PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN NOMOR : 130/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

ME DA N

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHERLY HARAHAP, tempat tanggal lahir Diski, 18 Februari 1970 / umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Medan-Binjai KM 12,9 No 2 Pos Diski 20351 Dusun V Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab

GG I

Deli Serdang, adalahAhli waris dari (alm) Ishak pemilik sah sebidang tanah garapan terletak di afd./ Pasar

3B

Kamp.

Mulioredjo

Konsessie

Sei

Semayang B Kebon Rotterdam A/B ( Sekarang

TIN

Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara) persil seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha) sebagaimana Kartu Tanda Pendaftaran

N

Pendudukan selanjutnya

Tanah disebut

(KTPPT) sebagai

Nomor

413,

PEMBANDING

ILA

semula PENGGUGAT ;

L A W A N:

AD

Pemerintah Republik Indonesia cq; Menteri Negara Badan Usaha

PE

NG

1.

Milik Negara cq;Perusahaan Perseroan ( Persero) PT Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan , selanjutnya disebut

sebagai

TERBANDING

I

semula

TERGUGAT I ;

Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

2.

Pemerintah Republik Indonesia cq; Badan Pertanahan Nasional dahulu Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional ( dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria ) cq; Gubernur Propinsi Sumatera

Utara

cq;

Kantor

Wilayah

Badan

ME DA N

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ( dahulu Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu kantor Inspeksi Agraria propinsi Sumatera Utara) cq;

Bupati Kabupaten Deli

Serdang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (dahulu Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang ) beralamat di Lubuk Pakam, selanjutnya sebagai

TERBANDING

II

semula

GG I

disebut

TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

TIN

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

serta

turunan

N

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

ILA

103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

AD

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

NG

Pakam pada tanggal 15 Juli 2016 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2016/PNLbp, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

PE

01. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal Kampong Muliorejo dan pada tahun 1953 penduduk mengarap tanah di pasar 2,3 dan 4B sekarang

Desa Muliorejo

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap.

02. Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di Pasal 2,3 dan 4B tersebut maka pada tahun 1959 telah dilaksanakan Pengukuran oleh Agraria ( BPST ) yaitu : Datuk Mustapa, Oka Halaman 2 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Kamaluddin, Husin Sihombing dan Saidin sebagaimana Peta tanggal 14-10-1959 ( Di Ukur oleh Saidin ).Dimana bidang tanah Penggugat adalah

satu didalamnya

yang

diperoleh berdasarkanketentuan

Undang undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu(1) Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 dengan bukti

ME DA N

diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah ( KTPPT ) Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timuratas nama pemilik; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat

di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo

Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo

Kec Sunggal Kab Deli Serdang

Propinsi

Sumatera

Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan batas-batas sebagai berikut

GG I

:

Utara berbatas dengan Jalan / persil

Nomer 414

Timur berbatas dengan persil

Nomer 426

Selatan berbatas dengan persil

Nomer 412

disebut

TIN

Barat berbatas dengan persil Nomer 393, yang selanjutnya sebagai Tanah Terperkara.

03. Pada tahun 1967/1968 dari tanah garapan tersebut Penggugat di usir

N

paksa oleh Tergugat I yang membawa KOREM 023 yang dipimpin oleh Mayor Hamzah Johan, dan pengusiran ini diketahui berdasarkan

ILA

terbitnya dokument Surat Keputusan ( SK ) Pemberian Tanah Guna Usaha oleh Menteri Agraria nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I

AD

Sumatera Utara

( Cq:Tergugat I) sebagai Pemegang Hak

Usaha .

NG

04. Karena sengitnya perlawanan masyarakat demi mempertahankan tanah garapannya tersebut termasuk Penggugat maka pada tahun 1969/1970 Penggugat bersama Ketua rombongan termasuk yang

PE

diajak Pemerintah untuk Ruislagh bersama Camat : P.Pandia dan Koramil Letnan Untung lokasi penggantian. Yang

Sembiring meninjau rencana tanah untuk pertama ke Sri Gunting, Kota Rantang

Kecamatan Hamparan Perak. Tetapi Lokasi nya tidak diterima warga termasuk Penggugat karena berupa rawa-rawa yang kedalamannya sampai dua (2) meter. Kedua, meninjau ke Laubakri –Kuta Limbaru. karena lokasinya bergunung-gunung dan berbatu-batu besar kami tidak bisa menerimanya dan kami tetap mempertahankan lahan Halaman 3 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

garapan kami di Pasar 2,3 dan 4 B Sei.Semayang B termasuk tanah Terperkara. 05. Para penggarap terusir dari tanah garapannya termasuk Penggugat tidak mampu mempertahankan lahannya karena intimidasi dan takut di tuduh sebagai anggota PKI sehingga tidak berani beruat apa-apa. para penggarap termasuk Penggugat dalam

ME DA N

Namun upaya-upaya

mempertahankan tanah garapan tersebut termasuk Tanah terperkara tetap terus berlanjut. Lalu pada tahun 1985 usaha tersebut dipimpin oleh Kasdun Tahun 1990 oleh Sri Ningsih/Mangaraja Perlindungan Siregar, tahun 2001,2003 oleh Amran Harahap yang terus tiada bosan terus mencari jalan keadilan dengan meminta dan memohon agar tanah garapannya dikembalikan. Upaya tersebut tetap gagal.

GG I

Kemudian garapan Tanah Terperkara diperjuangkan oleh Suherly Harahap dengan sejarah catatan sbb : No.

Maksud Permohonan Ditujukan kepadaTanggal Terima

Oktober 2010

TIN

1. Minta Tanah dikembalikan

2. Minta Tanah dikembalikan Oktober 2010

26

Tergugat II

26

Tergugat II

26

Februari

N

3. Mohon Penyelesaian

Tergugat I

2015

ILA

06. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap ( Penggugat) Tergugat I ada memberikan Tanggapannya dalam surat sbb :

AD

i. Surat dari PTP Nusantara II Nomor II.0X/643/X/2011 intinya menyebutkan bahwa :

PE

NG

- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP Nusantara II ( Persero ) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No 65/1997 yang masa berlaku Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028. - Tanah Terperkara sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009 pada point 10 menyatakan bahwa : Dengan demikian Sertifikat-Sertifikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero ) dahulu PTP-IX berdasarkan Surat Keputusan No SK.24/HGU/1965 Halaman 4 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil Rekomendasi dari TPTGA-IX, bersih dari garapan yang dilindungi Undangundang Darurat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Darurat No 8 tahun 1954 Jo Undang-undang No 1 tahun 1956’. Sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan

IX

sudah

bersih

ME DA N

No 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTPdari

tuntutan

dan

garapan

yang

mendasarkan kepada UU Darurat No 8 tahun 1954 dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan SKPTSL, karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu. ii.

Surat

dari

PTP

Nusantara

II

(Persero)

Nomor

:

GG I

II.0/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November 2010, intinya menyatakan bahwa :

- Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor

TIN

109/Muliorejo.

07. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap ( Penggugat) Tergugat II ada memberikan Tanggapannya

N

dalam surat sbb :

i. Surat dari An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

ILA

Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb :

PE

NG

AD

a) Bahwa areal tanah Terperkara merupakan bagian dari

areal HGU PTPN-II, terdaftar dengan Sertifikat HGU No 109/Muliorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2028.

b) Areal Tanah terperkara dikuasai oleh Pihak PTPN II

berdasarkan

SK.

24/HGU/1965

tanggal

10-06-1965

ditanami tebu dan tidak ada garapan masyarakat. c) Bahwa areal tanah terperkara semula terdaftar dengan

HGU No. 1/Paya Bakungyang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No SK. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang telah berakhir hak nya tanggal 9 Juni 2000.


d) Bahwa kemudian PTPN -II memohon perpanjangan jangka

waktu HGU pada tanggal 9 Januari 1997 dan tanggal 11 Januari

1997,

atas

permohonan

tersebut

dilakukan

pengukuran secara Kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Pendaftaran No 65/1997 tanggal 24 September

e) Berdasarkan

ME DA N

1997 seluas 1.519,18 Ha.

Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional Nomor : 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 diberikan HGU kepada PTPN –II Kebun Sei Semayang B seluas 572,51 Ha, dan ditangguhkan seluas 946,6700 Ha untuk diteliti kembali.

f) Berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah B Plus Provinsi

Utara

tanggal

28

Januari

GG I

Sumatera

2002,

Nomor

01/PPT/BP/2002 dari Panitia Pemeriksaan tanah B Plus Provinsi

Sumatera

Utara

telah

diadakan

Penelitian

menyatakan bahwa dari areal yang ditangguhkan tersebut

TIN

diatas seluas 860,7700 Ha diusulkan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu HGU nya. g) Berdasarkan

Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

N

Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Desember 2002 diberikan HGU kepada PTPN II Kebun Sei Semayang

ILA

seluas 860, 7700 Ha. Dengan demikian untuk Kebun Sei Semayang

B

diterbitkan

HGU

seluas

1433,28

Ha

NG

AD

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 339/Mj/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama PTPN II berkedudukan di Tanjung

Morawa.

Sedangkan

seluas

85,9000

Ha

dikeluarkan atau diberikan kepada Penggarap yang sampai hari ini ternyata tidak juga ada realisasinya ( terkatungkatung 14 tahun ) kepada yang berhak.

PE

ii. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-092015 yang intinya sbb : - Bahwa Tanah Terperkara letaknya berada di dalam Peta Pendaftaran No 65 tahun 1997 tanggal 24 November 1997 sebagai Lampiran HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 an. PT. Persero Nusantara II.


- Bahwa sehubungan tanah Terperkara letaknya berada di dalam HGU No 109 tahun 2003 an. PT Persero Nusantara II permohonan Saudara TIDAK DAPAT kami Proses. 08. Bahwa dengan tidak adanya Iktikad baik dari Terugat I dan Tergugat II guna mengembalikan tanah Terperkara secara kekeluargaan yang

ME DA N

telah Penggugat mohonkan kepada tergugat I dan II rentang waktu sekian lama sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim PN Kelas I-B Lubuk Pakam mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjadi jalan saluran terciptanya keadilan di Bumi ini. Adapun dalildalil gugatan Penggugat adalah telah dilanggarnya ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga Tanah Terperkara terampas

GG I

sampai sekarang ini oleh karena Perbuatan tergugat I dan tergugat II sehingga dikuasai oleh Tergugat I sbb:

09. Bahwa, Perbuatan tergugat I yang tetap ngotot Memaksakan memasukkan dalam permohonan nya kepada Tergugat II atas persil Terperkara

sehingga

TIN

Tanah

Terikutmasuk

kedalam

Pendaftaran Tanah HGU Nomor 01/Paya Bakung

Sertifikat

No 01 tgl 14

Januari 1985 berdasarkan SK. No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni ( Sebagaimana diuraikan pada angka 7 point i (c) diatas )

N

1965

adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu :

melawan

atau

ILA

melanggar ketentuan yang ada di dalam SK No 24 /HGU/1965 itu sendiri khususnya pada bagian MEMUTUSKAN Menetapkan bagian KEDUA yang bunyinya sbb : Tanah-tanah jang terdapat dalam areal

AD

tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut

NG

oleh Menteri Agraria.

10. Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum

lahirnya

SK

Pemberian

Hak

Guna

Usaha

Nomor

PE

24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo SK Pemberian Tanah HGU ( SK Perpanjangan ) HGU Nomor 42/HGU/BPN/2002 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor 109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor 24/HGU/1965 itu sendiri, Keberadaan tanah Pemohon secara istimewa pun

disebutkan keberadaannya di SK Nomor

24/HGU/1965 itu sendiri, yaitu pada bagian

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUA : Tanah-tanah jang terdapat

dalam areal


tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 11. Bahwa Keberadaan tanah Terperkara telah melekat Status Hak nya karena lahir dari adanya ketentuan Undang-undang ( sebagaimana

ME DA N

Pasal 22 UUPA No 5 tahun 1960 Hak Milik terjadi karena

a.

Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah b. Ketentuan Undangundang ) dalam hal ini Tanah Terperkara lahir berdasarkan Ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 yang berbunyi sbb : “ Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut

GG I

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 65) jo. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 (LembaranNegara tahun 195 6 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

TIN

undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria,

N

setelah mendengar Menteri Pertanian”. Bahwa, dari ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1916 ayat dua (2)

ILA

dapat dipahami bahwa Tanah terperkara yang lahir dari sebab ketentuan undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Prp No 51 Tahun 1960

AD

disimpulkan

akan adanya ‘Hak Milik’ itu

bagi

dapat

Penggarap (

Penggugat ) yang memiliki Bukti Alas Haknya ( KTPPT / KRPT).

NG

Bahwa bunyi selengkapnya KUHPerdata Pasal 1916 adalah sbb : Pasal 1916

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan

PE

yang dihubungkan denganperbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.Persangkaan semacam itu antara lain adalah; 1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mataberdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatuketentuan undang-undang;


2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milikatau pembebasanutang dari keadaan tertentu; 3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan

Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Khususnya dari pada ayat dua (2) diatas Bapak Majelis Hakim akan jelas

dapat

mengambil

sebuah

persangkaan

ME DA N

sangat

dan

mendefinisikan adanya hak milik Penggugat tersebut. 12. Bahwa bunyi

Diktum

KEDUA SK Nomor 24/HGU/1965 yang

memberikan Tanah HGU kepada Tergugat I tersebut diatas seratus persen (100% ) sama betul maknanya dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 juga sebagaimana

dijelaskan dalam

Memori Penjelasan Undang-undang No 51 Prp tahun 1960 khususnya

GG I

point tujuh (7) yang melindungi secara yuridis atas Tanah terperkara, yaitu “ tanah jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Artinya tidaklah

dapat

dibenarkan

secara

hukum

bila

Tergugat

I

TIN

memasukkannya kedalam bagian tanah nya guna dimohonkan untuk di daftarkan guna mendapatkan Sertifikat Pendafatran Hak Guna Usaha yakni SK HGU No 01/Payabakung 1985 berdasarakan SK No

N

24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo 2003 berdasarkan SK (Perpanjangan ) No 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 atas

ILA

nama Tergugat I.

13. Bahwa, Terikutmasuknya areal tanah terperkara kedalam Dokument HGU No 01/Paya Bakung 1985 berlanjut hingga sekarang ke dalam

AD

HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 adalah sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan SENGAJA MELAWAN HUKUM dalam prosesnya

NG

karena sangat TIDAK SESUAI dengan kenyataan dilapangan. Yaitu adanya Keberatan dan Perlawanan sengit dari Penggugat bersama para Penggarap lainnya, dan Tergugat I TIDAK ADAmemberikan

PE

Ganti Rugi dalam bentuk apapun sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan yang antara lain yaitu sbb : “Pedoman Menteri Agraria: Nomer 1 Tahun 1960” Pedoman Menteri Agraria Nomer 1 Tahun 1960 berbunyi : ” Jika dalam weens areal terdapat tanah yang telah merupakan satu tempat kediaman menetap dan kompak dengan bangunan-bangunan kuat maka tanah-tanah itu dilepaskan ( uitgesloten) dari weens areal, untuk pelepasan Halaman 9 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

tanah-tanah

mana

diberikan

PENGGANTIAN

tanah

ditempat lain agar jumlah weens areal tidak menjadi kurang karenanya. 14. Bahwa secara Yuridis perbuatan Tergugat I dan tergugat II sehingga melahirkan SK Pendaftaran Tanah HGU bernomor 01/Payabakung

ME DA N

tertanggal 14 Januari 1985 terhadap Tanah Terperkara adalah sangat bertentangan dengan hukumyang ada yaitu sbb : - Ada

aturan

yang

melarang

atas

areal

tanah

Terperkarauntuk di hak-ki dengan HGU ( Hak Guna Usaha ) karena tanah Terperkara adalah termasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria ( Vide : Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 “ Harus Diselesaikan”

GG I

atau Tanah yang terkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb ) - Tanah yang

TERLARANG untuk di Hak-ki dengan status

HGU ( Hak Guna Usaha ) oleh peraturan yang berlaku

TIN

yaitu Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb: “ Pasal 7 ayat (2) :

N

Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal initidak meliputi bagian areal tanah yang

ILA

diduduki/digarap oleh pihak laindan terkena ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 serta yang

AD

diperlukan untuk pembangunan proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.

15. Bahwa berdasarkan SK HGU No 24/HGU/1965 itu sendiri jelas-jelas

NG

melarang Tergugat I untuk memasukkan atau memohonkan Tanah terperkara kedalam permohonan nya untuk Mendaftarkan tanahnya sebagai

Hak

Guna Usaha atas nama Tergugat I

Tanpa ada

PE

Persetujuan , kesepakatan dariPenggugat dan belum ada GANTI RUGI

dalam

bentuk

apapun

kepada

Penggugat.Karenanya

Perbuatan Tergugat I haruscccd dinyatakan sebagai melawan hukum sebabperbuatannya

perbuatan

telah merugikan Penggugat

sehinggaWajiblah Tergugat Imemberikan Ganti Rugi secara Materil dan Immateril kepada Pihak Penggugat dan karenanya Keabsahan SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto

SK

No

109/Muliorejo

tahun

2003

berdasarkan


SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 harus dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara dan mewajibkanPihak Tergugat II mengeluarkannya ( enclave ) dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK No 42/HGU/2002 tanggal

ME DA N

29 Desember 2002Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta, Surat ukur serta Gambargambar yang terkait dengannya. MOHON SITA JAMINAN

16. Bahwa mengingat saat ini Tanah terperkara yang berada pada hamparan luas yang sebagiannya saat ini berpotensi digarap secara liar oleh para Pengarap Liar sehingga artinya

sangat

potensi

/

rawan

dialihkan

atau

GG I

Terperkara

akan merambah ke tanah

dipindahtangankan baik secara dikuasakan fisik tanahnya kepada pihak lain, secara Lelang ataupun cara lainnya ke pihak lain oleh Tergugat I bekerjasama lagi dengan Pihak tergugat II ataupun secara

TIN

di gelapkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan atas tanah terperkara agar kelak putusan perkara ini menjadi berharga.

N

17. Bahwa kepada para penggarap liar yang mungkin saat perkara ini sedang gelar dan belum berkekuatan hukum tetap bisa saja muncul

ILA

dan mengerjakan secara melawan hukum atas tanah terperkara maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kepada para Penggarap liar atau siapa saja yang datang kemudian mengerjakan atas tanah

AD

Terperkara tanpa hak haruslah diperintahkan meninggalkan dan menggosongkan atas tanah terperkara tanpa beban dan syarat

NG

apapun.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

18. Bahwa Tergugat II sebagai Badan Publik ( Badan Pertanahan yang

PE

mengurusi Administrasi Tanah di Indonesia ) yang telah memproses permohonan Tergugat I juga telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar asas –asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu TIDAK CERMAT serta melanggar asas kepastian Hukum bagi Penggugat.

Hak Penggugat

atas tanah

terperkara yang sudah nyata-nyata dilindungi oleh Pasal 22 UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 5 ayat satu (1) UU No 51 Prp tahun 1960 &SK HGU No.24/HGU/1965 tanggal 10-06-1965 diktum kedua

wajib


hukumnya untuk tetap dilindungi oleh Tergugat II dengan cara menjagaterciptanya Kepastian Hukum sebagai tugas Pokok Tergugat II selaku Lembaga Publik .Namun sangat disayangkan Kelalaian dan Ketidakcermatan

Tergugat II sehingga

karena telah

mengakibatkan TERIKUT MASUK nya tanah Terperkarakedalam SK

Juncto

SK

No

ME DA N

HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 109/Muliorejo

tahun

2003

berdasarkan

SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember

2002

atas nama Tergugat I telah merugikan Penggugat secara Materil dan Immateril.

19. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengabaikan atau melanggar ketentuan Undang-undang yang telah melindungi keberadaan Tanah

-

GG I

Terperkara yaitu dilindungi oleh Pasal- Pasal sbb :

Pasal 5 ayat 1 UU Prp No 51 Tahun 1960 Jo Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 ,

Diktum Kedua SK No 24/HGU/1965 dan

-

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 tahun

TIN

-

1979

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat II

N

harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum . 20. Adapun Ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh Tergugat II

ILA

terkait Tanah terperkara dengan telah diterbitkannya SK Pendaftaran Tanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo SK No 24/HGU/1965 Jo SK Pemberian

Tanah

AD

42/HGU/BPN/2002Jo

HGU SK

(

SK

Perpanjangan

Pendaftaran

Tanah

)

Nomor

HGU

Nomor

109/Muliorejo 2003 atas Tanah Terperkara untukatas nama Tergugat I

NG

, yaitu sbb :

PE

a. Melawan SK No 24 /HGU/1965 bagian

MEMUTUSKAN

Menetapkan bagian KEDUA yang bunyinya sbb : Tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

b. Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb: “ Pasal 7 ayat (2) : Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat

(1) pasal ini tidak meliputi bagian

areal tanah yang diduduki/digarap oleh pihak

lain

dan


terkena

ketentuan

Pasal

51/Prp/1960serta yang

5

Undang-undang

diperlukan

untuk

Nomor

pembangunan

proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum” c. “bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon haruslahdiselesaikan terlebih dahulu pelepasan haknya dengan

ME DA N

pihak yang secara defacto ? menguasai tanah terperkara tersebut (incasu Penggugat’, dan pihak Tergugat II selaku Pejabat yang berwenang seharusnya menolak permohonan Pensertifikatan atas tanah a quo sepanjang Tanah Terperkara akan tetapi Tergugat II

karena kelalaiannya telah salah

menerbitkan objek gugatan in litis tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang terkait.

Hukum atas

GG I

21. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Perbuatannya yang

Yuridis terhadap

telah memberikan

Legitimasi

Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I

karenanya pula sudah

sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia

TIN

menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan ( enclave ) atas tanah terperkaradari semua dokument terkait. 22. Penggugat

juga memohon kepada Ketua Majelis

Hakim

agar

N

memerintahkan Tergugat II mencatat Sita Jaminan tersebut pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha

yang diterbitkan

ILA

berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : Nomer 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 / Surat Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

AD

42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002

Nomer

:

Juncto SK No

01/Payabakung 1985 Junc to SK No 109/Muliorejo tahun 2003 SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29

NG

berdasarkan

Desember 2002 berdasarkan SK No 24/HGU/1975 tanggal 10 Djuni 1965 sepanjang atas tanah Terperkara.

PE

23. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 180 HIR kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat kiranya memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ; 24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala perbuatan titel hukum tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan, kerja sama Penguasaan Fiisk atau kerja sama dalam bentuk apapun kepada Halaman 13 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

pihak lain yang dilakukan oleh tergugat I atas tanah Terperkara adalah batal demi hukum; 25. Bahwa kepada para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak daripadanya atau para penggarap liar

diatas tanah Terperkara

Negeri Lubuk Pakam ini.

ME DA N

diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan

26. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat-tergugat ; Berdasakan

dalil-dalil

gugatan

di

atas

selanjutnya

Penggugat

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk pihak-pihakterkait dalam suatu persidangan yang khusus

GG I

memanggil

ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

Dalam Provisi

TIN

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya - Meletakkan Sita Jaminan atas tanah terperkara yaitu : tanah

sebagaimana

Kartu

Tanda

Pendaftaran

N

Sebidang

Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor

ILA

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak

( alm./Ayah Kandung Penggugat I di afd./

Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon

AD

Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha )

NG

dengan titik Kordinat:

TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (

PE

319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : o Utaraberbatas dengan persil

Nomer 414

o Timur berbatas dengan persil Nomer 426, o Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 o Barat berbatas dengan persil

Nomer 393

- Memerintahkan Tergugat II untuk mencatatkan Sita Jaminan ini dicatat pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomer 109/ Muliorejo tahun 2003 berdasarkan mNo.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember

SK (Perpanjangan) 2002 / SK No


58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Juncto SK Nomer 1/Paya Bakung 1985 berdasarkan SK No. 24/HGU/1965. Dalam pokok Perkara Primer 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

ME DA N

2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Terperkara yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam : Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat

di afd./ Pasar 3B Kamp.

GG I

Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) dengan

TIN

batas-batas sebagai berikut :

Utaraberbatas dengan persil Nomer 414 Timur berbatas dengan persil Nomer 426,

N

Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 Barat berbatas dengan persil Nomer 393

ILA

4. Menyatakan Tergugat I yang mengambil Tanah Terperkara adalah Perbuatan

Melawan

Hukum

sehingga

merugikan

Kepentingan

Penggugat.

AD

5. Menyatakan bahwa SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 SK(Perpanjangan)

No.42/HGU/2002

tanggal

29

NG

berdasarkan

Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah

PE

Terperkara.

6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerbitkan Sertifikat Hak SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan

SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29

Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 atas Tanah Terperkara

kepada atas nama Tergugat I sehingga

merugikan kepentingan Penggugat ; Halaman 15 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

7. Menyatakan segala perbuatan titel hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan hak atau bentuk kerja sama apapun diatas tanah terperkara dengan pihak lain adalah Batal demi hukum; 8. Menyatakan Tergugat I , II dan siapapun yang mendapat persetujuan yang mengerjakan tanah

ME DA N

darinya termasuk para penggarap liar

Terperkara wajib mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara selambatnya 14 hari sejak putusan ini ditetapkan dengan tanpa syarat atau beban-beban apapun kepada Penggugat.

9. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat II mengeluarkan ( enclave ) Tanah Terperkara dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK

No

42/HGU/2002

tanggal

29

Desember

2002/

SK

No

GG I

58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta , Surat ukur serta Gambar-gambar yang terkait dengannya. 10. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi secara Tunai dan

TIN

langsung kepadaPenggugat baik Materi dan Immateril yaitu meliputi : a. Kerugian Materil yaitu kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil Panen Palawija dari tanah Terperkara

berupa mengelola

N

tanaman Pertanian yang dirinci sebagai berikut : ) 1. Luas Tanah ± 1 Ha x hasil panen/dihitung dengan harga sewa

ILA

saja atas tanah setiap tahun per hektar selama ± 48 Tahun dari tahun 1967/1968 s/d sekarang saat gugatan dimajukan

AD

2016.

-

Sewa tahun 1967/68 – 1983 ( 10 tahun ) pertahun/Rp. 50.000,-

NG

= Rp. 500.000,-

PE

-

-

Sewa tahun 1984 -1994 ( 11 tahun ) pertahun/ Rp. 100.000,= Rp. 1.100.000,Sewa tahun 1995 – 2002 ( 7 tahun ) pertahun/ Rp. 200.000.= Rp. 1.400.000,-

-

Sewatahun 2003 – 2008 ( 5 tahun ) pertahun/Rp. 250.000,= Rp. 1.250.000,-

-

Sewa tahun 2009 – 2013 ( 4 tahun ) pertahun / Rp. 1.000.000,= Rp. 4.000.000,-


-

Sewa tahun 2014 - 2015 ( 2 tahun) pertahun / Rp. 2.000.000,= Rp. 4.000.000,-

Total = Rp.12.250.000

b. Kerugian Immateril yaitu :

ME DA N

( Dua belas juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

1. Kehilangan Aset Ekonomi Tanah untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan mendapatkan Modal kerja / Usaha guna peningkatan Kualitas

Hidup

termasuk

Kesempatan

PENDIDIKAN Tinggi menjadi HILANG

Mengenyam

sehingga merugikan

Penggugat khususnyaAhli Warisnya sebanyak 6 orang sebesar jika dinilai dengan angka selama ± 48 tahun dapat dirincikan

GG I

sbb :

Bahwa tiap Orang Jika atas tanah terperkara tidak ‘ dirugikan’ oleh Perbuatan Tergugat I maka dipastikan akan telah

TIN

mendapatkan Pendidikan S1 dan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hitungan Gaji/Pendapatan minimalserendahrendahnya rata-rata dua juta Rupiahper bulan maka totalnya sbb.

N

- Anak Pertama( Ahli Waris 1 ) Suherly Harahap Lahir Tahun `1970

ILA

hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1995 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: =

Rp.

AD

1995 s/d 2015 ( 21 Tahun x Rp. 2.000.000 ) 504.000.000.

- Anak Kedua ( Ahli Waris 2 ) Lahir tahun 1972 hilang kesempatan

NG

mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya tahun 1997 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua

PE

Juta per bulan sbb: 1997 s/d 2015 ( 19 Tahun x Rp. 2.000.000 )

=

Rp.

456.000.000. - Anak Ketiga ( Ahli Waris 3 ) Lahir 1974 Tahun hilang kesempatan mengenyam

pendidikan

dimaksud

dan

sejak

tahun

1999

semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 1999 s/d 2015 ( 17 Tahun x Rp. 2.000.000 ) = Rp. 408.000.000.


- Anak keempat ( ahli Waris ke 4 )

Lahir

Tahun `1978 hilang

kesempatan mengenyam pendidikan dan semestinya sejak tahun 2005 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 2005 s/d 2015 ( 11 Tahun x Rp. 2.000.000 )

ME DA N

264.000.000.

=

- Anak kelima ( ahli Waris ke 5 )

Lahir

Tahun `1980

Rp.

hilang

kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:

2007 s/d 2015 ( 09 Tahun x Rp. 2.000.000 ) 18.000.000

=

Rp.

GG I

TOTAL= Rp. 1.650.000.000

2. Hilangnya Kepercayaan masyarakat karena di asumsikan negatif sebagai Penyerobot tanah yang dinilai dengan mata uang ± 300.000.000,-

TIN

Maka jumlah Kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp. 12.250.000 + 1.650.000.000 + 300.000.000 = Rp. 1.962.250.000 (Satu Milyar

N

Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada

ILA

verzet,banding atau kasasi dari tergugat-tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorraad)

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama – sama

AD

atas Biaya Perkara yang diperlukan yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini.

NG

13. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini ;

SUBSIDAIR :

PE

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat

lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa

Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI TENTANG PETITUM GUGATAN PENGGUGAT YANG KONTRADIKSI DENGAN POSITUM GUGATAN PENGGUGAT; Halaman 18 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

1.

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I

2.

ME DA N

secara tegas dalam jawaban ini ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung ke hal.10 dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung ke hal.10, Penggugat telah menuntut yang dikutip

"

GG I

sebagai berikut :

Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril yang wajib dibayar oleh

Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp.12.250.000 + 1.650.000.000 + 000 = Rp.l.962.250.000.- (Satu milyar sembilan ratus enam

TIN

300.0.

puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)." 3.

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diatas jelas adalah

N

kontradiksi dengan Positum gugatan Penggugat dan gugatan (perubahan) Penggugat, karena dalam dalil positum gugatan dan

ILA

Penggugat

dalam

dalil

positum

gugatan

(Perubahan)

Penggugat, Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan ganti kerugian Materil dan ganti kerugian Immateril .Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil positum gugatannya dan

AD

4.

dalam dalil positum gugatan (Perubahan) Penggugat tidak ada

NG

mengajukan tuntutan ganti kerugian Materil dan ganti kerugian Immateril, maka jelaslah petitum gugatan Penggugat adalah kontradiksi dengan positum gugatan Penggugat dan gugatan

PE

(Perubahan) Penggugat ;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KURANG CERMAT 1.

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.9 point 10 subTa dan b yang bersambung ke hal.10, dan dalam petitum gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung


ke hal.10 telah menuntut yang dikutip sebagai berikut: Anak kelima (ahli Waris ke )Lahir hTahun 1980 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudahakan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua juta per bulan sbb;

= 2

ME DA N

2007 s/d 2015 (09 Tahun X Rp. 2.000.000, Rp. 18.000.000 = Rp. 1. 650.000.000,-

Hilangnya

Kepercayaan

masyarakat

karena

di

asumsikan

negatif/sebagai penyerobot tanah yang dinilai dengan mata uang + 300.000.000.-

Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp.12.250.000 + 1.650.000.000

GG I

+3000 = Rp.l .962.250.000.- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

2. Bahwa melalui uraian tersebut diatas jelas penjumlahan tuntutan ganti kerugian Immateril Penggugat untuk anak

TIN

kelima (ahli waris ke 5) adalah sebesar 9 X 1 2 = 108 X Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) = Rp.216.000.000.- (dua ratus enam belas juta rupiah) maka jumlah seluruh ganti

N

kerugian materil dan immateril yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo adalah sebesar Rp.12.250.000.- (dua juta

ILA

belas

dua

ratus

lima

puluh

ribu

rupiah)

+

Rp.l.848.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) + Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta

AD

rupiah) = Rp.2.160.250.000.- (dua milyar seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

PE

NG

3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo telah salah menjumlah tuntutan ganti kerugian materil dan immateril tersebut, maka jelaslah gugatan Penggugat adalah kurang cermat .-

TENTANG INDENTITAS STATUS DAN HIERARCHIE TERGUGAT TIDAK SEMPURNA; 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1, Penggugat ada menyebutkan indentitas Status Tergugat I yang dikutip sebagai berikut:


"1. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq; Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX,

ME DA N

dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan, sebagai Tergugat I". 2. Bahwa

demikian

juga

Penggugat

dalam

gugatan

(perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan pada tanggal 20 September 2016 pada hal 1

GG I

Penggugat ada menyebutkan indentitas status Tergugat I yang dikutip sebagai berikut:

"1. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq: Perusahaan Perseroan

TIN

(Persero) PT Perkebunan Nusantara III cq ; PT Perkebunan

Nusantara

II

dahulu

Perusahaan

Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II atau

N

disebut dengan nama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N

ILA

Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau

AD

dahulu

NV

Deli

Maschappy

atau

Deli

Planters

Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan, sebagai Tergugat I".

PE

NG

3. Bahwa penyebutan Penggugat dalam gugatannya dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tersebut diatas adalah tidak sempurna, karena Tergugat I adalah Baaan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)

Perseroan

Terbatas.

"Perusahaan

Perseroan

(Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman

RI

No.C2-8330.HT.01.01

TH'96

tertanggal

8

Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara IIHalaman 21 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Persero, dan berdasarkan Pasal 3 sub.a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal

17

September

2014

tentang

Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham

Perusahaan

Perseroan

(Persero)

PT.Perkebunan

ME DA N

Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 -/ Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Perseroan (PerseroW

PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II dengan demikian jelaslah

GG I

penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) beruban menjadi PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Penggugat dalam memajukan gugatannya kepada Tergugat I adalah dengan penulisan sebagai berikut:

TIN

"1.PT.PERKEBUNAN

NUSANTARA

II

berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Pro

N

v.Sumatera Utara-20362 Po.Box : 4 Medan, selanjutnya

ILA

disebut : Tergugat;

TENTANG HIERARCHIE TERGUGAT II YANG TIDAK SEMPURNA

AD

.-

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1, dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat

PE

NG

tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan pada tanggal 20 September 2016 pada hal 1 Penggugat ada menyebutkan indentitas Status Tergugat II yang dikutip sebagai berikut: "2. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Badan Pertanahan Nasional dahulu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria) cq; Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq ; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (dahulu Kantor Direktorat


Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu kantor Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara) cq ; Bupati Kabupaten

Deli

Serdang

cq

Kantor

Kabupaten

Deli

Serdang

(dahulu

Pertanahan

Kantor

Agraria

sebagai Tergugat-II

ME DA N

Kabupaten Deli Serdang) beralamat di Lubuk Pakam,

2. Bahwa Hierarchie Tergugat II dalam gugatan Penggugat dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tersebut adalah tidak sempurna karena Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang tidak ada kaitannya dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dimana Wilayah

Badan

Pertanahan

Nasional

Propinsi

GG I

Kantor

Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang mempunyai Hirarchie yang berbeda dan berdiri

TIN

sendiri-sendiri, maka seharusnya Penggugat menujukan gugatannya kepada Tergugat II dalam perkara ic.incasu (dalam perkara ini) dengan penulisan sebagai berikut:

N

“2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

ILA

Nasional Pusat di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli

AD

Serdang, berkedudukan di Lubuk Pakam Jalan Jati Sari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang yang selanjutnya

NG

di sebut Tergugat-II

PE

3. Bahwa

berdasarkan

uraian

tersebut

diatas

jelaslah

Hierarchie Tergugat II dalam perkara aquo adalah tidak sempuma.-

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1 point 2, dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada


hal 1 point 2 Penggugat ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut : "02.Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di pasal 2,3 dan 4B tersebut dst". 2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah kabur,

ME DA N

karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan 4B tersebut apakah yang dimaksud adalah penulisan kata pasar atau penulisan kata lain.-

Bahwa oleh karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan [jf 4B tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).- /u

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I

tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

GG I

mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan (perubahan) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA :

TIN

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara

N

mutatis-mutandis.-

Bahwa Tergugat I adalah keberatan dan menolak dengan tegas

ILA

seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada

AD

tanggal 20 September 2016, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini

NG

- Bahwa positum dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal. 1 s/d 10 dan positum dan petitum gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah

PE

dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal. 1 s/d 10 adalah positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.l point 1 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.l point 1 telah mendalilkan yang Halaman 24 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

dikutip sebagai berikut: "01. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal Kampong Muliorejo dan pada tahun 1953 penduduk menggarap tanah dipasar 2,3 dan 4 B sekarang Desa Muliorejo Kecamatan

ME DA N

Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap."

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa hal ini terbukti melalui sejarah berdirinya Tergugat I (PTPN.II):

GG I

a. Bahwa pada tahun 1869 telah berdiri Perusahaan Deli Maatschappij (NV.VDM) dan kemudian pada tahun 1877 berdiri perusahaan Tabak Mij Arendsburg (disebut

TIN

juga N.V.Tabak Maatschappij Arendburg), selanjutnya N.V.Tabak

Mij

Arendsburg

bergabung

dengan

NV.Verenigde Deli Maatschappijen yang berkedudukan di Medan .-

sesuai

UU

N

b. Bahwa

No.86

Tahun

1958

tentang

ILA

Nasionalisasi perusahaan Milik Bangsa Belanda di Indonesia, dan sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No.30/UM/1958

tanggal

13

Maret

1958

tentang

AD

peralihan Perusahaan Milik Asing kepada Perusahaan Perkebunan

Milik

PE

NG

(NV.VERENIGDE

Negara,

DELI

maka

NV.VDM

MAATSCHAPPIJEN)

dan

Senembah Mij digabung dengan nama PPN Baru.;-

c. Bahwa pada tahun 1960 PPN Baru berubah nama menjadi PPN Baru Cabang Sumut I sesuai dengan PP No.29 tahun 1960 d. Bahwa pada tahun 1961 PPN Baru Cabang Sumut I berubah nama menjadi Khusus Tembakau sesuai dengan PP No.43 tertanggal 26 April Bahwa PPN Sumut I Khusus Tembakau pada tanggal 22 Mei 1963 dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan nama baru


yaitu : 1. PPN Tembakau Deli I 2. PPN Tembakau Deli II .3. PPN Tembakau Deli III .sesuai dengan PP No.30/1963 dan Lembaran Negara

ME DA N

No.15/1963

e. Bahwa berdasarkan PP No.14 tanggal 18 April 1968 dan Lembaran Negara No.23/1968 tanggal 13 April 1968 PPN Tembakau Deli I,II dan III berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Negara IX

f. Bahwa sesuai dengan PP No.44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973, Perusahaan Perkebunan Negara IX

GG I

pada tanggal 1 April 1974 dirubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan IX .-

g. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996

TIN

tanggal 14 Pebruari 1996, Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret

N

1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C28330.HT.01.01.TH'96

tertanggal

8

Agustus

1996,

ILA

Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP. Nusantara II-

AD

Persero

h. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 sub a dan b dari

PE

NG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

ke

Dalam

Modal

Saham

Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III telah menentukan bahwa Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat I) berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Perusahaan Persero

(Persero)

PT

Perkebunan

Nusantara

III


menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II; i. Bahwa adapun bunyi Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang

Indonesia

ke

ME DA N

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Dalam

Modal

Saham

Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III adalah dikutip sebagai berikut: "Pasal 3

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: a. Status

Perseroan

GG I

Perusahaan

(Persero)

PT

Perkebunan Nusantara I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II, Peru sahaan

TIN

Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara IV, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V, Perusahaan Perseroan (Persero) FT.PerkeDunan

Nusantara

VI,

Perusahaan

N

Perseroan (Persero) PT .Perkebunan Nusantara VII,

ILA

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perke bunan Nusantara VIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan

Nusantara

IX,

Perusahaan

PE

NG

AD

Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara X, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XII, Perusa haan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XIII,

dan

Perusahaan

Perseroan

(Persero)

PT.Perkebunan Nusantara XIV, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara

III

menjadi

pemegang

saham

PT.Perkebunan Nusantara I, PT.Perkebunan Nusan


tara II, PT.Perkebunan Nusantara IV, PT.Perkebunan Nusantara

V,

PT.

Perkebunan

Nusantara

VI,

PT.Perkebunan Nusantara VII, PT.Perke bunan Nusantara

VIII,

PT.Perkebunan

PT.Perkebunan Nusantara

Nusantara

X,

IX,

PT.Perkebunan

ME DA N

Nusantara XI, PT.Perkebunan Nusantara XII, PT. Perkebunan Nusantara XIII, dan PT.Perkebunan Nusantara XIV; dan "

j. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik ke

Dalam

Modal

GG I

Indonesia

Saham

Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sebagaimana

dikutip

diatas

jelaslah

bahwa

PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat I) adalah

TIN

sebagai anak Perusahaan dari Perusahaan Perseroan (Persero)

PT.Perkebunan

Nusantara

III, sehingga

penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) menjadi

PT.Perkebunan

Nusantara

II

N

berubah

(Tergugat I).-

ILA

B. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang terletak di Atdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon

AD

Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung,

PE

NG

Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara yang merupakan areal Hak Guna Usaha Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B (sekarang disebut Kebun Bulu Cina PTPN.II) telah menjadi tanah Negara dengan keluarnya UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, maka seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang semula adalah milik Halaman 28 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

NV.Verenigde

Deli

Maatshappijen

(NV.VDM)

yang

berkedudukan di Amsterdam beralih menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara .C. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam

ME DA N

hektar) yang terletak di Atdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang- Undang Nasionalisasi) hingga Sertifikat

Hak

Guna

Usaha

No.l/Desa

GG I

terbitnya

Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, hanya Tergugat I yang menguasai dan mengusahainya .-

TIN

D. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 diperoleh Tergugat I adalah berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Agraria

N

No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau

ILA

Deli Sumatera Timur, dan karena masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14

AD

Januari 1985 tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, maka pada tanggal 9 Januari 1997 Tergugat I telah mengajukan Surat permohonan perpanjangan jangka

PE

NG

waktu Hak Guna Usaha atas Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa

Payabakung

tertanggal

14

Januari

1985

tersebut .E. Bahwa atas permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha yang dimajukan Tergugat I tersebut, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengukuran kembali diatas tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang tercantum dalam Sertifikat Hak


Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985

tersebut,

sesuai

dengan

peta

pendaftaran

No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 dengan hasil pengukuran kembali adalah tanah seluas 1.519,1800 Ha

ratus hektar) .-

ME DA N

(Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan

F. Bahwa melalui hasil pengukuran kembali sebagaimana diuraikan pada point E tersebut diatas yaitu atas tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan

Kepala

dimana

dalam

Pertanahan

tertanggal

6

Surat

Nasional

Desember

GG I

No.58/HGU/BPN/2000

Badan

Keputusan

Kepala

2000 Badan

Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 tersebut, Kepala Badan Pertanahan

TIN

Nasional Pusat telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas tanah seluas 572,5100 Ha (Lima ratus tujuh puluh dua koma lima ribu seratus hektar).-

N

G. Bahwa kemudian setelah Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara mengadakan penelitian kembali diatas

ILA

tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala

AD

Badan Pertanahan Nasional Pusat telah memberikan penambahan areal Hak Guna Usaha kepada Tergugat I dengan luas 860,7700 Ha (Delapan ratus enam puluh

PE

NG

koma tujuh ribu tujuh ratus nektar), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-

H. Bahwa dalam point 30 dari lampiran Surat Keputusan Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak


Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara telah menentukan yang dikutip sebagai berikut: " No.30; Nama Kebun Sei Semayang B; Tanggal dan Nomor Sertifikat serta Tanggal Berakhirnya HGU 14

ME DA N

Januari 1985 1/Payabakung 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertifikat (ha) 1.472,0646; Terletak di Kecamatan Hamparan Perak (sekarang Sunggal); Luas Hasil Pengukuran Kembali (ha) Tanggal dan Nomor Peta Pendaftaran 1.519,1800 24 Nopember 1997 65/1997 Tanah yang telah diberikan HGU - Luas (ha) - Tanggal SK

-

No.SK

572,5100

6

Desember

2000

GG I

58/HGU/BPN/2000; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (ha) 860,7700; Luas tanah yang Dikeluarkan 85,9000 ; Tercatat Atas Nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B."

TIN

I. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 sebagaimana diuraikan pada point F

N

tersebut diatas dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/ BPN/2002 tertanggal

ILA

29 Nopember 2002 sebagaimana diuraikan pada point G tersebut diatas, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20

AD

Juni 2003 dengan luas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) dengan

PE

NG

tanda-tanda batas telah terpasang sesuai PMNA/Ka. BPN No.3/1997 (termasuk didalamnya tanah terperkara) . -

J. Bahwa dengan demikian jelaslah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni

2003

tersebut

telah

diproses

sesuai

dengan

ketentuan hukum yang berlaku, maka secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah sah secara hukum.2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016


pada hal.l point 2 yang bersambung ke hal. 2 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat J tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada 'l tanggal 20 September 2016 pada hall

sebagai berikut:

ME DA N

point 2 yang bersambung ke hal.2 telah mendalilkan yang dikutip

" ...... Dimana bidang tanah Penggugat adalah satu didalamnya yang diperoleh berdasarkanketentuan Undang Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu (1) UndangUndang Nomor 51 Prp tahun 1960dengan bukti diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT1 Nomer 413

dikeluarkan

oleh

An.Kepala

Kantor

Reorganisasi

(Aim./

Ayah

GG I

Pemakaian Tanah Sumatera Timuratas nama pemilik; Ishak Kandung

Penggugat

di

afd./Pasar

3B

Kamp.Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B/ sekarang Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang,

TIN

PropinsiSumatera Utara seluas 12.000 M2 (1,2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan

N

Timur berbatas dengan persil Selatan berbatas dengan persil

ILA

Barat berbatas dengan persil disebut sebagai Tanah Terperkara".

AD

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

PE

NG

a. Bahwa letak dan batas-batas tanah terperkara yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, seharusnya letak dan batas- batas tanah terperkara adalah terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo,

Kec.Sunggal,

Kab.Deli

Serdang,

2

Prop.Sumatera Utara seluas 13.081,5 M (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:


-

Sebelah

Utara

berbatas dengan

Jalan

PTPN.II

(Tergugat I) dengan ukuran 25 M (dua puluh lima meter), dan Jalan PTPN.II (Tergugat I) dengan ukuran 25 M (dua puluh lima meter) .- Sebelah

Timur

berbatas dengan

Jalan PTPN.II

puluh tiga meter) .-

ME DA N

(Tergugat I) dengan ukuran 263 M (dua ratus enam

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN.II (TergugatI) dengan ukuran 52 M (lima puluh dua meter).- Sebelah

Barat

berbatas

dengan

Jalan

PTPN.II

(Tergugat I) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai

GG I

dengan ukuran 250 M (dua ratus lima puluh meter).Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.Bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari

TIN

areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028, dimana

N

diatas tanah terperkara pada saat ini terdapat tanaman

ILA

kelapa sawit tahun tanam 1985 yang sampai perkara aquo berlangsung tanah terperkara dan tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah terperkara tetap dikuasai oleh

AD

Tergugat I, dengan demikian jelas Tergugat I dalam perkara

aquo

telah

dapat

membuktikan

alas

hak

PE

NG

kepemilikannya diatas tanah terperkara tersebut.-

b. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum surat-surat yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengklaim tanah terperkara tidaklah berkekuatan hukum, hal ini terbukti melalui Surat Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan

Propinsi

Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai Halaman 33 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

berikut: "1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu

PTP.IX

semula

berada

dibawa

NV.Van

Deli

Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang seluas + 250.000 Ha sebagaimana

ME DA N

dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951.-

2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas + 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat

Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan

GG I

antara lain penyerahan kembali kepada Negeri (ic.Pemerintah) seluas + 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/ Agr tanggal 28 September

TIN

1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah

untuk

keperluan

perusahaan

dan

yang

dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan).

N

3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas + 125.000 Ha sebagaimana

dimaksud

dalam Surat

Keputusan

ILA

Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara

AD

No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan.

PE

NG

4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas + 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur .5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas + 125.000 ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat

dilaksanakan

oleh

Gubernur/Kepala


Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah. Kemudian

untuk

menyelesaikan

masalah

tanah

ME DA N

garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU No.l tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang

GG I

Darurat No.8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956.

6. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo UU No.l tahun 1956 yang mulai

TIN

berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut

di

atas

tidak

diikutsertakan

dalam

N

penyelesaiannya.

7. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian

ILA

tanah

perkebunan

maka

diadakan

inventarisasi

terhadap keadaan kebun dan pemakaipemakai

PE

NG

AD

tanah perkebunan sesuai dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat kemudian dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan "Kartu Tanda Pendaftaran" kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat.

8. Selanjutnya

pemerintah

melalui

Menteri

Agraria

menerbitkan Surat Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni

1955

yang

merupakan

tindak lanjut

dari

keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Halaman 35 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain: a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

ME DA N

(KRPT). Sumatera Timur

b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah (ic. dikeluarkan). Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekerja

GG I

dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut diatas. 9. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada

TIN

PPN Tembakau Deli (PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal

N

tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara

ILA

membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal

PTP.IX

(TPTGA-IX)

berdasarkan

Surat

1979 Jo N0.I8/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain: -

PE

Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8 tahun 1954 dan Peperti No.2

NG

AD

Keputusan No.197 tahun 1979 tanggal 4 September

tahun 1960 yang berada dalam areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No.SK- 24/HGU/1965. -

Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP.IX

kepada

Gubernur

Kepala

Daerah

TK.I

Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX

berdasarkan

Surat

keputusan


No.SK.24/HGU/1965

tanggal

10

Juni

1965

merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari

garapan

yang

sebagaimana

dilindungi

dimaksud

dalam

Undang-Undang Undang-Undang

Darurat No.8 tahun 1954 Jo Undang-Undang No.l

ME DA N

tahun 1956.-

10. Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/ garapan Rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor :

GG I

593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000

yang

membentuk

Perpanjangan

HGU

Panitia

PTPN.II

Penyelesaian

dan

penyelesaian

TIN

masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain:

N

- Menginventarisasi

semua

masalah

dan

atau

tuntutan rakyat terhadap areal PT.Perkebunan

ILA

Nusantara

II

sekaligus

menilai/

menganalisis

kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut.

PE

NG

AD

- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTPN.II yang aituangkan dalam Risalah pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya. Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU) dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama, melakukan proses

perpanjangan

HGU

yang

bersin

dari


tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/ BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober

ME DA N

2000, No.57/ HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/ HGU/BPN/2000 tang gal 6 Desember 2000, tahap kedua melakukan penelitian atas tuntu tan/garapan Rakyat hasilnya ditindaklanjuti dengan terbitnya

Keputusan

Nasional

kepala

Badan

No.42/HGU/BPN/2000,

Pertanahan No.43/HGU

/BJPN/2000, dan No.44/HGU/ BPN/2000 masingtanggal

22

Nopember

GG I

masing

2002

serta

No.l0/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004. 11. Bahwa

untuk

masyarakat

atas

penyelesaian areal

eks

tuntutan/garapan HGU

diserahkan

TIN

pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari

N

Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

ILA

No.42/HGU/BPN/ 2000, No.43/ HGU/ BPN/2000 dan No.44/HGU/BPN/2000 masing- masing tanggal 22 Nopember 2002.

AD

12. Berdasarkan uraian tersebut dia tas serta memperhatikan Surat Kepala

PE

NG

3. Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang diredistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan

tanah

suguhan

maupun

tuntutan

yang

mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.2 point Halaman 38 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

3 s/d 5 dan dalil gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.2 point 3 s/d 5 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

ME DA N

a. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengusir Penggugat secara paksa pada tahun 1967/1968 dari atas tanah terperkara dengan membawa KOREM 023 dan juga Tergugat I tidak pernah mengusir Para Penggarap dari tanah garapannya termasuk Penggugat, sebagaimana dikatakan Penggugat yang dikutip "... karena intimidasi dan takut dituduh sebagai anggota PKI" sebagaimana

GG I

didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi benar tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I yang dikuasai, dan diusahai oleh Tergugat I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara

TIN

Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003,-

N

b. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut

ILA

diatas tanah terperkara, maka secara hukum tanah terperkara

telah

bersih

dan

bebas

dari

garapan

masyarakat termasuk Penggugat, hal ini telah terbukti

AD

melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-

PE

NG

528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan Tergugat I pada point 2 sub.c tersebut diatas.-

c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut, maka secara hukum tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara adalah

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

(Onrechtmatigedaad).4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli Halaman 39 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

2016 pada hal.2 point 6 yang bersambung ke hal.3 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.2 point 6 yang bersambung ke hal.3 telah mendalilkan yang dikutip sebagai

ME DA N

berikut:

"06. Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Penggugat) Tergugat I ada memberikan tanggapannya dalam surat sbb:

i. Surat dari PTP .Nusantara II Nomor : II.0X/643/X/2011 intinya menyebutkan bahwa:

- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP

GG I

Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku

TIN

Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028....dst" "ii.

Surat

dari

PTP.Nusantara

II

(Persero)

Nomor

:

II.0/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November

N

2010, intinya menyatakan bahwa :

ILA

Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor 109/Muliorejo Bahwa surat Tergugat I yang diuraikan oleh

AD

Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Tergugat

I

tidak

pernah

membuat

surat

Nomor

:

PE

NG

II.0X/643/X/2011 dan surat Nomor : II.O/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November 2010 tersebut. Bahwa benar Tergugat I ada membuat surat kepada Penggugat, yaitu : a. Surat Tergugat I tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 hal. Mohon agar tanah kami di lepaskan dan di kembalikan yang ditujukan kepada Penggugat (Kuasa Petani), dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:


"Sehubungan dengan surat Sdr.No.Istimewa tanggal 6 Oktober 2010 yang tembusan ada pada kami tentang mohon agar tanah kami dilepaskan dan dikembalikan dengan ini kami jelaskan kepada Sdr sebagai berikut: 1.

Areal/

tanah

yang

Sdr

maksud

untuk

ME DA N

dilepas/dikembalikan yang terletak di pasar 2,3 dan 4 B Kebun Sei Semayang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang seluas 42 Ha masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II (Persero) Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat No.109 / Muliorejo.

2. Dapat kami informasikan kepada Sdr, sesuai dengan

GG I

surat Ka.Kanwil BPN Prov.Sumatera Utara No : 570528 tanggal 21 April 2009 perihal Mohon Penjelasan dinyatakan pada poin 13 " bahwa tuntutan tanah

TIN

suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT- SL, KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada waktu itu".-"

N

b. Surat Tergugat I tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor : hal.Mohon

Bantuan

pengembalian

ILA

II.0/X/643/X/2011

tanah kami seluas 42 Ha garapan sejak 1952 di kebun Sei Semayang Kec.Sunggal yang ada perlindungan

AD

KRPT UU Darurat No.8/1954 yang ditujukan kepada Penggugat Kuasa Petani Kelompok 29 KK, dimana dalam

PE

NG

surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut: "Sehubungan dengan surat Sdr. Saudara selaku Kuasa Petani Kelompok 29 KK No : 006 perihal tersebut diatas yang ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara II (Persero) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan data yang ada pada kami bahwa areal yang Sdr maksud seluas 42 Ha yang terletak di Pasar 2,3 dan 4 B Desa Muliorejo adalah merupakan areal HGU

PTP

Nusantara

II

(Persero)

Kebun

Sei

Semayang dengan No.Sertifikat 109/Sei Semayang Halaman 41 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku hak guna usahanya berakhir pada 19 Juni 2028.2. Bahwa areal PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang yang telah mempunyai sertifikat HGU

pemerintah

dengan

ME DA N

tersebut terlebih dahulu melalui proses penelitian oleh mengikut

sertakan

seluruh

instansi yang berwenang memberikan rekomendasi perpanjangan areal HGU PTPN.II (Persero) sehingga menurut hemat kami areal tersebut telah bersih dari tuntutan yang beralasan tanah suguhan maupun garapan masyarakat yang ada diatasnya.-

GG I

3. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009, pada point 10 menyatakan bahwa " demikian

sertipikat-sertipikat

TIN

Dengan

HGU yang

diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP IX berdasarkan surat keputusan No.SK.24/HGU/1965

N

tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi

ILA

Undang-Undang

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 J o

PE

NG

AD

Undang-Undang No.l Tahun 1956".Sehingga

dengan

terbitnya

Surat

Keputusan

No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTP IX sudah bersih dari tuntutan dan garapan yang mendasarkan kepada UU Darurat No.8 Tahun 1958, dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan

SKPT-SL,

karena sudah

diselesaikan

oleh

pemerintah pada saat itu.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 dan Surat Tergugat

I

tertanggal

25

Oktober

2011

Nomor

:

II.0/X/643/X/2011 jelas bahwa : a. Tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari


areal Hak Guna Usaha Tergugat I hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II.b. Sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama

ME DA N

Tergugat I dahulu PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang

Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undang-Undang No.l Tahun 1956, hal ini sesuai dengan point 10 dari surat

GG I

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I.-

TIN

Maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah terperkara

yang

diperoleh

Penggugat

berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

N

Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun

1960

dengan

bukti

diterimanya

Kartu

Tanda

ILA

Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (Alm/ayah

AD

kandung Penggugat) adalah tidaklah berdasar secara hukum dan haruslah ditolak.-

PE

NG

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.3 point 7 yang bersambung ke hal.4, dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.3 point 7 yang bersambung ke hal.4, telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: /f/ "07.Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Penggugat) Tergugat II ada memberikan tanggapannya dalam surat sbb:


i. Surat

dari

An.Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb:

ME DA N

a) Bahwa areal tanah terperkara merupakan bahagian dari areal HGU PTPN.II terdaftar dengan Sertifikat No 109/Muliorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2018...." ii. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-09-2015 yang intinya sbb:

Bahwa Tanah Terperkara letaknya berada di

GG I

-

dalam Peta Pendaftaran No.65 tahun 1997 tanggal 24 Nopember 1997 sebagai lampiran

TIN

HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 an.PT.Persero Nusantara II.

-

Bahwa sehubungan tanah Terperkara letaknya

berada di dalam HGU No 109 tahun 2003

N

an.PT.Persero Nusantara II permohonan saudara

ILA

Tidak Dapat kami proses."

Bahwa apabila benar isi maksud surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera

AD

Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal

PE

NG

5 Oktober 2011 dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-09- 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat HGU No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September


2016 tersebut, haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 8 dan dalil gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam

ME DA N

persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point 8 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, maka tindakan Tergugat I yang menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara

GG I

secara hukum, dan Tergugat I tidak pernah merampas tanah terperkara dari Penggugat, maka secara hukum Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat .-

TIN

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 9 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan

N

dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point

ILA

9 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "09.Bahwa,

Perbuatan

tergugat

1

yang

tetap

ngotot

AD

Memaksakan memasukkan dalam permohonan nya kepada Tergugat II atas persil Tanah Terperkara

PE

NG

sehingga Terikutmasuk kedalam Sertifikat Pendaftaran Tanah HGU Nomor 01/Paya Bakung No 01 tgl 14 Januari 1985 berdasarkan SK. No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 (Sebagaimana diuraikan pada angka 7 point i (c) diatas) adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu : melawan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam SK No 24/ HGU/1965 itu sendiri khususnya pada bagian MEMUTUSKAN

Menetapkan

bagian

KEDUA

yang

bunyinya sbb : tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' angka 2 jang telah


dipakai

oleh

rakjat,

soalnya

diselesaikan

menurut

pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria." Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

ME DA N

a. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, maka perbuatan Tergugat

I

yang

mengajukan

permohonan

kepada

Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat HGU No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 berdasarkan Surat

Keputusan

Menteri

Agraria

No.SK.24/HGU/65

tertanggal 10 Djuni 1965 dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20

GG I

Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 adalah sah secara hukum dan bukanlah

TIN

merupakan perbuatan melawan hukum.b. Bahwa lagi pula pada bagian Menetapkan dalam diktum Pertama angka 2 dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang

N

Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau

ILA

Deli Sumatera Timur tersebut, jelas telah menentukan bahwa Menteri Agraria telah memberikan hak guna usaha kepada Tergugat I dan dalam dictum Kedua dari Surat

AD

Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965 tersebut, jelas Menteri Agraria tidak ada

PE

NG

menentukan untuk memberikan tanah kepada Penggugat, dan juga melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009

No.570-528

perihal

mohon

penjelasan

yang

ditujukan kepada Tergugat I, jelas secara hukum tanah terperkara

telah

masyarakat

bersih

termasuk

dan

bebas

Penggugat,

dari karena

garapan telah

diselesaikan Pemerintah pada saat itu, dengan demikian jelaslah surat-surat yang dijadikan Penggugat sebagai dasar

untuk

mengklaim

tanah

terperkara

tidaklah

berkekuatan hukum.-


6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 10 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point

ME DA N

10 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:

"10. Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum /j lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 /L Djuni 1965 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU No.Ol/Paya Bakung 1985 Jo SK Pemberian Tanah HGU (SK Perpanjangan) HGU Nomor 42/HGU/ BPN/2002 Jo SK

GG I

Pendaftaran Tanah HGU Nomor 109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor 24/HGU/1965 itu sendiri, keberadaan tanah Pemohon secara istimewa pun

disebutkan

itu

TIN

24/HGU/1965

keberadaannya sendiri,

yaitu

di

SK

Nomor

pada

bagian

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUA : tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' 2

jang

telah

dipakai

oleh

rakjat,

soalnya

N

angka

diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut

ILA

oleh Menteri Agraria."

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang

AD

keliru dan tidak benar, karena dalil Penggugat tersebut telah terbantah melalui Jawaban Tergugat I pada point 7 diatas, dan tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh

PE

NG

Tergugat I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang- Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan keberadaan tanah Penggugat sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 .-

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 11 yang bersambung kehal.5 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal

23


Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point 11 yang bersambung ke hal.5 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "11. Bahwa Keberadaan Tanah Terperkara telah melekat

ME DA N

Status Haknya karena lahir dari adanya ketentuan Undang-undang (sebagaimana Pasal 22 UUPA No.5 tahun 1960 Hak Milik terjadi karena a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah b. Ketentuan Undang-undang) dalam hal ini Tanah Terperkara lahir berdasarkan Ketentuan Undang-undang yaitu Undang-

GG I

Undang Darurat Nomor.8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 .... dst" Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang

TIN

keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: b. a. Bahwa tidak benar Status Hak Penggugat melekat diatas tanah terperkara karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha

N

Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha

ILA

No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan tidak benar tanah terperkara yang diklaim Penggugat dilindungi Undang-

AD

Undang Darurat Nomor.8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 karena berdasarkan Surat

PE

NG

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal

mohon

penjelasan

yang

ditujukan

kepada

Tergugat I jelas secara hukum tanah terperkara telah bersih dan bebas dari garapan masyarakat termasuk Penggugat, karena telah diselesaikan Pemerintah pada saat itu.- (u) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas


tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga

koma

dua

puluh

delapan

hektar)

termasuk

didalamnya tanah terperkara.c. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak

ME DA N

Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 termasuk didalamnya tanah terperkara adalah sah secara

secara

hukum,

dan

telah

sesuai

dengan

ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikutip sebagai berikut:

"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud

GG I

dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha,

c. hak guna-bangunan, d. hak pakai,

TIN

e. hak sewa,

f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan,

N

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak

ILA

tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal

AD

53";

d. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.

PE

NG

109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Tergugat I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga

koma

dua

puluh

delapan

hektar)

termasuk

didalamnya tanah terperkara, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut:


"20.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf

c

UUPA

untuk

hak

atas

tanah,

hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

ME DA N

masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." e.

Bahwa oleh karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, dimana Sertifikat tersebut

GG I

adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, maka tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara jelas telah

TIN

bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran

N

Tanah yang dikutip sebagai berikut:

ILA

" Pasal 32

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

PE

NG

AD

data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila

dalam

diterbitkannya

waktu sertipikat

5 itu

(lima) tidak

tahun

sejak

mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat Halaman 50 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

penguasaan

tanah

atau

penerbitan

sertipikat tersebut." f. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab agraria/

pertanahan,

Badan

Pertanahan

ME DA N

dibidang

Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat

GG I

berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Propinsi

atau

Kepala

Kantor

TIN

Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

N

tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah J o Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri

ILA

Negara

Agraria/Kepala

Badan

pertanahan

Nasional

Nomor: 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan

AD

keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

PE

NG

Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Tuli 1997 tentang Pendaftaran Tanah," Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan; 22. Badan

Pertanahan

Nasional

adalah

lembaga

Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya Halaman 51 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

meliputi bidang pertanahan ." Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal

19

kewenangan

Pebruari

1999

pemberian

dan

tentang

pelimpahan

pembatalan keputusan

ME DA N

pemberian hak atas tanah Negara,-

"Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum."

Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun

1999

tertanggal

19

Pebruari

1999

tentang

GG I

pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara,"(1). Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan

TIN

Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan

pembatalan

hak

atas

tanah

yang

tidak

dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi

atau

Kepala

N

Kabupaten/Kotamadya

Kantor

Pertanahan

sebagaimana

dimaksud

ILA

dalam Bab.II dan bab.III."

g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

AD

Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan

PE

NG

Menteri

Negara

Agraria/Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara tersebut, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, dan karena Tergugat II

telah

menerbitkan

No.l09/Desa

Mulio

Sertifikat

Rejo

Hak

tertanggal

Guna 20

Juni

Usaha 2003

an.Tergugat I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar)

termasuk

didalamnya

tanah

terperkara


berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak diatas tanah terperkara.8.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016

ME DA N

pada hal.5 point 12 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016 pada hal.5 point 12 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dan telah terbantah melalui jawaban Tergugat I pada point 9 tersebut diatas, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum .-

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli

GG I

9.

2016 pada hal.5 point 13 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada

TIN

hal.5 point 13 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:

"13. Bahwa Terikut masuknya areal tanah terperkara

N

kedalam Dokumen HGU No 01/Paya Bakung 1985 berlanjut hingga sekarang ke dalam HGU No 109/Muliorejo tahun

ILA

2003 adalah sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan SENGAJA MELAWAN HUKUM dalam prosesnya karena

AD

sangat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Yaitu adanya Keberatan dan Perlawanan sengit dari Penggugat bersama para Penggarap lainnya, dan Tergugat 1 TIDAK

PE

NG

ADA memberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun dst" (u) Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa masuknya tanah terperkara kedalam bahagian areal HGU Tergugat I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat TT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002


adalah sah secara hukum karena telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I diatas dan juga telah sesuai dengan kenyataan dilapangan dan bukanlah merupakan sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan

ME DA N

sengaja melawan hukum .-

b. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum Tergugat I tidak perlu memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penggugat. -

GG I

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.5 point 14 yang bersambung ke hal.6 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang

TIN

telah dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016 pada hal.5 point 14 yang bersambung ke hal.6, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dan telah terbantah melalui jawaban Tergugat I pada point 11 tersebut diatas,

N

maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak

ILA

berdasar secara hukum .11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.6 point 15 dan gugatan (perubahan) tertanggal

23

Agustus

2016

yang

telah

AD

Penggugat

dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016

PE

NG

pada hal.6 point 15 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "15. Bahwa berdasarkan SK HGU No.24/HGU/1965 itu sendiri jelas-jelas melarang Tergugat I untuk memasukkan atau memohonkan Tanah terperkara ke dalam permohonan nya untuk Mendaftarkan tanahnya sebagai Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I Tanpa ada Persetujuan, kesepakatan dariPenggugat dan belum ada GANTI RUGI dalam bentuk apapun kepada Penggugat. Karenanya Perbuatan Tergugat I harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum


sebab perbuatannya telah merugikan Penggugat sehingga Wajiblah Tergugat Imemberikan Ganti Rugi secara

Materil

dan

Immateril

kepada

Pihak

Penggugat dst" Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang

ME DA N

keliru dan tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur tersebut, jelas telah menentukan bahwa Menteri Agraria telah memberikan hak guna

GG I

usaha kepada Tergugat I, dan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965 tersebut tidak ada melarang Tergugat I untuk memasukkan

atau

memohonkan

tanah

terperkara

TIN

kedalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I, maka Tergugat I tidak perlu meminta persetujuan ataupun kesepakatan dari Penggugat untuk memasukkan, atau

N

memohonkan tanah terperkara kedalam areal HGU Tergugat I-

ILA

b. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65

AD

tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur tersebut, jelas Menteri Agraria tidak ada menentukan

PE

NG

untuk memberikan tanah kepada Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, dengan demikian jelaslah Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian materil dan ganti kerugian immaterial kepada Tergugat I atas tanah terperkara .-

c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan Tergugat II


berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, maka tindakan Tergugat I yang memohonkan tanah terperkara masuk ke dalam bahagian dari areal HGU Tergugat I adalah sah secara hukum dan bukanlah

ME DA N

perbuatan melawan hukum .-

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara hukum, karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka jelaslah telah terbukti Tergugat I dalam perkara aquo

GG I

tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat, maka secara hukum tuntutan provisi Penggugat, tuntutan kerugian materil dan kerugian Immateril sebesar Rp.l.962.250.000,- (Satu milyar sembilan

TIN

ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo, serta tuntutan sita

jaminan

(Conservatoir

Beslag)

terhadap

tanah

N

terperkara, adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, untuk itu haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum .-

ILA

13. Bahwa lagi pula tuntutan sita jaminan yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII

AD

Undang-Undang

RI

No.l

tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai

PE

NG

berikut: “ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik Negara/ Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/ Daerah; c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik


Negara/Daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”.-

ME DA N

Bahwa oleh karena asset-asset Tergugat I adalah merupakan asset Negara, karena V Tergugat I adalah Perusahaan BUMN yang pemegang sahamnya adalah [U Pemerintah RI dan PT.Perkebunan

Nusantara

III

(Persero),

maka

jelaslah

tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak dibenarkan ---- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon

GG I

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo (No.l03/Pdt.G/2016/PN-LBP) agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

TIN

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya .2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard).-

N

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang

ILA

timbul dalam perkara aquo.II. DALAM POKOK PERKARA

AD

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo;

NG

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut,

Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada

PE

pokoknya sebagai berikut : I.

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). -

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan di dalam

dalil gugatan Penggugat halaman 1 Point 1 dan 2 disebutkan antara lain menyatakan bahwa Penggugat pada pokoknya adalah penggarap atas obyek tanah yang terletak di Pasar 23 dan 4B sekarang Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Halaman 57 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Serdang secara berkelompok dibawah Kelompok Zainal Abidin Harahap, dimana pada tahun 1959 dalam rangka program Landreform telah dilaksanakan pengukuran oleh Agraria (BPST) sebagaimjana Peta tanggal 14-10-1959n (diukur oleh Saidin), dimana menurut dalil Penggugat tanah garapan tersebut diperoleh

ME DA N

berdasarkan ketentuan Undang- Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1959 Junto Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960

dengan

bukti

diterimanya

Kartu

Tanda

Pendaftaran

Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (Almarhum/ Ayah Kandung Penggugat di afd/ Pasar 3B Kamp. Muliorejjo Konsessie Sei Semayang B Kebon

GG I

Rotterdam A/B, sekarang Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prvinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 (1,2 Ha).

TIN

- Bahwa masih dalam dalil gugatannya juga disebutkan khususnya halaman 3 dan 4 point 07 angka i dan ii, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor. 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011

N

Junto Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

ILA

Nomor. 1020/3.12.07/IX/2015 tanggaal 07-09-2015 pada pokoknya tanah obyek perkara a quo adalah merupakan bagian dari Areal Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha.

AD

- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara a quo adalah adanya Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas

NG

1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa,

PE

diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028 yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara, dimana hal ini adalah suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide


Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa adanya Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha

ME DA N

terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.

GG I

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan

Verklaard);

TIN

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun

-

N

1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada tentang

kewenangan

ILA

eksepsi

absolut

Pengadilan

apabila

Hakim

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh

AD

karena dalam hal ini Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim

NG

untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut

PE

yang diajukan Tergugat II dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) - Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan atas obyek tanah perkara a quo memiliki sebidang tanah seluas 12.000 m2 (1,2 Ha) yang terletak di Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut: i) Utara berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 414 Halaman 59 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

ii) Timur berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 426 iii) Selatan berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 412 iv) Barat berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 393; - Bahwa dalam Posita gugatan dimaksud tidak pernah disebutkan oleh Penggugat secara pasti tentang dimana letak, luas dan batas-batas

ME DA N

terhadap obyek Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, akan tetapi didalam Petitum gugatan halaman 8 dapat disebutkan koordinat TM 3 N = 03.37.27.28, E = 9834.24.22 (319247.388,1900784.108);

GG I

- Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan siapa, bagaimana dan dengan cara apa Penggugat dapat menentukan titik koordinat

tersebut,

sehingga

tidak

dapat

dipastikan

kejelasan,

origanilitas, dan autentikasi tentang keabasahan yang dapat diverifikasi

TIN

dan di validasi secara hukum tentang data koordinat tersebut, serta terdapat ketidaksesuain antara dalil dalam Posita dan Petitum; - Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan yang disampaikan oleh

N

Penggugat menjadi tidak jelas terhadap letak, luas dan batas-batas

ILA

obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat; 1. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat III ic.

AD

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatkan bahwa “Bila tidak

NG

jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”; 2.

Tentang

Kepentingan

Penggugat

(Diskualifikasi

atau

Gemis

Aanhoedanigheid)

PE

Bahwa Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang didalam proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-


Pokok Agraria jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan

-

ME DA N

Penggugat untuk seluruhnya Tentang Dilatoria

Bahwa dasar yang menjadi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat saat ini status obyeknya adalah Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433.28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa. diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, yang merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna

GG I

Usaha Nomor. 28/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 seluas 860,7700 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 335/ Mulio Rejo/2003 tanggal 05-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli

TIN

Serdang pada tanggal 09-06-2000, penunjuk No. 4002/2003 No. Urut 30 dan Hak Guna Usaha Nomor. 81/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 09-05-2003

N

seluas 572,51 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 338/ Mulio Rejo/2003 tanggal 19-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan

ILA

Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-06-2000, penunjuk No. 4356/2003 No. Urut 2 masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di

AD

Tanjung Morawa;

4. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas

NG

1.433,28 Ha tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 24

PE

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, dan telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana sebelum diterbitkan Hak Guna Usaha hasil penggabungan tersebut telah dilaksanakan Halaman 61 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

proses dan tahapan berupa penelitan data fisik dan data yuridis sesuai dengan permohonan perpanjangan dari PT. Perkebunan Nuasantara II tanggal 9 Januari 1997 dan ditindaklanjuti berupa Peninjauan Lapangan oleh Panitia B Plus untuk memastikan hasil yang direkomendasaikan untuk diperpanjang haknya merupakan merupakan obyek yang clean dan clear baik

ME DA N

dari sisi fisik (bebas dari tuntutan serta garapan masyarakat) dan yuridis, karena obyek Hak Guna Usaha tersebut merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan luas 59.000 Ha, sedangkan seluas 191.000 Ha ditegaskan sebagai objek Landreform, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

GG I

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9

TIN

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sehingga bisa dipastikan tuntutan dan/atau garapan masyarakat apabila memang ada seharusnya sudah diselesaikan

N

saat proses perpanjangan haknya, dan oleh karena itu obyek Hak Guna Usaha tersebut sudah tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, oleh

ILA

karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Tentang Peremptoria -

Bahwa dasar alas hak dalam dalil gugatan Halaman 1 Point 2 yang

AD

disampaikan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 143, yang dikeluarkan oleh An.

NG

Kepala Kantor Reorganisasi Pemakian Tanah Sumatera Timur atas nama Ishak sebenarnya penanganan/penyelesaiannya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk beberapa lembaga atau tim untuk

PE

itu, oleh karenanya garapan/tuntutan atas tanah PTPN II telah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu, sehingga penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Perkebunan IX (yang kemudian berubah menjadi atas nama PT. PN II ) berdasarkan SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65, sesuai dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA - IX) sudah bersih dari garapan/tuntutan rakyat;

-

Bahwa dengan perkataan lain alas hak dan/atau klaim Penggugat atas Halaman 62 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

obyek perkara a auo sudah tidak ada lagi atau dihapuskan (set aside) karena tuntutan/garapan rakyat yang mempergunakan bukti-bukti garapan

baik

Surat

Keterangan

Tentang

Pembagian

Dan

Penerimaan Tanah Sawah/Ladang, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah di atas tanah HGU PTPN II, karena sudah

ME DA N

diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT.PN II (Persero) dan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah

GG I

eks Consessie NV. Van deli Maatschappij yang diredistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT.PN II (Persero). 5. Tentang Temporis(Daluarsa)

Bahwa Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433.28

TIN

-

Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Taniung Morawa. diterbitkan pada

N

tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, yang merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28

ILA

dan 81/ Desa Muliorejo masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan

Nusantara

II

Perkebunan

Sei

Semayang

B

berkedudukan di Tanjung Morawa adalah merupakan perpanjangan

AD

dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau

NG

Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan luas 59.000 Ha;

-

Bahwa oleh karena hal tersebut Tergugat I Ic. PT. Perkebunan

PE

Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa telah menguasi dan mengusahai obyek perkara selama bertahun-tahun dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah selayaknya Tergugat I secara hukum adalah merupakan pemilik yang sah atas obyek perkara a quo.

Bahwa dengan untuk mendukung argumen Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan


Yurisprudensi tetap hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970, yang menyatkan bahwa “Bila seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

ME DA N

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini.

2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas sacara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

GG I

3. Bahwa benar Tergugat II Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan

TIN

Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa. diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028. 4. Bahwa

obyek

perkara

a

quo

adalah

merupakan

hasil

dari

N

penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28/ Desa Muliorejo

ILA

berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 seluas 860,7700 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 335/ Mulio Rejo/2003 tanggal 05-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya

AD

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09-062000, penunjuk No. 4002/2003 No. Urut 30 dan Hak Guna Usaha Nomor. 81/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN

NG

Nomor. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 09-05-2003 seluas 572,51 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 338/ Mulio Rejo/2003 tanggal 19-06-2003

PE

yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-06-2000, penunjuk No. 4356/2003 No. Urut 2 masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa.

5. Bahwa pada awal mula sejarahnya obyek perkara a quo adalah merupakan areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), selanjutnya disebut PTPN II, dahulu PT. Perkebunan IX berasal dari bekas perkebunan yang diusahakan oleh maskapai: Halaman 64 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

N.V. Deli Batavia My, N.V. Deli My, N.V. Serdang Cultuur My, N.V. Senembah My,

N.V. Tabak My Arendsburg, N.V. Amsterdam Langkat Coy,

ME DA N

N.V. Deli Cultuur My,

N.V. Tabaklbow actien Gesselschaft ’’Tjinta Radja”

6. Bahwa kemudian bergabung dibawah N. V. Van/Verenigde Deli Maatschappij (Deli Planter Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli serdang, seluas lebih kurang 250.000 Ha.

GG I

7. Bahwa maskapai-maskapai tersebut diatas memperoleh tanah dari Sultan (Sultan Deli, Sultan Langkat dan Sultan Serdang), yang pemberiannya berupa hak-hak konsesi atas tanah yang ditetapkan dalam akta konsesi yang ditandatangani oleh Sultan dan mendapat

TIN

legalisasi dari Residen Sumatera Timur {Hoofd van Gewestelijk Bestuur der Oostkust van Sumaterd).

8. Bahwa setelah Indonesia Merdeka, pada tahun 1958, perkebunan-

No.86

Tahun 1958 tentang

ILA

Undang

N

perkebunan tersebut diatas di Nasionalisasi berdasarkan UndangNasionalisasi

Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1958 tentang Penempatan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Pertanian Belanda

Dibawah

Penguasaan

Pemerintah,

jo.

Peraturan

AD

Milik

Pemerintah No.2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

NG

Bahwa kemudian atas kebun-kebun yang di Nasionalisasi tersebut pengusahaannya

diserahkan

oleh

Pemerintah

kepada

PT.

PE

Perkebunan Nusantara II, dahulu PT. Perkebunan IX, sebelumnya Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli I, II dan III, sebelumnya PPN Sumut I Khusus Tembakau, sebelumnya PPN Baru Cabang I Sumut dan sebelumnya PPN Baru;

9. Bahwa atas sebagian tanah seluas lebih kurang 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada


Negeri (ic. Pemerintah) seluas lebih kurang 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan pemerintah (ic. Dikeluarkan).

ME DA N

10. Bahwa untuk melaksanakan pembagian tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, Pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.

GG I

11. Bahwa Tata cara membagikan tanah-tanah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut

TIN

diatas, dilaksanakan oleh Gubemur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata diareal tersebut dengan membuat

N

peta pembagian tanah.

ILA

12. Bahwa kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan di atas tanah areal tanah perkebunan terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah penggarapan tersebut

AD

pemerintah menerbitkan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tanggal 8 Juni 1954 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954, Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat,

NG

jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 tanggal 1 Oktober 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang di Undangkan Tanggal 2 Oktober 1956.

PE

13. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 menetapkan : ’’Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seidzin pengusaha yang teijadi sesudah Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaiannya”. 14. Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan


setelah

tanggal

tersebut

diatas

tidak

diikutsertakan

dalam

penyelesaiannya. 15. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakaipemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat Menteri Agraria No.

ME DA N

K.U.3/2/12 Tanggal 19 Juni 1954, No.K.M.3/5/3 tanggal 17 September 1954, perihal pelaksanaan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, kemudian dengan Surat Menteri Agraria No. K.U 3/3/6 Tanggal 24 Juli 1954, perihal : Pendaftaran para pemakai tanah perkebunan, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan ’’Kartu Tanda Pendaftaran” kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh

GG I

Camat.

16. Bahwa selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 102/Ka/1955 dan No. SK.103/Ka/1955 masingmasing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari

TIN

Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :

N

- Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT).

ILA

- Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan menjadi tanah pemerintah, (ic.

AD

Dikeluarkan).

17. Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas- tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang

NG

bekeija dibawah kepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugas KRPT tersebut diatas Bahwa Keputusan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri

PE

Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 merupakan penetapan "Garis-garis pokok dari penyelesaian soal pembagian tanah perkebunan oleh rakyat di Daerah Sumatera Timur”, menetapkan antara lain : a. Menetapkan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah yang akan dijadikan tanah pemerintah (vide Pasal 2 ayat (1)), b. Menentukan batas-batas baru antara tanah perkebunan dan Halaman 67 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

tanah pemerintah (vide pasal 2 ayat (2)), c. Tanah-tanah yang sudah pasti kembali menjadi tanah pemerintah, kecuali dalam hal tersebut ayat 6, ialah (1). jalur kanan kiri dijalan besar yang pemeliharaanya menjadi tanggungan pemerintah, selebar 250 meter ke kanan dan ke

ME DA N

kiri terhitung dari garis tengah jalan itu. (2). Tanah-tanah yang nyata-nyata sudah merupakan perkampungan kuat pada tahun 1950. (3). Tanah-tanah yang nyata-nyata sudah merupakan persawahan pada tahun 1950.

18. Bahwa terkait dengan penyelesaian pembagian tanah perkebunan di Sumatera Timur tersebut, kemudian rakyat yang ada didaftar dan dibagi menjadi tiga golongan :

GG I

(1) . Mereka yang ingin bertani,

(2) . Mereka yang ingin pindah ke tepi jalan, (3) . Mereka yang ingin pindah ke kota-kota. 19. Bahwa pada tahun 1958, pemerintah membentuk Badan Pelaksana

TIN

Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan, selanjutnya disebut BPPST, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 224/Ka. Tahun 1958 tanggal 16 Agustus 1958. Adapun tugas BPPST lain adalah :

N

(a) . Membuat rencana penetapan areal baru bagi perusahaankebun diSumatera Timur, yakni penetapan luas dan

ILA

perusahaan

batas-batasnya yang baru bagi perusahaan kebun masing-masing di Sumatera Timur, sesuai dengan keperluan yang nyata bagi perusahaan

menurut

syarat-syarat

ekonomi

AD

berlangsungnya

perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan dan mengingat keperluan rakyat sendiri untuk memperkembangkan penghidupannya

NG

dalam lapangan pertanian, didalam batas jumlah luas yang telah mendapat

persetujuan

pemerintah,

berdasarkan

usul

Panitia

PE

Interdepartemental,

(b) . Membuat rencana persiapan tanah-tanah untuk pertanian rakyat dan menyusun anggaran biaya untuk keperluan itu dalam batasbatas kemampuan Keuangan Negara,. (c) . Membuat rencana penyelesaian masalah-masalah dalam bidang perburuhan dan masalah-masalah pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat, yang akan ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan rencana termaksud dalam ayat a dan b, (d). Mengawasi pelaksanaan


rencana-rencana termasuk dalam ayat a, b dan c setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah (vide diktum memutuskan, menetapkan Kedua). Dengan terbentuknya BPPST maka KRPT diserahi tugas sekretariat (vide diktum memutuskan, menetapkan Ketiga, angka 1 huruf b).

ME DA N

Bahwa tidak lama berselang, terbit Undang-Undang No.

86

tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

20. Bahwa kemudian Pemerintah menerbitkan Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 Tahun 1960 tanggal 13 Juli 1960 tentang Merubah susunan Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur dan menentukan kedudukan dari BPPST sebagai

GG I

Lembaga dari pada Penguasa Perang Daerah Sumatera Utara, serta sejalan dengan surat keputusan tersebut maka

Menteri Agraria

menetapkan menerbitkan Pedoman Menteri Agraria No. 1 Tahun 1960 tanggal 15 Juli 1960 yang merupakan pedoman keija BPPST dalam

TIN

rangka penyelesaian sengketa pemakaian tanah perkebunan Sumatera Timur.

21. Bahwa kemudian BPPST mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

N

- Tanah-tanah garapan yang teijadi setelah tanggal 13 Juli 1960 yaitu

ILA

pada tanggal keluarnya Peperti No. 2 Tahun 1960 adalah tanah garapan yang tidak turut diselesaikan menurut ketentuan Pedoman Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1960, oleh karena itu harus ditindak

AD

secara tegas dan harus dikosongkan dari garapan rakyat; - Tanah-tanah garapan yang teijadi pada saat sebelum keluarnya Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang No.l

NG

Tahun 1956 yaitu tanggal 1 Oktober 1956, maka pengosongannya harus diselesaikan menurut Pedoman Menteri Agraria No.l Tahun

PE

1960 tanggal 15 Juli 1960,

- Tanah-tanah garapan yang teijadi setelah tanggal 1 Oktober 1956 akan tetapi sebelum keluarnya keputusan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No.2 Tahun I960 tanggal 13 Juli 1960, maka dalam rangka pengosongan hanya disediakan areal penampungan tanpa fasilitas lainnya seperti huruf (b),

22. Bahwa pada tahun 1960, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.51 Prp. Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Halaman 69 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960, tanggal 14 Desember 1960, mencabut : (a). Ordonansi ”Onrechtmatige occupatie van gronden (S. 1948 - 110) ; (b). Undang-Undang Darurat No.8/1954 (L.N. 1954 - 65), (c). Undang-Undang Darurat No.1/1956 (L.N. 1956 - 45). Dengan

ME DA N

keluarnya Undang- Undang No. 51 Prp Tahun 1960 maka kegiatan pendudukan/penggarapan atas tanah perkebunan tidak diperkenankan. 23. Bahwa dengan bubarnya BPPST yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.Sk.224/Ka Tahun 1958 dan Peperti No.2 Tahun 1960, maka tugas BPPST dilanjutkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria selaku Ketua Badan Pekerja Landreform No.4 Tahun 1963 tanggal 14

GG I

Mei 1963 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur.

24. Bahwa kemudian Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak

TIN

Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero), dengan luas 59.000 Ha, sedangkan seluas 191.000 Ha ditegaskan sebagai objek Landreform.

N

Walaupun telah diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas Areal HGU

ILA

yang belum defenitif walaupun KRPT dan BPPST telah ditugaskan menentukan tanah untuk perkebunan dan yang dikembalikan kepada

AD

pemerintah serta ketentuan sebagaimana Pedoman Menteri Agraria No.l Tahun 1960 mengenai pemetaan, pengukuran, pemancangan tanda batas dan pembuatan surat ukur untuk wens areal-areal itu, yang harus

NG

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan bersama-sama BPPST, harus selesai akhir tahun 1960.

25. Bahwa untuk mengamankan areal perkebunan, dimana ditegaskan

PE

bahwa penggarap- penggarap sesudah tanggal 13 Juli 1960 harus segera meninggalkan tanah garapan masing- masing, kemudian dilakukan pembersihan

berdasarkan

Keputusan

Penguasa

Pepelrada

No.Kep.0022/Pepelrada/3/1967, yang dikenal dengan operasi Korem tahun 1966/1967.

26. Kemudian

berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Agraria

No.

24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha


Kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, telah diberikan Hak Guna usaha kepada P.P.N. Tembakau deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I Sumatera Utara (selanjutnya disebut pemegang Hak Guna Usaha) atas areal tanah seluas ± 59.000 Ha untuk keperluan tembakau Deli dan menegaskan sisa tanah seluas ± 191.000 Ha sebagai objek

ME DA N

Landreform, dengan tidak mengurangi kepentingan P.P.N. Tembakau Deli untuk merawat dan mengganti parit-parit yang diperlukan oleh P.P.N. Tembakau Deli.

27. Bahwa dalam rangka penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah dibentuk beberapa tim sebagai berikut:

a. Tim pemasangan pilar dan Tim peneliti pilar :

GG I

- Bahwa Tim pemasangan pilar dibentuk berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara No. 18787/9 tanggal 15-8-1969, yang anggotanya terdiri dari : Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara (sekarang Kepala

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera

TIN

Utara), Kepala Kantor Pengawasan dan Pendaftaran Tanah, Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten), Camat dan Kepolisian setempat Bahwa adapun tugas Tim adalah

N

untuk pemasangan pilar tanda batas pada areal kebun sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10

ILA

Juni 1965.

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 1973 oleh Gubernur

AD

Sumatera Utara membentuk Tim penelitian Pilar tanda batas areal PTPN II (dahulu PTP IX), yang terdiri dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera (sekarang Kakanwil BPN Provinsi Sumatera),

NG

Kepala Inspeksi Perkebunan Daerah II, PTP IX, Kasubdit Agraria Kabupaten/Kotamadya

setempat

(sekarang

Kepala

Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota), Camat dan Kepala Desa setempat.

PE

- Bahwa tim bertugas melaksanakan penelitian terhadap pilar tanda batas yang telah dipasang oleh Tim Pemasangan Tanda Batas. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada: 1. Peta-peta BPPST 2. Peta sementara lampiran surat keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 3. Peta tanda batas PTP IX 4. Kenyataan dilapangan, Halaman 71 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

b. Tim Inventarisasi Tanah Garapan : - Bahwa tim inventarisasi dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat No.BTU.5/77/5-78 tanggal 6 Mei 1978, agar meneliti kembali

ME DA N

terhadap areal yang benar-benar dikuasai oleh PTP IX dan bertugas untuk menyelesaikan masalah tanah garapan pada areal PTP IX, serta

menentukan

luas

pasti

masing-masing

kebun

dengan

melakukan pengukuran dan melaksanakan inventarisasi, apakah garapan dilindungi Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960. -

Bahwa pengukuran untuk memperoleh areal HGU yang pasti dilaksanakan pengukuran melalui protret Udara (Fotogrametri), hasil

GG I

pengukuran potret udara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan dan hasil pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapat garapan seluas lebih kurang 9.085 Ha. Tanah garapan

TIN

seluas lebih kurang 9.085 Ha tersebut dikeluarkan dari areal seluas 59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnya ditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkan Surat

N

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.44/DJA/1981 tanggal 16

ILA

April 1981.

Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguh melaksanakan penyelesaian tanah garapan, teijadilah

AD

penggarapan baru yang sulit diatasi dengan cara biasa, sehingga terpaksa Gubernur Sumatera Utara meminta bantuan pengamanan dari Kodam II/Bukit Barisan untuk mencegah masuknya penggarap-

NG

penggarap baru ke areal PTP IX. Atas dasar permintaan Gubernur Sumatera Utara yang kemudian dibentuk Tim Operasi Sadar dpp

PE

Korem 023/Dataran Tinggi, untuk melaksanakan pembersihan (pentraktoran) dan pengosongan tanah garapan tersebut.

c. Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA - IX): Bahwa pada saat melaksanakan pembersihan/pentraktoran atas areal tanah garapan tersebut, Operasi Sadar juga telah menampung pengaduan dan permohonan yang merasa berhak atas tanah garapan.,

yang

selanjutnya

oleh

Komandan

Operasi

Sadar,

penerimaan pengaduan dan permohonan dari penggarap tersebut Halaman 72 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No. 197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979 jo. No. 18 Tahun 1980 tanggal 16 April 1980, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

ME DA N

1. Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UndangUndang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP IX menurut SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65;

2. Meneliti dan menentukan status tanah garapan yang tidak termasuk kategori dilindungi Undang-Undang Darurat No.8

GG I

Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960

3. Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal tanah yang

TIN

akan dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan IX 4. Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal Hak Guna

N

Usaha PT. Perkebunan IX yang definitif. 5. Melakukan pengukuran, pengkaplingan dan memberikan Surat

ILA

Idzin Mengeijakan Tanah (S.I.M) kepada petani penggarap yang berhak atas tanah yang menurut keputusan dikeluarkan dari areal

AD

perkebunan PTP. IX

Hasil kerja TPTGA IX dituangkan dalam Surat keputusan dan ditindak lanjuti oleh Gubernur Provinsi Sumatera dengan surat

NG

keputusan.

28. Bahwa penanganan/penyelesaian atas garapan/tuntutan atas tanah

PE

PTPN II telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk beberapa lembaga atau tim untuk itu, oleh karenanya garapan/tuntutan atas tanah PTPN II telah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu, sehingga penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Perkebunan IX (yang kemudian berubah menjadi atas nama PT. PN II ) berdasarkan SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65, sesuai dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX,


(TPTGA - IX) sudah bersih dari garapan/tuntutan rakyat, dengan perkataan lain tidak ada lagi tuntutan/garapan rakyat yang mempergunakan bukti-bukti

garapan baik

Surat

Keterangan

Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah di atas tanah HGU PTPN II,

ME DA N

karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT.PN II (Persero) dan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah eks

Consessie

NV

Van

deli

Maatschappij

yang

GG I

tanah

diredistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT.PN II (Persero).

29. Bahwa permintaan Penggugat dalam Posita dan/ataupun Petitum

TIN

dalam dalil gugatannya terkait dengan Sita Jaminan atau Conservaotir Beslaag atas obyek perkara Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan

N

Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir pada

tanggal

ILA

haknya

08-06-2028,

yang

merupakan

hasil

penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28 dan 81/ Desa Muliorejo masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan

AD

Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 50

NG

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sangat irrasional dan sangat berlebihan karena subyek hukum pemilik Hak Guna Usaha Tergugat I Ic. PT. Perkebunan

PE

Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia (RI), dan juga modal awalnya berasal dari uang Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang


memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi dari Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten

-

ME DA N

Deli Serdang untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-B Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara:

GG I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

TIN

perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya

N

(et aequo et bono);

ILA

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Desember 2016, dan selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 20

AD

Desember 2016 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

NG

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

telah

menjatuhkan

Putusan

Nomor

103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai

PE

berikut: 1.

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.641.000,- ( Tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah );


Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 103/dt.G/2016/PN Lbp, yang diperbuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat II pada tanggal 28 Pebruari 2017; Akta

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

ME DA N

Membaca

103/Pdt.G/2016/PN Lbp yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Billiater Sitepu,

SH.MH.

Panitera

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

yang

menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Pebruari 2017, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding-I semula Tergugat I

pada tanggal 16 Maret 2017; Menimbang, mengajukan

memori

bahwa

GG I

pada tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding-II semula Tergugat II

Pembanding

banding

semula

sebagaimana

Penggugat

tersebut

dalam

telah memori

TIN

bandingnya diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh

Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

kepada

N

Terbanding-I semula Tergugat I dan kepada Terbanding-II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017;

ILA

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I

telah mengajukan

kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

AD

Lubuk Pakam pada tanggal 29 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk

NG

Pakam kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

telah

PE

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya sejak diterimanya pemberitahuan tersebut sebagaimana telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Halaman 76 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding

semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Pembanding semula Penggugat

menolak

ME DA N

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/ Penggugat keberatan terhadappertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakamdalam Putusan Perkara

GG I

Perdata Nomor : 103/ Pdt.G/ 2016/ PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017 ini yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ; —————— 1. Bahwa Pembanding/ Penggugat Keberatan terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Negeri kelas I-B Lubuk Pakam dalam Pertimbangan

TIN

Hukumnyakarena TIDAK TEPAT DAN TIDAK LENGKAP atau Kurang Cukup dipertimbangkan dalam menyimpulkan sesuatu yang tidak ada sema sekali penilaian terhadap adanya Bukti Penggugat ( P-13) yaitu

N

yang selengkapnya sbb :

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan dimaksud adalah sbb ;

ILA

“ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan. Menimbang bahwa, sebelum Mejelis Hakim mempertimbangkan

AD

tentang pokok perkara , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan;

NG

Menimbang bahwa, dalam gugatan Penggugat Penggugat disebutkan bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa : sebidang tanah yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina Desa Muliorejo/Pasar 3B Kamp.

PE

Muliorejo Konsessie Sei.Semayang B Kebon Rotterdam A/B/ sekarang Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara seluas 12.000 Meter2 ( 1,2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara

berbatas dengan Jalan/Persil

414

Timur berbatas dengan persil Selatan berbatas dengan persil

426 412


Barat berbatas dengan persil

393

Menimbang bahwa, ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana Penggugat menyatakan bahwa objek perkara

ME DA N

adalah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan dengan batasbatasnya dimana diatas tanah tersebut ada ditanami Jagung sedangkan menurut Tergugat –I objek perkaradi Afdeling I Kebun Bulu Cina Desa Muliorejo dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan jalan

PTPN,Selatan

berbatasan

dengan

Jalan

PTPN,

Timur

berbatasan dengan tanah PTPN, Barat berbatasan dengan Jalan PTPN II yang terkena Jalan TOL Medan-Binjai dan ditanami dengan

GG I

Sawit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tertanggal 31 Januari 2017.

Menimbang terkait objek perkara yang diajukan oleh Penggugat., ternyata adalah sebidang tanah yang ditanami jagung, sedang

TIN

Penggugat bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara, lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang menerangkan bahwa di objek pernah

dibangun

Musholla

dan

Sumur,

namun

N

Terperkara

keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada

ILA

objek yang ditujukkan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis memandang bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek perkara di

AD

lapangan maka telah terjadi ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan;

NG

Menimbang bahwa, oleh karena adanya ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan, mengakibatkan objek perkara dalam perkara ini kabur ( obscuur libeli ) dan haruslah

PE

dinyatakan gugatan tidak dapat diterima,………dst.

2. Keberatan. Bahwa Dasar Pertimbangan Utama Majelis Hakim dalam putusan perkara Perdata Nomor : 103/Pdt.G/2016/PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017 sebagaimana halaman 78 -79 yang menyimpulkan bahwa Objek dalam perkara ini adalah kabur ( obscuur libeli ) dan


haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima di dasarkan pada pointnya sbb : a. Perbedaan Pendapat tentang Letak batas bidang tanah yang di Gugat oleh Pembanding /semula Penggugat dengan yang di maksud oleh Tergugat-I. bukanlah orang

mengusahai objek perkara.

yang

menguasai

ME DA N

b. Penggugat

maupun

c. Keterangan saksi Tergugat-I yang menerangkan bahwa di objek Terperkara pernah dibangun Musholla dan Sumur, namun keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada objek yang ditujukkan Penggugat.

d. Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek

GG I

perkara di lapangan.

a. Perbedaan Pendapat tentang Letak batas bidang tanah yang di Gugat Pembanding / semula Penggugat dengan yang di maksud oleh Tergugat-

TIN

I.

Alasan –Alasan Keberatan Pembanding sbb : Bahwa,

Penggugat

mengajukan

gugatan

perkara

nomor

N

:103/Pdt.G/2016/PN-Lbp ini adalah didasarkan karena telah adanya Kepastian status Hukum dan letak

sejak adanya Bukti P-13 berupa Berita Acara

ILA

Perkara yaitu

batas-batas terhadap Objek

Peninjauan Lapang pada Objek Perkara. Yaitu dengan adanya Bukti P-13dan Berbekal Bukti P-13 ini lah Penggugat mempersiapkan surat

AD

gugatan yang melengkapi Surat /Bukti-Bukti lainnya yang turut Pembanding/semula Penggugat lampirkan sebagai alat bukti dalam

NG

perkara ini. Penggugat telah merasa cukup yakin dan pasti memajukan gugatan karena Objek perkara sudah secara jelas dan pasti di ketahui bahkan pula dalam bentuk Otentik (P-13) produk sebuah pemeriksaan

PE

terencana dalam rangka pelaksanaan mediasi yang dimediatori oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Deli Serdang .

Dalam Berita Acara Peninjauan Lapang ( Bukti P-13 ) tersebut telah secara jelas dan pasti diketahui, dilihat, diukur dan bahkan secara tertulis ( Otentik ) dibuat dan dikeluarkan oleh BPN ( Badan Pertanahan nasional ) Kab. Deli Serdang.

Karena keotentikannya

sangat menjamin kepastian dan kejelasannya sehingga sampai Halaman 79 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

tingkatan mustahil jika dikatakan ‘objek tanah yang kabur”.

Objek

Bidang tanah yang telah diketahui PASTI, DILIHAT yakni oleh : Kepala Desa Letak tanah Objek Perkara, beserta BPN Kab Deli Serdang, Pembanding/semula Penggugat serta Di Ukur

pula

bersama dan langsung oleh pejabat BPN ( Badan Pertanahan

ME DA N

Nasional ) Kabupaten Deli Serdang Ka Subsi Pengukuran dan Pemetaan Ir. Irwan Muslimdengan telah didapat kejelasan dan kepastian tentang Lokasi alamatnya, letak dan ukurannya dan bentuknya yang disebut ( empat persegi panjang ) dengan ukuran ± 100 x 120 Meter disertai pula dengan perolehan hasil Pengukuran berupa titik Kordinat ( Bukti P-13 ) . yaitu :titik Kordinat: TM 3 N=

GG I

03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ).

Hasil Pengukuran metode titik kordinat Hasilnya adalah sangat sesuai dengan metode pengambilan pengukuran data berakurasi tinggi TM 3 yang memang sangat lazim dan diakui oleh BPN ( Badan Pertanahan )

TIN

sebagaimana pemahaman yang diakui dan berkembang di BPN sendiri sesuai undang-undang yang menetapkan penggunaan sistem koordinat yang dianggap akurat yaitu Transverse Mercator 3 yang

N

lebih dikenal sebagai sistem koordinat TM3.DAN Lokasi inilah yang telah Pembanding/semula Penggugat tunjukkan kepada Majelis

ILA

Hakim ketika acara Persidangan Setempat ( PS ) pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017 ba’da Sholat Jum’at. Pemeriksaan Setempat sesuai surat undangan dari PN Pakam dimaksud berlangsung pada

AD

dua (2) titik pemeriksaan. Yang pertama diperiksa adalah Objek yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan yang letaknya sesuai Setelahnya selang ± 10 menit barulah Majelis

NG

dengan Bukti P-13.

Mengajak para pihak ke lokasi berjarak ± 300 meter dari objek PS pertama ke objek Lokasi yang di tunjukan oleh Tergugat-I ( PS di

PE

objek titik ke 2 ).Pada pemeriksaan objek di titik kedua ( bidang tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat –I) Pembanding/semula Penggugat jelas-jelas menyangkal bahwa objek yang di tunjukkan Tergugat-I bukanlah

objek

yang

dimaksudkan

dalam

gugatan

Penggugat/sekaang Pembanding ( tidak ada kaitannya dengan Objek Pemeriksaan di titikrpertama, inilah jawaban Pembanding/semula Penggugat menjwab pertanyaan Majelis saat PS itu ), Lalu dengan fakta ini dimana telah terjadinya ‘ kekeliruan ‘ dari Tergugat-I dalam Halaman 80 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

mengidentifikasi objek Gugatan Penggugat lalu Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Objek Gugatan yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan adalah Kabur (??? ). Dimana pada saat

Pemeriksaan Setempat di objek titik pertama

Pembanding/semula Penggugat sudahpun menjelaskan tentang batas-

ME DA N

batas dan ukuranya secara pasti ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Salomo Ginting, SH. MH, yang langsung di catat dalam Sketsa yang dibuat oleh Panitera yaitu sbb :

Utara

berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414( Timur ke Barat

sepanjang 100 Meter ) Timur

berbatas dengan persil Nomer 426,

GG I

sepanjang 120 Meter )

Selatan berbatas dengan persil Nomer 412

( Utara ke Selatan

( Timur ke Barat

sepanjang 100 Meter ) Barat

berbatas dengan persil Nomer 393

( Utara ke Selatan

TIN

sepanjang 120 Meter)

Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan kurang

Tidak

N

pertimbangnnya. Tepat

karena

Majelis

Hakim

mengambil

kedalam

ILA

pertimbangannya fakta kekeliruan dari Tergugat-I yang sejak awal telah salah /keliru mengidentifikasi objek gugatan Pembanding/semula Penggugat.

Juga Majelis Hakim telah mengadopsi secara mentah

AD

tanpa memeriksa lebih jauh kualitas dan kebenaran keterangan saksi tentang keberadaan Sumur dan Musholla, apakah bukti saksi

NG

Tergugat-I menyebutkanbahwa Sumur dan Musholla itu adalah tanah yang semestinya di jadikan objek gugatan oleh Pembanding/semula Penggugat ?, darimana saksi tau ? dan apakah karena hanya saksi

PE

kebetulan

pernah

dahulu

ada

melihat selintas saja

bahwa

Pembanding / sekarang Penggugat pernah berada (duduk-duduk) di sekitar Musholla dan Sumur Air pada Objek Tanah Terperkara versi Tergugat –I lalu kemudian menjadi dalil kuat bagi Majelis Hakim guna menyimpulkan bahwa Objek Gugatan Versi Penggugat/sekarang pembanding menjadi keliru karenanya ??? dandalil buktiapa yang dijadikan dasar Keyakinan Majelis Hakim sehingga keterangan saksi yang

mengklaim bahwa objek tanah yang Pembanding/semula Halaman 81 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Penggugat Gugat adalah yang ada Sumur dan Musholla nya ? Majelis Hakim sangat yakin hanya sekedarberbekal pernyataan keterangan saksi-saksi Tergugat-I bahwa bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding perkarakan adalah bidang tanahyang di dalilkan oleh Tergugat-I ( Versi Tergugat-I) beserta keterangan saksi-saksinya tanpa

ME DA N

menilai dan menimbang Bukti P-13.

Pertimbangan Majelis Hakim yang TIDAK TEPATtersebut , dapat Pembanding /semula Pengugat ilustrasikan lebih jauh sbb .

Jika Penggugat/sekarang Pembanding mengajukan gugatan dengan objek bidang tanahnya sebagaimana yang Tergugat-I dan saksisaksinya maksudkan ( Tanah Terperkara versi Tergugat-I) itulah

yang

akan

menjadikan

fakta

terjadinya

Justru

kesalahan

GG I

/ketidaksamaan antara fisik di lapangan ( Objek yang Pembanding tunjukkan saat PS tanggal 27 Januari 2017 ) dengan objek perkara dalam gugatan karena tentu akan sangat bertolak belakang dengan Bukti P-13, dimana akan terjadiperberbedan TITIK KORDINAT nya.

TIN

Titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) adalah TITIK BATAS –BATAS TANAH yang SANGAT PASTI. Dengan Titik Kordinat dapat diketahui secara tepat dan pasti (

N

tidak mungkin keliru ) dimana bidang tanah tersebut terletak. Jadi, tidaklah TEPAT kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim PN

ILA

Pakam dalam perkara ini yang menyimpulkan telah terjadi kekeliruan Objek yang Pembanding/semula Penggugat ajukan sebagai objek perkara

dalam

gugatan

semata

hanya

didasarkanberdasarkan

AD

keterangan saksi Tergugat-I yang mengklaim bahwa Objek Tanah yang di gugat oleh Pembanding/semula Penggugat adalah yang ada

PE

NG

Musholla / Sumur airnya. Kurang Lengkapdikarenakan dalam Pertimbangan Hukumnya jelas jelas Majelis Hakim TIDAK MEMPERTIMBANGKAN bukti P-13yang

lebih

Pembanding/semula

kuat

dan

Penggugat

otentik tunjukkan

sesuai pada

yang saat

persidangan setempat objek pertama (PS ke 1 yang Penggugat tunjukan ),sayang Majelis lebih preference mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi tentang adanya Sumur dan Musholla yang tidak ada kaitannya dengan Objek gugatan a quo. Apakah saksi Tergugat-I mengetahui mengetahui bahwa pada hamparan areal seluas 544 ha ini dimana Objek Tanah Halaman 82 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Terperkara termasuk di dalamnya terdiri dari banyak penggarap yang dari dulu mulai tahun 1967/68, tahun 1981, 1984 ,1985,1999, 2001-2003, 2011, 2013 , 2014 dan 2015 bahkan saat ini 2016-17 banyak orangorang ( Penggarap Awal ) yang berusaha merebut kembali tanah garapannya dari ‘rampasan’

gubuk-gubuk , sumur dll.

ME DA N

Tergugat-I dengan berbagai cara salah satunya membangun

Lagi pula atas dasar pertimbangan bukti menguatkan apayang Majelis Hakim miliki sehingga meyakini bahwa keterangan dari Tergugat-I yang mengatakan bahwa Objek Bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding sebutkan terletak pada lokasi yang Tergugat-I tunjukkan kepada Majelis Hakim saat PS di

sesungguhnya

GG I

objek kedua pada tanggal 27 Januari 2017 itu ? Karena sesuai dengan Bukti P-13 pihak Tergugat-I

sendiri hakekatnya telah mengetahui

/ diberi tahu saat

melakukan peninjauan lapang tanggal 19-03-2015 ( Bukti P-13)

TIN

atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini yang Penggugat/sekarang Pembanding ajukan. Ada bukti Undangan bahwa Pihak Tergugat-I telah diundang oleh Pihak

N

Tergugat-II ( BPN Kab Deli Serdang ) dengan Surat Undangan tertanggal Lubuk Pakam, 09-03-2015 perihal : Undangan ke V

ILA

ditujukan kepada Sdr. Direksi PTP Nusantara II di Tanjung Morawa ( Tergugat-I) surat undangan yang di tanda tangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang : Ir. Kalvyn

AD

S. Sembiring NIP: 19670105 199203 1 003 sebagaimana photo kopinya Pembanding lampirkan dalam Memori Banding ini.

PE

NG

Sehingga sangatlah

ironis dan tidak beralasan jika dalam

Perkara ini dalil yang keliru dari Tergugat-I terkait Objek tanah yang digugat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim guna menyimpulkan Objek Tanah gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dikatakan ‘Kabur”. Karenanya Pembanding sangat memohon

Majelis

Hakim

Tinggi

Sumatera

Utara

yang

memeriksa Permohonan Banding ini meninjau kembali Putusan dimaksud, demi kebenaran sejati. Lagi pula “ pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya : berat sebelah’

dikarenakan telah hanya mengambil sisi

keterangan saksi saja dimanaMajelis tidak mempertimbangkan Halaman 83 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

kedalam pertimbangannya Keterangan Bukti Tertulis Otentik (P13) dari sisi Penggugat yaitu bukti P-13. Apalagidalam pengadilan keterangan saksi berstatus lebih rendah daripada bukti tertulis( P-13 ) , sebagaimana sesuai dalam Pasal 164Het Herzien

Inlandsch

Reglement(“HIR”)

jo.

Pasal

a.

bukti tertulis;

b.

bukti saksi;

c.

persangkaan;

d.

pengakuan;

e.

sumpah.

ME DA N

1866KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

Bahwa, sesungguhnya Perbedaan tentang objek Perkara telah terjadi dari sejak Tergugat-I melalui

GG I

pada bulan Desember 2016 yaitu

jawabannya tertanggal 5 Desember 2016 halaman delapan (8) menyangkal

letak

Pembanding/Penggugat

dan

batas-batas

ajukan.

objek

tanah

Pembanding/semula

yang

Penggugat

TIN

telahpun menjawabnya dalam Replik Penggugat tertanggal 7 Desember 2016 yaitu pada halaman enam (6)sampai tujuh (7) dengan menyatakan bahwa Tergugat-I telah keliru mengidentifikasi letak

N

dan batas-batas tanah yang Penggugat/pembanding ajukan dalam gugatan, yang bunyi lengkapnya dikutif sbb :

ILA

Jawaban/Replik

- Bahwa Tergugat-I SALAH memahami dimana

PE

NG

AD

sesungguhnya Letak Tanah yang Penggugat maksudkan yang batas-batasnya sudah tepat dan cermat sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah ( KTPPT) Nomor 413 dan bersesuaian dengan Letak Peta Kapling nya tertanggal 14-10-1959 Pasar 3B ( Dulu disebut) Paja Bakong Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ( Sekarang masuk bagian dari Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yaitu di sbb :

-

Letak di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B /Sekarang Desa Muliorejo

Kec

Sunggal

Kab

Deli

Serdang

PropinsiSumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan batas-batas sebagai berikut : Halaman 84 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Utara berbatas dengan Jalan / persil

Nomer 414


Nomer 426

Selatan berbatas dengan persil

Nomer 412

Barat berbatas dengan persil Nomer 393, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah

- Bahwa

Kebenaran

ME DA N

Terperkara.

Letak

Tanah

Terperkara versi Penggugat

Penggugat

) diatas

(

Tanah

kalimat ini yang

bercetak Hitam Tebal sudahpun diketahui dan dibenarkan letaknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapang

GG I

tertanggal 19-03-2015 yang di ukur oleh Ir. Irwan Muslim ( Bagian Pengukuran dan Pemetaan BPN kab Deli Serdang ) yang dihadiri juga Kepala Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Dalam Berita Acara dimaksud

TIN

pun telah diambil Titik Kordinatnya dengan alat GPS yang hasilnya adalah

N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (

319247.388, 1900784.108 )dimana TIDAK ADA

salah

N

satu batasnya yang berbatasan dengan Jalan TOL Medan-Binjai. Bahwa Tanah Perkara versi Penggugat dan

ILA

bahkan puluhan hektar areal sehamparan nya saat ini ( yang di klaim Tergugat-I merupakan areal HGU 109 nya )

AD

sudah di tanami Palawija ( Jagung ) oleh Warga Masyarakat biasa.

PE

NG

- Dengan demikian bahwa Keberatan atau Sangkalan Tergugat-I tentang Letak Tanah Penggugat yang dinyatakannya Keliru Letak dan Batas-Batasnya adalah TIDAK TERBUKTI, sehingga HARUS DIKESAMPINGKAN.

b. “Penggugat bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara”. Alasan –Alasan Keberatan Pembandingsbb : Bahwa,

Pembanding

/semula

Penggugat

sengaja

datang

ke

Raja/Pemerintah cq : Pengadilan / qq : Pengadilan Negeri Lubuk Halaman 85 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Pakam sebagai jalan terakhir ingin mendapatkan keadilan sejati yang sudah sejak tahun 1967/68 hingga kini 2016 BELUM datang keadilan itu, karena sudah tidak mampu lagi bertahan di objek perkara ketika akan menguasai dan mengusahainya disebabkan adanya intimidasi dan kriminilasasi dari Tergugat-I

( Hal mana sebagaimana telah

ME DA N

diuraikan dalam gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tertanggal 23 Agustus 2016 pada halaman 2 ). Berdasarkan kondisi itu

Pembanding/semula Penggugat kini lebih

memilih mencari keadilan lewat pengadilan sehingga karenanya bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara adalah disebabkan adanya LARANGAN BERTINDAKSENDIRI sesuai Yurisprudensi MA tgl. 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1957.Dalam Perkara:

GG I

Djahot Damanik lawan Bodja alias Djamintara Saragih.

Pembanding /semula penggugatpun pernah di kriminalisasitahun 2014 ketika akan berusaha menguasai maupun mengusahai objek perkara sebagaimana Bukti P-17 ( yaitu Panggilan RESKRIM Medan

).

Itulah

TIN

POLRTABES

Pembanding/Penggugat

berusaha

sebabnya,

mematuhi

karena

Hukum

maka

Pembanding/semula Penggugat saat ini BELUM berniat menguasai

N

fisik dan mengusahai objek perkara. c. Keterangan saksi Tergugat-I yang menerangkan bahwa di objek

ILA

Terperkara pernah dibangun Musholla dan Sumur, namun keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada objek yang ditujukkan Penggugat.

AD

dan

d. Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek perkara di

NG

lapangan.

Alasan –Alasan Keberatan Pembandingsbb : Bahwa jika mengikuti alur pemahaman / tafsir dari Majelis Hakim yang

PE

berkesimpulan

bahwa

semestinya

objek

yang

ditujukan

Pembanding/semula Penggugat ( yang seharusnya digugat oleh Penggugat/sekarang pembanding dalam gugatan adalah bidang tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tergugat-I ( Objek perkara versi Tergugat –I/ yang di tunjukkan Tergugat-I saat Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Januari 2017 ) yang ada diatasnya Musholla dan Sumur Air,

atau

dengan

kalimat

lain

bahwa,

objek

tanah

versi

Penggugat/sekarang Pembanding ajukan sebagai Objek Tanah Halaman 86 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Perkara

adalah

KELIRU

(

KABUR

),

DANMajelis

Hakim

berkesimpulan Penggugat/sekarang pembanding dinilai telah keliru menunjuk objek perkara di lapangan.

Jika Penggugat/sekarang

Pembanding mengajukan gugatan dengan objek bidang tanahnya sebagaimana yang Tergugat-I dan saksi-saksinya maksudkan ( Tanah

ME DA N

Terperkara versi Tergugat-I) Justru itulah yang akan menjadikan fakta terjadinya kesalahan / ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan karena tentu akan sangat

bertolak

belakang dengan Bukti P-13, dimana akan terjadi perberbedan TITIK KORDINAT nya. Titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) adalah TITIK BATAS –BATAS TANAH yang SANGAT PASTI.

mungkin

keliru

)

GG I

Dengan Titik Kordinat dapat diketahui secara tepat dan pasti ( tidak dimana

bidang

tanah

tersebut

terletak.

Pembanding/semula Penggugat telah menunjukkan kepada Majelis Hakim saat Pemeriksaan setempat (PS) tanggal 27 Janauri 2017

TIN

lokasi tanah yang bertitik Kordinat TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) tersebut yang lokasinya sebagaimana dalam Bukti P-13,

karena bila Pembanding/semula

N

Penggugat menunjukkan lokasi lain tentu akan terjadi Ketidaksesuaian Titik Kordinatnya.

SEBABNYA,

ILA

ITULAH

Pembanding/semula

Penggugat,

pada

pelaksanaan PS tanggal 27 Januari 2017 itu tidaklahmenunjukkan objek Tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat-I beserta saksi-

AD

saksinya sebagai Objek Tanah yang Pembanding/semula Penggugat ajukan

sebagai

Objek

Gugatan,

namun

Pembanding/semula

NG

Penggugat TETAP YAKIN SEPENUHNYA menunjukkan Objek Tanah sebagaimana yang diperiksa kali pertama saat PS tanggal 27 Januari 2017 YANG sesuai dengan Objek tanah yang telah diperiksa oleh

PE

Kepala Desa, BPN Kab Deli Serdang dll sebagaimana Bukti P-13 dan sesuai dengan yang ada dalam Surat Gugatan.

Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim terbukti Tidak Lengkap dan

tidak tepat karenanya demi keadilan dan kebenaran harus di batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Sumatera juga guna mendapatkan keadilan dan kebenaran SEJATI . Lagi

pula,

Sudah

sepatutnyalah

pula

di

dalam

merumuskan

pertimbangannya juga dijadikan dasar pertimbangan tentang adanyatemuan Halaman 87 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

mengejutkanyang

dinyatakan

dalam

Kesimpulan

Penggugat/sekarang

Pembandingtertanggal Muliorejo, 02 Februari 2017 bahwa didapatinya Temuan Fakta Hukum selama persidangan bahwaBukti T1-5a ( SK HGU No 109 /Muliorejo 2003 ) yang ternyata Cacat Materilnya dan TIDAK memenuhi Syarat sebagai sebuah Dokumen OTENTIK dan T1-5b( Peta Lampirannya

ME DA N

nya yang nyata-nyata DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI oleh Undangundang tetapi Ironisnya tetap digunakan sampai sekarang ± 20 tahun ) atau dengan kata lain, Penguasaan Tanah Objek Perkara selama ini adalah Melawan Hukum karena SK HGU ( T1-5a) dan Peta Tanahnya ( T1-5b) ternyata TIDAK MENGIKAT HUKUM TERHADAP Objek Perkara ( sebagaimana Pembanding/semula Penggugat telah nyatakan dalam Surat Kesimpulan Penggugat tertanggal Muliorejo, 02 Februari 2017.

GG I

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

TIN

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas I-B Lubuk Pakam Nomor :

N

103 / Pdt.G /2016 / PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017.

ILA

——————————————— MENGADILI ———————————— DALAM PROVISI

- Mengabulkan Gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya.

AD

- Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Terperkara yaitu : Sebidang

tanah

sebagaimana

Kartu

Tanda

Pendaftaran

NG

Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat I

di afd./

PE

Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan titik Kordinat:

TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (

319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414( Timur ke

Barat sepanjang 100 Meter )



Nomer 426,

( Utara ke Selatan

sepanjang 120 Meter ) Selatan


( Timur ke Barat

sepanjang 100 Meter ) Nomer 393

sepanjang 120 Meter)

( Utara ke Selatan

ME DA N

Barat berbatas dengan persil

- Memerintahkan Tergugat II untuk mencatatkan Sita Jaminan ini dicatat pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomer 109/

Muliorejo

tahun

2003

berdasarkan

SK

(Perpanjangan)No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Juncto SK Nomer 1/Paya Bakung 1985 berdasarkan SK No. 24/HGU/1965.

GG I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak semua Kebaratan –Keberatan Tergugat I dan Tergugat –II. 2. Menyatakan Menerima Keberatan-Keberatan Pembanding/semula Pengugat.

TIN

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Keberatan Pembanding/semula Penggugat. 2. Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

N

3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

ILA

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Terperkara yang sah atas sebidang tanah sebagaimana

dalam :

Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor

AD

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat

di afd./ Pasar 3B Kamp.

NG

Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) titik Kordinat: TM 3 N=

PE

03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414

( Timur ke Barat

=100 Meter ) Timur

berbatas dengan persil Nomer 426,

( Utara ke Selatan

=120 Meter ) Selatan


( Timur ke Barat

=100 Meter ) Halaman 89 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Barat


( Utara ke Selatan

=120 Meter)

5. Menyatakan Tergugat I yang mengambil Tanah Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Kepentingan

ME DA N

Penggugat.

6. Menyatakan bahwa SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.

7. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

GG I

dalam menerbitkan Sertifikat Hak SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 atas

TIN

Tanah Terperkara kepada atas nama Tergugat I sehingga merugikan kepentingan Penggugat ;

8. Menyatakan segala perbuatan titel hukum apapun yang dilakukan oleh

N

Tergugat I tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan hak atau bentuk kerja sama apapun diatas tanah terperkara dengan pihak lain adalah

ILA

Batal demi hukum;

9. Menyatakan Tergugat I , II dan siapapun yang mendapat persetujuan darinya termasuk para penggarap liar yang mengerjakan tanah

AD

Terperkara wajib mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara selambatnya 14 hari sejak putusan ini ditetapkan dengan tanpa syarat

NG

atau beban-beban apapun kepada Penggugat.

10. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat II mengeluarkan ( enclave ) Tanah Terperkara dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK

PE

No 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/ SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta , Surat ukur serta Gambargambar yang terkait dengannya.

11. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsung kepadaPenggugat baik Materi dan Immateril yaitu meliputi :


c. Kerugian Materil yaitu kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil Panen Palawija dari tanah Terperkara

berupa mengelola

tanaman Pertanian yang dirinci sebagai berikut : ) 2. Luas Tanah ± 1 Ha x hasil panen/dihitung dengan harga sewa saja atas tanah setiap tahun per hektar selama ± 48 Tahun

ME DA N

dari tahun 1967/1968 s/d sekarang saat gugatan dimajukan 2016.

- Sewa tahun 1967/68 – 1983 ( 10 tahun ) pertahun/Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-

- Sewa tahun 1984 -1994 ( 11 tahun ) pertahun/ Rp. 100.000,-

GG I

1.100.000,-

- Sewa tahun 1995 – 2002 ( 7 tahun ) pertahun/ Rp. 200.000.1.400.000,-

1.250.000,-

TIN

- Sewatahun 2003 – 2008 ( 5 tahun ) pertahun/Rp. 250.000,-

= Rp.

= Rp.

= Rp.

- Sewa tahun 2009 – 2013 ( 4 tahun ) pertahun / Rp. 1.000.000,- = Rp.

N

4.000.000,-

ILA

- Sewa tahun 2014 - 2015 ( 2 tahun) pertahun / Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

AD

Total =

Rp.12.250.000

NG

( Dua belas juta dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

d. Kerugian Immateril yaitu :

PE

3. Kehilangan Aset Ekonomi Tanah untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan mendapatkan Modal kerja / Usaha guna peningkatan Kualitas

Hidup

termasuk

Kesempatan

PENDIDIKAN Tinggi menjadi HILANG

Mengenyam

sehingga merugikan

Penggugat khususnya Ahli Warisnya sebanyak 6 orang sebesar jika dinilai dengan angka selama ± 48 tahun dapat dirincikan sbb :


Bahwa tiap Orang Jika atas tanah terperkara tidak ‘ dirugikan’ oleh Perbuatan Tergugat I maka dipastikan akan telah mendapatkan Pendidikan S1 dan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hitungan Gaji/Pendapatan minimalserendah-

sbb.

ME DA N

rendahnya rata-rata dua juta Rupiahper bulan maka totalnya

- Anak Pertama( Ahli Waris 1 ) Suherly Harahap Lahir Tahun `1970 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1995 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 1995 s/d 2015

( 21 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )

= Rp. 504.000.000.

GG I

- Anak Kedua ( Ahli Waris 2 ) Lahir tahun 1972 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya tahun 1997 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:

TIN

1997 s/d 2015

( 19 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )

= Rp. 456.000.000.

- Anak Ketiga ( Ahli Waris 3 ) Lahir 1974 Tahun hilang kesempatan pendidikan

dimaksud

dan

sejak

tahun

1999

N

mengenyam

semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak

ILA

minimal Dua Juta per bulan sbb: 1999 s/d 2015

( 17 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )

= Rp. 408.000.000.

AD

- Anak keempat ( ahli Waris ke 4 )

Lahir

Tahun `1978 hilang

kesempatan mengenyam pendidikan dan semestinya sejak tahun

NG

2005 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:

PE

2005 s/d 2015

( 11 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )

= Rp. 264.000.000.

- nak kelima ( ahli Waris ke 5 ) Lahir Tahun `1980 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 2007 s/d 2015

( 09 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )

= Rp. 216.000.000 Halaman 92 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL

=

Rp. 1.848.000.000 4. Hilangnya Kepercayaan masyarakat karena di asumsikan

uang ± 300.000.000,-

ME DA N

negatif sebagai Penyerobot tanah yang dinilai dengan mata

Maka jumlah Kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp. 12.250.000 + 1.848.000.000 + 300.000.000 =

Rp.2.160.250.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Lima

Puluh ribu Rupiah )

GG I

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet,banding atau kasasi dari tergugat-tergugat . 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama – sama

gugatan ini.

TIN

atas Biaya Perkara yang diperlukan yang ditimbulkan atas adanya

14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini

N

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera utarayang mengadili,

ILA

memeriksa,

memberikan

pertimbangan

hukum

dan

memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya

AD

(Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

NG

Menimbang bahwa TERBANDING I semula Tergugat I telah

mengajukan kotra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Maret 2017, yang pada

PE

pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Terbanding I/Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding, karena apa yang telah diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 secara tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh Halaman 93 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

karenanya

adalah

beralasan

apabila

Memori

Banding

dari

Pembanding/Penggugat tersebut ditolak seluruhnya .-

Bahwa setelah Terbanding I membaca dan meneliti seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding, ternyata Pembanding tidak ada

ME DA N

mengemukakan suatu dalil baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 tersebut, oleh karenanya adalah beralasan apabila pertimbangan hukum (judex factie) dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 tersebut dikuatkan .-

Bahwa dalil memori banding dari Para Pembanding pada hal.2 s/d 11

GG I

adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut : 1.

Bahwa

dalam

Memori Banding dari Pembanding pada hal.4 huruf a alinea 3 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

TIN

“... Pemeriksaan Setempat sesuai surat undangan dari PN Pakam dimaksud berlangsung pada dua (2) titik pemeriksaan. Yang pertama

diperiksa

adalah

Objek

yang

Pembanding/semula

Penggugat tunjukkan yang letaknya sesuai dengan Bukti P-13.

N

Setelahnya selang + 10 menit barulah Majelis mengajak para pihak

ILA

ke lokasi berjarak + 300 meter dari objek PS pertama ke objek lokasi yang ditunjukan oleh Tergugat-I (PS di objek titik ke 2). Pada pemeriksaan objek di titik kedua (bidang tanah yang ditunjukkan Tergugat-I)

AD

oleh

Pembanding/semula

Penggugat

jelas-jelas

menyangkal bahwa objek yang di tunjukkan Tergugat-I bukanlah objek yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat/sekaang

NG

Pembanding (tidak ada kaitannya dengan Objek Pemeriksaan di titikr pertama, inilah jawaban Pembanding/semula Penggugat

PE

mennjwab pertanyaan Majelis saat PS itu), lalu dengan fakta ini dimana

telah

terjadinya

‘kekeliruan’

dari

Tergugat-I

dalam

mengidentifikasi objek Gugatan Penggugat lalu Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Objek Gugatan yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan adalah Kabur (???)...dst”.Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut : Halaman 94 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

a. Bahwa benar pada saat sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats

Onderzoek)

tersebut

ada

perbedaan

objek

tanah

terperkara yang dihunjuk Pembanding dengan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I.b. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan

ME DA N

setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara.-

c. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan

GG I

setempat (Plaats Onderzoek), tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan juga Majelis Hakim, jurusita atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran

TIN

hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PTPN.II.-

N

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PTPN.II.- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah PTPN.II.-

ILA

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PTPN.II .d. Bahwa di atas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding di sebelah barat dan timur terdapat tanaman jagung milik penggarap

AD

dan di sebelah selatan terdapat tanaman kelapa sawit tahun tanam 2016 milik Terbanding I.-

NG

e. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding menurut Syafrudin sebagai

PE

Krani Agraria Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN II adalah merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh

Terbanding

II

(vide

Bukti

T.I-5a),

Peta

Pendaftaran

No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor


Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) .f. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah

ME DA N

seluas 13.081,5 M2 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara.-

g. Bahwa jarak objek tanah terperkara versi Pembanding dengan

GG I

objek tanah terperkara versi Terbanding I adalah sekitar + 1 Km (lebih kurang satu kilometer) .-

h. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek), tidak ada dilakukan pengukuran

TIN

secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan juga Majelis Hakim, jurusita atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran

N

hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, dengan batas-batas

ILA

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PTPN.II.- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PTPN.II.-

AD

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PTPN.II yang terkena jalan tol Medan-Binjai.-

NG

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN.II .-

i. Bahwa di atas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I terdapat tanaman kelapa sawit tahun tanam 1985

PE

milik Terbanding I.-

j. Bahwa adapun dasar Terbanding I menghunjuk tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah berdasarkan Bukti T.I-6 (Kondisi Areal Yang Digugat Oleh Sdr.Suherli Harahap tertanggal 5 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Manejer PTPN.II Kebun Bulu Cina beserta lampirannya Sket Gambar yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulizar Nur (Staf SDM Umum Kebun Bulu Cina PTPN II).Halaman 96 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

k. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I seluas 13.081,5 M2 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) adalah merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I

ME DA N

yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan

oleh

Terbanding

II

(vide

Bukti

T.I-5a),

Peta

Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) .oleh

karena

pada

saat

GG I

l. Bahwa

pelaksanaan

sidang

lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut, tidak

ada

dilakukan

pengukuran

secara

kadestral

dengan

melibatkan BPN Deli Serdang dan juga Majelis Hakim, jurusita

TIN

atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding dan

N

tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka secara hukum proses pemeriksaan setempat tersebut tidak

ILA

memenuhi ketentuan Pasal 180 RBG Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat.-

AD

m.- Bahwa dalam Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) yang dimajukan oleh Penggugat/Pembanding dimana

NG

dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 28 Februari 2017, Pembanding kembali melampirkan fotocopy Bukti P-13 tersebut tanpa direkat materai secukupnya, dan adapun hasil dari Bukti P-

PE

13 tersebut adalah dikutip sebagai berikut : “... Dengan hasil sebagai berikut : 1. Bidang tanah yang ditunjuk terletak di Jln.Pabrik Gula desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan ukurannya + 100 x 120 Meter (empat persegi panjang) yang diatas ditanami tebu milik PTPN.II.


2. Bidang tanah telah diambil koordinat TM3 disalah satu titik batas dengan menggunakan alat GPS yang hasilnya adalah N = 03.37.27.28,E = 98 34.24.22 (319247.388, 1900784.108) 3. Hasil Koordinat lapangan di masukkan ke Peta Pendaftaran,

ME DA N

Bidang Tanah yang ditunjuk Saudara Suherly terletak di Peta Pendaftaran No.65/1997 tgl.24-11-1997 yang kepemilikan Kepunyaan PTPN II (HGU 109)”

- Bahwa Peserta Peninjau Lapang dalam Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) tersebut yaitu : 1. Ir.Irwan Muslim 2. Suherly Harahap,dkk

GG I

3. Muhammad Harmain, S.Ag (Kades Desa Mulio Rejo).- Bahwa berdasarkan hasil Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) tersebut telah terbukti bahwa bidang

TIN

tanah yang ditunjuk terletak di Jln.Pabrik Gula desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan ukurannya + 100 x 120 Meter (empat persegi panjang) yang diatas ditanami tanaman tebu milik PTPN.II dan

N

hasil Koordinat lapangan di masukkan ke Peta Pendaftaran,

ILA

Bidang Tanah yang ditunjuk Penggugat/Pembanding (Saudara Suherly) terletak di Peta Pendaftaran No.65/1997 tgl.24-11-1997 yang kepemilikan Kepunyaan PTPN II (HGU 109).-

AD

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bidang tanah yang ditunjuk oleh Pembanding dalam Bukti P-13

NG

tersebut adalah milik PTPN II sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha

No.109/Desa

Mulio

Rejo

tertanggal 20

Juni 2003

an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti

PE

T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b).-

n. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada sub a s/d m tersebut diatas telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding dan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi


Terbanding I adalah sama-sama terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang

PTPN.II)

dahulu

disebut

Desa

Paya

Bakung,

Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara yang

ME DA N

merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b),

GG I

dengan demikian judex facti dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) telah tepat dan telah sesuai

TIN

dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum.-

2. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding pada hal.5 alinea 1

N

dan 2 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan kurang

ILA

pertimbangnnya. Tidak

Tepat

karena

Majelis

Hakim

mengambil

ke

dalam

AD

pertimbangannya fakta kekeliruan dari Tergugat-I yang sejak awal telah salah/keliru mengidentifikasi objek gugatan Pembanding/semula Penggugat. Juga Majelis Hakim telah mengadopsi secara mentah

NG

tanpa memeriksa lebih jauh kualitas dan kebenaran keterangan saksi tentang keberadaan Sumur dan Musholla, apakah bukti saksi

PE

Tergugat-I menyebutkan bahwa Sumur dan Musholla itu adalah tanah

yang

semestinya

di

jadikan

objek

gugatan

oleh

Pembanding/semula Penggugat ?, dari mana saksi tau? Dan apakah karena hanya saksi kebetulan pernah dahulu ada melihat selintas saja bahwa Pembanding/sekarang Penggugat pernah berada (dudukduduk) di sekitar Musholla dan Sumur Air pada Objek Tanah Terperkara versi Tergugat-I lalu kemudian menjadi dalil kuat bagi Majelis Hakim guna menyimpulkan bahwa Objek Gugatan Versi


Penggugat/sekarang pembanding menjadi keliru karenanya??? Dan dalil bukti apa yang dijadikan dasar Keyakinan Majelis Hakim sehingga keterangan saksi yang mengklaim bahwa objek tanah yang Pembanding/semula Penggugat Gugat adalah yang ada Sumur dan Musholla nya? Majelis Hakim sangat yakin hanya sekedar berbekal

ME DA N

pernyataan keterangan saksi-saksi Tergugat-I bahwa bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding perkarakan adalah bidang tanah yang di dalilkan oleh Tergugat-I (versi Tergugat-I) beserta keterangan saksi-saksinya tanpa menilai dan menimbang Bukti P13.”

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena pertimbangan hukum (judex facti) Majelis Hakim dalam

GG I

Putusannya No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum, dimana benar tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang

TIN

lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya

N

Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tidak pernah

ILA

diklaim oleh Pembanding, tanah terperkara yang diklaim Pembanding adalah tanah terperkara versi Terbanding I seluas 13.081,5 M2 (tiga

AD

belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa

NG

Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, karena sekitar tahun 2013-1014 Pembanding ada membangun gubuk, sumur

PE

dan musholla diatas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I yang kemudian gubuk, sumur dan musholla tersebut dibongkar oleh Terbanding I, dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding I yaitu saksi Suratman yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan saksi Yulizar Nur,SH yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


1. Saksi SURATMAN “-

Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah ketemu dengan Penggugat di objek terperkara tahun 2013 karena Penggugat mencoba-coba membuat gubuk dan sumur.-

ME DA N

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu yang saksi lakukan karena sudah pensiun saksi lihatin saja.-

- Bahwa saksi menerangkan, ada tindakan dari pihak PTPN II, diokupasi, dibongkar semua gubuk.-“ 2.

Saksi YULIZAR NUR,SH

“-

Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal Penggugat sekitar tahun 2013-2014, Penggugat datang ke Kantor Saya dan tujuan Penggugat datang ke kantor saksi untuk mengklaim

-

GG I

tanah terperkara versi Tergugat I .Bahwa saksi menerangkan, ada bangunan yang dibangun Penggugat diatas tanah terperkara versi Tergugat I gubuk,

TIN

Sumur dan Musholla .-

- Bahwa saksi menerangkan, sekarang tidak ada gubuk, sumur dan Musholla diatas tanah terperkara versi Tergugat I, sudah dibersihkan oleh Pihak PTPN.II.-

N

- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah ada Penggugat

ILA

mengklaim tanah terperkara versi Penggugat.- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah ada Penggugat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah

AD

terperkara versi Penggugat.-

- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu sidang lapangan

PE

NG

saksi dan penunjuk batas menunjuk letak tanah terperkara versi Tergugat I yang merupakan objek gugatan Penggugat karena disitu selama ini Penggugat melakukan aktifitas membuat gubuk, sumur dan musholla di objek terperkara versi Tergugat I dan saksi lihat aktifitas Penggugat tersebut sekitar tahun 2013-2014.-

- Bahwa saksi menerangkan, gubuk yang dibangun diatas tanah terperkara versi Tergugat I bambu atapnya nipah, musholla di semen batu setinggi 1,5 meter lalu dibersihkan oleh PTPN II tahun 2014.-“


3. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding pada hal.5 alinea 6 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “... Apakah saksi Tergugat-I mengetahui mengetahui bahwa pada hamparan areal seluas 544 ha ini dimana Objek Tanah Terperkara termasuk di dalamnya terdiri dari banyak penggarap yang dari dulu

ME DA N

mulai tahun 1967/68, tahun 1981,1984, 1985, 1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2014 dan 2015 bahkan saat ini 2016-17 banyak orang orang (Penggarap awal) yang berusaha merebut kembali tanah garapannya dari ‘rampasan’ Tergugat-I dengan berbagai cara salah satunya membangun gubuk-gubuk, sumur dll.-“

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

GG I

a. Bahwa Terbanding I tidak pernah merampas tanah-tanah termasuk objek tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats

TIN

Onderzoek) dan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I dari para Penggarap pada tahun 1967/68, tahun 1981,1984, 1985, 1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2014 dan 2015,

diatas.-

N

2016-17 sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding tersebut

ILA

b. Bahwa objek tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding

AD

versi Terbanding I adalah sama-sama merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang dikuasai, dan

diusahai oleh

PE

NG

Terbanding I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember

1997

yang

dikeluarkan

oleh

Kepala

Bidang

Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b), dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding I yaitu saksi Rianto dan saksi Suratman yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta saksi Yulizar


Nur,SH yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, dan juga telah didukung oleh keterangan saksi Pembanding yaitu saksi Nalem. c. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang oleh

Terbanding

II

(vide

Bukti

T.I-5a),

ME DA N

dikeluarkan

Peta

Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) tersebut diatas tanah terperkara yang dihunjuk

Pembanding

pada

saat

pelaksanaan

sidang

lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek

GG I

tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka secara hukum tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim

TIN

Pembanding versi Terbanding I telah bersih dan bebas dari garapan masyarakat termasuk Pembanding, hal ini telah terbukti melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi

N

Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Terbanding I (vide Bukti

ILA

T.I-7).-

d. Bahwa tindakan Terbanding I yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha

AD

No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I5a) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk

PE

NG

Pembanding

pada

saat

pelaksanaan

sidang

lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah sah secara secara hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (vide Bukti T.I-8) yang dikutip sebagai berikut : “(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik,


b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa,

ME DA N

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut-hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undangundang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”;

GG I

e. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Terbanding I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua

TIN

puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek

N

tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio

ILA

Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

24

Tahun

1997

AD

tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide Bukti T.I9) yang dikutip sebagai berikut:

PE

NG

“20.Sertifikat

adalah

surat

tanda

bukti

hak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing

sudah

dibukukan

dalam

buku

tanah

yang

bersangkutan.” f.

Bahwa oleh karena Terbanding I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk


didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/ pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, dimana Sertifikat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat

termuat

didalamnya,

ME DA N

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang maka

tindakan

Pembanding

yang

mengklaim tanah terperkara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide Bukti T.I-9) yang dikutip sebagai berikut :

GG I

“ Pasal 32

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan

TIN

data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat

N

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

ILA

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

AD

tersebut

apabila

dalam

waktu

5

(lima)

tahun

sejak

diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara

PE

NG

tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti T.I-9) Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999

tertanggal

19

Pebruari

1999

tentang

pelimpahan

kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Halaman 105 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

hak atas tanah Negara (vide Bukti T.I-10) tersebut, jelas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/ pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek

tanah

terperkara

yang

diklaim

Pembanding

versi

Terbanding I adalah merupakan bahagian dari areal HGU

ME DA N

Terbanding I, dan karena Terbanding II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I (Vide Bukti T.I-5a) diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk

Pembanding

pada

saat

pelaksanaan

sidang


berdasarkan

GG I

tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 (vide Bukti T.I-4), dengan demikian secara hukum Pembanding

TIN

tidak mempunyai hak diatas Pembanding

pada

tanah terperkara yang dihunjuk

saat

pelaksanaan

sidang


N

tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I.----- Berdasarkan uraian-uraian Terbanding I tersebut diatas, mohon kepada

ILA

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

AD

1. Menerima dan mengabulkan Contra Memori Banding dari Terbanding I untuk seluruhnya .2. Menolak

Akte

Permohonan

Banding

dan

Memori

Banding

dari

NG

Pembanding untuk seluruhnya.3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/PDT.G/2016/ PN-LBP

tertanggal 16 Februari 2017 untuk

PE

seluruhnya .-

4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding

diatas adalah tentang : I.

Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register No.103/Pdt.G/2016/PN-Lbp.dalam pertimbangan hukumnya


tidak tepat dan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan terhadap adanya bukti Penggugat (P-13) ; II.

Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menilai objek perkara dilapangan dimana dalam pemeriksaan setempat telah terjadi perbedaan pendapat; bahwa

sebelum

Majelis

Hakim tingkat

ME DA N

Menimbang,

Banding

mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II/Terbanding II tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi tentang kompetensi Absolut (Pasal 160 Rbg/134 HIR) yang pada

GG I

pokoknya mengatakan bahwa dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara aquo adalah adanya Hak Guna Usaha Nomor 109/Desa Muliorejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung

TIN

Morawa, diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berakhir haknya pada tanggal 8 Juni 2028; Yang menyangkut tentang keputusan Tata Usaha Negara, dimana hal ini adalah suatu bentuk Penetapan tertulis yang

N

dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hokum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

ILA

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,

AD

sehingga tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Hakim aquo (Peradilan Umum), dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan tata

NG

Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca

gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta putusan Pengadilan

PE

Tingkat pertama bahwa ternyata tentang Eksepsi kewenangan absolute belum

dipertimbangkan,

oleh

karenanya

Pengadilan

Tinggi

akan

mempertimbangkan sebagai berikut : -

Bahwa yang menjadi masalah hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah garapan di pasar 2, 3 dan 4B sekarang Desa Muliorejo Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas 12.000 M2 (1,2 Ha) dengan batasbatas sebagai berikut : Halaman 107 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

Utara berbatas dengan jalan/persil Nomor 414 Timur berbatas dengan persil Nomor 426 Selatan berbatas dengan persil Nomor 412 Barat berbatas dengan persil Nomor 393 -

Bahwa yang digugat Penggugat adalah yang menyangkut Hak Milik

ME DA N

sebagaimana diuraikan dalam persil tersebut diatas, bukan pembatal Hak Guna Usaha Nomor : 109/Desa Muliorejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, maka sudah tepat dan beralasan hokum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Peradilan Umum) berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

GG I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kewenangan mengadili secara absolut haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Peradilan Umum) berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana akan disebutkan dalam amar

TIN

putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori

N

banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca

ILA

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 16 Pebruari 2017 dan memori banding serta

AD

kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding dalam memori banding

NG

tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 77-78 dan kontra memori banding pada pokoknya memohon putusan dikuatkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan

PE

lagi ditingkat banding, dan Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Halaman 108 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

103 /Pdt.G/ 2016/ PN-Lbp, tanggal 16 Pebruari 2017 tentang eksepsi kewenangan absolute perlu diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan; Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua

ME DA N

tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan ketentuanketentuan dalam RBg serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Menerima

permohonan

PENGGUGAT ; 2.

banding

dari

PEMBANDING

semula

GG I

1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt/G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017, sekedar mengenai

TIN

Eksepsi tentang kompetensi Absolut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi kewenangan mengadili secara Absolut dari

N

-

- Terbanding II semula Tergugat II;

ILA

- Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara tersebut; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont

AD

vankelijke verklaard);

- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar

NG

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

PE

rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS, tanggal 22 JUNI 2017 oleh kami: SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, S.H.,M.M., M.H. dan LINTON SIRAIT, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini RABU tanggal 5 JULI 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Halaman 109 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

dibantu oleh Hj. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS

H.A.N. DALIMUNTHE, S.H.,MM.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H, M.H.

GG I

LINTON SIRAIT, S.H, M.H.

ME DA N

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TIN

PANITERA PENGGANTI

N

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

ILA

Meterai ----------------: Rp 6.000,Redaks ----------------: Rp 5.000,Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

AD

Jumlah------------------: Rp.150.000,-

PE

NG

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya PANITERA,

H. BASTARIAL NIP.195608211986031003


ME DA N GG I TIN N ILA AD NG PE Halaman 111 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents