PENGADILAN NEGERI SAMBAS

LAPORAN TAHUNAN 2015

PENGADILAN NEGERI SAMBAS Jl. Pembangunan Sambas – Kalbar 79462 Telp. 0562-392342 Fax. 0562-392323 Email: [email protected] Website: www.pn-sambas.go.id

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ....................................

6

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .................................

6

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .................................

6

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ........................................

7

A. Sumber Daya Manusia ........................................................

7

1. Profil Sumber Daya Manusia .........................................

7

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ................................

8

3. Mutasi ............................................................................

9

4. Promosi .........................................................................

10

5. Pensiun .........................................................................

11

B. Keadaan Perkara .................................................................

11

1. Rekapitulasi Perkara .....................................................

11

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis ...................................

20

3. Putusan Yang Diajukan Banding ...................................

20

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi .....................................

20

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) ........

21

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ....................................

23

D. Pengelolaan Keuangan .......................................................

24

BAB III

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ...................................................

24

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BAB IV

Mahkamah Agung .........................................................

25

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ................

25

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................

25

1. Perangkat Keras ............................................................

25

2. Perangkat Lunak ...........................................................

26

F. Regulasi Tahun 2015 ...........................................................

27

PENGAWASAN .........................................................................

28

A. Internal .................................................................................

28

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. ii

BAB V

B. Evaluasi ...............................................................................

28

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................

29

LAMPIRAN -

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas

-

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Sambas

-

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Sambas

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. iii

BAB I PENDAHULUAN

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945,

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap, termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah satu lingkungan peradilan, 1 2

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bab I Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 1

antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi Mahkamah Agung adalah : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung RI, mempunyai visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMBAS YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agar selaras antara visi dan misi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Sambas merumuskan Misi Pengadilan Negeri Sambas, yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan berkeadilan. 3. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. Bab I Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 2

4. Pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 5. Didukung anggaran dengan pengelolaan berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional. 6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Terciptanya pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Memiliki kantor modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan suatu alur perencanaan strategis yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sitematis. Dimana Mahkamah Agung membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak biru (blue print) ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Penyusunan cetak biru bertolak dari implementasi cetak biru 2003. Terhadap evaluasi hasil pelaksanaan cetak biru pertama, dilakukan oleh Organizational Diagnostic Assessment (ODA), dengan menganalisa di 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”. 7 (tujuh) area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Peradilan yang Agung (court excellence framework) yang merupakan kerangka pikiran dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional. Adapun arah dan kebijakan strategis yang diambil Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 adalah: 1. Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara. 2. Arahan Pembaharuan Fungsi Pendukung. 3. Arahan Pembaharuan Akuntabilitas. A.

Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara 1. Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK; dimana tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk: (1) Meningkatkan kualitas putusan; (2)


Hal. 3

Memudahkan Mahkamah Agung melakukan pemetaan permasalahan hukum; (3) Mengurangi jumlah perkara di tingkat Kasasi yang berarti mengurangi beban kerja Mahkamah Agung. b. Penerapan sistem kamar secara konsisten; tujuan penerapan sistem kamar adalah untuk: (1) Menjaga Kesatuan Hukum; (2) Mengurangi disparitas putusan; (3) Memudahkan pengawasan

putusan; (4)

Meningkatkan

perkara;

produktivitas

dalam

pemeriksaan

(5)

Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara. c. Penyederhanaan proses berperkara; tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah: (1) Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat; (2) Mempercepat proses penyelesaian perkara; (3) Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara; (4) Mengurangi arus perkara ke tingkat Kasasi. d. Penguatan akses pada keadilan; tujuan penguatan akses pada pengadilan adalah: (1) Memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; (2) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin. 2. Arahan Pembaharuan Manajemen Perkara a. Modernisasi manajemen perkara. b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara. c. Penataan ulang proses manajemen perkara. B.

Arahan Pembaharuan Fungsi Pendukung 1. Arahan pembaharuan fungsi penelitian dan pengembangan. a. Penguatan kelembagaan. b. Penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. 2. Arahan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya manusia. 3. Arahan pembaharuan sistem pendidikan dan pelatihan. 4. Arahan pembaharuan dalam pengelolaan anggaran. 5. Arahan pembaharuan pengelolaan aset. 6. Arahan pembaharuan teknologi informasi (TI). a. Peran TI dalam pembaharuan peradilan. b. Sasaran pemanfaatan teknologi informasi. c. Arsitektur sistem informasi terintegrasi. d. Tahapan implementasi. e. Persiapan implementasi.


Hal. 4

C.

Arahan Pembaharuan Akuntabilitas 1. Arahan pembaharuan sistem pengawasan. a. Restrukturisasi organisasi pelaksanaan fungsi pengawasan. b. Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan. c. Penggunaan paramater obyektif dalam pelaksanaan pengawasan. d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. e. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 2. Arahan pembaharuan sistem keterbukaan informasi. a. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan. b. Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. c. Membangun

struktur organisasi

dan

mengembangkan

kebijakan

pendukung. d. Mengembangkan

mekanisme

pengawasan,

pengaduan

dan

penyelesaian keberatan, serta insentif dan disinsentif sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan informasi.


Hal. 5

B A B II STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di antara bagian-bagian. A.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai salah satu indikator dari implementasi arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI serta bentuk dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pada tanggal 18 Desember 2014, Pengadilan Negeri Sambas telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 2015, sebagaimana terlampir. Standar Operasional Prosedur yang dibuat Pengadilan Negeri Sambas terdiri dari:

B.



SOP Kepaniteraan Pidana



SOP Kepaniteraan Perdata



SOP Kepaniteraan Hukum



SOP Kesekretariatan Umum



SOP Kesekretariatan Keuangan



SOP Kesekretariatan Kepegawaian

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil setelah dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2011 adalah berbasis kinerja yang tertuang dalam bentuk SKP. Definisi SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya. Sedangkan Sasaran Kerja Pegawai dari para pegawai Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir.

Bab II Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 6

B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan instansi atau lembaga. Pada hakikatnya, SDM dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 1. Profil Sumber Daya Manusia SDM pada Pengadilan Negeri Sambas terdiri dari Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial sebagai berikut : -

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial No.

Jenis Kelamin L P 1 1 1 1 1 -

Jabatan

Pendidikan

1 1 2 1

S2 S2 S1 S1 SMA = 1 orang S1 = 2 orang S1 SMA SMA = 2 orang DIII = 1 orang

1 2 3 4

Ketua Wakil Ketua Hakim Panitera

5

Panitera Muda

3

-

3

6 7

Panitera Pengganti Juru Sita

1

1 -

1 1

8

Juru Sita Pengganti

2

1

3

10

3

13

JUMLAH

-

Jumlah

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jenis Kelamin L P 1

No.

Jabatan

Jumlah

Pendidikan

1

Sekretaris

1

STM STM = 1 orang S1 = 1 orang DIII = 1 orang S1 = 3 orang S2 = 1 orang

2

Kasubag

2

-

2

3

Staf

2

3

5

JUMLAH

4

4

8

Berikut adalah data pegawai secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Sambas : No. 1 2 3

Nama Pegawai Yogi Arsono, S.H.,K.N.,M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Pangkat/Gol. Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Penata Muda Tk. I (III/b)

Bab III Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Jabatan Ketua Wakil Ketua Hakim

Hal. 7

No. 4 5 6 7

Nama Pegawai Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Djamiatul Ichwan, S.H. Hamida Junaidi

Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Tk. I (III/d) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)

8

Ruswanto, S.H.

9

Andy Robert, S.Sos.

10

Rosihan Saleh

Penata Muda Tk. I (III/b)

11

Rudiansyah, S.Kom.


12

Ririn Zuama Rochaidah Boru Hutagalung, S.H.


13 14

Tommy Ali Aspar, A.Md.

Penata Muda Tk. I (III/b) Pengatur (II/c)

15

Irma Mayasari

16

Hartanto

17

Syahfari Satrya Putra Syahril, A.Md.

Pengatur Tk. I (II/d)

18

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Penata Muda (III/a)

19

Merina Rosa, S.H.

Penata Muda (III/a)

20

Kartika Gemala Sari, S.H.

Penata Muda (III/a)

21

Sugeng Sujono, S.Kom.

Penata Muda (III/a)

Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)

Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Jabatan Hakim Panitera Sekretaris Panmud Hukum Panmud Pidana Panmud Perdata Kasubag Perencanaan, TI, & Pelaporan Kasubag Kepegawaian, Organisasi, & Tata Laksana Panitera Pengganti Juru Sita Juru Sita Pengganti Juru Sita Pengganti Juru Sita Pengganti Staf Subag Umum & Keuangan Staf Panmud Pidana Staf Panmud Perdata Staf Panmud Pidana Staf Subag Perencanaan, TI, & Pelaporan

Kemudian tenaga honorer yang dipekerjakan di Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7

Nama Honorer Rahmat Hidayat Syaparudin Wahyudin Erick Ferdrick Uray Andika A.M. Hilmi Ervina

Tugas Supir / Pembantu Staf Subag Umum dan Keuangan Satpam / Penjaga Malam Pramu Bhakti / Pembantu Staf Subag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Supir / Pembantu Staf Subag Umum dan Keuangan Pramu Bhakti / Pembantu Staf Panmud Pidana Satpam / Pembantu Staf Panmud Perdata Pramu Bhakti / Pembantu Staf Panmud Hukum

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Selama tahun 2015, di Pengadilan Negeri Sambas telah menerima calon pegawai hasil seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) orang, atas nama Sugeng Sujono, S.Kom. dengan jabatan Pengelola dan Pemelihara IT. Untuk kebutuhan pegawai saat ini, Pengadilan Negeri Sambas masih kekurangan tenaga teknis dan non teknis berjumlah 19 (sembilan belas) orang pegawai, antara lain:


Hal. 8

-

Kekurangan tenaga teknis tersebut yaitu 1 (satu) orang Hakim, 7 (tujuh) orang Panitera Pengganti, dan 2 (dua) orang Juru Sita.

-

Kekurangan tenaga non teknis yaitu 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, 2 (dua) orang fungsional Pranata Komputer, 1 (satu) orang fungsional Bendahara, 1 (satu) orang fungsional Verifikator Keuangan, 1 (satu) orang fungsional Analis Kepegawaian, 1 (satu) orang fungsional Arsiparis, 1 (satu) orang fungsional Pustakawan, dan 1 (satu) orang fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

3. Mutasi Selama tahun 2015, mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut : a. Hakim/Pegawai mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Sambas : 1) Mutasi Ketua/Hakim Madya Pratama sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Maslikan, S.H., pada tanggal 29 Oktober 2015. 2) Mutasi Hakim Pratama Muda, Indra Joseph Marpaung, S.H., ke Pengadilan Negeri Ngabang, pada tanggal 30 Oktober 2015. 3) Mutasi Staf Urusan Keuangan sebagai Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Pontianak, Indri Dwi Pratiwi, S.E., pada tanggal 18 Nopember 2015. 4) Mutasi Hakim Pratama Muda, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., ke Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 30 Nopember 2015. 5) Mutasi Kepala Urusan Kepegawaian sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Ketapang, Alfan Renaldi, S.T. pada tanggal 16 Desember 2015. 6) Mutasi Panitera Pengganti, Yudha Ayu Timorniyati, S.H. ke Pengadilan Negeri Ketapang, pada tanggal 21 Desember 2015. 7) Mutasi Wakil

Panitera

sebagai

Panitera

Pengadilan

Negeri

Putussibau, Adie Tirto, S.H., pada tanggal 21 Desember 2015. b. Hakim/ Pegawai Mutasi ke Pengadilan Negeri Sambas : 1) Mutasi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sambas, Ruswanto, S.H. pada tanggal 29 Januari 2015.


Hal. 9

2) Mutasi Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kendari sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. pada tanggal 18 Agustus 2015. 3) Mutasi

Hakim

Pratama

Muda,

Binsar

Tigor

Hatorangan

Pangaribuan, S.H. dari Pengadilan Negeri Kasongan, pada tanggal 25 Agustus 2015. 4) Mutasi Wakil Ketua/Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. pada tanggal 10 Desember 2015. 4. Promosi Selama tahun 2015, promosi yang terjadi di Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut : a. Pelantikan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Irma Mayasari dan Hartanto pada tanggal 26 Maret 2015. b. Pelantikan

Panitera Pengganti menjadi Panitera

Muda Perdata

Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Andy Robert, S.Sos. pada tanggal 16 Juni 2015. c. Pelantikan Panitera Muda Perdata menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Junaidi pada tanggal 16 Juni 2015. d. Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. pada tanggal 9 Nopember 2015. e. Pelantikan Panitera/Sekretaris menjadi Panitera Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Djamiatul Ichwan, S.H. pada tanggal 30 Desember 2015. f.

Pelantikan Kepala Urusan Keuangan menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Hamida pada tanggal 30 Desember 2015.

g. Pelantikan Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Rosihan Saleh pada tanggal 30 Desember 2015. h. Pelantikan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Sambas, atas nama Rudiansyah, S.Kom. pada tanggal 30 Desember 2015.


Hal. 10

i.

Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) atas nama Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. pada tanggal 1 April 2015.

j.

Kenaikan Pangkat dari Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk. I (II/d) atas nama Syahfari Satrya Putra Syahril, A.Md. pada tanggal 1 April 2015.

k. Kenaikan Pangkat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d) atas nama Ruswanto, S.H. pada tanggal 1 Oktober 2015. 5. Pensiun Selama tahun 2015 tidak terdapat Hakim/Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun. B.

Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Jumlah perkara yang diterima, diperiksa, dan diadili pada Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Perkara Pidana Biasa Rincian Perkara Pidana Biasa yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu

Januari 10 Februari 28 Maret 30 April 29 Mei 26 Juni 28 Juli 28 Agustus 10 September 24 Oktober 22 Nopember 27 Desember 26 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Grasi

Pidana Biasa Masuk Jumlah Bulan Ini

22 17 19 17 18 22 5 23 20 19 17 13

32 45 49 46 44 50 33 33 44 41 44 39

: : : : : : : :


Putus Bulan Ini

4 15 20 20 16 22 23 9 22 14 18 18 10 Perkara 212 Perkara 201 Perkara 21 Perkara 14 Perkara 9 Perkara 0 Perkara 0 Perkara

Hal. 11

60

Jumlah Perkara

50

49

50

46

45

44

44

44

41

39

40 32

30

28

30 22

17

20

33 29

19 20 15

17

28

26 20

28 23 23

22 22 18

16

27

24 22 22 20 19 14

10 10

33 26

17 18

18 13

10 9 5

4

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Sisa Bulan Lalu

Mei

Jun

Masuk Bulan Ini

Jul

Agust

Jumlah

Sep

Okt

Nop

Des

Putus Bulan Ini

Perkara Pidana Cepat Rincian Perkara Pidana Cepat yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu Januari 0 Februari 0 Maret 0 April 0 Mei 0 Juni 0 Juli 0 Agustus 0 September 0 Oktober 0 Nopember 0 Desember 0 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Grasi

Pidana Cepat Masuk Putus Jumlah Bulan Ini Bulan Ini 1 1 1 11 11 11 6 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 : 0 Perkara : 30 Perkara : 30 Perkara : 0 Perkara : 0 Perkara : 0 Perkara : 0 Perkara : 0 Perkara


Hal. 12

12

111111

Jumlah Perkara

10 8 666 6 444 4 222 2

222

222

111 0

111 0

0

0

0

0

0

0000 0

111 0

0000 0000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Sisa Bulan Lalu

Mei

Jun

Masuk Bulan Ini

Jul

Agust

Jumlah

Sep

Okt

Nop

Des

Putus Bulan Ini

Perkara Pidana Singkat Rincian Perkara Pidana Singkat yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu Januari 0 Februari 0 Maret 0 April 0 Mei 0 Juni 0 Juli 0 Agustus 0 September 0 Oktober 0 Nopember 0 Desember 0 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Grasi

Pidana Singkat Masuk Jumlah Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : : : : : : : :


Putus Bulan Ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara

Hal. 13

1 0,9 0,8 Jumlah Perkara

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Sisa Bulan Lalu

Mei

Jun

Jul

Masuk Bulan Ini

Agust

Jumlah

Sep

Okt

Nop

Des

Putus Bulan Ini

Perkara Pidana Anak Rincian Perkara Pidana Anak yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu

Januari 0 Februari 1 Maret 0 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 2 Agustus 0 September 2 Oktober 0 Nopember 4 Desember 0 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Grasi

Pidana Anak Masuk Jumlah Bulan Ini

1 0 1 1 2 2 0 2 2 4 3 1

1 1 1 2 3 3 2 2 4 4 7 1

: : : : : : : :


Putus Bulan Ini

0 1 0 1 2 1 2 0 4 0 7 1 0 Perkara 19 Perkara 19 Perkara 0 Perkara 5 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara

Hal. 14

8 77 7

Jumlah Perkara

6 5 44

44

4

4 3

3

3

3 2

2 2

2

2 22

22

22

2 11

1 11

11

11 1 1

1

1

111

1 0

0

0

0

0

Feb

Mar

0

0

0

Jul

Agust

0

0

0

0 Jan

Sisa Bulan Lalu

Apr

Mei

Jun

Masuk Bulan Ini

Jumlah

Sep

Okt

Nop

Des

Putus Bulan Ini

Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Rincian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Masuk Putus Jumlah Denda Januari 155 155 Rp. 1.669.500 Februari 173 173 Rp. 2.472.000 Maret 167 167 Rp. 2.977.500 April 163 163 Rp. 2.644.000 Mei 151 151 Rp. 5.341.000 Juni 211 211 Rp. 6.698.500 Juli 48 48 Rp. 2.199.000 Agustus 213 213 Rp. 8.408.500 September 89 89 Rp. 4.552.500 Oktober 300 300 Rp. 13.738.500 Nopember 386 386 Rp. 18.559.000 Desember 37 37 Rp. 1.833.000 Sisa Perkara Tahun Lalu : 0 Berkas Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini : 2.093 Berkas Jumlah Perkara Putus Tahun Ini : 2.093 Berkas Sisa Perkara Tahun Ini : 0 Berkas Jumlah Denda Tilang Keseluruhan : Bulan


Hal. 15

450 386

400 350 Jumlah Berkas

300 300 250 200

213

211 155

173

167

163

151

150 89

100 48

50

37

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Berkas Tilang Masuk Diputus Semua

Perkara Perdata Gugatan Rincian Perkara Perdata Gugatan yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu

Januari 9 Februari 8 Maret 9 April 8 Mei 10 Juni 14 Juli 14 Agustus 13 September 15 Oktober 12 Nopember 11 Desember 12 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Eksekusi Gugur Cabut Damai

Perdata Gugatan Masuk Jumlah Bulan Ini

0 4 1 4 4 1 1 2 0 0 2 0

9 12 10 12 14 15 15 15 15 3 13 12

: : : : : : : : : : :


Cabut

Putus Bulan Ini

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1 3 2 2 0 1 2 0 3 1 1 3 9 Perkara 19 Perkara 19 Perkara 9 Perkara 22 Perkara 10 Perkara 4 Perkara 1 Perkara 0 Perkara 1 Perkara 0 Perkara

Hal. 16

16 14

15 14

15 14

14

15

1515

13 12

13

12

12

1212

Jumlah Perkara

12

11 10

10

9 9

10

9 8

8

8 6 4 4

4

3 2

2

4

3 1 0 0

2

1 0

0

0

Feb

Mar

Apr

00

2 1 1

1 1 0

3

2

3 2

00

0 0

1 0 0

Agust

Sep

Okt

1 0

0 0

0 Jan

Sisa Bulan Lalu

Mei

Masuk Bulan Ini

Jun

Jul Jumlah

Cabut

Nop

Des

Putus Bulan Ini

Perkara Perdata Permohonan Rincian Perkara Perdata Permohonan yang diterima dan diproses pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bulan

Sisa Bulan Lalu

Januari 0 Februari 0 Maret 0 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 4 Agustus 2 September 0 Oktober 0 Nopember 4 Desember 1 Sisa Perkara Tahun Lalu Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini Jumlah Perkara Putus Tahun Ini Sisa Perkara Tahun Ini Perkara Banding Tahun Ini Perkara Kasasi Tahun Ini Perkara PK Tahun Ini Eksekusi Ditolak/Gugur Cabut Damai

Perdata Permohonan Masuk Putus Jumlah Cabut Bulan Ini Bulan Ini

0 1 2 2 2 5 2 3 2 6 1 1

0 1 2 3 3 6 6 5 2 6 5 2

: : : : : : : : : : :


0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 2 2 2 4 5 2 2 4 1 0 Perkara 27 Perkara 26 Perkara 1 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara

Hal. 17

7 6

6

66

6 5

5 5

5

Jumlah Perkara

5 4

4

4

4

4 3

3

2 2

2 2

3

3 22

2

2

2

22 2

2

2

2 11 1

1 1

1

1 1

1

1

11 1

1 00000 0 0

0 0

0

0

Mar

Apr

Mei

0

0 0

0 0

0

0

Sep

Okt

Nop

Des

0 Jan

Feb

Sisa Bulan Lalu

Jun

Masuk Bulan Ini

Jul

Agust

Jumlah

Cabut

Putus Bulan Ini

Rekapitulasi Perkara Diminutasi Tahun 2015 Perkara No.

Bulan Putus

Pidana Minutasi Bulan Ini

Sisa Minutasi

1 Januari 14 11 3 2 Februari 30 14 16 3 Maret 42 28 14 4 April 37 21 16 5 Mei 36 22 14 6 Juni 43 23 20 7 Juli 45 43 2 8 Agustus 11 11 0 9 September 27 25 2 10 Oktober 18 14 4 11 Nopember 28 24 4 12 Desember 23 23 0 Catatan: tidak termasuk perkara pelanggaran lalu lintas


Putus

2 4 6 5 2 3 7 5 5 3 5 4

Perdata Minutasi Bulan Ini

Sisa Minutasi

2 1 5 5 2 2 7 5 5 3 5 3

0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Hal. 18

50 45 Jumlah Perkara Pidana

40

37

35

30

25

15

36

28

30

21

20

16 14

14 11

45 43

43

42

16

14

23 20

22

28

27 25

24

2323

18

14

14 1111

10 3

5

2

4

2

0

4 0

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Putus

Mei

Jun

Jul

Minutasi Bulan Ini

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Sisa Minutasi

8 77 7 Jumlah Perkara Perdata

6 6 5

55

55

55

55

5 4

4

4 3

3

33

3

3 22

22

2

2 1

1

1

1

1 0

0

0

Apr

Mei

0

0

0

0

0

Agust

Sep

Okt

Nop

0 Jan

Feb

Mar

Putus

Jun

Jul

Minutasi Bulan Ini

Des

Sisa Minutasi

Rekapitulasi Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2015 No.

Perkara

1 2 3 4 5 6 7

Pidana Biasa Pidana Lalu Lintas Pidana Cepat Pidana Singkat Pidana Anak Perdata Gugatan Perdata Permohonan Jumlah

Jumlah Masuk + Sisa Tahun Lalu 232 Perkara 2.093 Perkara 30 Perkara 0 Perkara 19 Perkara 28 Perkara 27 Perkara 2.429 Perkara

Perkara Putus 201 Perkara 2.093 Perkara 30 Perkara 0 Perkara 19 Perkara 19 Perkara 26 Perkara 2388 Perkara


Hal. 19

250

232 201

Jumlah Perkara

200

150

100

50

30 30

19 19 0

28

27 26

19

0

0 Pid. Biasa

Pid. Cepat

Pid. Singkat

Jumlah Masuk + Sisa Tahun Lalu

Pid. Anak

Pdt. Gugatan

Pdt. Permohonan

Perkara Putus

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perhitungan rasio penanganan perkara terhadap majelis pada tahun 2015 adalah 336 perkara : 6 orang Hakim = 56 perkara : 1 orang Hakim. Perbandingan ini tidak termasuk perkara pidana pelanggaran lalu lintas. 3. Putusan Yang Diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. I yang telah dikuatkan Tk. Banding : -

Perkara Pidana = 3 Perkara

-

Perkara Perdata = 1 Perkara

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang telah dibatalkan Tk. Banding : -

Perkara Pidana = Nihil

-

Perkara Perdata = Nihil

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : -


-


4. Putusan Yang Diajukan Kasasi a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : -

Perkara Pidana = 1 Perkara

-


b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi :


Hal. 20

-


-


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi : -


-


d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : -


-


e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : -


-


5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : -


-


b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : -


-


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : -


-


d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : -


-


e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : -


-



Hal. 21

f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : -


-


g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : -


-


h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :

i.

-


-


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :

j.

-


-


Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : -


-


k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK :

l.

-


-


Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : -


-


m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : -


-


n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : -


-



Hal. 22

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : -


-


p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : -


-


q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK :

r.

-


-


Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk. PK :

C.

-


-


Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan Gedung kantor Pengadilan Negeri Sambas yang selesai dibangun pada tahun 2007, masih belum sesuai dengan purwarupa (prototipe) gedung pengadilan sehingga masih harus dibenahi dengan rehabilitasi dan untuk itu masih belum bisa diwujudkan dikarenakan lahan tanah lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Sambas belum diterbitkan sertifikatnya dan masih berbentuk surat pernyataan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Hingga tahun 2015 berakhir, permohonan sertifikasi masih belum dapat terealisasi. Seperti halnya gedung kantor Pengadilan Negeri Sambas, demikian pula dengan Rumah Negara Pengadilan Negeri Sambas sebanyak 8 (delapan) unit rumah dengan peruntukkan 2 (dua) unit untuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) unit untuk Panitera serta 5 (lima) unit untuk para Hakim, dan masih ada 2 (dua) kavling tanah yang masih kosong yang mana seharusnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan 2 (dua) unit lagi Rumah Negara. Namun hal itu masih belum dapat direalisasikan dikarenakan tanah tersebut masih belum memiliki sertifikat.


Hal. 23

2. Pemeliharaan Pengadilan

Negeri

Sambas

mendapat

tambahan

pengadaan

yang

bersumber pada APBNP 2015 dari Mahkamah Agung RI untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam lingkungan kantor Pengadilan Negeri Sambas sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah rampung dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2015. Sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sambas tahun anggaran 2015 terdiri dari : 

Pemeliharaan gedung kantor



Pemeliharaan halaman kantor



Pemeliharaan rumah negara



Pemeliharaan personal komputer sebanyak 10 unit



Pemeliharaan laptop sebanyak 4 unit



Pemeliharaan printer sebanyak 9 unit



Pemeliharaan faksimili sebanyak 1 unit



Pemeliharaan inventaris kantor



Pemeliharaan AC split sebanyak 14 unit



Perawatan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit



Perawatan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit



Pemeliharaan instalasi listrik/air/telepon



Pemeliharaan genset sebanyak 1 unit



Pemeliharaan zitting plaatz (tempat sidang keliling) sebanyak 1 unit



Pemeliharaan mess pegawai sebanyak 1 unit

3. Penghapusan Tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Negeri Sambas tahun anggaran 2015 (berdasarkan data dari aplikasi SIMAK BMN). D.

Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 3.039.934.000,-. Hingga


Hal. 24

Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 2.794.662.318,- (91,94%). Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut: -

Layanan

dukungan

manajemen

pengadilan:

non

operasional

perkantoran. -

Layanan

perkantoran:

pembayaran

gaji

dan

tunjangan,

dan

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 256.000.000,-. Hingga Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 254.345.000,- (99,35%). Anggaran tersebut diperuntukkan antara lain untuk pengadaan server, kendaraan bermotor roda 2 (dua), dan gedung/bangunan. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Program Peningkatan Manajemen Peradilan tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 39.335.000,-. Hingga Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 33.102.000,- (84,15%). Anggaran tersebut diperuntukkan antara lain : -

Pelaksanaan pos pelayanan hukum

-

Pelaksanaan pembebasan biaya perkara

-

Penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding

-

Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan, dan

-

Penyampaian berkas perkara Kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu

E.

Dukungan Teknologi Informasi 1. Perangkat Keras Perangkat keras (hardware) untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sambas tahun 2015, terdiri dari: 

Perangkat server sebanyak 2 (dua) unit



Perangkat komputer (PC) sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari :


Hal. 25

1 (satu) unit di ruang Ketua Pengadilan, 1 (satu) unit di ruang Wakil Ketua, 2 (dua) unit di ruang Panitera Muda Pidana, 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Perdata, 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Hukum, 1 (satu) unit di ruang Kepegawaian-Organisasi-Tata Laksana, dan 2 (dua) unit di ruang Umum-Keuangan. 

Laptop sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari : 1 (satu) unit di ruang Panitera, 1 (satu) unit di ruang Sekretaris, 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Perdata, dan 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Hukum,.



Printer sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terdiri dari : 1 (satu) unit di ruang Ketua Pengadilan, 1 (satu) unit di ruang Wakil Ketua, 2 (dua) unit di ruang Panitera Muda Pidana, 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Perdata, 1 (satu) unit di ruang Panitera Muda Hukum, 1 unit di ruang Kepegawaian-Organisasi-Tata Laksana, 2 (dua) unit di ruang Umum-Keuangan, dan 1 (satu) unit di ruang PerencanaanTeknologi Informasi-Pelaporan.



Modem sebanyak 1 (satu) unit



Uninterruptible Power Supply sebanyak 1 (satu) unit



Access Point sebanyak 1 (satu) unit



Hub/Switch sebanyak 1 (satu) unit



1 (satu) set jaringan komputer (Local Area Network) untuk satu gedung kantor.

2. Perangkat Lunak Perangkat lunak (software) untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2015, terdiri dari : 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)



Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)



Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM)



Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKAKL)



Aplikasi Gaji Pokok Pegawai Pusat (GPP)



Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)



Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)



Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)



Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA)



Aplikasi PP39


Hal. 26



Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Barang Milik Negara (SIMAK – BMN)

F.



Aplikasi Persediaan



Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah



Komunikasi Data Nasional (Komdanas) Mahkamah Agung RI



Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian



Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (Sikep)



Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)

Regulasi Tahun 2015 Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Sambas menerapkan struktur

organisasi yang baru dengan adanya pemisahan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


Hal. 27

B A B IV PENGAWASAN

A.

Internal Pengawasan internal yang terjadi selama tahun 2015, selain yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, juga adanya pengawasan reguler dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: W17-U8/416/KP.04.5/I/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawasan dan Pengamatan pada Pengadilan Negeri Sambas. Pemeriksaan dan pemeriksaan dari Hakim Pengawas Daerah Mahkamah Agung RI dilakukan pada bulan September 2015. Dan pengawasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI perihal pengurusan sertifikat tanah lokasi gedung kantor dan rumah negara pada bulan Desember 2015, telah ditindaklanjuti dengan mendaftarkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sambas ke Badan Pertanahan Nasional.

B.

Evaluasi Evaluasi dari hasil pengawasan internal yang terjadi selama tahun 2015, selain yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Tinggi Pontianak dan Hakim Pengawas Daerah Mahkamah Agung RI, adalah mencakup hal sebagaimana berikut: 1. Tentang Manajemen Peradilan, hasil temuan sudah ditindaklanjuti. 2. Tentang Administrasi Perkara, hasil temuan sudah ditindaklanjuti. 3. Tentang Administrasi Persidangan, hasil temuan sudah ditindaklanjuti. 4. Tentang

Administrasi

Umum,

mencakup

bagian

umum,

bagian

kepegawaian, dan bagian keuangan, hasil temuan sudah ditindaklanjuti. 5. Tentang Pelayanan Publik termasuk pelayanan informasi dan dukungan teknologi informasi, hasil temuan sudah ditindaklanjuti. 6. Tentang Laporan Administrasi Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan secara seksama dan terbuka, hasil temuan sudah ditindaklanjuti.

Bab IV Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Page 28

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena perubahan, menganalisa dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama. Perubahan

kondisi

juga

dihadapi

oleh

Badan

Peradilan.

Banyak

permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Badan Peradilan. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan

keuangan

dan

aset,

kepuasan

pengguna

jasa

pengadilan,

keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. Sedangkan perubahan kondisi yang mengharuskan Badan Peradilan untuk secara cepat menyesuaikannya adalah adanya gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Gerakan ini menuntut pembaharuan mendasar di bidang organisasi dan SDM. Tujuannya mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Pengadilan Negeri Sambas pun berbenah, dengan adanya Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Sambas beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan, serta Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Sambas, diharapkan apa yang dicitacitakan Pengadilan Negeri Sambas sesuai dengan visi dan misi, dapat tercapai. Oleh karena itu, Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas sebagai media pertanggungjawaban dan laporan yang memberikan gambaran dan kondisi atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sambas selama dalam kurun waktu tahun 2015. Selain itu, dengan adanya Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas ini, diharapkan potensi dan permasalahan menyangkut kinerja lembaga peradilan yang mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai

Bab V Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 29

informasi proses peradilan yang tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama, dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dapat diminimalisir, sehingga kesulitan yang dialami oleh para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen, dan persyaratan yang diperlukan, dapat teratasi.

Bab V Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 30

LAMPIRAN

Lampiran pada Laporan Tahunan 2015 ini terdiri dari : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas 2. Standar Operating Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Sambas a. SOP Kepaniteraan Pidana 1)

SOP Penerimaan Perkara Pidana Biasa

2)

SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa

3)

SOP Penanganan Register Perkara Pidana Biasa

4)

SOP Penerimaan Perkara Pidana Singkat

5)

SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Singkat

6)

SOP Penanganan Register Perkara Pidana Singkat

7)

SOP Penerimaan Perkara Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

8)

SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

9)

SOP Penanganan Register Perkara Pidana Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

10) SOP Penerimaan Permohonan Praperadilan 11) SOP Pendaftaran Permohonan Praperadilan 12) SOP Penanganan Register Permohonan Praperadilan 13) SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana 14) SOP Pendaftaran Permohonan Banding Perkara Pidana 15) SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding Pidana Banding 16) SOP Pencabutan Perkara Pidana Banding 17) SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding 18) SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana 19) SOP Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara Pidana 20) SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Pidana Kasasi 21) SOP Pencabutan Perkara Pidana Kasasi 22) SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi 23) SOP Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Lampiran Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Negeri Sambas

Hal. 31

24) SOP Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 25) SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Peninjauan Kembali 26) SOP Penerimaan Permohonan Grasi Perkara Pidana 27) SOP Pengiriman Permohonan Grasi Perkara Pidana 28) SOP Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan 29) SOP Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan 30) SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP 31) SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP 32) SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP 33) SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP ke Pengadilan Tinggi 34) SOP Penerimaan Barang Bukti 35) SOP Pendaftaran dan Penanganan Barang Bukti 36) SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana Biasa/Singkat 37) SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali b. SOP Kepaniteraan Perdata 1)

SOP Penerimaan Perkara Perdata Permohonan

2)

SOP Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan

3)

SOP Penanganan Register Perkara Perdata Pemohonan

4)

SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Gugatan

5)

SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan

6)

SOP Penanganan Register Perkara Perdata Gugatan

7)

SOP Penerimaan Perkara Perdata Gugatan Banding

8)

SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Banding

9)

SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding Perdata Banding

10) SOP Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Banding 11) SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Banding 12) SOP Pemberitahuan Penetapan Perkara Perdata Permohonan 13) SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan 14) SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan Verstek


Hal. 32

15) SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Gugatan/Permohonan Prodeo 16) SOP Penerimaan Perkara Perdata Gugatan Kasasi 17) SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Kasasi 18) SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perdata Kasasi 19) SOP Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Kasasi 20) SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Kasasi 21) SOP Penerimaan Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali 22) SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali 23) SOP Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali Perdata Peninjauan Kembali 24) SOP Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali 25) SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali 26) SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali 27) SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata 28) SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata 29) SOP Penerimaan Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Gugatan 30) SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Gugatan 31) SOP Pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi Perkara Perdata Gugatan 32) SOP

Penanganan

Register

Perkara

Perdata

Banding/Kasasi/

Peninjauan Kembali 33) SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perdata c. SOP Kepaniteraan Hukum 1)

SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum

2)

SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

3)

SOP Pembuatan Laporan Bulanan

4)

SOP Pembuatan Laporan Caturwulan

5)

SOP Pembuatan Laporan Semester

6)

SOP Pembuatan Laporan Tahunan

7)

SOP Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

8)

SOP Penanganan Papan Informasi Perkara

9)

SOP Penataan Arsip Berkas Perkara


Hal. 33

10) SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Denda Tipiring Pidana 11) SOP Penanganan Surat masuk Klasifikasi Laporan Keuangan Perdata 12) SOP Pembuatan Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang 13) SOP Pembuatan Surat Keputusan Susunan Majelis Tetap 14) SOP

Penanganan

Meja

Pengaduan

Klasifikasi

Surat

Masuk

Pengaduan 15) SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klasifikasi Pengaduan 16) SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan 17) SOP Penanganan Meja Informasi 18) SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan 19) SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian 20) SOP Pengesahan Badan Hukum 21) SOP Penanganan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih dan Tidak Sedang Menjalani Pidana d. Kesekretariatan Umum 1)

SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Berkas Perkara

2)

SOP Pengelolaan Surat Keluar dan Berkas Perkara

3)

SOP Pengelolaan Administrasi Surat Masuk Urusan Umum

4)

SOP Pengelolaan Administrasi Surat Keluar Urusan Umum

5)

SOP Permintaan Barang-Barang Alat Tulis Kantor (ATK)

6)

SOP Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)

7)

SOP Pengolahan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian)

8)

SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Per Semester/Per Tahun

9)

SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN Per Semester/Per Tahun

10) SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN Per Semester/Per Tahun Tingkat Korwil 11) SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP 39 Tahun 2006 Form B 12) SOP Perawatan dan Perbaikan Barang Elektronik 13) SOP Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK) 14) SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Urusan Umum 15) SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga Satpam dan Petugas Kebersihan Kantor


Hal. 34

16) SOP Pengelolaan Perpustakaan e. Kesekretariatan Kepegawaian 1)

SOP Pengelolaan Surat Dinas

2)

SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)

3)

SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim

4)

SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil

5)

SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

6)

SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sambas di Bidang Kepegawaian

7)

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

8)

SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala

9)

SOP Penanganan Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

10) SOP Usulan Promosi Jabatan 11) SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 12) SOP Usulan Tanda Penghargaan Setya Lencana 13) SOP Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS 14) SOP Penyelesaian Surat Tugas 15) SOP Penyelesaian Permohonan Surat Cuti Hakim dan Pegawai Negeri Sipil 16) SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS 17) SOP Penyelesaian Pembuatan KP4 18) SOP

Penyelesaian

Dokumen

Pelantikan/Penyumpahan

dan

Menduduki Jabatan 19) SOP Pengusulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu f.

Kesekretariatan Keuangan 1) SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2) SOP Pembuatan Laporan Bulanan (SAKPA) 3) SOP Pembuatan Laporan Bulanan (Manual Laporan Realisasi Anggaran) 4) SOP Pembuatan Laporan Bulanan (Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran) 5) SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)


Hal. 35

6) SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan SK Pansek Untuk Pengelola Anggaran) 7) SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Spesimen Tanda Tangan) 8) SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan 9) SOP Penanganan Surat Keluar Sub Bagian Keuangan 10) SOP Pengajuan Uang Persediaan 11) SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D) 12) SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Rencana Penarikan Dana) 13) SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk) 14) SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Susulan) 15) SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Kekurangan Gaji) 16) SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Lembur) 17) SOP Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan) 3. Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Sambas


Hal. 36

PENGADILAN NEGERI SAMBAS

Recommend Documents