HARMONISASI RKPD KALIMANTAN UTARA 2016
Disampaikan oleh: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H.Abdul Djalil Fatah,S.H.
Pendahuluan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Penjabaran Visi dan Misi dalam Program Kerja (RPJPD) DAN (RPJMD) KALIMANTAN UTARA Produk Hukum yang mempayungi Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara
I. Pendahuluan
Provinsi Kalimantan Utara adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai manifestasi dan keinginan untuk maju bagi masyarakat Kalimantan Utara. Kekhasan khusus Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Serambi Teras Negara yang berbatasan langsung dengan negara lain baik dataran maupun lautan. Sebagai DOB, Provinsi Kalimantan Utara banyak isu yang harus dipikirkan untuk dipersiapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKP dengan menyesuaikan dengan RPJPN dan RPJMN. Untuk menyusun hal itu dibutuhkan instrumen hukum yang jelas dan pasti sebagai pencabaran visi dan misi Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
II.Visi dan Misi VISI PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa.
MISI PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA A. Mandiri: Mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis agroindustri, pariwisata, dan pertambangan yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta berdaya saing tinggi. Membangun infrastruktur fisik dan ekonomi yang berkualitas. Meningkatkan interkonektivitas antardaerah dan dengan negara tetangga.
B. Aman dan Damai: Menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI Membangun daerah perbatasan yang aman. Memberantas berbagai transaksi dan bisnis illegal C. Pemerintah Yang Bersih dan Beribawa Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertkompeten. Menjadi pelayan masyarakat dalam pelayanan public. Meningkatkan kualitas pendididkan, pelayanan kesehatan, perijinan, dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.
Data-data yang penting diperhatikan dalam penyusunan RKPD KEMISKINAN 1.
2.
3.
4.
5.
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan: Kab.Malinau (2013)Jumlah Penduduk sebanyak 71,5 ribu. Angka kemiskinan 7,2 ribu (10,48%) garis pendapatan perkapita Rp. 428.015,/bln Kab. Nunukan (2013) Jumlah Penduduk sebanyak 162,7 ribu. Angka kemiskinan 14,9 ribu (9,51%) garis pendapatan perkapita Rp. 304.856,/bln Kab. Bulungan (2013) Jumlah Penduduk sebanyak 123,0 ribu. Angka kemiskinan 14,2 ribu (12,04%) garis pendapatan perkapita Rp. 322.87,/bln Kab. Tana Tidung (2013) Jumlah Penduduk sebanyak 19,0 ribu. Angka kemiskinan 1,9 ribu (10,21%) garis pendapatan perkapita Rp. 301.852,/bln Kota Tarakan (2013) Jumlah Penduduk sebanyak 218,8 ribu. Angka kemiskinan 16,7 ribu (7,90%) garis pendapatan perkapita Rp. 422.050,/bln
PENDIDIKAN
APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Pada tahun 2013, nilai APS tertinggi untuk jenjang SD/MI adalah Kabupaten Tana Tidung ( 99,58%), dan nilai terendah di Kabupaten Nunukan (73,15%). Jika dibandingkan dengan nilai SPM, maka hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah melampaui standar SPM (90%), kecuali Kabupaten Nunukan (73,15%). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam MDG’s tahun 2015 (99%), maka hanya Kabupaten Bulungan (99,14%) dan Kabupaten Tana Tidung (99,58) yang sudah melampauinya, sementara kabupaten/kota lainnya berada sedikit di bawah target tersebut, yaitu Kabupaten Malinau (98,26%), dan Kota Tarakan (98,87%). Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 (99,32%) hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki nilai lebih tinggi.
KESEHATAN
Masih tingginya angka kematian bayi tahun 2013 sebanyak 156 jiwa, meskipun angka harapan hidup mengalami kenaikan dari tahun 2011 adalah 67,00 tahun , menjadi 67,32 tahun 2012, sedangkan tahun 2013 menjadi 67,30 tahun Masih rendahnya jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang ada di daerah pedalaman, perbatasan, dan pesisir.
Infrastruktur
Perlu merencanakan pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lain dalam memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan tata ruang dan mengedepankan pada kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Isu-isu lain yang penting
Pentingnya membangun kepekaan pada kondisi sekarang bukan hanya pada sosial dan ekonomi, tapi pada pertahanan dan keamanan. Kalimantan utara saat ini sebagai teras atau beranda dengan negara lain, saat ini menjadi dianggap kurang aman dalam jalur laut. Diperlukan kepedulian daerah dalam ikut berperan aktif untuk menciptakan suasana yang aman dalam jalur laut ke Malaysia, dan Fhilipina dimana saat sekarang ini WNI disandera oleh perompak.
III. Penjabaran Visi dan Misi dalam Program Kerja (RPJPD) DAN (RPJMD) KALIMANTAN UTARA RPJPNasional 25 Tahun RPJPD Prov 25 Tahun
RPJM Nasional 5 tahun RPJMD Prov 5 tahun
RKPD Prov Tahunan
Renstra SKPD
IV. PRODUK HUKUM YANG MEMPAYUNGI • UU YANG MENDASARI DALAM PELAKSANAAN 1. UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU No 26 Tahun 2007 tentang Renataan Ruang 4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Peraturan pelaksanaannya.
1. 2.
3.
UU YANG MENDASARI DALAM SUBSTANSI PENGATURAN UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Peraturan pelaksanaannya
Pola ideal • Provinsi Kalimantan Utara sekarang dengan adanya DPRD, maka penyusunan RPJP dan RPJM Kalimantan Utara penting disusun terlebih dahulu karena bentuk hukum yang diperintahkan adalah Peraturan Daerah yang memuat kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara • Hal tersebut sebagai bentuk payung hukum yang mendasari penyusunan RKPD yang sekarang dilakukan tetap diteruskan, maka penyusunan PERDA RPJP dan PERDA RPJMD segera dilaksanakan, karena selama ini belum ada perda yang dimaksud.
PERATURAN DAERAH YANG DIPERSIAPKAN PERDA KALIMANTAN UTARA TENTANG RTRW PERDA KALIMANTAN UTARA TENTANG RPJPD PERDA KALIMANTAN UTARA TENTANG RPJMD Sedangkan hasil kerja pembahasan RKPD menghasilkan PERDA APBD
V. Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Perlu di sepakati dalam percepatan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara untuk diprioritaskan dalam pembahasan RKPD Adanya keseimbangan dengan peningkatan kesejahteraan tersebut dengan menggali potensi daerah untuk disusun Pajak dan Retribusi Daerah Mensepakati hal yang mendasar berupa payung hukum dalam menjamin kepastian pelaksanaan pemerintahan Kalimantan Utara, seperti Peraturan Daerah yang selama ini masih dalam bentuk Peraturan Gubernur. Hal ini karena perintah langsung dari UU. Seperti Perda tentang SOTK Pemerintah Daerah Kalimantan Utara, Perda RTRW, Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perda APBD yang diawali dengan pembahasan RKPD sebagai skala prioritas utama. Skala prioritas selanjutnya adalah menggali potensi daerah seperti Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Perda Perizinan (Hubungannya dengan kemudahan investasi luar masuk ke Kaltara, perlu ada kepastian hukum dan jaminan kemudahan). Selanjutnya Perda yang termasuk pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan berkaitan dengan Insftrastruktur.
Atas Perhatiannya Diucapkan
Terima Kasih
