Variable (X2), and Controlling of Account Representative Variable (X3) effected on Personal Tax Payer Compliance. In this study it can be seen also that individually (partial) the third variables involves Education Variables (X1), Mentoring Variable (X2), and Controlling of Account Representative Variable (X3) has a positive influence on Personal Tax Payer Compliance. The dominant variable in the Personal Tax Payer Compliance is controlling variables with the highest Beta 0,262. Keywords: Education, Mentoring, Controlling, Account Representative, Tax Compliance
PENDAHULUAN
berbagai
Indonesia merupakan negara berkembang
upaya
untuk
terus
meningkatkan
penerimaan pajak. Salah satu upaya yang
yang senantiasa melakukan pembangunan di
dilakukan
segala
pemenuhan
penerimaan negara dari sektor pajak adalah
kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia.
dengan melakukan tax reform (Widodo, 2010:2).
Tentunya dibutuhkan pula biaya yang tidak
Tax Reform adalah reformasi perpajakan yang
sedikit
dilakukan
bidang
untuk
sebagai
wujud
melaksanakan
pemenuhan
pemerintah
untuk
terhadap
meningkatkan
peraturan–peraturan
kewajiban Negara terhadap rakyatnya tersebut.
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan
Indonesia melakukan berbagai upaya untuk
Indonesia.
Langkah
lain
mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai
Direktorat
Jenderal
Pajak
sumber pendapatan negara (Widodo, 2010:1).
melakukan perubahan dalam sistem pelayanan,
yang
dilakukan
(DJP)
adalah
Penerimaan dari sektor pajak merupakan
peningkatan kualitas sumber daya manusia
penerimaan terbesar negara. Selama lima tahun
(SDM), dan penyempurnaan organisasi dengan
terakhir penerimaan perpajakan memberikan
membuat KPP Modern. Sebelum modernisasi
kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan
pajak
dalam
Pelayanan
negeri.
Bahkan
pada
tahun
2013,
dilakukan
terdapat
Pajak
beberapa
(KPP)
berdasarkan
total penerimaan negara (APBN Kementerian
Pelayanan
Keuangan RI). Menurut Undang–Undang Nomor
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
16 tahun 2009 sebagai perubahan keempat atas
(PPN), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Undang–Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Bangunan (KP PBB) yang khusus menangani
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi
dan
wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
Bangunan (BPHTB), Kantor Karikpa (Kantor
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pemeriksaan
berdasarkan
tidak
bertugas menangani masalah pemeriksaan, serta
mendapatkan imbalan secara langsung dan
ada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
Perpajakan (KP-4) yang bertugas sebagai fungsi
besarnya kemakmuran rakyat.
penyuluhan. Keadaan struktur organisasi seperti
Undang–Undang
dengan
Pajak
pajaknya,
dibentuk
penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari
Bea
jenis
yang
Kantor
yang
Perolehan dan
Hak
yaitu
Kantor
menangani
atas
Penyidikan
Tanah Pajak)
Pajak
dan yang
Melihat peran pajak yang cukup penting bagi
ini bersifat ganda atau dualisme fungsi karena
pembangunan negara, pemerintah melakukan
fungsi pelayanan dan pemeriksaan sama–sama
1
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
tersebut
bahkan jika ada permohonan keberatan juga
kesadaran diri Wajib pajak, sehingga dengan
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
kerelaan hati dapat meningkatkan kepatuhan
Selain itu, pelayanan pada saat KPP sebelum
mereka akan pemenuhan kewajiban perpajakan.
modern tidak menerapkan pelayanan satu atap
pembentukan Kantor STO (Small Taxpayer Office)
Secara umum yang dimaksud dengan kepatuhan adalah taat dan menuruti perintah. Franzoni (1998) menyatakan “As a complex phenomenon, tax compliance can be addressed from a variety perspective taxpayers stance is influenced by many factor, including their disposition towards public institution”.Cummings,Martinez-Vazquez,McKee and Torgler (2006) menyatakan “Tax compliance is behavioral issue. The differences in tax compliance levels can be explained by differences in the fairness of tax administration, in the perceived fiscal exchange and in the overall attitude towards the respective governments” .Pendapat yang dikemukakan di atas terdapat satu kesamaan yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemerintah sebagai institusi publik. Itulah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen
yang biasa dikenal dengan sebutan KPP Pratama.
merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak
Terciptanya
Pratama
(one stop service) karena KPP dibagi berdasarkan jenis pajak. Hal tersebut tidak memberikan kemudahan
kepada
melaksanakan
wajib
pajak
pemenuhan
dalam
kewajiban
perpajakannya. Keadaan seperti itu mendorong DJP untuk melakukan modernisasi dengan membuat KPP Modern. Kantor Pelayanan Pajak Modern diawali dengan dibentuknya Kantor LTO (Large Taxpayer Office) pada tahun 2002, biasa disebut dengan KPP WP Besar menangani 300 wajib pajak badan terbesar di seluruh Indonesia. Kedua, pada tahun 2003 dibentuklah Kantor MTO (Medium Taxpayer Office) yang kemudian lebih sering disebut dengan nama KPP Madya menangani 200-500 WP Badan terbesar di lingkungan kanwilnya. Langkah ketiga adalah
senantiasa
KPP
Modern
memberikan
membuat
pelayananan
DJP
diharapkan
Modern
dapat
yang
meningkatkan
berfungsi
setelah
dilakukannya modernisasi perpajakan. Sehingga,
prima
kepada wajib pajak, untuk mencapai pelayanan
terdapat
pula
AR
yang
bertugas
untuk
prima, DJP memberikan pelayanan ekstra yaitu
memberikan
edukasi,
pendampingan,
dengan membentuk Account Representative di
pengawasan
kepada
wajib
setiap KPP Modern.
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini
serta
pajak
untuk
Account Representative adalah petugas yang
akan disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak
bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
yang sudah menerapkan sistem administrasi
Kepanjen khusunya wajib pajak orang pribadi.
modern. Account Representative merupakan ujung
Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
tombak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak
KPP Pratama Kepanjen tahun 2008-2012
(DJP). Berperan sebagai penghubung antara Jumlah WP
wajib pajak dengan DJP. Memiliki peran dan
No.
tugas yang sangat penting dalam mengamankan
Tahun
OP Terdaftar
penerimaan Negara. Menurut Kputusan Menteri
Jumlah
Jumlah
kumulatif
Tahunan PPh
WP
OP
OP
dilaporkan
1.
2008
9452
9.452
8
Account
melakukan
2.
2009
22445
31.897
13.314
pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak,
3.
2010
8942
40.839
28.888
4.
2011
8421
49.260
31.862
5.
2012
9249
58.509
32.672
6.
2013*
4477
63.286
32.209
adalah
melakukan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis
perpajakan
kepada
wajib
pajak,
penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja
*jumlah WP OP terdaftar sampai dengan bulan Juni 2013 Sumber : Dokumen Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kepanjen Berdasarkan data Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 hanya 8 SPT saja yang diterima, padahal wajib pajak yang terdaftar sebanyak 9.452. Mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masih dibilang cukup rendah karena masih banyaknya SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti secara
wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi AR yang secara langsung berhubungan dengan Wajib pajak adalah mencakup Edukasi, Konsultasi, dan Pengawasan. Diharapkan, fungsi AR tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. AR diharapkan dengan
mampu
baik
menjalankan
sehingga
dapat
fungsinya
menghasilkan
pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima
2
yang
terdaftar
Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tugas-tugas Representative
SPT
mendalam mengenai pengaruh fungsi Account Representative yang meliputi edukasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen dengan mengambil judul “Pengaruh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”
Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal
Pajak
melalui
pelatihan
mengenai
peraturan perundang-undangan dan pengisian SPT. Bentuk lain dari proses edukasi adalah penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 kegiatan penyuluhan sebagai sebuah proses edukasi
KAJIAN PUSTAKA
perpajakan yang harus dilakukan secara terus-
Account Representative
menerus. Penyuluhan dapat dilakukan melalui
Pandiangan (2008:27) mendefinisikan Account Representative melakukan
sebagai tugas
petugas
pajak
pengawasan
kegiatan-kegiatan penyuluhan secara langsung
yang
maupun tidak langsung
terhadap
2. Pendampingan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
Pendampingan mengacu pada hubungan di
melayani pemenuhan hak–hak Wajib Pajak,
antara
melayani Wajib Pajak dalam rangka konsultasi
mendampingi
jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal
(Wiryasaputra, 2006:19). Proses pendampingan
lain terkait hak dan kewajiban pemenuhan
yang
perpajakannya. Account Representative adalah
konsultasi
penghubung atau liason officer antara Wajib Pajak
konsultasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis
dan
di
Direktorat
Jenderal
Pajak.
Account
dua
subjek dan
dilakukan
bidang
yaitu
orang
oleh
teknis.
orang
yang
AR
perpajakan.
didampingi
adalah
Konsultasi
yang
melalui
teknis
Seperti
adalah
tata
cara
Representative bertanggung jawab memberikan
penghitungan pajak terutang dan pengisian SPT.
informasi terkait perpajakan atau peraturan
Sebenarnya, proses konsultasi teknis hampir
terbaru kepada Wajib Pajak. Dituntut untuk
sama dengan kegiatan penyuluhan, hanya saja
selalu memberikan respon yang efektif dan
konsultasi teknis dilakukan secara pribadi dari
professional serta cepat dalam menanggapi
wajib pajak ke AR yang bertanggung jawab
setiap permasalahan perpajakan yang dialami
terhadap wajib pajak tersebut. Konsultasi teknis
oleh Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab
dapat dilakukan melalui konsultasi langsung dan
AR
konsultasi melalui telepon.
tersebut.
Account
Representative
juga
merupakan sarana pemenuhan hak–hak Wajib Pajak.
AR
akan
selalu
3. Pengawasan
mendampingi,
Ir.
Sujamto
dalam
Harahap
(2004:12)
memberikan bimbingan, dan himbauan kepada
mendefinisikan
Wajib Pajak terkait masalah perpajakan. Account
usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan
Representative juga diharuskan untuk mengawasi
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai
setiap kegiatan Wajib Pajak terutama untuk
pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai
pemenuhan kewajiban perpajakan beserta hak
dengan yang semestinya apakah tidak. Fungsi
wajib pajak. Berdasarkan ulasan dan pendapat
Pengawasan
diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Account
mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal
Representative
pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah
yang
berhubungan
langsung
pengawasan
yang
sebagai
dilakukan
segala
AR
yaitu
dengan wajib pajak secara garis besar mencakup
sesuai
edukasi,
pengawasan.
peraturan yang berlaku. Melalui cara mengawasi
Selanjutnya, istilah Account Representative dapat
dan mengingatkan Wajib Pajak akan besarnya
disebut dengan AR.
pajak terutang yang menjadi tanggung jawabnya.
Fungsi Account Representative
Pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan
Secara garis besar fungsi Account Representative
perhatian AR terhadap Wajib Pajak yang menjadi
adalah
tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan ini
pendampingan,
Edukasi,
dan
Pendampingan,
dan
dengan
Undang-Undang
dan/atau
Pengawasan.
sangat penting karena wajib pajak akan terus
1. Edukasi
dimonitor
Pendidikan juga merupakan sebuah proses
upaya
pengajaran
serta
diingatkan
Kepatuhan Wajib Pajak
kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui
dihimbau
mengenai kewajiban perpajakannya.
pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau manusia
dan
Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua
dan
macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik
material. Kepatuhan formal adalah keadaan
(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
dimana
2002 : 263). Edukasi pajak menurut Surat Edaran
perpajakannya secara formal sesuai dengan
3
Wajib
Pajak
memenuhi
kewajiban
ketentuan dalam Undang–Undang. Misalnya
1) Penyuluhan langsung
ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi,
Item :
yang dipenuhi oleh WP hanyalah memenuhi
a) Melakukan
penyuluhan
secara
ketentuan penyampaian SPT sebelum batas
langsung dengan mengundang wajib
waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
pajak
pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran
b) Berperan aktif dalam pelaksanaan
Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan
kelas pajak
waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu
c) Pemberitahuan informasi peraturan
dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan WP
pajak
melakukan pembayaran tepat waktu (Widodo,
langsung
2010 : 68)
terbaru
saat
penyuluhan
d) Pemberitahuan informasi hak dan
a. Hipotesis
kewajiban wajib pajak e) Pemberitahuan informasi mengenai cara menghitung pajak f) Mengetahui
bagaimana
cara
menghitung pajak g) Pemberitahuan informasi mengenai pengisian SPT 2) Penyuluhan tidak langsung Gambar 1. Hipotesis 1.
Item :
H1 : Variabel edukasi, pendampingan, dan
a) AR
pengawasan berpengaruh signifikan secara
media
cetak
sebagai media edukasi pajak.
simultan dan parsial terhadap kepatuhan
b) AR menggunakan media elektronik
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
sebagai media edukasi pajak.
Kepanjen. 2.
menggunakan
c) AR
H2 : Diduga fungsi pengawasan merupakan
menggunakan
media
online
sebagai media edukasi pajak.
fungsi AR yang dominan mempengaruhi
b. Pendampingan
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Indikator :
KPP Pratama Kepanjen
1) Konsultasi teknis Item :
METODE PENELITIAN
a) Menyediakan
Jenis Penelitian Jenis
penelitian
waktu
untuk
berkonsultasi yang
digunakan
adalah
b) AR menerima konsultasi teknis wajib
explanatory research. Penelitian ini menggunakan
pajak secara langsung
pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian
c) AR
cepat
dan
tanggap
dalam
survei. Populasi dalam penelitian ini adalah
mengatasi masalah wajib pajak saat
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di
konsultasi langsung
Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
sejumlah 63.286 wajib pajak.
Kepanjen
d) AR
Penghitungan
menerima
konsultasi
teknis
tanggap
dalam
melalui telepon
sampel menggunakan rumus slovin sehingga
e) AR
cepat
dan
besarnya sampel adalah 99,8 dibulatkan menjadi
mengatasi masalah wajib pajak saat
100
konsultasi telepon
orang
responden.
Teknik
pengambilan
sampel yang digunakan peneliti adalah sampling incidental,
yaitu
berdasarkan
kebetulan.
digunakan
adalah
pengambilan data
Sumber primer
f) Solusi yang diberikan AR sangat jelas
sampel data
yang
dan
data
sehingga mudah dipahami g) Konsultasi wajib
sekunder.
teknis
pajak
dalam
mempermudah melaksanakan
kewajiban perpajakannya.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep,
c. Pengawasan
variabel, indikator,dan item yang digunakan
Indikator:
dalam penelitian ini.
1) Pengawasan
Konsep :
Item :
1. Account Representative
a) mengingatkan
wajib
pajak
untuk
Variabel :
melakukan pelaporan SPT sebelum
a. Edukasi
jatuh tempo
indikator :
4
b) mengecek ulang kelengkapan berkas SPT beserta lampirannya c) melakukan
koreksi
terhadap
ketetapan kewajiban perpajakan
3.
Y.3
0,912
0,000
Valid
4.
Y.4
0,848
0,000
Valid
5.
Y.5
0,873
0,000
Valid
Nilai alpha cronbach
0,865
Reliabel
normalitas
yang
d) memberikan surat himbauan
Uji Asumsi Klasik
e) pemberian sanksi pajak
1. Uji Normalitas
f) melakukan visitasi
Berdasarkan
2. Kepatuhan Wajib Pajak
uji
dilakukan
menggunakan
Variabel :
diperoleh
nilai
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Distribusi
dikatakan
software
signifikansi normal
telah
SPSS
sebesar apabila
21,
0,697. nilai
Indikator :
signifikansi > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan
1) Kepatuhan formal
bahwa uji normalitas terpenuhi karena nilai
Item :
signifikansi 0,697 > 0,05.
a) Pendaftaran NPWP
2. Uji Autokorelasi
b) tepat waktu dalam penyetoran
Uji yang digunakan dalam penelitian ini
c) tepat waktu dalam pelaporan d) benar,
jelas,
dan
lengkap
adalah dalam
uji
Durbin-Watson.
Berdasarkan
perhitungan menggunakan software SPSS 21
pengisian SPT
didapatkan hasil DW sebesar 1,642. Jadi, dalam hal
ini
disimpulkan
bahwa
tidak
terjadi
HASIL DAN PEMBAHASAN
autokorelasi karena DW berada diantara -2 dan
Validitas dan Reliabilitas
+2 (-2 ≤ 1,642 ≤ +2).
Tabel 2. Hasil Validitas dan Reliabilitas
3. Uji Heteroskesdastisitas
No.
Item
Koefisi
Signi
en
fikan
Ket.
Korela si 1.
X1.1
0,439
0,015
Valid
2.
X1.2
0,599
0,000
Valid
3.
X1.3
0,740
0,000
Valid
4.
X1.4
0,578
0,001
Valid
5.
X1.5
0,700
0,000
Valid
6.
X1.6
0,565
0,001
Valid
menggunakan software SPSS 21 dapat dilihat
7.
X1.7
0,659
0,000
Valid
bahwa pada gambar di atas titik–titik menyebar
8.
X1.8
0,664
0,000
Valid
secara acak. Titik–titik tersebut menyebar secara
9.
X1.9
0,665
0,000
Valid
acak baik di bagian atas angka nol pada sumbu Y
10.
X1.10
0,677
0,000
Valid
ataupun di bawah angka nol pada sumbu yang
Nilai alpha cronbach
0,821
Reliabel
sama. Dengan demikian dapat disimpulkan
1.
X2.1
0,706
0,000
Valid
bahwa tidak terjadi heterokesdastisitas.
2.
X2.2
0,686
0,000
Valid
4. Uji Multikolinieritas
3.
X2.3
0,761
0,000
Valid
4.
X2.4
0,674
0,000
Valid
5.
X2.5
0,681
0,000
Valid
6.
X2.6
0,736
0,000
Valid
7.
X2.7
0,838
0,000
Valid
Nilai alpha cronbach
0,848
Reliabel
1.
X3.1
0,674
0,000
Valid
2.
X3.2
0,551
0,002
Valid
3.
X3.3
0,432
0,017
Valid
4.
X3.4
0,727
0,000
Valid
5.
X3.5
0,702
0,000
Valid
6.
X3.6
0,728
0,000
Valid
Nilai alpha cronbach
0,694
Reliabel
1.
Y.1
0,637
0,000
Valid
2.
Y.2
0,796
0,000
Valid
Gambar 2. Scatter Plot Berdasarkan
Uji
Heterokesdastisitas
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software SPSS 21 diketahui bahwa nilai VIF dari variabel edukasi (X1) sebesar 1,207. Nilai VIF untuk variabel pendampingan (X)2 sebesar 1,375. Serta nilai VIF untuk variabel pengawasan (X3) sebesar 1,517. Nilai VIF dari seluruh variabel lebih kecil dari 10. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.
5
akan mengalami kenaikan atau penurunan Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Model
pula sebesar 0,170 dengan koefisien
Collinearity Statistics Toleranc
edukasi
(X1)
dan
pengawasan (X3) adalah tetap atau konstan.
VIF
4. Nilai koefisien untuk variabel pengawasan
e Edukasi AR
,829
1,207
(X3) sebesar 0,236. Hal ini berarti bahwa
Pendampinga
,727
1,375
setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel pengawasan (X3), maka
n AR
1
variabel
asumsi nilai
Pengawasan
,659
kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan
1,517
mengalami kenaikan atau penurunan pula
AR
sebesar 0,236 dengan asumsi nilai koefisien variabel edukasi (X1) dan pendampingan (X2)
Analisis Regresi Linier Berganda
adalah tetap atau konstan.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Terikat
Koefi
Beta
T
Pengujian Hipotesis
Sig
1.
sien
Bebas
Tabel 4 menunjukkan bahwa koefisien
Regre
Y
Edukasi
Koefisien Determinasi (R2)
si
determinasi R square (R²) adalah sebesar 0,280 =
(B)
28%. Kelemahan mendasar dari penggunaan
0,125
0,201
2,109
0,038
koefisien determinasi (R2) adalah bias terhadap
(X1)
jumlah variabel independen yang dimasukkan ke
Pendampi ngan (X2) Pengawasa n (X3) Kons
0,170 0,236 5,370
0,214 0,262 -
2,111
dalam model (Ghazali,2009:15). Oleh karena itu
0,037
banyak 2,459
0,016
1,999
0,048
peneliti
yang
menganjurkan
menggunakan adjusted R2. Nilai adjusted R square yang merupakan nilai R yang telah disesuaikan sebesar 0,258 = 25,8%. Hal tersebut
tanta N
: 100
berarti variabel edukasi, pendampingan, dan
R
: 0,529
pengawasan mempengaruhi kepatuhan wajib
R
: 0,28
pajak orang pribadi sebesar 25,8%. Sedangkan
Adj. R. Square
: 0,258
sisanya sebesar 74,2% dipengaruhi oleh variabel
F
: 12,446
lain di luar model regresi dalam penelitian ini.
Ftabel
: 2,70
2
2.
Uji F Diketahui bahwa Fhitung sebesar 12,446 > Ftabel
Berdasarkan data dari Tabel 4 didapatkan
sebesar 2,07 (df1= 96, df2=3) dengan nilai
persamaan regresi sebagai berikut:
signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya, secara bersama-
1. Persamaan regresi
sama variabel edukasi (X1), pendampingan (X2),
Y = 5,370 + 0,125 X1 + 0,170 X2 + 0,236 X3
dan
pengawasan
(X3)
berpengaruh
Konstanta sebesar 5,370 menyatakan bahwa
simultan
nilai variabel Y sebesar 5,370 satuan dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
asumsi jika tidak ada nilai variabel X1
3.
(edukasi),
X2
(pendampingan),
dan
X3
dan
signifikan
terhadap
secara variabel
Uji T Besarnya thitung variabel X1 terhadap variabel
(pengawasan).
Y adalah sebesar 2,109. Artinya t hitung > ttabel (2,109
2. Nilai koefisien untuk variabel edukasi (X1)
> 1,98). Nilai signifikannya 0,38 < 0.05. Dapat
sebesar 0,125. Hal ini berarti setiap ada
disimpulkan
kenaikan atau penurunan satu satuan dari
berpengaruh secara parsial terhadap variabel
variabel edukasi (X1), maka kepatuhan wajib
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan
pajak
nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh
orang
pribadi
akan
mengalami
kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,125
bahwa
variabel
edukasi
secara signifikan terhadap variabel Y.
dengan asumsi nilai koefisien
Besarnya thitung variabel X2 terhadap variabel
variabel pendampingan (X2) dan pengawasan
Y adalah sebesar 2,111. Artinya t hitung > ttabel (2,111
(X3) adalah tetap atau konstan.
> 1,98). Nilai signifikannya 0,37 < 0.05. Dapat
3. Nilai koefisien untuk variabel pendampingan
disimpulkan
bahwa
variabel
pendampingan
(X2) sebesar 0,170. Hal ini berarti bahwa
berpengaruh secara parsial terhadap variabel
setiap ada kenaikan atau penurunan satu
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan
satuan dari variabel pendampingan (X2), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6
nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh
Pratama Kepanjen sudah melaksanakan fungsi
secara signifikan terhadap variabel Y.
edukasi dengan baik. AR sering kali melakukan
Besarnya thitung variabel X3 terhadap variabel
penyuluhan apabila ada perubahan peraturan
Y adalah sebesar 2,459. Artinya t hitung > ttabel (2,459
perundang-undangan. Baik dilakukan di wilayah
> 1,98). Nilai signifikannya 0,16 < 0.05.Dapat
kantor ataupun ke tempat-tempat usaha wajib
disimpulkan
pengawasan
pajak yang lebih dikenal dengan istilah jemput
berpengaruh secara parsial terhadap variabel
bahwa
variabel
bola. AR juga sering melakukan kelas pajak,
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan
memberikan
nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Namun,
secara signifikan terhadap variabel Y.
ada beberapa kendala yang dirasakan oleh wajib
Hasil dari uji parsial ini dapat diketahui variabel
manakah
yang
menjadi
informasi
mengenai
hak
dan
pajak yaitu apabila petugas pajak melakukan
variabel
penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak, beberapa
dominan dengan melihat koefisien beta yang
dari wajib pajak tidak mengetahui jika diadakan
terbesar yaitu ada pada variabel pengawasan
penyuluhan, jadi hanya beberapa wajib pajak
sebesar 0,262, dengan begitu variabel dominan
saja
dalam penelitian ini adalah variabel pengawasan
tersebut.
(X3).
meningkatkan
Pembahasan
mengenai kegiatan penyuluhan baik melalui
yang
datang
Untuk
menghadiri
itu,
penyuluhan
diharapkan
AR
pemberitahuan
terus
informasi
Penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel
media cetak, elektronik, maupun media online
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor
agar fungsi edukasi AR juga terus dapat
Pelayanan
Kepanjen
ditingkatkan.
dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel
2. Pengaruh
edukasi
Pajak (X1),
pengawasan edukasi,
(KPP)
Pratama
pendampingan
(X3).
Artinya,
semakin
dan
Pendampingan
(X2)
terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
dan tinggi
Variabel
pendampingan
ini
berpengaruh
pengawasan
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
sebagai fungsi dari account representative (AR)
pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan hasil
diterapkan kepada wajib pajak, maka semakin
penelitian
tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Pendampingan atau mentoring adalah suatu
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
proses timbal balik antara satu orang dengan
1.
pendampingan,
(X2),
yang
dilakukan
Yunasha
(2010).
Pengaruh Edukasi (X1) terhadap Kepatuhan
orang lain atau lebih untuk saling membantu
Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
memecahkan masalah. Pihak-pihak yang lebih
Variabel
edukasi
berpengaruh
positif
mengerti
dan
memahami
pemecahan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
masalahnya akan membantu pihak yang belum
pribadi. Edukasi atau pendidikan merupakan
memahami pemecahan suatu masalah. Sebagian
salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan
praktisi menganggap pendampingan sebagai
wajib pajak. semakin tinggi tingkat pendidikan
konsultasi (Gunarso, 2003:6-7).
yang diberikan kepada wajib pajak semakin
Pendampingan yang dilakukan oleh AR lebih
tinggi pula pemahaman wajib pajak akan
mengarah ke konsultasi teknis atau bimbingan
peraturan
2005:32).
teknis antara wajib pajak dengan masing-masing
Semakin tinggi edukasi yang diberikan kepada
perpajakan
AR. Sesuai dengan tugas AR yang tercantum
wajib pajak akan meningkatkan pemahaman
pada KMK NO. 98/KMK.01/2006 sebagaimana
perpajakan yang nantinya akan meningkatkan
telah
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
68/PMK.01/2008 tentang Account Representative
kewajiban perpajakannya.
Pada
Edukasi
pajak
(Nurmantu,
menurut
Surat
Edaran
diubah Kantor
terakhir
dengan
Pelayanan
Mengimplementasikan
Pajak
PMK yang
Organisasi
NO. Telah
Modern,
Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010
Account Representative memiliki tugas sebagai
adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat
berikut :
Jenderal
Pajak
melalui
pelatihan
mengenai
a.
peraturan perundang-undangan dan pengisian
melakukan
pengawasan
kepatuhan
perpajakan Wajib pajak
SPT. Bentuk lain dari proses edukasi adalah
b.
penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktorat
bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 kegiatan
c.
penyuluhan sebagai sebuah proses edukasi
d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data
perpajakan
harus
dilakukan
secara
terus-
penyusunan profil Wajib Pajak Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
menerus. Account Representative (AR) di KPP
7
e.
melakukan
evaluasi
hasil
banding
mengevaluasi
apa
saja
yang
menjadi
berdasarkan ketentuan yang berlaku
kekurangannya dan akan segera diperbaiki. AR
Pendampingan yang dilakukan tersebut
juga akan memberikan sanksi kepada wajib pajak
merupakan tugas account representative yang
yang telat menyetor ataupun melapor. AR juga
merupakan ujung tombak DJP. AR adalah ujung
melakukan visitasi atau kunjungan ke tempat
tombak pelayanan. Selain mengawasi wajib
usaha wajib pajak sebagai bentuk pengawasan
pajak, AR juga dituntut untuk membimbing
yang nantinya hasil dari visitasi tersebut akan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
digunakan untuk memperbaharui data wajib
perpajakannya yang nantinya akan berimbas
pajak. Wajib pajak pun merasa sangat nyaman
pada kepatuhan wajib pajak.
dengan pengawasan yang dilakukan oleh AR.
AR
di
KPP
Pratama
telah
Pengawasan merupakan salah satu kunci yang
melaksanakan fungsi pendampingan dengan
ditekankan Direktotar Jenderal Pajak untuk
cukup baik. AR memberikan waktu untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. semakin
konsultasi
sehingga
tinggi fungsi pengawasan ditekankan, maka
untuk
akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
secara
mempermudah
Kepanjen
langsung
wajib
pajak
melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Cepat dan
tanggapnya
memecahkan
AR
dalam
masalah
mengindikasikan mendampingi
wajib
bahwa
AR
pajak,
Kesimpulan
pajak mampu
1. Variabel
Edukasi,
Pendampingan,
dan
membimbing,
Pengawasan berpengaruh positif signifikan
maupun melakukan konsultasi teknis baik
secara simultan (bersama-sama) terhadap
secara langsung maupun melalui telepon. AR
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP
selalu bertindak aktif dalam hal mendampingi
Pratama
wajib pajaknya yang memiliki masalah seputar
berpengaruh positif signifikan secara parsial
kewajiban perpajakan.
terhadap
3. Pengaruh
wajib
KESIMPULAN DAN SARAN
membantu
Pengawasan
(X3)
terhadap
Kepanjen.
Variabel
kepatuhan
wajib
pajak
edukasi orang
pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
pendampingan berpengaruh positif signifikan
Variabel pengawasan ini berpengaruh positif
secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen.
pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian
Variabel pengawasan berpengaruh positif
yang
Variabel
signifikan secara parsial terhadap kepatuhan
pengawasan juga merupakan variabel dominan
dilakukan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama
karena
Kepanjen.
memiliki
Yunasha
(2010).
nilai koefisien
beta
yang
terbesar yaitu 0,262. Account Representative selalu
2. Berdasarkan hasil uji parsial maka diperoleh
melaksanakan fungsi pengawasannya dengan
variabel yang paling dominan pengaruhnya
baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi
terhadap
yang paling dirasakan pengaruhnya oleh wajib
pribadi di KPP Pratama Kepanjen adalah
pajak orang pribadi dapat dilihat dari hasil
Variabel
jawaban responden yang rata-rata menjawab
dominan karena Account Representative (AR)
setuju.
di
kepatuhan
wajib
pengawasan.
KPP
Pratama
pajak
Menjadi Kepanjen
orang variabel selalu
AR melakukan fungsi pengawasan melalui
mengingatkan wajib pajak untuk melakukan
cara mengawasi dan mengingatkan Wajib Pajak
pelaporan sebelum jatuh tempo dan selalu
akan besarnya pajak terutang yang menjadi
memberikan surat himbauan kepada wajib
tanggung jawabnya. Selain itu, AR senantiasa
pajak orang pribadi yang menjadi tanggung
mengingatkan
jawabnya
tanggung
wajib
jawabnya
pajak untuk
yang
menjadi
menyetor
dan
sebagai
bentuk
dari
fungsi
pengawasan.
melapor pajak terutangnya sebelum batas jatuh
Saran
tempo serta memberikan surat himbauan kepada
1. Account Representative(AR) di KPP Pratama
wajib
pajaknya.
AR
mengecek
ulang
Kepanjen
meningkatkan
fungsi
edukasi
kelengkapan berkas-berkas SPT dan melakukan
kepada wajib pajak dengan cara pemberian
koreksi jika ada kekurangan terkait kewajiban
informasi diadakan penyuluhan kepada para
perpajakan. Sehingga, wajib pajakpun mengerti
wajib pajak. KPP pratama Kepanjen beserta
bagian
diperbaharui,
AR diharapkan dapat terus melakukan fungsi
mengerti berapa besar jumlah pajak terutang
edukasi kepada wajib pajaknya dengan terus
yang
mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi
manakah benar
yang
yang
harus
akan
dilaporkan
dan
8
ke seluruh elemen wajib pajak dan tetap
2008 – 2013 yang terdaftar pada Kantor
mengadakan kelas pajak.
Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
2. Account Representative (AR) di KPP Kepanjen diharapkan
dapat
meningkatkan
Kementerian keuangan RI. Data Pokok APBN
fungsi
2013
pendampingan dengan lebih mendekatkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
diri lagi kepada wajib pajak yang menjadi
98/KMK.01/2006
tanggung jawabnya agar wajib pajak tersebut
Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak
tidak
yang Telah Mengimplementasikan Organisasi
segan
untuk
permasalahan
mngutarakan
perpajakannya
berupa
Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. ed.3
Representative (AR) yang bersangkutan. Begitu
. Jakarta : Granit
juga untuk fungsi pengawasan karena fungsi dominan
merupakan yang
fungsi
dapat
Account
Modern.
bimbingan atau konsultasi teknis ke Account
pengawasan
tentang
Nomor
Pandiangan, Liberti. (2008). Modernisasi dan
paling
Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT.
mempengaruhi
Elex Media Komputindo.
kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
untuk pengawasan sendiri agar senantiasa
68/PMK.01/2008 tentang perubahan atas KMK
ditingkatkan
No.98/KMK.01/2006
dan
diberlakukan
kepada
tentang
Account
seluruh elemen wajib pajak, tidak hanya
Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak
untuk wajib pajak badan saja melainkan juga
yang Telah Mengimplementasikan Organisasi
untuk wajib pajak orang pribadi terutama
Modern
yang memiliki potensi pajak.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
3. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat
dipertimbangkan
untuk
(2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :
dijadikan
Balai Pustaka.
penelitian selanjutnya dengan menambahkan
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, Dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang
variabel lain misalnya kualitas pelayanan Account Representative, pemahaman terhadap sistem,modernisasi sistem perpajakan, atau bisa juga dengan membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah dibentuknya
AR.
menggabungkan Representative
Bisa
variabel
dengan
juga
dengan
fungsi
kualitas
Account
pelayanan
petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Widodo, Widi, Djefris, Deddy dan Wardhani,
Daftar Pustaka
Eka Aryani (2010). Moralitas, Budaya, dan
Cumming, Ronald G. Martinez-Vazquez, Jorge. Mckee, Michael. Torgler, Benno. 2006. “Effects
Kepatuhan Pajak. Bandung : Alfabeta.
of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental
Wiryasaputra, Totok S. (2006). Ready to Care :
and Survey Evidence”. Berkeley Program in
Pendampingan
Law and Economics, Working Paper Series,
Yogyakarta : Galangpress.
Psikologi.
Account Representative Terhadap Kepatuhan
Berkeley.
Wajib Pajak Badan”. Skripsi Universitas
Franzoni, Luigi Alberto. (1998). Tax Evasion and
Brawijaya, Malang
Tax Compliance. University of Bologna. Italy Ghozali, Imam. (2009). Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Yogyakarta Badan penerbit, Universitas Diponegoro. Singgih
Konseling
Yunasha, Rielvinny. (2010). “Pengaruh Fungsi
Berkeley Program in Law and Economics, UC
Gunarso,
dan
D.
(2003).
Konseling
dan
Psikoterapi. Cetakan kelima. Jakarta : BPK GM. Harahap, Sofyan, S. (2004). Sistem Pengawasan Manajemen. Cetakan kedua. Jakarta : PT. Pustaka Quantum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Dokumen Data Jumlah Wajib Pajak tahun
9
