PUTUSAN NOMOR : 130/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
ME DA N
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
SUHERLY HARAHAP, tempat tanggal lahir Diski, 18 Februari 1970 / umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Medan-Binjai KM 12,9 No 2 Pos Diski 20351 Dusun V Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab
GG I
Deli Serdang, adalahAhli waris dari (alm) Ishak pemilik sah sebidang tanah garapan terletak di afd./ Pasar
3B
Kamp.
Mulioredjo
Konsessie
Sei
Semayang B Kebon Rotterdam A/B ( Sekarang
TIN
Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara) persil seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha) sebagaimana Kartu Tanda Pendaftaran
N
Pendudukan selanjutnya
Tanah disebut
(KTPPT) sebagai
Nomor
413,
PEMBANDING
ILA
semula PENGGUGAT ;
L A W A N:
AD
Pemerintah Republik Indonesia cq; Menteri Negara Badan Usaha
PE
NG
1.
Milik Negara cq;Perusahaan Perseroan ( Persero) PT Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan , selanjutnya disebut
sebagai
TERBANDING
I
semula
TERGUGAT I ;
Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
2.
Pemerintah Republik Indonesia cq; Badan Pertanahan Nasional dahulu Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional ( dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria ) cq; Gubernur Propinsi Sumatera
Utara
cq;
Kantor
Wilayah
Badan
ME DA N
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ( dahulu Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu kantor Inspeksi Agraria propinsi Sumatera Utara) cq;
Bupati Kabupaten Deli
Serdang cq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (dahulu Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang ) beralamat di Lubuk Pakam, selanjutnya sebagai
TERBANDING
II
semula
GG I
disebut
TERGUGAT II ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
TIN
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
serta
turunan
N
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
ILA
103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017;
TENTANG DUDUK PERKARA
AD
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
NG
Pakam pada tanggal 15 Juli 2016 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2016/PNLbp, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
PE
01. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal Kampong Muliorejo dan pada tahun 1953 penduduk mengarap tanah di pasar 2,3 dan 4B sekarang
Desa Muliorejo
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap.
02. Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di Pasal 2,3 dan 4B tersebut maka pada tahun 1959 telah dilaksanakan Pengukuran oleh Agraria ( BPST ) yaitu : Datuk Mustapa, Oka Halaman 2 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Kamaluddin, Husin Sihombing dan Saidin sebagaimana Peta tanggal 14-10-1959 ( Di Ukur oleh Saidin ).Dimana bidang tanah Penggugat adalah
satu didalamnya
yang
diperoleh berdasarkanketentuan
Undang undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu(1) Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 dengan bukti
ME DA N
diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah ( KTPPT ) Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timuratas nama pemilik; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat
di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo
Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo
Kec Sunggal Kab Deli Serdang
Propinsi
Sumatera
Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan batas-batas sebagai berikut
GG I
:
Utara berbatas dengan Jalan / persil
Nomer 414
Timur berbatas dengan persil
Nomer 426
Selatan berbatas dengan persil
Nomer 412
disebut
TIN
Barat berbatas dengan persil Nomer 393, yang selanjutnya sebagai Tanah Terperkara.
03. Pada tahun 1967/1968 dari tanah garapan tersebut Penggugat di usir
N
paksa oleh Tergugat I yang membawa KOREM 023 yang dipimpin oleh Mayor Hamzah Johan, dan pengusiran ini diketahui berdasarkan
ILA
terbitnya dokument Surat Keputusan ( SK ) Pemberian Tanah Guna Usaha oleh Menteri Agraria nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I
AD
Sumatera Utara
( Cq:Tergugat I) sebagai Pemegang Hak
Usaha .
NG
04. Karena sengitnya perlawanan masyarakat demi mempertahankan tanah garapannya tersebut termasuk Penggugat maka pada tahun 1969/1970 Penggugat bersama Ketua rombongan termasuk yang
PE
diajak Pemerintah untuk Ruislagh bersama Camat : P.Pandia dan Koramil Letnan Untung lokasi penggantian. Yang
Sembiring meninjau rencana tanah untuk pertama ke Sri Gunting, Kota Rantang
Kecamatan Hamparan Perak. Tetapi Lokasi nya tidak diterima warga termasuk Penggugat karena berupa rawa-rawa yang kedalamannya sampai dua (2) meter. Kedua, meninjau ke Laubakri –Kuta Limbaru. karena lokasinya bergunung-gunung dan berbatu-batu besar kami tidak bisa menerimanya dan kami tetap mempertahankan lahan Halaman 3 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
garapan kami di Pasar 2,3 dan 4 B Sei.Semayang B termasuk tanah Terperkara. 05. Para penggarap terusir dari tanah garapannya termasuk Penggugat tidak mampu mempertahankan lahannya karena intimidasi dan takut di tuduh sebagai anggota PKI sehingga tidak berani beruat apa-apa. para penggarap termasuk Penggugat dalam
ME DA N
Namun upaya-upaya
mempertahankan tanah garapan tersebut termasuk Tanah terperkara tetap terus berlanjut. Lalu pada tahun 1985 usaha tersebut dipimpin oleh Kasdun Tahun 1990 oleh Sri Ningsih/Mangaraja Perlindungan Siregar, tahun 2001,2003 oleh Amran Harahap yang terus tiada bosan terus mencari jalan keadilan dengan meminta dan memohon agar tanah garapannya dikembalikan. Upaya tersebut tetap gagal.
GG I
Kemudian garapan Tanah Terperkara diperjuangkan oleh Suherly Harahap dengan sejarah catatan sbb : No.
Maksud Permohonan Ditujukan kepadaTanggal Terima
Oktober 2010
TIN
1. Minta Tanah dikembalikan
2. Minta Tanah dikembalikan Oktober 2010
26
Tergugat II
26
Tergugat II
26
Februari
N
3. Mohon Penyelesaian
Tergugat I
2015
ILA
06. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap ( Penggugat) Tergugat I ada memberikan Tanggapannya dalam surat sbb :
AD
i. Surat dari PTP Nusantara II Nomor II.0X/643/X/2011 intinya menyebutkan bahwa :
PE
NG
- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP Nusantara II ( Persero ) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No 65/1997 yang masa berlaku Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028. - Tanah Terperkara sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009 pada point 10 menyatakan bahwa : Dengan demikian Sertifikat-Sertifikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero ) dahulu PTP-IX berdasarkan Surat Keputusan No SK.24/HGU/1965 Halaman 4 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil Rekomendasi dari TPTGA-IX, bersih dari garapan yang dilindungi Undangundang Darurat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Darurat No 8 tahun 1954 Jo Undang-undang No 1 tahun 1956’. Sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan
IX
sudah
bersih
ME DA N
No 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTPdari
tuntutan
dan
garapan
yang
mendasarkan kepada UU Darurat No 8 tahun 1954 dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan SKPTSL, karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu. ii.
Surat
dari
PTP
Nusantara
II
(Persero)
Nomor
:
GG I
II.0/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November 2010, intinya menyatakan bahwa :
- Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor
TIN
109/Muliorejo.
07. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap ( Penggugat) Tergugat II ada memberikan Tanggapannya
N
dalam surat sbb :
i. Surat dari An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
ILA
Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb :
PE
NG
AD
a) Bahwa areal tanah Terperkara merupakan bagian dari
areal HGU PTPN-II, terdaftar dengan Sertifikat HGU No 109/Muliorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2028.
b) Areal Tanah terperkara dikuasai oleh Pihak PTPN II
berdasarkan
SK.
24/HGU/1965
tanggal
10-06-1965
ditanami tebu dan tidak ada garapan masyarakat. c) Bahwa areal tanah terperkara semula terdaftar dengan
HGU No. 1/Paya Bakungyang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No SK. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang telah berakhir hak nya tanggal 9 Juni 2000.
Halaman 5 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
d) Bahwa kemudian PTPN -II memohon perpanjangan jangka
waktu HGU pada tanggal 9 Januari 1997 dan tanggal 11 Januari
1997,
atas
permohonan
tersebut
dilakukan
pengukuran secara Kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Pendaftaran No 65/1997 tanggal 24 September
e) Berdasarkan
ME DA N
1997 seluas 1.519,18 Ha.
Keputusan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor : 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 diberikan HGU kepada PTPN –II Kebun Sei Semayang B seluas 572,51 Ha, dan ditangguhkan seluas 946,6700 Ha untuk diteliti kembali.
f) Berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah B Plus Provinsi
Utara
tanggal
28
Januari
GG I
Sumatera
2002,
Nomor
01/PPT/BP/2002 dari Panitia Pemeriksaan tanah B Plus Provinsi
Sumatera
Utara
telah
diadakan
Penelitian
menyatakan bahwa dari areal yang ditangguhkan tersebut
TIN
diatas seluas 860,7700 Ha diusulkan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu HGU nya. g) Berdasarkan
Keputusan
Kepala
Badan
Pertanahan
N
Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Desember 2002 diberikan HGU kepada PTPN II Kebun Sei Semayang
ILA
seluas 860, 7700 Ha. Dengan demikian untuk Kebun Sei Semayang
B
diterbitkan
HGU
seluas
1433,28
Ha
NG
AD
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 339/Mj/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama PTPN II berkedudukan di Tanjung
Morawa.
Sedangkan
seluas
85,9000
Ha
dikeluarkan atau diberikan kepada Penggarap yang sampai hari ini ternyata tidak juga ada realisasinya ( terkatungkatung 14 tahun ) kepada yang berhak.
PE
ii. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-092015 yang intinya sbb : - Bahwa Tanah Terperkara letaknya berada di dalam Peta Pendaftaran No 65 tahun 1997 tanggal 24 November 1997 sebagai Lampiran HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 an. PT. Persero Nusantara II.
Halaman 6 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa sehubungan tanah Terperkara letaknya berada di dalam HGU No 109 tahun 2003 an. PT Persero Nusantara II permohonan Saudara TIDAK DAPAT kami Proses. 08. Bahwa dengan tidak adanya Iktikad baik dari Terugat I dan Tergugat II guna mengembalikan tanah Terperkara secara kekeluargaan yang
ME DA N
telah Penggugat mohonkan kepada tergugat I dan II rentang waktu sekian lama sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim PN Kelas I-B Lubuk Pakam mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjadi jalan saluran terciptanya keadilan di Bumi ini. Adapun dalildalil gugatan Penggugat adalah telah dilanggarnya ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga Tanah Terperkara terampas
GG I
sampai sekarang ini oleh karena Perbuatan tergugat I dan tergugat II sehingga dikuasai oleh Tergugat I sbb:
09. Bahwa, Perbuatan tergugat I yang tetap ngotot Memaksakan memasukkan dalam permohonan nya kepada Tergugat II atas persil Terperkara
sehingga
TIN
Tanah
Terikutmasuk
kedalam
Pendaftaran Tanah HGU Nomor 01/Paya Bakung
Sertifikat
No 01 tgl 14
Januari 1985 berdasarkan SK. No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni ( Sebagaimana diuraikan pada angka 7 point i (c) diatas )
N
1965
adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu :
melawan
atau
ILA
melanggar ketentuan yang ada di dalam SK No 24 /HGU/1965 itu sendiri khususnya pada bagian MEMUTUSKAN Menetapkan bagian KEDUA yang bunyinya sbb : Tanah-tanah jang terdapat dalam areal
AD
tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut
NG
oleh Menteri Agraria.
10. Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum
lahirnya
SK
Pemberian
Hak
Guna
Usaha
Nomor
PE
24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo SK Pemberian Tanah HGU ( SK Perpanjangan ) HGU Nomor 42/HGU/BPN/2002 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor 109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor 24/HGU/1965 itu sendiri, Keberadaan tanah Pemohon secara istimewa pun
disebutkan keberadaannya di SK Nomor
24/HGU/1965 itu sendiri, yaitu pada bagian
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEDUA : Tanah-tanah jang terdapat
dalam areal
Halaman 7 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 11. Bahwa Keberadaan tanah Terperkara telah melekat Status Hak nya karena lahir dari adanya ketentuan Undang-undang ( sebagaimana
ME DA N
Pasal 22 UUPA No 5 tahun 1960 Hak Milik terjadi karena
a.
Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah b. Ketentuan Undangundang ) dalam hal ini Tanah Terperkara lahir berdasarkan Ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 yang berbunyi sbb : “ Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut
GG I
Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 65) jo. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 (LembaranNegara tahun 195 6 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
TIN
undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria,
N
setelah mendengar Menteri Pertanian”. Bahwa, dari ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1916 ayat dua (2)
ILA
dapat dipahami bahwa Tanah terperkara yang lahir dari sebab ketentuan undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Prp No 51 Tahun 1960
AD
disimpulkan
akan adanya ‘Hak Milik’ itu
bagi
dapat
Penggarap (
Penggugat ) yang memiliki Bukti Alas Haknya ( KTPPT / KRPT).
NG
Bahwa bunyi selengkapnya KUHPerdata Pasal 1916 adalah sbb : Pasal 1916
Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan
PE
yang dihubungkan denganperbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.Persangkaan semacam itu antara lain adalah; 1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mataberdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatuketentuan undang-undang;
Halaman 8 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milikatau pembebasanutang dari keadaan tertentu; 3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan
Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
Khususnya dari pada ayat dua (2) diatas Bapak Majelis Hakim akan jelas
dapat
mengambil
sebuah
persangkaan
ME DA N
sangat
dan
mendefinisikan adanya hak milik Penggugat tersebut. 12. Bahwa bunyi
Diktum
KEDUA SK Nomor 24/HGU/1965 yang
memberikan Tanah HGU kepada Tergugat I tersebut diatas seratus persen (100% ) sama betul maknanya dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 juga sebagaimana
dijelaskan dalam
Memori Penjelasan Undang-undang No 51 Prp tahun 1960 khususnya
GG I
point tujuh (7) yang melindungi secara yuridis atas Tanah terperkara, yaitu “ tanah jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Artinya tidaklah
dapat
dibenarkan
secara
hukum
bila
Tergugat
I
TIN
memasukkannya kedalam bagian tanah nya guna dimohonkan untuk di daftarkan guna mendapatkan Sertifikat Pendafatran Hak Guna Usaha yakni SK HGU No 01/Payabakung 1985 berdasarakan SK No
N
24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo 2003 berdasarkan SK (Perpanjangan ) No 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 atas
ILA
nama Tergugat I.
13. Bahwa, Terikutmasuknya areal tanah terperkara kedalam Dokument HGU No 01/Paya Bakung 1985 berlanjut hingga sekarang ke dalam
AD
HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 adalah sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan SENGAJA MELAWAN HUKUM dalam prosesnya
NG
karena sangat TIDAK SESUAI dengan kenyataan dilapangan. Yaitu adanya Keberatan dan Perlawanan sengit dari Penggugat bersama para Penggarap lainnya, dan Tergugat I TIDAK ADAmemberikan
PE
Ganti Rugi dalam bentuk apapun sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan yang antara lain yaitu sbb : “Pedoman Menteri Agraria: Nomer 1 Tahun 1960” Pedoman Menteri Agraria Nomer 1 Tahun 1960 berbunyi : ” Jika dalam weens areal terdapat tanah yang telah merupakan satu tempat kediaman menetap dan kompak dengan bangunan-bangunan kuat maka tanah-tanah itu dilepaskan ( uitgesloten) dari weens areal, untuk pelepasan Halaman 9 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tanah-tanah
mana
diberikan
PENGGANTIAN
tanah
ditempat lain agar jumlah weens areal tidak menjadi kurang karenanya. 14. Bahwa secara Yuridis perbuatan Tergugat I dan tergugat II sehingga melahirkan SK Pendaftaran Tanah HGU bernomor 01/Payabakung
ME DA N
tertanggal 14 Januari 1985 terhadap Tanah Terperkara adalah sangat bertentangan dengan hukumyang ada yaitu sbb : - Ada
aturan
yang
melarang
atas
areal
tanah
Terperkarauntuk di hak-ki dengan HGU ( Hak Guna Usaha ) karena tanah Terperkara adalah termasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria ( Vide : Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 “ Harus Diselesaikan”
GG I
atau Tanah yang terkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb ) - Tanah yang
TERLARANG untuk di Hak-ki dengan status
HGU ( Hak Guna Usaha ) oleh peraturan yang berlaku
TIN
yaitu Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb: “ Pasal 7 ayat (2) :
N
Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal initidak meliputi bagian areal tanah yang
ILA
diduduki/digarap oleh pihak laindan terkena ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 serta yang
AD
diperlukan untuk pembangunan proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.
15. Bahwa berdasarkan SK HGU No 24/HGU/1965 itu sendiri jelas-jelas
NG
melarang Tergugat I untuk memasukkan atau memohonkan Tanah terperkara kedalam permohonan nya untuk Mendaftarkan tanahnya sebagai
Hak
Guna Usaha atas nama Tergugat I
Tanpa ada
PE
Persetujuan , kesepakatan dariPenggugat dan belum ada GANTI RUGI
dalam
bentuk
apapun
kepada
Penggugat.Karenanya
Perbuatan Tergugat I haruscccd dinyatakan sebagai melawan hukum sebabperbuatannya
perbuatan
telah merugikan Penggugat
sehinggaWajiblah Tergugat Imemberikan Ganti Rugi secara Materil dan Immateril kepada Pihak Penggugat dan karenanya Keabsahan SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto
SK
No
109/Muliorejo
tahun
2003
berdasarkan
Halaman 10 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 harus dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara dan mewajibkanPihak Tergugat II mengeluarkannya ( enclave ) dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK No 42/HGU/2002 tanggal
ME DA N
29 Desember 2002Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta, Surat ukur serta Gambargambar yang terkait dengannya. MOHON SITA JAMINAN
16. Bahwa mengingat saat ini Tanah terperkara yang berada pada hamparan luas yang sebagiannya saat ini berpotensi digarap secara liar oleh para Pengarap Liar sehingga artinya
sangat
potensi
/
rawan
dialihkan
atau
GG I
Terperkara
akan merambah ke tanah
dipindahtangankan baik secara dikuasakan fisik tanahnya kepada pihak lain, secara Lelang ataupun cara lainnya ke pihak lain oleh Tergugat I bekerjasama lagi dengan Pihak tergugat II ataupun secara
TIN
di gelapkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan atas tanah terperkara agar kelak putusan perkara ini menjadi berharga.
N
17. Bahwa kepada para penggarap liar yang mungkin saat perkara ini sedang gelar dan belum berkekuatan hukum tetap bisa saja muncul
ILA
dan mengerjakan secara melawan hukum atas tanah terperkara maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kepada para Penggarap liar atau siapa saja yang datang kemudian mengerjakan atas tanah
AD
Terperkara tanpa hak haruslah diperintahkan meninggalkan dan menggosongkan atas tanah terperkara tanpa beban dan syarat
NG
apapun.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II
18. Bahwa Tergugat II sebagai Badan Publik ( Badan Pertanahan yang
PE
mengurusi Administrasi Tanah di Indonesia ) yang telah memproses permohonan Tergugat I juga telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar asas –asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu TIDAK CERMAT serta melanggar asas kepastian Hukum bagi Penggugat.
Hak Penggugat
atas tanah
terperkara yang sudah nyata-nyata dilindungi oleh Pasal 22 UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 5 ayat satu (1) UU No 51 Prp tahun 1960 &SK HGU No.24/HGU/1965 tanggal 10-06-1965 diktum kedua
wajib
Halaman 11 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
hukumnya untuk tetap dilindungi oleh Tergugat II dengan cara menjagaterciptanya Kepastian Hukum sebagai tugas Pokok Tergugat II selaku Lembaga Publik .Namun sangat disayangkan Kelalaian dan Ketidakcermatan
Tergugat II sehingga
karena telah
mengakibatkan TERIKUT MASUK nya tanah Terperkarakedalam SK
Juncto
SK
No
ME DA N
HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 109/Muliorejo
tahun
2003
berdasarkan
SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember
2002
atas nama Tergugat I telah merugikan Penggugat secara Materil dan Immateril.
19. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang mengabaikan atau melanggar ketentuan Undang-undang yang telah melindungi keberadaan Tanah
-
GG I
Terperkara yaitu dilindungi oleh Pasal- Pasal sbb :
Pasal 5 ayat 1 UU Prp No 51 Tahun 1960 Jo Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 ,
Diktum Kedua SK No 24/HGU/1965 dan
-
Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 tahun
TIN
-
1979
adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat II
N
harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum . 20. Adapun Ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh Tergugat II
ILA
terkait Tanah terperkara dengan telah diterbitkannya SK Pendaftaran Tanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo SK No 24/HGU/1965 Jo SK Pemberian
Tanah
AD
42/HGU/BPN/2002Jo
HGU SK
(
SK
Perpanjangan
Pendaftaran
Tanah
)
Nomor
HGU
Nomor
109/Muliorejo 2003 atas Tanah Terperkara untukatas nama Tergugat I
NG
, yaitu sbb :
PE
a. Melawan SK No 24 /HGU/1965 bagian
MEMUTUSKAN
Menetapkan bagian KEDUA yang bunyinya sbb : Tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum ‘PERTAMA’ angka 2 jang telah dipakai oleh rakjat, soalnya diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
b. Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb: “ Pasal 7 ayat (2) : Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini tidak meliputi bagian
areal tanah yang diduduki/digarap oleh pihak
lain
dan
Halaman 12 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
terkena
ketentuan
Pasal
51/Prp/1960serta yang
5
Undang-undang
diperlukan
untuk
Nomor
pembangunan
proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum” c. “bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon haruslahdiselesaikan terlebih dahulu pelepasan haknya dengan
ME DA N
pihak yang secara defacto ? menguasai tanah terperkara tersebut (incasu Penggugat’, dan pihak Tergugat II selaku Pejabat yang berwenang seharusnya menolak permohonan Pensertifikatan atas tanah a quo sepanjang Tanah Terperkara akan tetapi Tergugat II
karena kelalaiannya telah salah
menerbitkan objek gugatan in litis tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang terkait.
Hukum atas
GG I
21. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Perbuatannya yang
Yuridis terhadap
telah memberikan
Legitimasi
Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I
karenanya pula sudah
sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia
TIN
menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan ( enclave ) atas tanah terperkaradari semua dokument terkait. 22. Penggugat
juga memohon kepada Ketua Majelis
Hakim
agar
N
memerintahkan Tergugat II mencatat Sita Jaminan tersebut pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha
yang diterbitkan
ILA
berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional : Nomer 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 / Surat Keputusan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
AD
42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002
Nomer
:
Juncto SK No
01/Payabakung 1985 Junc to SK No 109/Muliorejo tahun 2003 SK(Perpanjangan ) No. 42/HGU/2002 tanggal 29
NG
berdasarkan
Desember 2002 berdasarkan SK No 24/HGU/1975 tanggal 10 Djuni 1965 sepanjang atas tanah Terperkara.
PE
23. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 180 HIR kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat kiranya memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ; 24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala perbuatan titel hukum tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan, kerja sama Penguasaan Fiisk atau kerja sama dalam bentuk apapun kepada Halaman 13 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
pihak lain yang dilakukan oleh tergugat I atas tanah Terperkara adalah batal demi hukum; 25. Bahwa kepada para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak daripadanya atau para penggarap liar
diatas tanah Terperkara
Negeri Lubuk Pakam ini.
ME DA N
diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan
26. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat-tergugat ; Berdasakan
dalil-dalil
gugatan
di
atas
selanjutnya
Penggugat
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk pihak-pihakterkait dalam suatu persidangan yang khusus
GG I
memanggil
ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :
Dalam Provisi
TIN
MENGADILI
- Mengabulkan Gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya - Meletakkan Sita Jaminan atas tanah terperkara yaitu : tanah
sebagaimana
Kartu
Tanda
Pendaftaran
N
Sebidang
Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor
ILA
Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak
( alm./Ayah Kandung Penggugat I di afd./
Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon
AD
Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha )
NG
dengan titik Kordinat:
TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (
PE
319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : o Utaraberbatas dengan persil
Nomer 414
o Timur berbatas dengan persil Nomer 426, o Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 o Barat berbatas dengan persil
Nomer 393
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencatatkan Sita Jaminan ini dicatat pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomer 109/ Muliorejo tahun 2003 berdasarkan mNo.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember
SK (Perpanjangan) 2002 / SK No
Halaman 14 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Juncto SK Nomer 1/Paya Bakung 1985 berdasarkan SK No. 24/HGU/1965. Dalam pokok Perkara Primer 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
ME DA N
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Terperkara yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam : Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat
di afd./ Pasar 3B Kamp.
GG I
Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) dengan
TIN
batas-batas sebagai berikut :
Utaraberbatas dengan persil Nomer 414 Timur berbatas dengan persil Nomer 426,
N
Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 Barat berbatas dengan persil Nomer 393
ILA
4. Menyatakan Tergugat I yang mengambil Tanah Terperkara adalah Perbuatan
Melawan
Hukum
sehingga
merugikan
Kepentingan
Penggugat.
AD
5. Menyatakan bahwa SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 SK(Perpanjangan)
No.42/HGU/2002
tanggal
29
NG
berdasarkan
Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah
PE
Terperkara.
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerbitkan Sertifikat Hak SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan
SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29
Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 atas Tanah Terperkara
kepada atas nama Tergugat I sehingga
merugikan kepentingan Penggugat ; Halaman 15 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
7. Menyatakan segala perbuatan titel hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan hak atau bentuk kerja sama apapun diatas tanah terperkara dengan pihak lain adalah Batal demi hukum; 8. Menyatakan Tergugat I , II dan siapapun yang mendapat persetujuan yang mengerjakan tanah
ME DA N
darinya termasuk para penggarap liar
Terperkara wajib mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara selambatnya 14 hari sejak putusan ini ditetapkan dengan tanpa syarat atau beban-beban apapun kepada Penggugat.
9. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat II mengeluarkan ( enclave ) Tanah Terperkara dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK
No
42/HGU/2002
tanggal
29
Desember
2002/
SK
No
GG I
58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta , Surat ukur serta Gambar-gambar yang terkait dengannya. 10. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi secara Tunai dan
TIN
langsung kepadaPenggugat baik Materi dan Immateril yaitu meliputi : a. Kerugian Materil yaitu kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil Panen Palawija dari tanah Terperkara
berupa mengelola
N
tanaman Pertanian yang dirinci sebagai berikut : ) 1. Luas Tanah ± 1 Ha x hasil panen/dihitung dengan harga sewa
ILA
saja atas tanah setiap tahun per hektar selama ± 48 Tahun dari tahun 1967/1968 s/d sekarang saat gugatan dimajukan
AD
2016.
-
Sewa tahun 1967/68 – 1983 ( 10 tahun ) pertahun/Rp. 50.000,-
NG
= Rp. 500.000,-
PE
-
-
Sewa tahun 1984 -1994 ( 11 tahun ) pertahun/ Rp. 100.000,= Rp. 1.100.000,Sewa tahun 1995 – 2002 ( 7 tahun ) pertahun/ Rp. 200.000.= Rp. 1.400.000,-
-
Sewatahun 2003 – 2008 ( 5 tahun ) pertahun/Rp. 250.000,= Rp. 1.250.000,-
-
Sewa tahun 2009 – 2013 ( 4 tahun ) pertahun / Rp. 1.000.000,= Rp. 4.000.000,-
Halaman 16 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
-
Sewa tahun 2014 - 2015 ( 2 tahun) pertahun / Rp. 2.000.000,= Rp. 4.000.000,-
Total = Rp.12.250.000
b. Kerugian Immateril yaitu :
ME DA N
( Dua belas juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
1. Kehilangan Aset Ekonomi Tanah untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan mendapatkan Modal kerja / Usaha guna peningkatan Kualitas
Hidup
termasuk
Kesempatan
PENDIDIKAN Tinggi menjadi HILANG
Mengenyam
sehingga merugikan
Penggugat khususnyaAhli Warisnya sebanyak 6 orang sebesar jika dinilai dengan angka selama ± 48 tahun dapat dirincikan
GG I
sbb :
Bahwa tiap Orang Jika atas tanah terperkara tidak ‘ dirugikan’ oleh Perbuatan Tergugat I maka dipastikan akan telah
TIN
mendapatkan Pendidikan S1 dan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hitungan Gaji/Pendapatan minimalserendahrendahnya rata-rata dua juta Rupiahper bulan maka totalnya sbb.
N
- Anak Pertama( Ahli Waris 1 ) Suherly Harahap Lahir Tahun `1970
ILA
hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1995 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: =
Rp.
AD
1995 s/d 2015 ( 21 Tahun x Rp. 2.000.000 ) 504.000.000.
- Anak Kedua ( Ahli Waris 2 ) Lahir tahun 1972 hilang kesempatan
NG
mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya tahun 1997 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua
PE
Juta per bulan sbb: 1997 s/d 2015 ( 19 Tahun x Rp. 2.000.000 )
=
Rp.
456.000.000. - Anak Ketiga ( Ahli Waris 3 ) Lahir 1974 Tahun hilang kesempatan mengenyam
pendidikan
dimaksud
dan
sejak
tahun
1999
semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 1999 s/d 2015 ( 17 Tahun x Rp. 2.000.000 ) = Rp. 408.000.000.
Halaman 17 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
- Anak keempat ( ahli Waris ke 4 )
Lahir
Tahun `1978 hilang
kesempatan mengenyam pendidikan dan semestinya sejak tahun 2005 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 2005 s/d 2015 ( 11 Tahun x Rp. 2.000.000 )
ME DA N
264.000.000.
=
- Anak kelima ( ahli Waris ke 5 )
Lahir
Tahun `1980
Rp.
hilang
kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:
2007 s/d 2015 ( 09 Tahun x Rp. 2.000.000 ) 18.000.000
=
Rp.
GG I
TOTAL= Rp. 1.650.000.000
2. Hilangnya Kepercayaan masyarakat karena di asumsikan negatif sebagai Penyerobot tanah yang dinilai dengan mata uang ± 300.000.000,-
TIN
Maka jumlah Kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp. 12.250.000 + 1.650.000.000 + 300.000.000 = Rp. 1.962.250.000 (Satu Milyar
N
Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada
ILA
verzet,banding atau kasasi dari tergugat-tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorraad)
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama – sama
AD
atas Biaya Perkara yang diperlukan yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini.
NG
13. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini ;
SUBSIDAIR :
PE
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat
lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI TENTANG PETITUM GUGATAN PENGGUGAT YANG KONTRADIKSI DENGAN POSITUM GUGATAN PENGGUGAT; Halaman 18 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
1.
Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I
2.
ME DA N
secara tegas dalam jawaban ini ;
Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung ke hal.10 dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung ke hal.10, Penggugat telah menuntut yang dikutip
"
GG I
sebagai berikut :
Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril yang wajib dibayar oleh
Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp.12.250.000 + 1.650.000.000 + 000 = Rp.l.962.250.000.- (Satu milyar sembilan ratus enam
TIN
300.0.
puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)." 3.
Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diatas jelas adalah
N
kontradiksi dengan Positum gugatan Penggugat dan gugatan (perubahan) Penggugat, karena dalam dalil positum gugatan dan
ILA
Penggugat
dalam
dalil
positum
gugatan
(Perubahan)
Penggugat, Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan ganti kerugian Materil dan ganti kerugian Immateril .Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil positum gugatannya dan
AD
4.
dalam dalil positum gugatan (Perubahan) Penggugat tidak ada
NG
mengajukan tuntutan ganti kerugian Materil dan ganti kerugian Immateril, maka jelaslah petitum gugatan Penggugat adalah kontradiksi dengan positum gugatan Penggugat dan gugatan
PE
(Perubahan) Penggugat ;
TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KURANG CERMAT 1.
Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.9 point 10 subTa dan b yang bersambung ke hal.10, dan dalam petitum gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.9 point 10 sub.a dan b yang bersambung
Halaman 19 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
ke hal.10 telah menuntut yang dikutip sebagai berikut: Anak kelima (ahli Waris ke )Lahir hTahun 1980 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudahakan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua juta per bulan sbb;
= 2
ME DA N
2007 s/d 2015 (09 Tahun X Rp. 2.000.000, Rp. 18.000.000 = Rp. 1. 650.000.000,-
Hilangnya
Kepercayaan
masyarakat
karena
di
asumsikan
negatif/sebagai penyerobot tanah yang dinilai dengan mata uang + 300.000.000.-
Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp.12.250.000 + 1.650.000.000
GG I
+3000 = Rp.l .962.250.000.- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
2. Bahwa melalui uraian tersebut diatas jelas penjumlahan tuntutan ganti kerugian Immateril Penggugat untuk anak
TIN
kelima (ahli waris ke 5) adalah sebesar 9 X 1 2 = 108 X Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) = Rp.216.000.000.- (dua ratus enam belas juta rupiah) maka jumlah seluruh ganti
N
kerugian materil dan immateril yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo adalah sebesar Rp.12.250.000.- (dua juta
ILA
belas
dua
ratus
lima
puluh
ribu
rupiah)
+
Rp.l.848.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) + Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta
AD
rupiah) = Rp.2.160.250.000.- (dua milyar seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-
PE
NG
3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo telah salah menjumlah tuntutan ganti kerugian materil dan immateril tersebut, maka jelaslah gugatan Penggugat adalah kurang cermat .-
TENTANG INDENTITAS STATUS DAN HIERARCHIE TERGUGAT TIDAK SEMPURNA; 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1, Penggugat ada menyebutkan indentitas Status Tergugat I yang dikutip sebagai berikut:
Halaman 20 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
"1. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq; Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX,
ME DA N
dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan, sebagai Tergugat I". 2. Bahwa
demikian
juga
Penggugat
dalam
gugatan
(perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan pada tanggal 20 September 2016 pada hal 1
GG I
Penggugat ada menyebutkan indentitas status Tergugat I yang dikutip sebagai berikut:
"1. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq: Perusahaan Perseroan
TIN
(Persero) PT Perkebunan Nusantara III cq ; PT Perkebunan
Nusantara
II
dahulu
Perusahaan
Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II atau
N
disebut dengan nama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N
ILA
Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau
AD
dahulu
NV
Deli
Maschappy
atau
Deli
Planters
Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan, sebagai Tergugat I".
PE
NG
3. Bahwa penyebutan Penggugat dalam gugatannya dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tersebut diatas adalah tidak sempurna, karena Tergugat I adalah Baaan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
Perseroan
Terbatas.
"Perusahaan
Perseroan
(Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman
RI
No.C2-8330.HT.01.01
TH'96
tertanggal
8
Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara IIHalaman 21 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Persero, dan berdasarkan Pasal 3 sub.a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal
17
September
2014
tentang
Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
PT.Perkebunan
ME DA N
Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 -/ Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Perseroan (PerseroW
PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II dengan demikian jelaslah
GG I
penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) beruban menjadi PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Penggugat dalam memajukan gugatannya kepada Tergugat I adalah dengan penulisan sebagai berikut:
TIN
"1.PT.PERKEBUNAN
NUSANTARA
II
berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Pro
N
v.Sumatera Utara-20362 Po.Box : 4 Medan, selanjutnya
ILA
disebut : Tergugat;
TENTANG HIERARCHIE TERGUGAT II YANG TIDAK SEMPURNA
AD
.-
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1, dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat
PE
NG
tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan pada tanggal 20 September 2016 pada hal 1 Penggugat ada menyebutkan indentitas Status Tergugat II yang dikutip sebagai berikut: "2. Pemerintah Republik Indonesia cq ; Badan Pertanahan Nasional dahulu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Menteri Dalam Negeri atau dahulu Menteri Agraria) cq; Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq ; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (dahulu Kantor Direktorat
Halaman 22 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Agraria Propinsi Sumatera Utara atau dahulu kantor Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara) cq ; Bupati Kabupaten
Deli
Serdang
cq
Kantor
Kabupaten
Deli
Serdang
(dahulu
Pertanahan
Kantor
Agraria
sebagai Tergugat-II
ME DA N
Kabupaten Deli Serdang) beralamat di Lubuk Pakam,
2. Bahwa Hierarchie Tergugat II dalam gugatan Penggugat dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tersebut adalah tidak sempurna karena Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang tidak ada kaitannya dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dimana Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Propinsi
GG I
Kantor
Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang mempunyai Hirarchie yang berbeda dan berdiri
TIN
sendiri-sendiri, maka seharusnya Penggugat menujukan gugatannya kepada Tergugat II dalam perkara ic.incasu (dalam perkara ini) dengan penulisan sebagai berikut:
N
“2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
ILA
Nasional Pusat di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
AD
Serdang, berkedudukan di Lubuk Pakam Jalan Jati Sari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang yang selanjutnya
NG
di sebut Tergugat-II
PE
3. Bahwa
berdasarkan
uraian
tersebut
diatas
jelaslah
Hierarchie Tergugat II dalam perkara aquo adalah tidak sempuma.-
TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2016 pada hal 1 point 2, dan dalam gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada
Halaman 23 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
hal 1 point 2 Penggugat ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut : "02.Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di pasal 2,3 dan 4B tersebut dst". 2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah kabur,
ME DA N
karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan 4B tersebut apakah yang dimaksud adalah penulisan kata pasar atau penulisan kata lain.-
Bahwa oleh karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan [jf 4B tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).- /u
Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I
tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
GG I
mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan (perubahan) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA :
TIN
Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara
N
mutatis-mutandis.-
Bahwa Tergugat I adalah keberatan dan menolak dengan tegas
ILA
seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada
AD
tanggal 20 September 2016, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini
NG
- Bahwa positum dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal. 1 s/d 10 dan positum dan petitum gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah
PE
dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal. 1 s/d 10 adalah positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.l point 1 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.l point 1 telah mendalilkan yang Halaman 24 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
dikutip sebagai berikut: "01. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal Kampong Muliorejo dan pada tahun 1953 penduduk menggarap tanah dipasar 2,3 dan 4 B sekarang Desa Muliorejo Kecamatan
ME DA N
Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap."
Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
A. Bahwa hal ini terbukti melalui sejarah berdirinya Tergugat I (PTPN.II):
GG I
a. Bahwa pada tahun 1869 telah berdiri Perusahaan Deli Maatschappij (NV.VDM) dan kemudian pada tahun 1877 berdiri perusahaan Tabak Mij Arendsburg (disebut
TIN
juga N.V.Tabak Maatschappij Arendburg), selanjutnya N.V.Tabak
Mij
Arendsburg
bergabung
dengan
NV.Verenigde Deli Maatschappijen yang berkedudukan di Medan .-
sesuai
UU
N
b. Bahwa
No.86
Tahun
1958
tentang
ILA
Nasionalisasi perusahaan Milik Bangsa Belanda di Indonesia, dan sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No.30/UM/1958
tanggal
13
Maret
1958
tentang
AD
peralihan Perusahaan Milik Asing kepada Perusahaan Perkebunan
Milik
PE
NG
(NV.VERENIGDE
Negara,
DELI
maka
NV.VDM
MAATSCHAPPIJEN)
dan
Senembah Mij digabung dengan nama PPN Baru.;-
c. Bahwa pada tahun 1960 PPN Baru berubah nama menjadi PPN Baru Cabang Sumut I sesuai dengan PP No.29 tahun 1960 d. Bahwa pada tahun 1961 PPN Baru Cabang Sumut I berubah nama menjadi Khusus Tembakau sesuai dengan PP No.43 tertanggal 26 April Bahwa PPN Sumut I Khusus Tembakau pada tanggal 22 Mei 1963 dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan nama baru
Halaman 25 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
yaitu : 1. PPN Tembakau Deli I 2. PPN Tembakau Deli II .3. PPN Tembakau Deli III .sesuai dengan PP No.30/1963 dan Lembaran Negara
ME DA N
No.15/1963
e. Bahwa berdasarkan PP No.14 tanggal 18 April 1968 dan Lembaran Negara No.23/1968 tanggal 13 April 1968 PPN Tembakau Deli I,II dan III berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Negara IX
f. Bahwa sesuai dengan PP No.44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973, Perusahaan Perkebunan Negara IX
GG I
pada tanggal 1 April 1974 dirubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan IX .-
g. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996
TIN
tanggal 14 Pebruari 1996, Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret
N
1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C28330.HT.01.01.TH'96
tertanggal
8
Agustus
1996,
ILA
Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP. Nusantara II-
AD
Persero
h. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 sub a dan b dari
PE
NG
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
ke
Dalam
Modal
Saham
Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III telah menentukan bahwa Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat I) berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan Perusahaan Persero
(Persero)
PT
Perkebunan
Nusantara
III
Halaman 26 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II; i. Bahwa adapun bunyi Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang
Indonesia
ke
ME DA N
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Dalam
Modal
Saham
Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III adalah dikutip sebagai berikut: "Pasal 3
Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: a. Status
Perseroan
GG I
Perusahaan
(Persero)
PT
Perkebunan Nusantara I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II, Peru sahaan
TIN
Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara IV, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V, Perusahaan Perseroan (Persero) FT.PerkeDunan
Nusantara
VI,
Perusahaan
N
Perseroan (Persero) PT .Perkebunan Nusantara VII,
ILA
Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perke bunan Nusantara VIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan
Nusantara
IX,
Perusahaan
PE
NG
AD
Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara X, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XII, Perusa haan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XIII,
dan
Perusahaan
Perseroan
(Persero)
PT.Perkebunan Nusantara XIV, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara
III
menjadi
pemegang
saham
PT.Perkebunan Nusantara I, PT.Perkebunan Nusan
Halaman 27 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tara II, PT.Perkebunan Nusantara IV, PT.Perkebunan Nusantara
V,
PT.
Perkebunan
Nusantara
VI,
PT.Perkebunan Nusantara VII, PT.Perke bunan Nusantara
VIII,
PT.Perkebunan
PT.Perkebunan Nusantara
Nusantara
X,
IX,
PT.Perkebunan
ME DA N
Nusantara XI, PT.Perkebunan Nusantara XII, PT. Perkebunan Nusantara XIII, dan PT.Perkebunan Nusantara XIV; dan "
j. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik ke
Dalam
Modal
GG I
Indonesia
Saham
Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sebagaimana
dikutip
diatas
jelaslah
bahwa
PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat I) adalah
TIN
sebagai anak Perusahaan dari Perusahaan Perseroan (Persero)
PT.Perkebunan
Nusantara
III, sehingga
penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) menjadi
PT.Perkebunan
Nusantara
II
N
berubah
(Tergugat I).-
ILA
B. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang terletak di Atdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon
AD
Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung,
PE
NG
Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara yang merupakan areal Hak Guna Usaha Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B (sekarang disebut Kebun Bulu Cina PTPN.II) telah menjadi tanah Negara dengan keluarnya UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, maka seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang semula adalah milik Halaman 28 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
NV.Verenigde
Deli
Maatshappijen
(NV.VDM)
yang
berkedudukan di Amsterdam beralih menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara .C. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam
ME DA N
hektar) yang terletak di Atdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang- Undang Nasionalisasi) hingga Sertifikat
Hak
Guna
Usaha
No.l/Desa
GG I
terbitnya
Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, hanya Tergugat I yang menguasai dan mengusahainya .-
TIN
D. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 diperoleh Tergugat I adalah berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Agraria
N
No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau
ILA
Deli Sumatera Timur, dan karena masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14
AD
Januari 1985 tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, maka pada tanggal 9 Januari 1997 Tergugat I telah mengajukan Surat permohonan perpanjangan jangka
PE
NG
waktu Hak Guna Usaha atas Sertifikat Hak Guna Usaha No.l/Desa
Payabakung
tertanggal
14
Januari
1985
tersebut .E. Bahwa atas permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha yang dimajukan Tergugat I tersebut, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengukuran kembali diatas tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Halaman 29 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Guna Usaha No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985
tersebut,
sesuai
dengan
peta
pendaftaran
No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 dengan hasil pengukuran kembali adalah tanah seluas 1.519,1800 Ha
ratus hektar) .-
ME DA N
(Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan
F. Bahwa melalui hasil pengukuran kembali sebagaimana diuraikan pada point E tersebut diatas yaitu atas tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan
Kepala
dimana
dalam
Pertanahan
tertanggal
6
Surat
Nasional
Desember
GG I
No.58/HGU/BPN/2000
Badan
Keputusan
Kepala
2000 Badan
Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 tersebut, Kepala Badan Pertanahan
TIN
Nasional Pusat telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas tanah seluas 572,5100 Ha (Lima ratus tujuh puluh dua koma lima ribu seratus hektar).-
N
G. Bahwa kemudian setelah Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara mengadakan penelitian kembali diatas
ILA
tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala
AD
Badan Pertanahan Nasional Pusat telah memberikan penambahan areal Hak Guna Usaha kepada Tergugat I dengan luas 860,7700 Ha (Delapan ratus enam puluh
PE
NG
koma tujuh ribu tujuh ratus nektar), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-
H. Bahwa dalam point 30 dari lampiran Surat Keputusan Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak
Halaman 30 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara telah menentukan yang dikutip sebagai berikut: " No.30; Nama Kebun Sei Semayang B; Tanggal dan Nomor Sertifikat serta Tanggal Berakhirnya HGU 14
ME DA N
Januari 1985 1/Payabakung 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertifikat (ha) 1.472,0646; Terletak di Kecamatan Hamparan Perak (sekarang Sunggal); Luas Hasil Pengukuran Kembali (ha) Tanggal dan Nomor Peta Pendaftaran 1.519,1800 24 Nopember 1997 65/1997 Tanah yang telah diberikan HGU - Luas (ha) - Tanggal SK
-
No.SK
572,5100
6
Desember
2000
GG I
58/HGU/BPN/2000; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (ha) 860,7700; Luas tanah yang Dikeluarkan 85,9000 ; Tercatat Atas Nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B."
TIN
I. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 sebagaimana diuraikan pada point F
N
tersebut diatas dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/ HGU/ BPN/2002 tertanggal
ILA
29 Nopember 2002 sebagaimana diuraikan pada point G tersebut diatas, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20
AD
Juni 2003 dengan luas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) dengan
PE
NG
tanda-tanda batas telah terpasang sesuai PMNA/Ka. BPN No.3/1997 (termasuk didalamnya tanah terperkara) . -
J. Bahwa dengan demikian jelaslah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni
2003
tersebut
telah
diproses
sesuai
dengan
ketentuan hukum yang berlaku, maka secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah sah secara hukum.2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016
Halaman 31 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
pada hal.l point 2 yang bersambung ke hal. 2 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat J tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada 'l tanggal 20 September 2016 pada hall
sebagai berikut:
ME DA N
point 2 yang bersambung ke hal.2 telah mendalilkan yang dikutip
" ...... Dimana bidang tanah Penggugat adalah satu didalamnya yang diperoleh berdasarkanketentuan Undang Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu (1) UndangUndang Nomor 51 Prp tahun 1960dengan bukti diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT1 Nomer 413
dikeluarkan
oleh
An.Kepala
Kantor
Reorganisasi
(Aim./
Ayah
GG I
Pemakaian Tanah Sumatera Timuratas nama pemilik; Ishak Kandung
Penggugat
di
afd./Pasar
3B
Kamp.Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B/ sekarang Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang,
TIN
PropinsiSumatera Utara seluas 12.000 M2 (1,2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan
N
Timur berbatas dengan persil Selatan berbatas dengan persil
ILA
Barat berbatas dengan persil disebut sebagai Tanah Terperkara".
AD
Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
PE
NG
a. Bahwa letak dan batas-batas tanah terperkara yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, seharusnya letak dan batas- batas tanah terperkara adalah terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Muliorejo,
Kec.Sunggal,
Kab.Deli
Serdang,
2
Prop.Sumatera Utara seluas 13.081,5 M (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Halaman 32 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
-
Sebelah
Utara
berbatas dengan
Jalan
PTPN.II
(Tergugat I) dengan ukuran 25 M (dua puluh lima meter), dan Jalan PTPN.II (Tergugat I) dengan ukuran 25 M (dua puluh lima meter) .- Sebelah
Timur
berbatas dengan
Jalan PTPN.II
puluh tiga meter) .-
ME DA N
(Tergugat I) dengan ukuran 263 M (dua ratus enam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN.II (TergugatI) dengan ukuran 52 M (lima puluh dua meter).- Sebelah
Barat
berbatas
dengan
Jalan
PTPN.II
(Tergugat I) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai
GG I
dengan ukuran 250 M (dua ratus lima puluh meter).Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.Bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari
TIN
areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028, dimana
N
diatas tanah terperkara pada saat ini terdapat tanaman
ILA
kelapa sawit tahun tanam 1985 yang sampai perkara aquo berlangsung tanah terperkara dan tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah terperkara tetap dikuasai oleh
AD
Tergugat I, dengan demikian jelas Tergugat I dalam perkara
aquo
telah
dapat
membuktikan
alas
hak
PE
NG
kepemilikannya diatas tanah terperkara tersebut.-
b. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum surat-surat yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengklaim tanah terperkara tidaklah berkekuatan hukum, hal ini terbukti melalui Surat Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Propinsi
Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai Halaman 33 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
berikut: "1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu
PTP.IX
semula
berada
dibawa
NV.Van
Deli
Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang seluas + 250.000 Ha sebagaimana
ME DA N
dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951.-
2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas + 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan
GG I
antara lain penyerahan kembali kepada Negeri (ic.Pemerintah) seluas + 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/ Agr tanggal 28 September
TIN
1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah
untuk
keperluan
perusahaan
dan
yang
dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan).
N
3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas + 125.000 Ha sebagaimana
dimaksud
dalam Surat
Keputusan
ILA
Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
AD
No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan.
PE
NG
4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas + 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur .5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas + 125.000 ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat
dilaksanakan
oleh
Gubernur/Kepala
Halaman 34 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah. Kemudian
untuk
menyelesaikan
masalah
tanah
ME DA N
garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU No.l tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang
GG I
Darurat No.8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956.
6. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo UU No.l tahun 1956 yang mulai
TIN
berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut
di
atas
tidak
diikutsertakan
dalam
N
penyelesaiannya.
7. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian
ILA
tanah
perkebunan
maka
diadakan
inventarisasi
terhadap keadaan kebun dan pemakai- pemakai
PE
NG
AD
tanah perkebunan sesuai dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat kemudian dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan "Kartu Tanda Pendaftaran" kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat.
8. Selanjutnya
pemerintah
melalui
Menteri
Agraria
menerbitkan Surat Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni
1955
yang
merupakan
tindak lanjut
dari
keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Halaman 35 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain: a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah
ME DA N
(KRPT). Sumatera Timur
b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah (ic. dikeluarkan). Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekerja
GG I
dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut diatas. 9. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada
TIN
PPN Tembakau Deli (PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal
N
tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara
ILA
membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal
PTP.IX
(TPTGA-IX)
berdasarkan
Surat
1979 Jo N0.I8/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain: -
PE
Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8 tahun 1954 dan Peperti No.2
NG
AD
Keputusan No.197 tahun 1979 tanggal 4 September
tahun 1960 yang berada dalam areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No.SK- 24/HGU/1965. -
Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP.IX
kepada
Gubernur
Kepala
Daerah
TK.I
Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX
berdasarkan
Surat
keputusan
Halaman 36 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
No.SK.24/HGU/1965
tanggal
10
Juni
1965
merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari
garapan
yang
sebagaimana
dilindungi
dimaksud
dalam
Undang-Undang Undang-Undang
Darurat No.8 tahun 1954 Jo Undang-Undang No.l
ME DA N
tahun 1956.-
10. Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/ garapan Rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor :
GG I
593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000
yang
membentuk
Perpanjangan
HGU
Panitia
PTPN.II
Penyelesaian
dan
penyelesaian
TIN
masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain:
N
- Menginventarisasi
semua
masalah
dan
atau
tuntutan rakyat terhadap areal PT.Perkebunan
ILA
Nusantara
II
sekaligus
menilai/
menganalisis
kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut.
PE
NG
AD
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTPN.II yang aituangkan dalam Risalah pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya. Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU) dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama, melakukan proses
perpanjangan
HGU
yang
bersin
dari
Halaman 37 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/ BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober
ME DA N
2000, No.57/ HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/ HGU/BPN/2000 tang gal 6 Desember 2000, tahap kedua melakukan penelitian atas tuntu tan/garapan Rakyat hasilnya ditindaklanjuti dengan terbitnya
Keputusan
Nasional
kepala
Badan
No.42/HGU/BPN/2000,
Pertanahan No.43/HGU
/BJPN/2000, dan No.44/HGU/ BPN/2000 masingtanggal
22
Nopember
GG I
masing
2002
serta
No.l0/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004. 11. Bahwa
untuk
masyarakat
atas
penyelesaian areal
eks
tuntutan/garapan HGU
diserahkan
TIN
pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari
N
Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
ILA
No.42/HGU/BPN/ 2000, No.43/ HGU/ BPN/2000 dan No.44/HGU/BPN/2000 masing- masing tanggal 22 Nopember 2002.
AD
12. Berdasarkan uraian tersebut dia tas serta memperhatikan Surat Kepala
PE
NG
3. Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang diredistribusikan kepada Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan
tanah
suguhan
maupun
tuntutan
yang
mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.2 point Halaman 38 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
3 s/d 5 dan dalil gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.2 point 3 s/d 5 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
ME DA N
a. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengusir Penggugat secara paksa pada tahun 1967/1968 dari atas tanah terperkara dengan membawa KOREM 023 dan juga Tergugat I tidak pernah mengusir Para Penggarap dari tanah garapannya termasuk Penggugat, sebagaimana dikatakan Penggugat yang dikutip "... karena intimidasi dan takut dituduh sebagai anggota PKI" sebagaimana
GG I
didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi benar tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I yang dikuasai, dan diusahai oleh Tergugat I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara
TIN
Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003,-
N
b. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut
ILA
diatas tanah terperkara, maka secara hukum tanah terperkara
telah
bersih
dan
bebas
dari
garapan
masyarakat termasuk Penggugat, hal ini telah terbukti
AD
melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-
PE
NG
528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan Tergugat I pada point 2 sub.c tersebut diatas.-
c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut, maka secara hukum tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara adalah
merupakan
perbuatan
melawan
hukum
(Onrechtmatigedaad).4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli Halaman 39 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
2016 pada hal.2 point 6 yang bersambung ke hal.3 dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.2 point 6 yang bersambung ke hal.3 telah mendalilkan yang dikutip sebagai
ME DA N
berikut:
"06. Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Penggugat) Tergugat I ada memberikan tanggapannya dalam surat sbb:
i. Surat dari PTP .Nusantara II Nomor : II.0X/643/X/2011 intinya menyebutkan bahwa:
- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP
GG I
Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku
TIN
Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028....dst" "ii.
Surat
dari
PTP.Nusantara
II
(Persero)
Nomor
:
II.0/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November
N
2010, intinya menyatakan bahwa :
ILA
Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor 109/Muliorejo Bahwa surat Tergugat I yang diuraikan oleh
AD
Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Tergugat
I
tidak
pernah
membuat
surat
Nomor
:
PE
NG
II.0X/643/X/2011 dan surat Nomor : II.O/XI/624/2010 tanggal Tanjung Morawa 10 November 2010 tersebut. Bahwa benar Tergugat I ada membuat surat kepada Penggugat, yaitu : a. Surat Tergugat I tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 hal. Mohon agar tanah kami di lepaskan dan di kembalikan yang ditujukan kepada Penggugat (Kuasa Petani), dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut:
Halaman 40 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
"Sehubungan dengan surat Sdr.No.Istimewa tanggal 6 Oktober 2010 yang tembusan ada pada kami tentang mohon agar tanah kami dilepaskan dan dikembalikan dengan ini kami jelaskan kepada Sdr sebagai berikut: 1.
Areal/
tanah
yang
Sdr
maksud
untuk
ME DA N
dilepas/dikembalikan yang terletak di pasar 2,3 dan 4 B Kebun Sei Semayang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang seluas 42 Ha masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II (Persero) Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat No.109 / Muliorejo.
2. Dapat kami informasikan kepada Sdr, sesuai dengan
GG I
surat Ka.Kanwil BPN Prov.Sumatera Utara No : 570528 tanggal 21 April 2009 perihal Mohon Penjelasan dinyatakan pada poin 13 " bahwa tuntutan tanah
TIN
suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT- SL, KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada waktu itu".-"
N
b. Surat Tergugat I tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor : hal.Mohon
Bantuan
pengembalian
ILA
II.0/X/643/X/2011
tanah kami seluas 42 Ha garapan sejak 1952 di kebun Sei Semayang Kec.Sunggal yang ada perlindungan
AD
KRPT UU Darurat No.8/1954 yang ditujukan kepada Penggugat Kuasa Petani Kelompok 29 KK, dimana dalam
PE
NG
surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut: "Sehubungan dengan surat Sdr. Saudara selaku Kuasa Petani Kelompok 29 KK No : 006 perihal tersebut diatas yang ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara II (Persero) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan data yang ada pada kami bahwa areal yang Sdr maksud seluas 42 Ha yang terletak di Pasar 2,3 dan 4 B Desa Muliorejo adalah merupakan areal HGU
PTP
Nusantara
II
(Persero)
Kebun
Sei
Semayang dengan No.Sertifikat 109/Sei Semayang Halaman 41 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku hak guna usahanya berakhir pada 19 Juni 2028.2. Bahwa areal PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang yang telah mempunyai sertifikat HGU
pemerintah
dengan
ME DA N
tersebut terlebih dahulu melalui proses penelitian oleh mengikut
sertakan
seluruh
instansi yang berwenang memberikan rekomendasi perpanjangan areal HGU PTPN.II (Persero) sehingga menurut hemat kami areal tersebut telah bersih dari tuntutan yang beralasan tanah suguhan maupun garapan masyarakat yang ada diatasnya.-
GG I
3. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009, pada point 10 menyatakan bahwa " demikian
sertipikat-sertipikat
TIN
Dengan
HGU yang
diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP IX berdasarkan surat keputusan No.SK.24/HGU/1965
N
tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi
ILA
Undang-Undang
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 J o
PE
NG
AD
Undang-Undang No.l Tahun 1956".Sehingga
dengan
terbitnya
Surat
Keputusan
No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTP IX sudah bersih dari tuntutan dan garapan yang mendasarkan kepada UU Darurat No.8 Tahun 1958, dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan
SKPT-SL,
karena sudah
diselesaikan
oleh
pemerintah pada saat itu.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 dan Surat Tergugat
I
tertanggal
25
Oktober
2011
Nomor
:
II.0/X/643/X/2011 jelas bahwa : a. Tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari
Halaman 42 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
areal Hak Guna Usaha Tergugat I hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II.b. Sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama
ME DA N
Tergugat I dahulu PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undang-Undang No.l Tahun 1956, hal ini sesuai dengan point 10 dari surat
GG I
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat I.-
TIN
Maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah terperkara
yang
diperoleh
Penggugat
berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954
N
Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun
1960
dengan
bukti
diterimanya
Kartu
Tanda
ILA
Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (Alm/ayah
AD
kandung Penggugat) adalah tidaklah berdasar secara hukum dan haruslah ditolak.-
PE
NG
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.3 point 7 yang bersambung ke hal.4, dan dalam dalil gugatan (Perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.3 point 7 yang bersambung ke hal.4, telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: /f/ "07.Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Penggugat) Tergugat II ada memberikan tanggapannya dalam surat sbb:
Halaman 43 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
i. Surat
dari
An.Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb:
ME DA N
a) Bahwa areal tanah terperkara merupakan bahagian dari areal HGU PTPN.II terdaftar dengan Sertifikat No 109/Muliorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2018...." ii. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-09-2015 yang intinya sbb:
Bahwa Tanah Terperkara letaknya berada di
GG I
-
dalam Peta Pendaftaran No.65 tahun 1997 tanggal 24 Nopember 1997 sebagai lampiran
TIN
HGU No 109/Muliorejo tahun 2003 an.PT.Persero Nusantara II.
-
Bahwa sehubungan tanah Terperkara letaknya
berada di dalam HGU No 109 tahun 2003
N
an.PT.Persero Nusantara II permohonan saudara
ILA
Tidak Dapat kami proses."
Bahwa apabila benar isi maksud surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera
AD
Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal
PE
NG
5 Oktober 2011 dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1020/3.12.07/IX/2015 tanggal Lubuk Pakam, 07-09- 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat HGU No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September
Halaman 44 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
2016 tersebut, haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 8 dan dalil gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam
ME DA N
persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point 8 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, maka tindakan Tergugat I yang menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara
GG I
secara hukum, dan Tergugat I tidak pernah merampas tanah terperkara dari Penggugat, maka secara hukum Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat .-
TIN
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 9 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan
N
dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point
ILA
9 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "09.Bahwa,
Perbuatan
tergugat
1
yang
tetap
ngotot
AD
Memaksakan memasukkan dalam permohonan nya kepada Tergugat II atas persil Tanah Terperkara
PE
NG
sehingga Terikutmasuk kedalam Sertifikat Pendaftaran Tanah HGU Nomor 01/Paya Bakung No 01 tgl 14 Januari 1985 berdasarkan SK. No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 (Sebagaimana diuraikan pada angka 7 point i (c) diatas) adalah suatu perbuatan melawan hukum yaitu : melawan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam SK No 24/ HGU/1965 itu sendiri khususnya pada bagian MEMUTUSKAN
Menetapkan
bagian
KEDUA
yang
bunyinya sbb : tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' angka 2 jang telah
Halaman 45 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
dipakai
oleh
rakjat,
soalnya
diselesaikan
menurut
pedoman jang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria." Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
ME DA N
a. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, maka perbuatan Tergugat
I
yang
mengajukan
permohonan
kepada
Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat HGU No.l/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 berdasarkan Surat
Keputusan
Menteri
Agraria
No.SK.24/HGU/65
tertanggal 10 Djuni 1965 dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20
GG I
Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 adalah sah secara hukum dan bukanlah
TIN
merupakan perbuatan melawan hukum.b. Bahwa lagi pula pada bagian Menetapkan dalam diktum Pertama angka 2 dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang
N
Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau
ILA
Deli Sumatera Timur tersebut, jelas telah menentukan bahwa Menteri Agraria telah memberikan hak guna usaha kepada Tergugat I dan dalam dictum Kedua dari Surat
AD
Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965 tersebut, jelas Menteri Agraria tidak ada
PE
NG
menentukan untuk memberikan tanah kepada Penggugat, dan juga melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009
No.570-528
perihal
mohon
penjelasan
yang
ditujukan kepada Tergugat I, jelas secara hukum tanah terperkara
telah
masyarakat
bersih
termasuk
dan
bebas
Penggugat,
dari karena
garapan telah
diselesaikan Pemerintah pada saat itu, dengan demikian jelaslah surat-surat yang dijadikan Penggugat sebagai dasar
untuk
mengklaim
tanah
terperkara
tidaklah
berkekuatan hukum.-
Halaman 46 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 10 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point
ME DA N
10 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:
"10. Bahwa, Keberadaan tanah Pemohon, sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum /j lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 /L Djuni 1965 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU No.Ol/Paya Bakung 1985 Jo SK Pemberian Tanah HGU (SK Perpanjangan) HGU Nomor 42/HGU/ BPN/2002 Jo SK
GG I
Pendaftaran Tanah HGU Nomor 109/Muliorejo 2003 sehingga saat ketika kelahiran SK Nomor 24/HGU/1965 itu sendiri, keberadaan tanah Pemohon secara istimewa pun
disebutkan
itu
TIN
24/HGU/1965
keberadaannya sendiri,
yaitu
di
SK
Nomor
pada
bagian
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUA : tanah-tanah jang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' 2
jang
telah
dipakai
oleh
rakjat,
soalnya
N
angka
diselesaikan menurut pedoman jang diatur lebih lanjut
ILA
oleh Menteri Agraria."
Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang
AD
keliru dan tidak benar, karena dalil Penggugat tersebut telah terbantah melalui Jawaban Tergugat I pada point 7 diatas, dan tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh
PE
NG
Tergugat I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang- Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan keberadaan tanah Penggugat sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 .-
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.4 point 11 yang bersambung kehal.5 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal
23
Halaman 47 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada hal.4 point 11 yang bersambung ke hal.5 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "11. Bahwa Keberadaan Tanah Terperkara telah melekat
ME DA N
Status Haknya karena lahir dari adanya ketentuan Undang-undang (sebagaimana Pasal 22 UUPA No.5 tahun 1960 Hak Milik terjadi karena a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah b. Ketentuan Undang-undang) dalam hal ini Tanah Terperkara lahir berdasarkan Ketentuan Undang-undang yaitu Undang-
GG I
Undang Darurat Nomor.8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 .... dst" Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang
TIN
keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: b. a. Bahwa tidak benar Status Hak Penggugat melekat diatas tanah terperkara karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha
N
Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha
ILA
No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan tidak benar tanah terperkara yang diklaim Penggugat dilindungi Undang-
AD
Undang Darurat Nomor.8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 karena berdasarkan Surat
PE
NG
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal
mohon
penjelasan
yang
ditujukan
kepada
Tergugat I jelas secara hukum tanah terperkara telah bersih dan bebas dari garapan masyarakat termasuk Penggugat, karena telah diselesaikan Pemerintah pada saat itu.- (u) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas
Halaman 48 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga
koma
dua
puluh
delapan
hektar)
termasuk
didalamnya tanah terperkara.c. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak
ME DA N
Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 termasuk didalamnya tanah terperkara adalah sah secara
secara
hukum,
dan
telah
sesuai
dengan
ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikutip sebagai berikut:
"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud
GG I
dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha,
c. hak guna-bangunan, d. hak pakai,
TIN
e. hak sewa,
f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan,
N
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
ILA
tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal
AD
53";
d. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.
PE
NG
109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Tergugat I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga
koma
dua
puluh
delapan
hektar)
termasuk
didalamnya tanah terperkara, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut:
Halaman 49 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
"20.
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf
c
UUPA
untuk
hak
atas
tanah,
hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
ME DA N
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." e.
Bahwa oleh karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, dimana Sertifikat tersebut
GG I
adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, maka tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara jelas telah
TIN
bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran
N
Tanah yang dikutip sebagai berikut:
ILA
" Pasal 32
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai
PE
NG
AD
data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam
diterbitkannya
waktu sertipikat
5 itu
(lima) tidak
tahun
sejak
mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat Halaman 50 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan
tanah
atau
penerbitan
sertipikat tersebut." f. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab agraria/
pertanahan,
Badan
Pertanahan
ME DA N
dibidang
Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat
GG I
berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional
Propinsi
atau
Kepala
Kantor
TIN
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
N
tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah J o Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri
ILA
Negara
Agraria/Kepala
Badan
pertanahan
Nasional
Nomor: 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan
AD
keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut:
PE
NG
Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Tuli 1997 tentang Pendaftaran Tanah," Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan; 22. Badan
Pertanahan
Nasional
adalah
lembaga
Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya Halaman 51 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
meliputi bidang pertanahan ." Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal
19
kewenangan
Pebruari
1999
pemberian
dan
tentang
pelimpahan
pembatalan keputusan
ME DA N
pemberian hak atas tanah Negara,-
"Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum."
Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun
1999
tertanggal
19
Pebruari
1999
tentang
GG I
pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara,"(1). Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan
TIN
Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan
pembatalan
hak
atas
tanah
yang
tidak
dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi
atau
Kepala
N
Kabupaten/Kotamadya
Kantor
Pertanahan
sebagaimana
dimaksud
ILA
dalam Bab.II dan bab.III."
g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
AD
Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan
PE
NG
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara tersebut, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, dan karena Tergugat II
telah
menerbitkan
No.l09/Desa
Mulio
Sertifikat
Rejo
Hak
tertanggal
Guna 20
Juni
Usaha 2003
an.Tergugat I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar)
termasuk
didalamnya
tanah
terperkara
Halaman 52 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak diatas tanah terperkara.8.
Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016
ME DA N
pada hal.5 point 12 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016 pada hal.5 point 12 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dan telah terbantah melalui jawaban Tergugat I pada point 9 tersebut diatas, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum .-
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli
GG I
9.
2016 pada hal.5 point 13 dan dalam gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang dimajukan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2016 pada
TIN
hal.5 point 13 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:
"13. Bahwa Terikut masuknya areal tanah terperkara
N
kedalam Dokumen HGU No 01/Paya Bakung 1985 berlanjut hingga sekarang ke dalam HGU No 109/Muliorejo tahun
ILA
2003 adalah sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan SENGAJA MELAWAN HUKUM dalam prosesnya karena
AD
sangat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Yaitu adanya Keberatan dan Perlawanan sengit dari Penggugat bersama para Penggarap lainnya, dan Tergugat 1 TIDAK
PE
NG
ADA memberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun dst" (u) Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa masuknya tanah terperkara kedalam bahagian areal HGU Tergugat I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat TT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002
Halaman 53 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
adalah sah secara hukum karena telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I diatas dan juga telah sesuai dengan kenyataan dilapangan dan bukanlah merupakan sebuah kekhilafan nyata atau perbuatan
ME DA N
sengaja melawan hukum .-
b. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum Tergugat I tidak perlu memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penggugat. -
GG I
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.5 point 14 yang bersambung ke hal.6 dan gugatan (perubahan) Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang
TIN
telah dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016 pada hal.5 point 14 yang bersambung ke hal.6, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dan telah terbantah melalui jawaban Tergugat I pada point 11 tersebut diatas,
N
maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak
ILA
berdasar secara hukum .11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 pada hal.6 point 15 dan gugatan (perubahan) tertanggal
23
Agustus
2016
yang
telah
AD
Penggugat
dimajukan dalam persidangan tanggal 20 September 2016
PE
NG
pada hal.6 point 15 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: "15. Bahwa berdasarkan SK HGU No.24/HGU/1965 itu sendiri jelas-jelas melarang Tergugat I untuk memasukkan atau memohonkan Tanah terperkara ke dalam permohonan nya untuk Mendaftarkan tanahnya sebagai Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I Tanpa ada Persetujuan, kesepakatan dariPenggugat dan belum ada GANTI RUGI dalam bentuk apapun kepada Penggugat. Karenanya Perbuatan Tergugat I harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum
Halaman 54 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
sebab perbuatannya telah merugikan Penggugat sehingga Wajiblah Tergugat Imemberikan Ganti Rugi secara
Materil
dan
Immateril
kepada
Pihak
Penggugat dst" Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang
ME DA N
keliru dan tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur tersebut, jelas telah menentukan bahwa Menteri Agraria telah memberikan hak guna
GG I
usaha kepada Tergugat I, dan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965 tersebut tidak ada melarang Tergugat I untuk memasukkan
atau
memohonkan
tanah
terperkara
TIN
kedalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I, maka Tergugat I tidak perlu meminta persetujuan ataupun kesepakatan dari Penggugat untuk memasukkan, atau
N
memohonkan tanah terperkara kedalam areal HGU Tergugat I-
ILA
b. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65
AD
tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur tersebut, jelas Menteri Agraria tidak ada menentukan
PE
NG
untuk memberikan tanah kepada Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, dengan demikian jelaslah Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian materil dan ganti kerugian immaterial kepada Tergugat I atas tanah terperkara .-
c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan Tergugat II
Halaman 55 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, maka tindakan Tergugat I yang memohonkan tanah terperkara masuk ke dalam bahagian dari areal HGU Tergugat I adalah sah secara hukum dan bukanlah
ME DA N
perbuatan melawan hukum .-
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara hukum, karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.l09/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka jelaslah telah terbukti Tergugat I dalam perkara aquo
GG I
tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat, maka secara hukum tuntutan provisi Penggugat, tuntutan kerugian materil dan kerugian Immateril sebesar Rp.l.962.250.000,- (Satu milyar sembilan
TIN
ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo, serta tuntutan sita
jaminan
(Conservatoir
Beslag)
terhadap
tanah
N
terperkara, adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, untuk itu haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum .-
ILA
13. Bahwa lagi pula tuntutan sita jaminan yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII
AD
Undang-Undang
RI
No.l
tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai
PE
NG
berikut: “ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik Negara/ Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/ Daerah; c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
Halaman 56 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Negara/Daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”.-
ME DA N
Bahwa oleh karena asset-asset Tergugat I adalah merupakan asset Negara, karena V Tergugat I adalah Perusahaan BUMN yang pemegang sahamnya adalah [U Pemerintah RI dan PT.Perkebunan
Nusantara
III
(Persero),
maka
jelaslah
tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak dibenarkan ---- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon
GG I
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo (No.l03/Pdt.G/2016/PN-LBP) agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
TIN
I. DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya .2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard).-
N
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang
ILA
timbul dalam perkara aquo.II. DALAM POKOK PERKARA
AD
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo;
NG
Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut,
Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada
PE
pokoknya sebagai berikut : I.
Dalam Eksepsi:
1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.). -
Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan di dalam
dalil gugatan Penggugat halaman 1 Point 1 dan 2 disebutkan antara lain menyatakan bahwa Penggugat pada pokoknya adalah penggarap atas obyek tanah yang terletak di Pasar 23 dan 4B sekarang Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Halaman 57 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Serdang secara berkelompok dibawah Kelompok Zainal Abidin Harahap, dimana pada tahun 1959 dalam rangka program Landreform telah dilaksanakan pengukuran oleh Agraria (BPST) sebagaimjana Peta tanggal 14-10-1959n (diukur oleh Saidin), dimana menurut dalil Penggugat tanah garapan tersebut diperoleh
ME DA N
berdasarkan ketentuan Undang- Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1959 Junto Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960
dengan
bukti
diterimanya
Kartu
Tanda
Pendaftaran
Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (Almarhum/ Ayah Kandung Penggugat di afd/ Pasar 3B Kamp. Muliorejjo Konsessie Sei Semayang B Kebon
GG I
Rotterdam A/B, sekarang Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prvinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 (1,2 Ha).
TIN
- Bahwa masih dalam dalil gugatannya juga disebutkan khususnya halaman 3 dan 4 point 07 angka i dan ii, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor. 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011
N
Junto Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
ILA
Nomor. 1020/3.12.07/IX/2015 tanggaal 07-09-2015 pada pokoknya tanah obyek perkara a quo adalah merupakan bagian dari Areal Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha.
AD
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara a quo adalah adanya Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas
NG
1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa,
PE
diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028 yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara, dimana hal ini adalah suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide
Halaman 58 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa adanya Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha
ME DA N
terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.
GG I
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan
Verklaard);
TIN
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun
-
N
1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada tentang
kewenangan
ILA
eksepsi
absolut
Pengadilan
apabila
Hakim
mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh
AD
karena dalam hal ini Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim
NG
untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut
PE
yang diajukan Tergugat II dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) - Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan atas obyek tanah perkara a quo memiliki sebidang tanah seluas 12.000 m2 (1,2 Ha) yang terletak di Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut: i) Utara berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 414 Halaman 59 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
ii) Timur berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 426 iii) Selatan berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 412 iv) Barat berbatas dengan Jalan/Persil Nomor 393; - Bahwa dalam Posita gugatan dimaksud tidak pernah disebutkan oleh Penggugat secara pasti tentang dimana letak, luas dan batas-batas
ME DA N
terhadap obyek Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, akan tetapi didalam Petitum gugatan halaman 8 dapat disebutkan koordinat TM 3 N = 03.37.27.28, E = 9834.24.22 (319247.388,1900784.108);
GG I
- Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan siapa, bagaimana dan dengan cara apa Penggugat dapat menentukan titik koordinat
tersebut,
sehingga
tidak
dapat
dipastikan
kejelasan,
origanilitas, dan autentikasi tentang keabasahan yang dapat diverifikasi
TIN
dan di validasi secara hukum tentang data koordinat tersebut, serta terdapat ketidaksesuain antara dalil dalam Posita dan Petitum; - Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan yang disampaikan oleh
N
Penggugat menjadi tidak jelas terhadap letak, luas dan batas-batas
ILA
obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat; 1. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat III ic.
AD
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatkan bahwa “Bila tidak
NG
jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”; 2.
Tentang
Kepentingan
Penggugat
(Diskualifikasi
atau
Gemis
Aanhoedanigheid)
PE
Bahwa Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang didalam proses penerbitan Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Halaman 60 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Pokok Agraria jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan
-
ME DA N
Penggugat untuk seluruhnya Tentang Dilatoria
Bahwa dasar yang menjadi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat saat ini status obyeknya adalah Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433.28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa. diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, yang merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna
GG I
Usaha Nomor. 28/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 seluas 860,7700 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 335/ Mulio Rejo/2003 tanggal 05-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
TIN
Serdang pada tanggal 09-06-2000, penunjuk No. 4002/2003 No. Urut 30 dan Hak Guna Usaha Nomor. 81/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 09-05-2003
N
seluas 572,51 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 338/ Mulio Rejo/2003 tanggal 19-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan
ILA
Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-06-2000, penunjuk No. 4356/2003 No. Urut 2 masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di
AD
Tanjung Morawa;
4. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas
NG
1.433,28 Ha tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 24
PE
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, dan telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana sebelum diterbitkan Hak Guna Usaha hasil penggabungan tersebut telah dilaksanakan Halaman 61 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
proses dan tahapan berupa penelitan data fisik dan data yuridis sesuai dengan permohonan perpanjangan dari PT. Perkebunan Nuasantara II tanggal 9 Januari 1997 dan ditindaklanjuti berupa Peninjauan Lapangan oleh Panitia B Plus untuk memastikan hasil yang direkomendasaikan untuk diperpanjang haknya merupakan merupakan obyek yang clean dan clear baik
ME DA N
dari sisi fisik (bebas dari tuntutan serta garapan masyarakat) dan yuridis, karena obyek Hak Guna Usaha tersebut merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan luas 59.000 Ha, sedangkan seluas 191.000 Ha ditegaskan sebagai objek Landreform, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
GG I
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9
TIN
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sehingga bisa dipastikan tuntutan dan/atau garapan masyarakat apabila memang ada seharusnya sudah diselesaikan
N
saat proses perpanjangan haknya, dan oleh karena itu obyek Hak Guna Usaha tersebut sudah tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, oleh
ILA
karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Tentang Peremptoria -
Bahwa dasar alas hak dalam dalil gugatan Halaman 1 Point 2 yang
AD
disampaikan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 143, yang dikeluarkan oleh An.
NG
Kepala Kantor Reorganisasi Pemakian Tanah Sumatera Timur atas nama Ishak sebenarnya penanganan/penyelesaiannya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk beberapa lembaga atau tim untuk
PE
itu, oleh karenanya garapan/tuntutan atas tanah PTPN II telah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu, sehingga penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Perkebunan IX (yang kemudian berubah menjadi atas nama PT. PN II ) berdasarkan SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65, sesuai dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA - IX) sudah bersih dari garapan/tuntutan rakyat;
-
Bahwa dengan perkataan lain alas hak dan/atau klaim Penggugat atas Halaman 62 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
obyek perkara a auo sudah tidak ada lagi atau dihapuskan (set aside) karena tuntutan/garapan rakyat yang mempergunakan bukti-bukti garapan
baik
Surat
Keterangan
Tentang
Pembagian
Dan
Penerimaan Tanah Sawah/Ladang, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah di atas tanah HGU PTPN II, karena sudah
ME DA N
diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT.PN II (Persero) dan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah
GG I
eks Consessie NV. Van deli Maatschappij yang diredistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT.PN II (Persero). 5. Tentang Temporis(Daluarsa)
Bahwa Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433.28
TIN
-
Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Taniung Morawa. diterbitkan pada
N
tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028, yang merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28
ILA
dan 81/ Desa Muliorejo masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan
Nusantara
II
Perkebunan
Sei
Semayang
B
berkedudukan di Tanjung Morawa adalah merupakan perpanjangan
AD
dari Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau
NG
Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dengan luas 59.000 Ha;
-
Bahwa oleh karena hal tersebut Tergugat I Ic. PT. Perkebunan
PE
Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa telah menguasi dan mengusahai obyek perkara selama bertahun-tahun dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah selayaknya Tergugat I secara hukum adalah merupakan pemilik yang sah atas obyek perkara a quo.
Bahwa dengan untuk mendukung argumen Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan
Halaman 63 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Yurisprudensi tetap hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 695 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970, yang menyatkan bahwa “Bila seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;
ME DA N
II. Dalam Pokok Perkara :
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas sacara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
GG I
3. Bahwa benar Tergugat II Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulireio seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan
TIN
Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa. diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir haknya pada tanggal 08-06-2028. 4. Bahwa
obyek
perkara
a
quo
adalah
merupakan
hasil
dari
N
penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28/ Desa Muliorejo
ILA
berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29-11-2002 seluas 860,7700 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 335/ Mulio Rejo/2003 tanggal 05-06-2003 yang diterbitkan sertipikatnya
AD
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09-062000, penunjuk No. 4002/2003 No. Urut 30 dan Hak Guna Usaha Nomor. 81/ Desa Muliorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN
NG
Nomor. 58/HGU/BPN/2000 tanggal 09-05-2003 seluas 572,51 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 338/ Mulio Rejo/2003 tanggal 19-06-2003
PE
yang diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20-06-2000, penunjuk No. 4356/2003 No. Urut 2 masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa.
5. Bahwa pada awal mula sejarahnya obyek perkara a quo adalah merupakan areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), selanjutnya disebut PTPN II, dahulu PT. Perkebunan IX berasal dari bekas perkebunan yang diusahakan oleh maskapai: Halaman 64 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
N.V. Deli Batavia My, N.V. Deli My, N.V. Serdang Cultuur My, N.V. Senembah My,
N.V. Tabak My Arendsburg, N.V. Amsterdam Langkat Coy,
ME DA N
N.V. Deli Cultuur My,
N.V. Tabaklbow actien Gesselschaft ’’Tjinta Radja”
6. Bahwa kemudian bergabung dibawah N. V. Van/Verenigde Deli Maatschappij (Deli Planter Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli serdang, seluas lebih kurang 250.000 Ha.
GG I
7. Bahwa maskapai-maskapai tersebut diatas memperoleh tanah dari Sultan (Sultan Deli, Sultan Langkat dan Sultan Serdang), yang pemberiannya berupa hak-hak konsesi atas tanah yang ditetapkan dalam akta konsesi yang ditandatangani oleh Sultan dan mendapat
TIN
legalisasi dari Residen Sumatera Timur {Hoofd van Gewestelijk Bestuur der Oostkust van Sumaterd).
8. Bahwa setelah Indonesia Merdeka, pada tahun 1958, perkebunan-
No.86
Tahun 1958 tentang
ILA
Undang
N
perkebunan tersebut diatas di Nasionalisasi berdasarkan UndangNasionalisasi
Perusahaan-
Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1958 tentang Penempatan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Pertanian Belanda
Dibawah
Penguasaan
Pemerintah,
jo.
Peraturan
AD
Milik
Pemerintah No.2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
NG
Bahwa kemudian atas kebun-kebun yang di Nasionalisasi tersebut pengusahaannya
diserahkan
oleh
Pemerintah
kepada
PT.
PE
Perkebunan Nusantara II, dahulu PT. Perkebunan IX, sebelumnya Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli I, II dan III, sebelumnya PPN Sumut I Khusus Tembakau, sebelumnya PPN Baru Cabang I Sumut dan sebelumnya PPN Baru;
9. Bahwa atas sebagian tanah seluas lebih kurang 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada
Halaman 65 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Negeri (ic. Pemerintah) seluas lebih kurang 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan pemerintah (ic. Dikeluarkan).
ME DA N
10. Bahwa untuk melaksanakan pembagian tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, Pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.
GG I
11. Bahwa Tata cara membagikan tanah-tanah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut
TIN
diatas, dilaksanakan oleh Gubemur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata diareal tersebut dengan membuat
N
peta pembagian tanah.
ILA
12. Bahwa kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan di atas tanah areal tanah perkebunan terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah penggarapan tersebut
AD
pemerintah menerbitkan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tanggal 8 Juni 1954 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954, Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat,
NG
jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 tanggal 1 Oktober 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang di Undangkan Tanggal 2 Oktober 1956.
PE
13. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 menetapkan : ’’Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seidzin pengusaha yang teijadi sesudah Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaiannya”. 14. Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan
Halaman 66 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
setelah
tanggal
tersebut
diatas
tidak
diikutsertakan
dalam
penyelesaiannya. 15. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakaipemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat Menteri Agraria No.
ME DA N
K.U.3/2/12 Tanggal 19 Juni 1954, No.K.M.3/5/3 tanggal 17 September 1954, perihal pelaksanaan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, kemudian dengan Surat Menteri Agraria No. K.U 3/3/6 Tanggal 24 Juli 1954, perihal : Pendaftaran para pemakai tanah perkebunan, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan ’’Kartu Tanda Pendaftaran” kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh
GG I
Camat.
16. Bahwa selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 102/Ka/1955 dan No. SK.103/Ka/1955 masingmasing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari
TIN
Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :
N
- Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT).
ILA
- Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan menjadi tanah pemerintah, (ic.
AD
Dikeluarkan).
17. Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas- tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang
NG
bekeija dibawah kepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugas KRPT tersebut diatas Bahwa Keputusan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri
PE
Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 merupakan penetapan "Garis-garis pokok dari penyelesaian soal pembagian tanah perkebunan oleh rakyat di Daerah Sumatera Timur”, menetapkan antara lain : a. Menetapkan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah yang akan dijadikan tanah pemerintah (vide Pasal 2 ayat (1)), b. Menentukan batas-batas baru antara tanah perkebunan dan Halaman 67 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tanah pemerintah (vide pasal 2 ayat (2)), c. Tanah-tanah yang sudah pasti kembali menjadi tanah pemerintah, kecuali dalam hal tersebut ayat 6, ialah (1). jalur kanan kiri dijalan besar yang pemeliharaanya menjadi tanggungan pemerintah, selebar 250 meter ke kanan dan ke
ME DA N
kiri terhitung dari garis tengah jalan itu. (2). Tanah-tanah yang nyata-nyata sudah merupakan perkampungan kuat pada tahun 1950. (3). Tanah-tanah yang nyata-nyata sudah merupakan persawahan pada tahun 1950.
18. Bahwa terkait dengan penyelesaian pembagian tanah perkebunan di Sumatera Timur tersebut, kemudian rakyat yang ada didaftar dan dibagi menjadi tiga golongan :
GG I
(1) . Mereka yang ingin bertani,
(2) . Mereka yang ingin pindah ke tepi jalan, (3) . Mereka yang ingin pindah ke kota-kota. 19. Bahwa pada tahun 1958, pemerintah membentuk Badan Pelaksana
TIN
Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan, selanjutnya disebut BPPST, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 224/Ka. Tahun 1958 tanggal 16 Agustus 1958. Adapun tugas BPPST lain adalah :
N
(a) . Membuat rencana penetapan areal baru bagi perusahaankebun diSumatera Timur, yakni penetapan luas dan
ILA
perusahaan
batas-batasnya yang baru bagi perusahaan kebun masing-masing di Sumatera Timur, sesuai dengan keperluan yang nyata bagi perusahaan
menurut
syarat-syarat
ekonomi
AD
berlangsungnya
perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan dan mengingat keperluan rakyat sendiri untuk memperkembangkan penghidupannya
NG
dalam lapangan pertanian, didalam batas jumlah luas yang telah mendapat
persetujuan
pemerintah,
berdasarkan
usul
Panitia
PE
Interdepartemental,
(b) . Membuat rencana persiapan tanah-tanah untuk pertanian rakyat dan menyusun anggaran biaya untuk keperluan itu dalam batasbatas kemampuan Keuangan Negara,. (c) . Membuat rencana penyelesaian masalah-masalah dalam bidang perburuhan dan masalah-masalah pendudukan tanah perkebunan oleh rakyat, yang akan ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan rencana termaksud dalam ayat a dan b, (d). Mengawasi pelaksanaan
Halaman 68 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
rencana-rencana termasuk dalam ayat a, b dan c setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah (vide diktum memutuskan, menetapkan Kedua). Dengan terbentuknya BPPST maka KRPT diserahi tugas sekretariat (vide diktum memutuskan, menetapkan Ketiga, angka 1 huruf b).
ME DA N
Bahwa tidak lama berselang, terbit Undang-Undang No.
86
tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.
20. Bahwa kemudian Pemerintah menerbitkan Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 2 Tahun 1960 tanggal 13 Juli 1960 tentang Merubah susunan Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur dan menentukan kedudukan dari BPPST sebagai
GG I
Lembaga dari pada Penguasa Perang Daerah Sumatera Utara, serta sejalan dengan surat keputusan tersebut maka
Menteri Agraria
menetapkan menerbitkan Pedoman Menteri Agraria No. 1 Tahun 1960 tanggal 15 Juli 1960 yang merupakan pedoman keija BPPST dalam
TIN
rangka penyelesaian sengketa pemakaian tanah perkebunan Sumatera Timur.
21. Bahwa kemudian BPPST mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
N
- Tanah-tanah garapan yang teijadi setelah tanggal 13 Juli 1960 yaitu
ILA
pada tanggal keluarnya Peperti No. 2 Tahun 1960 adalah tanah garapan yang tidak turut diselesaikan menurut ketentuan Pedoman Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1960, oleh karena itu harus ditindak
AD
secara tegas dan harus dikosongkan dari garapan rakyat; - Tanah-tanah garapan yang teijadi pada saat sebelum keluarnya Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang No.l
NG
Tahun 1956 yaitu tanggal 1 Oktober 1956, maka pengosongannya harus diselesaikan menurut Pedoman Menteri Agraria No.l Tahun
PE
1960 tanggal 15 Juli 1960,
- Tanah-tanah garapan yang teijadi setelah tanggal 1 Oktober 1956 akan tetapi sebelum keluarnya keputusan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No.2 Tahun I960 tanggal 13 Juli 1960, maka dalam rangka pengosongan hanya disediakan areal penampungan tanpa fasilitas lainnya seperti huruf (b),
22. Bahwa pada tahun 1960, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.51 Prp. Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Halaman 69 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960, tanggal 14 Desember 1960, mencabut : (a). Ordonansi ”Onrechtmatige occupatie van gronden (S. 1948 - 110) ; (b). Undang-Undang Darurat No.8/1954 (L.N. 1954 - 65), (c). Undang-Undang Darurat No.1/1956 (L.N. 1956 - 45). Dengan
ME DA N
keluarnya Undang- Undang No. 51 Prp Tahun 1960 maka kegiatan pendudukan/penggarapan atas tanah perkebunan tidak diperkenankan. 23. Bahwa dengan bubarnya BPPST yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.Sk.224/Ka Tahun 1958 dan Peperti No.2 Tahun 1960, maka tugas BPPST dilanjutkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria selaku Ketua Badan Pekerja Landreform No.4 Tahun 1963 tanggal 14
GG I
Mei 1963 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur.
24. Bahwa kemudian Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak
TIN
Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (sekarang PT.Perkebunan Nusantara II (Persero), dengan luas 59.000 Ha, sedangkan seluas 191.000 Ha ditegaskan sebagai objek Landreform.
N
Walaupun telah diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas Areal HGU
ILA
yang belum defenitif walaupun KRPT dan BPPST telah ditugaskan menentukan tanah untuk perkebunan dan yang dikembalikan kepada
AD
pemerintah serta ketentuan sebagaimana Pedoman Menteri Agraria No.l Tahun 1960 mengenai pemetaan, pengukuran, pemancangan tanda batas dan pembuatan surat ukur untuk wens areal-areal itu, yang harus
NG
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan bersama-sama BPPST, harus selesai akhir tahun 1960.
25. Bahwa untuk mengamankan areal perkebunan, dimana ditegaskan
PE
bahwa penggarap- penggarap sesudah tanggal 13 Juli 1960 harus segera meninggalkan tanah garapan masing- masing, kemudian dilakukan pembersihan
berdasarkan
Keputusan
Penguasa
Pepelrada
No.Kep.0022/Pepelrada/3/1967, yang dikenal dengan operasi Korem tahun 1966/1967.
26. Kemudian
berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Agraria
No.
24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha
Halaman 70 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur, telah diberikan Hak Guna usaha kepada P.P.N. Tembakau deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I Sumatera Utara (selanjutnya disebut pemegang Hak Guna Usaha) atas areal tanah seluas ± 59.000 Ha untuk keperluan tembakau Deli dan menegaskan sisa tanah seluas ± 191.000 Ha sebagai objek
ME DA N
Landreform, dengan tidak mengurangi kepentingan P.P.N. Tembakau Deli untuk merawat dan mengganti parit-parit yang diperlukan oleh P.P.N. Tembakau Deli.
27. Bahwa dalam rangka penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah dibentuk beberapa tim sebagai berikut:
a. Tim pemasangan pilar dan Tim peneliti pilar :
GG I
- Bahwa Tim pemasangan pilar dibentuk berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara No. 18787/9 tanggal 15-8-1969, yang anggotanya terdiri dari : Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara (sekarang Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera
TIN
Utara), Kepala Kantor Pengawasan dan Pendaftaran Tanah, Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten), Camat dan Kepolisian setempat Bahwa adapun tugas Tim adalah
N
untuk pemasangan pilar tanda batas pada areal kebun sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10
ILA
Juni 1965.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 1973 oleh Gubernur
AD
Sumatera Utara membentuk Tim penelitian Pilar tanda batas areal PTPN II (dahulu PTP IX), yang terdiri dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera (sekarang Kakanwil BPN Provinsi Sumatera),
NG
Kepala Inspeksi Perkebunan Daerah II, PTP IX, Kasubdit Agraria Kabupaten/Kotamadya
setempat
(sekarang
Kepala
Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota), Camat dan Kepala Desa setempat.
PE
- Bahwa tim bertugas melaksanakan penelitian terhadap pilar tanda batas yang telah dipasang oleh Tim Pemasangan Tanda Batas. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada: 1. Peta-peta BPPST 2. Peta sementara lampiran surat keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 3. Peta tanda batas PTP IX 4. Kenyataan dilapangan, Halaman 71 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
b. Tim Inventarisasi Tanah Garapan : - Bahwa tim inventarisasi dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat No.BTU.5/77/5-78 tanggal 6 Mei 1978, agar meneliti kembali
ME DA N
terhadap areal yang benar-benar dikuasai oleh PTP IX dan bertugas untuk menyelesaikan masalah tanah garapan pada areal PTP IX, serta
menentukan
luas
pasti
masing-masing
kebun
dengan
melakukan pengukuran dan melaksanakan inventarisasi, apakah garapan dilindungi Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960. -
Bahwa pengukuran untuk memperoleh areal HGU yang pasti dilaksanakan pengukuran melalui protret Udara (Fotogrametri), hasil
GG I
pengukuran potret udara ditindaklanjuti dengan orientasi lapangan dan hasil pengukuran dan inventarisasi, maka dapat diketahui bahwa terdapat garapan seluas lebih kurang 9.085 Ha. Tanah garapan
TIN
seluas lebih kurang 9.085 Ha tersebut dikeluarkan dari areal seluas 59.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan selanjutnya ditegaskan menjadi tanah objek Landreform berdasarkan Surat
N
Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.44/DJA/1981 tanggal 16
ILA
April 1981.
Bahwa pada saat pemerintah hendak berusaha dengan sungguhsungguh melaksanakan penyelesaian tanah garapan, teijadilah
AD
penggarapan baru yang sulit diatasi dengan cara biasa, sehingga terpaksa Gubernur Sumatera Utara meminta bantuan pengamanan dari Kodam II/Bukit Barisan untuk mencegah masuknya penggarap-
NG
penggarap baru ke areal PTP IX. Atas dasar permintaan Gubernur Sumatera Utara yang kemudian dibentuk Tim Operasi Sadar dpp
PE
Korem 023/Dataran Tinggi, untuk melaksanakan pembersihan (pentraktoran) dan pengosongan tanah garapan tersebut.
c. Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX, (TPTGA - IX): Bahwa pada saat melaksanakan pembersihan/pentraktoran atas areal tanah garapan tersebut, Operasi Sadar juga telah menampung pengaduan dan permohonan yang merasa berhak atas tanah garapan.,
yang
selanjutnya
oleh
Komandan
Operasi
Sadar,
penerimaan pengaduan dan permohonan dari penggarap tersebut Halaman 72 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No. 197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979 jo. No. 18 Tahun 1980 tanggal 16 April 1980, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
ME DA N
1. Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UndangUndang Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP IX menurut SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65;
2. Meneliti dan menentukan status tanah garapan yang tidak termasuk kategori dilindungi Undang-Undang Darurat No.8
GG I
Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960
3. Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal tanah yang
TIN
akan dikeluarkan dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan IX 4. Meneliti dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri areal Hak Guna
N
Usaha PT. Perkebunan IX yang definitif. 5. Melakukan pengukuran, pengkaplingan dan memberikan Surat
ILA
Idzin Mengeijakan Tanah (S.I.M) kepada petani penggarap yang berhak atas tanah yang menurut keputusan dikeluarkan dari areal
AD
perkebunan PTP. IX
Hasil kerja TPTGA IX dituangkan dalam Surat keputusan dan ditindak lanjuti oleh Gubernur Provinsi Sumatera dengan surat
NG
keputusan.
28. Bahwa penanganan/penyelesaian atas garapan/tuntutan atas tanah
PE
PTPN II telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk beberapa lembaga atau tim untuk itu, oleh karenanya garapan/tuntutan atas tanah PTPN II telah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu, sehingga penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Perkebunan IX (yang kemudian berubah menjadi atas nama PT. PN II ) berdasarkan SK Menteri Agraria tgl. 10 Juni 1965 No.Sk.24/HGU/65, sesuai dengan rekomendasi Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX,
Halaman 73 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
(TPTGA - IX) sudah bersih dari garapan/tuntutan rakyat, dengan perkataan lain tidak ada lagi tuntutan/garapan rakyat yang mempergunakan bukti-bukti
garapan baik
Surat
Keterangan
Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah di atas tanah HGU PTPN II,
ME DA N
karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 1 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT.PN II (Persero) dan memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah eks
Consessie
NV
Van
deli
Maatschappij
yang
GG I
tanah
diredistribusikan kepada masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PT.PN II (Persero).
29. Bahwa permintaan Penggugat dalam Posita dan/ataupun Petitum
TIN
dalam dalil gugatannya terkait dengan Sita Jaminan atau Conservaotir Beslaag atas obyek perkara Hak Guna Usaha Nomor. 109/ Desa Mulirejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan
N
Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, diterbitkan pada tanggal 20-06-2003 dan berakhir pada
tanggal
ILA
haknya
08-06-2028,
yang
merupakan
hasil
penggabungan dari Hak Guna Usaha Nomor. 28 dan 81/ Desa Muliorejo masing-masing terdaftar atas nama PT. Perkebunan
AD
Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 50
NG
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sangat irrasional dan sangat berlebihan karena subyek hukum pemilik Hak Guna Usaha Tergugat I Ic. PT. Perkebunan
PE
Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah Republik Indonesia (RI), dan juga modal awalnya berasal dari uang Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang
Halaman 74 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi dari Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten
-
ME DA N
Deli Serdang untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-B Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara:
GG I
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
TIN
perkara ini.
Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya
N
(et aequo et bono);
ILA
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Desember 2016, dan selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 20
AD
Desember 2016 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
NG
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
telah
menjatuhkan
Putusan
Nomor
103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai
PE
berikut: 1.
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.641.000,- ( Tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah );
Halaman 75 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 103/dt.G/2016/PN Lbp, yang diperbuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat II pada tanggal 28 Pebruari 2017; Akta
Pernyataan
Permohonan
Banding
Nomor
ME DA N
Membaca
103/Pdt.G/2016/PN Lbp yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Billiater Sitepu,
SH.MH.
Panitera
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
yang
menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Pebruari 2017, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terbanding-I semula Tergugat I
pada tanggal 16 Maret 2017; Menimbang, mengajukan
memori
bahwa
GG I
pada tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding-II semula Tergugat II
Pembanding
banding
semula
sebagaimana
Penggugat
tersebut
dalam
telah memori
TIN
bandingnya diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 06 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh
Jurusita
Pengganti
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
kepada
N
Terbanding-I semula Tergugat I dan kepada Terbanding-II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017;
ILA
Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I
telah mengajukan
kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
AD
Lubuk Pakam pada tanggal 29 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk
NG
Pakam kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
telah
PE
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya sejak diterimanya pemberitahuan tersebut sebagaimana telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2017; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Halaman 76 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding
semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Pembanding semula Penggugat
menolak
ME DA N
putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Pembanding/ Penggugat keberatan terhadappertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakamdalam Putusan Perkara
GG I
Perdata Nomor : 103/ Pdt.G/ 2016/ PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017 ini yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ; —————— 1. Bahwa Pembanding/ Penggugat Keberatan terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Negeri kelas I-B Lubuk Pakam dalam Pertimbangan
TIN
Hukumnyakarena TIDAK TEPAT DAN TIDAK LENGKAP atau Kurang Cukup dipertimbangkan dalam menyimpulkan sesuatu yang tidak ada sema sekali penilaian terhadap adanya Bukti Penggugat ( P-13) yaitu
N
yang selengkapnya sbb :
Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan dimaksud adalah sbb ;
ILA
“ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan. Menimbang bahwa, sebelum Mejelis Hakim mempertimbangkan
AD
tentang pokok perkara , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan;
NG
Menimbang bahwa, dalam gugatan Penggugat Penggugat disebutkan bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa : sebidang tanah yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina Desa Muliorejo/Pasar 3B Kamp.
PE
Muliorejo Konsessie Sei.Semayang B Kebon Rotterdam A/B/ sekarang Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab Deli Serdang provinsi Sumatera Utara seluas 12.000 Meter2 ( 1,2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara
berbatas dengan Jalan/Persil
414
Timur berbatas dengan persil Selatan berbatas dengan persil
426 412
Halaman 77 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Barat berbatas dengan persil
393
Menimbang bahwa, ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana Penggugat menyatakan bahwa objek perkara
ME DA N
adalah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan dengan batasbatasnya dimana diatas tanah tersebut ada ditanami Jagung sedangkan menurut Tergugat –I objek perkaradi Afdeling I Kebun Bulu Cina Desa Muliorejo dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan jalan
PTPN,Selatan
berbatasan
dengan
Jalan
PTPN,
Timur
berbatasan dengan tanah PTPN, Barat berbatasan dengan Jalan PTPN II yang terkena Jalan TOL Medan-Binjai dan ditanami dengan
GG I
Sawit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tertanggal 31 Januari 2017.
Menimbang terkait objek perkara yang diajukan oleh Penggugat., ternyata adalah sebidang tanah yang ditanami jagung, sedang
TIN
Penggugat bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara, lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang menerangkan bahwa di objek pernah
dibangun
Musholla
dan
Sumur,
namun
N
Terperkara
keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada
ILA
objek yang ditujukkan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis memandang bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek perkara di
AD
lapangan maka telah terjadi ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan;
NG
Menimbang bahwa, oleh karena adanya ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan, mengakibatkan objek perkara dalam perkara ini kabur ( obscuur libeli ) dan haruslah
PE
dinyatakan gugatan tidak dapat diterima,………dst.
2. Keberatan. Bahwa Dasar Pertimbangan Utama Majelis Hakim dalam putusan perkara Perdata Nomor : 103/Pdt.G/2016/PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017 sebagaimana halaman 78 -79 yang menyimpulkan bahwa Objek dalam perkara ini adalah kabur ( obscuur libeli ) dan
Halaman 78 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima di dasarkan pada pointnya sbb : a. Perbedaan Pendapat tentang Letak batas bidang tanah yang di Gugat oleh Pembanding /semula Penggugat dengan yang di maksud oleh Tergugat-I. bukanlah orang
mengusahai objek perkara.
yang
menguasai
ME DA N
b. Penggugat
maupun
c. Keterangan saksi Tergugat-I yang menerangkan bahwa di objek Terperkara pernah dibangun Musholla dan Sumur, namun keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada objek yang ditujukkan Penggugat.
d. Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek
GG I
perkara di lapangan.
a. Perbedaan Pendapat tentang Letak batas bidang tanah yang di Gugat Pembanding / semula Penggugat dengan yang di maksud oleh Tergugat-
TIN
I.
Alasan –Alasan Keberatan Pembanding sbb : Bahwa,
Penggugat
mengajukan
gugatan
perkara
nomor
N
:103/Pdt.G/2016/PN-Lbp ini adalah didasarkan karena telah adanya Kepastian status Hukum dan letak
sejak adanya Bukti P-13 berupa Berita Acara
ILA
Perkara yaitu
batas-batas terhadap Objek
Peninjauan Lapang pada Objek Perkara. Yaitu dengan adanya Bukti P-13dan Berbekal Bukti P-13 ini lah Penggugat mempersiapkan surat
AD
gugatan yang melengkapi Surat /Bukti-Bukti lainnya yang turut Pembanding/semula Penggugat lampirkan sebagai alat bukti dalam
NG
perkara ini. Penggugat telah merasa cukup yakin dan pasti memajukan gugatan karena Objek perkara sudah secara jelas dan pasti di ketahui bahkan pula dalam bentuk Otentik (P-13) produk sebuah pemeriksaan
PE
terencana dalam rangka pelaksanaan mediasi yang dimediatori oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Deli Serdang .
Dalam Berita Acara Peninjauan Lapang ( Bukti P-13 ) tersebut telah secara jelas dan pasti diketahui, dilihat, diukur dan bahkan secara tertulis ( Otentik ) dibuat dan dikeluarkan oleh BPN ( Badan Pertanahan nasional ) Kab. Deli Serdang.
Karena keotentikannya
sangat menjamin kepastian dan kejelasannya sehingga sampai Halaman 79 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tingkatan mustahil jika dikatakan ‘objek tanah yang kabur”.
Objek
Bidang tanah yang telah diketahui PASTI, DILIHAT yakni oleh : Kepala Desa Letak tanah Objek Perkara, beserta BPN Kab Deli Serdang, Pembanding/semula Penggugat serta Di Ukur
pula
bersama dan langsung oleh pejabat BPN ( Badan Pertanahan
ME DA N
Nasional ) Kabupaten Deli Serdang Ka Subsi Pengukuran dan Pemetaan Ir. Irwan Muslimdengan telah didapat kejelasan dan kepastian tentang Lokasi alamatnya, letak dan ukurannya dan bentuknya yang disebut ( empat persegi panjang ) dengan ukuran ± 100 x 120 Meter disertai pula dengan perolehan hasil Pengukuran berupa titik Kordinat ( Bukti P-13 ) . yaitu :titik Kordinat: TM 3 N=
GG I
03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ).
Hasil Pengukuran metode titik kordinat Hasilnya adalah sangat sesuai dengan metode pengambilan pengukuran data berakurasi tinggi TM 3 yang memang sangat lazim dan diakui oleh BPN ( Badan Pertanahan )
TIN
sebagaimana pemahaman yang diakui dan berkembang di BPN sendiri sesuai undang-undang yang menetapkan penggunaan sistem koordinat yang dianggap akurat yaitu Transverse Mercator 3 yang
N
lebih dikenal sebagai sistem koordinat TM3.DAN Lokasi inilah yang telah Pembanding/semula Penggugat tunjukkan kepada Majelis
ILA
Hakim ketika acara Persidangan Setempat ( PS ) pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017 ba’da Sholat Jum’at. Pemeriksaan Setempat sesuai surat undangan dari PN Pakam dimaksud berlangsung pada
AD
dua (2) titik pemeriksaan. Yang pertama diperiksa adalah Objek yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan yang letaknya sesuai Setelahnya selang ± 10 menit barulah Majelis
NG
dengan Bukti P-13.
Mengajak para pihak ke lokasi berjarak ± 300 meter dari objek PS pertama ke objek Lokasi yang di tunjukan oleh Tergugat-I ( PS di
PE
objek titik ke 2 ).Pada pemeriksaan objek di titik kedua ( bidang tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat –I) Pembanding/semula Penggugat jelas-jelas menyangkal bahwa objek yang di tunjukkan Tergugat-I bukanlah
objek
yang
dimaksudkan
dalam
gugatan
Penggugat/sekaang Pembanding ( tidak ada kaitannya dengan Objek Pemeriksaan di titikrpertama, inilah jawaban Pembanding/semula Penggugat menjwab pertanyaan Majelis saat PS itu ), Lalu dengan fakta ini dimana telah terjadinya ‘ kekeliruan ‘ dari Tergugat-I dalam Halaman 80 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
mengidentifikasi objek Gugatan Penggugat lalu Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Objek Gugatan yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan adalah Kabur (??? ). Dimana pada saat
Pemeriksaan Setempat di objek titik pertama
Pembanding/semula Penggugat sudahpun menjelaskan tentang batas-
ME DA N
batas dan ukuranya secara pasti ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Salomo Ginting, SH. MH, yang langsung di catat dalam Sketsa yang dibuat oleh Panitera yaitu sbb :
Utara
berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414( Timur ke Barat
sepanjang 100 Meter ) Timur
berbatas dengan persil Nomer 426,
GG I
sepanjang 120 Meter )
Selatan berbatas dengan persil Nomer 412
( Utara ke Selatan
( Timur ke Barat
sepanjang 100 Meter ) Barat
berbatas dengan persil Nomer 393
( Utara ke Selatan
TIN
sepanjang 120 Meter)
Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan kurang
Tidak
N
pertimbangnnya. Tepat
karena
Majelis
Hakim
mengambil
kedalam
ILA
pertimbangannya fakta kekeliruan dari Tergugat-I yang sejak awal telah salah /keliru mengidentifikasi objek gugatan Pembanding/semula Penggugat.
Juga Majelis Hakim telah mengadopsi secara mentah
AD
tanpa memeriksa lebih jauh kualitas dan kebenaran keterangan saksi tentang keberadaan Sumur dan Musholla, apakah bukti saksi
NG
Tergugat-I menyebutkanbahwa Sumur dan Musholla itu adalah tanah yang semestinya di jadikan objek gugatan oleh Pembanding/semula Penggugat ?, darimana saksi tau ? dan apakah karena hanya saksi
PE
kebetulan
pernah
dahulu
ada
melihat selintas saja
bahwa
Pembanding / sekarang Penggugat pernah berada (duduk-duduk) di sekitar Musholla dan Sumur Air pada Objek Tanah Terperkara versi Tergugat –I lalu kemudian menjadi dalil kuat bagi Majelis Hakim guna menyimpulkan bahwa Objek Gugatan Versi Penggugat/sekarang pembanding menjadi keliru karenanya ??? dandalil buktiapa yang dijadikan dasar Keyakinan Majelis Hakim sehingga keterangan saksi yang
mengklaim bahwa objek tanah yang Pembanding/semula Halaman 81 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Penggugat Gugat adalah yang ada Sumur dan Musholla nya ? Majelis Hakim sangat yakin hanya sekedarberbekal pernyataan keterangan saksi-saksi Tergugat-I bahwa bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding perkarakan adalah bidang tanahyang di dalilkan oleh Tergugat-I ( Versi Tergugat-I) beserta keterangan saksi-saksinya tanpa
ME DA N
menilai dan menimbang Bukti P-13.
Pertimbangan Majelis Hakim yang TIDAK TEPATtersebut , dapat Pembanding /semula Pengugat ilustrasikan lebih jauh sbb .
Jika Penggugat/sekarang Pembanding mengajukan gugatan dengan objek bidang tanahnya sebagaimana yang Tergugat-I dan saksisaksinya maksudkan ( Tanah Terperkara versi Tergugat-I) itulah
yang
akan
menjadikan
fakta
terjadinya
Justru
kesalahan
GG I
/ketidaksamaan antara fisik di lapangan ( Objek yang Pembanding tunjukkan saat PS tanggal 27 Januari 2017 ) dengan objek perkara dalam gugatan karena tentu akan sangat bertolak belakang dengan Bukti P-13, dimana akan terjadiperberbedan TITIK KORDINAT nya.
TIN
Titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) adalah TITIK BATAS –BATAS TANAH yang SANGAT PASTI. Dengan Titik Kordinat dapat diketahui secara tepat dan pasti (
N
tidak mungkin keliru ) dimana bidang tanah tersebut terletak. Jadi, tidaklah TEPAT kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim PN
ILA
Pakam dalam perkara ini yang menyimpulkan telah terjadi kekeliruan Objek yang Pembanding/semula Penggugat ajukan sebagai objek perkara
dalam
gugatan
semata
hanya
didasarkanberdasarkan
AD
keterangan saksi Tergugat-I yang mengklaim bahwa Objek Tanah yang di gugat oleh Pembanding/semula Penggugat adalah yang ada
PE
NG
Musholla / Sumur airnya. Kurang Lengkapdikarenakan dalam Pertimbangan Hukumnya jelas jelas Majelis Hakim TIDAK MEMPERTIMBANGKAN bukti P-13yang
lebih
Pembanding/semula
kuat
dan
Penggugat
otentik tunjukkan
sesuai pada
yang saat
persidangan setempat objek pertama (PS ke 1 yang Penggugat tunjukan ),sayang Majelis lebih preference mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi tentang adanya Sumur dan Musholla yang tidak ada kaitannya dengan Objek gugatan a quo. Apakah saksi Tergugat-I mengetahui mengetahui bahwa pada hamparan areal seluas 544 ha ini dimana Objek Tanah Halaman 82 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Terperkara termasuk di dalamnya terdiri dari banyak penggarap yang dari dulu mulai tahun 1967/68, tahun 1981, 1984 ,1985,1999, 2001-2003, 2011, 2013 , 2014 dan 2015 bahkan saat ini 2016-17 banyak orangorang ( Penggarap Awal ) yang berusaha merebut kembali tanah garapannya dari ‘rampasan’
gubuk-gubuk , sumur dll.
ME DA N
Tergugat-I dengan berbagai cara salah satunya membangun
Lagi pula atas dasar pertimbangan bukti menguatkan apayang Majelis Hakim miliki sehingga meyakini bahwa keterangan dari Tergugat-I yang mengatakan bahwa Objek Bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding sebutkan terletak pada lokasi yang Tergugat-I tunjukkan kepada Majelis Hakim saat PS di
sesungguhnya
GG I
objek kedua pada tanggal 27 Januari 2017 itu ? Karena sesuai dengan Bukti P-13 pihak Tergugat-I
sendiri hakekatnya telah mengetahui
/ diberi tahu saat
melakukan peninjauan lapang tanggal 19-03-2015 ( Bukti P-13)
TIN
atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara dalam perkara ini yang Penggugat/sekarang Pembanding ajukan. Ada bukti Undangan bahwa Pihak Tergugat-I telah diundang oleh Pihak
N
Tergugat-II ( BPN Kab Deli Serdang ) dengan Surat Undangan tertanggal Lubuk Pakam, 09-03-2015 perihal : Undangan ke V
ILA
ditujukan kepada Sdr. Direksi PTP Nusantara II di Tanjung Morawa ( Tergugat-I) surat undangan yang di tanda tangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang : Ir. Kalvyn
AD
S. Sembiring NIP: 19670105 199203 1 003 sebagaimana photo kopinya Pembanding lampirkan dalam Memori Banding ini.
PE
NG
Sehingga sangatlah
ironis dan tidak beralasan jika dalam
Perkara ini dalil yang keliru dari Tergugat-I terkait Objek tanah yang digugat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim guna menyimpulkan Objek Tanah gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dikatakan ‘Kabur”. Karenanya Pembanding sangat memohon
Majelis
Hakim
Tinggi
Sumatera
Utara
yang
memeriksa Permohonan Banding ini meninjau kembali Putusan dimaksud, demi kebenaran sejati. Lagi pula “ pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya : berat sebelah’
dikarenakan telah hanya mengambil sisi
keterangan saksi saja dimanaMajelis tidak mempertimbangkan Halaman 83 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
kedalam pertimbangannya Keterangan Bukti Tertulis Otentik (P13) dari sisi Penggugat yaitu bukti P-13. Apalagidalam pengadilan keterangan saksi berstatus lebih rendah daripada bukti tertulis( P-13 ) , sebagaimana sesuai dalam Pasal 164Het Herzien
Inlandsch
Reglement(“HIR”)
jo.
Pasal
a.
bukti tertulis;
b.
bukti saksi;
c.
persangkaan;
d.
pengakuan;
e.
sumpah.
ME DA N
1866KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
Bahwa, sesungguhnya Perbedaan tentang objek Perkara telah terjadi dari sejak Tergugat-I melalui
GG I
pada bulan Desember 2016 yaitu
jawabannya tertanggal 5 Desember 2016 halaman delapan (8) menyangkal
letak
Pembanding/Penggugat
dan
batas-batas
ajukan.
objek
tanah
Pembanding/semula
yang
Penggugat
TIN
telahpun menjawabnya dalam Replik Penggugat tertanggal 7 Desember 2016 yaitu pada halaman enam (6)sampai tujuh (7) dengan menyatakan bahwa Tergugat-I telah keliru mengidentifikasi letak
N
dan batas-batas tanah yang Penggugat/pembanding ajukan dalam gugatan, yang bunyi lengkapnya dikutif sbb :
ILA
Jawaban/Replik
- Bahwa Tergugat-I SALAH memahami dimana
PE
NG
AD
sesungguhnya Letak Tanah yang Penggugat maksudkan yang batas-batasnya sudah tepat dan cermat sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah ( KTPPT) Nomor 413 dan bersesuaian dengan Letak Peta Kapling nya tertanggal 14-10-1959 Pasar 3B ( Dulu disebut) Paja Bakong Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ( Sekarang masuk bagian dari Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yaitu di sbb :
-
Letak di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B /Sekarang Desa Muliorejo
Kec
Sunggal
Kab
Deli
Serdang
PropinsiSumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan batas-batas sebagai berikut : Halaman 84 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Utara berbatas dengan Jalan / persil
Nomer 414
Timur berbatas dengan persil
Nomer 426
Selatan berbatas dengan persil
Nomer 412
Barat berbatas dengan persil Nomer 393, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah
- Bahwa
Kebenaran
ME DA N
Terperkara.
Letak
Tanah
Terperkara versi Penggugat
Penggugat
) diatas
(
Tanah
kalimat ini yang
bercetak Hitam Tebal sudahpun diketahui dan dibenarkan letaknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapang
GG I
tertanggal 19-03-2015 yang di ukur oleh Ir. Irwan Muslim ( Bagian Pengukuran dan Pemetaan BPN kab Deli Serdang ) yang dihadiri juga Kepala Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Dalam Berita Acara dimaksud
TIN
pun telah diambil Titik Kordinatnya dengan alat GPS yang hasilnya adalah
N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (
319247.388, 1900784.108 )dimana TIDAK ADA
salah
N
satu batasnya yang berbatasan dengan Jalan TOL Medan-Binjai. Bahwa Tanah Perkara versi Penggugat dan
ILA
bahkan puluhan hektar areal sehamparan nya saat ini ( yang di klaim Tergugat-I merupakan areal HGU 109 nya )
AD
sudah di tanami Palawija ( Jagung ) oleh Warga Masyarakat biasa.
PE
NG
- Dengan demikian bahwa Keberatan atau Sangkalan Tergugat-I tentang Letak Tanah Penggugat yang dinyatakannya Keliru Letak dan Batas-Batasnya adalah TIDAK TERBUKTI, sehingga HARUS DIKESAMPINGKAN.
b. “Penggugat bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara”. Alasan –Alasan Keberatan Pembandingsbb : Bahwa,
Pembanding
/semula
Penggugat
sengaja
datang
ke
Raja/Pemerintah cq : Pengadilan / qq : Pengadilan Negeri Lubuk Halaman 85 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Pakam sebagai jalan terakhir ingin mendapatkan keadilan sejati yang sudah sejak tahun 1967/68 hingga kini 2016 BELUM datang keadilan itu, karena sudah tidak mampu lagi bertahan di objek perkara ketika akan menguasai dan mengusahainya disebabkan adanya intimidasi dan kriminilasasi dari Tergugat-I
( Hal mana sebagaimana telah
ME DA N
diuraikan dalam gugatan Penggugat/sekarang Pembanding tertanggal 23 Agustus 2016 pada halaman 2 ). Berdasarkan kondisi itu
Pembanding/semula Penggugat kini lebih
memilih mencari keadilan lewat pengadilan sehingga karenanya bukanlah orang yang menguasai maupun mengusahai objek perkara adalah disebabkan adanya LARANGAN BERTINDAKSENDIRI sesuai Yurisprudensi MA tgl. 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1957.Dalam Perkara:
GG I
Djahot Damanik lawan Bodja alias Djamintara Saragih.
Pembanding /semula penggugatpun pernah di kriminalisasitahun 2014 ketika akan berusaha menguasai maupun mengusahai objek perkara sebagaimana Bukti P-17 ( yaitu Panggilan RESKRIM Medan
).
Itulah
TIN
POLRTABES
Pembanding/Penggugat
berusaha
sebabnya,
mematuhi
karena
Hukum
maka
Pembanding/semula Penggugat saat ini BELUM berniat menguasai
N
fisik dan mengusahai objek perkara. c. Keterangan saksi Tergugat-I yang menerangkan bahwa di objek
ILA
Terperkara pernah dibangun Musholla dan Sumur, namun keberadaan tentang Mushola dan Sumur air tersebut bukanlah pada objek yang ditujukkan Penggugat.
AD
dan
d. Penggugat dipandang telah salah /keliru menunjuk objek perkara di
NG
lapangan.
Alasan –Alasan Keberatan Pembandingsbb : Bahwa jika mengikuti alur pemahaman / tafsir dari Majelis Hakim yang
PE
berkesimpulan
bahwa
semestinya
objek
yang
ditujukan
Pembanding/semula Penggugat ( yang seharusnya digugat oleh Penggugat/sekarang pembanding dalam gugatan adalah bidang tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tergugat-I ( Objek perkara versi Tergugat –I/ yang di tunjukkan Tergugat-I saat Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Januari 2017 ) yang ada diatasnya Musholla dan Sumur Air,
atau
dengan
kalimat
lain
bahwa,
objek
tanah
versi
Penggugat/sekarang Pembanding ajukan sebagai Objek Tanah Halaman 86 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Perkara
adalah
KELIRU
(
KABUR
),
DANMajelis
Hakim
berkesimpulan Penggugat/sekarang pembanding dinilai telah keliru menunjuk objek perkara di lapangan.
Jika Penggugat/sekarang
Pembanding mengajukan gugatan dengan objek bidang tanahnya sebagaimana yang Tergugat-I dan saksi-saksinya maksudkan ( Tanah
ME DA N
Terperkara versi Tergugat-I) Justru itulah yang akan menjadikan fakta terjadinya kesalahan / ketidaksamaan antara fisik di lapangan dengan objek perkara dalam gugatan karena tentu akan sangat
bertolak
belakang dengan Bukti P-13, dimana akan terjadi perberbedan TITIK KORDINAT nya. Titik Kordinat: TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) adalah TITIK BATAS –BATAS TANAH yang SANGAT PASTI.
mungkin
keliru
)
GG I
Dengan Titik Kordinat dapat diketahui secara tepat dan pasti ( tidak dimana
bidang
tanah
tersebut
terletak.
Pembanding/semula Penggugat telah menunjukkan kepada Majelis Hakim saat Pemeriksaan setempat (PS) tanggal 27 Janauri 2017
TIN
lokasi tanah yang bertitik Kordinat TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) tersebut yang lokasinya sebagaimana dalam Bukti P-13,
karena bila Pembanding/semula
N
Penggugat menunjukkan lokasi lain tentu akan terjadi Ketidaksesuaian Titik Kordinatnya.
SEBABNYA,
ILA
ITULAH
Pembanding/semula
Penggugat,
pada
pelaksanaan PS tanggal 27 Januari 2017 itu tidaklahmenunjukkan objek Tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat-I beserta saksi-
AD
saksinya sebagai Objek Tanah yang Pembanding/semula Penggugat ajukan
sebagai
Objek
Gugatan,
namun
Pembanding/semula
NG
Penggugat TETAP YAKIN SEPENUHNYA menunjukkan Objek Tanah sebagaimana yang diperiksa kali pertama saat PS tanggal 27 Januari 2017 YANG sesuai dengan Objek tanah yang telah diperiksa oleh
PE
Kepala Desa, BPN Kab Deli Serdang dll sebagaimana Bukti P-13 dan sesuai dengan yang ada dalam Surat Gugatan.
Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim terbukti Tidak Lengkap dan
tidak tepat karenanya demi keadilan dan kebenaran harus di batalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Sumatera juga guna mendapatkan keadilan dan kebenaran SEJATI . Lagi
pula,
Sudah
sepatutnyalah
pula
di
dalam
merumuskan
pertimbangannya juga dijadikan dasar pertimbangan tentang adanyatemuan Halaman 87 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
mengejutkanyang
dinyatakan
dalam
Kesimpulan
Penggugat/sekarang
Pembandingtertanggal Muliorejo, 02 Februari 2017 bahwa didapatinya Temuan Fakta Hukum selama persidangan bahwaBukti T1-5a ( SK HGU No 109 /Muliorejo 2003 ) yang ternyata Cacat Materilnya dan TIDAK memenuhi Syarat sebagai sebuah Dokumen OTENTIK dan T1-5b( Peta Lampirannya
ME DA N
nya yang nyata-nyata DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI oleh Undangundang tetapi Ironisnya tetap digunakan sampai sekarang ± 20 tahun ) atau dengan kata lain, Penguasaan Tanah Objek Perkara selama ini adalah Melawan Hukum karena SK HGU ( T1-5a) dan Peta Tanahnya ( T1-5b) ternyata TIDAK MENGIKAT HUKUM TERHADAP Objek Perkara ( sebagaimana Pembanding/semula Penggugat telah nyatakan dalam Surat Kesimpulan Penggugat tertanggal Muliorejo, 02 Februari 2017.
GG I
Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
TIN
1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kelas I-B Lubuk Pakam Nomor :
N
103 / Pdt.G /2016 / PN-Lbp, tertanggal 16 Februari 2017.
ILA
——————————————— MENGADILI ———————————— DALAM PROVISI
- Mengabulkan Gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya.
AD
- Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Terperkara yaitu : Sebidang
tanah
sebagaimana
Kartu
Tanda
Pendaftaran
NG
Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat I
di afd./
PE
Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) dengan titik Kordinat:
TM 3 N= 03.37.27.28, E= 98 34.24.22 (
319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara
berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414( Timur ke
Barat sepanjang 100 Meter )
Halaman 88 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Timur berbatas dengan persil
Nomer 426,
( Utara ke Selatan
sepanjang 120 Meter ) Selatan
berbatas dengan persil Nomer 412
( Timur ke Barat
sepanjang 100 Meter ) Nomer 393
sepanjang 120 Meter)
( Utara ke Selatan
ME DA N
Barat berbatas dengan persil
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencatatkan Sita Jaminan ini dicatat pada buku tanah dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomer 109/
Muliorejo
tahun
2003
berdasarkan
SK
(Perpanjangan)No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Juncto SK Nomer 1/Paya Bakung 1985 berdasarkan SK No. 24/HGU/1965.
GG I
DALAM EKSEPSI
1. Menolak semua Kebaratan –Keberatan Tergugat I dan Tergugat –II. 2. Menyatakan Menerima Keberatan-Keberatan Pembanding/semula Pengugat.
TIN
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Keberatan Pembanding/semula Penggugat. 2. Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
N
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
ILA
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah Terperkara yang sah atas sebidang tanah sebagaimana
dalam :
Kartu Tanda Pendaftaran
Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor
AD
Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak ( alm./Ayah Kandung Penggugat
di afd./ Pasar 3B Kamp.
NG
Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 ( 1.2 Ha ) titik Kordinat: TM 3 N=
PE
03.37.27.28, E= 98 34.24.22 ( 319247.388, 1900784.108 ) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan persil Jalan/ Nomer 414
( Timur ke Barat
=100 Meter ) Timur
berbatas dengan persil Nomer 426,
( Utara ke Selatan
=120 Meter ) Selatan
berbatas dengan persil Nomer 412
( Timur ke Barat
=100 Meter ) Halaman 89 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Barat
berbatas dengan persil Nomer 393
( Utara ke Selatan
=120 Meter)
5. Menyatakan Tergugat I yang mengambil Tanah Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Kepentingan
ME DA N
Penggugat.
6. Menyatakan bahwa SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.
7. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
GG I
dalam menerbitkan Sertifikat Hak SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 atas
TIN
Tanah Terperkara kepada atas nama Tergugat I sehingga merugikan kepentingan Penggugat ;
8. Menyatakan segala perbuatan titel hukum apapun yang dilakukan oleh
N
Tergugat I tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan hak atau bentuk kerja sama apapun diatas tanah terperkara dengan pihak lain adalah
ILA
Batal demi hukum;
9. Menyatakan Tergugat I , II dan siapapun yang mendapat persetujuan darinya termasuk para penggarap liar yang mengerjakan tanah
AD
Terperkara wajib mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara selambatnya 14 hari sejak putusan ini ditetapkan dengan tanpa syarat
NG
atau beban-beban apapun kepada Penggugat.
10. Memerintahkan dan Mewajibkan Tergugat II mengeluarkan ( enclave ) Tanah Terperkara dari SK No 109/Muliorejo tahun 2003 berdasarkan SK
PE
No 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/ SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 Jo SK No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 dan dari semua Peta , Surat ukur serta Gambargambar yang terkait dengannya.
11. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsung kepadaPenggugat baik Materi dan Immateril yaitu meliputi :
Halaman 90 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
c. Kerugian Materil yaitu kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil Panen Palawija dari tanah Terperkara
berupa mengelola
tanaman Pertanian yang dirinci sebagai berikut : ) 2. Luas Tanah ± 1 Ha x hasil panen/dihitung dengan harga sewa saja atas tanah setiap tahun per hektar selama ± 48 Tahun
ME DA N
dari tahun 1967/1968 s/d sekarang saat gugatan dimajukan 2016.
- Sewa tahun 1967/68 – 1983 ( 10 tahun ) pertahun/Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-
- Sewa tahun 1984 -1994 ( 11 tahun ) pertahun/ Rp. 100.000,-
GG I
1.100.000,-
- Sewa tahun 1995 – 2002 ( 7 tahun ) pertahun/ Rp. 200.000.1.400.000,-
1.250.000,-
TIN
- Sewatahun 2003 – 2008 ( 5 tahun ) pertahun/Rp. 250.000,-
= Rp.
= Rp.
= Rp.
- Sewa tahun 2009 – 2013 ( 4 tahun ) pertahun / Rp. 1.000.000,- = Rp.
N
4.000.000,-
ILA
- Sewa tahun 2014 - 2015 ( 2 tahun) pertahun / Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
AD
Total =
Rp.12.250.000
NG
( Dua belas juta dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
d. Kerugian Immateril yaitu :
PE
3. Kehilangan Aset Ekonomi Tanah untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan mendapatkan Modal kerja / Usaha guna peningkatan Kualitas
Hidup
termasuk
Kesempatan
PENDIDIKAN Tinggi menjadi HILANG
Mengenyam
sehingga merugikan
Penggugat khususnya Ahli Warisnya sebanyak 6 orang sebesar jika dinilai dengan angka selama ± 48 tahun dapat dirincikan sbb :
Halaman 91 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Bahwa tiap Orang Jika atas tanah terperkara tidak ‘ dirugikan’ oleh Perbuatan Tergugat I maka dipastikan akan telah mendapatkan Pendidikan S1 dan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hitungan Gaji/Pendapatan minimalserendah-
sbb.
ME DA N
rendahnya rata-rata dua juta Rupiahper bulan maka totalnya
- Anak Pertama( Ahli Waris 1 ) Suherly Harahap Lahir Tahun `1970 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1995 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 1995 s/d 2015
( 21 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )
= Rp. 504.000.000.
GG I
- Anak Kedua ( Ahli Waris 2 ) Lahir tahun 1972 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya tahun 1997 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:
TIN
1997 s/d 2015
( 19 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )
= Rp. 456.000.000.
- Anak Ketiga ( Ahli Waris 3 ) Lahir 1974 Tahun hilang kesempatan pendidikan
dimaksud
dan
sejak
tahun
1999
N
mengenyam
semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak
ILA
minimal Dua Juta per bulan sbb: 1999 s/d 2015
( 17 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )
= Rp. 408.000.000.
AD
- Anak keempat ( ahli Waris ke 4 )
Lahir
Tahun `1978 hilang
kesempatan mengenyam pendidikan dan semestinya sejak tahun
NG
2005 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb:
PE
2005 s/d 2015
( 11 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )
= Rp. 264.000.000.
- nak kelima ( ahli Waris ke 5 ) Lahir Tahun `1980 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Dua Juta per bulan sbb: 2007 s/d 2015
( 09 Tahun x Rp. 2.000.000/bln )
= Rp. 216.000.000 Halaman 92 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL
=
Rp. 1.848.000.000 4. Hilangnya Kepercayaan masyarakat karena di asumsikan
uang ± 300.000.000,-
ME DA N
negatif sebagai Penyerobot tanah yang dinilai dengan mata
Maka jumlah Kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.Rp. 12.250.000 + 1.848.000.000 + 300.000.000 =
Rp.2.160.250.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Dua Ratus Lima
Puluh ribu Rupiah )
GG I
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet,banding atau kasasi dari tergugat-tergugat . 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama – sama
gugatan ini.
TIN
atas Biaya Perkara yang diperlukan yang ditimbulkan atas adanya
14. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini
N
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera utarayang mengadili,
ILA
memeriksa,
memberikan
pertimbangan
hukum
dan
memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya
AD
(Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
NG
Menimbang bahwa TERBANDING I semula Tergugat I telah
mengajukan kotra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Maret 2017, yang pada
PE
pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa Terbanding I/Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding, karena apa yang telah diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 secara tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh Halaman 93 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
karenanya
adalah
beralasan
apabila
Memori
Banding
dari
Pembanding/Penggugat tersebut ditolak seluruhnya .-
Bahwa setelah Terbanding I membaca dan meneliti seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding, ternyata Pembanding tidak ada
ME DA N
mengemukakan suatu dalil baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 tersebut, oleh karenanya adalah beralasan apabila pertimbangan hukum (judex factie) dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 tersebut dikuatkan .-
Bahwa dalil memori banding dari Para Pembanding pada hal.2 s/d 11
GG I
adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut : 1.
Bahwa
dalam
Memori Banding dari Pembanding pada hal.4 huruf a alinea 3 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :
TIN
“... Pemeriksaan Setempat sesuai surat undangan dari PN Pakam dimaksud berlangsung pada dua (2) titik pemeriksaan. Yang pertama
diperiksa
adalah
Objek
yang
Pembanding/semula
Penggugat tunjukkan yang letaknya sesuai dengan Bukti P-13.
N
Setelahnya selang + 10 menit barulah Majelis mengajak para pihak
ILA
ke lokasi berjarak + 300 meter dari objek PS pertama ke objek lokasi yang ditunjukan oleh Tergugat-I (PS di objek titik ke 2). Pada pemeriksaan objek di titik kedua (bidang tanah yang ditunjukkan Tergugat-I)
AD
oleh
Pembanding/semula
Penggugat
jelas-jelas
menyangkal bahwa objek yang di tunjukkan Tergugat-I bukanlah objek yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat/sekaang
NG
Pembanding (tidak ada kaitannya dengan Objek Pemeriksaan di titikr pertama, inilah jawaban Pembanding/semula Penggugat
PE
mennjwab pertanyaan Majelis saat PS itu), lalu dengan fakta ini dimana
telah
terjadinya
‘kekeliruan’
dari
Tergugat-I
dalam
mengidentifikasi objek Gugatan Penggugat lalu Majelis Hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Objek Gugatan yang Pembanding/semula Penggugat tunjukkan adalah Kabur (???)...dst”.Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut : Halaman 94 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
a. Bahwa benar pada saat sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats
Onderzoek)
tersebut
ada
perbedaan
objek
tanah
terperkara yang dihunjuk Pembanding dengan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I.b. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan
ME DA N
setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara.-
c. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan
GG I
setempat (Plaats Onderzoek), tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan juga Majelis Hakim, jurusita atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran
TIN
hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PTPN.II.-
N
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PTPN.II.- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah PTPN.II.-
ILA
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah PTPN.II .d. Bahwa di atas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding di sebelah barat dan timur terdapat tanaman jagung milik penggarap
AD
dan di sebelah selatan terdapat tanaman kelapa sawit tahun tanam 2016 milik Terbanding I.-
NG
e. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding menurut Syafrudin sebagai
PE
Krani Agraria Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN II adalah merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh
Terbanding
II
(vide
Bukti
T.I-5a),
Peta
Pendaftaran
No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor
Halaman 95 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) .f. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah
ME DA N
seluas 13.081,5 M2 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara.-
g. Bahwa jarak objek tanah terperkara versi Pembanding dengan
GG I
objek tanah terperkara versi Terbanding I adalah sekitar + 1 Km (lebih kurang satu kilometer) .-
h. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek), tidak ada dilakukan pengukuran
TIN
secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan juga Majelis Hakim, jurusita atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran
N
hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, dengan batas-batas
ILA
sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PTPN.II.- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PTPN.II.-
AD
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PTPN.II yang terkena jalan tol Medan-Binjai.-
NG
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN.II .-
i. Bahwa di atas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I terdapat tanaman kelapa sawit tahun tanam 1985
PE
milik Terbanding I.-
j. Bahwa adapun dasar Terbanding I menghunjuk tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah berdasarkan Bukti T.I-6 (Kondisi Areal Yang Digugat Oleh Sdr.Suherli Harahap tertanggal 5 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Manejer PTPN.II Kebun Bulu Cina beserta lampirannya Sket Gambar yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulizar Nur (Staf SDM Umum Kebun Bulu Cina PTPN II).Halaman 96 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
k. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti bahwa tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I seluas 13.081,5 M2 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) adalah merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I
ME DA N
yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan
oleh
Terbanding
II
(vide
Bukti
T.I-5a),
Peta
Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) .oleh
karena
pada
saat
GG I
l. Bahwa
pelaksanaan
sidang
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut, tidak
ada
dilakukan
pengukuran
secara
kadestral
dengan
melibatkan BPN Deli Serdang dan juga Majelis Hakim, jurusita
TIN
atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding dan
N
tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka secara hukum proses pemeriksaan setempat tersebut tidak
ILA
memenuhi ketentuan Pasal 180 RBG Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat.-
AD
m.- Bahwa dalam Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) yang dimajukan oleh Penggugat/Pembanding dimana
NG
dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 28 Februari 2017, Pembanding kembali melampirkan fotocopy Bukti P-13 tersebut tanpa direkat materai secukupnya, dan adapun hasil dari Bukti P-
PE
13 tersebut adalah dikutip sebagai berikut : “... Dengan hasil sebagai berikut : 1. Bidang tanah yang ditunjuk terletak di Jln.Pabrik Gula desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan ukurannya + 100 x 120 Meter (empat persegi panjang) yang diatas ditanami tebu milik PTPN.II.
Halaman 97 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
2. Bidang tanah telah diambil koordinat TM3 disalah satu titik batas dengan menggunakan alat GPS yang hasilnya adalah N = 03.37.27.28,E = 98 34.24.22 (319247.388, 1900784.108) 3. Hasil Koordinat lapangan di masukkan ke Peta Pendaftaran,
ME DA N
Bidang Tanah yang ditunjuk Saudara Suherly terletak di Peta Pendaftaran No.65/1997 tgl.24-11-1997 yang kepemilikan Kepunyaan PTPN II (HGU 109)”
- Bahwa Peserta Peninjau Lapang dalam Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) tersebut yaitu : 1. Ir.Irwan Muslim 2. Suherly Harahap,dkk
GG I
3. Muhammad Harmain, S.Ag (Kades Desa Mulio Rejo).- Bahwa berdasarkan hasil Bukti P-13 (Berita Acara Peninjauan Lapang tanggal 19-03-2015) tersebut telah terbukti bahwa bidang
TIN
tanah yang ditunjuk terletak di Jln.Pabrik Gula desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan ukurannya + 100 x 120 Meter (empat persegi panjang) yang diatas ditanami tanaman tebu milik PTPN.II dan
N
hasil Koordinat lapangan di masukkan ke Peta Pendaftaran,
ILA
Bidang Tanah yang ditunjuk Penggugat/Pembanding (Saudara Suherly) terletak di Peta Pendaftaran No.65/1997 tgl.24-11-1997 yang kepemilikan Kepunyaan PTPN II (HGU 109).-
AD
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bidang tanah yang ditunjuk oleh Pembanding dalam Bukti P-13
NG
tersebut adalah milik PTPN II sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha
No.109/Desa
Mulio
Rejo
tertanggal 20
Juni 2003
an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti
PE
T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b).-
n. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada sub a s/d m tersebut diatas telah terbukti bahwa tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding dan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi
Halaman 98 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Terbanding I adalah sama-sama terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang
PTPN.II)
dahulu
disebut
Desa
Paya
Bakung,
Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara yang
ME DA N
merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b),
GG I
dengan demikian judex facti dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) telah tepat dan telah sesuai
TIN
dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum.-
2. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding pada hal.5 alinea 1
N
dan 2 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan kurang
ILA
pertimbangnnya. Tidak
Tepat
karena
Majelis
Hakim
mengambil
ke
dalam
AD
pertimbangannya fakta kekeliruan dari Tergugat-I yang sejak awal telah salah/keliru mengidentifikasi objek gugatan Pembanding/semula Penggugat. Juga Majelis Hakim telah mengadopsi secara mentah
NG
tanpa memeriksa lebih jauh kualitas dan kebenaran keterangan saksi tentang keberadaan Sumur dan Musholla, apakah bukti saksi
PE
Tergugat-I menyebutkan bahwa Sumur dan Musholla itu adalah tanah
yang
semestinya
di
jadikan
objek
gugatan
oleh
Pembanding/semula Penggugat ?, dari mana saksi tau? Dan apakah karena hanya saksi kebetulan pernah dahulu ada melihat selintas saja bahwa Pembanding/sekarang Penggugat pernah berada (dudukduduk) di sekitar Musholla dan Sumur Air pada Objek Tanah Terperkara versi Tergugat-I lalu kemudian menjadi dalil kuat bagi Majelis Hakim guna menyimpulkan bahwa Objek Gugatan Versi
Halaman 99 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Penggugat/sekarang pembanding menjadi keliru karenanya??? Dan dalil bukti apa yang dijadikan dasar Keyakinan Majelis Hakim sehingga keterangan saksi yang mengklaim bahwa objek tanah yang Pembanding/semula Penggugat Gugat adalah yang ada Sumur dan Musholla nya? Majelis Hakim sangat yakin hanya sekedar berbekal
ME DA N
pernyataan keterangan saksi-saksi Tergugat-I bahwa bidang tanah yang Penggugat/sekarang Pembanding perkarakan adalah bidang tanah yang di dalilkan oleh Tergugat-I (versi Tergugat-I) beserta keterangan saksi-saksinya tanpa menilai dan menimbang Bukti P13.”
Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena pertimbangan hukum (judex facti) Majelis Hakim dalam
GG I
Putusannya No.103/Pdt.G/2016/PN-LBP tertanggal 16 Februari 2017 telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum, dimana benar tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang
TIN
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya
N
Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tidak pernah
ILA
diklaim oleh Pembanding, tanah terperkara yang diklaim Pembanding adalah tanah terperkara versi Terbanding I seluas 13.081,5 M2 (tiga
AD
belas ribu delapan puluh satu koma lima meter persegi) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa
NG
Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulio Rejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, karena sekitar tahun 2013-1014 Pembanding ada membangun gubuk, sumur
PE
dan musholla diatas tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I yang kemudian gubuk, sumur dan musholla tersebut dibongkar oleh Terbanding I, dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding I yaitu saksi Suratman yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan saksi Yulizar Nur,SH yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Halaman 100 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
1. Saksi SURATMAN “-
Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah ketemu dengan Penggugat di objek terperkara tahun 2013 karena Penggugat mencoba-coba membuat gubuk dan sumur.-
ME DA N
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu yang saksi lakukan karena sudah pensiun saksi lihatin saja.-
- Bahwa saksi menerangkan, ada tindakan dari pihak PTPN II, diokupasi, dibongkar semua gubuk.-“ 2.
Saksi YULIZAR NUR,SH
“-
Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal Penggugat sekitar tahun 2013-2014, Penggugat datang ke Kantor Saya dan tujuan Penggugat datang ke kantor saksi untuk mengklaim
-
GG I
tanah terperkara versi Tergugat I .Bahwa saksi menerangkan, ada bangunan yang dibangun Penggugat diatas tanah terperkara versi Tergugat I gubuk,
TIN
Sumur dan Musholla .-
- Bahwa saksi menerangkan, sekarang tidak ada gubuk, sumur dan Musholla diatas tanah terperkara versi Tergugat I, sudah dibersihkan oleh Pihak PTPN.II.-
N
- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah ada Penggugat
ILA
mengklaim tanah terperkara versi Penggugat.- Bahwa saksi menerangkan, tidak pernah ada Penggugat mendirikan bangunan atau menanami tanaman diatas tanah
AD
terperkara versi Penggugat.-
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu sidang lapangan
PE
NG
saksi dan penunjuk batas menunjuk letak tanah terperkara versi Tergugat I yang merupakan objek gugatan Penggugat karena disitu selama ini Penggugat melakukan aktifitas membuat gubuk, sumur dan musholla di objek terperkara versi Tergugat I dan saksi lihat aktifitas Penggugat tersebut sekitar tahun 2013-2014.-
- Bahwa saksi menerangkan, gubuk yang dibangun diatas tanah terperkara versi Tergugat I bambu atapnya nipah, musholla di semen batu setinggi 1,5 meter lalu dibersihkan oleh PTPN II tahun 2014.-“
Halaman 101 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding pada hal.5 alinea 6 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “... Apakah saksi Tergugat-I mengetahui mengetahui bahwa pada hamparan areal seluas 544 ha ini dimana Objek Tanah Terperkara termasuk di dalamnya terdiri dari banyak penggarap yang dari dulu
ME DA N
mulai tahun 1967/68, tahun 1981,1984, 1985, 1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2014 dan 2015 bahkan saat ini 2016-17 banyak orang orang (Penggarap awal) yang berusaha merebut kembali tanah garapannya dari ‘rampasan’ Tergugat-I dengan berbagai cara salah satunya membangun gubuk-gubuk, sumur dll.-“
Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
GG I
a. Bahwa Terbanding I tidak pernah merampas tanah-tanah termasuk objek tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats
TIN
Onderzoek) dan tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I dari para Penggarap pada tahun 1967/68, tahun 1981,1984, 1985, 1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2014 dan 2015,
diatas.-
N
2016-17 sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding tersebut
ILA
b. Bahwa objek tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding
AD
versi Terbanding I adalah sama-sama merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang dikuasai, dan
diusahai oleh
PE
NG
Terbanding I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang dikeluarkan oleh Terbanding II (vide Bukti T.I-5a), Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember
1997
yang
dikeluarkan
oleh
Kepala
Bidang
Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b), dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding I yaitu saksi Rianto dan saksi Suratman yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta saksi Yulizar
Halaman 102 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Nur,SH yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, dan juga telah didukung oleh keterangan saksi Pembanding yaitu saksi Nalem. c. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I yang oleh
Terbanding
II
(vide
Bukti
T.I-5a),
ME DA N
dikeluarkan
Peta
Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide Bukti T.I-5b) tersebut diatas tanah terperkara yang dihunjuk
Pembanding
pada
saat
pelaksanaan
sidang
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek
GG I
tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka secara hukum tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim
TIN
Pembanding versi Terbanding I telah bersih dan bebas dari garapan masyarakat termasuk Pembanding, hal ini telah terbukti melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi
N
Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Terbanding I (vide Bukti
ILA
T.I-7).-
d. Bahwa tindakan Terbanding I yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha
AD
No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I5a) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk
PE
NG
Pembanding
pada
saat
pelaksanaan
sidang
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I adalah sah secara secara hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (vide Bukti T.I-8) yang dikutip sebagai berikut : “(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik,
Halaman 103 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa,
ME DA N
f. hak membuka tanah,
g. hak memungut-hasil hutan,
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undangundang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”;
GG I
e. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Terbanding I diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua
TIN
puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek
N
tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio
ILA
Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
24
Tahun
1997
AD
tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide Bukti T.I9) yang dikutip sebagai berikut:
PE
NG
“20.Sertifikat
adalah
surat
tanda
bukti
hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing
sudah
dibukukan
dalam
buku
tanah
yang
bersangkutan.” f.
Bahwa oleh karena Terbanding I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 (vide Bukti T.I-5a) diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk
Halaman 104 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/ pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I, dimana Sertifikat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat
termuat
didalamnya,
ME DA N
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang maka
tindakan
Pembanding
yang
mengklaim tanah terperkara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide Bukti T.I-9) yang dikutip sebagai berikut :
GG I
“ Pasal 32
(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
TIN
data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat
N
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
ILA
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
AD
tersebut
apabila
dalam
waktu
5
(lima)
tahun
sejak
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara
PE
NG
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”
g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti T.I-9) Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999
tertanggal
19
Pebruari
1999
tentang
pelimpahan
kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Halaman 105 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
hak atas tanah Negara (vide Bukti T.I-10) tersebut, jelas tanah terperkara yang dihunjuk Pembanding pada saat pelaksanaan sidang lapangan/ pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek
tanah
terperkara
yang
diklaim
Pembanding
versi
Terbanding I adalah merupakan bahagian dari areal HGU
ME DA N
Terbanding I, dan karena Terbanding II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Terbanding I (Vide Bukti T.I-5a) diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara yang dihunjuk
Pembanding
pada
saat
pelaksanaan
sidang
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek
berdasarkan
GG I
tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I Surat
Keputusan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 (vide Bukti T.I-4), dengan demikian secara hukum Pembanding
TIN
tidak mempunyai hak diatas Pembanding
pada
tanah terperkara yang dihunjuk
saat
pelaksanaan
sidang
lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) dan objek
N
tanah terperkara yang diklaim Pembanding versi Terbanding I.----- Berdasarkan uraian-uraian Terbanding I tersebut diatas, mohon kepada
ILA
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
AD
1. Menerima dan mengabulkan Contra Memori Banding dari Terbanding I untuk seluruhnya .2. Menolak
Akte
Permohonan
Banding
dan
Memori
Banding
dari
NG
Pembanding untuk seluruhnya.3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.103/PDT.G/2016/ PN-LBP
tertanggal 16 Februari 2017 untuk
PE
seluruhnya .-
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding
diatas adalah tentang : I.
Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register No.103/Pdt.G/2016/PN-Lbp.dalam pertimbangan hukumnya
Halaman 106 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
tidak tepat dan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan terhadap adanya bukti Penggugat (P-13) ; II.
Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menilai objek perkara dilapangan dimana dalam pemeriksaan setempat telah terjadi perbedaan pendapat; bahwa
sebelum
Majelis
Hakim tingkat
ME DA N
Menimbang,
Banding
mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II/Terbanding II tentang Kompetensi Absolut;
Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi tentang kompetensi Absolut (Pasal 160 Rbg/134 HIR) yang pada
GG I
pokoknya mengatakan bahwa dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara aquo adalah adanya Hak Guna Usaha Nomor 109/Desa Muliorejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung
TIN
Morawa, diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2003 dan berakhir haknya pada tanggal 8 Juni 2028; Yang menyangkut tentang keputusan Tata Usaha Negara, dimana hal ini adalah suatu bentuk Penetapan tertulis yang
N
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hokum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
ILA
undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,
AD
sehingga tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Hakim aquo (Peradilan Umum), dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan tata
NG
Usaha Negara;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca
gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta putusan Pengadilan
PE
Tingkat pertama bahwa ternyata tentang Eksepsi kewenangan absolute belum
dipertimbangkan,
oleh
karenanya
Pengadilan
Tinggi
akan
mempertimbangkan sebagai berikut : -
Bahwa yang menjadi masalah hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah garapan di pasar 2, 3 dan 4B sekarang Desa Muliorejo Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seluas 12.000 M2 (1,2 Ha) dengan batasbatas sebagai berikut : Halaman 107 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
Utara berbatas dengan jalan/persil Nomor 414 Timur berbatas dengan persil Nomor 426 Selatan berbatas dengan persil Nomor 412 Barat berbatas dengan persil Nomor 393 -
Bahwa yang digugat Penggugat adalah yang menyangkut Hak Milik
ME DA N
sebagaimana diuraikan dalam persil tersebut diatas, bukan pembatal Hak Guna Usaha Nomor : 109/Desa Muliorejo seluas 1.433,28 Ha terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II perkebunan Sei Semayang B berkedudukan di Tanjung Morawa, maka sudah tepat dan beralasan hokum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Peradilan Umum) berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
GG I
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kewenangan mengadili secara absolut haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Peradilan Umum) berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana akan disebutkan dalam amar
TIN
putusan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori
N
banding tersebut;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca
ILA
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 16 Pebruari 2017 dan memori banding serta
AD
kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding dalam memori banding
NG
tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 77-78 dan kontra memori banding pada pokoknya memohon putusan dikuatkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan
PE
lagi ditingkat banding, dan Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Halaman 108 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
103 /Pdt.G/ 2016/ PN-Lbp, tanggal 16 Pebruari 2017 tentang eksepsi kewenangan absolute perlu diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan; Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua
ME DA N
tingkat peradilan;
Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan ketentuanketentuan dalam RBg serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :
MENGADILI:
Menerima
permohonan
PENGGUGAT ; 2.
banding
dari
PEMBANDING
semula
GG I
1.
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt/G/2016/PN.Lbp. tanggal 16 Pebruari 2017, sekedar mengenai
TIN
Eksepsi tentang kompetensi Absolut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi kewenangan mengadili secara Absolut dari
N
-
- Terbanding II semula Tergugat II;
ILA
- Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara tersebut; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont
AD
vankelijke verklaard);
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar
NG
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
PE
rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS, tanggal 22 JUNI 2017 oleh kami: SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, S.H.,M.M., M.H. dan LINTON SIRAIT, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini RABU tanggal 5 JULI 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Halaman 109 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
dibantu oleh Hj. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
HAKIM KETUA MAJELIS
H.A.N. DALIMUNTHE, S.H.,MM.,M.H.
SABUNGAN PARHUSIP, S.H, M.H.
GG I
LINTON SIRAIT, S.H, M.H.
ME DA N
HAKIM ANGGOTA MAJELIS,
TIN
PANITERA PENGGANTI
N
Hj. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H.
Perincian Biaya perkara:
ILA
Meterai ----------------: Rp 6.000,Redaks ----------------: Rp 5.000,Pemberkasan --------: Rp 139.000.-
AD
Jumlah------------------: Rp.150.000,-
PE
NG
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
Untuk salinan sesuai dengan aslinya PANITERA,
H. BASTARIAL NIP.195608211986031003
Halaman 110 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN
ME DA N GG I TIN N ILA AD NG PE Halaman 111 dari 110 Halaman Putusan NOMOR 130/PDT/2017/PT MDN