04/03/2012
Pengantar Diskusi Kinerja APBD Sulsel Oleh Syamsuddin Alimsyah Koor. KOPEL Indonesia
Latar Belakang
Provinsi Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ?? Dari segi kesehatan keuangan suatu daerah ?? apakah pertumbuhan ekonomi 9 persen karena APBD ? Atau dominan faktor lain. Atau ... Sokongan dari daerah yang secara ekonomi sangat kuat ?? Sulsel sesungguhnya selalu tidak taat klender anggaran. Pencapaian MDGs 2015
1
04/03/2012
2
04/03/2012
Sebagai Gerbang Timur Gubernur ‘’Sayang’’ sangat ‘’Ambisius’’ positif ingin menjadikan Sulsel setidaknya sebagai daerah yang mampu diperhitungkan di tingkat nasional 10 terbaik dalam pemenuhan hak dasar
3
04/03/2012
VISI GUBERNUR SULAWESI SELATAN
DIMENSI DAN INDIKATOR IPM Dimensi
Indikator
Kesehatan
Angka Harapan Hidup
Pendidikan
Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Sekolah
Daya Beli
Pengeluaran per kapita sebulan
Dimensi dan Indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu : 1. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup 2. Berpengetahuan dan berketerampilan 3. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak
4
04/03/2012
Visi Dinas Kesehatan Permasalahan pokok bidang kesehatan, maka dirumuskan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : “Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Sepuluh Terbaik dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara profesional menuju masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat”
Indikator capaian visi misi Indikator sasaran Jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar nasional Penyediaan obat sesuai kebutuhan sebesar $ 9 perkapita diluar obat program Anggaran kesehatan minimal sebesar 15% dari total APBD
5
04/03/2012
PENDAPATAN DAERAH Trend Pendapatan 2010-2012 4.500.000.000.000,00 4.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 APBD 2010 Trend Pendapatan 2.443.678.275.3
APBD P 2010 2.493.615.885.3
APBD 2011 2.872.469.769.3
APBD P 2011 3.098.539.929.6
APBD 2012 4.228.794.652.8
Pendapatan daerah Sulawesi Selatan dari tahun 20102012 mengalami peningkatan rata-rata 47 %
PENDAPATAN ASLI DAERAH Trend PAD 2010-2012 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 0 APBD 2010 APBD P 2010 Trend PAD 1.430.079.184.8 1.460.045.910.9
APBD 2011 1.782.147.365.
APBD P 2011 APBD 2012 1.963.358.819.4 2.312.460.975.5
Pendapatan Asli daerah Sulawesi Selatan dari tahun 20102012 mengalami peningkatan rata-rata 46 %
6
04/03/2012
DANA TRANFERAN Trend Dana Perimbangan 1.400.000.000.000,00 1.200.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 800.000.000.000,00 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00 200.000.000.000,00 0,00
APBD APBD P APBD APBD P APBD 2010 2010 2011 2011 2012 Trend Dana Perimbangan 954.632.358.70974.603.242.671.090.322.403. 1.091.119.360. 1.275.349.574.
BELANJA DAERAH 2010-2012 Trend Belanja Daerah 4.500.000.000.000,00 4.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 -
APBD 2010 APBD P APBD 2011 APBD P APBD 2012 2010 2011 Trend Belanja Daerah 2.505.512.230.1 2.706.432.203.9 2.972.277.538.3 3.377.354.676.0 4.379.494.652.8
Dana Perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata-rata 55 %
7
04/03/2012
Bagaimana dgn IPM ?
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2010-2012 Trend BTL 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 APBD 2010 APBD P 2010 APBD 2011 APBD P 2011 APBD 2012 Trend BTL 1.635.271.598.78 1.622.833.170.87 1.847.672.901.03 1.985.130.248.32 3.271.280.359.06
Belanja Tidak Langsung Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata- rata 62 %
8
04/03/2012
Belanja Hibah dan Bansos 937
1.000 900 800 700
2010
600
2010 P
500
2011
400
2011 P
300 200 100
Belanja hibah dan Bansos menyedot 41,24% dari PAD atau 21 % dari total belanja
2012 105 70 86 87
27 27
22 16
Hibah
Bansos
BELANJA LANGSUNG 2010-2012 Trend Belanja Langsung 1.400.000.000.000,00 1.200.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 800.000.000.000,00 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00 200.000.000.000,00 APBD 2010 Trend Belanja Langsung 870.240.631.334,
APBD P 2010 1.083.599.033.03
APBD 2011 1.124.604.637.35
APBD P 2011 1.392.224.427.69
APBD 2012 1.108.214.293.79
Menarik belanja tidak langsung 2012 naik, tapi belanja langsung berkurang turun. Terutama di belanja modal
9
04/03/2012
Belanja Modal Belanja modal 600 504 500 420 369
400 300
338
APBD 2010 APBD P 2010
273
APBD 2011 200
APBD P 2011
100
APBD 2012
Belanja modal yang menyentuh langsung pada masyarakat hanya 338 miliar atau 7,7 % dari Total Belanja
APBD 2010
APBD P APBD 2010 2011
APBD P 2011
APBD 2012
10
04/03/2012
Contoh Alokasi Anggaran
11
04/03/2012
12
3/4/2012
POSTUR BELANJA DAERAH DAN KINERJA SEKTORAL PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN AGUSSALIM PENELITI PADA PUSLITBANG KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN (P3KM)
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011
Bantaeng
Barru
Selayar
Palopo
Jeneponto
Takalar
Enrekang
Luwu
Sinjai
Luwu Utara
Tana Toraja
Maros
Luwu Timur
Soppeng
Pare-Pare
Pinrang
Pangkep
Wajo
Gowa
Bone
Sidrap
Makassar
Bulukumba
1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah terendah (di bawah Rp 500 miliar) adalah Bantaeng, Selayar, Barru, Palopo, dan Jeneponto.
1
3/4/2012
Total Belanja Daerah Per Kapita Menurut Kab./Kota, 2011 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah Per Kapita terendah adalah Kabupaten Gowa, Bone, Makassar, Jeneponto, dan Luwu.
Belanja Daerah Per Kapita Kota Pare-Pare (tertinggi) hampir lima kali lipat dari Kabupaten Gowa (terendah).
Peningkatan Belanja Pegawai dan Total Belanja Daerah Kab./Kota, 2005-2011 18.000.000 16.000.000 14.000.000
Belanja Pegawai
12.000.000
Belanja Daerah
10.000.000
Belanja Modal
8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Selama periode 2005-2011, belanja pegawai kabupaten/kota meningkat hampir empat kali lipat, belanja modal meningkat hanya dua setengah kali lipat, dan total belanja daerah meningkat sekitar tiga kali lipat.
Peningkatan belanja pegawai yang lebih cepat dibanding total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja pegawai meningkat terhadap total belanja daerah.
2
3/4/2012
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011 80,00 70,00 60,00 50,00
74,21 71,00 64,7366,34 62,3663,8263,97 60,2160,25 57,7858,1858,25 55,5656,0956,40 52,1553,28 49,2149,5950,41 46,8547,68 44,40
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah kabupaten/kota mencapai 57,55%, meningkat dibandingkan tahun 2005 (49,83%),
Kabupaten Jeneponto tertinggi, Kabupaten Luwu Timur terendah.
Belanja Pegawai Per PNS Menurut Kab./Kota, 2009
Selayar
Bulukumba
Tana Toraja
Bone
Barru
Luwu
Sinjai
Maros
Wajo
Jeneponto
Gowa
Soppeng
Luwu Utara
Pangkep
Bantaeng
Sidrap
Pinrang
Palopo
Pare-Pare
Takalar
Enrekang
Makassar
Luwu Timur
50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Kabupaten Selayar terendah, rata-rata Rp 21.105.257 per PNS per tahun;
Kabupaten Luwu Timur tertinggi, rata-rata Rp 49.738.321 per PNS per tahun.
3
3/4/2012
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011 40,00
35,09
35,00
30,10 28,6728,7629,31
30,00 25,00 20,00 15,00
10,55
11,78
13,08 13,35
14,6515,24
15,9015,9716,00
17,2017,3118,10
19,1519,3119,54
20,64
22,02
23,35
10,00 5,00 0,00
Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah kabupaten/kota sebesar 19,44%, menurun dibandingkan tahun 2005 (22,76%),
Kabupaten Barru tertinggi, Kabupaten Selayar terendah.
Belanja Modal Per Kapita Menurut Kab./Kota, 2011 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
Belanja modal per kapita terendah (di bawah Rp 200.000 per orang) adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto.
Kota Pare-Pare tertinggi, Kota Makassar terendah.
4
3/4/2012
Matriks Indikator Belanja Daerah Menurut Kab./Kota
Total Belanja Daerah (5 Terendah)
Belanja Daerah Perkapita (5 Terendah)
Proporsi Belanja Pegawai (5 Tertinggi)
Peningkatan Belanja Pegawai (5 Tertinggi)
Belanja Pegawai Per PNS (5 Tertinggi)
Proporsi Belanja Modal (5 Terendah)
Belanja Modal Per Kapita (5 Terendah)
Bantaeng
Gowa
Jeneponto
Luwu Timur
Luwu Timur
Selayar
Makassar
Selayar
Bone
Bulukumba
Jeneponto
Makassar
Makassar
Gowa
Barru
Makassar
Gowa
Takalar
Takalar
Jeneponto
Jeneponto
Palopo
Jeneponto
Soppeng
Enrekang
Enrekang
Luwu
Luwu
Jeneponto
Luwu
Palopo
Luwu Utara
Palopo
Gowa
Bone
Proporsi Belanja Berdasarkan Sektor di Sulsel (Prov.+Kab./Kota) Tahun 2005 12,85 2,34
20,89
8,25
45,01
Tahun 2011
10,67 12,60 2,62
30,27 Pendidikan Kesehatan Infrastruktur
33,48
9,99 11,05
Pemerintahan Umum Pertanian Lainnya
5
3/4/2012
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PENDIDIKAN
Rp Miliar
Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pendidikan, 2005-2011 20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
16.694,20 13.913,05
17.275,34
13.857,05
11.345,05 7.939,67 5.726,56 1.255,07
2005
1.608,15
2006
2.817,51
3.322,87
3.854,09
2007
2008
2009
Total Belanja Pendidikan
5.063,47
5.229,86
2010
2011
Total Belanja Daerah
Proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulsel sudah di atas 20 persen dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
6
3/4/2012
Total Belanja Pendidikan (Prov.+Kab./Kota) Sulsel 6.000,00
Rp Miliar
5.000,00 4.000,00 3.000,00
4.989,69
2.000,00 1.000,00 0,00
2.739,30 1.194,20
3.247,79
5.157,29
3.771,39
1.519,98
60,86
88,18
78,21
75,08
82,71
73,78
72,57
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Belanja Pendidikan Kab/Kota
Belanja Pendidikan Provinsi
Belanja untuk sektor pendidikan di Sulsel meningkat empat kali lipat selama periode 2005-2011.
Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja 6.000,00 5.000,00
617,22 361,24
Rp Miliar
4.000,00 3.000,00
485,95 176,02
2.000,00 1.000,00 0,00
304,39 172,66
164,58 109,57 975,84
1.129,71
2005
2006
819,55 176,34
2.155,55
2.326,98
2007
2008
Belanja Lainnya
643,60 330,31
Belanja Modal 4.085,02
2.880,18
2009
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai
2010
Porsi belanja pegawai relatif sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja sektor pendidikan.
7
3/4/2012
Perbandingan Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota Kabupaten/Kota
Provinsi 1,24%
12,35% 26,70%
6,84%
72,06%
80,80%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Proporsi belanja pegawai dan belanja modal untuk sektor pendidikan di kab./kota relatif lebih besar dibandingkan dengan di provinsi.
Belanja Urusan Pendidikan dan Pendidikan Gratis 350,00 300,00 Rp Miliar
250,00 200,00 150,00
193,59
174,96
213,55
190,10
100,00 50,00 0,00
60,86
2005
88,18
78,21
75,08
82,71
73,78
72,57
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Belanja Pendidikan Gratis
Belanja Urusan Pendidikan
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan gratis hampir tiga kali lipat lebih besar dari belanja urusan pendidikan Pemerintah Sulsel.
8
3/4/2012
Rasio Sekolah – Murid di Sulsel 400 350
331
300
298
305
250
243
251
248
170
160
161
227
200 150
346
292
165
242 168
Rasio Sekolah-Murid SD
100
Rasio Sekolah-Murid SMP
50
Rasio Sekolah-Murid SMA
0 2005
2006
2007
2008
2009
Rasio sekolah-murid pada semua jenjang pendidikan relatif konstan selama periode 2005-2009.
Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar rasio sekolah-murid.
Rasio Guru – Murid di Sulsel 25,0 20,0 15,0
21,7
21,2 18,9
14,0 12,9
14,4 13,0
17,8 13,4 12,5
14,9 13,9
15,1 12,1 11,7
10,0
Rasio Guru-Murid SD 5,0
Rasio Guru-Murid SMP Rasio Guru-Murid SMA
0,0 2005
2006
2007
2008
2009
Rasio guru-murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan perbaikan selama periode 2005-2009.
Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil rasio guru-murid.
9
3/4/2012
Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2009 Sulsel 51,67 55,16
SMA/SMK/MA
Indonesia
80,96 85,47
SMP/MTs
96,53 97,95
SD/MI
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
APS Sulsel pada semua jenjang pendidikan masih berada di bawah Nasional;
Kesenjangan yang cukup tajam antara APS Sulsel dan Nasional terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Gender Tahun
7‐12 tahun (SD/MI) Laki‐Laki
Perempuan
13‐15 tahun (SMP/MTs) Laki‐Laki
Perempuan
16‐18 tahun (SMA/SMK/MA) Laki‐Laki Perempuan
2006
94.53
95.66
77.18
79.69
49.58
52.25
2007
94.79
95.75
77.12
79.74
49.65
53.06
2008
95.31
95.95
77.16
79.89
49.98
53.06
2009
95.93
97.19
79.86
82.04
51.30
51.94
Perempuan memiliki tingkat APS yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada semua jenjang pendidikan.
10
3/4/2012
Angka Melek Huruf, 2010 87,65
2010 2009
92,58
86,53
2008
92,19
86,24
2007
91,87
85,70
2006
82,00
84,00
86,00
Sulsel Indonesia
91,45
84,60
2005 80,00
92,95
87,02
90,91 88,00
90,00
92,00
94,00
Angka melek huruf Sulsel berada jauh di bawah angka Nasional;
Angka ini telah menarik turun capaian IPM Sulsel;
Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD.
Angka Melek Huruf Menurut Provinsi, 2010
Papua NTB Sulsel Bali Sulbar Jatim NTT Jateng Kalbar DIY Yogya Sultra Indonesia Papua Barat Lampung Bengkulu Babel Kalsel Jambi Gorontalo Malut Sulteng Banten Jabar Kep. Riau NAD Sumbar Kaltim Sumut Sumsel Kalteng Maluku Riau DKI Jakarta Sulut
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Sulsel menempati posisi ketiga terbawah secara Nasional, setelah Papua dan NTB;
11
3/4/2012
Angka Melek Huruf Menurut Kab./Kota, 2009 120,00 100,00 %
80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Angka melek huruf terendah adalah Kab. Jeneponto, Bantaeng, dan Gowa;
Angka melek huruf daerah ”kota” relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah ”kabupaten”.
Rata-Rata Lama Sekolah, 2007-2010 8,50
Target 2013 7,80 7,90
2010 7,40
2009
7,30
2008
7,20
2007 6,50
7,00
7,70
Sulsel Indonesia
7,50
7,40 7,50
8,00
8,50
Angka rata-rata lama sekolah Sulsel masih berada di bawah angka Nasional;
Angka rata-rata lama sekolah Sulsel meningkat tajam pada tahun 2010;
Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD.
12
Kab. Bantaeng
Kota Makasar
Kota Palopo
Kota Pare Pare
Kab. Enrekang
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu
Kab. Tana Toraja
Prov. Sulsel
Kab. Barru
Kab. Pinrang
Kab. Sidrap
Kab. Toraja Utara
Kab. Luwu Utara
Kab. Soppeng
Kab. Selayar
Kab. Sinjai
Kab. Bulukumba
Kab. Pangkep
Kab. Gowa
Kab. Maros
Kab. Bone
Kab. Takalar
Kab. Wajo
Kab. Jeneponto
Tahun
3/4/2012
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab./Kota, 2009 12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Bantaeng, Jeneponto, dan Gowa;
Rata-rata lama sekolah daerah ”kota” relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah ”kabupaten”.
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: KESEHATAN
13
3/4/2012
Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Kesehatan, 2005-2011
Rp Miliar
15.000,00
10,42
10,25 8,25
8,13
8,70
10,01
9,00
14.002,61 16.694,88
17.237,85
5.000,00
6,00
7.939,67 5.726,56 472,29
10,00 8,00
11.384,68 13.913,05 10.000,00
12,00
Proporsi (%)
20.000,00
4,00 645,34
990,74
1.252,13
1.435,38
1.739,36
2008
2009
2010
1.725,54 2011
0,00
2,00 0,00
2005
2006
2007
Total belanja kesehatan provinsi dan kab/kota Total belanja daerah Prosentase belanja kesehatan terhadap belanja daerah
Proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Sulsel terus meningkat, meskipun cenderung fluktuatif; Tahun 2005, proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah sebesar 8,25 persen, dan meningkat menjadi 10,42 persen tahun 2010.
Perkembangan Total Belanja Kesehatan di Sulsel 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
1.739,36 1.725,54 1.435,38 1.252,13 990,74 645,34 472,29
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total belanja kesehatan (provinsi dan kabupatan/kota) di Sulsel mengalami peningkatan sebesar empat kali lipat selama periode 2005-2011.
14
3/4/2012
Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja 1.200,00 964,04
Rp Miliar
1.000,00 791,64
800,00
693,19 599,23
600,00 400,00 200,00
452,42 264,27
299,55 219,35 93,30
105,95 79,19
290,27
368,34 284,57
387,82 354,36
495,02 452,71
568,29
193,21
248,05
0,00 2005 Belanja Lainnya
2006
2007
Belanja Pegawai
2008
2009
2010
Belanja Barang dan Jasa
2011 Belanja Modal
Proporsi belanja pegawai di sektor kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi belanja modal dan belanja barang dan jasa;
Pada tahun 2011, proporsi belanja pegawai mencapai 53,87 persen, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa dan belanja modal masingmasing 32,93 persen dan 17,88 persen
Perbandingan Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota, 2010 Kabupaten/Kota
Belanja Modal 27%
Belanja Barang dan Jasa 28%
Provinsi
Belanja Modal 20% Belanja Pegawai 45% Belanja Barang dan Jasa 32%
Belanja Pegawai 48%
Belanja pegawai mendominasi total belanja kesehatan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota;
Komposisi belanja sektor kesehatan relatif simetris antara provinsi dengan kabupaten/kota.
15
3/4/2012
Angka Kematian Bayi, 2005-2009
30
AKB per 1.000 kelahiran hidup
30 29,1
28,9
29
28,2
28
28,2 27,5
27,4 26,8
27
Nasional
26,6
Sulawesi Selatan
26,2
26 25 24 2005
2006
2007
2008
2009
Saat ini, AKI Sulsel masih tinggi dari angka Nasional;
AKI Sulsel menunjukkan penurunan secara konsisten;
Angka Kematian Ibu Melahirkan, 2005-2009 160 140
133
143
120
121
118
2008
2009
100 80 60 40 20 0 2006
2007
Meski lambat, AKI Sulsel menunjukkan tren menurun;
16
3/4/2012
Status Gizi Buruk, 2007-2009
Tahun
Bayi Berat Badan Lahir Rendah
Daerah dengan Kasus Tertinggi
Daerah dengan Kasus Terendah
2007
2.416 orang
Sidrap
Palopo
2008
1.998 orang
Makassar
Jeneponto
2009
2.040 orang
Makassar
Barru
Kasus gizi buruk masih cukup tinggi di Sulsel.
Daerah dengan kasus gizi buruk tertinggi adalah Kota Makasar.
Angka Harapan Hidup, 2007-2010 73,7
Target 2013 70,8 70,9
2010
70,6 70,7
2009 2008
Indonesia
70,2 70,4
2007 68,0
Sulsel
70,4 70,5
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
Saat ini, AHH Sulsel masih berada di bawah Nasional;
AHH Sulsel semakin berhimpit dengan AHH Nasional;
Capaian AHH Sulsel masih jauh dari target RPJMD.
74,0
17
3/4/2012
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: INFRASTRUKTUR
Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Infrastruktur, 2005-2011 20.000
16.694 13.913
Rp Miliar
15.000
17.275
13.857
11.345
10.000
7.940 5.727
5.000 611
1.196
1.804
2.341
2.261
2.228
1.908
0 2005
2006
2007
Total Belanja Infrastruktur (Prov. + Kab./Kota)
2008
2009
2010
2011
Total Belanja Daerah (Prov. + Kab./Kota)
Belanja sektor infrastruktur (prov. + kab./kota) di Sulsel meningkat lebih dari tiga kali lipat selama periode 2005-2011. Proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.
18
3/4/2012
Komposisi Belanja Infrastruktur Menurut Jenis Belanja 2.500
Rp Miliar
1.856
1.535
1.500
1.496
858
1.000 403
500 0
1.966
1.909
2.000
132 76
2005
209 128
2006
Belanja Pegawai
137 132
2007
183 170
2008
180 195
2009
Belanja Barang & Jasa
193 180
2010
216 196
2011
Belanja Modal
Belanja sektor infrastruktur didominasi oleh belanja modal. Tahun 2005, proporsi belanja modal terhadap total belanja infrastruktur mencapai 66,0% dan meningkat menjadi 78,41% pada tahun 2011. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja infrastruktur cenderung menurun.
Jumlah pesawat, penumpang, dan barang yang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar
Pesawat Datang (Unit) Pesawat Berangkat (Unit) Penumpang Datang (Orang) Penumpang Berangkat (Orang) Penumpang Transit (Orang) Bongkar Bagasi (Ton) Bongkat Kargo (Ton) Muat Bagasi (Ton) Muat Kargo (Ton)
2005 21,214 21,080 1,389,117 1,323,435 931,501 16,667 16,069 14,417 14,952
2006 22,441 22,419 1,421,248 1,509,649 1,076,823 19,030 16,398 30,197 25,684
2007 24,247 24,257 1,514,914 1,646,318 1,299,969 20,085 16,550 32,918 26,313
2008 24,533 24,536 1,579,822 1,751,558 1,320,518 20,685 17,934 17,558 14,435
2009 24,425 24,448 1,781,443 1,865,029 1,268,287 21,932 18,513 19,806 13,586
Selama periode 2005-2009, penggunaan moda transportasi udara untuk pergerakan pesawat, manusia dan barang menunjukkan peningkatan.
19
3/4/2012
Jumlah penumpang dan barang yang melalui Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar 2005
2006
2007
2008
2009
Penumpang Naik (Orang)
426,462
418,434
409,667
552,041
Penumpang Turun (Orang)
348,048
324,399
359,359
384,438
510,869 365,174
Bongkar Dalam Negeri (Ton)
1,499,747
1,368,806
1,402,992
1,649,285
1,419,795
Muat Dalam Negeri (Ton)
1,269,857
1,310,291
1,146,982
910,601
637,155
Bongkar Luar Negeri (Ton)
669,460
784,901
820,858
724,301
828,451
Muat Luar Negeri (Ton)
855,350
885,750
688,947
446,593
288,607
Secara umum, selama periode 2005-2009, penggunaan moda transportasi laut meningkat untuk pergerakan penumpang, tetapi menurun untuk pergerakan barang.
Infrastruktur Dasar Pulau Sulawesi, 2009 120 Akses air bersih
96
100
90
83
76
Persen
80 60
79
71
45
40
85
78
Sanitasi Layak
59
57 45
43 34
33
79
Akses listrik
66
62
93
26
26
20 0 Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Nasional
Sulsel terbaik kedua di Pulau Sulawesi dalam hal infrastruktur dasar, sesudah Sulut;
Dibandingkan dengan Nasional, Sulsel lebih baik dalam hal akses air bersih, tetapi buruk dalam hal sanitasi dan akses listrik.
20
3/4/2012
Kondisi Infrastruktur Jalan di Sulsel, 2010 17.421
18.000
18.000
16.000 14.000
16.000 14.000
11.958
12.000
Baik
12.000
10.000
Sedang
10.000
8.000 6.000
16.627 14.757 14.745
7.229 6.159 4.741
6.687 4.243 4.081
Rusak Ringan
8.000
Rusak Berat
6.000
4.000
4.000
2.000
2.000
0
Aspal 7.282 6.880
Kerikil Tanah Tidak Dirinci
586
1.643 0
0 2007
2009
2007
2009
Panjang jalan dengan kondisi baik meningkat, tetapi kondisi rusak berat juga meningkat;
Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal meningkat, tetapi jenis permukaan tanah juga meningkat;
Proporsi jalan dengan kondisi rusak ringan dan berat mencapai sepertiga dari total panjang jalan.
Jaringan Irigasi di Sulsel, 2010
26,70% 52,96%
12,83% 7,51%
Irigasi Teknis Irigasi Semi-Teknis Irigasi Sederhana Non-Irigasi
Lebih dari setengah luas lahan sawah di Sulsel sama sekali tidak memiliki jaringan irigasi (sawah tadah hujan);
Dari total luas lahan sawah di Sulsel, hanya sekitar seperempat yang memiliki irigasi teknis.
21
3/4/2012
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PERTANIAN
Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pertanian, 2005-2011 20.000
16.694 13.913
Rp Miliar
15.000
17.275
13.857
11.345
10.000
7.940 5.727
5.000 0
134
2005
217
2006
361
2007
Total Belanja Pertanian (Prov. + Kab./Kota)
426
360
2008
2009
404
2010
453
2011
Total Belanja Daerah (Prov. + Kab./Kota)
Selama periode 2005-2011, belanja sektor pertanian (provinsi+ kab./ kota) di Sulsel meningkat hampir empat kali lipat.
22
3/4/2012
Komposisi Belanja Sektor Pertanian Menurut Klasifikasi Ekonomi 250 200
Rp Miliar
200 150 100 50
111
101
83
73 25 26
108
203
186
172
165 117
86
85
101
102
117
124
126
43
0 2005
2006
Belanja Pegawai
2007
2008
Belanja Barang & Jasa
2009
2010
2011
Belanja Modal
Komposisi belanja sektor pertanian menurut klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai, namun dengan kecenderungan yang semakin menurun.
Total Belanja Sektor Pertanian Provinsi dan Kab./Kota 400.000.000.000,00 350.000.000.000,00 300.000.000.000,00 250.000.000.000,00
Total Belanja Pertanian Provinsi
200.000.000.000,00 150.000.000.000,00
Total Belanja Pertanian Kabupaten/Kota
100.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011
Baik pada level provinsi maupun kab./kota, belanja sektor pertanian menunjukkan peningkatan tetapi cenderung fluktuatif.
23
3/4/2012
Perbandingan Komposisi Belanja Pertanian Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota Provinsi
Kabupaten/Kota
Belanja Modal 13%
Belanja Barang dan Jasa 41%
Belanja Pegawai 46%
Belanja Modal 35%
Belanja Pegawai 46%
Belanja Barang dan Jasa 19%
Proporsi belanja pegawai di sektor pertanian relatif sama antara provinsi dan kab./kota. Proporsi belanja modal lebih tinggi di kab./kota, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa lebih tinggi di provinsi.
Total Belanja Sektor Pertanian Menurut Kab./Kota 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00
Kab. Pinrang mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian paling besar, disusul Kab. Maros dan Sidrap.
24
3/4/2012
Belanja Sektor Pertanian Menurut Subsektor 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000
Kehutanan
80.000.000.000
Kelautan/Perikanan
60.000.000.000
Peternakan
40.000.000.000 Perkebunan
20.000.000.000
Tanaman Pangan & Hortikultura
2007
2008
2009
2010
2011
Belanja sektor pertanian didominasi oleh belanja subsektor tanaman pangan dan hortikultura serta kelautan dan perikanan.
Total Produksi Komoditas Unggulan di Sulsel
2008 2009 2010 2013
200,00 150,00 100,00 50,00 2010
0,00 Beras
Jagung
Ternak
Udang
2008 Kakao
Rumput laut
Volume produksi komoditas unggulan Sulsel bertumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir.
25
3/4/2012
26
04/03/2012
NURSINI MAKASSAR 28 FEBRUARI 2012
Total Belanja Daerah di Sulawesi Selatan
Belanja Klasifikasi Ekonomi
Belanja menurut Sektor
1
04/03/2012
20.000 18.000
83 73
72
16.000
Rp Miliar
14.000
90
77 1.632
80 75 72 1.832 2.638 14.052 13.491 70 1.882 12.826 12.516 60 11.700 74
12.000 50
1.564 10.000 8.000 6.000
8.508
19
4.000 2.000 -
40
701 6.347
30 15
14
14
13
14
17
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Provinsi Porsi Provinsi Porsi Kabupaten
20 10
2.642 2.776 1.635 1.814 2.252 2.480 2.250 2005
2006
2007
2008
0
2009 2010* 2011**
Total belanja daerah Sulawesi Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat 8.683 miliar pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan menjadi Rp 18.327 miliar tahun 2010. Namun pertumbuhannya cukup berfluktuasi selama periode 2005-2010 yang secara rata-rata mencapai 17,04 persen per tahun
2
04/03/2012
Meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2009.
Penurunan sektor pemerintahan umum (belanja tidak terduga sekitar 84,63 persen, ) Penurunan infrastruktur (belanja modal sebesar Rp 94 miliar) penurunanKesehatan (belanja pegawai sebesar Rp 11 miliar).
Porsi belanja yang dikelola oleh pemerintah provinsi rata-rata 15 persen pertahun (2005-2010)
Total belanja pemerintah kabupaten/kota dengan rata-rata bertumbuh 18,23 persen pertahun
Peningkatan belanja pegawai dengan rata-rata Rp 5.281 miliar Belanja modal rata-rata Rp 2.080 miliar
Porsi belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota rata-rata 74 persen pertahun
3
Kota Makassar
0 Kota Parepare
Kabupaten Selayar
Kabupaten Enrekang
Kota Palopo
Kabupaten Barru
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Sidrap
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Luwu…
Kabupaten Luwu…
Kabupaten Pangkep
Kabupaten Tator
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Takalar
Kabupaten Wajo
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Pinrang
Kabupaten Maros
Kabupaten Luwu
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Gowa
Kabupaten Bone
Rupiah
04/03/2012
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Pendapatan perkapita diatas dari 3 juta rupiah :Kota Pare-Pare (Rp 4.421.556), Kabupaten Selayar (Rp 3.978.295) dan Kabupaten Enrekang (Rp 3.099.597).
4
04/03/2012
Belanja riil 2010=100 2.096 1.948
6.000 4.000 2.000
11% 10% 12% 13% 10% 13% 12%
80%
18% 22% 29% 29% 29% 27% 22%
60%
21%
4.423 4.043
2.757 2.865 916 2.982 2.187 2.318 2.476 1.761 2.294 1.674 8.109 8.487 6.066 6.509 6.766 3.631 3.969
Modal
45% 38% 43% 43% 46% 49% 52%
20% 0%
2005
2011**
2010*
2009
2008
2007
2006
2005
Barang dan Jasa
18%
40%
0
Pegawai
17% 17% 22% 16% 15%
Lain-Lain
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
2011**
8.000
1.077 4.051
100% 3.734 2.967
2010*
Rp Miliar
12.000
2.056 1.481
2009
1.649
2008
14.000
10.000
Proporsi terhadap total belanja (provinsi + kabupaten/kota)
2007
16.000
2006
18.000
Lain-lain
Penyumbang terbesar belanja pegawai rata-rata 44% Belanja Modal rata-rata 26,44 persen, Belanja barang dan jasa sebesar 18 persen dan belanja lainnya (bantuan sosial, bantuan keuangan/daerah bawahan, bunga, subsidi, belanja tidak terduga) sebesar 12 persen.
Provinsi 100% 90% 80%
1% 29%
1%
7%
7%
32%
33%
17%
14%
20%
20%
31%
Kabupaten/Kota 4% 32%
4%
37%
37%
19%
17%
50% 40%
22%
25%
30%
14%
13%
12%
22%
50%
22%
20%
40% 30%
29%
26%
23%
26%
28%
2005
2006
2007
2008
2009 2010* 2011**
24%
26%
0% Pegawai Transfer
1.
80% 60%
20% 10%
Barang dan Jasa Lain-Lain
1% 6%
0% 6%
4% 3%
5% 3%
31%
31%
32%
22%
15%
14%
47%
46%
49%
2007
2008
2009 2010* 2011**
90% 23%
3% 3%
5% 2%
3% 3%
30%
24%
70%
70% 60%
100%
5%
20%
21%
50%
41%
16%
16%
53%
19% 17%
58%
10% 0% 2005
2006
Modal Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
Transfer
Lain-Lain
Belanja pegawai rata-rata 26 persen setiap tahun dan cenderung 1. Belanja pegawai rata-rata 48 persen per tahun, menurun 2. Belanja modal rata-rata 29 persen per tahun.
5
04/03/2012
90,00 80,00
78,67
75,26 67,81
70,00
61,86 60,02
60,00
60,17 52,16
50,00
70,32
67,65 61,67 57,84 57,99
61,24 54,32 53,70
63,82 55,37 55,08
68,61 66,88
66,10 59,46 59,57 56,98 50,54 46,46
49,23
56,48 53,83
63,86 53,44 50,79 52,55 48,66
55,34
%
41,95
59,78 58,89 53,43 45,02
55,28 49,66 46,82
47,06 41,93 41,27
40,00 30,00 20,00 10,00 -
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
18.000
Proporsi belanja sektor terhadap total belanja
16.000
2.224 2.063
14.000
2.015
1.951 Rp Miliar
12.000
1.378 1.218
10.000
4.000
658 1.668
2.030
2.732
100% 90%
1.625
5.212 4.159
5.001
839
19%
18%
17%
16%
15%
16%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
10%
21%
20%
25%
24%
28%
31%
31%
13%
17% 18%
18%
18%
15%
13%
26%
27%
24%
25%
27%
2007
2008
20%
80%
60% 50%
2.474
1.754 4.203
1.049 2.000
2.345
70%
3.509 1.604
1.739
1.530
3.703
1.959
8.000 6.000
2011**
2.743 2.703 4.781 3.783
3.334
2.477
2.065
4.455
4.535
40% 30% 20%
34%
32%
10% 0%
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010* 2011**
Lain-Lain Kelautan dan Perikanan Pertanian Kesehatan Pendidikan Infrastruktur Pemerintahan Umum (diluar transfer)
2005
2006
2009
2010* 2011**
Pemerintahan Umum
Infrastruktur
Pendidikan
Kesehatan
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Lain-Lain
6
04/03/2012
2005 Provinsi pemerintahan Umum (diluar transfer) Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan) Infrastruktur
Rp M
2006 %
Rp M
2007 %
Rp M
2008 %
Rp M
2009 %
Rp M
2010* %
Rp M
2011** %
Rp M
%
414
25
457
25
478
21
496
20
467
21
613
23
606
22
479
29
559
31
884
39
995
40
804
36
1,000
38
1,052
38
174
11
188
10
257
11
406
16
298
13
342
13
416
15
Pendidikan
83
5
116
6
117
5
104
4
108
5
110
4
108
4
Kesehatan
150
9
152
8
167
7
223
9
214
10
232
9
239
9
Pertanian
42
3
43
2
83
4
95
4
100
4
123
5
125
5
Kelautan dan Perikanan Lain‐Lain
14
8
16
1
24
1
24
1
32
1
30
1
31
1
Total
278
17
283
16
242
11
138
6
228
10
192
7
198
7
1,635
100
1,814
100
2,252
100
2,480
100
2,250
100
2,642
100
2,776
100
Porsi alokasi belanja terbesar adalah sektor pemerintahan umum, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Kabupaten/Kota Pemerintahan Umum (diluar transfer) Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan) Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Pertanian Kelautan dan Perikanan Lain‐Lain
2005 Rp M %
2006 Rp M %
2007 Rp M %
2008 Rp M %
2009 Rp M %
2010* Rp M %
2011** Rp M %
2,318
37
2,877
34
3,570
31
4,119
32
3,238
26
3,814
27
3,908
29
381 875 1,585 508 145
6 14 25 8 2
475 1,565 1,913 687 239
6 18 22 8 3
317 2,216 3,392 1,052 361
3 19 29 9 3
368 2,337 3,599 1,155 379
3 18 28 9 3
319 2,405 4,052 1,315 329
3 19 32 11 3
330 2,134 5,028 1,507 369
2 15 36 11 3
424 1,649 4,893 1,386 386
3 12 36 10 3
69 466
1 7
109 642
1 8
129 662
1 6
142 728
1 6
115 744
1 6
139 730
1 5
153 692
1 5
6,347
100
8,508
100
11,700
100
12,826
100
12,516
100
14,052
100
13,491
100
-rata-rata porsi alokasi belanja pendidikan terhadap total belanja kab/kota 33 persen per tahun -pengembangan infrastruktur terhadap total belanja kabupaten/kota rata-rata mencapai 17 persen per tahun
7
2007
2008
Lingkungan hidup
6.000
Ekonomi
04/03/2012
2009
2010*
2011**
Rp Triliun
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Perlindungan sosial
Pendidikan
120
16.000 15.851 14.000
14.389
15.403
100
13.936
12.000 13.061
80
10.000
60
%
Rp Miliar
Pariwisata dan budaya
porsi belanja urusan wajib
18.000
8.000
84
84
85
85
83
16
16
15
15
17
2007
2008
2009
2010*
2011**
40
6.000
20
4.000 0 2.000 0
Kesehatan
Perumahan dan fasilitas umum
Ketertiban dan ketentraman
Pelayanan Umum
0
891 2007
917
985
843
864
2008 2009 2010* 2011** wajib pilihan
provinsi
kabupaten/kota
8
04/03/2012
Belanja pemerintah daerah di Sulawesi Selatan meningkat dengan tingkat perttumbuhan rata-rata 17,4 persen pertahun periode 2005-2010
Porsi Belanja pegawai mencapai rata-rata 44 persen per tahun
Provinsi secara rata-rata 10 persen, Kabupaten/kota rata-rata 18,23 persen
Provinsi 26 persen, Kabupaten 48 persen
Porsi belanja menurut sektor, didominasi oleh pemerintahan umum tapi cenderung menurun dan sektor pendidikan yang cenderung meningkat
9
