P U T U S A N
N
NOMOR : 338/PDT/2016/PT- MDN.-
ED A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
RAHMAT ARAFAT NASUTION, SE, umur 35 tahun, Warga Negara
IM
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Jalan Pukat Banting V Gg. Silaturrahim No. 11, Kelurahan
Bantan
Kecamatan
Medan
Tembung
GG
sekarang di Jalan Eka Warni 8 No. 05 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan , Dalam hal ini diawakili oleh Kuasanya: SUMANTRI, SH, SURYA DARMA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari
TIN
Kantor Hukum “SUMANTRI, SH & REKAN”, beralamat kantor Jalan Denai Gg. Pena Terusan 2-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Mei 2015, semula disebut sebagai
PENGGUGAT selanjutnya
ILA
N
disebut PEMBANDING.
MELAW AN
PE
NG
AD
1. PT. BANK SUMUT Tbk,Cabang Pembantu Pasar Tavip di Jalan Wahid Hasyim
No. 57 Binjai dalam hal ini
diwakili oleh
Kuasa Hukum: SYAFRI CHAN, S.H.,M.Hum, Advokat pada Law Office: “SYAFRI CHAN & PARTNERS berkantor di Medan Jl. Denai No. 95 – A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 JUNI 2015, semula disebut
sebagai
TERGUGAT-I
selanjutnya
TERBANDING-I.
2. UPT. BANK SUMUT Tbk, Kantor Pusat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum: SYAFRI CHAN, S.H.,M.Hum, Advokat pada Law Office: “SYAFRI CHAN & PARTNERS berkantor di Medan Jl.Denai No. 95 – A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Halaman 1 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 01 JUNI 2015, semula disebut sebagai
N
TERGUGAT–II selanjutnya disebut TERBANDING–II. 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan,
ED A
berlamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Dr.Indra Surya,S.H.,M.H Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 28 MEI 2015, semula disebut sebagai Tergugat-III selanjutnya disebut sebagai TERBANDING–III.
IM
4. ERLINI NASUTION, SE, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Eka Warni 8 No. 06, Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, semula disebut sebagai
TERGUGAT
selanjutnya
disebut
GG
TERBANDING–IV.
IV
Pengadilan Tinggi Tersebut:
TIN
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR: 338/PDT/2016/PT-MDN.- tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.
turunan
N
Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
ILA
246/Pdt.G/2015/PN- Mdn.- tanggal 8 Desember 2015. TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat 2015 yang diterima dan didaftarkan di
AD
gugatannya tanggal 12 Mei
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2015 dalam Register Nomor : 246/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- telah mengajukan gugatan
NG
sebagai berikut : 1. Bahwa, Penggugat ada memiliki sebidang Tanah diatasnya ada 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Permanen atas nama Penggugat cq Rahmat
PE
Arafat Nasution dengan luas keseluruhan seluas: 162 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5181 Tanggal 14 Maret 2013, yang terletak di Jalan Eka Warni VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
Halaman 2 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
2. Bahwa, terhadap tanah beserta bangunan permanen tersebut diatas
N
telah diagunkan Penggugat kepada Tergugat-l Tanggal 11 Februari 2013. Berdasarkan Akad kredit Nomor: 001/ KCP 104/ KPR-SS/ 2013.
ED A
3. Bahwa, oleh karena adanya persoalan hukum yang dihadapi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran angsuran setiap bulan secara penuh, namun masih memiliki itikad baik membayar sesuai dengan kemampuan saat ini.
4. Bahwa, pada awalnya Tergugat-l ada mengirim surat kepada Penggugat
Kredit Tanggal 01 April 2014.
IM
dengan Surat Nomor: 202/ KCII - KCP 104/ L/ 2014 Perihal: Teguran
5. Bahwa, oleh karena Penggugat belum mampu mencicil pembayaran
GG
sehingga Tergugat-l kembali mengirim Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 0364/ KCI4- KCP104/ L/ 2014 Perihal: Peringatan ke - II (kedua) Tanggal 03 Juni 2014. Yang berisi ”menindak lanjuti surat kami
TIN
No.202/ KCII - KCP104/ L/ 2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal: Surat Peringatan ke - II (kedua).
6. Bahwa, dalam hal ini Tergugat-l membuat surat dari Surat Teguran kredit langsung membuat surat peringatan kedua yang menurut hemat Penggugat bahwa Tergugat I seharusnya membuat surat Peringatan I
N
(Pertama) terlebih dahulu tidak secara langsung terburu-buru membuat
ILA
Surat Peringatan ke - II (Kedua) 7. Bahwa, setelah adanya Surat Peringatan ke – II (Dua) yang dikeluarkan Tergugat-l Nomor: 364/ KCI4-KCP104/ L/ 2014 Perihal: Peringatan ke - II (kedua) Tanggal 03 Juni 2014, Penggugat ada memiliki sedikit dana
AD
maka Penggugat menyetor dana ke Tergugat-l cq Bank Sumut Cabang Pembantu Pasar Tavip sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tanggal 23 Juni 2014.
NG
8. Bahwa,
walaupun Penggugat telah mencicil pembayaran namun
Tergugat-l membuat Surat Peringatan ke - III (Ketiga) Nomor: 559/ KC 11-KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang mengatakan
PE
”hingga saat ini belum ada realisasinya, serta kami hanya menerima janji yang tidak pasti dari saudara” dan kalimat ini sama dengan Surat Peringatan Ke – II (Dua) yang nama Penggugat tidak ada membuat janjijanji
yang tidak pasti dan justru melakukan pembayaran dan Surat
Halaman 3 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Peringatan ke - III (ketiga) hanya mengcopy paste dari Surat Peringatan
N
ke - II (kedua). 9. Bahwa, disamping itu pada Surat Peringatan ke - III (Ketiga) kepada
ED A
Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 559/ KC 11 – KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 yang intinya bahwa Rumah Penggugat akan dilelang Tergugat-l cq Bank Sumut Cabang Pembantu Pasar Tavip. 10. Bahwa, pada Tanggal 02 April 2015 Tergugat-lI membuat Surat Nomor: 450/ DPK - Rest/ L/ 15 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak
diterima oleh orangtua Penggugat.
IM
Tanggungan yang akan dilaksanakan pada Tanggal 06 Mei 2015 yang
11. Bahwa, bersamaan dengan itu pada Tanggal 02 April 2015 Tergugat-lI
GG
membuat Surat Nomor: 468/ DPK - Restr/ L/ 15 tentang Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan sekaligus Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan pada
TIN
Tanggal 06 Mei 2015 yang diterima oleh orang tua Penggugat. 12. Bahwa, sebelum dilaksanakan pelaksaan lelang, orang tua Penggugat ada mendatangi Tergugat-IV agar Tergugat-IV berkenan membeli rumah Penggugat dan pada waktu itu Tergugat-IV memang berminat akan tetapi
N
masih berpikir-pikir dulu.
13. Bahwa, setelah orang tua Penggugat menerima Surat Pemberitahuan
ILA
Lelang Tanggal 02 April 2015 orang tua Penggugat berkunjung kembali kerumah Tergugat IV yang mana rumah tempat tinggal Tergugat-IV persis didepan rumah Penggugat untuk membicarakan penjualan rumah karena selama ini orang tua Penggugat dan Tergugat-IV ada berminat
AD
membeli rumah Penggugat bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat-IV datang ke tempat Tegugat - II dan berjumpa dengan Dewan Penyelamat Kredit dan sudah dimatangkan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat-IV
NG
harga rumah tersebut seharga Rp.470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah) serta teknis untuk penjualan rumah telah disepakati dan entah kenapa satu hari menjelang pelaksanaan lelang Tergugat-IV
PE
membatalkan niatnya untuk membeli tanah dan bangunan rumah Penggugat tersebut.
14. Bahwa, setelah Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat-III Tanggal 06 Mei 2015 dan pada Tanggal 7 Mei 2015 orang tua Penggugat
Halaman 4 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
mendatangi Tergugat-lI dan berjumpa Pak M.Yamin dan Pak M.Yamin
N
mengatakan pemenang lelangnya adalah Tergugat–IV. 15. Bahwa, hal ini dikuatkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat-III tentang tanggal 08 mei 2015 yang
ED A
Surat Keterangan Pemenang Lelang
menyatakan pemenang lelang adalah Tergugat- IV.
16. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-IV yang secara diamdiam ikut lelang pada hal sebelumnya sudah ada niat membeli rumah
IM
Penggugat, namun pembali yang tidak beritikad baik.
17. Bahwa, disamping itu tindakan Tergugat-IV yang membeli tanah Penggugat dihadapan Terguagt-III merupakan perbuatan cidera janji sehingga dengan demikian pembelian secara lelang yang dilaksanakan
GG
Terguagat - III cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. 18. Bahwa, disamping itu Tergugat-lI yang sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Tergugat-IV akan membeli tanah dan bangunan rumah Penggugat
TIN
juga diikutkan dalam peserta lelang merupakan tindakan yang cacat hukum karena Tergugat-lI sudah mengetahui ada yang berniat membeli rumah Penggugat justru menerima Tergugat-IV sebagai peserta lelang yang dilaksanakan Tergugat-III maka untuk itu kami memohon kepada Majelis
Hakim
agar
membatalkan
hasil
Putusan
Lelang
yang
N
memenangkan Tergugat-IV.
ILA
19. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat-IV maka Penggugat mengalami kerugian mateial yaitu berupa biaya memakai jasa Advokat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini sampai proses peradilan selesai, sebab Penggugat tidak mengerti hukum biaya operasional untuk seorang
AD
Advokat Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
20. Bahwa, sangat dikhawatirkan Tergugat-IV akan melakukan perbuatan terhadap objek perkara yang sifatnya dapat merugikan Penggugat, maka
NG
mohon kiranya agar terlebih dahuli diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan millik Penggugat.
21. Bahwa, untuk menjaga tindakan Tergugat-IV mengajukan Eksekusi
PE
Pengosongan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis hakim dalam putusan provisinya agar menunda Eksekusi Pengosongan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kiranya
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak yang
Halaman 5 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
telah disebutkan diatas untuk duduk bersidang pada persidangan yang waktu
mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
-
ED A
Dalam Provisi:
N
dan tempat yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta
Mohon menunda Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan rumah terperkara atas pelaksanaan lelang Tanggal 06 mei 2015 yang dilaksanakan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat–IV.
IM
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
GG
3. Menyatakan Putusan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat-IV batal demi hukum. 4. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar ganti rugi secara
TIN
tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.
N
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
ILA
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-l
dan II di depan persidangan Tanggal 11 Agustus 2015 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya, sebagai berikut:
AD
Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Medan Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan:
NG
1. Bahwa, antara Tergugat–I (PT.Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Pasar Taviv) dengan Penggugat telah membuat dan mengadakan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ RC 11 – KCP 104/
PE
KPR – SS / 2013 Tanggal 11 Februari 2013.
2. Bahwa, yang menjadi barang jaminan dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 5181/ Kel Gedung Johor tanggal 14 Maret 2013
Halaman 6 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
(yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.5095), terletak di
N
jalan Eka Warni - VIII Kel. Gedong Johor, Kec. Medan Johor, kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berikut bangunan yang didirikan
ED A
diatasnya.
3. Bahwa, di dalam point. 6 huruf b dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 (tentang Pilihan dan Domisili Hukum), bahwa para pihak
yang mana bunyinya sebagai berikut:
IM
telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Deli Serdang,
”Mengenai Perjanjian Kredit dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit ini maupun segala akibat hukumnya Debitur maupun Bank sepakat
GG
untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Deli Serdang dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap
debitur
melalui
Pengadilan
Negeri
lainnya
yang
berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan
TIN
penyelesaian kreit Debitur melalui PUPN/ DJPLN”. 4. Bahwa, Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III atas permintaan Tergugat-l dan ll kemudian dimenangkan oleh Tergugat-IV adalah merupakan pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun segala akibat hukum
N
nya dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC11-
ILA
KCP104/ KPR-SS/ 2013 tanggal 11 Februari 2013. 5. Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat-l dan ll, maka apabila
AD
timbul perselisihan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam (kredit) maupun segala
akibat
hukumnya,
Penggugat
harus
mengajukan
melalui
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang, bukan ke Pengadilan
NG
Negeri Medan.
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili
PE
perkara ini.
diatas,
Berdasarkan dalil/ uraian eksepsi tentang kompetensi relatif tersebut maka
dimohonkan
mempertimbangkan
dan
kepada
memberikan
Majelis Putusan
Hakim Sela
yth.
terlebih
Agar dahulu,
selanjutnya apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tentang
Halaman 7 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Kompetensi Relatif diatas, maka Tergugat-l dan ll mengajukan Jawaban
N
dalam pokok perkara sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA:
ED A
1. Bahwa, Tergugat-l dan ll menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/ dalil-dalil posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa, Tergugat-l dan ll membantah dengan tegas Tuntutan Penggugat
IM
tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
3. Bahwa, benar Tergugat-l dan ll telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor:
GG
001/ KC 11 – KCP 104/ KPR-SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013: 4. Bahwa, sebagai Jaminan/ Agunan dari Fasilitas Kredit tersebut diatas, Penggugat telah menyerahkan barang - barang Jaminan/ Agunan benda tidak bergerak berupa 1(satu) bidang tanah seluas: 162 m2 dengan
TIN
Sertifikat Hak Milik No.5181/ Kel Gedung Johor Tanggal 14 Maret 2013 (yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.5095), terletak di Jalan Eka Warni - VIII Kel. Gedong Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berikut bangunan yang didirikan
N
diatasnya dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat - l (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggugan No. 4572 yang diterbitkan oleh
ILA
kepala kantor Pertanahan Kota Medan. 5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 –KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 diatas, telah disepakati kedua belah pihak bahwa segala permasalahan yang
AD
timbul harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Deli Serdang.
6. Bahwa, tindakan Tergugat-l dan ll sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dalam Point.4 s/d 11 adalah dalam rangka
NG
Penyelamatan kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat dimana Fasilitas Kredit tersebut saat ini sudah tergolong macet.
PE
7. Bahwa, dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat-l dan ll telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,
termasuk
meminta
bantuan
Tergugat-lll
untuk
melaksanakan Lelang terhadap objek agunan/ jaminan KPR Penggugat.
Halaman 8 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
8. Bahwa, Tergugat-IV adalah Pemegang Lelang yang ditetapkan oleh
N
Tergugat-lll sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dilindungi secara hukum.
ED A
9. Bahwa, Tuntutan Penggugat yang memohon agar Pelaksanaan Lelang pada tanggal 06 Mei 2015 yang dimenangkan oleh Tergugat-IV dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.
10. Bahwa, demikian pula Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi secara tanggung
IM
renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga tidak beralasan hukum sama sekali dan patut untuk ditolak. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi
Menimbang,
bahwa
GG
Majelis Hakim yth. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. terhadap
Gugatan
Penggugat
Tergugat-III di depan persidangan Tanggal 11 Agustus
tersebut,
2015 telah
berikut: Dalam Eksepsi:
TIN
mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya menyatakan, sebagai
Bahwa Tergugat-III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali
N
terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Tergugat-III tidak akan menjawab dalil-dalil
yang dikemukakan Penggugat yang tidak
ILA
berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat-III. 1. Ekseptio Persona Standi in Judicio. Bahwa,
Tergugat-III
berpendapat
bahwa
Gugatan
Penggugat
AD
khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat-III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Person Tergugat-III di dalam Gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara
PE
NG
lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
Halaman 9 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik
N
Indonesia Nomor: 1424K/ Sip/ 1975 Tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa Gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi
ED A
pemerintahan yang memiliki atasan, maka Gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat.
Bahwa, dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan
IM
Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Medan yang digugat sebagai
GG
Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat
DALAM PROVISI:
TIN
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
1. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor: 597 K/ Sip/ 1983 Tanggal 8 Mei 1984, Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR
N
adalah tidak dibenarkan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan Sita Jaminan atas objek jaminan yang
ILA
dimohonkan oleh Penggugat.
2. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor: 1070 K/ Sip/ 1972 Tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan: “bahwa
AD
tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. tuntutan provisional yang
mengenai pokok perkara tidak dapat
NG
diterima.
PE
3. Bahwa, sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara.
DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat-
Halaman 10 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang
N
diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa, Tergugat-III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan
ED A
Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat-III.
3. Bahwa, Permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatannya khususnya yang ditujukan kepada TergugatIII adalah sehubungan dengan Pelaksanaan Lelang terhadap objek
IM
jaminan yakni sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor
GG
Kecamatan Medan Johor Kota Medan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang nomor 560/ 2015.
4. Bahwa, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang
TIN
bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Lantai - V, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 atas Objek Jaminan tersebut, dilakukan atas permintaan Saudara Muhammad Syahrir selaku Pimpinan Devisi Penyelamatan Kredit PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan berdasarkan Surat Nomor: 393/ DPK - Resttr/ L/ 15 Tanggal 30 Maret 2015 Perihal:
N
Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan .
ILA
5. Bahwa, berdasarkan permintaan Pelaksanaan Lelang dari Saudara Muhammad Syahrir selaku Pimpinan Devisi Penyelamatan Kredit PT. Bank Sumut Kantor pusat Medan berdasarkan Surat Nomor: 393/ DPK - Rest/ L/ 15 Tanggal 30 Maret 2015, Tergugat-III telah menetapkan
AD
hari/ Tanggal lelang terhadap Objek Jaminan dengan Surat Nomor: S - 555/ WKN. 02/ KNL. 01/ 2015 Tanggal 6 April 2015 Perihal: Penetapan Jadwal Lelang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
PE
NG
yang berlaku yaitu Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang.
6. Bahwa, Objek tersebut merupakan barang Jaminan atas Fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumut kantor Cabang Pembantu Pasar Tavip berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari
Halaman 11 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
2013 yang telah dibebani Hak Tanggungan yang tercatat dalam
N
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat - I (Pertama) Nomor: 4572/ 2013 Tanggal 29 Mei 2013 dan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor:
ED A
62/ 2013 Tanggal 15 Mei 2013.
7. Bahwa, PT. Bank Sumut selaku kreditur telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor: 202/ KC11 – KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 01 April 2014, Surat Peringatan kedua Nomor: 0364 KC 14 –KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 03 Juni 2014 serta Surat Peringatan Ketiga Nomor:
IM
559/ KCP 104/ L/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kepada Penggugat yang pada intinya meminta Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.
GG
8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelelangan tersebut telah
TIN
diumumkan oleh Penjual melalui selebaran pada Tanggal 7 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Waspada yang terbit pada Tanggal 22 April 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua serta Ralat Pengumuman Lelang Kedua
N
tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015. 9. Bahwa, sebelum lelang dilaksanakan, pihak PT. Bank Sumut kantor
ILA
Pusat Medan selaku Penjual telah memberitahukan pelaksanaan lelang a quo kepada Penggugat selaku Debitur melalui surat Nomor. 450 DPK-Rest/ L/ 15 Tanggal 2 April 2015 dan Surat Perintah
AD
Pengosongan Jaminan Kredit Nomor 468 DPK-Rest/ L/ 15 Tanggal 2 April 2015.
10. Bahwa, lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan
PE
NG
dimaksud dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
11. Bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan atas objek lelang tersebut berkepala/ berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang
Halaman 12 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Maha Esa” dan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor:
N
4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan menyatakan: “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
ED A
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti gorse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”. 12. Bahwa, Tergugat-III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksaan lelang yang telah dimenangkan oleh Tergugat-IV sebagai
IM
peserta Lelang adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. 13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK.06/ 2013 tentang Petunjuk Pelaksaan
GG
Lelang diatur bahwa: “Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit “.
TIN
14. Bahwa, pada pelaksanaan lelang a quo, Tergugat-IV sebagai Peserta Lelang telah mengajukan penawaran tertinggi terakhir dan telah mencapai/ melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka Tergugat-IV disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang a quo.
N
15. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menuntut
ILA
ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena tidak ada perbuatan dari Tergugat-III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
AD
16. Bahwa, selain itu, Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat a quo juga tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan
PE
NG
Yurispurdensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 k/ Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1720 K/ Pdt/ 1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna”.
Halaman 13 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
17. Bahwa, selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari
N
pelaksanaan lelang tersebut, telah dikeluarkan Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 Tanggal 06 Mei 2015 sebagai akta otentik sehingga dapat
ED A
dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.
18. Bahwa, lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat-III didasarkan pada ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (vendu Reglement). Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad
IM
1940:56, Jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staasblad 1930: 85, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010 Tanggal 23 April 2010,
GG
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK. 06/ 2013, Tentang Perubhan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
93/ PMK. 06/ 2010, Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
TIN
19. Bahwa, karena Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh TergugatIII telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan, oleh karenanya jual beli dalam lelang tersebut berikut
N
Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 Tanggal 06 Mei 2015 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Vide: Buku II Mahkamah Agung Halaman:
ILA
149, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
AD
Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat-III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:
NG
Dalam Eksepsi: -
Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat-III.
Dalam Provisi:
PE
-
Menyatakan
menolak
Permohonan
Provisi
Penggugat
untuk
seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Halaman 14 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
2. Menyatakan
Gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
N
Ontvankelijk Verklaard). 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
ED A
dalam perkara.
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan
Penggugat tersebut,
Tergugat-IV di depan persidangan Tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa, orang tua Penggugat pada hari Kamis tanggal 9 April 2015
IM
-
mendatangi rumah Tergugat–IV bermohon dengan sangat dan dengan beruraian air mata agar Tergugat–IV menolong untuk membeli rumah Penggugat dikarenakan orang tua Penggugat atau kalau dilelang tidak
GG
akan mendapatkan apapun dari pihak Bank dan tidak adanya pembeli sampai waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk mencari pembeli rumah tersebut.
Bahwa, sebelum datang kerumah, orang tua Penggugat sudah menerima
TIN
-
Surat Pemberitahuan lelang dengan alasan itulah orang tua Penggugat menemui saya. Saya sudah beritahu orang tua Penggugat saya tidak mempunyai uang untuk membeli rumah tersebut dengan harga lelang sejumlah Rp.457.100.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus
N
Ribu Rupiah). Orang tua Penggugat menjelaskan kepada saya masih
-
ILA
dapat penggurangan dengan cara mendatantgi pihak Bank. Sore hari sekirtar pukul 17.00 wib dihari yang sama yaitu kamis tanggal 9 April 2015 kami berkumpul di rumah Penggugat membicarakan harga penjualan rumah tersebut. Harga yang disepakati
adalah Rp.
AD
450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Keesokan harinya Jum’at tanggal 10 April 2015 saya dan orang tua Penggugat menemui pak Yustin Sagala di Lantai V bagian penyelamatan Kredit PT. Bank
NG
Sumut bermohon pengurangan harga. Akhirnya diberikan penggurangan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pak Yustin Sagala menjelaskan kepada saya dan orang tua Penggugat bahwa pembeli rumah tersebut
PE
adalah saya dan sudah ditutup untuk pembeli yang lain. Saya diberi waktu sampai tanggal 5 Mei 2015 sebelum dilaksanakan lelang tanggal 6 Mei 2015. Saya bermohon kembali untuk mendapatkan penggurangan lagi dan akhirnya diberikan penggurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Akhirnya disepakatilah uang sebesar Rp.416.000.000,- (empat
Halaman 15 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
ratus enam belas juta rupiah) yang harus saya setorkan kepada pihak
-
N
Bank. Tidak ada dimatangkan oleh orang tua Penggugat dan saya harga rumah
ED A
tersebut seharga Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) diruangan Pak Yustin Sagala. Hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wib saya dipanggil orang tua Penggugat kerumah tersebut membicarakan masalah harga. Saya terkejut dengan perkataan orang tua Penggugat kalau harga rumah tersebut Rp.475.000.000,-(empat ratus
IM
tujuh puluh lima juta rupiah). Saya perjelas kembali kepada orang tua Penggugat dan abang Penggugat yang sampai saat ini masih menempati rumah
tersebut. Bahwa dari awal kedatangan orang tua Penggugat
GG
kerumah saya, harga lelang saya tidak menyanggupi untuk membayar kepihak Bank. Saya diberi pilihan kalau saya tidak mau membayar harga tersebut
Rp.475.000.000,-(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
tidak masalah rumah ini di LELANG kata abang Penggugat kepada saya. Hari
Senin
tanggal
4
Mei
20915
TIN
-
akhirnya
disepakati
harga
Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian semua biaya yang dikeluarkan untuk sampai ke Biaya Balik Nama Sertifikat Hak Milik dari uang Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh
N
juta rupiah). (Biaya balik nama saya tanggung sendiri). Malam harinya orang tua Penggugat datang kerumah saya untuk memperjelas kembali
ILA
biaya-biaya tersebut dan sudah termasuk dipotong hutang orang tua Penggugat kepada saya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sisa uang yang didapat oleh Penggugat. Pagi harinya Selasa tanggal 5 Mei 2015 saya perjelas kembali bahwa biaya pajak penjual sudah termasuk namun
AD
orang tua Penggugat mengatakan tidak termasuk. Saya sadar bahwa uang
yang
saya
keluarkan
lebih
dari
harga
yang
disepakati
Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan saya mohon
NG
maaf BATAL tidak jadi membeli rumah tersebut. Orang tua Penggugat kembali bertanya kepada abang Penggugat dan mengatakan tidak apaapa BATAL.
PE
-
Lelang terbuka untuk umum dan PT. BANK SUMUT mengumumkan melalui surat kabar WASPADA. Saya peserta lelang yang beritikad baik karena saya ikut lelang pada waktu yang telah ditentukan oleh PT. BANK SUMUT.
Halaman 16 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
-
Bahwa, Tergugat-IV tidak pernah membuat kerugian kepada pihak
N
Penggugat malah sebaliknya saya telah ditipu oleh orang tua Penggugat dengan meminjam uang saya dan tidak mau membayar hutang kepada
ED A
saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saya siap untuk dipertemukan dihadapan bapak hakim dengan orang tua Penggugat dan abang Penggugat yang telah menzhalimi saya.
Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat di dalam surat jawabanya tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan
IM
sela pada tanggal 22 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II.
GG
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat–I, II, III, IV untuk
TIN
melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara Replik dari Penggugat terhadap Eksepsi diluar kewenangan/ kompetensi Relatif dan Jawaban Tergugat–I, II, III dan Tergugat–IV.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.
N
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik di depan persidangan Tanggal 29 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara
ILA
September 2015,
Persidangan. Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat-l dan II serta Tergugat III telah mengajukan Duplik Tanggal 06 Oktober 2015, dan Tergugat-IV mengajukan Duplik Tanggal 13 Oktober
2015, sebagaimana
AD
termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 246/Pdt.G/2015/PN Mdn
NG
pada tanggal 8 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI:
PE
-
Menyatakan
Tuntutan
Provisi
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvantkelijverklaard).
DALAM EKSEPSI: -
Menolak Eksepsi Tergugat-I, dan II, serta eksepsi Tergugat–III untuk seluruhnya.
Halaman 17 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA:
N
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini,
yang
sampai
saat
ini
diperhitungkan
sejumlah
ED A
perkara
Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
Menimbang, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor
246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III
IM
pada tanggal 13 Januari 2016 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tanggal 08 Desember 2015 tersebut berdasarkan Akte banding
GG
Mdn.-
Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PN-
Nomor:198/2015 tanggal 14 Desember 2015 Pengadilan
Negeri
Medan,
dan
yang dibuat oleh
pernyataan
banding
Panitera
tersebut
telah
diberitahukan kepada Terbanding-I dan Terbanding-II pada tanggal 03 Mei
TIN
2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV pada tanggal 10 Mei 2016.
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
N
Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding-I dan Terbanding-II pada
ILA
tanggal 04 Mei 2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV pada tanggal 10 Mei 2016.
Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Mei 2016,
yang diterima di Kepaniteraan
AD
Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 09 Juni 2016 dan Terbanding-IV pada tanggal 15 Juni 2016, dan kepada
NG
Terbanding-III pada tanggal 27 Juli 2016 ; Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Kepada
PE
Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) pada tanggal 12 Mei 2016, dan kepada TerbandingI dan Terbanding-II masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016, dan kepada Terbanding-III dan Terbanding-IV masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 -
Halaman 18 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
N
hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.
ED A
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.
IM
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 246/Pdt.G/2015/PN- Mdn.-
GG
tanggal 08 Desember 2015.
Menimbang, bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tanggal 08 Desember 2015 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori
TIN
bandingnya tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pengadilan Negeri Medan tidak Cermat Dalam Pertimbangan hukumnya: karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara aquo didasari atas
pertimbangan-pertimbangan
hukum
tidak
cukup
dan
dalam
persidangan.
N
pertimbangan hukum tersebut atas fakta-fakta yang terungkap dimuka
ILA
Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 31 dan 32 alenia ke 3 menyatakan "Menimbang bahwa materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang yang
AD
dilakukan Tergugat-lll yang dimenangkan Tergugat IV dapat dinyatakan batal demi hukum. Sehingga Tergugat - tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 15.000.000,- (lima las juta rupiah) kepada Penggugat, maka terhadap Bukti P-4, Foto copy Surat
NG
Perintah Penangkapan Nomor: S.P.Kap/383/lll/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai secukupnya), Bukti P-5, Foto copy Surat Lapas Nomor Surat: lll.374/2015 tanggal 28
PE
Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai secukupnya). Bukti P-6
Foto
copy
Surat
Perintah
Penahanan
Nomor:
S.P.Han/228/III/2014/RESKRIM atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak tanggal 18 Maret 2014, (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi materai
Halaman 19 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
secukupnya ternyata bukti P-4, Bukti-5 dan Bukti P-6, tidak relevan dengan
N
materi atau pokok masalah dalam gugatan Penggugat, maka Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6 tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan dalam
ED A
pembuktian perkara ini."
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat ll / Terbanding ll tidak menyampaikan surat-surat bukti P-7 sampai P-13 secara langsung kepada Penggugat/Pembanding Ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) padahal
IM
Tergugat I dan rgugat II tahu bahwa Penggugat/Pembanding berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hal ini uatkan bukti-bukti P-4,P-5,P-6. Bahwa oleh karena itu secara hukum surat surat tersebut tidak disampaikan Penggugat
pembanding
secara
langsung
GG
Kepada
karena
Tergugat
ll/Terbanding II mengirim surat-surat tersebut ke rumah Penggugat pada hal Penggugat berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dengan demikian tindakan Tergugat ll/Terbanding II sangat bertentangan dengan undang-
TIN
undang No.04 lahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada pasal 20 ayat 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut: Ayat 3" Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan
N
atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di
ILA
daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan “Ayat 4” Setiap janji untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada
AD
ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) batal demi hukum”. Bahwa dengan demikian Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat III yang dimohonkan Tergugat II jelas cacat hukum dan harus dibatalkan.
NG
MAKA :
Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pembanding dengan hormat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima
PE
permohonan banding untuk seluruhnya, dan menolak keberatan Terbanding I,II,III
dan
IV
untuk
seluruhnya,
selanjutnya
membatalkan
putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- Tanggal 8 Desember 2015.
Halaman 20 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Menimbang, bahwa Terbanding-I dan Terbanding-II telah mengajukan
N
kotra memori banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya pada tanggal 30 Mei 2016, yang pada pokoknya
ED A
sebagai berikut:
Bahwa Tergugat-I dan Terbanding-II membantah dengan tegas dalil/alasan-alasan keberatan Banding dari Pengguat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 246/Pdt.G/2015/PN-Mdn. tanggal 08 Desember
2015,
sebagaimana
yang
Bahwa
dalil/alasan-alasan
dalam
Memori
yang
diajukan
IM
Bandingnya tanggal 29 Maret 2016.
dikemukakan
keberatan
banding
Penggugat/Pembanding telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
GG
Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam putusannya No mor :246/Pdt.G/2015/PN - Mdn.- tanggal 08 Desember 2015. Bahwa
alasan-alasan
Keberatan
banding
yang
dikemukakan
TIN
Penggugat/Pembanding bukan hal-hal ataupun alasan-alasan yang baru, maka alasan alasan keberatan banding dalam Memori Bandingnya tersebut patut dan wajar untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Berdasarkan uraian sanggahan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan
N
Pengadilan Negeri Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PN-Mdn.- tanggal 08
ILA
Desember 2015 tersebut.
Selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai benkut:
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
AD
246/Pdt.G/2015/PN Mdn. tanggal 08 Desember 2015, yang dibanding tersebut.
Menghukum Penggugat/Pembanding membayar ongkos perkara yang
NG
timbul dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini. Menimbang bahwa
menanggapi permohonan banding tersebut
PE
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.
Halaman 21 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
DALAM PROVISI:
pengadilan tingkat pertama
telah
N
Menimbang, bahwa tentang tuntutan PROVISI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya
-
ED A
pokoknya sebagai berikut:
yang pada
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, Putusan Provisi
adalah keputusan yang bersifat sementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakan sementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, Putusan Provisi dijatuhkan berdasarkan
IM
Tuntutan Provisi (Provisionele eis) yang dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan pokok atau berdiri sendiri dalam Gugatan sendiri, yang berisi tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, Majelis Hakim lebih
GG
dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan pendahuluan yang menjamin kepentingan Penggugat.
Gugatan Provisi memenuhi syarat-syarat formil :
TIN
1. Haruslah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
perkara.
Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Provisi Penggugat,
ILA
-
N
3. Gugatan dan Tuntutan tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok
dihubungkan dengan Posita Gugatan, dapat disimpulkan ternyata tuntutan Provisi tersebut adalah menyangkut tentang menunda Pelaksanaan Eksekusi
AD
Pengosongan atas tanah dan rumah terperkara atas pelaksanaan lelang Tanggal 06 mei 2015 yang dilaksanakan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat–IV yang mendasari materi pokok perkara sebagaimana tersebut pada Posita angka – 21 (dua puluh satu) dalam Gugatan Penggugat, dengan
NG
demikian
tuntutan
Provisi
telah
menyangkut
materi
pokok
perkara
PE
(verwerteen prinsipale), dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat
bahwa Tuntutan Provisi tersebut belum memenuhi syarat formal, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijverklaard).
Halaman 22 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
DALAM EKSEPSI:
pengadilan tingkat pertama
telah
N
Menimbang, bahwa DALAM EKSEPSI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya
ED A
pokoknya sebagai berikut :
yang pada
Bahwa Tergugat–I dan Tergugat-II mendalilkan Eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk
1. Bahwa,
antara
Tergugat–I
IM
mengadili perkara ini, dengan alasan sebagai berikut: (PT.Bank
SUMUT
Kantor
Cabang
Pembantu Pasar Taviv) dengan Penggugat telah membuat dan
GG
mengadalan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ RC 11 – KCP 104/ KPR – SS / 2013 Tanggal 11 Februari 2013. -
Bahwa, di dalam point. 6 huruf b dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11
TIN
Februari 2013 (tentang Pilihan dan Domisili Hukum), bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Deli Serdang, yang mana bunyinya sebagai berikut: ”Mengenai Perjanjian Kredit dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit
N
ini maupun segala akibat hukumnya Debitur maupun Bank sepakat untuk memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Deli
ILA
Serdang dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredit Debitur melalui PUPN/
AD
DJPLN”.
2. Bahwa, Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III atas
PE
NG
permintaan Tergugat - l dan ll kemudian dimenangkan oleh Tergugat IV adalah merupakan pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun segala akibat hukumnya dari Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC11-KCP104/ KPR-SS/ 2013 tanggal 13 Februari 2013.
3. Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor: 001/ KC 11 – KCP 104/ KPR - SS/ 2013 Tanggal 11 Februari 2013 sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat - l dan ll, maka apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam (kredit)
maupun
segala
akibat
hukumnya,
Penggugat
harus
Halaman 23 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
mengajukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang,
N
bukan ke Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan Eksepsi Tergugat–I dan Tergugat-II sebagaimana
ED A
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II terdiri atas Eksepsi Kewenangan Mengadili. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 RBg maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili. Oleh karena itu materi Eksepsi yang menyatakan Pengadilan
IM
Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor: 246/ Pdt. G/ 2015/ PN-Mdn.- Hari Selasa Tanggal 22 September 2015 yang diktum
GG
Putusan, adalah sebagai berikut:
1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat–I dan Tergugat–II.
TIN
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat–I, II, III, IV untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara Replik dari
N
Penggugat terhadap Eksepsi diluar kewenangan/ kompetensi Relatif dan Jawaban Tergugat–I, II, III dan Tergugat–IV.
ILA
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat–III telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal11 Agustus 2015, dan dalam
AD
Jawaban tersebut juga diajukan Eksepsi. Bahwa Tergugat–III mengajukan Eksepsi sebagai berikut:
Ekseptio Persona Standi in Judicio, dengan alasan:
PE
NG
-
Bahwa, Tergugat-III berpendapat bahwa penyebutan Person TergugatIII di dalam Gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara
lengkap
dengan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Cq.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan bukan
Halaman 24 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu
N
badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut,
ED A
maka KPKNL Medan yang digugat sebagai Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
IM
Bahwa memperhatikan materi Eksepsi Tergugat-III sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai dengan ketentuan
memutus pokok perkara.
GG
dalam 162 RBg, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan
Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat–III “Ekseptio Persona Standi in
TIN
Judicio”, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut: Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat–III adalah hubungan antara pemilik barang jaminan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan
N
Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan Pelaksanaan Lelang terhadap objek jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Risalah
ILA
Lelang Nomor: 560/ 2015,
Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan
AD
Dengan Tanah, yang menyatakan: “Apabila Debitur Cedera Janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta
NG
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” , selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010/ Tanggal 23 April 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa: “Kepada KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh
PE
menolak Permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi legalitas formal Subjek dan Objek Lelang”, dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK. 06/ 2010/ Tanggal 23 April 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa:
“Dlalam hal terdapat
Halaman 25 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/
N
suami atau isteri Debitur tereksekusi, Pelaksanaan Lelang dilakukan berdasarkan title eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang fiat
eksekusi,
Permohonan
atas
Pelaksanaan
Lelang
ED A
memerlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri” , sehingga KPKNL Medan dilarang untuk menolak setiap permohonan lelang yang diajukan oleh setiap pemohon lelang kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal
IM
terhadap Subjek maupun Objek Lelang, oleh karenanya itu Tergugat–III KPKNL Kota Medan sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah Subjek Hukum yang mandiri dapat melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka sudah
GG
tepat apabila Penggugat memposisikan Pihak KPKNL sebagai Tergugat–III dengan tidak menarik selaku (Instansi) atasan Tergugat-III, yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq.
TIN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara, sebagai Pihak Tergugat, namun atas pelaksanaan
lelang
tersebut
Tergugat–III
berkewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 kepada atasan Tergugat-III,
N
yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah
ILA
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumater Utara, dengan demikian Penggugat tidak perlu mengaitkan atasan Tergugat–III sebagai Pihak Tergugat dalam perkara in casu, sehingga KPKNL Medan sebagai Pejabat
AD
Lelang Kelas II yang digugat sebagai Tergugat-III oleh Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo, oleh karenanya itu eksepsi Tergugat–III
NG
dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak. Bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim
berpendapat Eksepsi Tergugat–I dan– II, serta Eksepsi Tergugat–III
PE
dinyatakan ditolak seluruhnya. DALAM POKOK PERKRA: Menimbang bahwa tentang POKOK PERKRA tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama
telah
mempertimbangkannya
yang pada
pokoknya sebagai berikut:
Halaman 26 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Bahwa dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawab –
N
Jinawab dan Pembuktian Para Pihak, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam Gugatan Penggugat
ED A
adalah, sebagai berikut:
1. Apakah benar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum ?, sehingga
2. Apakah Tergugat -Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi
rupiah) kepada Penggugat.
IM
secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
GG
mengajukan Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, dan Bukti P – 14.
TIN
Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat–I dan II telah mengajukan Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II – 4, Bukti T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8, Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat–III
N
telah mengajukan Bukti T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9,
– 14.
ILA
Bukti T.III – 10, Bukti T.III – 11, Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III
Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat - IV
AD
telah mengajukan Bukti T.IV-1. Bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Penggugat, yakni dari Bukti P
– 1 sampai dengan Bukti P – 14, selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah benar Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan
NG
Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum. Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mengkonstantir ketentuan tentang
PE
“Masalah Eksekusi Grose Akte”, sebagai berikut: Bahwa adapun mengenai eksekusi objek Hak Tanggungan yang diatur
dalam Pasal 20 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggugan, Pemegang Hak Tanggungan diberikan pilihan eksekusi, sebagai berikut:
Halaman 27 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
(1) “ Apabila Debitor cedera janji, maka berdasarkan:
Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6, atau
N
a. Hak pemegang hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak
ED A
b. Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan untuk pelunasan
kreditor – kreditor lainnya. (2)
IM
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada
Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan
GG
jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (3)
Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
TIN
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak
N
yang menyatakan keberatan.
ILA
(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), batal demi hukum.
(5)
Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan
AD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta
NG
biaya – biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Dari ketentuan Pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 1996, tentang Hak
Tanggungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya eksekusi atau penjualan hak atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan
PE
dapat dilaksanakan melalui cara: Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggugan, yang menyatakan: “Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan
Halaman 28 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan
N
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:
ED A
93/ PMK. 06/ 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Klas II tidak boleh menolak permohonan
lelang
yang
diajukan
kepadanya
sepanjang
dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".
IM
Bahwa dari beberapa ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pokok aturan, sebagai berikut:
1. Grose Akta sama nilai kekuatannya dengan putusan Hakim yang telah
GG
memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian setiap grose akta dengan sendirinya menurut hukum dapat langsung dijalankan eksekusinya.
atau PARATE
TIN
2. Bahwa pelaksanaan lelang didasarkan diluar hukum acara perdata EKSEKUSI yang mendasari proses lelang sama
kekuatan hukumnya dengan putusan Peradilan yang berkekuatan tetap (Inkracht van Gewijsde).
3. Pada saat Debitur tidak menepati pemenuhan grose akta dan pihak
N
Kreditur mengajukan permintaan eksekusi kepada kepada Pejabat Lelang Kelas II, apabila telah memenuhi syarat maka Pejabat Lelang
ILA
Kelas – II ,harus melaksanakan eksekusinya.
4. Eksekusi Grose Akta hanya dapat dihindari dengan jalan: a. Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengan sukarela.
AD
atau
b. Terjadi PERDAMAIAN antara pihak debitur dengan pihak Kreditur.
Dengan demikian terhadap eksekusi yang akan dijalankan oleh Pejabat
NG
Lelang Kelas II hanya berwenang menunda pelaksanaan eksekusi grose akta
PE
apabila diperkenankan hukum dengan syarat : Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengan sukarela, atau Terjadi PERDAMAIAN antara pihak debitur dengan pihak Kreditur, sebab
hanya
Perdamaian
saja
yang
dapat
menunda
atau
menggugurkan kekuatan hukum eksekutorial grose akta. Bahwa dari keseluruhan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang relevan untuk dipertimbangkan adalah Bukti P –
Halaman 29 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10,
N
Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13 dan Bukti P – 14, dipertimbangkan sebagai berikut :
ED A
Bahwa Bukti P – 1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271140411790002 atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Penggugat bernama: RAHMAT ARAFAT NASUTION,SE adalah warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Pukat Banting V Gg. Silaturrahim No.
IM
11, Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung sekarang di Jalan Eka Warni 8 No. 05 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
GG
Bahwa dari Bukti P – 2, Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/ KC11-KCP104/ KPR-SS/ 2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
dengan Rahmat Arafat Nasution,
tanggal 11 Februari 2013 (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi ternyata Bukti P – 2 tersebut identik dengan Bukti
TIN
meterai secukupnya),
Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013
N
(Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I telah terikat dalam
ILA
Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua
AD
rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan. Bahwa dari Bukti P – 3, Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/
Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, yang
NG
dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Medan tanggal 14 Maret 2013 (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 3 tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan Bukti P – 7,
PE
Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, terungkap fakta bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013,
Halaman 30 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Penggugat telah menjaminkan barang tidak bergerak milik Penggugat berupa
N
Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota
ED A
Medan tanggal 14 Maret 2013. Bahwa dari Bukti P – 7, Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor
Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 01 April 2014,hal Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya),
IM
terungkap fakta bahwa oleh karena tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran
GG
sampai dengan Tanggal 11 April 2014 dengan posisi hutang per Maret 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.795.501.00,- Tunggakan Bunga Rp. 7.463. 698.00,- Jumlah Tunggakan Rp. 9.259.199.00,- (Belum Termasuk Denda).
TIN
Bahwa dari Bukti P – 8 Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor
Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/KC14-KCP104/L/2014, tanggal 03 Juni 2014, hal Pringatan ke - II (Kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai
N
secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran,
ILA
Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 20 JUNI 2014 dengan posisi hutang 30 Mei
2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.3.627.092,-
Tunggakan Bunga Rp.15.233.451,- Jumlah Tunggakan Rp.18.860.543,-
AD
(Belum Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti P – 9 Foto copy Slip Setoran Tabungan tertanggal 23
Juni 2014 atas nama Rahmat Arafat Nasution sebesar Rp.10.000.000,-
NG
(sepuluh juta rupiah), (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit tersebut, pada tanggal 23 JUNI 2014 Penggugat telah membayar tunggakan sebesar
PE
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Bahwa dari Bukti P – 10 Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor
Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,Hal: Peringatan ke - III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai
Halaman 31 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
secukupnya), terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat
N
kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan
ED A
pembayaran sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.948.239,Tunggakan Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah Tunggakan Rp. 23.719.917, (Belum Termasuk Denda).
Bahwa dari Bukti P – 11 Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat
IM
Nomor:450/DPK-Restr/L/15, tanggal 2 April 2015, Hal: Pemberitahuan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai
GG
secukupnya), terungkap fakta bahwa oleh karena Penggugat belum melunasi tunggakannya sebagaimana tersebut dalam Bukti P -11, maka pada tanggal 2 April 2014, Tergugat–II telah memberitahukan kepada Penggugat kalau
Tanggungan.
TIN
jaminan utang Penggugat akan dilelang berdasarkan Lelang Eksekusi Hak
Bahwa dari Bukti P -12, Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat Nomor:468/DPK-Restr/L/15,
tanggal
02
April
2015,
Hal:
Permintaan
Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr.
N
Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa oleh karena jaminan utang Penggugat
ILA
akan dilakukan Pelelangan, maka Penggugat diminta untuk segera mengosongkan objek jaminan utang tersebut. Bahwa dari Bukti P – 13 Foto copy Pengumuman Pertama Lelang
AD
Eksekusi Hak Tanggungan, yang dikeluarkan, yang dikeluarkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat (Foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 13 tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan Bukti P -2 indentik dengan T.I.II – 1, Bukti P – 7, Bukti P
NG
– 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12, Bukti T.III – 6b, Bukti T.III – 6 c, sehingga terungkap fakta bahwa untuk memenuhi syarat lelang dan guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan
PE
Pengumuman Pertama melalui Koran harian “WASPADA.”, bahwa akan dilaksanakan lelang Eksekusi jaminan utang milik Penggugat. Bahwa dari Bukti P – 14 Foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelang
yang dikeluarkan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Medan tanggal 08 Mei 2015 (Foto copy tanpa disertai
Halaman 32 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 14
N
tersebut bersesuaian dan didukung dengan Bukti P – 1, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12, dan Bukti P – 13,
ED A
terungkap fakta bahwa Tergugat–III telah memberitahukan Penggugat bahwa objek jaminan utang milik Penggugat telah dilaksanakan lelang oleh Tergugat–III dan Pemenang Lelang adalah Tergugat–IV.
Bahwa materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang
IM
dimenangkan Tergugat - IV dapat dinyatakan batal demi hukum ?, sehingga Tergugat -Tergugat dapat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada
GG
Penggugat, maka terhadap Bukti P – 4, Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: S.P.Kap/383/III/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), Bukti P – 5, Foto copy Surat Lepas Nomor Surat: III.374/2015 tanggal 28 Agustus 2015,
TIN
yang Kepala Rumah tahanan Negara Klas I Medan, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), Bukti P – 6, Foto copy Surtat Perintah Penahanan Nomor: S.P. Han/228/III/2014/ RESKRIM atas nama Rahmat Arafat Nasution, SE.Ak tanggal 18 Maret 2014 , (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), ternyata Bukti P – 4, Bukti P – 5
N
dan Bukti P – 6, tidak relevan dengan materi atau pokok maslah dalam
ILA
Gugatan Penggugat, maka Bukti P – 4, Bukti P – 5 dan Bukti P – 6 tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Bahwa dari Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 7, Bukti P –
8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13 dan Bukti
AD
P – 14, dapat disimpulkan fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013
NG
dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua
PE
rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan, akan tetapi Penggugat tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat–I, dan Kredit tersebut tergolong kredit macet, dan Tergugat–I telah menegur Penggugat agar melunasi seluruh tunggakan kreditnya tersebut dengan mengajukan Peringatan/ Teguran sebanyak tiga kali dengan posisi tunggakan utang pada
Halaman 33 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
tanggal 11 Agustus 2014 sejumlah Rp. 23.719.917,
(Belum Termasuk
N
Denda), namun Penggugat hanya membayar sebagian tunggakannya, yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebelum Lelang oleh
Tergugat-III,
Tergugat–II
telah
lebih
dahulu
ED A
dilaksanakan
memberitahukan Penggugat kalau jaminan utang atas nama Penggugat akan dilaksanakan
Pelelangan,
atas
Pemberitahuan
tersebut,
senyatanya
Penggugat tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan sukarela, dan antara Penggugat dengan Tergugat–I juga tidak terjadi Perdamaian,
IM
maka Tergugat–II mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan objek jaminan utang atas nama Penggugat kepada Tergugat–III.
GG
Bahwa Tergugat–I dan II telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Pelelangan jaminan utang atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengajukan Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II – 4, T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8,
TIN
Bukti
dipertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa dari Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera
Nomor
001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013
PT.
Bank
dengan Rahmat Arafat Nasution,
N
Pembangunan Daerah Sumatera Utara
antara
tanggal 11 Februari 2013 (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai
ILA
secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I telah terikat dalam Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut
AD
sebesar Rp. 4. 800. 672. 25,- (empat juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah 25/ 100 rupiah) perbulan, dengan jangka waktu 180 bulan. Bahwa dari Bukti T.I.II – 2 Foto copy Akte Pengakuan Hutang No. 13
NG
tanggal 11 Pebruari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas pinjaman Kredit tersebut
PE
Penggugat telah menandatangani Pengakuan utang kepada Tergugat–I sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang
Halaman 34 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota
N
Medan. Bahwa dari Bukti T.I.II – 3, Foto copy Pengikatan Untuk Melakukan
ED A
Jual beli Nomor: 12 tanggal 11 Pebruari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Penggugat telah memberi kuasa menjual atas jaminan utang berupa sebidang tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor: 5181, seluas: 162 m2 atas nama: Rahmat Arafat
IM
Nasution, yang terletak di Gang Ekawani - X/ Gang Ekswarni - VIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan kepada Tergugat–I. Bahwa dari Bukti T.I.II – 4 Foto copy Surat Kuasa membebankan Hak
GG
Tanggungan Nomor 16 tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH Notaris di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya) terungkap fakta bahwa atas jaminan utang Penggugat tersebut telah diletakkan hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) kepada
TIN
Tergugat–I.
Bahwa dari Bukti T.I .II – 5 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 62/ 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (Foto copy sesuai asli dan
N
telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian
ILA
Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas hutang tersebut Penggugat telah memberikan
AD
jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak
Rahmat Arafat Nasution, sehingga Tergugat–I adalah
sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013. Bank Sumut Kantor
NG
Bahwa dari Bukti T.I.II – 6 Foto copy surat dari
Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 01 April 2014, Hal: Surat Teguran Kredit,yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya),
PE
terungkap fakta bahwa atas utang Penggugat kepada Tergugat–I tersebut telah termasuk dalam Kredit macet, sehingga pada tanggal 01 April 2014Tergugat–I dan II telah melakukan teguran Pertama kepada Penggugat untuk melunasi tunggakan utangnya tersebut.
Halaman 35 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Bahwa dari Bukti T.I.II – 7 Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor
N
Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/KC14-KCP104/L/2014, tanggal 03 Juni 2014,hal Pringatan ke II (kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat
ED A
Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Teguran atau Peringatan Pertama tanggal 12 Agustus
2014
tersebut,
ternyata
Penggugat
belum
melaksanakan
kewajibannya untuk membayar tunggakan utang kepada Tergugat–I, sehingga Tergugat–I melakukan Teguran atau Peringatan Kedua tanggal 03
IM
Juni 2014.
Bahwa dari Bukti T.I.II – 8 Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor
Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 12
GG
Agustus 2014, Hal: Peringatan ke III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Teguran atau Peringatan Kedua sebagaimana Bukti T.I.II – 7, kemudian, ternyata Penggugat belum
TIN
melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan utang kepada Tergugat–I, sehingga Tergugat–I melakukan Teguran atau Peringatan Ketiga tanggal 12 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan
N
Pokok sebesar Rp.948.239,- Tunggakan Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah
ILA
Tunggakan Rp. 23.719.917, (Belum Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti T.I.II -1, Bukti T.I.II – 2, Bukti T.I.II – 3, Bukti T.I.II –
4, Bukti T.I.II – 5, Bukti T.I.II – 6, Bukti T.I.II – 7, dan Bukti T.I.II – 8 dapat disimpulkan fakta bahwa benar atas Kredit macet Penggugat tersebut,
AD
Tergugat –I dan II telah melakukan Penyelamatan kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat dimana Fasilitas Kredit tersebut saat ini sudah tergolong macet, termasuk tindakan Tergugat–I dan II meminta bantuan Tergugat - lll
NG
untuk
melaksanakan
Lelang
terhadap
objek
agunan/
jaminan
KPR
Penggugat, Bahwa Tergugat–III juga telah membantah dalil- dalil Gugatan
PE
Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang objek jaminan Hak Tanggungan atas nama Penggugat, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pelaksanaan Lelang tersebut adalah sah secara hukum, dengan mengajukan Bukti T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti
Halaman 36 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9, Bukti T.III – 10, Bukti T.III – 11,
N
Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III – 14. dipertimbangkan sebagai berikut.
ED A
Bahwa dari Bukti T.III – 1, Foto copy Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Pelaksanaan Lelang jaminan utang Penggugat tanggal 06 Mei 2015 telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas – II Medan In Casu Tergugat–III dan Pemenang Lelang adalah
IM
Tergugat–IV.
Bahwa dari Bukti T.III – 2, Foto copy Surat dari Kantor Pusat Bank Sumut nomor: 393/ DPK-Restr/ L/ 15 tanggal 30 Maret 2015, Hal:
GG
Permohonan Lelang Ekselkusi Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa sebelum Lelang
dilaksanakan,
Tergugat–I, II
telah
lebih
dahulu mengajukan
TIN
Permohonan kepada Tergugat–III dalam kapasitas sebagai pelaksana Lelang guna melakukan Pelelangan atas jaminan utang Penggugat yang tergolong sebagai kredit macet dan telah diletakkan hak tanggungan. Bahwa dari Bukti T.III – 3 Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan
N
Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Nomor: S-555/WKN.02/KNL.01/2015 tanggal 06 April 2015, Hal Penetapan Jadwal Lelang (foto copy sesuai asli
ILA
dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Permohonan Tergugat–I dan II tersebut, kemudian Tergugat–III telah menetapkan jadwal Lelang.
AD
Bahwa dari Bukti T.III – 4 a Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor
Cabang Pasar Tavip Nomor: 202/ KC11-KCP104/ L/ 2014, tanggal 01 April 2014, Hal: Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat
NG
Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4a hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4a tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 7, Foto copy surat dari
Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor:
PE
202/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 01 April 2014,hal Surat Teguran Kredit, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa oleh karena tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I memberi kesempatan kepada
Halaman 37 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 11 April
N
2014 dengan posisi hutang per Maret 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp. 1.795.501.00,- Tunggakan Bunga Rp. 7.463. 698.00,-
Bahwa dari Bukti T.III – 4 b, Foto copy
ED A
Jumlah Tunggakan Rp. 9.259.199.00,- (Belum Termasuk Denda). surat dari
Bank Sumut
Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/ KC 14 -KCP 104/ L/ 2014, tanggal 03 Juni 2014,hal Pringatan ke II (kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai
IM
secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4b hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4b tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 8 Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 0364/
GG
KC14-KCP104/ L/ 2014, tanggal 03 Juni 2014, hal Pringatan ke - II (Kedua), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa atas tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum
TIN
juga dilakukan pembayaran, Tergugat–I telah memberikan Pringatan ke - II (Kedua) kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan Tanggal 20 JUNI 2014 dengan posisi hutang 30 Mei
2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar
Rp.3.627.092,- Tunggakan Bunga Rp.15.233.451,- Jumlah Tunggakan
N
Rp.18.860.543,- (Belum Termasuk Denda).
ILA
Bahwa dari Bukti T.III – 4c, Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,hal Peringatan ke III (ketiga),
yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat
Arafat Nasution (Foto copy tanpa diseratai asli, namun telah dibubuhi meterai
AD
secukupnya), walaupun Bukti T.III – 4c hanya foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 4c tersebut ternyata identik dengan Bukti P – 10 Foto copy surat dari Bank Sumut Kantor Cabang Pasar Tavip Nomor: 559/KC11-
NG
KCP104/L/2014, tanggal 12 Agustus 2014,Hal: Peringatan ke - III (ketiga), yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas
PE
tunggakan kredit Penggugat kepada Tergugat–I sampai saat ini belum juga dilakukan pembayaran, kemudian Tergugat–I telah memberi Peringatan atau Teguran ke - III (Ketiga) kepada Penggugat agar melunasi utang tersebut sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2014 dengan posisi hutang 11 Agustus 2014, sebagai berikut: Tunggakan Pokok sebesar Rp.948.239,- Tunggakan
Halaman 38 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Bunga Rp. 22. 323.678,- Jumlah Tunggakan Rp. 23.719.917,
(Belum
N
Termasuk Denda). Bahwa dari Bukti T.III – 5, Foto copy Surat dari Bank Sumut Pusat
ED A
Nomor:450/ DPK-Restr/ L/ 15, tanggal 02 April 2015, Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, yang ditujukan kepada Sdr. Rahmat Arafat Nasution, terungkap fakta bahwa setelah Penggugat diberi peringatan atau Teguran sebanyak tiga kali,namun tidak melaksanakan kewajibannya guna melunasi utang yang telah digolongkan sebagai kredit macet, kemudian
IM
Tergugat–II memberitahukan kepada Penggugat kalau Jaminan utang milik Penggugat yang telah diletakkan Hak Tanggungan tersebut akan di Lelang. Bahwa dari Bukti T.III – 6 a, Foto copy Pengumuman Pertama Lelang
GG
Eksekusi Hak Tanggungan, yang dikeluarkan, yang dikeluarkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat tanggal 07 April 2015 (foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 6a hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 6a tersebut
TIN
telah didukung dan bersesuaian pula dengan Bukti T.III – 6b, Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar harian “Waspada” tanggal 22 April 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya) dan Bukti T.III – 6 c, Foto copy Ralat
N
Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya),
ILA
sehingga terungkap fakta bahwa untuk memenuhi syarat lelang dan guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan Pengumuman Pertama melalui Koran harian “WASPADA.”, yang isinya pada pokoknya menyatakan akan dilaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas
AD
barang jaminan milik Penggugat. Bahwa dari Bukti T.III – 6 b, Foto copy Pengumuman Kedua Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar harian “Waspada” tanggal 22
NG
April 2015, terungkap fakta bahwa guna memenuhi azas publisitas, Tergugat–II telah melakukan Pengumuman Kedua melalui Koran harian “WASPADA.”, yang isinya pada pokoknya menyatakan akan dilaksanakan
PE
lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Penggugat. Bahwa dari Bukti T.III – 6 c, Foto copy Ralat Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 April 2015, terungkap fakta bahwa atas Pengumuman Lelang Kedua tanggal 24 APRIL 2015 dan tanggal
Halaman 39 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
30 APRIL 2015 kemudian Tergugat–II melakukan Ralat melalui Koran harian
N
“WASPADA.”, Bahwa dari Bukti T.III – 7a, Foto copy Akta Pemberian Hak
ED A
Tanggungan Nomor: 62/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (foto copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 7a hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 7a tersebut identik dengan Bukti T.I .II – 5 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan
IM
Nomor: 62/ 2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan (Foto copy sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya), sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan
GG
Tergugat–I dan II terikat dalam hubungan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor 001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan Plafon Kredit sebesar Rp 400.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas hutang tersebut Penggugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat
TIN
Hak Milik No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution, sehingga Tergugat–I adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013. Bahwa dari Bukti T.III – 7 b, Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 5181/
N
Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4572/2013, (foto
ILA
copy tanpa disertai asli, namun telah dibubuhi meterai secukupnya), walaupun Bukti T.III – 7b hanya terdiri dari foto copy tanpa disertai aslinya, namun Bukti T.III – 7b tersebut telah didukung dan bersesuaian pula dengan Bukti T.I.II -1 Foto copy Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor
AD
001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari 2013 (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai secukupnya), dan Bukti
NG
T.III – 7a identik dengan Bukti T.I.II – 5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga terungkap fakta bahwa atas utang Penggugat kepada Tergugat–I berdasarkan Perjanjian Kredit KPR Sumut Sejahtera Nomor
PE
001/KC11-KCP104/KPR-SS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
dengan Rahmat Arafat Nasution, tanggal 11 Februari
2013,Penggugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5181/
Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak
Rahmat Arafat
Halaman 40 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Nasution yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.
N
4572/2013. Bahwa dari Bukti T.III – 8, Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran
ED A
Tanah Nomor: 200/2015 tanggal 17 April 2015, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan (foto copy disertai asli, dan telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 62/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang dibuat dan dihadapan Djuita Siregar, SH PPAT di Medan, kemudian Hak Tanggugan tersebut didaftarkan
IM
di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan.
Bahwa dari Bukti T.III – 9, Foto copy Surat Pernyataan dari Novri Wahyu Perdana selaku Pemimpin Tergugat–I (foto copy disertai asli, dan
GG
telah dibubuhi meterai secukupnya), terungkap fakta bahwa Novri Wahyu Perdana selaku Pemimpin Tergugat–I telah membuat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan penjualan/ pelelangan objek jaminan utang milik Penggugat, Tergugat–I bertanggungjawab apabila
TIN
terjadi Tuntutan/ Gugatan yang terkait dengan objek lelang
dan
membebaskan Tergugat–III dari tuntutan pidana maupun perdata. Bahwa dari T.III – 1, Bukti T.III – 2, Bukti T.III – 3, Bukti T.III – 4, Bukti T.III – 5, Bukti T.III – 6, Bukti T.III – 7, dan Bukti T.III – 8, Bukti T.III -9, Bukti
N
T.III – 10, Bukti T.III – 11, Bukti T.III – 12, Bukti T.III – 13 dan Bukti T.III – 14dapat disimpukan fakta bahwa terhadap utang Penggugat kepada
ILA
Tergugat–I, dimana Tergugat–I tidak lagi membayar angsuran Kreditnya, sehingga utang Penggugat kepada Tergugat–I dikategorikan sebagai Kredit macet, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU RI Nomor: 4 Tahun 1996,
AD
Tentang Hak Tanggungan, Tergugat-II berhak mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan milik Penggugat, melalui Tergugat–III dan sebelum melaksanakan Lelang, Tergugat–II PT.Bank Sumut Kantor Pusat Divisi Penyelamatan Kredit telah mengirimkan
NG
kepada Tergugat–III Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas nama: Penggugat berdasarkan permintaan dari Tergugat–II agar Tergugat-III dapat
PE
menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang, kemudian Tergugat–I menyatakan menjamin dan membebaskan Pejabat Lelang Kelas II Medan dari segala Tuntutan dan Gugatan yang timbul sebagai akibat pelelangan sebelumnya Tergugat–I telah mengirimkan Surat Peringatan I, II dan III, kepada Penggugat, maka Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah ditetapkan
Halaman 41 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Hari/ Tanggal lelang oleh Tergugat–III dan Tergugat–III juga telah
N
mengumumkan Rencana Pelelangan Hak Tanggungan tersebut melalui Harian WASPADA sebanyak dua kali guna memenuhi asas publisitas
ED A
sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan para peminat/ khalayak ramai tentang akan dilaksanakannya suatu penjualan secara lelang atau sebagai persyaratan
hukum
sahnya
perundang-undangan
yang
suatu berlaku,
persyaratan namun
lelang
Penggugat
berdasarkan tidak
juga
melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan kreditnya
IM
tersebut dan juga tidak ada perdamaian dengan Tergugat–I, oleh karenanya itu seluruh syarat-syarat lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK.06/ 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terpenuhi, sehingga Lelang Eksekusi Hak
GG
Tanggungan atas barang tidak bergerak milik Penggugat dilaksanakan tanggal 6 Mei 2015 dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, yang merupakan Pejabat Negara yang
TIN
diberi Wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui Lelang, dengan demikian Lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dalam Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan staatsblaad 1940:256 dan Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblaad
N
1908, Nomor: 190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1930:85. Jo.Keputusan Menteri Keuangan No.93/ PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk
ILA
Pelaksanaan Lelang, dan dalam pelaksanaan Lelang tersebut Tergugat–IV adalah sebagai Pemenang Lelang. Bahwa Tergugat–III telah melaksanakan Lelang sesuai dengan
AD
ketentuan yang berlaku, oleh karenanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/ PMK.06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan
bahwa “Lelang yang telah
NG
dilakanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”, dengan demikian Risalah Lelang Nomor: 560/ 2015 tanggal 06 Mei 2015,
PE
tidak dapat dibatalkan, oleh karenanya itu dinyatakan sah secara hukum . Bahwa dari Bukti T.IV – 1, Foto copy Foto copy Sertipikat Hak Milik
No. 5181/ Kel. Gedung Johor atas nama Pemegang Hak Erlini Nasution, SE,terungkap fakta bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 dinyatakan sah secara hukum dan Tergugat–IV sebagai peserta lelang telah membeli objek lelang dengan penawaran tertinggi, maka
Halaman 42 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Tergugat–IV adalah Pemenang Lelang, dan berdasarkan Risalah Lelang,
N
kemudian objek Lelang beralih menjadi atas nama Tergugat–IV, dengan demikian Tergugat–IV yang membeli objek lelang melalui Pelelangan Umum,
ED A
dinyatakan sebagai pembeli yang beritikat baik harus dilindungi undang – undang. maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat - IV yang secara diam-diam ikut lelang pada hal sebelumnya sudah ada niat membeli rumah Penggugat, adalah pembali yang tidak beritikad baik, disamping itu tindakan Tergugat - IV yang membeli tanah
IM
Penggugat dihadapan Terguagt - III merupakan perbuatan cidera janji sehingga dengan demikian pembelian secara lelang yang dilaksanakan Terguagat - III cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, dinyatakan
GG
tidak beralasan hukum,sehingga ditolak.
Bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor: 560/2015 tanggal 06 Mei 2015 dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan materi atau pokok
TIN
masalah dalam Gugatan Penggugat, maka materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat-III yang dimenangkan Tergugat - IV dinyatakan batal demi hukum, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingg ditolak.
N
Bahwa materi atau pokok masalah Gugatan Penggugat ditolak, maka Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan Petitum Pokok harus
ILA
pula dinyatakan ditolak.
Bahwa Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan
Petitum Pokok ditolak, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak
AD
melakukan tindakan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5181/ Kel. Gedung Johor
atas nama
Pemegang Hak Rahmat Arafat Nasution dengan demikian Petitum Gugatan pada angka – 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang
NG
telah diletakkan, dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak. Bahwa Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan
Petitum Pokok ditolak maka Petitum angka – 4 (empat), Menyatakan
PE
Tergugat -Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, dan Petitum angka – 5 (lima) yang keseluruhannya merupakan Petitum Pelengkap harus pula dinyatakan ditolak, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
Halaman 43 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Bahwa Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya,
N
dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum
ED A
putusan ini.
Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 246/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 08 Desember 2015 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik
IM
berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua
sedangkan
keberatan
GG
keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, Pembanding
tersebut
hanyalah
merupakan
pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
TIN
Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
N
Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan
ILA
putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh
AD
karena itu dapat dibenarkan. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor : 246/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal
NG
08 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai Pembanding di pihak
PE
yang kalah, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.
Halaman 44 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan
N
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
ED A
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :246/Pdt.G/2015/PNMdn.- tanggal 08 Desember 2015 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
IM
pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
GG
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami: SABUNGAN PARHUSIP, SH. M.H.- sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H. M.H.- dan YANSEN PASARIBU,S.H.- masing-masing
TIN
sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSILA WARDANI, SH.- Panitera Muda Perdata sebagai
HAKIM ANGGOTA MAJELIS:
HAKIM KETUA MAJELIS
ILA
N
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
TTD
AD
TTD
NG
1. BENAR KARO-KARO, S.H, M.H.
SABUNGAN PARHUSIP, SH, M.H.-
TTD
PE
2. YANSEN PASARIBU, S.H. PANITERA PENGGANTI
TTD SUSILA WARDANI, S.H.
Halaman 45 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN
6.000,-
Redaks ----------------: Rp
5.000,-
ED A
Meterai ----------------: Rp
N
Perincian Biaya perkara:
Pemberkasan --------: Rp 139.000.-
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG
IM
Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 46 dari 46 Halaman PUTUSAN NOMOR 338/PDT/2016/PT MDN