PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N

N

NOMOR : 338/PDT/2016/PT- MDN.-

ED A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT ARAFAT NASUTION, SE, umur 35 tahun, Warga Negara

IM

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Pukat Banting V Gg. Silaturrahim No. 11, Kelurahan

Bantan

Kecamatan

Medan

Tembung

GG

sekarang di Jalan Eka Warni 8 No. 05 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan , Dalam hal ini diawakili oleh Kuasanya: SUMANTRI, SH, SURYA DARMA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari

TIN

Kantor Hukum “SUMANTRI, SH & REKAN”, beralamat kantor Jalan Denai Gg. Pena Terusan 2-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Mei 2015, semula disebut sebagai

PENGGUGAT selanjutnya

ILA

N

disebut PEMBANDING.

MELAW AN

PE

NG

AD

1. PT. BANK SUMUT Tbk,Cabang Pembantu Pasar Tavip di Jalan Wahid Hasyim

No. 57 Binjai dalam hal ini

diwakili oleh

Kuasa Hukum: SYAFRI CHAN, S.H.,M.Hum, Advokat pada Law Office: “SYAFRI CHAN & PARTNERS berkantor di Medan Jl. Denai No. 95 – A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 JUNI 2015, semula disebut

sebagai

TERGUGAT-I

selanjutnya

TERBANDING-I.

2. UPT. BANK SUMUT Tbk, Kantor Pusat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum: SYAFRI CHAN, S.H.,M.Hum, Advokat pada Law Office: “SYAFRI CHAN & PARTNERS berkantor di Medan Jl.Denai No. 95 – A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN

Tanggal 01 JUNI 2015, semula disebut sebagai

N

TERGUGAT–II selanjutnya disebut TERBANDING–II. 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan,

ED A

berlamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Dr.Indra Surya,S.H.,M.H Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 MEI 2015, semula disebut sebagai Tergugat-III selanjutnya disebut sebagai TERBANDING–III.

IM

4. ERLINI NASUTION, SE, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Eka Warni 8 No. 06, Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, semula disebut sebagai

TERGUGAT

selanjutnya

disebut

GG

TERBANDING–IV.

IV

Pengadilan Tinggi Tersebut:

TIN

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR: 338/PDT/2016/PT-MDN.- tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.

turunan

N

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

ILA

246/Pdt.G/2015/PN- Mdn.- tanggal 8 Desember 2015. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat 2015 yang diterima dan didaftarkan di

AD

gugatannya tanggal 12 Mei

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Register Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- telah mengajukan gugatan

NG

sebagai berikut : 1. Bahwa, Penggugat ada memiliki sebidang Tanah diatasnya ada 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Permanen atas nama Penggugat cq Rahmat

PE

Arafat Nasution dengan luas keseluruhan seluas: 162 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5181 Tanggal 14 Maret 2013, yang terletak di Jalan Eka Warni VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.


2. Bahwa, terhadap tanah beserta bangunan permanen tersebut diatas

N

telah diagunkan Penggugat kepada Tergugat-l Tanggal 11 Februari 2013. Berdasarkan Akad kredit Nomor: 001/ KCP 104/ KPR-SS/ 2013.

ED A

3. Bahwa, oleh karena adanya persoalan hukum yang dihadapi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran angsuran setiap bulan secara penuh, namun masih memiliki itikad baik membayar sesuai dengan kemampuan saat ini.

4. Bahwa, pada awalnya Tergugat-l ada mengirim surat kepada Penggugat

Kredit Tanggal 01 April 2014.

IM

dengan Surat Nomor: 202/ KCII - KCP 104/ L/ 2014 Perihal: Teguran

5. Bahwa, oleh karena Penggugat belum mampu mencicil pembayaran

GG

sehingga Tergugat-l kembali mengirim Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 0364/ KCI4- KCP104/ L/ 2014 Perihal: Peringatan ke - II (kedua) Tanggal 03 Juni 2014. Yang berisi ”menindak lanjuti surat kami

TIN

No.202/ KCII - KCP104/ L/ 2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal: Surat Peringatan ke - II (kedua).

6. Bahwa, dalam hal ini Tergugat-l membuat surat dari Surat Teguran kredit langsung membuat surat peringatan kedua yang menurut hemat Penggugat bahwa Tergugat I seharusnya membuat surat Peringatan I

N

(Pertama) terlebih dahulu tidak secara langsung terburu-buru membuat

ILA

Surat Peringatan ke - II (Kedua) 7. Bahwa, setelah adanya Surat Peringatan ke – II (Dua) yang dikeluarkan Tergugat-l Nomor: 364/ KCI4-KCP104/ L/ 2014 Perihal: Peringatan ke - II (kedua) Tanggal 03 Juni 2014, Penggugat ada memiliki sedikit dana

AD

maka Penggugat menyetor dana ke Tergugat-l cq Bank Sumut Cabang Pembantu Pasar Tavip sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tanggal 23 Juni 2014.

NG

8. Bahwa,

walaupun Penggugat telah mencicil pembayaran namun

Tergugat-l membuat Surat Peringatan ke - III (Ketiga) Nomor: 559/ KC 11-KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang mengatakan

PE

”hingga saat ini belum ada realisasinya, serta kami hanya menerima janji yang tidak pasti dari saudara” dan kalimat ini sama dengan Surat Peringatan Ke – II (Dua) yang nama Penggugat tidak ada membuat janjijanji

yang tidak pasti dan justru melakukan pembayaran dan Surat


Peringatan ke - III (ketiga) hanya mengcopy paste dari Surat Peringatan

N

ke - II (kedua). 9. Bahwa, disamping itu pada Surat Peringatan ke - III (Ketiga) kepada

ED A

Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 559/ KC 11 – KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang intinya bahwa Rumah Penggugat akan dilelang Tergugat-l cq Bank Sumut Cabang Pembantu Pasar Tavip. 10. Bahwa, pada Tanggal 02 April 2015 Tergugat-lI membuat Surat Nomor: 450/ DPK - Rest/ L/ 15 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak

diterima oleh orangtua Penggugat.

IM

Tanggungan yang akan dilaksanakan pada Tanggal 06 Mei 2015 yang

11. Bahwa, bersamaan dengan itu pada Tanggal 02 April 2015 Tergugat-lI

GG

membuat Surat Nomor: 468/ DPK - Restr/ L/ 15 tentang Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan sekaligus Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan pada

TIN

Tanggal 06 Mei 2015 yang diterima oleh orang tua Penggugat. 12. Bahwa, sebelum dilaksanakan pelaksaan lelang, orang tua Penggugat ada mendatangi Tergugat-IV agar Tergugat-IV berkenan membeli rumah Penggugat dan pada waktu itu Tergugat-IV memang berminat akan tetapi

N

masih berpikir-pikir dulu.

13. Bahwa, setelah orang tua Penggugat menerima Surat Pemberitahuan

ILA

Lelang Tanggal 02 April 2015 orang tua Penggugat berkunjung kembali kerumah Tergugat IV yang mana rumah tempat tinggal Tergugat-IV persis didepan rumah Penggugat untuk membicarakan penjualan rumah karena selama ini orang tua Penggugat dan Tergugat-IV ada berminat

AD

membeli rumah Penggugat bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat-IV datang ke tempat Tegugat - II dan berjumpa dengan Dewan Penyelamat Kredit dan sudah dimatangkan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat-IV

NG

harga rumah tersebut seharga Rp.470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta teknis untuk penjualan rumah telah disepakati dan entah kenapa satu hari menjelang pelaksanaan lelang Tergugat-IV

PE

membatalkan niatnya untuk membeli tanah dan bangunan rumah Penggugat tersebut.

14. Bahwa, setelah Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat-III Tanggal 06 Mei 2015 dan pada Tanggal 7 Mei 2015 orang tua Penggugat


mendatangi Tergugat-lI dan berjumpa Pak M.Yamin dan Pak M.Yamin

N

mengatakan pemenang lelangnya adalah Tergugat–IV. 15. Bahwa, hal ini dikuatkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat-III tentang tanggal 08 mei 2015 yang

ED A

Surat Keterangan Pemenang Lelang

menyatakan pemenang lelang adalah Tergugat- IV.

16. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-IV yang secara diamdiam ikut lelang pada hal sebelumnya sudah ada niat membeli rumah

IM

Penggugat, namun pembali yang tidak beritikad baik.

17. Bahwa, disamping itu tindakan Tergugat-IV yang membeli tanah Penggugat dihadapan Terguagt-III merupakan perbuatan cidera janji sehingga dengan demikian pembelian secara lelang yang dilaksanakan

GG

Terguagat - III cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. 18. Bahwa, disamping itu Tergugat-lI yang sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Tergugat-IV akan membeli tanah dan bangunan rumah Penggugat

TIN

juga diikutkan dalam peserta lelang merupakan tindakan yang cacat hukum karena Tergugat-lI sudah mengetahui ada yang berniat membeli rumah Penggugat justru menerima Tergugat-IV sebagai peserta lelang yang dilaksanakan Tergugat-III maka untuk itu kami memohon kepada Majelis

Hakim

agar

membatalkan

hasil

Putusan

Lelang

yang

N

memenangkan Tergugat-IV.

ILA

19. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat-IV maka Penggugat mengalami kerugian mateial yaitu berupa biaya memakai jasa Advokat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini sampai proses peradilan selesai, sebab Penggugat tidak mengerti hukum biaya operasional untuk seorang

AD

Advokat Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

20. Bahwa, sangat dikhawatirkan Tergugat-IV akan melakukan perbuatan terhadap objek perkara yang sifatnya dapat merugikan Penggugat, maka

NG

mohon kiranya agar terlebih dahuli diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan millik Penggugat.

21. Bahwa, untuk menjaga tindakan Tergugat-IV mengajukan Eksekusi

PE

Pengosongan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis hakim dalam putusan provisinya agar menunda Eksekusi Pengosongan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kiranya

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak yang


telah disebutkan diatas untuk duduk bersidang pada persidangan yang waktu

mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

-

ED A

Dalam Provisi:

N

dan tempat yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta

Mohon menunda Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan rumah terperkara atas pelaksanaan lelang Tanggal 06 mei 2015 yang dilaksanakan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat–IV.

IM

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.

GG

3. Menyatakan Putusan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat-IV batal demi hukum. 4. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar ganti rugi secara

TIN

tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

N

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

ILA

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-l

dan II di depan persidangan Tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya, sebagai berikut:

AD

Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan:

NG

1. Bahwa, antara Tergugat–I (PT.Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Pasar Taviv) dengan Penggugat telah membuat dan mengadakan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ RC 11 – KCP 104/

PE

KPR – SS / 2013 Tanggal 11 Februari 2013.

2. Bahwa, yang menjadi barang jaminan dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 5181/ Kel Gedung Johor tanggal 14 Maret 2013


(yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.5095), terletak di

N

jalan Eka Warni - VIII Kel. Gedong Johor, Kec. Medan Johor, kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berikut bangunan yang didirikan

ED A

diatasnya.

3. Bahwa, di dalam point. 6 huruf b dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 (tentang Pilihan dan Domisili Hukum), bahwa para pihak

yang mana bunyinya sebagai berikut:

IM

telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Deli Serdang,

”Mengenai Perjanjian Kredit dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit ini maupun segala akibat hukumnya Debitur maupun Bank sepakat

GG

untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Deli Serdang dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap

debitur

melalui

Pengadilan

Negeri

lainnya

yang

berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan

TIN

penyelesaian kreit Debitur melalui PUPN/ DJPLN”. 4. Bahwa, Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III atas permintaan Tergugat-l dan ll kemudian dimenangkan oleh Tergugat-IV adalah merupakan pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun segala akibat hukum

N

nya dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC11-

ILA

KCP104/ KPR-SS/ 2013 tanggal 11 Februari 2013. 5. Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat-l dan ll, maka apabila

AD

timbul perselisihan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam (kredit) maupun segala

akibat

hukumnya,

Penggugat

harus

mengajukan

melalui

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang, bukan ke Pengadilan

NG

Negeri Medan.

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili

PE

perkara ini.

diatas,

Berdasarkan dalil/ uraian eksepsi tentang kompetensi relatif tersebut maka

dimohonkan

mempertimbangkan

dan

kepada

memberikan

Majelis Putusan

Hakim Sela

yth.

terlebih

Agar dahulu,

selanjutnya apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tentang


Kompetensi Relatif diatas, maka Tergugat-l dan ll mengajukan Jawaban

N

dalam pokok perkara sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA:

ED A

1. Bahwa, Tergugat-l dan ll menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/ dalil-dalil posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya.

2. Bahwa, Tergugat-l dan ll membantah dengan tegas Tuntutan Penggugat

IM

tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

3. Bahwa, benar Tergugat-l dan ll telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor:

GG

001/ KC 11 – KCP 104/ KPR-SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013: 4. Bahwa, sebagai Jaminan/ Agunan dari Fasilitas Kredit tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan barang - barang Jaminan/ Agunan benda tidak bergerak berupa 1(satu) bidang tanah seluas: 162 m2 dengan

TIN

Sertifikat Hak Milik No.5181/ Kel Gedung Johor Tanggal 14 Maret 2013 (yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.5095), terletak di Jalan Eka Warni - VIII Kel. Gedong Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berikut bangunan yang didirikan

N

diatasnya dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat - l (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggugan No. 4572 yang diterbitkan oleh

ILA

kepala kantor Pertanahan Kota Medan. 5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 –KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 diatas, telah disepakati kedua belah pihak bahwa segala permasalahan yang

AD

timbul harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Deli Serdang.

6. Bahwa, tindakan Tergugat-l dan ll sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dalam Point.4 s/d 11 adalah dalam rangka

NG

Penyelamatan kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat dimana Fasilitas Kredit tersebut saat ini sudah tergolong macet.

PE

7. Bahwa, dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat-l dan ll telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

termasuk

meminta

bantuan

Tergugat-lll

untuk

melaksanakan Lelang terhadap objek agunan/ jaminan KPR Penggugat.


8. Bahwa, Tergugat-IV adalah Pemegang Lelang yang ditetapkan oleh

N

Tergugat-lll sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dilindungi secara hukum.

ED A

9. Bahwa, Tuntutan Penggugat yang memohon agar Pelaksanaan Lelang pada tanggal 06 Mei 2015 yang dimenangkan oleh Tergugat-IV dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.

10. Bahwa, demikian pula Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi secara tanggung

IM

renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga tidak beralasan hukum sama sekali dan patut untuk ditolak. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi

Menimbang,

bahwa

GG

Majelis Hakim yth. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. terhadap

Gugatan

Penggugat

Tergugat-III di depan persidangan Tanggal 11 Agustus

tersebut,

2015 telah

berikut: Dalam Eksepsi:

TIN

mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya menyatakan, sebagai

Bahwa Tergugat-III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali

N

terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat-III tidak akan menjawab dalil-dalil

yang dikemukakan Penggugat yang tidak

ILA

berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat-III. 1. Ekseptio Persona Standi in Judicio. Bahwa,

Tergugat-III

berpendapat

bahwa

Gugatan

Penggugat

AD

khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Person Tergugat-III di dalam Gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara

PE

NG

lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.


Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik

N

Indonesia Nomor: 1424K/ Sip/ 1975 Tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa Gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi

ED A

pemerintahan yang memiliki atasan, maka Gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat.

Bahwa, dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan

IM

Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Medan yang digugat sebagai

GG

Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat

DALAM PROVISI:

TIN

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

1. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor: 597 K/ Sip/ 1983 Tanggal 8 Mei 1984, Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR

N

adalah tidak dibenarkan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan Sita Jaminan atas objek jaminan yang

ILA

dimohonkan oleh Penggugat.

2. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor: 1070 K/ Sip/ 1972 Tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan: “bahwa

AD

tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. tuntutan provisional yang

mengenai pokok perkara tidak dapat

NG

diterima.

PE

3. Bahwa, sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat-


III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang

N

diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa, Tergugat-III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan

ED A

Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat-III.

3. Bahwa, Permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya khususnya yang ditujukan kepada TergugatIII adalah sehubungan dengan Pelaksanaan Lelang terhadap objek

IM

jaminan yakni sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor

GG

Kecamatan Medan Johor Kota Medan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang nomor 560/ 2015.

4. Bahwa, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang

TIN

bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Lantai - V, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 atas Objek Jaminan tersebut, dilakukan atas permintaan Saudara Muhammad Syahrir selaku Pimpinan Devisi Penyelamatan Kredit PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan berdasarkan Surat Nomor: 393/ DPK - Resttr/ L/ 15 Tanggal 30 Maret 2015 Perihal:

N

Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan .

ILA

5. Bahwa, berdasarkan permintaan Pelaksanaan Lelang dari Saudara Muhammad Syahrir selaku Pimpinan Devisi Penyelamatan Kredit PT. Bank Sumut Kantor pusat Medan berdasarkan Surat Nomor: 393/ DPK - Rest/ L/ 15 Tanggal 30 Maret 2015, Tergugat-III telah menetapkan

AD

hari/ Tanggal lelang terhadap Objek Jaminan dengan Surat Nomor: S - 555/ WKN. 02/ KNL. 01/ 2015 Tanggal 6 April 2015 Perihal: Penetapan Jadwal Lelang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan

PE

NG

yang berlaku yaitu Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang.

6. Bahwa, Objek tersebut merupakan barang Jaminan atas Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Pasar Tavip berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari


2013 yang telah dibebani Hak Tanggungan yang tercatat dalam

N

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat - I (Pertama) Nomor: 4572/ 2013 Tanggal 29 Mei 2013 dan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor:

ED A

62/ 2013 Tanggal 15 Mei 2013.

7. Bahwa, PT. Bank Sumut selaku kreditur telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: 202/ KC11 – KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 01 April 2014, Surat Peringatan kedua Nomor: 0364 KC 14 –KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 03 Juni 2014 serta Surat Peringatan Ketiga Nomor:

IM

559/ KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kepada Penggugat yang pada intinya meminta Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.

GG

8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelelangan tersebut telah

TIN

diumumkan oleh Penjual melalui selebaran pada Tanggal 7 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Waspada yang terbit pada Tanggal 22 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua serta Ralat Pengumuman Lelang Kedua

N

tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015. 9. Bahwa, sebelum lelang dilaksanakan, pihak PT. Bank Sumut kantor

ILA

Pusat Medan selaku Penjual telah memberitahukan pelaksanaan lelang a quo kepada Penggugat selaku Debitur melalui surat Nomor. 450 DPK-Rest/ L/ 15 Tanggal 2 April 2015 dan Surat Perintah

AD

Pengosongan Jaminan Kredit Nomor 468 DPK-Rest/ L/ 15 Tanggal 2 April 2015.

10. Bahwa, lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan

PE

NG

dimaksud dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

11. Bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan atas objek lelang tersebut berkepala/ berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang


Maha Esa” dan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor:

N

4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan menyatakan: “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

ED A

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti gorse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”. 12. Bahwa, Tergugat-III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksaan lelang yang telah dimenangkan oleh Tergugat-IV sebagai

IM

peserta Lelang adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. 13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK.06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksaan

GG

Lelang diatur bahwa: “Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit “.

TIN

14. Bahwa, pada pelaksanaan lelang a quo, Tergugat-IV sebagai Peserta Lelang telah mengajukan penawaran tertinggi terakhir dan telah mencapai/ melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka Tergugat-IV disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang a quo.

N

15. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menuntut

ILA

ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena tidak ada perbuatan dari Tergugat-III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

AD

16. Bahwa, selain itu, Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat a quo juga tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan

PE

NG

Yurispurdensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 k/ Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1720 K/ Pdt/ 1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna”.


17. Bahwa, selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari

N

pelaksanaan lelang tersebut, telah dikeluarkan Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 Tanggal 06 Mei 2015 sebagai akta otentik sehingga dapat

ED A

dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

18. Bahwa, lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat-III didasarkan pada ketentuan

dan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (vendu Reglement). Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad

IM

1940:56, Jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staasblad 1930: 85, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 Tanggal 23 April 2010,

GG

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013, Tentang Perubhan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

93/ PMK. 06/ 2010, Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

TIN

19. Bahwa, karena Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh TergugatIII telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan, oleh karenanya jual beli dalam lelang tersebut berikut

N

Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 Tanggal 06 Mei 2015 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Vide: Buku II Mahkamah Agung Halaman:

ILA

149, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

AD

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat-III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

NG

Dalam Eksepsi: -

Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat-III.

Dalam Provisi:

PE

-

Menyatakan

menolak

Permohonan

Provisi

Penggugat

untuk

seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.


2. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

N

Ontvankelijk Verklaard). 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

ED A

dalam perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan

Penggugat tersebut,

Tergugat-IV di depan persidangan Tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, orang tua Penggugat pada hari Kamis tanggal 9 April 2015

IM

-

mendatangi rumah Tergugat–IV bermohon dengan sangat dan dengan beruraian air mata agar Tergugat–IV menolong untuk membeli rumah Penggugat dikarenakan orang tua Penggugat atau kalau dilelang tidak

GG

akan mendapatkan apapun dari pihak Bank dan tidak adanya pembeli sampai waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk mencari pembeli rumah tersebut.

Bahwa, sebelum datang kerumah, orang tua Penggugat sudah menerima

TIN

-

Surat Pemberitahuan lelang dengan alasan itulah orang tua Penggugat menemui saya. Saya sudah beritahu orang tua Penggugat saya tidak mempunyai uang untuk membeli rumah tersebut dengan harga lelang sejumlah Rp.457.100.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus

N

Ribu Rupiah). Orang tua Penggugat menjelaskan kepada saya masih

-

ILA

dapat penggurangan dengan cara mendatantgi pihak Bank. Sore hari sekirtar pukul 17.00 wib dihari yang sama yaitu kamis tanggal 9 April 2015 kami berkumpul di rumah Penggugat membicarakan harga penjualan rumah tersebut. Harga yang disepakati

adalah Rp.

AD

450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Keesokan harinya Jum’at tanggal 10 April 2015 saya dan orang tua Penggugat menemui pak Yustin Sagala di Lantai V bagian penyelamatan Kredit PT. Bank

NG

Sumut bermohon pengurangan harga. Akhirnya diberikan penggurangan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pak Yustin Sagala menjelaskan kepada saya dan orang tua Penggugat bahwa pembeli rumah tersebut

PE

adalah saya dan sudah ditutup untuk pembeli yang lain. Saya diberi waktu sampai tanggal 5 Mei 2015 sebelum dilaksanakan lelang tanggal 6 Mei 2015. Saya bermohon kembali untuk mendapatkan penggurangan lagi dan akhirnya diberikan penggurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya disepakatilah uang sebesar Rp.416.000.000,- (empat


ratus enam belas juta rupiah) yang harus saya setorkan kepada pihak

-

N

Bank. Tidak ada dimatangkan oleh orang tua Penggugat dan saya harga rumah

ED A

tersebut seharga Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diruangan Pak Yustin Sagala. Hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib saya dipanggil orang tua Penggugat kerumah tersebut membicarakan masalah harga. Saya terkejut dengan perkataan orang tua Penggugat kalau harga rumah tersebut Rp.475.000.000,-(empat ratus

IM

tujuh puluh lima juta rupiah). Saya perjelas kembali kepada orang tua Penggugat dan abang Penggugat yang sampai saat ini masih menempati rumah

tersebut. Bahwa dari awal kedatangan orang tua Penggugat

GG

kerumah saya, harga lelang saya tidak menyanggupi untuk membayar kepihak Bank. Saya diberi pilihan kalau saya tidak mau membayar harga tersebut

Rp.475.000.000,-(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

tidak masalah rumah ini di LELANG kata abang Penggugat kepada saya. Hari

Senin

tanggal

4

Mei

20915

TIN

-

akhirnya

disepakati

harga

Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian semua biaya yang dikeluarkan untuk sampai ke Biaya Balik Nama Sertifikat Hak Milik dari uang Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh

N

juta rupiah). (Biaya balik nama saya tanggung sendiri). Malam harinya orang tua Penggugat datang kerumah saya untuk memperjelas kembali

ILA

biaya-biaya tersebut dan sudah termasuk dipotong hutang orang tua Penggugat kepada saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sisa uang yang didapat oleh Penggugat. Pagi harinya Selasa tanggal 5 Mei 2015 saya perjelas kembali bahwa biaya pajak penjual sudah termasuk namun

AD

orang tua Penggugat mengatakan tidak termasuk. Saya sadar bahwa uang

yang

saya

keluarkan

lebih

dari

harga

yang

disepakati

Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan saya mohon

NG

maaf BATAL tidak jadi membeli rumah tersebut. Orang tua Penggugat kembali bertanya kepada abang Penggugat dan mengatakan tidak apaapa BATAL.

PE

-

Lelang terbuka untuk umum dan PT. BANK SUMUT mengumumkan melalui surat kabar WASPADA. Saya peserta lelang yang beritikad baik karena saya ikut lelang pada waktu yang telah ditentukan oleh PT. BANK SUMUT.


-

Bahwa, Tergugat-IV tidak pernah membuat kerugian kepada pihak

N

Penggugat malah sebaliknya saya telah ditipu oleh orang tua Penggugat dengan meminjam uang saya dan tidak mau membayar hutang kepada

ED A

saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saya siap untuk dipertemukan dihadapan bapak hakim dengan orang tua Penggugat dan abang Penggugat yang telah menzhalimi saya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat di dalam surat jawabanya tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan

IM

sela pada tanggal 22 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II.

GG

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat–I, II, III, IV untuk

TIN

melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara Replik dari Penggugat terhadap Eksepsi diluar kewenangan/ kompetensi Relatif dan Jawaban Tergugat–I, II, III dan Tergugat–IV.

4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

N

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik di depan persidangan Tanggal 29 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara

ILA

September 2015,

Persidangan. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat-l dan II serta Tergugat III telah mengajukan Duplik Tanggal 06 Oktober 2015, dan Tergugat-IV mengajukan Duplik Tanggal 13 Oktober

2015, sebagaimana

AD

termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 246/Pdt.G/2015/PN Mdn

NG

pada tanggal 8 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI:

PE

-

Menyatakan

Tuntutan

Provisi

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvantkelijverklaard).

DALAM EKSEPSI: -

Menolak Eksepsi Tergugat-I, dan II, serta eksepsi Tergugat–III untuk seluruhnya.


DALAM POKOK PERKARA:

N

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini,

yang

sampai

saat

ini

diperhitungkan

sejumlah

ED A

perkara

Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor

246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III

IM

pada tanggal 13 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

tanggal 08 Desember 2015 tersebut berdasarkan Akte banding

GG

Mdn.-

Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PN-

Nomor:198/2015 tanggal 14 Desember 2015 Pengadilan

Negeri

Medan,

dan

yang dibuat oleh

pernyataan

banding

Panitera

tersebut

telah

diberitahukan kepada Terbanding-I dan Terbanding-II pada tanggal 03 Mei

TIN

2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV pada tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

N

Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding-I dan Terbanding-II pada

ILA

tanggal 04 Mei 2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV pada tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Mei 2016,

yang diterima di Kepaniteraan

AD

Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 09 Juni 2016 dan Terbanding-IV pada tanggal 15 Juni 2016, dan kepada

NG

Terbanding-III pada tanggal 27 Juli 2016 ; Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Kepada

PE

Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) pada tanggal 12 Mei 2016, dan kepada TerbandingI dan Terbanding-II masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 -


untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

N

hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

ED A

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

IM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 246/Pdt.G/2015/PN- Mdn.-

GG

tanggal 08 Desember 2015.

Menimbang, bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tanggal 08 Desember 2015 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori

TIN

bandingnya tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pengadilan Negeri Medan tidak Cermat Dalam Pertimbangan hukumnya: karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara aquo didasari atas

pertimbangan-pertimbangan

hukum

tidak

cukup

dan

dalam

persidangan.

N

pertimbangan hukum tersebut atas fakta-fakta yang terungkap dimuka

ILA

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 31 dan 32 alenia ke 3 menyatakan "Menimbang bahwa materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang yang

AD

dilakukan Tergugat-lll yang dimenangkan Tergugat IV dapat dinyatakan batal demi hukum. Sehingga Tergugat - tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 15.000.000,- (lima las juta rupiah) kepada Penggugat, maka terhadap Bukti P-4, Foto copy Surat

NG

Perintah Penangkapan Nomor: S.P.Kap/383/lll/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai secukupnya), Bukti P-5, Foto copy Surat Lapas Nomor Surat: lll.374/2015 tanggal 28

PE

Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai secukupnya). Bukti P-6

Foto

copy

Surat

Perintah

Penahanan

Nomor:

S.P.Han/228/III/2014/RESKRIM atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak tanggal 18 Maret 2014, (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai


secukupnya ternyata bukti P-4, Bukti-5 dan Bukti P-6, tidak relevan dengan

N

materi atau pokok masalah dalam gugatan Penggugat, maka Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan dalam

ED A

pembuktian perkara ini."

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat ll / Terbanding ll tidak menyampaikan surat-surat bukti P-7 sampai P-13 secara langsung kepada Penggugat/Pembanding Ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) padahal

IM

Tergugat I dan rgugat II tahu bahwa Penggugat/Pembanding berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hal ini uatkan bukti-bukti P-4,P-5,P-6. Bahwa oleh karena itu secara hukum surat surat tersebut tidak disampaikan Penggugat

pembanding

secara

langsung

GG

Kepada

karena

Tergugat

ll/Terbanding II mengirim surat-surat tersebut ke rumah Penggugat pada hal Penggugat berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dengan demikian tindakan Tergugat ll/Terbanding II sangat bertentangan dengan undang-

TIN

undang No.04 lahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada pasal 20 ayat 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut: Ayat 3" Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan

N

atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di

ILA

daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan “Ayat 4” Setiap janji untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada

AD

ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) batal demi hukum”. Bahwa dengan demikian Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang dimohonkan Tergugat II jelas cacat hukum dan harus dibatalkan.

NG

MAKA :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pembanding dengan hormat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima

PE

permohonan banding untuk seluruhnya, dan menolak keberatan Terbanding I,II,III

dan

IV

untuk

seluruhnya,

selanjutnya

membatalkan

putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- Tanggal 8 Desember 2015.


Menimbang, bahwa Terbanding-I dan Terbanding-II telah mengajukan

N

kotra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya pada tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya

ED A

sebagai berikut:

Bahwa Tergugat-I dan Terbanding-II membantah dengan tegas dalil/alasan-alasan keberatan Banding dari Pengguat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 246/Pdt.G/2015/PN-Mdn. tanggal 08 Desember

2015,

sebagaimana

yang

Bahwa

dalil/alasan-alasan

dalam

Memori

yang

diajukan

IM

Bandingnya tanggal 29 Maret 2016.

dikemukakan

keberatan

banding

Penggugat/Pembanding telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

GG

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam putusannya No mor :246/Pdt.G/2015/PN - Mdn.- tanggal 08 Desember 2015. Bahwa

alasan-alasan

Keberatan

banding

yang

dikemukakan

TIN

Penggugat/Pembanding bukan hal-hal ataupun alasan-alasan yang baru, maka alasan alasan keberatan banding dalam Memori Bandingnya tersebut patut dan wajar untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Berdasarkan uraian sanggahan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan

N

Pengadilan Negeri Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tanggal 08

ILA

Desember 2015 tersebut.

Selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai benkut: 

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

AD

246/Pdt.G/2015/PN Mdn. tanggal 08 Desember 2015, yang dibanding tersebut.



Menghukum Penggugat/Pembanding membayar ongkos perkara yang

NG

timbul dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini. Menimbang bahwa

menanggapi permohonan banding tersebut

PE

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.


DALAM PROVISI:

pengadilan tingkat pertama

telah

N

Menimbang, bahwa tentang tuntutan PROVISI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya

-

ED A

pokoknya sebagai berikut:

yang pada

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, Putusan Provisi

adalah keputusan yang bersifat sementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakan sementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, Putusan Provisi dijatuhkan berdasarkan

IM

Tuntutan Provisi (Provisionele eis) yang dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan pokok atau berdiri sendiri dalam Gugatan sendiri, yang berisi tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, Majelis Hakim lebih

GG

dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan pendahuluan yang menjamin kepentingan Penggugat.

Gugatan Provisi memenuhi syarat-syarat formil :

TIN

1. Haruslah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.

2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.

perkara.

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Provisi Penggugat,

ILA

-

N

3. Gugatan dan Tuntutan tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok

dihubungkan dengan Posita Gugatan, dapat disimpulkan ternyata tuntutan Provisi tersebut adalah menyangkut tentang menunda Pelaksanaan Eksekusi

AD

Pengosongan atas tanah dan rumah terperkara atas pelaksanaan lelang Tanggal 06 mei 2015 yang dilaksanakan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat–IV yang mendasari materi pokok perkara sebagaimana tersebut pada Posita angka – 21 (dua puluh satu) dalam Gugatan Penggugat, dengan

NG

demikian

tuntutan

Provisi

telah

menyangkut

materi

pokok

perkara

PE

(verwerteen prinsipale), dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat

bahwa Tuntutan Provisi tersebut belum memenuhi syarat formal, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijverklaard).


DALAM EKSEPSI:

pengadilan tingkat pertama

telah

N

Menimbang, bahwa DALAM EKSEPSI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya

ED A

pokoknya sebagai berikut :

yang pada

Bahwa Tergugat–I dan Tergugat-II mendalilkan Eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk

1. Bahwa,

antara

Tergugat–I

IM

mengadili perkara ini, dengan alasan sebagai berikut: (PT.Bank

SUMUT

Kantor

Cabang

Pembantu Pasar Taviv) dengan Penggugat telah membuat dan

GG

mengadalan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ RC 11 – KCP 104/ KPR – SS / 2013 Tanggal 11 Februari 2013. -

Bahwa, di dalam point. 6 huruf b dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11

TIN

Februari 2013 (tentang Pilihan dan Domisili Hukum), bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Deli Serdang, yang mana bunyinya sebagai berikut: ”Mengenai Perjanjian Kredit dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit

N

ini maupun segala akibat hukumnya Debitur maupun Bank sepakat untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Deli

ILA

Serdang dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredit Debitur melalui PUPN/

AD

DJPLN”.

2. Bahwa, Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III atas

PE

NG

permintaan Tergugat - l dan ll kemudian dimenangkan oleh Tergugat IV adalah merupakan pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun segala akibat hukumnya dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC11-KCP104/ KPR-SS/ 2013 tanggal 13 Februari 2013.

3. Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat - l dan ll, maka apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam (kredit)

maupun

segala

akibat

hukumnya,

Penggugat

harus


mengajukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang,

N

bukan ke Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan Eksepsi Tergugat–I dan Tergugat-II sebagaimana

ED A

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II terdiri atas Eksepsi Kewenangan Mengadili. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 RBg maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili. Oleh karena itu materi Eksepsi yang menyatakan Pengadilan

IM

Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor: 246/ Pdt. G/ 2015/ PN-Mdn.- Hari Selasa Tanggal 22 September 2015 yang diktum

GG

Putusan, adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II.

TIN

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat–I, II, III, IV untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara Replik dari

N

Penggugat terhadap Eksepsi diluar kewenangan/ kompetensi Relatif dan Jawaban Tergugat–I, II, III dan Tergugat–IV.

ILA

4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat–III telah

mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal11 Agustus 2015, dan dalam

AD

Jawaban tersebut juga diajukan Eksepsi. Bahwa Tergugat–III mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Ekseptio Persona Standi in Judicio, dengan alasan:

PE

NG

-

Bahwa, Tergugat-III berpendapat bahwa penyebutan Person TergugatIII di dalam Gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara

lengkap

dengan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Cq.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan bukan


organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu

N

badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut,

ED A

maka KPKNL Medan yang digugat sebagai Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

IM

Bahwa memperhatikan materi Eksepsi Tergugat-III sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai dengan ketentuan

memutus pokok perkara.

GG

dalam 162 RBg, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat–III “Ekseptio Persona Standi in

TIN

Judicio”, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut: Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat–III adalah hubungan antara pemilik barang jaminan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan

N

Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan Pelaksanaan Lelang terhadap objek jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah

ILA

Lelang Nomor: 560/ 2015,

Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan

AD

Dengan Tanah, yang menyatakan: “Apabila Debitur Cedera Janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta

NG

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” , selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010/ Tanggal 23 April 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa: “Kepada KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh

PE

menolak Permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi legalitas formal Subjek dan Objek Lelang”, dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010/ Tanggal 23 April 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa:

“Dlalam hal terdapat


Gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/

N

suami atau isteri Debitur tereksekusi, Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang fiat

eksekusi,

Permohonan

atas

Pelaksanaan

Lelang

ED A

memerlukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri” , sehingga KPKNL Medan dilarang untuk menolak setiap permohonan lelang yang diajukan oleh setiap pemohon lelang kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal

IM

terhadap Subjek maupun Objek Lelang, oleh karenanya itu Tergugat–III KPKNL Kota Medan sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah Subjek Hukum yang mandiri dapat melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka sudah

GG

tepat apabila Penggugat memposisikan Pihak KPKNL sebagai Tergugat–III dengan tidak menarik selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq.

TIN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara, sebagai Pihak Tergugat, namun atas pelaksanaan

lelang

tersebut

Tergugat–III

berkewajiban

mempertanggungjawabkan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 kepada atasan Tergugat-III,

N

yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah

ILA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara, dengan demikian Penggugat tidak perlu mengaitkan atasan Tergugat–III sebagai Pihak Tergugat dalam perkara in casu, sehingga KPKNL Medan sebagai Pejabat

AD

Lelang Kelas II yang digugat sebagai Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo, oleh karenanya itu eksepsi Tergugat–III

NG

dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak. Bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berpendapat Eksepsi Tergugat–I dan– II, serta Eksepsi Tergugat–III

PE

dinyatakan ditolak seluruhnya. DALAM POKOK PERKRA: Menimbang bahwa tentang POKOK PERKRA tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama

telah

mempertimbangkannya

yang pada

pokoknya sebagai berikut:


Bahwa dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawab –

N

Jinawab dan Pembuktian Para Pihak, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam Gugatan Penggugat

ED A

adalah, sebagai berikut:

1. Apakah benar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum ?, sehingga

2. Apakah Tergugat -Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi

rupiah) kepada Penggugat.

IM

secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah

GG

mengajukan Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, dan Bukti P – 14.

TIN

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat–I dan II telah mengajukan Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II – 4, Bukti T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8, Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat–III

N

telah mengajukan Bukti T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9,

– 14.

ILA

Bukti T.III – 10, Bukti T.III – 11, Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat - IV

AD

telah mengajukan Bukti T.IV-1. Bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Penggugat, yakni dari Bukti P

– 1 sampai dengan Bukti P – 14, selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah benar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan

NG

Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum. Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mengkonstantir ketentuan tentang

PE

“Masalah Eksekusi Grose Akte”, sebagai berikut: Bahwa adapun mengenai eksekusi objek Hak Tanggungan yang diatur

dalam Pasal 20 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggugan, Pemegang Hak Tanggungan diberikan pilihan eksekusi, sebagai berikut:


(1) “ Apabila Debitor cedera janji, maka berdasarkan:

Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6, atau

N

a. Hak pemegang hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak

ED A

b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan untuk pelunasan

kreditor – kreditor lainnya. (2)

IM

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan

GG

jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (3)

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

TIN

dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak

N

yang menyatakan keberatan.

ILA

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), batal demi hukum.

(5)

Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan

AD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta

NG

biaya – biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Dari ketentuan Pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 1996, tentang Hak

Tanggungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya eksekusi atau penjualan hak atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan

PE

dapat dilaksanakan melalui cara: Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggugan, yang menyatakan: “Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan


sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan

N

piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:

ED A

93/ PMK. 06/ 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Klas II tidak boleh menolak permohonan

lelang

yang

diajukan

kepadanya

sepanjang

dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

IM

Bahwa dari beberapa ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pokok aturan, sebagai berikut:

1. Grose Akta sama nilai kekuatannya dengan putusan Hakim yang telah

GG

memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian setiap grose akta dengan sendirinya menurut hukum dapat langsung dijalankan eksekusinya.

atau PARATE

TIN

2. Bahwa pelaksanaan lelang didasarkan diluar hukum acara perdata EKSEKUSI yang mendasari proses lelang sama

kekuatan hukumnya dengan putusan Peradilan yang berkekuatan tetap (Inkracht van Gewijsde).

3. Pada saat Debitur tidak menepati pemenuhan grose akta dan pihak

N

Kreditur mengajukan permintaan eksekusi kepada kepada Pejabat Lelang Kelas II, apabila telah memenuhi syarat maka Pejabat Lelang

ILA

Kelas – II ,harus melaksanakan eksekusinya.

4. Eksekusi Grose Akta hanya dapat dihindari dengan jalan: a. Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengan sukarela.

AD

atau

b. Terjadi PERDAMAIAN antara pihak debitur dengan pihak Kreditur.

Dengan demikian terhadap eksekusi yang akan dijalankan oleh Pejabat

NG

Lelang Kelas II hanya berwenang menunda pelaksanaan eksekusi grose akta

PE

apabila diperkenankan hukum dengan syarat : Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengan sukarela, atau Terjadi PERDAMAIAN antara pihak debitur dengan pihak Kreditur, sebab

hanya

Perdamaian

saja

yang

dapat

menunda

atau

menggugurkan kekuatan hukum eksekutorial grose akta. Bahwa dari keseluruhan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang relevan untuk dipertimbangkan adalah Bukti P –


1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10,

N

Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13 dan Bukti P – 14, dipertimbangkan sebagai berikut :

ED A

Bahwa Bukti P – 1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271140411790002 atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Penggugat bernama: RAHMAT ARAFAT NASUTION,SE adalah warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Pukat Banting V Gg. Silaturrahim No.

IM

11, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung sekarang di Jalan Eka Warni 8 No. 05 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

GG

Bahwa dari Bukti P – 2, Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/ KC11-KCP104/ KPR-SS/ 2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

dengan Rahmat Arafat Nasution,

tanggal 11 Februari 2013 (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi ternyata Bukti P – 2 tersebut identik dengan Bukti

TIN

meterai secukupnya),

Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013

N

(Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I telah terikat dalam

ILA

Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua

AD

rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan. Bahwa dari Bukti P – 3, Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/

Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, yang

NG

dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Medan tanggal 14 Maret 2013 (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 3 tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan Bukti P – 7,

PE

Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, terungkap fakta bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013,


Penggugat telah menjaminkan barang tidak bergerak milik Penggugat berupa

N

Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota

ED A

Medan tanggal 14 Maret 2013. Bahwa dari Bukti P – 7, Foto copy surat dari

Bank Sumut Kantor

Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 01 April 2014,hal Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya),

IM

terungkap fakta bahwa oleh karena tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran

GG

sampai dengan Tanggal 11 April 2014 dengan posisi hutang per Maret 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.795.501.00,- Tunggakan Bunga Rp. 7.463. 698.00,- Jumlah Tunggakan Rp. 9.259.199.00,- (Belum Termasuk Denda).

TIN

Bahwa dari Bukti P – 8 Foto copy surat dari

Bank Sumut Kantor

Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/KC14-KCP104/L/2014, tanggal 03 Juni 2014, hal Pringatan ke - II (Kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai

N

secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran,

ILA

Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 20 JUNI 2014 dengan posisi hutang 30 Mei

2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.3.627.092,-

Tunggakan Bunga Rp.15.233.451,- Jumlah Tunggakan Rp.18.860.543,-

AD

(Belum Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti P – 9 Foto copy Slip Setoran Tabungan tertanggal 23

Juni 2014 atas nama Rahmat Arafat Nasution sebesar Rp.10.000.000,-

NG

(sepuluh juta rupiah), (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit tersebut, pada tanggal 23 JUNI 2014 Penggugat telah membayar tunggakan sebesar

PE

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Bahwa dari Bukti P – 10 Foto copy surat dari

Bank Sumut Kantor

Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,Hal: Peringatan ke - III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai


secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat

N

kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan

ED A

pembayaran sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.948.239,Tunggakan Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah Tunggakan Rp. 23.719.917, (Belum Termasuk Denda).

Bahwa dari Bukti P – 11 Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat

IM

Nomor:450/DPK-Restr/L/15, tanggal 2 April 2015, Hal: Pemberitahuan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai

GG

secukupnya), terungkap fakta bahwa oleh karena Penggugat belum melunasi tunggakannya sebagaimana tersebut dalam Bukti P -11, maka pada tanggal 2 April 2014, Tergugat–II telah memberitahukan kepada Penggugat kalau

Tanggungan.

TIN

jaminan utang Penggugat akan dilelang berdasarkan Lelang Eksekusi Hak

Bahwa dari Bukti P -12, Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat Nomor:468/DPK-Restr/L/15,

tanggal

02

April

2015,

Hal:

Permintaan

Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr.

N

Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa oleh karena jaminan utang Penggugat

ILA

akan dilakukan Pelelangan, maka Penggugat diminta untuk segera mengosongkan objek jaminan utang tersebut. Bahwa dari Bukti P – 13 Foto copy Pengumuman Pertama Lelang

AD

Eksekusi Hak Tanggungan, yang dikeluarkan, yang dikeluarkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 13 tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan Bukti P -2 indentik dengan T.I.II – 1, Bukti P – 7, Bukti P

NG

– 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12, Bukti T.III – 6b, Bukti T.III – 6 c, sehingga terungkap fakta bahwa untuk memenuhi syarat lelang dan guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan

PE

Pengumuman Pertama melalui Koran harian “WASPADA.”, bahwa akan dilaksanakan lelang Eksekusi jaminan utang milik Penggugat. Bahwa dari Bukti P – 14 Foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelang

yang dikeluarkan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Medan tanggal 08 Mei 2015 (Foto copy tanpa disertai


asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 14

N

tersebut bersesuaian dan didukung dengan Bukti P – 1, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12, dan Bukti P – 13,

ED A

terungkap fakta bahwa Tergugat–III telah memberitahukan Penggugat bahwa objek jaminan utang milik Penggugat telah dilaksanakan lelang oleh Tergugat–III dan Pemenang Lelang adalah Tergugat–IV.

Bahwa materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang

IM

dimenangkan Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum ?, sehingga Tergugat -Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada

GG

Penggugat, maka terhadap Bukti P – 4, Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.P.Kap/383/III/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), Bukti P – 5, Foto copy Surat Lepas Nomor Surat: III.374/2015 tanggal 28 Agustus 2015,

TIN

yang Kepala Rumah tahanan Negara Klas I Medan, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), Bukti P – 6, Foto copy Surtat Perintah Penahanan Nomor: S.P. Han/228/III/2014/ RESKRIM atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak tanggal 18 Maret 2014 , (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 4, Bukti P – 5

N

dan Bukti P – 6, tidak relevan dengan materi atau pokok maslah dalam

ILA

Gugatan Penggugat, maka Bukti P – 4, Bukti P – 5 dan Bukti P – 6 tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Bahwa dari Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 7, Bukti P –

8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13 dan Bukti

AD

P – 14, dapat disimpulkan fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013

NG

dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua

PE

rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan, akan tetapi Penggugat tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat–I, dan Kredit tersebut tergolong kredit macet, dan Tergugat–I telah menegur Penggugat agar melunasi seluruh tunggakan kreditnya tersebut dengan mengajukan Peringatan/ Teguran sebanyak tiga kali dengan posisi tunggakan utang pada


tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 23.719.917,

(Belum Termasuk

N

Denda), namun Penggugat hanya membayar sebagian tunggakannya, yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebelum Lelang oleh

Tergugat-III,

Tergugat–II

telah

lebih

dahulu

ED A

dilaksanakan

memberitahukan Penggugat kalau jaminan utang atas nama Penggugat akan dilaksanakan

Pelelangan,

atas

Pemberitahuan

tersebut,

senyatanya

Penggugat tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan sukarela, dan antara Penggugat dengan Tergugat–I juga tidak terjadi Perdamaian,

IM

maka Tergugat–II mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan objek jaminan utang atas nama Penggugat kepada Tergugat–III.

GG

Bahwa Tergugat–I dan II telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Pelelangan jaminan utang atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengajukan Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II – 4, T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8,

TIN

Bukti

dipertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dari Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera

Nomor

001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013

PT.

Bank

dengan Rahmat Arafat Nasution,

N

Pembangunan Daerah Sumatera Utara

antara

tanggal 11 Februari 2013 (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai

ILA

secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I telah terikat dalam Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut

AD

sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan. Bahwa dari Bukti T.I.II – 2 Foto copy Akte Pengakuan Hutang No. 13

NG

tanggal 11 Pebruari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas pinjaman Kredit tersebut

PE

Penggugat telah menandatangani Pengakuan utang kepada Tergugat–I sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang


Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota

N

Medan. Bahwa dari Bukti T.I.II – 3, Foto copy Pengikatan Untuk Melakukan

ED A

Jual beli Nomor: 12 tanggal 11 Pebruari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Penggugat telah memberi kuasa menjual atas jaminan utang berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat

IM

Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan kepada Tergugat–I. Bahwa dari Bukti T.I.II – 4 Foto copy Surat Kuasa membebankan Hak

GG

Tanggungan Nomor 16 tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya) terungkap fakta bahwa atas jaminan utang Penggugat tersebut telah diletakkan hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) kepada

TIN

Tergugat–I.

Bahwa dari Bukti T.I .II – 5 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 62/ 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (Foto copy sesuai asli dan

N

telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian

ILA

Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas hutang tersebut Penggugat telah memberikan

AD

jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak

Rahmat Arafat Nasution, sehingga Tergugat–I adalah

sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013. Bank Sumut Kantor

NG

Bahwa dari Bukti T.I.II – 6 Foto copy surat dari

Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 01 April 2014, Hal: Surat Teguran Kredit,yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya),

PE

terungkap fakta bahwa atas utang Penggugat kepada Tergugat–I tersebut telah termasuk dalam Kredit macet, sehingga pada tanggal 01 April 2014Tergugat–I dan II telah melakukan teguran Pertama kepada Penggugat untuk melunasi tunggakan utangnya tersebut.



Bank Sumut Kantor

N

Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/KC14-KCP104/L/2014, tanggal 03 Juni 2014,hal Pringatan ke II (kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat

ED A

Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Teguran atau Peringatan Pertama tanggal 12 Agustus

2014

tersebut,

ternyata

Penggugat

belum

melaksanakan

kewajibannya untuk membayar tunggakan utang kepada Tergugat–I, sehingga Tergugat–I melakukan Teguran atau Peringatan Kedua tanggal 03

IM

Juni 2014.


Bank Sumut Kantor

Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 12

GG

Agustus 2014, Hal: Peringatan ke III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Teguran atau Peringatan Kedua sebagaimana Bukti T.I.II – 7, kemudian, ternyata Penggugat belum

TIN

melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan utang kepada Tergugat–I, sehingga Tergugat–I melakukan Teguran atau Peringatan Ketiga tanggal 12 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan

N

Pokok sebesar Rp.948.239,- Tunggakan Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah

ILA

Tunggakan Rp. 23.719.917, (Belum Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II –

4, Bukti T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8 dapat disimpulkan fakta bahwa benar atas Kredit macet Penggugat tersebut,

AD

Tergugat –I dan II telah melakukan Penyelamatan kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat dimana Fasilitas Kredit tersebut saat ini sudah tergolong macet, termasuk tindakan Tergugat–I dan II meminta bantuan Tergugat - lll

NG

untuk

melaksanakan

Lelang

terhadap

objek

agunan/

jaminan

KPR

Penggugat, Bahwa Tergugat–III juga telah membantah dalil- dalil Gugatan

PE

Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang objek jaminan Hak Tanggungan atas nama Penggugat, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pelaksanaan Lelang tersebut adalah sah secara hukum, dengan mengajukan Bukti T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti


T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9, Bukti T.III – 10, Bukti T.III – 11,

N

Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III – 14. dipertimbangkan sebagai berikut.

ED A

Bahwa dari Bukti T.III – 1, Foto copy Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Pelaksanaan Lelang jaminan utang Penggugat tanggal 06 Mei 2015 telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas – II Medan In Casu Tergugat–III dan Pemenang Lelang adalah

IM

Tergugat–IV.

Bahwa dari Bukti T.III – 2, Foto copy Surat dari Kantor Pusat Bank Sumut nomor: 393/ DPK-Restr/ L/ 15 tanggal 30 Maret 2015, Hal:

GG

Permohonan Lelang Ekselkusi Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa sebelum Lelang

dilaksanakan,

Tergugat–I, II

telah

lebih

dahulu mengajukan

TIN

Permohonan kepada Tergugat–III dalam kapasitas sebagai pelaksana Lelang guna melakukan Pelelangan atas jaminan utang Penggugat yang tergolong sebagai kredit macet dan telah diletakkan hak tanggungan. Bahwa dari Bukti T.III – 3 Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan

N

Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Nomor: S-555/WKN.02/KNL.01/2015 tanggal 06 April 2015, Hal Penetapan Jadwal Lelang (foto copy sesuai asli

ILA

dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Permohonan Tergugat–I dan II tersebut, kemudian Tergugat–III telah menetapkan jadwal Lelang.

AD

Bahwa dari Bukti T.III – 4 a Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor

Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 01 April 2014, Hal: Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat

NG

Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4a hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4a tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 7, Foto copy surat dari

Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor:

PE

202/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 01 April 2014,hal Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa oleh karena tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada


Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 11 April

N

2014 dengan posisi hutang per Maret 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.795.501.00,- Tunggakan Bunga Rp. 7.463. 698.00,-

Bahwa dari Bukti T.III – 4 b, Foto copy

ED A

Jumlah Tunggakan Rp. 9.259.199.00,- (Belum Termasuk Denda). surat dari

Bank Sumut

Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/ KC 14 -KCP 104/ L/ 2014, tanggal 03 Juni 2014,hal Pringatan ke II (kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai

IM

secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4b hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4b tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 8 Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/

GG

KC14-KCP104/ L/ 2014, tanggal 03 Juni 2014, hal Pringatan ke - II (Kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum

TIN

juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I telah memberikan Pringatan ke - II (Kedua) kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 20 JUNI 2014 dengan posisi hutang 30 Mei

2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar

Rp.3.627.092,- Tunggakan Bunga Rp.15.233.451,- Jumlah Tunggakan

N

Rp.18.860.543,- (Belum Termasuk Denda).

ILA

Bahwa dari Bukti T.III – 4c, Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,hal Peringatan ke III (ketiga),

yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat

Arafat Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai

AD

secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4c hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4c tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 10 Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-

NG

KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,Hal: Peringatan ke - III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas

PE

tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, kemudian Tergugat–I telah memberi Peringatan atau Teguran ke - III (Ketiga) kepada Penggugat agar melunasi utang tersebut sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.948.239,- Tunggakan


Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah Tunggakan Rp. 23.719.917,

(Belum

N

Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti T.III – 5, Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat

ED A

Nomor:450/ DPK-Restr/ L/ 15, tanggal 02 April 2015, Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, terungkap fakta bahwa setelah Penggugat diberi peringatan atau Teguran sebanyak tiga kali,namun tidak melaksanakan kewajibannya guna melunasi utang yang telah digolongkan sebagai kredit macet, kemudian

IM

Tergugat–II memberitahukan kepada Penggugat kalau Jaminan utang milik Penggugat yang telah diletakkan Hak Tanggungan tersebut akan di Lelang. Bahwa dari Bukti T.III – 6 a, Foto copy Pengumuman Pertama Lelang

GG

Eksekusi Hak Tanggungan, yang dikeluarkan, yang dikeluarkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat tanggal 07 April 2015 (foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 6a hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 6a tersebut

TIN

telah didukung dan bersesuaian pula dengan Bukti T.III – 6b, Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar harian “Waspada” tanggal 22 April 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya) dan Bukti T.III – 6 c, Foto copy Ralat

N

Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya),

ILA

sehingga terungkap fakta bahwa untuk memenuhi syarat lelang dan guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan Pengumuman Pertama melalui Koran harian “WASPADA.”, yang isinya pada pokoknya menyatakan akan dilaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas

AD

barang jaminan milik Penggugat. Bahwa dari Bukti T.III – 6 b, Foto copy Pengumuman Kedua Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar harian “Waspada” tanggal 22

NG

April 2015, terungkap fakta bahwa guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan Pengumuman Kedua melalui Koran harian “WASPADA.”, yang isinya pada pokoknya menyatakan akan dilaksanakan

PE

lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Penggugat. Bahwa dari Bukti T.III – 6 c, Foto copy Ralat Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015, terungkap fakta bahwa atas Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 APRIL 2015 dan tanggal


30 APRIL 2015 kemudian Tergugat–II melakukan Ralat melalui Koran harian

N

“WASPADA.”, Bahwa dari Bukti T.III – 7a, Foto copy Akta Pemberian Hak

ED A

Tanggungan Nomor: 62/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 7a hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 7a tersebut identik dengan Bukti T.I .II – 5 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan

IM

Nomor: 62/ 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan

GG

Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas hutang tersebut Penggugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat

TIN

Hak Milik No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, sehingga Tergugat–I adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013. Bahwa dari Bukti T.III – 7 b, Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5181/

N

Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013, (foto

ILA

copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 7b hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 7b tersebut telah didukung dan bersesuaian pula dengan Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor

AD

001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013 (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai secukupnya), dan Bukti

NG

T.III – 7a identik dengan Bukti T.I.II – 5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga terungkap fakta bahwa atas utang Penggugat kepada Tergugat–I berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor

PE

001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari

2013,Penggugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5181/

Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak

Rahmat Arafat


Nasution yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.

N

4572/2013. Bahwa dari Bukti T.III – 8, Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran

ED A

Tanah Nomor: 200/2015 tanggal 17 April 2015, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 62/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan, kemudian Hak Tanggugan tersebut didaftarkan

IM

di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan.

Bahwa dari Bukti T.III – 9, Foto copy Surat Pernyataan dari Novri Wahyu Perdana selaku Pemimpin Tergugat–I (foto copy disertai asli, dan

GG

telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Novri Wahyu Perdana selaku Pemimpin Tergugat–I telah membuat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan penjualan/ pelelangan objek jaminan utang milik Penggugat, Tergugat–I bertanggungjawab apabila

TIN

terjadi Tuntutan/ Gugatan yang terkait dengan objek lelang

dan

membebaskan Tergugat–III dari tuntutan pidana maupun perdata. Bahwa dari T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9, Bukti

N

T.III – 10, Bukti T.III – 11, Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III – 14dapat disimpukan fakta bahwa terhadap utang Penggugat kepada

ILA

Tergugat–I, dimana Tergugat–I tidak lagi membayar angsuran Kreditnya, sehingga utang Penggugat kepada Tergugat–I dikategorikan sebagai Kredit macet, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996,

AD

Tentang Hak Tanggungan, Tergugat-II berhak mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan milik Penggugat, melalui Tergugat–III dan sebelum melaksanakan Lelang, Tergugat–II PT.Bank Sumut Kantor Pusat Divisi Penyelamatan Kredit telah mengirimkan

NG

kepada Tergugat–III Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas nama: Penggugat berdasarkan permintaan dari Tergugat–II agar Tergugat-III dapat

PE

menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang, kemudian Tergugat–I menyatakan menjamin dan membebaskan Pejabat Lelang Kelas II Medan dari segala Tuntutan dan Gugatan yang timbul sebagai akibat pelelangan sebelumnya Tergugat–I telah mengirimkan Surat Peringatan I, II dan III, kepada Penggugat, maka Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah ditetapkan


Hari/ Tanggal lelang oleh Tergugat–III dan Tergugat–III juga telah

N

mengumumkan Rencana Pelelangan Hak Tanggungan tersebut melalui Harian WASPADA sebanyak dua kali guna memenuhi asas publisitas

ED A

sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan para peminat/ khalayak ramai tentang akan dilaksanakannya suatu penjualan secara lelang atau sebagai persyaratan

hukum

sahnya

perundang-undangan

yang

suatu berlaku,

persyaratan namun

lelang

Penggugat

berdasarkan tidak

juga

melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan kreditnya

IM

tersebut dan juga tidak ada perdamaian dengan Tergugat–I, oleh karenanya itu seluruh syarat-syarat lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK.06/ 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terpenuhi, sehingga Lelang Eksekusi Hak

GG

Tanggungan atas barang tidak bergerak milik Penggugat dilaksanakan tanggal 6 Mei 2015 dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, yang merupakan Pejabat Negara yang

TIN

diberi Wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui Lelang, dengan demikian Lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dalam Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan staatsblaad 1940:256 dan Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblaad

N

1908, Nomor: 190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1930:85. Jo.Keputusan Menteri Keuangan No.93/ PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk

ILA

Pelaksanaan Lelang, dan dalam pelaksanaan Lelang tersebut Tergugat–IV adalah sebagai Pemenang Lelang. Bahwa Tergugat–III telah melaksanakan Lelang sesuai dengan

AD

ketentuan yang berlaku, oleh karenanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan

bahwa “Lelang yang telah

NG

dilakanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”, dengan demikian Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 tanggal 06 Mei 2015,

PE

tidak dapat dibatalkan, oleh karenanya itu dinyatakan sah secara hukum . Bahwa dari Bukti T.IV – 1, Foto copy Foto copy Sertipikat Hak Milik

No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Erlini Nasution, SE,terungkap fakta bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 dinyatakan sah secara hukum dan Tergugat–IV sebagai peserta lelang telah membeli objek lelang dengan penawaran tertinggi, maka


Tergugat–IV adalah Pemenang Lelang, dan berdasarkan Risalah Lelang,

N

kemudian objek Lelang beralih menjadi atas nama Tergugat–IV, dengan demikian Tergugat–IV yang membeli objek lelang melalui Pelelangan Umum,

ED A

dinyatakan sebagai pembeli yang beritikat baik harus dilindungi undang – undang. maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat - IV yang secara diam-diam ikut lelang pada hal sebelumnya sudah ada niat membeli rumah Penggugat, adalah pembali yang tidak beritikad baik, disamping itu tindakan Tergugat - IV yang membeli tanah

IM

Penggugat dihadapan Terguagt - III merupakan perbuatan cidera janji sehingga dengan demikian pembelian secara lelang yang dilaksanakan Terguagat - III cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, dinyatakan

GG

tidak beralasan hukum,sehingga ditolak.

Bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan materi atau pokok

TIN

masalah dalam Gugatan Penggugat, maka materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat - IV dinyatakan batal demi hukum, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingg ditolak.

N

Bahwa materi atau pokok masalah Gugatan Penggugat ditolak, maka Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan Petitum Pokok harus

ILA

pula dinyatakan ditolak.

Bahwa Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan

Petitum Pokok ditolak, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak

AD

melakukan tindakan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/ Kel. Gedung Johor

atas nama

Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution dengan demikian Petitum Gugatan pada angka – 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang

NG

telah diletakkan, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak. Bahwa Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan

Petitum Pokok ditolak maka Petitum angka – 4 (empat), Menyatakan

PE

Tergugat -Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, dan Petitum angka – 5 (lima) yang keseluruhannya merupakan Petitum Pelengkap harus pula dinyatakan ditolak, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.


Bahwa Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya,

N

dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum

ED A

putusan ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 246/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 08 Desember 2015 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik

IM

berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua

sedangkan

keberatan

GG

keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, Pembanding

tersebut

hanyalah

merupakan

pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

TIN

Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

N

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan

ILA

putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh

AD

karena itu dapat dibenarkan. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor : 246/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal

NG

08 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai Pembanding di pihak

PE

yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.


Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan

N

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI

ED A

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PNMdn.- tanggal 08 Desember 2015 yang dimohonkan banding.

3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

IM

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

GG

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami: SABUNGAN PARHUSIP, SH. M.H.- sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H. M.H.- dan YANSEN PASARIBU,S.H.- masing-masing

TIN

sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSILA WARDANI, SH.- Panitera Muda Perdata sebagai

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

ILA

N

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

TTD

AD

TTD

NG

1. BENAR KARO-KARO, S.H, M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, SH, M.H.-

TTD

PE

2. YANSEN PASARIBU, S.H. PANITERA PENGGANTI

TTD SUSILA WARDANI, S.H.


6.000,-

Redaks ----------------: Rp

5.000,-

ED A

Meterai ----------------: Rp

N

Perincian Biaya perkara:

Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

PE

NG

AD

ILA

N

TIN

GG

IM

Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents