DASAR PEMIKIRAN PENERBITAN SURAT EDARAN KPID SULSEL TTG PENETAPAN HARI-HARI BESAR & AGENDA PUBLIK YANG PENTING DIBUATKAN ILM PADA MEDIA PENYIARAN DI SULAWESI SELATAN Oleh Ketua KPID Sulsel Makassar, 26 Fabruari 2013
LANDASAN FILOSOFIS frekuensi sebagai ranah publik harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas sebagaimana menjadi tujuan dan arah penyiaran. media penyiaran memiliki tanggung jawab sosial membangun kepedulian masyarakat terhadap berbagai agenda publik dan isu-isu kemanusiaan pada umumnya mencakup, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta kebangsaan dan nasionalisme dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM).
LANDASAN FILOSOFIS
media penyiaran perlu senantiasa didorong untuk merespons berbagai agenda publik dan isu-isu aktual dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM) sehingga memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi kepada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya demi kemajuan industri penyiaran.
LANDASAN HUKUM
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.
LANDASAN HUKUM UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
LANDASAN HUKUM UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
LANDASAN HUKUM UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
LANDASAN HUKUM PP Nomor 11 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran LP Publik. Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat. RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan. Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
LANDASAN HUKUM PP Nomor 50 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran LP Swasta. Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak boleh: menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat. Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan. Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
LANDASAN HUKUM PP Nomor 51 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran LP Komunitas. Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas meliputi: a) pendidikan dan budaya; b) informasi; c) hiburan dan kesenian; d) iklan layanan masyarakat. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial, lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
LANDASAN HUKUM PP Nomor 52 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Penyiaran LP Berlangganan. Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak boleh: menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat. Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
LANDASAN HUKUM Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
LANDASAN HUKUM Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya.
LANDASAN HUKUM Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari. Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan per hari. Program siaran iklan layanan masyarakat wajib ditayangkan secara cuma-cuma untuk iklan layanan masyarakat yang menyangkut: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang disampaikan oleh badan-badan publik.
LANDASAN HUKUM Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, program siaran iklan layanan masyarakat wajib diberikan potongan harga khusus. Program siaran iklan layanan masyarakat yang ditayangkan pada masa kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah harus mengikuti peraturan perundangundangan terkait dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Waktu siar program iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan penyebaran tayangan di setiap program siaran per hari.
KPID SULSEL, MEMUTUSKAN: Menerbitkan daftar Hari-hari Besar dan Agenda Publik yang Penting Dibuatkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada Media Penyiaran di Sulawesi Selatan. Hari-hari besar dan agenda publik yang termuat dalam Surat Edaran ini tidak membatasi media penyiaran menyiarkan hari-hari besar dan agenda publik lainnya yang dipandang penting namun belum termuat pada daftar dalam Surat Edaran ini.
KPID SULSEL, MEMUTUSKAN: Lembaga Penyiaran diminta agar senantiasa menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku menyangkut ketentuan tentang prosentase siaran iklan layanan masyarakat (ILM). Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
T E R I M A K A S I H
