PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

NOMOR : 347/ PDT/2015/ PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

GI

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

ING

tersebut dibawah ini dalam perkara antara : KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI BINJAI, dalam hal ini diwakili oleh :

MARIYANTO, SH., NOVA SURYANITA SEBAYANG, SH.,

M.Kn

NT

ABEN BM SITUMORANG, SH., HERLINA SIHOMBING, SH, masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara,

beralamat

di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai Jl. T. Amir

ILA

Hamzah No.378 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Nomor SKK – 01 / N.2.11 / Gp / 02 / 2015, tanggal 4 Februari

2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING

NG AD

semula sebagai PENGGUGAT ; LAWAN

Hj. ROSMAWATI, umur/ Tgl lahir : 47 Tahun / 5 Juli 1967, Ibu rumah tangga, alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lk. V Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara isteri dan ahli waris dari Almarhum Ir.

PE

H. Haris Harto, M.SP dan wali dari anak-anak Almarhum Ir. H. Haris Harto, M.SP selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebgai TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Okober 2015 No. 347/Pdt/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas perkara tanggal 10 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-Bj dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

ME DA N

2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai

GI

pada tanggal 09 Pebruari 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : a. Bahwa suami tergugat yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP adalah

ING

terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, dengan dakwaan sebagai berikut :

NT

Primair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 dari Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ILA

pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana. Subsidair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana

NG AD

dalam pasal 3 jo. pasal 18 dari Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

b. Bahwa suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak

PE

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus, dengan putusan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tanggal 15 Mei 2012, dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar

Halaman 2 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

3

harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; 5. Menjatuhkan

pidana

tambahan

terhadap

terdakwa

berupa

pembayaran uang pengganti sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana

GI

tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

ING

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

bulan ;

NT

tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

6. Memerintahkan barang bukti berupa : 6.1. LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007

ILA

bulan Januari ;

6.2.LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Februari ;

NG AD

6.3.LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Maret ;

6.4.LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan April ;

6.5. LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Juni ;

PE

6.6. LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Agustus ;

6.7. LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan September;

6.8. LPJ Penggunaan Dana Bantuan Olahraga KONI tahun 2007 bulan Oktober ; 6.9. Kwitansi penerimaan uang Pengcab Olahraga ; 6.10. Biaya Anggaran Pelantikan Pengurus KONI Kota Binjai tahun 2007 tanggal 30 November 2007 ; 6.11. Buku Penjualan alat-alat Fitnes dari CV Indo Sehat / CV. Jaco ; 6.12. Buku peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2007 ;

Halaman 3 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

4

6.13.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 001/KONI-KB/I/2007 tgl. 9 Januari 2007 tentang permohonan dana KONI tahun 2007 yang ditandatangani Ir. Haris Harto, MSP;

6.14,Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 037/KONI-kb/V/ 2007 tgl. 18 Mei

2007 tentang mohon bantuan dana yang

GI

ditandatangani oleh Ir. Haris Harto, MSP ; 6.15.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 046/KONIKB/VII/

ING

2007 tgl. 27 Agustus 2007 tentang permintaan dana bantuan kegiatan PSKB Binjai, yang ditandatangani oleh Ir. Haris Harto, MSP ;

6.16.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 049/KONI-KB/IX/

NT

2007 tgl. 10 September 2007 tentang permintaan dana bantuan pengadaan alat fitness dan matras yang ditandatangani oleh Muslim Ginting ;

ILA

6.17. Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 049/KONI-KB/ IX/2007 tgl. 13 September 2007 tentang permintaan dana bantuan Festival Marching Band yang ditandatangani oleh

NG AD

Muslim Ginting ;

6.18.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 052/KONI-KB/ XI/2007 tgl. 19 September 2007 tentang permintaan dana bantuan panjat tebing yang ditandatangani oleh Muslim Ginting

6.19.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 054/KONI-KB/XI/ 2007 tgl. 20 September 2007 tentang permintaan dana bantuan yang ditandatangani oleh Muslim

PE

kekurangan dana tali asih Ginting ;

6.20.Permohonan dari KONI Kota Binjai Nomor : 061/KONIKB/X/2007 tgl. 1 Oktober 2007 tentang permintaan dana bantuan

kegiatan

kejuaraan

4

Cabang

Olahraga

yang

ditandatangani oleh Muslim Ginting ; 6.21.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 990-3181/K/2006 tanggal 26 Desember 2006

tentang penunjukan bendahara

dan atasan langsung bendahara; 6.22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara Nomor SKEP-24/KONI-SU/IX/2007 tanggal 17 September 2007 6.23. Pengusulan penerbitan SK Personalia pengurus KONI Kota Binjai masa bakti 2007 – 2011 tanpa nomor, tanggal 7 Agustus 2007

Halaman 4 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

5

6.24.Surat Walikota Binjai kepada Ketua Umum KONI Sumatera Utara Nomor 426 -361 tanggal 26 Januari 2005 perihal penerbitan SK personalia pengurus KONI Kota Binjai masa bakti 2003 – 2008 ; 6.25. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2005 ;

GI

6.26. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2007 ;

ING

6.27.Copy lembaran yang telah dilegalisier Peraturan Daerah Kota Binjai tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah T.A 2007 Kota Binjai, organisasi Sekretaris Daerah No.Kode

Rekening

2003.00.00.5.1.5.01.02

uraian

belanja

NT

Bantuan Olahraga sebesar Rp.1.947.000.000.- ; 6.28.Copy lembaran yang telah dilegalisier Peraturan Walikota Binjai tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah

ILA

T.A 2007 Kota Binjai, organisasi Sekretaris Daerah No.Kode Rekening

2003.00.00.5.1.5.01.02

uraian

belanja

Bantuan

Olahraga sebesar Rp.1.135.000.000.- ;

NG AD

6.29.Surat KONI Kota Binjai nomor 035/KONI-KB/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. HARIS HARTO. MSP (Ketua Harian KONI Kota Binjai) ;

6.30.Surat KONI Kota Binjai nomor 050/KONI-KB/VI/2007 tanggal 9 Juli 2007 hal permintaan dana bantuan Drum Band dan

Marching Band yang ditandatangani oleh MUSLIM GINTING

PE

(Ketua KONI Kota Binjai) ;

6.31.Surat KONI Kota Binjai nomor 051/KONI-KB/XI/2007 tanggal 13 Juli 2007 hal permintaan dana bantuan panjat tebing yang ditandatangani oleh MUSLIM GINTING (Ketua KONI Kota Binjai) ; Dikembalikan kepada Pemko Binjai.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupuah). c. Bahwa suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tanggal 15 Mei 2012.

Halaman 5 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

6

d. Bahwa suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012, sesuai dengan Surat Kematian yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pahlawan tanggal 9 Juli 2012, yang menerangkan Ir. Haji. Haris Harto, M.SP telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012.

GI

e. berdasarkan Surat Kematian yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pahlawan tanggal 9 Juli 2012, yang menerangkan Ir. Haji.

ING

Haris Harto, M.SP telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012 maka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan

putusan

dalam

perkara

suami

tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, dengan putusan Nomor

NT

34/Pid.Sus/2012/PT. Mdn tanggal 15 Mei 2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

tersebut ;

ILA

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

- Menyatakan penuntutan hukuman atas diri terdakwa dinyatakan gugur ; - Membebankan biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan

NG AD

dibebankan kepada Negara.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 25 Oktober 2011, almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, telah menitipkan uang sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk penggantian kerugian Negara, sesuai dengan bukti setoran BRI tanggal 25 Oktober 2011 maka uang titipan sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) disimpan di Bank Rakyat Indonesia

PE

(BRI) Binjai.

g. Bahwa setelah perkara almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan

Negeri

Medan

dan

memperoleh

putusan

Nomor

41/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tanggal 15 Mei 2012, dengan amar putusan antara lain “ membayar uang pengganti sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) “ maka uang titipan telah disetorkan ke kas Negara, sesuai dengan surat setoran bukan pajak ( SSBP ) nomor 01 / 09 / 2012 tanggal 20 September 2012. h. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pid.Sus/2012/PT. Mdn tanggal 15 Mei 2012 dalam perkara almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP,

pada halaman 24,

menyatakan

“ meskipun

penuntutan hukuman atas diri Terdakwa dinyatakan gugur, menurut pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

7

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menutup kemungkinan Penuntut Umum melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan Perdata atas kerugian Negara terhadap ahli waris terdakwa tersebut ;

i. Bahwa perbuatan suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto,

menyebabkan

GI

M.SP, yaitu “ melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama” Negara, dalam hal ini pemerintah Kota Binjai mengalami

ING

kerugian lebih kurang sebesar Rp.951.697.000, (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tanggal 15 Mei 2012, terhadap suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto,

NT

M.SP dijatuhkan pidana tambahan berupa “ membayar uang pengganti sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), namun suami tergugat, yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP maupun ahli waris

ILA

almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP tidak membayar uang pengganti sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). ; j.

Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar

NG AD

putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga Negara, tidak terkecuali almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP yang merupakan suami tergugat, maka perbuatan tidak membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar kewajiban hukum, sebagaimana dimaksud

PE

dalam pasal 1365 KUHPdt. k. Bahwa oleh karena perbuatan tidak membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar kewajiban hukum dan karena Ir. Haji. Haris Harto, M.SP telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012 maka kepada ahli waris almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, yaitu tergugat diperintahkan untuk membayar uang

pengganti kepada Negara sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah), sesuai dengan pasal 832 KUHPdt yang antara lain menyatakan “… menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama… “ dan pasal 833 KUHPdt, yang antara lain menyatakan “… sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala

Halaman 7 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

8

piutang si yang meninggal.

Dengan demikian segala utang piutang

maupun kewajiban dari Pewaris yaitu almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP akan beralih kepada ahli waris, sehingga kewajiban membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) beralih kepada tergugat sebagai ahli waris Ir. Haji. Haris

GI

Harto, M.SP.

l. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak membayar uang pengganti kepada

ING

Negara sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana ditetapkan oleh putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn tanggal 15 Mei 2012, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata,

NT

sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp.490.000.000,- ( empat ratus sembilan puluh juta rupiah ).

m. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat dan

ILA

untuk menjamin pelaksanaan pembayaran tergugat kepada penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Binjai meletakkan sita jaminan atas

berupa :

NG AD

barang-barang milik tergugat dan almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP,

a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK – 5517 RO merek Honda tahun 2005 ; b. 1 (satu) unit Mobil BK – 1440 RE merek BMW tahun 2003; c. 1 (satu) unit Pick Up BK – 9999 KI merek Suzuki Futura tahun 2001; Berdasarkan apa yang kami kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan :

PE

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan provisi Penggugat seluruhnya 2. Meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat dan almarhum Ir. Haji. Haris Harto, M.SP, terdiri dari : a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK – 5517 RO merek Honda tahun 2005 ; b. 1 (satu) unit Mobil BK – 1440 RE merek BMW tahun 2003; c. 1 (satu) unit Pick Up BK – 9999 KI merek Suzuki Futura tahun 2001; DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima. 2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

9

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Binjai.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verstek, banding dan kasasi. 6. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

ganti

rugi

sebesar

GI

Rp.490.000.000,- ( empat ratus sembilan puluh juta rupiah ).

ING

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain, mohon memberi putusan

NT

yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan pada Pngadilan Negeri

ILA

Binjai, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

pemeriksaan

perkara

gugatan

NG AD

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat atau Verstek ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-Bj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

PE

--- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA : --- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; DALAM PROVISI dan DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA : --- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesa Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa isi putusan diberitahukan kepada Tergugat

Pengadilan Negeri

tersebut telah

melalui Surat Kabar Harian Mandiri pada

tanggal 17 Juni 2015 ; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 10 Jubi 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-BJ tersebut, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan

Akta

Permohonan

Banding

No.5/Pdt.G/2015/PN-Bnj

Nomor

15/Pdt.Bdg/2015/PN-Bnj pada tanggal 18 Juni 2015 dan permohonan banding Halaman 9 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

10

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Wali Kota Binjai pada tanggal 22 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2015 dan

GI

pada hari dan tanggal itu juga Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, dan salinannya telah diserahkan kepada

ING

Tergugat melalui Wali Kota Binjai pada tanggal 15 Juli 2015 ; Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara

sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi

sesuai

dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas yang yang disampaikan oleh

NT

Sofyan Hadi Juru sita Pengadilan Negeri Binjai kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat

ILA

pada tanggal 22 Juni 2015 melalui Walikota Binjai ; TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan

banding

dari

Pembanding semula

NG AD

Penggugat Konpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan pembanding mengajukan permohonan banding adalah sebagaimana

tersebut dalam Memori Banding yang pada

PE

pokoknya sebagai berikut :

1. Petimbangan hukum Majelis Hakim tersebut

bertentangan

dengan

Undang-undang yaitu : Pasal 34Undang-undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan : “ Dalam hal Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian

Negera, maka Penuntut Umum segera

menyerahkan salinan berkas acara

sidang tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waisnya ; 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

tersebut bertentangan

dengan

Ketentuan Hukum yang berlaku antara lain :

Halaman 10 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

11

Fatwa Mahkamah Agung sehubungan dengan Surat Jaksa Agung tanggal 19 Nopember 1987 No. R-175/A-6/II/1987 antara lain menyatakan : “ Pada hakekatnya pembayaran uang

pangganti

adalah merupakan hutang

yang harus dibayar /dilunasi oleh terpidana

kepada Negara. Hutang

tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan

GI

perdata di Pengadilan “ ;

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut

bertentangan dengan

ING

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung

No.

2457 K/Pid/1988 tanggal 9 Februari 1989, yang menyatakan apabila Uang pengganti tidak dibayar, hal itu tetap merupakan hutang yang harus ditanggung oleh terpidana yang sewaktu-waktu dapat ditagih oleh Negara

NT

baik langsung dengan cara menjual lelang barang-barang milik terpidana yang masih tersisa maupun melalui gugatan perdata termasuk terhadap ahli warisnya “ ;

ILA

4. Bahwa Pembanding, dahulu sebagfai Penggugat, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum

Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam

putusan perkara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj tanggal 10 Juni 2015,

NG AD

pada halaman 19 alinia 2 yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Terdakwa

Ir. Haji Haris

Harto, M.SP, maka secara hukum pidana gugurlah semua kewajiban eksekusi pidana yang merupakan

pemidanaan atas dirinya, dengan

demikian pembayaran uang pengganti tidak dapat dibebankan atau dialihkan

kepada Tergugat yang tidak melakukan perbuatan pidana

PE

korupsi walaupun Tergugat selaku ahli warisnya

karena kewajiban

Terdakwa telah gugur ; “ 5. Bahwa pembanding dahulu sebagai Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Binjai dalam

putusan perkara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj tanggal 10 Juni 2015 pada halaman 19 alinia 3 yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, beralasan

hukum

kiranya

Majelis

menyatakan

gugatan

Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard / NO ) “ Karena apabila petimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusan pekara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj tanggal 10 Juni 2015 memperhatikan :  Undang-undang Ketentuan Hukum yang berlaku :  Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ;

Halaman 11 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

 Putusan-putusan Pengadilan Lainnya ;

ME DA N

12

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai akan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat ; 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj telah melakukan penilaian yang salah terhadap

GI

bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat, karena tidak cermat dan menimbulkan aneka tafsir sehingga pertimbangan

ING

hukum yang dibuat tidak tepat dan saling bertentangan dalam memutuskan perkara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara gugatan nomor 5/Pdt.G/2015/PN-BJ memberikan penilaian yang saling bertentangan

NT

terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara ; Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis hakim

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan

ILA

mengadili perkara ini berkenan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor 5/Pdt.G/2015/PN-Bj tanggal 10 Juni 2015 mengabulkan

tuntutan

Pembanding,

dahulu

sebagai

dengan Penggugat

NG AD

sebagaimana terdapat dalam gugatan yang kami ajukan ; Menimbang, bahwa Terbanding

semula Tergugat tidak mengajukan

Kontra Memori Banding dalam perkara ini ; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

membaca

dan

mempelajari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai

tanggal 10 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2015/PN-Bj dan Memori

PE

Banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi menurut Pengadilan Tinggi telah tepat

dan benar dan sependapat

dengan Hakim Tingkat Pertama ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan

tentang

ketidak hadiran Tergugat dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan pertama sampai dengan dibacakan putusan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan ketidak hadiran Tergugat dalam amar putusan ;

Halaman 12 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

13

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO), dengan pertimbangan yang pada pokoknya dengan meninggalnya Terdakwa Ir. Haji Haris Harto, MSP, maka gugurlah

semua kewajiban eksekusi pidana yang merupakan

pemidanaan atas dirinya dengan demikian pembayaran uang pengganti tidak

GI

dapat dibebankan kepada Tergugat selaku ahli warisnya dan kewajiban Terdakwa telah gugur ;

Pengadilan Tinggi tidak sependapat

ING

Menimbang, bahwa

dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

NT

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001

dengan tegas menyatakan “

ILA

Dalam hal Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang Pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas Berita Acara Sidang tersebut Jaksa Pengacara Negara

atau diserahkan kepada instansi yang

NG AD

kepada

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris ; Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 34 tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan gugatan terhadap Hj. ROSMAWATI (Tergugat) selaku isteri dari Alm. Ir. HAJI HARIS

HARTO, M.SP,

selaku Terdakwa dalam perkara Tindak

Pidana

PE

Korupsi No. 41/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn yang telah meninggal dunia pada saat proses perkara pada Tingkat Banding (bukti P.3, P.3 a dan P.5) ; Menimbang, bahwa oleh karena suami Tergugat meninggal pada saat proses perkara tindak pidana Korupsi dalam tingtkat banding, maka proses perkara pidana tersebut berhenti, akan tetapi proses perdata pengembalian uang pengganti hasil tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab ahli warisnya (Tergugat) secara perdata yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah

dengan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Medan

tanggal 15

Mei 2012

No.

41/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn (bukti P.3 a) Terdakwa Ir. HAJI HARIS HARTO, M.SP (suami Tergugat) selain dijatuhkan pidana penjara dan denda, pada amar

Halaman 13 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

putusan nomor 5 (lima)

juga menjatuhkan

ME DA N

14

pidana

tambahan terhadap

Terdakwa (suami Tergugat) berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

(suami Tergugat) telah

meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012 (bukti. P.4), maka sesuai Pasal 34

GI

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut HARIS HARTO, M.SP yaitu Tergugat mempunyai

ING

ahli waris dari Ir. HAJI

kewajiban untuk membayar uang pengganti tersebut

kepada

Negara cq.

Kejaksaan Negeri Binjai (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.6 a pada tanggal 19

NT

19 September 2002 Ir. HAJI HARIS HARTO, M.SP (suami Tergugat) telah membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.344.675,- ( seratus satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada

Keuangan

dan oleh Penggugat telah menyetor

ILA

Penggugat

R.I, Ditjen Perbendaharaan

KPPN

kepada Departemen

Medan II pada tanggal 20

September 2012 (bukti P.7) ;

NG AD

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Kewajiban Terugat

untuk membayar uang pengganti kepada Penggugat

dengan perincian sebagai berikut : -

Uang pengganti yang harus dibayar Tergugat ......

Rp. 490.000.000,-

-

Telah dibayar sebesar .........................................

Rp. 101.344.675,-

-

sisanya ..................………………………………….. oleh Tergugat

kepada Penggugat adalah

PE

Jaditotal yang harus dibayar

Rp. 388.655.325,-

sebesar Rp. 388.655.325,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat ada meminta agar

menyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum,

menurut Pengadilan Tinggi yang melakukan perbuatan pidana adalah suami Tergugat, dan Tergugat sebagai ahliwarisnya tidak pernah ditegur oleh Penggugat untuk membayar uang pengganti tersebut, maka oleh karena itu tidak tepat Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu petitum ini ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita, maka petitum nomor 4 (empat) harus ditolak ; Menimbang, bahwa sedang petitum amar nomor 5 (lima) menurut Pengadilan Tinggi juga dinyatakan ditolak ;

Halaman 14 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

15

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 (enam) dikabulkan hanya sebesar Rp. 388.655.325,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus

dua puluh lima rupiah) dan kalimat

amar tersebut

disesuaikan dengan kalimat yang ada dalam putusan pidana ;

diatas, Pengadilan Tinggi

berpendapat

GI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Binjai

ING

tanggal 10 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/2012/PN-Bj tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

NT

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula sebagai Tergugat dipihak yang kalah, maka ongkos perkara

dalam kedua tingkat Peradilan

dibebankan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat ;

ILA

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

NG AD

MENGADILI :

--- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula sebgai Pengugat ; --- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 10 Juni 2015 No. 05/Pdt.G/ 2015/PN-Bj yang dimohonkan banding tersebut, dengan : MENGADILI SENDIRI:

PE

--- DALAM PROVISI :

 Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ; --- DALAM POKOK PERKARA :  Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut

untuk

menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Binjai tidak hadir ;  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;  Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti atas putusan tindak pidana korupsi No. 41/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp. 388.655.325,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat ;  Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 15 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn

ME DA N

16

 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan tanggal 17 Pebruari 2016 oleh kami HJ.

GI

Tinggi Medan pada hari Rabu

WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH

ING

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015 Nomor. 347Pdt/2015/PT-Mdn , dan putusan dalam

sidang

terbuka untuk umum

pada hari Rabu

NT

tersebut diucapkan

tanggal 02 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh

: MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

HAKIM ANGGOTA,

NG AD

ttd

ILA

berperkara maupun kuasanya ;

YANSEN PASARIBU, SH.

KETUA MAJELIS, ttd HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

ABDUL FATTAH, SH.MH.

PE

PANITERA PENGGANTI, ttd

MUSALLIM SIREGAR,SH

Perincian ongkos banding : 1. Redaksi putusan Rp. 5.000.2. Materai Rp. 6.000.3. Pemberkasan Rp. 139.000.J u m l a h = …….. Rp. 150.000.-

Halaman 16 dari 16 Hal.Put. No. 347/PDT/2015/PT-Mdn