LAPORAN BADAN LEGISLASI TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2016 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2015-2019 DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI Tanggal 26 Januari 2015 Disampaikan oleh: H. Firman Subagyo, SE.,MH. Wakil Ketua Badan Legislasi, A.273 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua Yth. Ketua Rapat Paripurna; Yth. Rekan-rekan Anggota; Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI atas penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Laporan ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan
1
Prolegnas, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati, Dalam penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2016 dapat kami sampaikan bahwa Badan Legislasi telah menerima usulan RUU dari Komisi, Fraksi, dan lembaga/masyarakat sebanyak 87 RUU. Adapun Pemerintah mengusulkan sejumlah 27 RUU, dan DPD mengajukan 18 RUU, sehingga secara keseluruhan jumlah RUU yang diajukan oleh ketiga lembaga tersebut berjumlah 132 RUU. Terhadap usulan 132 RUU tersebut, terdapat beberapa RUU yang memiliki kesamaan judul atau kesamaan substansi sehingga setelah dilakukan kajian secara mendalam tinggal 124 RUU. Terhadap 124 RUU tentunya tidak mungkin diakomodir seluruhnya dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 mengingat keterbatasan waktu Alat Kelengkapan Dewan untuk membahas RUU bersama Pemerintah (untuk beberapa RUU melibatkan DPD RI), dimana apabila Komisi diberi 2 RUU berarti 22 RUU, Pansus 3 RUU, Baleg 3 RUU, dan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka 7 RUU berarti dalam satu tahun ada 35 RUU. Namun mengingat beberapa RUU yang diusulkan kembali sudah dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I, maka Baleg, Pemerintah, dan DPD RI bersepakat untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 40 RUU. Oleh sebab itu terhadap 124 usulan RUU tentunya perlu ada seleksi untuk dapat dimasukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Proses penyeleksian usulan RUU dilakukan dengan menggunakan suatu parameter untuk memberikan bobot atau scoring kepada masingmasing usulan RUU. Adapun parameter yang digunakan dalam menentukan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 didasarkan pada: 1. RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (14 RUU); 2. RUU sedang menunggu Surat Presiden (3 RUU); 3. RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (5 RUU);
2
4. RUU dalam tahap penyusunan yang sudah siap Naskah Akademik dan draft RUU; serta 5. RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Legislasi, Pemerintah dan DPD RI, kemudian disepakati: · 40 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016; dan · Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yang semula 160 RUU menjadi 169 RUU, hal ini terkait dengan adanya usulan 9 RUU baru yang belum masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 20152019. Selain dua hal tersebut di atas, juga telah disepakati 32 RUU untuk perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016. Maksudnya RUU ini menjadi prioritas untuk perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 apabila sudah ada RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 diselesaikan pembahasannya. Dari 40 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebanyak 25 RUU diusulkan oleh DPR, 13 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI. Selain 40 judul RUU yang disetujui/disepakati sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, telah disepakati pula 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka, yaitu: 1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional; 2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi; 3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Adapun daftar 40 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan daftar 169 RUU dalam Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota 3
Dewan dan merupakan Baleg ini.
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
Kami sadar bahwa beban legislasi yang diambil oleh DPR, Pemerintah dan DPD pada tahun 2016 tidak mudah mengingat waktu yang tersedia sudah akan memasuki bulan kedua pada tahun 2016, namun kami optimis dengan dukungan semua pihak kinerja legislasi pada tahun 2016 akan lebih baik dibandingkan tahun 2015 dan dapat mencapai target yang diharapkan. Terlebih pembahasan dalam penyusunan Prolegnas juga telah dilakukan dalam suasana kebersamaan dengan adanya kesamaan visi untuk melakukan revitalisasi politik hukum dan perundang-undangan dalam satu tahun ke depan yang lebih realistis dan fokus pada kualitas dan urgensi masing-masing RUU. Demikian laporan Badan Legislasi mengenai penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 20152019 yang telah dilakukan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta DPD RI yang menyetujui/menyepakati sebanyak 40 RUU untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan penambahan 9 RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sebelum kami mengakhiri laporan ini perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kepada para Anggota Panja, Menteri Hukum & HAM dan jajarannya, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dan jajarannya atas kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan Prolegnas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pendukung yang terdiri dari Peneliti, Perancang Undang-Undang serta tenaga ahli dan jajaran Sekretariat Badan Legislasi DPR RI yang telah membantu kelancaran proses penyusunan Prolegnas. Sekian, terima kasih
4
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, 26 Januari 2016 PIMPINAN BADAN LEGISLASI WAKIL KETUA,
H. FIRMAN SUBAGYO, SE.,MH. A - 273
5
