HAM DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Henry Arianto – HAM di Indonesia Pasca Lahirnya Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

HAM DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM Oleh: HENRY ARIANTO Dosen Fakultas Hukum – UIEU henry_arianto_77 @ yahoo.com

ABSTRAK Magna Charta adalah salah satu dokumen yang isinya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang menjadikan dasar Pedoman Hak Asasi Manusia pada saat ini. Sejarah Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah berlangsung lama, sepanjang dari keberadaan manusia itu sendiri. Indonesia pun pada akhirnya kini telah memiliki Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Namun yang kemudian menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah keadaan HAM di Indonesia setelah lahirnya UU No.26 tahun 2006. Adakah kasus-kasus HAM telah dapat diselesaikan, dan apa sajakah yang termasuk kriteria HAM tersebut bagaimana pula aturan HAM berdasarkan hukum agama. Hal-hal tersebut masih merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Apalagi mengingat Bulan Desember di katakan sebagai bulan Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: HAM, Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

Pendahuluan

selalu melindungi dan menghormati

A. Latar Belakang

hak-hak orang lain.

Bulan Desember di tetapkan

Sejarah Hak Asasi Manusia itu

sebagai Bulan Hak Asasi Manusia

sendiri sudah berlangsung lama, sepan-

(HAM). Salah satu alasannya adalah

jang dari keberadaan manusia itu sen-

mungkin agar di akhir tahun manusia

diri. Bukti dari sejarah panjang menge-

selalu diingatkan bahwa hak asasi

nai Hak Asasi Manusia adalah dapat kita

manusia merupakan hak dasar yang

temui di dokumen-dokumen kuno yang

secara kodrati melekat pada diri manu-

isinya masih relevan untuk diperguna-

sia, bersifat universal dan langgeng, oleh

kan hingga saat ini.

karena itu harus dilindungi, dihormati,

Sebut saja misalnya sebuah

dipertahankan, dan tidak boleh diabai-

Magna Charta (Piagam Agung, 1215):

kan, dikurangi, atau dirampas oleh sia-

Suatu dokumen yang mencatat beberapa

papun. Sehingga memasuki tahun yang

hak yang diberikan oleh Raja John dari

baru, kita, manusia, disadarkan untuk

Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya

46

Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

atas

tuntutan

mereka.


Naskah ini sekaligus membatasi kekua-

1. Kebebasan untuk berbicara dan

saan Raja John. Lalu juga dokumen Bill

menyatakan pendapat (freedom of

of Rights 1689 (Undang-Undang Hak,

speech)

1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil

dalam

tahun

sebelumnya

mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of

2. Kebebasan beragama (freedom of religion) 3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear) 4. Kebebasan keinginan (freedom from want)

1688). Ada juga kemudian dokumen

Indonesia pun pada akhirnya

Declaration des droits de l’homme et du

kini telah memiliki Undang-Undang

citoyen (Pernyataan hak-hak manusia

No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

dan warga negara, 1789) suatu naskah

HAM, diundangkan pada tanggal 23

yang dicetuskan pada permulaan Revo-

November 2000. Kini pun Indonesia

lusi Perancis, sebagai perlawanan terha-

telah memiliki Pengadilan HAM yang

dap kewenangan dari rezim lama. Dan

terletak di Jalan Gajah Mada, Jakarta

terakhir adalah Bill of Rights, (Undang-

Pusat.

Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun

B. Permasalahan

1789 (sama tahunnya dengan Decla-

Yang kemudian menarik untuk dikaji

ration of Prancis) dan yang menjadi

adalah:

bagian

1. Hal-hal apa sajakah yang termasuk

dari

Undang-Undang

Dasar

Amerika pada tahun 1791. (Miriam,

kriteria

1993).

Pengadilan HAM?

HAM

menurut

UU

Yang juga sangat terkenal dalam

2. Bagaimanakah keadaan HAM di

masalah Hak Asasi Manusia ini ialah

Indonesia setelah masa enam tahun

empat hak yang dirumuskan oleh Pre-

diundangkannya

siden Amerika, Franklin D. Roosevelt

HAM, apakah keadaan HAM di

pada permulaan Perang Dunia II waktu

Indonesia makin membaik atau

berhadapan

justru malah makin memburuk?

dengan

Nazi

Jerman.

UU

Pengadilan

(Miriam, 1993). The Four Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu:


47


C. Pembahasan

sosial, artinya dia (manusia) akan selalu

Kriteria Hak Asasi Manusia

melakukan sosialisasi, manusia akan

Menurut Pasal 1 Angka 1

selalu berkelompok, tidak ada manusia

Undang-Undang Peradilan HAM, yang

yang tidak membutuhkan manusia yang

dimaksud, atau dinamakan Hak Asasi

lain. (Kansil, 2000). Sekalipun sufi yang

Manusia adalah seperangkat hak yang

hidupnya menyendiri, tetapi suatu ketika

melekat pada hakikat dan keberadaan

dia pasti akan membutuhkan orang lain,

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

minimal untuk menjalankan kewaji-

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

bannya melakukan syiar agama. Karena

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dalam agama Islam disebutkan bahwa

dan dilindungi oleh negara, hukum,

selain hablum minallah, manusia juga

pemerintah, dan setiap orang demi

harus hablum minanas. Selain menjaga

kehormatan serta perlindungan harkat

hubungan baik dengan Allah SWT,

dan martabat manusia.

manusia juga harus menjaga hubungan

Sehingga kita dapat memper-

tali silahturahmi dengan sesama manu-

kirakan bahwa HAM adalah sesuatu

sia. Sekalipun Sufi dia pasti memiliki

yang melekat pada diri manusia yang

keluarga. Sehingga bila Sufi tidak berso-

apabila hak itu dicabut, maka pada

sialisasi, patut dipertanyakan ke-Islam-

dasarnya dia dapat dikatakan bukan

annya. Intinya adalah manusia memiliki

manusia lagi, namun tak ada bedanya

hak berbicara, berpendapat, mengeluar-

dengan sebuah barang. Oleh karena itu

kan opini, berkumpul dan berkelompok.

HAM harus dilindungi, dijunjung tinggi

Jadi pengertian yang di tuliskan

dan dihormati. Sebagai contoh adalah

di dalam Pasal 1 Undang-Undang Pera-

hak untuk berbicara, apabila manusia

dilan HAM sangat luas penafsirannya,

tidak lagi memiliki hak untuk berbicara,

artinya undang-undang tidak membatasi

maka tidak ada bedanya dengan hewan.

mengenai mana yang dikatakan HAM

Hewan bekerja, beranak, makan, tidur

mana yang bukan. Asalkan hak tersebut

tetapi

walaupun

merupakan hak yang bermanfaat (dalam

memang tidak ada hewan yang berbi-

Undang-Undang disebut “anugrah dari

cara, tetapi ini hanya sekedar mencon-

Tuhan”) maka dia dapat dikatakan

tohkan saja mengenai akibat bila sese-

HAM. Allah sendiri, jauh sebelum lahir-

orang dicabut hak bicaranya.

nya Bill of Right, Magna Charta dan

tidak

berbicara,

Menurut Aristoteles, manusia

dokumen-dokumen HAM lainnya yang

adalah zoon politicon, atau makhluk 48



dibuat oleh manusia, telah mengeluarkan aturan mengenai HAM.

5. Jangan

dengki

dan

iri

hati

terhadap apa yang Aku berikan

Abul-Laits Assamarqandi meri-

kepada

orang-orang,

sebab

wayatkan kepada sanadnya dari Jabir

menolak kehendak-Ku, membenci

bin Abdillah r.a. berkata Rasulullah

kepada pembahagian yang Aku

S.A.W bersabda: "Allah S.W.T. telah

berikan kepada hamba-hamba-Ku

memberikan kepada Nabi Musa bin

dan sesiapa yang tidak mening-

Imran a.s. dalam alwaah 10 bab:

galkan perbuatan tersebut, maka

1. Wahai Musa jangan menyekutukan

bukan daripada-Ku.

Aku dengan suatu apa pun, Aku

6. Jangan menjadi saksi terhadap apa

telah menetapkan api neraka akan

yang tidak engkau ketahui dengan

menyambar

benar-benar

muka

orang-orang

musyrikin.

engkau

ingati

dengan akalmu dan perasaanmu

2. Taatlah kepada-Ku dan kedua orang

dan

tuamu

niscaya

sebab Aku menuntut saksi-saksi itu

Aku

dengan teliti atas persaksian mereka.

memeliharamu dari bahaya dan akan

7. Jangan mencuri dan jangan berzina

Aku panjangkan umurmu dan Aku

isteri

hidupkan kamu dengan penghidupan

nescaya Aku tutup wajah-Ku daripa-

yang baik.

damu dan Aku tutup pintu-pintu

3. Jangan

sekali-kali

membunuh

jiwa yang Aku haramkan kecuali dengan

hak

(kebenaran),

bila

jiran

tetanggamu

sebab

langit daripadanya. 8. Jangan menyembelih korban untuk selain dari-Ku sebab Aku tidak

melanggarnya niscaya akan menjadi

menerima

sempit bagimu dunia yang luas dan

disebut nama-Ku dan ikhlas untuk-

langit dengan semua penjurunya dan

Ku.

akan kembali engkau dengan murka-Ku ke dalam api neraka. 4. Jangan sekali-kali sumpah dengan

korban

9. Cintailah

kecuali

terhadap

yang

sesama

manusia sebagaimana yang engkau suka terhadap dirimu sendiri.

nama-Ku dalam dusta atau durhaka

10. Jadikan hari Sabtu itu hari untuk

sebab Aku tidak akan membersih-

beribadat kepada-Ku dan hiburkan

kan orang yang tidak mensucikan

anak keluargamu. (Syamsul Rizal

Aku dan tidak mengagung-agung-

Hamid, 2003).

kan nama-Ku.

Apabila

kita

cermati

dari

Sepuluh Perintah Allah kepada Nabi Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

49


Musa A.S, yang lebih dikenal dengan

ada anekdot “Senang melihat orang

sebutan Ten Commandment, maka seti-

susah, Susah melihat orang senang.”

daknya ada lima HAM dalam ajaran

Padahal ketika katakanlah si A

tersebut:

merasa iri kepada tetangganya si A

1. Hak

untuk

berbakti

terhadap

atau orang lain yang berkecukupan,

orangtuanya.

maka selain telah melanggar Hak

Hak ini telah dicontohkan dengan

orang lain untuk hidup layak, juga

baik oleh pemain sepakbola terkenal

telah

pada saat Piala Dunia di Jerman

seakan menyatakan bahwa Tuhan

tahun

tersebut

telah berlaku tidak adil dengan

melakukan tandukan kepala ke dada

memberikan kekayaan terhadap si A

pemain

dan kemiskinan terhadap si B.

2006.

lawan,

Pemain

namun

hal

itu

dilakukan karena pemain lawan

berani

menentang

Tuhan,

4. Hak untuk mendapatkan sesuatu

tersebut menghina ibunya. Hasilnya

dari jerih payahnya.

FIFA tidak memberlakukan sanksi

Barang yang dimiliki seseorang

atas perlakuan menanduk tersebut,

tentu

karena itu adalah hak dia untuk

payahnya. Katakanlah sebuah dom-

menjaga nama baik orangtuanya.

pet dengan isinya. Ketika terjadi

2. Hak untuk bebas dari ketakutan

pencurian dompet, maka sebenarnya

adalah

dari

jerih

terbunuh.

dalam kasus tersebut tidak saja

Saat Aceh masih di dalam naungan

terkait Hukum Pidana, melainkan

DOM (Daerah Operasi Militer),

Hak Asasi Manusia. Mencuri adalah

hampir seluruh penduduk merasa

melanggar hak yang dimiliki orang

terancam. Mereka terancam akan

lain, hak untuk mendapatkan sesuatu

terbunuh entah karena peluru nyasar

dari jerih payahnya. Bila katakanlah

maupun memang kesengajaan salah

seorang telah bekerja keras namun

satu pihak yang bertikai di daerah

tidak ada hasil yang didapatkan,

tersebut. Namun Alhamdulillah kini

maka apa bedanya dia dengan

Aceh telah bebas dari ancaman

Budak. Maka kita harus menghargai

pembunuhan tersebut.

hak orang lain dengan tidak melaku-

3. Hak untuk hidup layak.

kan pencurian. Baik pencurian yang

Sifat dasar manusia mungkin salah

terang-terangan maupun pencurian

satunya adalah tidak suka dengan

yang terselubung (korupsi).

keberhasilan orang lain. Sehingga 50

hasil



5. Hak untuk membantu sesama.

Pelanggaran

Hak

Asasi

Manusia pada dasarnya saling mem-

Manusia yang berat adalah menurut

butuhkan. Ketika terjadi bencana

UU Peradilan HAM adalah kejahatan

maka yang tertimpa musibah me-

genosida & kejahatan terhadap kema-

merlukan uluran bantuan dari manu-

nusiaan.

sia lain yang tidak tertimpa bencana. Bantuan

selain

dapat

Kejahatan

genosida

adalah

diberikan

setiap perbuatan yang dilakukan dengan

kepada mereka yang tertimpa ben-

maksud untuk menghancurkan atau me-

cana dapat pula diberikan kepada

musnahkan

mereka yang teraniaya. Sebagai con-

kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,

toh misalnya adalah Negara Pales-

kelompok agama, dengan cara:

tina. Palestina adalah sebuah negara

a. membunuh anggota kelompok;

yang tidak memiliki tentara namun

b. mengakibatkan

seluruh

atau

sebagian

penderitaan

fisik

sering di hujani peluru oleh tentara

atau mental yang berat terhadap

Israel, sehingga mereka menjadi

anggota-anggota kelompok;

negara yang teraniaya. Oleh kare-

c. menciptakan

kondisi

kehidupan

nanya negara yang tidak teraniaya

kelompok yang akan mengakibatkan

sebenarnya memiliki hak untuk

kemusnahan secara fisik baik selu-

membantu Palestina. Namun karena

ruh atau sebagiannya;

kuatir

akan

berperkara

dengan

d. memaksakan

tindakan-tindakan

Amerika yang kerap kali mendu-

yang bertujuan mencegah kelahiran

kung Israel, maka jarang mereka

di dalam kelompok; atau

mendapatkan bantuan. Setelah

mencermati

e. memindahkan secara paksa anakHAM

berdasarkan Ten Commandement, seka-

anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

rang kita kembali beralih kepada Kri-

Kejahatan terhadap kemanu-

teria HAM berdasarkan Undang-Undang

siaan adalah salah satu perbuatan yang

Peradilan HAM. Undang-undang ini

dilakukan sebagai bagian dari serangan

hanya membatasi pelanggaran HAM

yang meluas atau sistematik yang

terhadap HAM berat saja, sebab bila

diketahuinya bahwa serangan tersebut

tidak maka undang-undang ini akan

ditujukan

sangat tebal sekali, mengingat HAM itu

penduduk sipil, berupa:

bermacam-macam.

a. pembunuhan;

secara

langsung

terhadap

b. pemusnahan; Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

51


c. perbudakan;

tersebut berbeda-beda dan banyak pula

d. pengusiran atau pemindahan pendu-

yang menyalahartikannya.

duk secara paksa; e. perampasan

f.

Sepanjang sejarah kita sering

kemerdekaan

atau

menemukan tentang sekelompok orang

perampasan kebebasan fisik lain

yang berusaha untuk mendirikan negara

secara

yang

baru di dalam negara yang sudah ada.

melanggar (asas-asas) ketentuan po-

Sebut saja perjuangan Macan Tamil

kok hukum internasional;

dengan Pemerintahan yang sah di

penyiksaan;

Srilanka,

sewenang-wenang

g. perkosaan,

perbudakan

seksual,

serta

kelompok-kelompok

gerilyawan di daerah Timur Tengah.

pelacuran secara paksa, pemaksaan

Di

Indonesia

sendiri

tidak

kehamilan, pemandulan atau sterili-

sedikit perlawanan sekelompok orang

sasi secara paksa atau bentuk-bentuk

yang ingin mendirikan negara diatas

kekerasan seksual lain yang setara;

negara yang sudah sah. Sebut saja TNII

h. penganiayaan terhadap suatu kelom-

(Tentara Nasional Indonesia), OPM

pok tertentu atau perkumpulan yang

(Organisasi Papua Merdeka), dan GAM

didasari persamaan paham politik,

(Gerakan

ras,

budaya,

mereka melakukan perlawanan kepada

agama, jenis kelamin atau alasan

suatu pemerintahan yang sah dengan

lain

secara

cara yang tidak sesuai dengan hukum.

universal sebagai hal yang dilarang

Alasan mereka melakukan perlawanan

menurut hukum

cenderung klasik, yaitu merasa Peme-

i.

j.

kebangsaan,

yang

etnis,

telah

diakui

internasional;

Aceh

Pusat

Merdeka).

tidak

Dimana

penghilangan orang secara paksa;

rintah

memperhatikan

atau

mereka, sehingga lebih baik mereka

kejahatan apartheid.

mengurus wilayahnya sendiri. Bersyukur kini tidak terdengar lagi usaha-usaha

Indonesia

perlawanan untuk memisahkan diri.

setelah masa enam tahun diun-

Kasus GAM dapat diselesaikan dengan

dangkannya UU Pengadilan HAM

baik melalui bantuan dari Mantan

Keadaan

HAM

di

“All men are born free and equal.”

Begitulah

kata

semboyan.

Namun pemahaman terhadap kalimat

Presiden Finlandia yang mengajak RI dan GAM untuk berunding di Helsinki, Finlandia. Apa yang dilakukan pada masa lampau di Aceh, merupakan gambaran

52



dari Pelanggaran HAM Berat, karena

menyatakan bahwa tidak terjadi pelang-

serangan yang dilakukan oleh para pihak

garan HAM Berat, padahal apabila di

yang bertikai tersebut ditujukan secara

lihat dari Undang-Undang Peradilan

langsung

sipil,

HAM dinyatakan bahwa Pelanggaran

seperti pembunuhan, pengusiran secara

HAM Berat adalah kejahatan terhadap

paksa, dimana kabarnya orang Jawa di

genosida

Aceh di usir oleh tentara GAM, dengan

kemanusiaan. Dimana kriteria kejahatan

kata lain telah terjadi pula perampasan

genosida dan kejahatan terhadap kema-

kemerdekaan atau perampasan kebe-

nusiaan dapat dilihat di atas. Secara

basan

sewenang-

tidak langsung tindakan aparat keama-

wenang yang melanggar (asas-asas)

nan tersebut telah melakukan perbuatan

ketentuan pokok hukum internasional.

yang dilakukan dengan maksud untuk

Bila orang Jawa tidak boleh ke Aceh,

menghancurkan

lalu apakah Kemerdekaan telah tercapai

seluruh atau sebagian kelompok bangsa,

pada 17 Agustus 1945? Apa yang

ras, kelompok etnis, kelompok agama.

dilakukan oleh GAM tersebut, apabila

Aparat tidak memusnahkan seluruhnya,

benar terjadi maka juga telah terjadi

namun hanya sebagian kelompok kecil

penganiayaan terhadap suatu kelompok

saja, yaitu kelompok mahasiswa yang

tertentu atau perkumpulan yang didasari

berdemo di Trisakti dan Semanggi.

persamaan paham politik, ras, kebang-

Mahasiswa pun pada saat itu terdiri dari

saan, etnis, budaya, agama, jenis kela-

beberapa ras, kelompok etnis, dan

min atau alasan lain yang telah diakui

agama. Ada yang Cina, Indonesia,

secara

yang

Batak, Jawa, Islam dan Non-Islam. Apa

dilarang menurut hukum internasional.

yang dilakukan aparat mengakibatkan

Alhamdulillah kasus ini telah selesai

penderitaan fisik dan mental terhadap

melalui jalur diplomatis, tanpa perti-

mahasiswa. Sehingga dengan kata lain

kaian

tanpa

secara tidak langsung, atau secara

menggunakan Undang-Undang Peradi-

tersirat, aparat telah melakukan keja-

lan HAM.

hatan Genocida.

terhadap

fisik lain

universal

penduduk

secara

sebagai

berkepanjangan,

Kasus

HAM

hal

dan

lainnya

yang

dan

Yang

kejahatan

atau

jelas

terhadap

memusnahkan

terlihat

adalah

menarik adalah mengenai apa yang telah

Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kare-

dilakukan oleh TNI dan POLRI pada

na perbuatan yang dilakukan aparat

tahun 1998 saat mahasiswa melakukan

keamanan adalah sebagai bagian dari

demo di Trisakti dan Semanggi, DPR

serangan yang meluas atau sistematik


53


yang

diketahuinya

bahwa

serangan

Subtansi juga mencakup hukum

tersebut ditujukan secara langsung ter-

yang hidup (living law) dan bukan

hadap penduduk sipil, berupa pembu-

hanya aturan yang ada dalam Kitab

nuhan. Aparat juga di duga telah meng-

Undang-Undang

hilangkan orang secara paksa dan

2. Legal Structure.

menyiksa beberapa mahasiswa. Maka

Struktur Hukum adalah Kepolisian,

hal

Kejaksaan, Pengadilan & LP.

ini

membuktikan

telah

terjadi

Pelanggaran HAM Berat.

Bila bicara tentang hirarki peradilan

Namun enam tahun

setelah

umum di Indonesia mulai dari yang

Peradilan

terendah adalah Pengadilan Negeri,

HAM, dan delapan tahun sejak peristiwa

hingga yang terpuncak adalah Mah-

Trisakti dan Semanggi, pelakunya hanya

kamah Agung. Ternasuk pula unsur

dikenakan pasal Pidana dan itupun

strukturnya adalah jumlah dan jenis

hanyalah pelaku di lapangan, sementara

pengadilan, yurisdiksi (jenis kasus

actor intelektual nya masih belum

yang berwenang mereka periksa

tersentuh tangan hukum untuk dapat

serta bagaimana dan mengapa)

lahirnya

Undang-Undang

mempertanggungjawabkan

Perbuatan-

nya melakukan pelanggaran HAM.

3. Legal Culture. Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistim hukum

D. Penutup

kepercayaan, nilai, pemikiran serta

Kesimpulan

harapannya. Dengan kata lain kultur

Hukum memang masih sulit

hukum adalah suasana pikiran sosial

untuk ditegakkan di Indonesia. Menurut

dan kekuatan sosial yang menen-

Lawrence M. Friedman untuk mencapai

tukan bagaimana hukum digunakan,

sistem hukum yang baik harus meme-

dihindari, disalahgunakan. Tanpa

nuhi tiga persyaratan, yaitu:

kultur hukum, maka sistim hukum

1. Legal Subtance.

itu sendiri tidak berdaya.

54

Subtansi adalah aturan, norma, dan

Dengan lain perkataan, agar dapat HAM

pola perilaku nyata manusia yang

di Indonesia terwujud, maka harus ada

berada dalam sistem itu. Subtansi

pembenahan terhadap budaya hukum itu

juga berarti produk yang dihasilkan

sendiri.

oleh orang yang berada di dalam

terhadap kultur hukum, maka sebaik

sistim hukum itu, mencakup kepu-

apapun

tusan

keadaan tidak akan berubah. Namun,

yang

mereka

keluarkan.

Sebab

tanpa

pembenahan

perundangannya,


tetaplah


sedikit apa pun perubahannya, keadaan terhadap

perlindungan

HAM

Indonesia

sudah

baik

makin

di lagi.

Semoga di Tahun 2007, HAM makin terlindungi dengan baik. Semoga.

Daftar Pustaka C.S.T. Kansil, “Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia”, Pradnya

Paramitha,

Jakarta,

2000. Miriam Budiardjo, ”Dasar-Dasar Ilmu Politik”,

Gramedia

Pustaka

Utama, Jakarta, 1993. Syamsul Rizal Hamid, “Buku Pintar Agama Islam”, Edisi Senior, Cahaya Salam, Bogor, 2003. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.


55

HAM DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Recommend Documents