Pengantar Diskusi KONSTITUSIONALITAS HAM DI INDONESIA Majda El Muhtaj Disampaikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum g Dosen-Dosen Hukum HAM, diselenggarakan gg oleh HAM Bagi Pusham UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, Yogyakarta, 12-13 Maret 2009
SUB POKOK BAHASAN • Perdebatan awal tentang isu HAM di k l kalangan th founding the f di fathers f th andd mothers. th • Perkembangan g dan dinamika muatan HAM • Realitas penegakan HAM
KONSTITUSIONALITAS HAM Konstitusi sebagai hukum dasar g seperangkat p g kehidupan p mengatur bernegara secara fundamental, termasuk y p perihal jjaminan HAM di dalamnya
The objects Th bj t off a constitution, n tituti n in short, h rt ar are tto limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and p of the sovereign g to define the operation power (C.F. Strong, 1960: 10)
PERDEBATAN AWAL Interaksi dialogis yang intensif • Soekarno Soekarno-Supomo: Supomo: menolak karena HAM menganut paham individualisme dan liberalisme --------- integralistik • Hatta-Yamin: mendorong karena Indonesia harus terhindar dari negara kekuasaan ---------- tanggung jawab negara
B Bagaimana i kita kit memahami h i nalar l ideologis id l i “kedua kubu”? Bagaimana g kita memahami p pernyatan y Bolland: Soekarno stressed once again that this constitution was only a “temporary temporary Constitution,” a “lighting Constitution,” a “revolutionary revolutionary Consitution Consitution,” which in due time could be perfected by the elected representatives of people people. (Bolland, (Bolland 1971: 37)
PERKEMBANGAN & DINAMIKA MUATAN HAM
HAM DALAM UUD 1945 1. Tidak ada terma HAM 2 Titik tekan masih dalam lingkup HW 2. 3. Secara substansial mengandung g g muatan HAM seperti Pembukaan dan Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34
HAM DALAM KRIS TAHUN 1949 1.
2. 3. 4 4.
Tidak ditemukan terma HAM kecuali dengan menggunakan kalimat setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun pun, setiap warga negara dan berbagai kalimat yangf menunjukkan adanya kewajiban j asasi manusia dan negara g Terdapat 35 pasal dari 197 pasal (18%) yang mengatur HAM Bab I Bagian 5 tentang Hak-hak dan KebebasanKebebasan dasar Manusia P l Pasal-pasal l HAM mengadopsi d i ketentuan k t t HAM dalam DUHAM Tahun 1948
HAM DALAM UUDS 1950 1. Terdiri dari 6 Bab dan 146 Pasal 1 2. Terdapat 38 pasal dari 146 pasal (28%) yang mengatur HAM 3. Sekalipun ketentuan tentang HAM secara umum memiliki kesamaan dengan Konstitusi RIS Tahun 1949, namun UUDS 1950 dinilai memiliki penajaman konsep HAM secara sistematis 4 Terobosan baru dalam jaminan HAM 4.
“KRIS 1949 dan UUDS 1950 adalah satusatunya dari sekian banyak konstitusi di yang g berhasil mengadopsi g p muatan dunia y DUHAM ke dalam sebuah konstitusi.” (Yamin 1982: 86) (Yamin, The 1949 Constitution constitutes historical evidence of a commitmen to human rights, and ffollows the revival off interest in human rights g concerns in the West. (Mulya Lubis, 1993:64)
Mengapa demikian? Apa saja muatan HAM dalam KRIS 1949 dan UUDS 1950?
“Tidak seorang jua pun boleh diperbudak, di diperulur l atau diperhamba. di h b Perbudakan, P b d k perdagangan p g g budak dan p penghambaan g dan segala perbuatan berupa apapun yang umumnya kepada itu, dilarang. dilarang.” (Pasal 10 KRIS 1949 & UUDS 1950)
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. (Pasal 4 DUHAM)
HAM DALAM UUDNRI TAHUN 1945 1. Bentuk komitmen konstitusional pada p penegakan hukum dan HAM 2 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia 2. yang terdiri dari 10 Pasal (Pasal 28A sampaii d dengan 28J)
Bagaimana konstitusionalitas HAM pada UUDNRI Tahun 1945? Bagaimana perluasan cakupan dan tipologi HAM pada UUDNRI Tahun 1945?
““… Hak H k untuk t k tid tidak k di diperbudak b d k …”” ((Pasal 28I ayat y (1) ( ) UUDNRI Tahun 1945))
REALITAS PENEGAKAN HAM
Bagaimana progresivitas teks konstitusi dengan realitas penegakan HAM di Indonesia? Apakah pa a pa paradigma ad g a kebijakan eb ja a negara ega a koheren dengan konstitusionalitas HAM dalam konstitusi Indonesia? Kenapa?
Simpulan:
Konstitusionalitas HAM mengalami proses transformasi konseptual yang signifikan karena sangat dipengaruhi oleh cara pandang dunianya. Konstitusionalisme Indonesia perlu terus menerus didorong untuk secara berani dan tegas menjamin serta melindungi hak hak-hak hak asasi manusia yang telah memiliki landasan hukum tertinggi sebagai hakh kk hak konstitusional tit i l ((constitutional tit ti l rights) i ht )
TERIMA KASIH
SH, kAmAr 207
