PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS INTEGRASI PERENCANAAN TEKNOKRATIS, POLITIS DAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SUMEDANG
Oleh : Ir. H. Eka Setiawan, Dipl., SE., MM. Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang
Sumedang : Paradijs Van Java
SKEMA INOVASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TTG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
ADANYA KESINAMBUNGAN ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SKEMA PAGU INDIKATIF (PI) • PI SKPD • PI KEWILAYAHAN
TUMBUHNYA PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SINERGI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR, LINTAS WILAYAH DAN LINTAS JENJANG
FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM) • DELEGASI SEKTORAL • DELEGASI KECAMATAN
INTEGRASI PEMBANGUNAN (RKPD TRIPLE TRACK) • DIBIAYAI APBD KABUPATEN • DIBIAYAI PROV & PUSAT • DIBIAYAI PNPM, CSR & SWADAYA MASYARAKAT
SKEMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Penyempurnaan & Penetapan Rancangan RKPD
Rancangan RKPD
Rancangan Awal Renja SKPD
Nota Kesepakatan Pagu Indikatif
PAGU INDIKATIF SKPD KABUPATEN
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Perbup RKPD
Musrenbang Kabupaten Tahunan
Hasil Musrenbang Tahunan
Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
Musrenbang Kecamatan
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan
Musrenbang Desa
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa
SKEMA MUSRENBANG INTEGRASI RKPD & Renja SKPD (Dibiayai APBD & APBN)
Musrenbang Kabupaten
RKPD & Renja SKPD (Dibiayai CSR & Partisipasi)
Forum SKPD
Dibiayai dengan PNPM Integrasi
Musrenbang Kecamatan
Dibiayai dengan BLM
Diusulkan ke Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Dilaksanakan dengan APBD Desa
Diusulkan ke Musrenbang
Penggalian Gagasan di Tingkat Dusun
Dilaksanakan Swadaya
Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan Tahun Berjalan
Diusulkan ke Musrenbang Kab
Diusulkan ke Forum SKPD/Musrenbang
Desa Dilaksanakan Tahun Berikutnya
SKEMA INTEGRASI PEMBANGUNAN DAERAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SHORT CUT
SHORT CUT
OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PNPM MP DAN PNPM INTEGRASI
STARTING POINT
PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJABN
SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH REGULER SEBAGAI INDUK INTEGRASI
PAMSIMAS, P2KP, PPIP & PROGRAM LAINYA
NILAI LUHUR BUDAYA SUNDA (SPBS) SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 6
SKEMA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSRENBANG DESA INTEGRASI EVALUASI TAHUN
LIST RPJMDES
LIST RPJMDES
2012
2011
2013
DRAFT 1 DAFTAR PRIORITAS KEBIJAKAN PEMDA & POKOK2 PIKIRAN DPRD
POST MAYOR & ANALISIS KONDISI REAL DRAFT 2 DAFTAR PRIORITAS
DAFTAR PRIORITAS UNTUK TAHUN BERJALAN 2012
REVISI RKP DESA TAHUN 2012
PENDANAAN : • SWADAYA MASY • BLM PNPM • CSR /SWASTA
PENDANAAN : • SWADAYA MASY • ADD • APBD KABUPATEN • BLM PNPM • CSR /SWASTA
DAFTAR PRIORITAS UNTUK TAHUN BERIKUTNYA 2013
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2013 7
DUKUNGAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN DARI PUSAT DAN DAERAH • PNPM Mandiri Perdesaan - Tahun 2010 : DUB 26,8 M; DDUB 6,7 M - Tahun 2011 : DUB 13,84 M; DDUB 3,46 M - Tahun 2012 : DUB 20,5 M; DDUB 4,1 M • PNPM Integrasi - Tahun 2010 : DUB 4 M; DDUB 1 M - Tahun 2011 : DUB 4 M; DDUB 1 M - Tahun 2012 : DUB 4 M; DDUB 1,67 M
PENGANGGARAN DARI LUAR PNPM MD DAN INTEGRASI • Dukungan Alokasi Dana Desa (ADD) - Tahun 2010 sebesar 20 M - Tahun 2011 sebesar 20 M - Tahun 2012 sebesar 20 M • Dukungan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) - Tahun 2010 sebesar 15 M - Tahun 2011 sebesar 15 M - Tahun 2012 sebesar 25 M • Dukungan Bantuan Desa lainnya - Dari Kabupaten : PMTAS, TAPD, Asuransi Perangkat Desa, Stimulan Pilkades, dan bantuan desa lainnya - Dari Provinsi : Desa peradaban (untuk 8 desa) - Dari Pusat : Rutilahu, PPIP, Pamsimas (tersebar)
KAPASITAS PAGU INDIKATIF KABUPATEN SUMEDANG (TAHUN 2010 S/D 2012) N0.
PAGU INDIKATIF (Belanja Urusan Wajib/Pilihan)
2010
2011
2012
PAGU INDIKATIF
76.224.052.701,14
105,119,793,224.00
A.
PAGU INDIKATIF SKPD KABUPATEN
36.137.463.601,14
75,661,750,224.00
80,873,710,350.00
B.
PAGU INDIKATIF SKPD KECAMATAN
3.000.000.000,00
3.650.000.000,00
5.000.000.000,00
C.
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
25.000.000.000,00
D.
PENUNJANG DAN PENDAMPING
22.086.589.100,00
10,808,043,000.00
123.681.753.350,00
12,808,043,000.00
KOORDINASI KOORDINASI PENGANGGARAN DGN SKPD DAN DPRD • DENGAN SKPD - Melalui kegiatan pra Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan (sosialisasi dan pembahasan PIK) - Melalui kegiatan pra Forum SKPD dan Forum SKPD (sosialisasi dan pembahasan Pagu Indikatif SKPD) - Melalui kegiatan pra Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten (Pemantapan PIK dan Pagu Indikatif SKPD serta mensinergikannya dengan sumber pendanaan yang lain) • DENGAN DPRD - Melalui konsultasi dengan DPRD dalam rangka penyusunan nota kesepakatan (Pagu Indikatif SKPD dan Pagu Indikatif Kewilayahan) - Melalui kegiatan pra Musrenbang dan Musrenbang (sebagai narasumber berdasarkan pendekatan Dapil) - Melalui rapat pembahasan dengan Komisi yang membidangi - Melalui rapat pembahasan dengan Badan Anggaran
KOORDINASI PENGELOLAAN ANGGARAN DENGAN DESA • Melalui kegiatan pra Musrenbang Desa : Desa diberikan informasi tentang pagu indikatif ADD dan PIK serta rancangan awal RKPD (arah dan kebijakan daerah) • Melalui kegiatan Musrenbang Desa : Fasilitasi pembahasan dalam pengalokasian ADD, PIK serta mensinergikannya dengan partisipasi dan swadaya masyarakat • Melalui kegiatan pra Musrenbang Desa : Desa melalui Forum Delegasi Musrenbang (FDM) diajak untuk bersama-sama mengawal proses lanjutan perencanaan dan penganggaran
SINKRONISASI SINKRONISASI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA • Dilaksanakan pada saat pra Musrenbang Desa dan Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKPDes : Perencanaan dirumuskan berdasarkan prediksi kapasitas fiskal desa (pagu indikatif ADD dan PIK) serta mengacu pada realisasi APBDes tahun sebelumnya • Dilaksanakan pada saat musyawarah desa dalam rangka penyusunan APBDes : Penganggaran dialokasikan berdasarkan dokumen RKPDes serta realisasi ADD dan PIK (sebagaimana tertuang dalam ABPD)
SINKRONISASI PENGANGGARAN SKPD DENGAN USULAN DESA • Dibahas awal pada saat pra Forum SKPD : penganggaran SKPD selain memperhatikan kajian teknokratis SKPD sesuai dengan Renstra SKPD, juga memperhatikan secara seksama usulan desa dan kecamatan sebagaimana tertuang dalam hasil Musrenbang Kecamatan • Diputuskan pada saat Forum SKPD : putusan didasarkan pada kolaborasi antara hasil kajian teknokratis SKPD dengan usulan partisipatif dari kecamatan/desa yang dibingkai dalam kerangka pencapaian target kinerja Renstra SKPD
EFEKTIVITAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA • Pengelolaan anggaran pembangunan desa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Pengelolaan anggaran pembangunan desa didasarkan pada Perdes yang mengatur tentang APBDes dan RKPDes; • Pengelolaan anggaran pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan, tranparansi dan akuntabilitas oleh para pemangku kepentingan di desa; • Pelaksanaan pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan anggaran pembangunan desa dilakukan oleh BPD serta Forum Delegasi Musrenbang Desa; • Pengelolaan anggaran pembangunan desa diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DESA • Dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen pembangunan desa berbasis kearifan lokal (budaya Sunda) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS); • Transparansi : Di desa dikembangkan melalui semangat “BRUKBRAK”, dimana semua pemangku kepentingan secara sukarela serta berdasarkan panggilan hati harus saling terbuka dan membuka diri. Sisi baik maupun buruknya harus dibicarakan secara bersama-sama. Orang desa bilang “Hade Goreng Ku Omong”. • Akuntabilitas : Di desa dikembangkan melalui semangat “JUNUN JUCUNG”, dimana semua pekerjaan pembangunan harus diselesaikan secara tuntas serta dapat dipertanggungjawabkan. Orang desa bilang “Rengse Pancen Dipigawe, Tuntas Tugas Dipilampah”.
REMBUG DESA TEMPOE DOELOE
MUSRENBANG DESA MASA KINI
KENDALA DAN REKOMENDASI TERKAIT PENGANGGARAN • Penurunan penganggaran PNPM MD tidak disertai dengan peningkatan penganggaran PNPM Integrasi, padahal dimasa transisi ini ketergantungan masyarakat terhadap stimulan BLM untuk mengungkit partisipasi masih sangat besar. Karena itu, dimohon DUB untuk PNPM Integrasi bisa ditingkatkan sebagai jembatan antara bagi proses integrasi permanen dari pola pembangunan berbasis pemberdayaan ke dalam pola pembangunan reguler (SPPN) • Tidak adanya regulasi yang dapat dijadikan rujukan bagi daerah untuk mereflikasi pola penganggaran berbasis BLM di daerah sebagaimana yang dikembangkan oleh PNPM. Karena itu, dimohon pusat secepatnya merumuskan regulasi yang dapat dijadikan acuan bagi daerah untuk mengembangkan pola BLM di daerah • Adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah, sehingga ketergantungan daerah terhadap pusat dalam penganggaran masih sangat besar, serta tidak adanya kepastian pagu anggaran daerah menjelang Musrenbang di Kabupaten. Karena itu, dimohon pemerintah pusat merumuskan kebijakan Pagu Indikatif Kabupaten yang disampaikan sebelum pelaksanaan Musrenbang, baik melalui skema pendanaan tersendiri atau melalui peningkatan skema pendanaan yang sudah ada (DAU, DAK, Tuban) tetapi difokuskan untuk alokasi belanja urusan wajib dan pilihan daerah.
KENDALA DAN REKOMENDASI TERKAIT KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EFEKTIVITAS • Adanya kesenjangan pemahaman, pengetahuan dan pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan daerah antara pemangku kepentingan, yaitu antara masyarakat (partisipatif), aparatur birokrasi (teknokratis), serta anggota DPRD (politis). Solusinya adalah melalui character building dan pelatihan teknis fungsional secara kontinyu bagi berbagai pemangku kepentingan pembangunan desa dan daerah : - Untuk perangkat desa, BPD, LPMD, FDM dan pelaku pembangunan lainnya di desa, hendaknya diselenggaran oleh pemerintah daerah dengan standarisasi didasarkan pada kondisi objektif masing-masing daerah - Untuk peningkatan kapasitas DPRD, BPMPD, Bappeda dan Camat hendaknya difasilitasi oleh pemerintah pusat, agar memiliki standar kompetensi yang sama secara nasional dalam kerangka kepentingan NKRI Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kemendagri agar memfasilitasi rapat kerja secara terpadu dan kontinyu antara Bappeda dengan BPMPD, agar proses integrasi di daerah dapat berlangsung mulus dan akseleratif dalam kerangka kepentingan pembangunan nasional
• Adanya kesenjangan dalam komunikasi pembangunan daerah, dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibawakan oleh para pelaku kebijakan pembangunan menggunakan gelombang administratif formal, sedangkan warga masyarakat selaku sasaran kebijakan pembangunan dalam implementasinya menggunakan gelombang adaptif informal. Karena itu, kiranya pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mentransformasi kebijakan pusat di daerah berdasarkan kearifan lokal masing-masing • Pendekatan penegakkan hukum dalam praktiknya mengedepankan hukum positif, sehingga lebih mengutamakan hukum untuk hukum (wetmatigheid) daripada hukum untuk tujuan pembangunan/ kesejahteraan (doelmatigheid), akibatnya banyak mucul kriminalisasi terhadap kebijakan pembangunan di daerah. Karena itu, kiranya pemerintah pusat dapat memberikan perlindungan hukum secara proporsional kepada para pelaku kebijakan di daerah tanpa mengesampingkan eksistensi hukum itu sendiri, di sisi yang lain kiranya institusi penegak hukum didorong untuk memberikan porsi yang lebih optimal terhadap upaya pecegahan
• Proses integrasi pembangunan daerah saat ini belum dipayungi oleh sebuah ketentuan yang kuat, ajeg dan komprehensif (masih bersifat parsial). Karena itu , hendaknya pemerintah pusat menerbitkan peraturan perundang-undangan minimal setingkat Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme dan prosedur integrasi pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pengawasannya, sehingga daerah ke depan memiliki rujukan yang jelas dalam mengintegrasikan manajemen pembangunan daerah • Belum efektifnya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antar desa di tingkat kecamatan, hal ini terjadi karena struktur pemerintahan kecamatan sebagaimana UU 32/2004 dan PP 19/2008 diposisikan sebagai SKPD, sementara dalam realitanya pemerintahan kecamatan memiliki dimensi kewilayahan. Karena itu, kiranya diterbitkan peraturan perundang-undangan minimal setingkat peraturan menteri yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat kecamatan, sehingga sinergi dan kepentingan pembangunan antar/lintas desa bisa berjalan optimal
Terima Kasih dan Hatur Nuhun ...
