APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
BEDAH APBD
Membangun komunikasi dan sinergitas pemerintah dengan masyarakat LUKMAN HAKIM, WALIKOTA METRO
DISAMPAIKAN PADA : LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10 JAKARTA, 21 MEI 2015
LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH & DESENTRALISASI
hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, efisien, dan tepat sasaran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Perencanaan pembangunan daerah : partisipatif, teknokratis, politis, bottom-up, dan top-down Masyarakat
Pemerintah
www.apeksi.or.id
Memiliki peran yang terkait sehingga memerlukan pemahaman yang sama untuk saling bersinergi
Kekuatan pembangunan
1
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
KONDISI AWAL Perencanaan partisipatif
MUSRENBANG
-Masyarakat hanya terlibat dalam pengajuan kegiatan/permasalahan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya -Dari sisi anggaran, masyarakat hanya mengetahui struktur APBD secara umum (eksklusifitas anggaran) -Pada Musrenbang tingkat Kota, masyarakat hanya diwakili oleh perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pamong
PERAN MASYARAKAT TIDAK OPTIMAL
MUSRENBANG
BEDAH APBD
OPTIMALISASI PERAN
APA SAJA YANG DISEMPURNAKAN ? Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang informasi pembangunan
Anggaran disajikan tidak hanya dalam struktur APBD saja, tetapi juga dalam program dan kegiatan SKPD
Informasi pembangunan disajikan secara lengkap, apa, berapa dan siapa yang mengerjakan
Seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya langsung kepada Walikota dan DPRD
Masyarakat dapat mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara rinci
Peningkatan pengendalian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Seluruh masyarakat yang hadir pada acara Bedah APBD dibekali hardcopy informasi pembangunan secara utuh (tema pembangunan, anggaran, program dan kegiatan, SKPD pelaksana)
www.apeksi.or.id
2
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
PENYEMPURNAAN BEDAH APBD Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
?
Inserted
Dengan asumsi bahwa masyarakat lebih mengenal wilayahnya sendiri dan hasil pembangunan untuk kebutuhannya sendiri, maka beberapa kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh pihak ketiga dilimpahkan kepada masyarakat langsung.
Dengena keterlibatan masyarakat secara langsung maka masyarakat mengetahui dan merasakan sendiri porses pelaksanaannya yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah pemahaman yang sama dan pemikiran yang rasional tentang pembangunan.
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Program Pemberdayaan Masyarakat hakikatnya adalah program dari, oleh, dan untuk masyarakat. Setelah usulan warga diakomodasi, kegiatan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ada di kelurahan-kelurahan Awalnya, alokasi anggaran PPM diberikan secara rata per-Kelurahan, yaitu sebesar Rp. 500 juta. Namun, setelah dilakukan evaluasi, maka jumlah anggaran diubah dengan mengacu pada kriteria Luas wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), dan ketaatan pembayaran PBB
www.apeksi.or.id
3
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
NO
BIDANG
2011
2012
2013
2014
1
FISIK
4.840.700.000
4.495.700.000
5.729.900.000
6.054.180.000
2
EKONOMI
3.308.500.000
2.934.500.000
1.901.800.000
943.700.000
3
SOSIAL BUDAYA
4.421.700.000
5.139.580.000
5.047.700.000
5.724.760.000
JUMLAH
12.570.900.000
12.569.780.000
12.679.400.000
12.722.640.000
Persentase anggaran PPM Bidang Fisik 43%, PPM Bidang Sosial Budaya sebesar 30% dan PPM bidang Ekonomi sebesar 17%
Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
BIDANG EKONOMI
1. Meningkatnya industri kreatif warga rata-rata 60 unit setiap tahun (2011-2014) 2. Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil aktif 3. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan mengelola usaha produktif warga
BIDANG SOSIAL BUDAYA
1. Tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang memadai dengan rasio 4 : 1000 pada tahun 2014 2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan warga dalam bentuk kegiatan Pokmas (kelompok masyarakat) 3. Meningkatnya jumlah kelompok binaan LPM dengan persentase kenaikan rata-rata 20% (2011-2014)
BIDANG FISIK
www.apeksi.or.id
1. Meningkatnya infrastruktur dan utilitas kelurahan dengan capaian target rata-rata 98% setiap tahunnya (2011-2014) 2. Meningkatnya kondisi jalan lingkungan 3. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan
4
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH APBD BAPPEDA menyusun bahan informasi pembangunan yang akan disajikan : Kondisi existing hasil pembangunan Asumsi makro ekonomi Struktur APBD Tema pembangunan tahun berjalan dan akan datang Informasi pembangunan program, kegiatan, pendanaan dan SKPD pelaksana tahun berjalan Informasi pembangunan kegiatan PPM, lokasi, pendanaan dan masyarakat pelaksana WALIKOTA, DPRD (daerah pemilihan), BAPPEDA dan Kepala SKPD turun ke 5 Kecamatan untuk melakukan paparan dan dengar pendapat
PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH APBD
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN melakukan verifikasi informasi pembangunan kegiatan PPM
BAGAIMANA JIKA ASPIRASI MASYARAKAT BELUM TERAKOMODIR DALAM INFORMASI PEMBANGUNAN YANG DISAJIKAN? PERTAMA: dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, KEDUA: dapat dilaksanakan di anggaran perubahan tahun berjalan, KETIGA: diusulkan kembali melalui musrenbang untuk tahun berikutnya.
www.apeksi.or.id
5
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
PELAKSANAAN PPM TAHUN 2015
Rekomendasi BPKP terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2014 : Pos Hibah tidak boleh diberikan secara terus-menerus kepada pihak yang sama dan kegiatan yang sama
Melihat animo masyarakat Kota Metro yang cukup tinggi terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), maka anggaran PPM dialokasikan pada Belanja Langsung di SKPD yang membidanginya dengan tetap memegang prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
TANTANGAN DAN KENDALA
Sulitnya mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang akan diinformasikan kepada masyarakat mengingat pada awal tahun ada beberapa SKPD teknis yang belum mempunyai data lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Sulitnya menetapkan tema dan prioritas pembangunan tahun berikutnya mengingat pusat dan provinsi mengeluarkan tema dan prioritas pembangunan pada tengah tahun. Tema dan prioritas pembangunan di daerah disusun dengan menyingkronisasikan dengan pusat dan provinsi. Payung hukum pelaksanaan bedah APBD adalah Surat Keputusan Walikota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut yang diperbaharui setiap tahunnya. Belum adanya mekanisme evaluasi keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
www.apeksi.or.id
6
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
21 MEI 2015
REKOMENDASI Kata kunci dari kegiatan Bedah APBD adalah komunikasi dan sinergi. Komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Rasa percaya/trust masyarakat terhadap pemerintah pada kondisi negara Indonesia saat ini merupakan hal penting yang perlu dibangun, sehingga dapat mengurangi rasa apatis masyarakat dan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi akibat ketidaksepahaman mengenai pelaksanaan pembangunan. Demo masyarakat kepada pemerintah yang diharapkan terjadi mungkin bukan koreksi atas pendanaan, tetapi lebih kepada demo atas koreksi output dan kinerja pembangunan. Dengan kata lain, respon yang diharapkan oleh pemerintah dari masyarakat adalah respon yang cerdas dengan mempertimbangkan masalah secara komprehensif.
PENUTUP Bedah APBD dan Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan satu bentuk inovasi daerahuntuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahana daerah, dimana dalam UndangUndang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tentang perlindungan atas inovasi daerah sepanjang tidak memperkaya diri dan/atau orang lain. “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah, dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.” (pasal 389)
www.apeksi.or.id
7
APEKSI - SEMINAR UU 23/2014 & LAUNCHING BUKU BEST PRACTICE JILID 10
www.apeksi.or.id
21 MEI 2015
8
