PUTUSAN
N
NOMOR 353 / PDT / 2016/ PT MDN
ED A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
IM
dalam perkara antara :
1. Rosmeini, Perempuan kewarganegaraan Indonesia, 49 tahun, Alamat di Jalan Aswad Gg. Aswad 2 No. 12 Gedung Johor, Kota Medan;
GG
2. T. Hj. Haniza Sinar, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, 58 Tahun, Alamat di Jalan Suka Ramai No. 11 Kota Medan; 3. T. Awaluddin Taufiq, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 54 Tahun, Alamat Jalan Petula No. 14 Kota Medan;
TIN
4. T. Zulfikri, Laki- laki kewarganegaraan Indonesia, 65 Tahun, Alamat Jalan Brigjen Katamso No. 66 Kota Medan; Kesemuanya adalah Para Ahli Waris sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) yang dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya
N
Afrizon, SH, MH dan Ahmad Fadly Roza, SH serta Agung Harja, SH R & Partner, Lawyer and Legal Consulting
beralamat dan
ILA
berdomisili di Kompleks Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY No. 27 A Jalan Setia Budi, Kota Medan, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Juni 2015 yang bertindak baik bersama- sama
AD
maupun sendiri sendiri dan selanjutnya untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa disebut sebagai
Para Pembanding
semula Para Penggugat;
-------------------------------------- M E L A W A N : -------------------------------------------Ahmat Wakidin, laki- laki yang alamat terakhir tidak diketahui dan berkedudukan
PE
NG
1.
2.
sementara di Jalan Kawat VII No.1 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
Ir Edy, laki- laki dengan berkedudukan hukum dan berdomisili di Kantor Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Simanjuntak-Martono dan Rekan di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan Telp: 061- 4525483, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
2
3.
Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsiu
Sumatera
Utara
cq.
Kepala
Kantor
N
Nasional
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yang berkedudukan
ED A
hukum di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; 4.
Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang berkedudukan di Jalan Kawat VII No. 1, Kota Medan- 20241, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca :
IM
semula Tergugat IV;
GG
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 November 2016
Nomor.
353/Pdt/2016/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
TIN
2. Berkas perkara No. 374/Pdt-G/2016/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya
N
tertanggal, 23 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
berikut : 1.1.
ILA
tanggal 15 Juli 2015 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai
Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan/ketatanegaraan yang bersifat monarchi,
AD
dimana secara de facto eksistensi Kerajaan dan Kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi untuk menjalankan roda pemerintahan dan bahkan diakui dunia internasional saat itu, sehingga historis kepemimpinan bangsa ini dimasa
PE
NG
lalu mengandung nilai hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan perbuatan kebijakan hukum negara dan ketentuan hukum saat itu, termasuk lebih khusus lagi tentang penerapan hukum adat, hak keperdataan, serta hak- hak penguasaan dan pengelolaan atau perolehan hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, konsepsi UUPA No. 5 Tahun 1960 tetap melandaskan pada penghargaan terhadap kearifan lokal/ pengakuan sejarah sebagai “think globally” dan “commit nationally”.
1.2.
Kesultanan Negeri Deli atau “Kesultanan Deli” yang dipimpin oleh Para Sultan yang berlanjut secara turun menurun, diantaranya yakni Sultan Ma”moen Al
3
Rasjid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli IX) meninggal dunia pada 09
N
September 1924 dan berlanjut kepada Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) meninggal dunia pada 04 Oktober 1945 (kedudukan
ED A
terkait perkara aquo). Salah satu peninggalan situs sejarah kekuasaan/ pemerintahan Kesultanan Deli ditandai dengan masih adanya hingga saat ini bangunan sejarah “Istana Maimoon” yang terletak di Jalan Brigjend. Katamso No. 66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan. 1.3.
Bahwa keberadaan tanah-tanah Kesultanan Deli setelah Indonesia Merdeka
IM
secara juridis tetap dan telah diakui sebelumnya hadirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga semua asset Kesultanan Deli yang berhubungan dengan hak atas tanah tetap menjadi bagian tak terpisahkan dengan
1.4.
GG
hukum pertanahan Indonesia.
Bahkan terhadap asset/ kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secara umum tergolong dalam tiga (3) kriteria: (1) Asset/ kekayaan Kesultanan yang dahulunya
TIN
diberikan dan dipergunakan untuk kepentingan negeri dan masyarakat, untuk status hak tanah diberikan dalam bentuk Tanah Grant Sultan dan- (2) Harta Private, berupa asset/ kekayaan pribadi yang dimiliki Para Sultan yang warismewarisi secara turun menurun kepada ahli warisnya, diperoleh secara pribadi dan terpisah dari asset/ kekayaan kesultanan, untuk status hak tanah berupa Grant
N
Sultan atau Surat Keterangan Sultan, (3) Asset Konsesi dalam bentuk lahan/ tanah yang diperjanjikan (sewa) kepada swasta asing, status haknya dalam
ILA
bentuk Akta Konsesi;
2. Kedudukan Hukum Para Penggugat : 2.1.
Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sultan
AD
Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 1945 sebagaimana dapat dilihat dalam penetapan Mahkamah Syari”ah Medan Reg. No. 260/1966 Tertanggal 04 Agustus 1966 M bertepatan tanggal 15 Rabiulakhir 1386 Hijrah;
PE
NG
2.2.
Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) memiliki sejumlah bidang tanah/lahan (Private/Pribadi) salah satunya lahan/tanah seluas lebih kurang 150 Hektar atau 1.500.000 M2(satu juta lima ratus ribu meter-persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Lahan/ tanah aquo asalnya dari pembagian peninggalan harta private milik Almarhum Sultan Ma”moen Al Rasyid Perkasa Alamsjah (meninggal dunia pada 09 September 1924), Surat pembagian tersebut telah terdaftar pada Notaris P. Batubara dengan No. 1932 bertanggal 20 Maret
4
1965 Jo Petikan sesuai aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah
N
Sjari”ah Medan Jo Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka Almarhum Sultan Ma”moen Al- Rasjid kepada anak- anak dan istrinya tertanggal 28 Pebruari 1925
ED A
yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tanah aquo berupa Grant Sultan yang telah dikonversi dan merupakan bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsjah (Sultan Deli X) dan belum dibagi- bagikan kepada para ahli warisnya yang berhak atas tanah/ lahan aquo, In Casu Para Penggugat;
Bahwa obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000 M2
IM
2.3.
tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,
GG
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -------------------1.879,0 M;
-
Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir -- 1.928,5 M;
-
Sebelah Barat dengan Jalan Kampung -------- 743 M dan 63,5 M;
-
Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ---- 825,0 M;
TIN
-
Dengan alas hak dasar berupa: Grant Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang
N
diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22
ILA
Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;
2.4.
Bahwa Para Penggugat (Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar, T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri) berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri
AD
(PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan
PE
NG
Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
melawan Ahmat Sipan (Tergugat I),
Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (Tergugat III) dan Walikota
5
Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia
2.5.
N
Hilir (Tergugat IV); Bahwa sebagian Amar Putusan Mahkamah Agung No.1273 K/PDT/2013 yang
ED A
memenangkan Para Penggugat, antara lain sebagai berikut : -
Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
-
Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
-
Menyatakan Tindakan Tergugat I,II,III adalah sebagai perbuatan melawan
-
IM
hukum (onrechtmatige daads);
Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana
-
GG
Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960; Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah 60.000 M2(enam puluh ribu meter-persegi) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
TIN
alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut : Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung -- 1.879,0 M;
Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;
Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------- 743 M dan 63,5 M;
Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ---------------- 825,0 M;
ILA
N
-
Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 308/ Tanjung Mulia Hilir Tanggal 15 Juli 1977 atas nama Ahmat Sipan yang diterbitkan Tergugat III (BPN Kota Medan) adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum;
Oleh karena itu, Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Almarhum Sultan
AD
2.6.
Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), adalah pewaris yang memiliki hubungan hukum keperdataan yang waris mewarisi dengan Para
PE
NG
Penggugat, sehingga pula menjadi hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah/lahan aquo dan selanjutnya menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (yang diuraikan dibawah), Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki legal standing guna mengajukan gugatan ini.
3. Obyek Perkara 3.1. Bahwa Para Penggugat akhir-akhir ini baru mengetahui ternyata di atas sebagian tanah private/pribadi milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berupa Grant Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan
6
Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan
N
oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan
ED A
Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960; telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia an. Pemegang hak Ahmat Wakidin (ic. Tergugat I) seluas 18.800 M2(delapan belas ribu delapan ratus meter-persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat III) pada Tanggal 25 April 1978 dan diketahui terakhir kepemilikan hak/ penguasaan fisik dan atau
IM
telah dialihkan dan atau diduduki kepada/ oleh Ir. Edy ( ic. Tergugat II), dan selanjutnya disebut sebagai “obyek perkara”; 4. Fakta Perbuatan Melawan Hukum 4.1.
Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap kepemilikan, penguasaan dan
GG
pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas obyek perkara tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat III, sebab setelah SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) meninggal dunia, Para Penggugat
TIN
tidak pernah merasa menjual, mengalihkan dan/ ataupun memberikan peralihan hak, persetujuan pemberian hak yang dibenarkan menurut UU atas kepemilikan obyek perkara kepada Tergugat I; 4.2.
Bahwa berdasarkan fakta demikian, Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu etikad buruk guna memanipulasi data terhadap
N
keadaan dan kebenaran kepemilikan hak asal obyek perkara, indikasi hukum tersebut diperkuat dengan tidak jelasnya keberadaan/ tempat tinggal Tergugat I
ILA
sampai gugatan aquo diajukan, sehingga pantas dan beralasan hukum jika Tergugat I dinyatakan telah memiliki etikad buruk dan/ atau hanya sebagai nama fiktif yang sengaja dimunculkan oleh pihak- pihak yang tidak
AD
bertangungjawab yang semata ingin secara sepihak dan tanpa hak menguasa obyek sengketa;
4.3.
Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No.10
PE
NG
Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997), bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah (ic. SHM No. 428/Tanjung Mulia) mewajibkan Tergugat III untuk melakukan verifikasi dan penelitian yang valid baik secara dokumen asal usul hak tanah/alas hak dasar tanah (data juridis) maupun kondisi riil lapangan/lokasi tanah (data fisik) dsb, namun ternyata Tergugat III tidak menerapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh UU/PP, sebaliknya justru
7
melanggarnya. Bersesuai dengan fakta- fakta yang dialami Para Penggugat
N
sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari
ED A
Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No.
IM
26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
secara tegas menyatakan Para Penggugat adalah
Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)
GG
dan secara hukum adalah sah dan berharga sebagai pemilik Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
TIN
2. Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) sebagai pemilik asal tanah tidak pernah melakukan pengalihan yang dibenarkan menurut hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat I.
3. Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani
N
Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat III prihal penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia.
ILA
4. Asal usul perolehan hak Tergugat I yang ditindak-lanjuti penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia oleh Tergugat III tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asal usul hak tanah/ alas hak dasar terkuat
AD
atas obyek perkara yang dimiliki oleh Para Penggugat yang terlebih dahulu sudah ada dan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: GRANT SULTAN DELI YANG TELAH DIKONVERSI MENJADI SURAT
NG
KETERANGAN HAK MEMPERUSAHAI TANAH, Daftar No. 90/ Dbl.
PE
4.4.
KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 dan turut menandatangani Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo PETA LOKASI Tanggal 08 Agustus 1960.
Bahwa ketidak-absah-an proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia diperjelas lagi oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982, Prihal : Sengketa Tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang ditujukan kepada Gubernur
8
Sumatera Utara dan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara (ic.
N
Tergugat III) yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Turut Tergugat, pada pokoknya dapat Para Penggugat simpulkan substandi surat tersebut
ED A
berisikan :”.. bahwa didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Agraria tersebut bahwa 16 sertifikat hak milik “induk” di atas obyek perkara (inklud SHM No. 428/ Tanjung Mulia an. Ahmat Wakidin/ic. Tergugat I) yang diterbitkan Tergugat III adalah (1) Cacat hukum/juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak jelas, (2)
IM
Persil- persil yang diterbitkan sertifikat tidak pernah dilakukan pengukuran, dan (3) Penerbitan sertifikat sertifikat tersebut tidak pernah ditempuh pengumuman sebagaimana mestinya”. 4.5.
Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) pada 16
GG
Juni 2011 melalui Suratnya No. 56/BAHGP/DU/2011 Tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus obyek sengketa tanah seluas 150 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
ALAMSYAH
SULTAN
TIN
antara AHLI WARIS dengan
Pemegang
AMALUDDIN SANI
16
Sertifikat
Hak
PERKASA
Milik
Induk
bermasalah, yang ditandatangani Pimpinan Gelar Drs. Aryanto Sutadi,MH, M.Sc, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN-RI
telah menguatkan surat Dirjen Agraria Departemen
N
Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982 (ic. Tergugat III), salah satu kesimpulan gelarnya menyebutkan
ILA
permasalahan dimaksud antara Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan Para Penggarap yang menguasai tanah secara turun temurun berdasarkan hak sewa dari Sultan Amaluddin dengan pemegang
AD
Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tidak menguasai tanah dan keberadaannya tidak diketahui;
4.6.
Dengan demikian jelas dan nyatalah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan
PE
NG
oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) dan sangat jelas merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak Ahmat Wakidin (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ( ic. Tergugat III), adalah Tidak memiliki Kekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum karena
9
tidak dilakukan melalui proses yang benar (cacat proses) menurut Undang
4.7.
N
Undang yang berlaku; Bahwa disamping itu, Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo
ED A
sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada Tergugat III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif” untuk mencegah tindakan Tergugat I dan III dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, semisal: tidak
IM
menerbitkan Surat Keterangan bebas Sengketa atau hal-hal/ perbuatan lain yang berkekuatan meyakinkan kelengkapan data Tergugat III guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia, meskipun sesungguhnya sejarah kepemilikan hak atas tanah private Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah
GG
yang begitu luas tersebar, sudah tentu diketahui oleh publik Kota Medan khususnya, apalagi Turut Tergugat selaku pejabat/ institusi Kelurahan yang wilayah tugasnya meliputi daerah obyek perkara; Bahwa ironisnya lagi tanpa diduga oleh Para Penggugat justru status obyek
TIN
4.8.
perkara aquo ternyata diketahui telah beralih dan atau dikuasai/diduduki terakhir oleh Ir Edy ( ic. Tergugat II). Tergugat II melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Simanjuntak- Martono dan Rekan pada Tanggal 24 Pebruari 2015 membuat Surat No. 001/SM/SOMASI/II/2015, Hal : Somatie dan ditujukan
N
kepada Para Pemilik Bangunan di atas obyek Perkara. Pada surat tersebut Tergugat II mengklaim sebagai pemilik atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik
ILA
No.428/ Tanjung Mulia dengan dasar Berita Acara Pengukuran Kembali yang telah dilakukan BPN Kota Medan (ic. Tergugat III) pada Tanggal 02 Mei 2014 yang dalam point tujuh (7) menegaskan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung
AD
Mulia, Kecamatan Medan Deli, telah dilakukan pengukuran areal di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
4.9.
Bahwa meskipun Tergugat II tidak berperan secara langsung mengajukan
PE
NG
permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia, namun
sebelum
SHM
No.
428/
Tanjung
Mulia
beralih
dan
atau
dikuasai/diduduki oleh Tergugat II, dengan salah satu tindakan melakukan pengukuran areal terbukti telah dilakukan tindakan hukum berupa diterbitkan Berita Acara Pengukuran Kembali yang telah dilakukan BPN Kota Medan (ic. Tergugat III) pada Tanggal 02 Mei 2014 oleh Tergugat II dan selanjutnya kemungkinan diikuti dengan tindakan hukum lanjutan lainnya, sepatutnya secara hukum terlebih dahulu Tergugat II untuk melakukan verifikasi dan/ atau penelitian
atas
keabsahan
semua
dokumen
dan
data
atas
10
penguasaan/pendudukan dan atau pengalihan hak, serta meminta persetujuan
N
lebih dulu kepada para penggugat, tetapi secara nyata tidak dilakukan oleh Tergugat II;
ED A
4.10. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum, maka secara assesoir Tergugat II “Tidak Layak Hak” untuk memberlakukan alas hak dan atau obyek perkara (SHM No. 428/ Tanjung Mulia) sebagai dasar penguasaan/ pendudukan areal dan atau pengalihan dan penguasaan hak atas obyek perkara. Bahwa terhadap tindakan
IM
hukum Tergugat II yang menguasai areal atau menguasai alas hak berikut rencana pengalihan hak obyek perkara dan/ ataupun hak- hak lain yang terbit daripadanya dengan cara- cara sebagaimana diuraikan pada dalil para penggugat di atas, juga pantas dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum
GG
(onrechtmatige daads) yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat; 4.11. Quod noon, jika benar SHM No. 428/ Tanjung Mulia akhirnya sebagai dasar untuk dialihkan/ dikuasai dan atau diduduki serta diikuti hak- hak lain yang
TIN
terbit daripadanya kepada Tergugat II berikut rencana dan tindaklanjut pelaksanaannya, pantas dan beralasan hukum jika Para Penggugat dalam gugatan aquo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak sah/ batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
N
4.12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan
ILA
hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
AD
4.13. Bahwa karena Turut Tergugat sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada
PE
NG
Tergugat III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif” untuk mencegah tindakan Tergugat I dan III dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, pantas dan beralasan hukum tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau sampai adanya kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas obyek perkara aquo, sehingga Turut Tergugat secara hukum haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini kelak;
5. Tuntutan Para Penggugat : Bahwa konsekwensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I,II, dan III telah merugikan kepentingan Para
11
Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Penggugat
-
N
berhak untuk menuntut kerugian- kerugian yang dialaminya sebagai berikut : Kerugian Material, sebesar Rp 2.950.000.000, (dua miliar sembilan ratus
ED A
lima puluh juta rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut: (1) Biaya Pengurusan Pengembalian Obyek Perkara berupa : biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya akomodasi, perlengkapan, biaya penelusuran dokumendokumen, verifikasi dokumen dan administrasi dalam kurun waktu 17 tahun ( mulai 1997 s.d 2015) sebesar Rp 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta),
IM
(2) biaya sewa tanah selama lebih kurang 35 tahun mulai 1978 s.d 2015 sebesar Rp 1.700.000.000,(satu miliar tujuh ratus juta rupiah), (3) Biaya yang dikeluarkan untuk untuk membayar jasa profesional hukum Rp
-
GG
500.000.000,(lima ratus juta rupiah).
Kerugian Inmaterial, karena Para Penggugat merasa terpukul akibat jatuhnya harkat dan martabat, serta harga diri karena merasa diremehkan yang tidak
TIN
mengindahkan hak- hak kepemilikan tanah para penggugat apalagi sejak diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik (SHM) No. 428/ Tanjung Mulia an. Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III dan kemudian dikuasai Tergugat II, sehingga Para Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Meskipun
N
kerugian inmaterial yang dialami Para Penggugat sulit diukur dengan uang, maka untuk memudahkan tuntutan, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang
ILA
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian inmaterial sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milair rupiah);
5.1.
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak hampa dan
AD
ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat (ic. Tergugat II) akan mengabaikan putusan pengadilan dan atau mengalihkan kepemilikan tanah aquo dan bukan menyerahkan kepada Para Penggugat, maka
PE
NG
dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah seluas 18.800 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus meter-persegi) di atas sebagian Lahan/ tanah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dimana di atas obyek perkara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik
12
No. 428/ Tanjung Mulia an. Pemegang Hak yakni Ahmat Wakidin (ic. Tergugat
N
I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (ic. Tergugat III) pada pada Tanggal 25 April 1978 dan diketahui terakhir
ED A
kepemilikan/penguasaan hak telah beralih dan atau dikuasai kepada/oleh Ir. Edy ( ic. Tergugat II); 5.2.
Bahwa
karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada
IM
Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun; 5.3.
Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I, II, dan III dihukum secara tangung renteng
GG
untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan; Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon agar putusan
TIN
5.4.
perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (uit voerbaar voorraad). Petitum
N
Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil
ILA
para pihak yang berpekara serta menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, sekaligus mengambil putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut : Dalam Provisi:
Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakkan
AD
1.
dalam perkara ini terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah seluas 18.800 M2(Delapan belas ribu delapan ratus meter-persegi) di atas sebagian Tanah SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) berdasarkan
NG
Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dimana telah terbit SHM No. 428/ Tanjung Mulia yang lokasinya terletak di
PE
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Pokok Perkara : 1.
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
13
2.
Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN AMALUDDIN SANI
3.
N
PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X); Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum
4.
ED A
(onrechmatige daads);
Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 18.800 M2
IM
5.
(Delapan belas ribu delapan ratus meter-persegi) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak
GG
berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut :
TIN
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung 1.879,0 M; Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir 1.928,5 M; Sebelah Barat dengan Jalan Kampung 743 M dan 63,5 M; Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali 825,0 M;
6.
Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia yang terbit Tanggal 24 April
N
1978 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III dan kini dikuasai/ diduduki Tergugat II, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum. Menyatakan semua hak- hak sehubungan terbitnya atas obyek perkara SHM No. 428/
ILA
7.
Tanjung Mulia dan hak- hak lain yang terbit daripadanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak
AD
8.
daripadanya untuk menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
9.
Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tangung renteng untuk membayar kerugian
NG
material kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.950.000.000,(dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tangung renteng untuk membayar kerugian
PE
inmaterial kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I,II,dan III secara tangung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/ hari,
14
setiap kelalalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau
N
diterima sampai dilaksanakan; 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta
ED A
walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini; 14. Menghukum Para Tergugat secara tangung renteng membayar biaya perkara ini; Atau :
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
IM
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Terbanding II
I.
DALAM EKSEPSI Eksepsi Kompetensi Absoulut -
GG
semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :
Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam dalil gugatannya, menyatakan para
TIN
Penggugat adalah yang berhak atas objek perkara a quo di tanjung mulia, sebagai ahli waris dari Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), sebagai pemilik atas sejumlah bidang tanah/lahan (private/pribadi) seluas 150 hektar yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia; -
Bahwa Penggugat mendalilkan tentang ketidak-absahan dan penerbitan
N
sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia, dengan mengutip sebagian surat Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor 593.722/4338/692 tanggal 07
ILA
November 1982, maka oleh karena itu, oleh Penggugat menilai penerbitan Sertifikat objek perkara a quo di tanjung mulia hilir adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya, dalam petitum, Penggugat memohon
AD
agar “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia, yang terbit tanggal 24 April 1978 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III dan kini dikuasai/diduduki Tergugat II, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
PE
NG
-
Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat, terang dan jelas dinyatakan, yang menjadi OBJEK PERKARA adalah diatas tanah yang diakui hak dari Penggugat berupa Grand Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/Dbl.KLD/”60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Juli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960, terbit Sertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia; (posita halaman 5);
15
-
Bahwa memperhatikan serta mencermati secara baik gugatan Penggugat,
N
Gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa TATA USAHA NEGARA, sebab dalam posita jelas dapat dipahami, OBJEK GUGATAN adalah terbitnya
ED A
sertifikat hak milik no. 428/tanjung mulia diatas tanah warisan Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X), berupa Grand Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/Dbl.KLD/”60 yang diterbitkan oleh asisten wedana bertanggal 22 Juli 1960 (objek perkara);
Bahwa dalam petitumnya nomor 6, Penggugat memohon agar Sertifikat Hak
IM
-
Milik nomor 428/Tanjung Mulia dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
Bahwa yang berhak menyatakan BATAL sebuah keputusan Tata Usaha Negara
GG
-
adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No. 5 tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha -
TIN
Negara;
Bahwa oleh karena yang menjadi OBJEK PERKARA adalah terbitnya sertifikat, maka adalah TIDAK TEPAT, gugatan perkara a quo diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri;
-
Bahwa
oleh
karena
itu,
GUGATAN
PENGGUGAT
HARUSLAH
N
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Eksepsi kurangnya pihak yang ditarik (plurium litis consortium) Bahwa atas objek tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia tercatat
ILA
-
atas nama MILY;
-
Bahwa objek tanah bersertifikat hak milik tersebut pada tanggal 14 Februari
AD
2014, dilakukan Pengikatan Jual Beli antara Pemegang hak (MILY) dengan Tergugat II;
-
Bahwa objek tanah besertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia, sebelum
NG
tercatat atas nama MILY, pemilik asal adalah TONY LIE, yang perolehan hak
PE
-
nya adalah berdasarkan lelang pada Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta III, terhadap asset Bank Kreditur PT. Bank Negara Indonesia; Bahwa sebelum tercatat atas nama TONY LIE, selaku pemenang lelang, objek tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia, tercatat atas nama EFFENDI CHANDRA, yang perolehan hak nya dilakukan berdasarkan akta jual beli nomor 110/Mdn Deli/1993, yang diperbuat dihadapan Hadupon Soeparno, SH, PPAT di Medan, dari Tuan AMAT WAKIDIN;
16
-
Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah sebahagian tanah dari
N
sertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia, sedangkan sebahagian lagi dikuasai dan terdaftar bersertifikat hak milik nomor 138/tanjung mulia -
ED A
hilir, yang tercatat atas nama MILY;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya menarik AMAT WAKIDIN, Ir. EDY, BPN KOTA MEDAN dan KELURAHAN, tanpa menarik pihak-pihak lain dalam perkara a quo, mengakibatkan tidak dapat menuntaskan secara menyeluruh permasalahan objek sengketa, yang berakibat menjadi tidak
-
IM
terang dan tidak jelasnya perkara a quo;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak berdasarkan pada fakta dan data serta tidak disusun secara cermat, dengan menarik pihak-
GG
pihak yang patut secara hukum ditarik, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dan petitum menyatakan, telah terbit
TIN
-
Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia an. Pemegang hak Ahmat Wakidin (ic. Tergugat I) ……. (halaman 5 ); -
Bahwa jikalau benar maksud gugatan Penggugat adalah tanah yang saat ini kuasai oleh Tergugat II, maka objek perkara bukanlah Sertifikat Hak Milik
-
N
428/tanjung mulia, akan tetapi berada di tanjung mulia hilir; Bahwa karena gugatan Penggugat telah diperbuat dan disusun secara tidak
ILA
cermat dan tidak teliti, maka gugatan Penggugat haruslah DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;
II.
DALAM POKOK PERKARA
AD
1) Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam eksepsi diatas, mutatis mutandis adalah bagian dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
NG
2) Bahwa Tergugat II menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Pengggat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
PE
3) Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai dan mengusahai sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia, seluas 18.800 m², akan tetapi yang benar adalah, Terguat II menguasai sebagian tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia seluas 13.304 m²; 4) Bahwa tidak benar penerbitan sertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia seluas 18.800 m², didasarkan pada Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah,
17
No. 90/Dbl.KLD/”60 tanggal 22 Djuli 1960, akan tetapi diterbitkan berdasarkan
N
surat keterangan hak memperusahai tanah, No. 184/KLD/1961; 5) Bahwa pengusaan tanah besertifikat hak milik no. 428/tanjung mulia oleh
ED A
Tergugat II didasarkan pada Pengikatan Jual Beli tertanggal 14 Februari 2014 dari MILY kepada Tergugat II;
6) Bahwa oleh karena Tergugat II dalam menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang setempat mengenal di Jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung muliar seluas 18.800 m²,
IM
dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Tergugat II adalah merupakan pembeli yang beritikad baik;
7) Bahwa diatas tanah bersertifikat Hak Milik nomor 428/tanjung mulia sejak tahun 1980 -an ditempati oleh para Penggarap tanah, dan telah dibebaskan atau
GG
diganti rugi oleh pemegang hak atas nama MILY dan kemudian yang dilanjutkan kembali oleh Tergugat II;
8) Bahwa hingga saat ini telah dibebaskan dengan ganti rugi para penggarap diatas
TIN
tanah perkara a quo sebanyak 76 unit bangunan, dan memiliki sisa bangunan sebanyak 11 unit lagi yang akan diganti rugi oleh Tergugat II; 9) Bahwa secara nyata objek tanah perkara a quo telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II, sehingga oleh karenanya adalah tidak berdasar dan tidak tepat
hukum;
N
jikalau Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
10) Bahwa oleh karena Penggugat dalam menguasai dan mengusahai tanah
ILA
bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia adalah dengan itikad baik serta tidak melawan hukum, maka adalah tidak berdasar dan tidak tepat, sehingga patut untuk DITOLAK jikalau Tergugat II dihukum membayar kerugian
AD
Materil sebesar Rp. 2.950.000.000.- (dua millyard Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyard rupiah);
NG
11) Bahwa oleh karena dasar pengusaan tanah oleh Tergugat adalah dengan itikad baik, maka adalah tidak tepat dan patut untuk DITOLAK, permohonan Penggugat peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara;
PE
12) Bahwa oleh karena objek perkara a quo adalah menyangkut perkara tanah dan bukan menyangkut hutang piutang, maka adalah tidak tepat dan tidak berdasar, sehingga patut untuk DITOLAK permintaan Penggugat pembayaran uang paksa (dwang som) sebasar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;
18
13) Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar, maka adalah tepat
N
untuk menolak permohonan Penggugat atas gugatan ini diputus dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad);
ED A
Tergugat II dk/Penggugat dr juga mengajukan gugatan Rekonpensi dalam perkara a quo atas diri Penggugat dk/Tergugat dr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: III.
DALAM REKONVENSI
1) Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini, sehingga seluruhnya menjadi satu
IM
kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan;
2) Bahwa Tergugat II dk/Penggugat dr menguasai dan mengusahai sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia, yang setempat mengenal pada Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, jalan kawat 1, Kecamatan Medan Deli, Kota
GG
Medan, adalah berdasarkan pada Pengikatan Jual Beli tanggal 14 Februari 2014, antara MILY kepada Tergugat II dk/Penggugat dr; 3) Bahwa MILY selaku pemegang hak, memperoleh hak atas tanah bersertifikat
TIN
hak milik nomor 428/tanjung mulia adalah berdasarkan akta jual beli nomor 90/2009 tanggal 04 Desember 2009, yang diperbuat dihadapan Martua Simanjuntak, Notaris di Medan, dari TONY LIE; 4) Bahwa kepemilikan tanah bersertifikat hak milik nomor 428-/tanjung mulia, atas nama TONY LIE, adalah berdasarkan LELANG oleh Kantor Piutang Lelang
N
Negara (KP2LN) Jakarta III No. S-946/WPL.03/KP.03/2003, atas permintaan dari PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) selaku Bank Kreditur;
ILA
5) Bahwa Peletakan hipotik pertama pada bank kreditur, PT. Bank Negara Indonesia dilakukan oleh untuk dan atas nama Effendi Chandra pada tahun 1994 , yang memperoleh hak atas tanah perkara aquo berdasarkan akta jual beli No.
AD
110/MdnDeli/1993 yang diperbuat dihadapan soeparno. SH, PPAT di Medan antara Amat wakidin kepada Effendi Chandra;
6) Bahwa hingga saat ini telah dibebaskan dengan ganti rugi para penggarap diatas
NG
tanah perkara a quo sebanyak 76 unit bangunan, dan memiliki sisa bangunan sebanyak 11 unit lagi yang akan diganti rugi oleh Tergugat II dk/Penggugat dr;
PE
7) Bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh Tergugat II dk/Penggugat dr adalah berdasar pada Hukum yang sah dan dilakukan dengan itikat baik, maka sepatutnya Tergugat II dk/ Penggugat dr dinyatakan sebagai pembeli yang beritikat baik: 8) Bahwa oleh karena Tergugat II dk/ Penggugat dr pembeli yang beritikat baik maka segala surat-surat yang pernah ada sepanjang menyangkut objek perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
19
9) Bahwa oleh karena kepemilikin hak atas tanah bersertifikat hak milik No.428/
N
Tanjung Mulia yang, saat ini dikuasa dan oleh Tergugat II DK/ Penggugat dr secara sah menurut hukum maka sepatutnya, dinyatakan sertifikat hak milik No
ED A
428/ Janjumg Mulia dinyatakan sah dan berharga;
10) Bahwa munculnya pengakuan dari Penggugat dk/ Tergugat dr atas kepemilikan perkara a quo yang didasarkan pada surat keterangan hak memperusahai tanah No. 90 /Dbl.KLD/60 yang diterbitkan oleh asisten wedana kecamaatan Labuhan Deli Bertanggal 22 Juli 1960 adalah merupakan perbuatan melawan hukum
IM
sebab penerbitan sertifikat hak milik No.428/Tanjung Mulia adalah didasarkan pada surat keterangan hak memperusahai tanah No. 184/KLD/1961 yang diterbitkan oleh kantor asisten wedana labuhan deli tanggal 13 Juni 1961; 11) Bahwa oleh karna Tergugat II dk/ Penggugat dr maupun pemengang sertifikat
GG
hak yang lama telah melakukan pembebasan tanah terhadap masyarakat yang menggarap oobjek perkara a quo, maka sepatutnya, dinyatakan sah dan berharga seluruh ganti rugi yang telah dilakukan oleh Tergugat II dk/ Penggugat dr
TIN
maupun pemegang hak sebelumnya sepanjang menyangkut objek perkjara a quo;
12) Bahwa oleh karena terdapat penguasaan garapan oleh orang yang hingga saat ini menguasai dan atau mengusahai bagian-bagian tanah dari objek perkara a quo, haruslah dinyatakan sebagai penguasaan hak secara melawan hukum;
N
13) Bahwa oleh karena adanya penguasaan hak secara melawan hukum maka sepatutnya, diperintahkan kepada orang perorangan yang menguasai dan
ILA
mengusahai sebagian-sebagian tanah bersertifikat hak milik No. 428/ Tanjung Mulia, di perintahkan untuk mengosongkan tanah objek perkara a quo yang setempat mengenal di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Lingkungan XXII, dan
AD
lingkungan XV, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
14) Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II dk/ Penggugat dr disusun dan diajukan berdasar pada hukum yang sah serta
NG
didukung dengan alat bukti yang sah maka kiranya, Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Penggugat dk/ Tergugat dr;
PE
15) Bahwa oleh karena dengan munculnya Gugatan dari Penggugat dk/ Tergugat dr mengakibatkan
kerugian
materil
yang
mengakibatkan
tidak
dapat
dimanfaatkannya objek perkara a quo di tanjung mulia hilir oleh tergugat II dk/ Penggugat dr secara maksimal serta tidak dapat digunakannya alas hak berupa sertifikat hak milik No. 428/Tanjung Mulia untuk kepentigan bisnis, sebagai
20
jaminan atas pinjaman kerja Tergugat II dk/Penggugat dr, yang ditaksir senilai
N
5.000.000.000;( Lima Miliar Rupiah) 16) Bahwa disamping itu Tergugat II dk/ Penggugat dr juga mengalami kerugian
ED A
inmateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi agar Gugatan rekonvensi ini dapat dinilai dengan materil, maka nilai kerugian inmateril dari Tergugat II dk/Penggugat dr sebesar 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah); 17) Bahwa untuk menjamin Penggugat dk/ Tergugat dr menjalankan isi putusan ini, agar kiranya diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslang ) atas rumah tempat
IM
tinggal dari Penggugat dk/ Tergugat dr meliputi:
a. Tanah dan bangunan yang setempat mengenal Jl. Aswat Gang Aswat 2 No. 12 Gedung Johor Kota Medan.
b. Tanah dan bagunan yang setempat mengenal Jl. Sukaramai No. 11 Kota
GG
Medan.
c. Tanah dan bangunan yang setempat mengenal Jl.. Petula No. 14 Kota Medan.
TIN
d. Tanah dan bagunan yang setempat mengenal Jl. Brigjen. Katamso No. 66 Kota Medan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus pekara a quo agar kiranya memutus perkara ini dan mengambil putusan sebagai berikut; DALAM EKSEPSI
N
I.
Menerima Eksepsi Tergugat II;
-
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
II. -
ILA
-
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI
AD
III.
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Tergugat II dk/ Penggugat dr untuk seluruhnya;
PE
NG
2. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dk/ Penggugat dr sebagai pembeli yang beritikat baik 4. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jual beli tanggal 14 Februari 2014, antara mili kepada Insinyur Edy ; 5. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik No. 428/ Tanjung Mulia yang tercatat atas nama Mily;
21
6. Menyatakan Tergugat II dk/ Penggugat dr adalah pemilik yang sah dan
N
satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 428/ Tanjung Mulia;
ED A
7. Memerintahkan kepada setiap orang yang menguasai tanah secara melawan hukum, tanah bersertifikat hak milik No 428 / Tanjung mulia, yang setempat mengenal di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Lingkungan XXII, Dan Lingkungan XV, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, untuk mengosongkan tanah tersebut;
IM
8. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk membayar kerugian materil kepada Tergugat dk/ Penggugat dr sebesar 5.000.000.000,-( Lima Miliar Rupiah );
9. Menghukum Terrgugat dr/ Penggugat dk membayar kerugian inmateril
Miliar Rupiah );
GG
kepada Tergugat II dk/ Penggugat dr sebesar 10.000.000.000,- ( Sepuluh
10. Menyataka sah dan berharga sita jamninan ( conservatoir beslang ) atas,
TIN
a. Tanah dan bangunan yang setempat mengenal Jl. Aswat Gang Aswat 2 No. 12 Gedung Johor Kota Medan. b. Tanah dan bagunan yang setempat mengenal di Jl. Sukaramai No. 11 Kota Medan.
c. Tanah dan bangunan yang setempat mengenal Jl. Petula No. 14 Kota
N
Medan.
d. Tanah dan bagunan yang setempat mengenal Jl. Brigjen. Katamso
ILA
No. 66 Kota Medan.
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
AD
IV. -
Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
NG
Menimbang, bahwa juga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Terbanding
III semula Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI
PE
1.
Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia terdaftar
atas nama Mily yang menyangkut tentang
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
22
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hokum Tata usaha
N
Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi
ED A
seseorang atau badan hokum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No.51 Tahu 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat III sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa
IM
Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Udang Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili
GG
perkara ini berada pada Peradialan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum).
TIN
2.
Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Amat Wakidin kemudian beralih keatas nama Effendi Chandra berdasarkan Akta Jual Beli No.110/Mdn Deli/1993 yang dibuat oleh Hadupon Soeparno, SH selaku PPAT;
N
Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Effendi Chanato kemudain beralih atas nama Tony Lie diperoleh berdasarkan
ILA
Lelang sesuai Pasal 20 ayat 2 UU No.4 Tahun 1996, dan sesuai dengan Surat PT.Bank BNI No. DKS/3/879/R tanggal 14-08-2003, Surat KP2LN Jakarta III No.S-946/WPL.03/KP.03/-2003, Bukti Setoran Tanggal 15-08-2003 serta Surat
AD
PT.Bank BNI No.KKS/4/0634 Tanggal 16-12-2009 ;
Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Tony Lie kemudian beralih keatas nama Mily diperoleh berdasarkan Akta Jual
PE
NG
Beli No.90/2009 tanggal 04/12/2009 yang dibuat oleh Martua Simanjuntak, SH selaku PPAT ; Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak sebab Para Penggugat seharusnya mengikuti Effendi Chandra, Tony Lie dan Mily selaku pemilik dan Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga meyebabkan gugatan Para Penggugat Kura Pihak (Plurium Litis Contraktum) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.365 K/Sip/1984 menyatakan: “Bahwa penting untuk mengikuti
23
sertakan semua pihak pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok
3.
Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.
N
perkara, persoalan dengan kata lain komplit”.
ED A
Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas obyek perkara dan Penggugat bertindak selaku ahli waris dari Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
Bahwa apabila dilihat dari dalil posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan Pemilik dan dasar hokum waris Para Penggugat
IM
terhadap objek perkara sehingga Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo ;
Bahwa untuk menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara
GG
seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan obyek perkara dan terhadap pengakuan Penggugat terhadap Surat Keterangan Ahli Waris serta Penetapan Ahli Waris selaku ahli waris Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)
TIN
haruslah dikuatkan oleh pejabat yang berhak ; Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas berkaitan dengan belum adanya dasar hokum pemilikan yang sah atas tanah obyek perkara yang diakui oleh Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkara Alamsyah (Sultan Deli X), sehingga Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan
N
kualitas untuk mengajukan gugatana aquo dan menurut Hukum Penggugat tidak
ILA
berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat aquo.
Bahwa untuk dalil tersebut diatas Tergugat III menghunjuj Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang
AD
amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : “Gugatan dari seorang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
PE
NG
Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada hal 5 dan 6, pada pokoknya Para Penggugat menyimpulkan terhadap obyek perkara Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Mily yang diterbitkan Tergugat III adalah (1) Cacat Hukum/Juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak jelas, (2) Persil persil yang diterbitkan sertifikat tidak pernah dilakukan pengukuran, dan (3) Penerbitan sertifikat tersebut tidak ditempuh pengumuman sebagaimanapun mestinya, adalah dalil gugatan yang tidak tepat, karena, bagaimana mungkin Para Penggugat menunjuk dasar “Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan
24
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3 tahun 1997
N
(dalil para penggugat hal. 6 angka 11) sedangkan Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia diterbitkan tanggal 25 April 1987, sehingga tidak tepat
ED A
jika penggugat menunjukkan dasar hokum penerbitan sertifikat a quo dengan dasar hokum peraturan pemerintah No.24 tahun 1977, karena prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia tanggal 25 April 1978 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo.
4.
IM
Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7 Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak Jelas).
Bahwa tidak jelas kedudukan kapasitas dan kualitas serta dasar hokum
GG
gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat menceritakan riwayat ataupun dasar perolehan kepemilikan tanah penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sertifikat sertifikat tanah obyek perkara aquo,
penggugat,
TIN
disamping itu Tergugat III menanggapi bahwa gugatan yang diajukan oleh para terkesan
direkayasa
serta
tidak
adanya
kejelasan
dalam
mengajukangugatan terhadap Tergugat III ic. Kantor Pertanahan Kota Medan serta dasar yang membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak terhadap tanah perkara aquo;
Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang terdapat pada Hal 6 point 1 tidak
N
ILA
benar dikarenakan obyek yang menjadi gugatan Para Penggugat tidak pernah menjadi obyek perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak benar dan kabur;
Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels
AD
dan untuk mendukung argument Turut Tergugat diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi
PE
NG
sebagai berikut :
“….
Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku
umum yaitu seorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dank arena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan dapat diterima.
5.
Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan
25
Bahwa peralihan Sertifikat aquo telah menempuh prosedur sebagaimana yang
N
ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2,
ED A
3, 4, 7, pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo.peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yaitu telah dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang tanah aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak Tergugat III, sehingga peralihan Sertifikat Hak Milik No. 428/Tanjung Mulia
IM
sah dan berkekuatan hokum, sehingga dengan demikian berdasarkan hokum atas peralihan Sertifikat tersebut tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, maka beralasan hokum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan untuk
GG
menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam pokok perkara :
1. Bahwa Tergugat –III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,
TIN
terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ; 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat-III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung
N
Mulia terdaftar atas nama Amat Wakidin tanggal 25 April 1978, terletak di Jl. Simpang Tanjung Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera
ILA
Utara dengan luas + 18.800 M2 sesuai surat ukur Nr.-tahun-/P.L.L/Nr.-/197/IV, tertanggal 24 April 1978 dengan luas + 18.800 M2 ; 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Amat
AD
Wakidin, kemudian beralih ke atas nama Effendi Chandra berdasarkan Akta Jual Beli No.110/Mdn Deli/1993 tanggal 23-09-1993 diperbuat oleh Handupon Soeparno,SH, selaku PPAT Daerah Tk.II Kodya Medan ;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Effendi Chandra
NG
kemudian beralih ke atas nama Tony Lie berdasarkan Lelang sesuai pasal 20 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 dan sesuai dengan surat PT.Bank BNI No.DKS/3/879/R tanggal 14/08/2003, surat KP2LN Jakarta III No.S-946/WPL.03/KP.03/2003, bukti setoran
PE
tanggal 15-08-2003 serta PT.Bank BNI No.KKS/4/0643 tanggal 16-12-2009 ;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.428/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Tony Lie kemudian beralih ke atas nama Mily berdasarkan Akta Jual Beli No.90/ 2009 tanggal 04-12-2009 yang dibuat Martua Simanjuntak,SH selaku PPAT;
26
7. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan Sertifikat a quo
N
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun
ED A
1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
IM
berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;
GG
- Bahwa seandainya benar (quood noon) Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya sertifikat a quo, maka menurut ketentuan tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bahwa terhadap Sertifikat aquo diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha
TIN
Negara ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat-III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menerima eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya ;
N
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
ILA
menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
AD
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan III tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Medan telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 17 Pebruari 2015
Nomor : 274/Pdt.G/2015/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
NG
1. Menolak eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-,III; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
PE
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti dari Penggugat dan dari Tergugat-II dan Tergugat-III; 4. Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;
27
Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2016 Nomor :
274/Pdt.G/2015/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Provisi : -
Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;
DALAM EKSEPSI ; 1. Menolak eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-,III;
ED A
DALAM KONPENSI
N
Pengadilan Negeri
IM
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan mengajukan bukti-
GG
bukti dari Penggugat dan dari Tergugat-II dan Tergugat-III; 4. Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ; DALAM POKOK PERKARA
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
-
Menyatakan Para
TIN
-
Penggugat
adalah ahli
waris
sah dari SULTAN
AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X); -
Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah,
N
Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana
-
ILA
Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960; Menolak gugatan selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
AD
1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Penggugat.dr/Tergugat II.dk untuk sebahagian; 2. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan Penggugat.dr/ Tergugat II.dk sebagai pembeli yang beritikat baik; 4. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jual beli tanggal 14 Februari 2014, antara
NG
mily kepada Insinyur Edy ;
5. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik No. 428/ Tanjung Mulia yang tercatat atas nama Mily;
PE
6. Menyatakan Penggugat.dr/ Tergugat II.dk adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah bersertifikat hak milik No. 428/ Tanjung Mulia; 7. Memerintahkan kepada setiap orang yang menguasai tanah secara melawan hukum, tanah bersertifikat hak milik No 428 / Tanjung mulia, yang setempat mengenal di
28
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Lingkungan XXII, Dan Lingkungan XV,
N
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, untuk mengosongkan tanah tersebut; 8. Menghukum Terrgugat dr/ Penggugat dk membayar kerugian inmateril kepada
ED A
Penggugat.dr/ Tergugat II.dk sebesar 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah ); 9. Menolak gugatan selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum para Penggugat dk/ Tergugat dr membayar segala biaya
perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.284.000,- (tiga juta dua ratus delapan
IM
puluh empat ribu rupiah) ; Membaca dan memperhatikan :
1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh SAYED YUSRI HAMDANI,
GG
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 374/Pdt.G/2015/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kepada : Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, Tergugat III pada tanggal 8 Juni 2016,
TIN
Tergugat IV pada tanggal 10 Juni 2016, kepada Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2016 melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan ; 2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, Rosmeini dkk melalui kuasanya Afrizon, SH MH, menerangkan bahwa
N
pada tanggal 22 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Mei 2016, Nomor : 274/Pdt-G/2015/PN-Mdn
ILA
tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAYED YUSRI HAMDANI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, menerangkan
AD
bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2016, Tergugat III dan IV pada tanggal 1 Agustus 2016, Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2016 melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri
NG
Medan ;
4.
Memori banding tertanggal 8 Agustus 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
PE
Medan tanggal 18 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada : Tergugat I melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan pada tanggal : 19 September 2016, Terggat II, pada tanggal 30 Agustus 2016, Tergugat III dan IV pada tanggal 26 Agustus 2016 ;
29
5.
Kontra Memori banding tertanggal `19 September 2016, yang diajukan oleh Kuasa
N
Hukum Terbanding II semula Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 September 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa pada tanggal : 11 Oktober
2016, Tergugat I melalui papan
ED A
Hukum Penggugat
pengumuman Pengadilan Negeri Medan pada tanggal : 21 Oktober 2016, Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2016, Tergugat IV pada tanggal 10 Oktober 2016 ; 6. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada : Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 Agustus 2016 melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Medan,
IM
Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 4 Agustus 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 1 Agustus 2016, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 3 Agustus 2016, kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2016 ;
GG
Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai berikut :
1. Putusan Hakim yang Onvoeldoende Gemagtiveerd, Majelis Hakim Tinggi yang Mulia,
TIN
Bahwa Pembanding yang semula Penggugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan aquo atas perkara kepemilikan hak atas Tanah/ Obyek sengketa berupa salah satu persil/bagian dengan batas- batas seluas 18.000 M2(Setarus Dua Puluh ribu meter-persegi) dan selanjutnya disebut sebagai “Obyek Perkara”, dengan batas- batas sebagai berikut :
N
Sebelah Selatan dengan Jalan Alumunium Raya --------- 46 Meter; Sebelah Utara dgn Tanah Sultan/Jalan Kawat III -------- 46 Meter; Seb. Barat dgn Tembok Kompleks TNI Al Baracuda,---- 400 Meter; Seb. Timur dgn Tanah Sultan/Lorong Masyarakat ------ 400 Meter;
ILA
-
PE
NG
AD
- Bahwa obyek sengketa seluas 18.000 Meterpersegi yang merupakan bagian dari obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000 M2 tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas- batas sebagai berikut : -
Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -------------------1.879,0 M; Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M; Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------ 743 M dan 63,5 M; Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ------- 825,0 M;
Dengan alas hak dasar berupa: Grant Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;
30
-
IM
-
Bahwa sebagian amar putusan Judex Factie pengadilan Negeri Medan menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X telah berhasil membuktikannya, sehingga tuntutan para penggugat sebagaimana point 2 dinyatakan dikabulkan; Selain itu, tuntutan para penggugat agar kepemilikan hak sebagaimana obyek sengketa aquo berupa Konversi Grant Sultan yakni Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90 Dbl/KLD/”60 yang diterbitkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli Tertanggal 22 Djuli 1960 dinyatakan sah dan berharga sebagaimana dituntut pada petitum point 4 juga dinyatakan dikabulkan; Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dua point di atas, Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan konvensinya memutuskan sebagai berikut;
GG
-
ED A
N
Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, Kami sebagai Kuasa Hukum yang semula sebagai Penggugat dan sekarang Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Medan aquo yang telah memutuskan perkara ini dengan sebagian pertimbangan yang lemah dan keliru atau Onvoeldoende Gemagtiveerd, pada pokok perkaranya mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :
N
TIN
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian; 2. Menyatakan Para Penggugat Adalah Ahli Waris Sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X; 3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90 DBL/KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960; 4. Menolak gugatan selainnya dan selebihnya;
PE
NG
AD
ILA
Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo menolak petitum point 3 dan point 5 s/d seterusnya dengan pertimbangan yang subyektif dan selanjutnya keliru mempertimbangkan secara obyektif tuntutan Rekonvensi Terbanding II/ gugatan penggugat dr/Tergugat II dk yang hanya mengambil-alih pertimbangan atas gugatan konvensi tanpa memberi pertimbangan secara khusus atas gugatan rekonvensi, antara lain sebagai berikut: -
Bahwa obyek sengketa adalah berbanding sama, baik alas haknya, batasbatasnya dan ukurannya, namun luasnya berbeda dan perbedaannya krusial, akan tetapi letak, batas batas dan ukuran batas, utara selatan, barat dan Timur adalah sama;
-
Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Medan mempertimbangkan asal muasal SHM No. 428/Tanjung Mulia dari Tergugat I yang keberadaannya adalah fiktif (orangnya tak pernah ada) terbukti telah tiga (3) kali dipanggil tidak pernah hadir, bahkan telah dua kali dipanggil melalui Surat Kabar terbitan Medan juga tak pernah hadir pada persidangan, bahkan tiba- tiba beralih kepada Efendi Chaniago dan kenapa Tony Lie tanpa melalui proses peralihan yang benar dan sah serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku dan akhirnya beralih lagi dari Mily kepada Tergugat II melalui Jual beli dibawah tangan Tertanggal 14 Pebruari 2014, berasal dari Surat Keterangan Hak Memperusahai tanah No.184/KLD/1961 yang
31
-
ED A
N
didaftarkan Asisten Wedana Labuhan Deli Tertanggal 13-6-1961 jelas berbeda dengan Asal Hak Para Penggugat berupa Konversi Grant Sultan yakni Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90 Dbl/KLD/”60 yang diterbitkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli Tertanggal 22 Djuli 1960; Bahwa dengan pertimbangan yang subyektif tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo menolak tuntutan sebagaimana petitum Para Pembanding/Para Penggugat point 3 dan point 5 s/d poin 8, sehingga pertimbangan tersebut merugikan Para Pembanding/ para penggugat dengan alasan sebagai berikut:
TIN
GG
IM
1. Bahwa pertimbangan Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah berbanding sama, baik alas haknya, batas- batasnya dan ukurannya, namun luasnya berbeda dan perbedaannya krusial, akan tetapi letak, batas batas dan ukuran batas, utara selatan, barat dan Timur adalah sama. Bahwa pertimbangan tersebut sangat kontradiktif dan keliru. Satu sisi menyebutkan obyek sengketa berbanding sama, baik alas haknya, batasbatasnya dan ukurannya. Namun disisi lain menyebutkan namun luasnya berbeda dan perbedaannya krusial, Bahwa atas kekeliruan pandangan Majelis Judex Factie tersebut dapat Para Pembanding jelaskan dengan hal- hal sebagai berikut;
PE
NG
AD
ILA
N
2. Bahwa permasalahan obyek sengketa aquo saat Persidangan Setempat (PS) diakui kedua belah pihak ( antara Para Penggugat dengan Tergugat II) baik ukuran dan batas- batasnya, bahkan tidak ada perbedaan yang krusial sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo. Tetapi justru Majelis salah dan keliru telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan menghubungkan bukti para penggugat P-14 berupa Putusan MA-RI No.1273 K/PDT- G/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 yang dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yakni Perkara yang dimenangkan Para Penggugat dan menyatakan SHM No. 308/Tanjung Mulia atas nama Tergugat I (Ahmat Sipan) tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. 3. Bahwa lebih tegasnya dalam pertimbangan aquo menjelaskan obyek sengketa SHM No.308/Tanjung Mulia berbeda letaknya dengan obyek sengketa SHM No.428/Tanjung Mulia sebagaimana obyek sengketa perkara aquo. Namun Majelis Pengadilan Negeri Medan keliru, dua obyek sengketa tersebut memang letaknya berbeda dan obyeknya tidak sama. Namun Pengadilan Judex Factie justru semakin keliru karena Keduanya obyek ini merupakan bagian dari obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000 M2 tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas- batas sebagai berikut : - Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -------------------1.879,0 M; - Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M; - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ------------ 743 M dan 63,5 M; - Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ------- 825,0 M;
32
GG
IM
ED A
N
4. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo yang mempertimbangkan obyek sengketa terjadi perbedaan krusial, adalah pertimbangan yang keliru dengan salah memahami dengan mengkaitkan Bukti P-14 dari Para Penggugat. Kekeliruan Judex Factie dapat dipaparkan sebagai berikut: Bahwa obyek sengketa sebagaimana Bukti T2-02 seluas 18.000 Meter-persegi merupakan bagian obyek sengketa total 150 Hektar atau 1500.000 meter-persegi sebagaimana bukti Para Penggugat berupa P-3; Bahwa Bukti P-3 berupa keseluruhan obyek sengketa milik Para Penggugat diperkuat sebagaimana bukti P-8 s/d P-12 khususnya P10 ditegaskan a).Bukti kepemilikan dari masing- masing pemilik sertifikat sebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya;b). Atas persil-persil yang diterbitkan SHM tidak pernah diadakan pengukuran;c). Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuh pengurusan sebagaimana mestinya.
TIN
Berdasarkan fakta ini sangat jelas dan terang bahwa obyek sengketa sebagaimana Bukti P-3 dari Para Penggugat dan Bukti T2-02 dari Tergugat II, adalah memiliki sangkut paut dan dengan fakta ini, asal usul SHM No.428 berupa Keterangan Hak Memperusahai Tanah No.184/KLD/1961 sebagaimana T2- 02 dari Tergugat II adalah bukti kepemilikan pengganti Grant Sultan yang diragukan keabsahannya.
ILA
N
Selain itu, penerbitan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90/Dbl. KLD/”60 sebagaimana bukti P-3 dari Penggugat lebih lebih dahulu lahirnya sebelum Hak Memperusahai Tanah No. 184/KLD/1961 dari Tergugat sebagaimana bukti T2-02.
PE
NG
AD
Sedangkan SHM No.248 sebagai dasar kepemilikan Tergugat sebagaimana maksud bukti P-10 merupakan salah satu dari persilpersil yang tak pernah diadakan pengukuran. Hasil Penelitiuan BPN Pusat ini yang disampaikan melalui Gelar Perkara Tertanggal 16 Juni 2011 sebagai bukti adanya manipulasi data. Faktanya sejak dari awal pemiliknya SHM dimaksud yakni Amat Wakidin (selaku Tergugat I yang tidak diketahui keberadaannya dimana) s/d pemilik terakhir (pemilik ke-5) an. Edy (ic. Tergugat II) terus- menerus melakukan ganti rugi kepada penggarap tetapi tidak pernah melakukan penyelesaian ganti rugi kepada para penggugat sebagai ahli waris sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X selaku pemilik sesungguhnya. Bahwa pertimbangan judex factie yang menyebutkan Bukti P-12 dari Para Penggugat berupa gelar perkara di BPN Pusat Tertanggal 16 Juni 2011 hanya menyebutkan delapan (8) SHM yang dipermasalahkan, antara lain: 1) SHM No.160, 2) SHM No.161, 3) SHM No.162, 4) SHM No.164, 5) SHM No.165, 6) SHM No.171, 7) SHM No. 173, 8) SHM No.202. Namun Majelis Judex Factie tidak memperhatikan keseluruhan bukti P-
33
ED A
N
12 dari Para Penggugat yang intinya dari keseluruhan/total SHM yang bermasalah terdapat 16 SHM Induk, dari total keseluruhan obyek sengketa Para Penggugat 150 Ha terdiri dari 13 SHM yang dipermasalahkan. Selain dari 8 SHM yang disebut, terdapat lima (5) SHM lagi yang tidak disebutkan secara tegas, antara lain : 9) SHM No.159, 10) SHM No.163, 11) SHM No.192, 12) SHM No.213, dan 13) SHM No.421.
GG
IM
Bahwa SHM terakhir adalah No.13 yakni SHM No.421 atas nama Amat Wakidin seluas 12 Hektar yang dipecah salah satunya adalah SHM No.428 atas nama dirinya sendiri seluas 18.000 Meter-persegi sebagaimana bukti T2-02 dari Tergugat II. Berdasarkan fakta ini sangat jelas bahwa obyek sengketa sebagaimana Bukti P-3 dari Para Penggugat dan T2-02 dari Tergugat II mempunyai sangkut paut dan hubungan hukumnya sangat terang dan jelas.
TIN
Bahwa jika klaim Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yasng menyebutkan obyek sengketa sebagaimana bukti T2-02 tidak ada hubungan dengan Bukti P-3, berarti obyek Tergugat berada di luar lokasi obyek Penggugat. Faktanya pada persidangan setempat/lapangan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II) sebagaimana dihadiri para saksi kedua belah pihak justru sama- sama membenarkan di lokasi obyek lahan yang sama. Jadi obyek sengketa Tergugat berada di dalam obyek sengketa Para Penggugat;
PE
NG
AD
ILA
N
Bahwa kelemahan/kekurangan syarat sebuah SHM sebagaimana bukti T2-02 adalah tidak didahului dengan penguasaan fisik dan tidak adanya silang sengketa dari Pihak Kelurahannya setempat. Faktanya sejak dari pemilik SHM pertama s/d ke-lima, justru tetap tidak diikuti dengan penguasaan fisik dan justru tetap dikondisikan agar dilakukan ganti rugi dengan pihak yang salah dan keliru yakni para penggarap, bukan kepada pemilik sesungguhnya yakni Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X;
5. Bahwa sebaliknya Bukti P-14 dan P-15 dari Para Pembanding/ Para Penggugat sebagai perbandingan untuk menguji asal muasal kepemilikan alas hak awal para pihak. Berdasarkan dua bukti penggugat ini, MA-RI No.1273 K/Pdt/2013 telah melahirkan jurisprudensi atas obyek sengketa aquo yang dalam pertimbangannya menegaskan:
Tergugat III (ic. BPN Kota Medan) mengeluarkan SHM/obyek sengketa Tergugat I (ic. Amat Sipan) tanpa dapat membuktikan asal usul tanah hingga saat sertifikat dikeluarkan, padahal ada surat dari BPN Pusat dan Gubernur Sumatera Utara agar asal usul tanah tersebut diteliti;
34
Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Surat Keterangan Memperusahai Hak Tanah No.90/Dbl.KLD/”60 Tanggal 22 Djuli dari Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa karena Surat Keterangan tersebut adalah alas hak yang sah.
ED A
N
GG
IM
6. Bahwa dengan fakta Bukti P-13 dan P-14 dari Para Pembanding/Penggugat, Mahkamah Agung- RI salah satu amarnya menghukum/menyatakan SHM No.308 atas nama Ahmat Sipan (ic. Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum dimaksud, justru dalam pertimbangan hukumnya tetap mengabaikan keberadaan obyek sengketa yang telah dilelang oleh Tergugat II ic. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan-RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL). Bahwa dengan fakta ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Hasil Gelar Perkara BPN Pusat Tertanggal 16 Juni 2011 sebagaimana Bukti P-12 tidak ada menyebutkan SHM No.308, namun Mahkamah Agung- RI dengan tegas menyebutkan Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa aquo.
Begitu pula dengan SHM No.428 atas Ahmat Wakidin sebagaimana bukti T2-02 dari Tergugat II, sebagaimana bukti- bukti para penggugat dan saksi- saksi kedua belah pihak serta pembuktian pada Persidangan setempat, adalah obyek sengketa yang mempunyai sangkut paut dan atau mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa sebagaimana Bukti P-3 dari Para Penggugat.
ILA
N
TIN
PE
NG
AD
7. Bahwa pada tahap persidangan pembuktian justru Para Terbanding/ Tergugat I s/d III, nyatanya tidak dapat/tidak bisa membuktikan keabsahan Surat Keterangan Memperusahai tanah No.184/KLD/1961 yang didaftarkan Asisten Wedana Labuhan Deli Tertanggal 13-6-1961 sebagai dasar terbitnya SHM No.428/Tanjung Mulia An. Amat Wakidin. Dan sebaliknya Asal muasal Hak Para Penggugat berupa Konversi Grant Sultan yakni Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90 Dbl/KLD/”60 yang diterbitkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli Tertanggal 22 Djuli 1960 dapat ditampilkan dalam persidangan sebagaimana Bukti P-3 dan P-4; 8. Bahwa Bukti Pembanding/ Penggugat berupa P-13 antara lain Salinan Putusan Perdata Mahkamah Agung- RI No.1273 K/Pdt/2013, Tertanggal 22 Agustus 2013, dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) melawan Ahmat Sipan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (Tergugat III) dan Walikota Medan cq.
35
ED A
N
Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir (Tergugat IV); dan Bukti P-14 berupa Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
TIN
GG
IM
Berdasarkan bukti ini, Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II) selaku pihak yang telah memberikan lelang juga dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena alas hak awalnya telah cacat hukum. Oleh karena itu, pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan jurisprudensi sebagaimana ditegaskan di atas terutama menyangkut SHM No.428 dengan alas hak awal berupa Hak Memperusahai Tanah No. 184/KLD/1961 dapat dilindungi hukum dengan alasan diperoleh berdasarkan Lelang, adalah pertimbangan yang keliru dan cacat hukum.
PE
NG
AD
ILA
N
Selain itu, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang mengklaim telah dibebaskannya dengan ganti rugi sebagian para penggarap di atas obyek sengketa sebagai dasar memperkuat posisi SHM No.428 untuk dilindungi, adalah pertimbangan yang keliru dan subyektif. Justru sebagian besar penduduk/penyewa dari Para Penggugat dan mereka masih tinggal di obyek sengketa dan mereka masih bertahan berdasarkan Kesepakatan dengan para ahli waris Sultan Amaluddin sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X (ic. Para Penggugat) sebagaimana Bukti P-6 dan P-7. Selain itu, ganti Rugi atas obyek sengketa tersebut sepantasnya dibayarkan kepada Para Penggugat sebagai Ahli waris Sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X, bukan hanya semata kepada Para Penggarap. Para Penggarap sebagaimana saksi- saksi para penggugat telah menegaskan, sebagian besar penggarap adalah menyewa dari Para Penggugat dan bahkan Para Penggarap telah dengan tegas membuat kesepakatan akan menyelesaikan urusan obyek sengketa dengan para ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X sebagaimana bukti P-6 dan P-7 sebagai berikut:
Foto copy Kemufakatan Bersama antara Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah dengan Masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan pada Temu Ramah Tertanggal 07 September 2007. Masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang telah menempati/tinggal di Tanah seluas 150 Hektar milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah bersedia menyelesaikan dengan ahli waris sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak. Foto copy Surat
36
Foto copy Surat Tugas Mengutip Sewa dari Tengkoe Amiroedin, Kuasa Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsjah kepada tiga orang: Mohd Jahja, Ismail, dan Rejowinangom yang ditugaskan mengutip sewa kepada masyarakat yang tinggal di lokasi obyek sengketa dan. Kepada Para Pengutip sewa diwajibkan membuat daftar nama-nama yang menyewa tanah tersebut. Surat ini dibuat di Medan, Tanggal 20 April 1948 dengan materai Rp 25 yang dinezegelen M. Hutapea sebagai Petugas Kantor Pos Medan. Foto copy Surat ini telah diberi materai dan dinezegelen dan diberi tanda ----------------------------------------------- P-7;
IM
ED A
N
Kemufakatan bersama ini telah diberi materai dan dinezegelen serta telah dilegalisir sesuai dgn aslinya. P-6;
2. Pertimbangan Hakim Keliru dan Subyektif
TIN
GG
Bahwa Pembanding/Penggugat menilai Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan sangat salah dan keliru karena hanya didasarkan pertimbangan yang sumir dan subyektif dan atau pertimbangannya Onvoeldoende Gemagtiveerd, sehingga Majelis Hakim memutus pokok perkara aquo dalam pertimbangan fakta hukumnya yang menolak tuntutan petitum 3, dan 5 s/d 8 gugatan para penggugat, tidak berdasarkan bukti- bukti tertulis dan dokumen tentang kepemilikan hak, termasuk keterangan para saksi dari para pihak (Penggugat dan Para Tergugat), yang apabila dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan antara lain yang satu dengan lainnya;
ILA
N
Bahwa Kekeliruan pertimbangan yang sangat sumir dan subyektif dimaksud secara rinci dapat dilihat dengan hal- hal sebagai berikut :
2.1. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum
AD
1. Bahwa Para Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya yang intinya Tergugat I dan II serta Tergugat III telah telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berupa tindakan etikad buruk guna memanipulasi data terhadap keadaan dan kebenaran kepemilikan hak asal obyek perkara dengan fakta- fakta sebagai berikut;
PE
NG
1.1.
Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) secara tegas menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan secara hukum adalah sah dan berharga sebagai pemilik Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60
37
N
yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960. Hal ini sesuai dengan Bukti P-13 dan P14; Para Pembanding/ Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) sebagai pemilik asal tanah tidak pernah melakukan pengalihan yang dibenarkan menurut hukum dalam bentuk apapun kepada Para Tergugat khususnya kepada Tergugat I.
1.3.
Para Pembanding/ Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat III prihal penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia.
1.4.
Asal usul perolehan hak Tergugat I yang ditindak-lanjuti penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia oleh Tergugat III tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asal usul hak tanah/ alas hak dasar terkuat atas obyek perkara yang dimiliki oleh Para Penggugat yang terlebih dahulu sudah ada dan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: GRANT SULTAN DELI YANG TELAH DIKONVERSI MENJADI SURAT KETERANGAN HAK MEMPERUSAHAI TANAH, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 dan turut menandatangani Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo PETA LOKASI Tanggal 08 Agustus 1960. Hal ini sesuai dengan Bukti P-3 dan P-4; Bahwa atas dalil yang diajukan Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut, Tergugat I justru tidak hadir dan tidak menggunakan hak hukumnya, sedangkan Tergugat II tidak membantah dalil yang diajukan Para Penggugat. Sedangkan Tergugat III (ic. BPN Kota Medan) dalam jawabannya menyebutkan SHM No. 428/Tanjung Mulia an. Amat Wakidin diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah No.184/ KLD/ 1961 Tanggal 13 Juni 1961. Namun pada persidangan pembuktian, Tergugat III hanya mengajukan satu bukti Surat berupa TIII-1 berupa SHM No.428 dan tanpa menghadirkan/membuktikan keberadaan Surat Hak Memperusahai Tanah No.184/KLD/1961 dan para Saksi Tergugat untuk membantah dalil gugatan para penggugat dimaksud;
PE
NG
AD
ILA
1.5.
N
TIN
GG
IM
ED A
1.2.
1.6.
Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diajukan Para Penggugat sebagaimana ditegaskan di atas sangat jelas bahwa kepemilihan hak Para Penggugat sebagaimana obyek sengketa aquo telah diambil-alih dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana ditegaskan di atas, ternyata Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menolak petitum point 3 yang menuntut agar tindakan Tergugat I, II, dan III dinyatakan sebagai perbuatan melawan
38
Oleh karena itu, dalil para penggugat yang menuntut sah dan berharga dan berkekuatan hukum GRANT SULTAN DELI YANG TELAH DIKONVERSI MENJADI SURAT KETERANGAN HAK MEMPERUSAHAI TANAH, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 dan turut menandatangani Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo PETA LOKASI Tanggal 08 Agustus 1960, adalah beralasan hukum dan selanjutnya Majelis Hakim secara hukum dapat menyatakan SHM No.428/Tanjung Mulia an. Amat Wakidin tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;
IM
1.7.
ED A
N
hukum, adalah pertimbangan yang keliru. Oleh karena ini tuntutan penggugat sebagaimana petitum No.3 agar Tergugat I, II, dan III dihukum melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), adalah pantas dikabulkan;
GG
2.2. Tuntutan Para Penggugat Point 5 dan Seterusnya
ILA
N
TIN
1. Bahwa ketidak-absah-an proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia diperjelas lagi oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982, Prihal : Sengketa Tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara (ic. Tergugat III), pada pokoknya dapat Para Penggugat simpulkan substandi surat tersebut berisikan :”.. bahwa didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Agraria tersebut bahwa 16 sertifikat hak milik “induk” di atas obyek perkara (inklud SHM No. 428/ Tanjung Mulia an. Ahmat Wakidin /ic. Tergugat I) yang diterbitkan Tergugat III adalah (1) Cacat hukum/juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak jelas, (2) Persil- persil yang diterbitkan sertifikat tidak pernah dilakukan pengukuran, dan (3) Penerbitan sertifikat sertifikat tersebut tidak pernah ditempuh pengumuman sebagaimana mestinya”.
PE
NG
AD
2. Bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan sebagaimana ketentukan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997), bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah (ic. SHM No. 428/Tanjung Mulia) mewajibkan Tergugat III untuk melakukan verifikasi dan penelitian yang valid baik secara dokumen asal usul hak tanah/alas hak dasar tanah (data juridis) maupun kondisi riil lapangan/lokasi tanah (data fisik) dsb, namun ternyata Tergugat III tidak menerapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh UU/PP, sebaliknya justru melanggarnya. 3. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)
39
ED A
N
secara tegas menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan secara hukum adalah sah dan berharga sebagai pemilik Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960. Fakta- fakta tersebut dapat Para Pembanding/Para Penggugat buktikan sebagaimana Bukti P-8 s/d P12 sebagai berikut ;
IM
Foto copy Surat Sekda Provsu Tertanggal 04 Agustus 2010 No.597/7374 kepada Kakanwil BPN Provsu, Prihal: Permohonan Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah tentang Penegasan Kembali Surat Dirjen Agraria No.593.722/4373/692 Tanggal 07 Nopember 1982 yang intinya hasil penelitian Dirjen Agraria terdapat 16 SHM di atas tanah Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah aquo cacat juridis. Foto copy Surat ini telah diberi materai dan dinezegelen dan diberi tanda ---------P-8;
TIN
GG
Foto copy Surat dari Drs. H. Sutrisno,Msi, Pelaksana Direktur Jendral Pemerintahan Umum an. Kementerian Dalam Negeri, Tertanggal 07 Juni 2010 kepada BPN di Jakarta tentang Tindak-lanjut Permohonan Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah tentang Penegasan Kembali Surat Dirjen Agraria No.593.722/4373/692 Tanggal 07 Nopember 1982 yang intinya hasil penelitian Dirjen Agraria terdapat 16 SHM di atas tanah Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah aquo cacat juridis. Foto copy Surat ini telah diberi materai dan dinezegelen dan diberi tanda ---P-9;
PE
NG
AD
ILA
N
Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta Tertanggal 21 Maret 2011 No.875/26.1-600/III/2011 yang ditandatangani Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dengan Hal : Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat, yang intinya menegaskan untuk melakukan penelitian kembali atas Tanah Privat Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X seluas 150 Ha terletak di dulunya Kampung Tegal Rejo Tanjung Mulia Kecamatan Labuhan Deli dan sekarang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan sebagaimana Surat Dirjen Agraria No.593.722/4373/692 Tanggal 07 Nopember 1982 yang intinya hasil penelitian Dirjen Agraria terdapat 16 SHM di atas tanah Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah aquo adalah cacat juridis, karena : a).Bukti kepemilikan dari masing- masing pemilik sertifikat sebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya;b). Atas persil-persil yang diterbitkan SHM tidak pernah diadakan pengukuran;c). Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuh pengurusan sebagaimana mestinya. Foto copy Surat ini telah diberi materai dan dinezegelen dan diberi tanda ------------------- P-10; Foto Copy Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.1844/002600/VI/2011 di Jakarta Tertanggal 09 Juni 2011 tentang Undangan Gelar Kasus Pertanahan dengan Obyek tanah seluas 150 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Terlampir undangan kepada 42 pihak yang terlibat langsung atas sengketa tanah
40
N
dimaksud. Foto copy Surat ini telah diberi materai dan telah dinezegelen dan selanjutnya telah dilegalisir sesuai aslinya diberi tanda ------------ P-11;
Berdasarkan Surat Dirjen Agraria No.593.722/4373/692 Tanggal 07 Nopember 1982 telah memberi petunjuk kepada Gubernur dan Direktorat Agraria Provsu, antara lain : a). Permasalahan Tanah seluas lebih kurang 140 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dibatasi antara penggarap dengan pemegang haknya;b) Dari hasil penelitian ternyata penerbitan 16 SHM atas tanah dimaksud menurut prosedur konversi terdapat cacat juridis yaitu:
GG
-
IM
ED A
Foto Copy Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta tentang Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus No.SG/BAHGP/DV/2011; Obyek Tanah Seluas 150 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 16 Juni 2011. Gelar dipimpin langsung Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Drs Aryanto Sutadi,MH,MSc an. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dihadiri 26 pihak yang berkepentingan langsung atas obyek tanah aquo. Dari gelar tersebut disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa sekiranya SHM tersebut dapat dibatalkan, maka status tanahnya kembali kepada status semula yakni Grant Sultan, sebab dari hasil penelitian ternyata tidak ditemukan untuk menyatakan tanah tersebut menjadi tanah negara;
ILA
N
-
TIN
1. Bukti kepemilikan dari masing- masing pemilik sertifikat sebagai peganti Grant Sultan diragukan keabsahannya; 2. Atas persil-persil yang diterbitkan SHM tidak pernah diadakan pengukuran; 3. Penerbitan Sejumlah SHM tersebut tidak ditempuh pengurusan sebagaimana mestinya.
Bahwa disamping itu, Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada Tergugat III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif” untuk mencegah tindakan Tergugat I dan III dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, semisal: tidak menerbitkan Surat Keterangan bebas Sengketa atau hal-hal/ perbuatan lain yang berkekuatan meyakinkan kelengkapan data Tergugat III guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia, meskipun sesungguhnya sejarah kepemilikan hak atas tanah private Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah yang begitu luas tersebar, sudah tentu diketahui oleh publik Kota Medan khususnya, apalagi Tergugat IV selaku pejabat/ institusi Kelurahan yang wilayah tugasnya meliputi daerah obyek perkara;
PE
NG
AD
4.
5.
Bahwa meskipun Tergugat IV tidak berperan secara langsung mengajukan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia, namun sebelum SHM tersebut beralih dan atau dikuasai/diduduki kembali oleh Tergugat II, dengan salah satu tindakan melakukan pengukuran areal terbukti telah dilakukan tindakan hukum berupa Acara Pengukuran pada
41
ED A
N
Tanggal 02 Mei 2014 yang telah dilakukan BPN Kota Medan (ic. Tergugat III) dan selanjutnya kemungkinan diikuti dengan tindakan hukum lanjutan lainnya, sepatutnya secara hukum terlebih dahulu Tergugat III untuk melakukan verifikasi dan/ atau penelitian atas keabsahan semua dokumen dan data atas penguasaan/pendudukan dan atau pengalihan hak, serta meminta persetujuan lebih dulu kepada para penggugat, tetapi secara nyata tidak dilakukan oleh Tergugat III; Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum, maka secara assesoir Para Tergugat “Tidak Layak Hak” untuk memberlakukan alas hak dan atau obyek perkara (SHM No. 428/ Tanjung Mulia) sebagai dasar penguasaan/ pendudukan areal dan atau pengalihan dan penguasaan hak atas obyek perkara. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat II yang menguasai areal kembali atau menguasai alas hak secara tidak bertangungjawab berikut rencana pengalihan hak obyek perkara dan/ ataupun hak- hak lain yang terbit daripadanya dengan cara- cara sebagaimana diuraikan pada dalil para penggugat di atas, juga pantas dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
7.
Quod noon, jika benar SHM No. 428/ Tanjung Mulia akhirnya sebagai dasar untuk dikuasai dan atau diduduki kembali serta diikuti hak- hak lain yang terbit daripadanya kepada Tergugat II berikut rencana dan tindaklanjut pelaksanaannya, pantas dan beralasan hukum jika Para Penggugat dalam gugatan aquo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
8.
Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana ditegaskan di atas, Majelis Hakim Tinggi Medan kiranya dapat menolak dan memperbaiki pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan tuntutan para penggugat sebagaimana petitum point 5 s/d point 8 tidak beralasan sama sekali. Kekeliruan Judex factie pengadilan Negeri Medan tersebut, satu sisi mengakui keberadaan para penggugat sebagai ahli waris sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X dan menyatakan sah dan berharga alas hak dasar para penggugat berupa Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No.90/Dbl.KLD/”60 Tertanggal Labuhan Deli 22 Djuli 1960 yang dikeluarkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli. Namun disisi lainnya, Putusan Judex Factie menolak petitum para penggugat sebagaimana point 5 s/d seterusnya tanpa memberikan pertimbangan yang layak atau Onvoeldoende Gemagtiveerd, sebagaimana telah ditegaskan di atas;
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG
IM
6.
9.
Bahwa oleh karena Tergugat IV sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (ex officio) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada Tergugat III atau setidak-tidaknya “bersikap aktif” untuk mencegah tindakan Tergugat I dan III dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, pantas dan beralasan hukum tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau sampai adanya kepastian hukum tentang
42
N
siapa yang berhak atas obyek perkara aquo, sehingga Para Tergugat secara hukum haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini kelak;
ED A
10. Oleh karena itu, Para Penggugat berhak menuntut hak- haknya berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat dengan hal- hal sebagai berikut : Bahwa Kerugian Material, sebesar Rp 2.950.000.000, (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut: (1) Biaya Pengurusan Pengembalian Obyek Perkara berupa : biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya akomodasi, perlengkapan, biaya penelusuran dokumen- dokumen, verifikasi dokumen dan administrasi dalam kurun waktu 17 tahun ( mulai 1997 s.d 2015) sebesar Rp 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta), (2) biaya sewa tanah selama lebih kurang 35 tahun mulai 1978 s.d 2015 sebesar Rp 1.700.000.000,(satu miliar tujuh ratus juta rupiah), (3) Biaya yang dikeluarkan untuk untuk membayar jasa profesional hukum Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).
-
Kerugian Inmaterial, karena Para Penggugat merasa terpukul akibat jatuhnya harkat dan martabat, serta harga diri karena merasa diremehkan yang tidak mengindahkan hak- hak kepemilikan tanah para penggugat apalagi sejak diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik (SHM) No. 428/ Tanjung Mulia an. Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III, sehingga Para Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Meskipun kerugian inmaterial yang dialami Para Penggugat sulit diukur dengan uang, maka untuk memudahkan tuntutan, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian inmaterial sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milair rupiah);
ILA
N
TIN
GG
IM
-
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat (ic. Tergugat I) akan mengabaikan putusan pengadilan dan atau mengalihkan kepemilikan tanah aquo dan bukan menyerahkan kepada Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah seluas 18.800 M2 (Delapan Belas Ribu delapan ratus meter-persegi) di atas sebagian Lahan/ tanah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dimana di atas obyek perkara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia an. Pemegang Hak yakni Ahmat Wakidin (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (ic. Tergugat III) pada pada Tanggal 25 April 1978;
PE
NG
AD
11.
43
Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
13.
Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I, II, dan III dihukum secara tangung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
14.
Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (uit voerbaar voorraad).
6. Dalam Rekonvensi
GG
IM
ED A
N
12.
Bahwa hal- hal yang diuraikan pada petitum Gugatan Konvensi Para Penggugat sebagaimana ditegaskan di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan termaktub dan terurai dalam jawaban Para Tergugat dr/Para Penggugat dk atas gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana dibawah ini;
-
Bahwa Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk menolak semua dalil- dalil yang dimajukan Penggugat dr kecuali diakui secara tegas diuraikan dibawah ini;
-
Bahwa Para Tergugat dr menolak dalil yang diajukan Penggugat dr yang intinya Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah sah dan selaku pembeli beretikad baik dan meminta kepada Majelis Hakim agar SHM No.428/Tanjung Mulia berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah No. 184/KLD/1961, Tertanggal 13 Juni 1961 oleh Assisten Wedana Labuhan Deli, adalah dinyatan sah dan berharga. Para Tergugat dr membantahnya dengan alasan sebagai berikut:
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
-
1. Bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan sebagaimana ketentukan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997), bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah (ic. SHM No. 428/Tanjung Mulia) mewajibkan Tergugat III dk untuk melakukan verifikasi dan penelitian yang valid baik secara dokumen asal usul hak tanah/alas hak dasar tanah (data juridis) maupun kondisi riil lapangan/lokasi tanah (data fisik) dsb, namun ternyata Tergugat III dk tidak menerapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh UU/PP, sebaliknya justru melanggarnya.
44
IM
ED A
N
2. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 08 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang dimenangkan Para Penggugat dk (Ahli Waris)/Para Tergugat dr dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) secara tegas menyatakan Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan secara hukum adalah sah dan berharga sebagai pemilik Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
GG
3. Para Tergugat dr/Para Penggugat dk selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) sebagai pemilik asal tanah tidak pernah melakukan pengalihan yang dibenarkan menurut hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dk.
TIN
4. Para Tergugat dr/Para Penggugat dk selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat III prihal penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia.
PE
NG
AD
ILA
N
5. Asal usul perolehan hak Tergugat I dk yang ditindak-lanjuti penerbitan SHM No. 428/ Tanjung Mulia oleh Tergugat III dk tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asal usul hak tanah/ alas hak dasar terkuat atas obyek perkara yang dimiliki oleh Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang terlebih dahulu sudah ada dan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: GRANT SULTAN DELI YANG TELAH DIKONVERSI MENJADI SURAT KETERANGAN HAK MEMPERUSAHAI TANAH, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 dan turut menandatangani Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo PETA LOKASI Tanggal 08 Agustus 1960. 6. Bahwa Para Tergugat dr menolak dan membantah dalil Penggugat dr yang menyatakan, tindakan pengakuan dari Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk atas kepemilikan obyek sengketa yang didasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah No.90/Dbl.KLD/”60 diterbitkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli Tertanggal 22 Juli 1960, merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar bantahan dan penolakan tersebut dapat Para Tergugat dr sampaikan dengan hal- hal sebagai berikut: Bahwa justru Tergugat I dk/ Penggugat I dr, termasuk Tergugat II dr dengan nyata telah melakukan bahwa tindakan-tindakan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan sangat jelas merugikan kepentingan hukum Para Tergugat dr/Para Penggugat, sehingga beralasan hukum
45
TIN
GG
IM
ED A
N
bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak Ahmat Wakidin (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ( ic. Tergugat III), adalah Tidak memiliki Kekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum karena tidak dilakukan melalui proses yang benar (cacat proses) menurut Undang Undang yang berlaku; Ketidak-absah-an proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia diperjelas lagi oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982, Prihal : Sengketa Tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara (ic. Tergugat III), pada pokoknya dapat Para Penggugat simpulkan substandi surat tersebut berisikan :”.. bahwa didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Agraria tersebut bahwa 16 sertifikat hak milik “induk” di atas obyek perkara (inklud SHM No. 428/ Tanjung Mulia an. Ahmat Wakidin /ic. Tergugat I) yang diterbitkan Tergugat III adalah (1) Cacat hukum/juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak jelas, (2) Persil- persil yang diterbitkan sertifikat tidak pernah dilakukan pengukuran, dan (3) Penerbitan sertifikat sertifikat tersebut tidak pernah ditempuh pengumuman sebagaimana mestinya”.
ILA
N
7. Bahwa Para Tergugat dr menolak dan membantah dalil yang diajukan Penggugat dr yang mendalilkan pembebasan tanah terhadap masyarakat penggarap obyek perkara aquo, dinyatakan sah dan berharga seluruh ganti rugi yang dilakukan Penggugat dr/Tergugat II dk. Sedangkan penguasaan garapan yang dilakukan orang- orang di atas tanah SHM No. 428/Tanjung Mulia, haruslah dinyatakan sebagai penguasaan hak secara melawan hukum. Dasar bantahan dan penolakan Para Tergugat dr dapat ditegaskan dengan hal- hal sebagai berikut :
PE
NG
AD
Bahwa berdasarkan Hasil Gelar kasus Tanggal 16 Juni 2011 di Ruang Rapat Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa BPN-RI, adalah permasalahan antara masyarakat penggarap yang menguasai tanah dengan dan Para Penggugat serta sejumlah pemilik SHM yang tidak pernah tinggal dan menguasai obyek sengketa. Bahwa dalil Tergugat II yang mengklaim telah membayar ganti rugi terhadap para penggarap merupakan tindakan etikad buruk karena obyek sengketa aquo telah telah diurus oleh para ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X berupa memberi sewa kepada para penggarap secara turun menurun sebagaimana Bukti P-6 dan P-7 dan diperkuat dengan Bahwa dalil- dalil gugatan yang telah diperkuat sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-13, dan P-14 di atas, sangat relevan jika memperhatikan semasa hidupnya Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) memiliki sejumlah bidang tanah/lahan (Private/Pribadi) salah satunya lahan/tanah seluas lebih kurang 150 Hektar atau 1.500.000 M2(satu juta lima ratus ribu meter-persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Hal ini sesuai dengan Bukti P-3 dan P-4. Kedua bukti
46
Para Penggarap yang telah menyewa dari Ahli Waris Sultan (Para Penggugat) adalah pantas bersyukur dan bukan sebaliknya menyerahkan dan menjual kepada pihak lain, sehingga timbullah SHM “bodong” sebagaimana SHM Tergugat I ic. Ahmat Wakidin atas yang keberadaannya tidak jelas berada dimana. Hal ini sesuai dengan Bukti P-8 s/d P-10;
ED A
N
tersebut sebagai dasar kekuatan kepemilikan hak atas obyek sengketa aquo;
GG
IM
8. Bahwa Para Tergugat dr menolak semua dalil yang diajukan Penggugat dr yang mendalilkan Oleh karena adanya penguasaan hak secara melawan hukum di atas tanah SHM No.428/Tanjung Mulia, diperintahkan untuk mengosongkan tanah obyek sengketa di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Lingkungan XXII dan Lingkungan XV Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Penolakan Para Tergugat dr atas dalil Penggugat dr sebagaimana ditegaskan di atas, adalah layak Majelis hakim yang menyidangkan ini menolak tuntutan pengosongan tanah obyek sengketa dimaksud.
TIN
9. Bahwa Para Tergugat dr menolak dalil yang diajukan Penggugat dr yang meminta kepada Majelis Hakim agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi. Penolakan Para Tergugat dr tersebut didasarkan alasan yang tidak kuat dan dengan bukti- bukti yang lemah, apalagi dibuktikan dengan kekuatan bukti pada persidangan ini nantinya;
PE
NG
AD
ILA
N
10. Para Tergugat dr juga menolak dan membantah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dr dengan alasan munculnya gugatan dari Para Penggugat dk/Para Tergugat dr mengakibatkan kerugian material karena tidak dapat dimanfaatkannya SHM No. 428/Tanjung Mulia sebagai obyek sengketa aquo. Kerugian material tersebut ditaksir Rp 5.000.000.000,(lima Miliar Rupiah) dan kerugian inmaterial sejumlah Rp 10 Miliar. Bantahan dan penolakan Para Tergugat dr tersebut didasarkan perhitungan ganti rugi material xan inmaterial yang tidak rinci dan tidak masuk diakal dan tiba- tiba muncul angka Kerugian material Rp 5 Miliar dan Inmaterial Rp 10 Miliar. Perhitungan ganti rugi yang tidak rinci dan tidak masuk-akal tersebut, tidak mempunyai dasar hukum kuat. Oleh karena itu, selayaknya Majelis yang menyidangkan perkara ini menolak tuntutan ganti rugi rekonvensi Penggugat dr. 11. Bahwa Para Tergugat dr menolak tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah tinggal dari para penggugat dk/ Para Tergugat dr . Dalil Penggugat dr ini tidak relevan dan apa hubungan hukumnya dengan rumah tinggal para penggugat dengan secara hukum, adalah tidak benar. Apalagi kesemua rumah tinggal tersebut adalah rumah yang disewa oleh Para Penggugat dk/para Tergugat dr kecuali Tanah dan bangunan di Jalan Brigjen Katamso No.66 Kota Medan berupa istana Maimoon yang merupakan obyek sejarah Kesultan Deli. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis hakim yang menyidangkan gugatan rekonvesi ini menolak semua dalil Penggugat dr/Tergugat dk.
47
N
Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Pembanding bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
-
ED A
Dalam Eksepsi:
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 No.374/Pdt. G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
Dalam Provisi: -
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut.
GG
-
IM
Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 No.374/Pdt. G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut; Dalam Pokok Perkara:
MENGADILI SENDIRI
-
TIN
I. Dalam Konvensi. 1. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding II dan III;
AD
ILA
N
2. Dalam Provisi - Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslagh) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah seluas 18.800 M2(Delapan belas ribu delapan ratus meter-persegi) di atas sebagian Tanah SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dimana telah terbit SHM No. 428/ Tanjung Mulia yang lokasinya terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
PE
NG
3. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Penggugat/ Para Pembanding adalah ahli waris sah dari SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X); 3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III/ Para Terbanding adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daads); 4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960; 5. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 18.800 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus meter-
48
ED A
N
persegi) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/”60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut : Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung ----------- 1.879,0 M; Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ------------ 1.928,5 M; Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ----------------743 M dan 63,5 M; Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ------------------------ 825,0 M;
IM
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 428/ Tanjung Mulia yang terbit Tanggal 24 April 1978 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat III dan kini dikuasai/ diduduki Tergugat II, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum.
GG
7. Menyatakan semua hak- hak sehubungan terbitnya atas obyek perkara SHM No. 428/ Tanjung Mulia dan hak- hak lain yang terbit daripadanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
TIN
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
ILA
N
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III/Para Terbanding secara tangung renteng untuk membayar kerugian material kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.950.000.000,(dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
AD
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III/ Para Terbanding secara tangung renteng untuk membayar kerugian inmaterial kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
PE
NG
11. Menghukum Tergugat I,II,dan III/Para Terbanding secara tangung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/ hari, setiap kelalalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakan; 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat; 13. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini; 14. Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding secara tangung renteng membayar biaya perkara ini;
49
III.
Dalan Konvensi dan Rekonvensi
-
ED A
N
II. Dalam Rekonvensi - Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
Menghukum Para Tergugat dk/ Penggugat dr/ Para Terbanding membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Tingkat Banding;
semula Tergugat II adalah sebagai berikut :
IM
Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II
1. PUTUSAN HAKIM YANG ONVOELDOENDE GEMAGTIVEERD Bahwa setelah mempelajari secara seksama memori banding pembanding, tentang putusan hakim onvoeldoende gemagtiveerd ( lemah dan keliru), Terbanding II menilai memori banding Pembanding disusun secara tafsiran yang keliru dalam memahami isi dan maksud dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh judex factie;
-
Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan, “ dalam gelar perkara sesuai bukti P-12, P-13 sebagaimana diuraikan diatas, bahwa sertifikat hak milik, yang terbit diatas objek tanah seluas 150 Ha, dikelurahan tanjung mulia hilir, kecamatan Medan Deli, menimang, bahwa dalam gelar perkara sesuai bukti P-12, P-13, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sertifikat hak milik yang terbit di atas objek tanah seluas 150 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk sertifikat Hak Milik Nomor : 428 dan dalam bukti P-14 yakni Putusan Mahkamah Agung no.12273 k / PDT / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT-Medan No.83/Pdt/2012/PT.Mdn, tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No.26/Pdt.G/PN-Mdn tertanggal 19 Oktober 2011, para Penggugat dimenangkan adalah dalam perkara melawan pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/ tanjung Mulia Hilir tanggal 15 Juli 1977 atas nama Ahmat Sipan, bukan atas pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 428, kenyataan ini adalah sebagai fakta hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 428, tidak memiliki sangkut paut dengan bukti P-3 yakni Surat Keterangan Hak Memperusahai tanah Daftar No:90/Dbl.KLD/”60, tertanggal Labuhan Deli 22 Juli 1960, yang dikeluarkan Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli pemiliknya adalah almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli pemilik atas tanah 150 hektar di Tanjung Mulia surat hak atas tanah seluas 150 hektar terletak di Kampung Tegal Rejo Tanjung Mulia, kepenghuluan tanjung Mulia;
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG
-
-
Bahwa dengan demikian terang dan jelas serta tidak keliru, pertimbangan hukum judex factie, dimana telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pihak, termasuk bukti surat dari Pembanding/Penggugat (bukti P-12 dan P-13), yang membuktikan, bahwa sesungguhnya objek perkara
50
ED A
N
(tanah bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia) TIDAK TERMASUK dalam objek perkara 150 Ha, sebab Putusan Mahkamah Agung RI reg No. 1273 K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT.Mdn tanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt.G/PN Mdn tanggal 19 OKtober 2011, hanya menyangkut tanah bersertifikat hak milik nomor 308/tanjung mulia yang tercatat atas nama Ahmat Sipan; Bahwa dengan perkataan lain, tidak lah dapat serta merta putusan Mahkamah Agung RI reg No. 1273 K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT.Mdn tanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt.G/PN Mdn tanggal 19 OKtober 2011, menjadi landasan hukum untuk menyatakan hak milik Terbanding II atas objek perkara menjadi tidak sah, sebab yang menjadi objek perkara nya berbeda, antara putusan Mahkamah Agung tersebut dengan objek perkara a quo;
-
Bahwa jikalau pun judex factie, menyatakan sah kedudukan para Pembanding sebagai ahli waris, namun bukan lah mutatis mutandis, para Pembanding pemilik yang sah dari tanah objek perkara, sebab judex factie harus mempertimbangkan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan bukti surat, maupun saksi, serta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan setempat (sidang lapangan)
-
Bahwa oleh karena itu, judex factie dalam memutus perkara a quo telah dilakukan secara baik, tepat dan tidak keliru, sehingga oleh karennya permohonan Pembanding haruslah ditolak;
N
TIN
GG
IM
-
Bahwa dalam perkara a quo, terdapat fakta-fakta hukum: a) Saksi atas nama ADARAN DEBATA RAJA, saksi KOSEN SIAHAAN, dan saksi Penggugat lainnya, dibawah sumpah mengaku dan menerangkan, telah membayarkan sejumlah uang kepada Tengku Rida, yang merupakan keturunan/ahli waris dari Para Penggugat, atas pembayaran uang adminitrasi objek tanah perkara; b) Bahwa disamping itu, terdapat fakta-fakta hukum, para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara, namun tidak pernah menguasai tanah objek perkara sejak terbitnya sertifikat hak milik atas tanah objek perkara, namun justeru membiarkan terlantar tanah objek perkara; c) Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut juga secara nyata menunjukkan Tergugat II telah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat yang menempati tanah objek perkara, atas bangunan yang berdiri diatas tanah objek perkara, sehingga saat ini tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai secara langsung oleh Tergugat II, dengan cara membangun pagar keliling atas objek tanah perkara;
PE
NG
AD
-
ILA
2. KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM - Bahwa perbuatan melawan hukum (onrecht matiddaad), pada prinsipnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang/badan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada padanya (vide pasal 1365 KUHPdt);
51
Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, antara lain:
-
Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata terdapat 4 (empat) unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu :
ED A
N
-
Bahwa memperhatikan unsure-unsur perbuatan melawan hukum serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat dibuktikan oleh Tergugat II, para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenannya gugatan rekonpensi Tergugat II dk/Penggugat dr, dikabulkan oleh judex factie; Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat II sangat berkaitan langsung dengan gugatan pokok Penggugat, maka pertimbangan hukum judex factie tidak lagi menguraikan pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan terhadap rekonpensi; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh judex factie sudah benar menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Medan atas perkara a quo haruslah dikuatkan, dan menyatakan permohonan Banding Pembanding harus DITOLAK;
AD
-
ILA
N
-
TIN
GG
IM
a. Adanya perbuatan melawan hukum, dikatakan Pebuatan Melawan Hukum (PMH) jika perbuatan yang dilakukan tidak hanya bertentang dengan UU, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut: a) Bertentangan dengan hak orang lain; b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c) Bertentangan kesusilaan; d) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda; b. Adanya unsur kesalahan maksudnya perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku; c. Adanya kerugian yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum baik itu kerugian materil maupun kerugian immaterial; d. Adanya hubungan sebab akibat maksudnya hubungan klausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan;
PE
NG
-
3. TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT - Bahwa pada hari kamis tanggal dua puluh satu April 2016, telah dilakukan pemeriksaan setempat ke objek perkara, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Majelis Hakim, serta saksi-saksi; -
Bahwa pemeriksaan setempat, telah dapat memastikan, diatas objek terdapat:
52
IM
ED A
N
a. Tanah obek perkara dari jalan aluminium raya, melewati jalan kawat I, Kawat II dan berbatas dengan Kawat III; b. Tanah objek perkara, tidak sesuai batas sebelah barat, dengan yang ditunjuk oleh Penggugat; c. Batas sebelah barat menurut Tergugat II adalah tembok yang dibangun oleh PT. Mulindo, sedangkan menurut Penggugat, tanah objek perkara adalah berbatas dengan jalan kawat I, yang terdapat rumah makan padang; d. Diatas tanah objek perkara, terdapat, gudang atas nama PT. Mulindo , pagar permanen yang dibangun oleh Tergugat II, bangunan rumah masyarakat yang berada di Kawat III, sebanyak 11 unit serta 2 unit gereja; e. Diatas tanah obek perkara, adalah berupa tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat II; 4. TENTANG PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK
Bahwa pada pokoknya Tergugat II/Terbanding haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa Terbanding telah membeli objek tanah perkara bersertifikat hak milik nomor 428/tanjung mulia yang dilakukan secara terang dan jelas; b. Bahwa peralihan hak yang dilakukan atas objek perkara a quo, dilakukan atas dasar pelelangan objek jaminan hutang yang dilakukan oleh kantor lalang Negara, dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
-
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, yang menegaskan “pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi”, demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1221 K/Sip/1971 tanggal 9 Februari 1972, yang menegaskan: “pembeli yang beritikad baik dilindungi hukum”;
-
Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Terbanding, maka jelas dan terang Terbanding adalah merupakan PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK; BAhwa oleh karena Terbanding dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka putusan judex factie, yang mengabulkan gugatan rekonpensi Terbanding haruslah dinyatakan dikuatkan, dan sekaligus menyatakan permohonan Banding pembanding haruslah dinyatakan DITOLAK;
NG
AD
-
ILA
N
TIN
GG
-
PE
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan: 1. Menolak permohonan Banding Pembanding; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg No. 374/Pdt.G/2015/PN-Mdn, yang diputus pada tanggal 3 Mei 2016; 3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;
N
53
IM
ED A
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh AFRIZON SH MH,SH, Advokad berlamat di komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY No.27 A Jalan Setia Budi Kota Medan yang dalam hal ni bertindak selaku kuasa dari Rosmeini dkk (Sura kuasa tertanggal 4 Juni 2015) Semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersbut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Putusan Hakim yang onvoeldoende Gemotiverd;
GG
2. Pertimbangan Hakim Keliru dan Subjektif
Menimbang, bahwa substansi keberatan – keberatan yang diajukan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, lagi pula tidak
TIN
ditemukan adanya alasan hukum yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas
N
perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 No.374/Pdt. G/2015/PN.Mdn serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
ILA
semula Para Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil
AD
alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 No.374/Pdt. G/2015/PN.Mdn :,
NG
yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap
PE
dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, RBg. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI
Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para
ED A
-
Penggugat; -
N
54
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 04 Mei 2016 No.374/Pdt. G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya
IM
-
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
GG
sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 31
Januari 2017 oleh Kami
SABUNGAN
TIN
PARHUSIP,SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH;MH dan BENAR KARO-KARO,SH.,MH, para Hakim angggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 November 2016 Nomor
N
353/Pdt/2016/PT-MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 08 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
ILA
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Johorlan Dongoran,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .-
AD
HAKIM ANGGOTA,
NG
1. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH
KETUA MAJELIS
SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH
PE
2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH PANITERA PENGGANTI,
JOHORLAN DONGORAN,SH.
55
6.000,-
2. Redaksi ............................Rp.
5.000,-
ED A
1. Meterai ............................Rp.
N
Ongkos perkara :
3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,-
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG
IM
Jumlah .................................Rp. 150.000,-
