PENGADILAN NEGERI SAMBAS KELAS II

PENGADILAN NEGERI SAMBAS KELAS II

PENGADILAN NEGERI SAMBAS KELAS II Jl. Pembangunan, Sambas – Kalbar 79462 Telp. 0562-392342 Fax. 0562-392323 Email : [email protected] Website : http://pn-sambas.go.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini, dimaksudkan sebagai laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016, yang meliputi teknis yustisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Pengadilan Negeri Sambas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja. Substansi dari LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dalam tahun 2016, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan kinerja Pengadilan Negeri Sambas. Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

dan

manfaat

kepada

masyarakat,

dan

pihak-pihak

yang

berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan mengenai kinerja Pengadilan Negeri Sambas. Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2016 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Pengadilan Negeri Sambas.

Sambas, 31 Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Sambas ttd

Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

LKjIP PN SAMBAS 2016

Halaman i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP bertujuan untuk melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015-2019. Pengadilan Negeri Sambas menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang secara umum dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun 2016 telah berusaha memenuhi/mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sambas adalah penyelesaian perkara baik secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan. Dimana hal tersebut dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun 2016. Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti : sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai, dan lain sebagainya.

Oleh

karena

Pengadilan

Negeri

Sambas

selalu

berusaha

meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, kinerja, dan pelayanan dalam semua aspek tidak hanya untuk meningkatkan kinerja instansi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa yang akan datang.


Halaman ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................

ii

DAFTAR ISI ................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang .....................................................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................

2

C. Sistematika Penyajian .........................................................

3

PERENCANAAN KINERJA .......................................................

5

A. Rencana Strategis (Renstra) ...............................................

5

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..............................................

8

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (PKT) ..................................

9

D. Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT) ....................................

9

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................

11

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................

11

B. Realisasi Anggaran ..............................................................

17

PENUTUP ..................................................................................

18

A. Kesimpulan ..........................................................................

18

B. Saran-saran .........................................................................

18

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN -

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016

-

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2017

-

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015-2019

-

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2017

-

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2017

-

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2018


Halaman iii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu

untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola, dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang ”komprehensif dan sistematis” demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Sehubungan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah merupakan payung hukum dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Sambas merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam naungan Direktorat Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

diwajibkan

untuk

mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan

perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk


Halaman 1

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pengadilan Negeri Sambas.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945,

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.2 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Sambas adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam naungan Direktorat Badan Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 3

keadilan pada umumnya

dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten

Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. 2. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sambas mempunyai

tugas

dan

wewenang

memeriksa,

memutuskan,

dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

1

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 2


Halaman 2

3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sambas memiliki fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan

penerapan/penegakan

hukum

yang

mandiri

dan

berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; c.

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;

d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial, dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sistematika penyajian LKjIP Tahun 2016 adalah sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang dan aspek-aspek strategis Pengadilan Negeri Sambas.

II.

PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016.

III.

AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.


Halaman 3

IV.

PENUTUP Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


Halaman 4

B A B II PERENCANAAN KINERJA A.

Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019

mengacu pada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rencana Strategis Mahkamah Agung yang pada hakekatnya

merupakan

pernyataan

komitmen

bersama

mengenai

upaya

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan

terhadap

sistem,

kebijakan

peraturan

perundang-undangan

kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi ”Badan Peradilan yang Agung”. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Sambas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Sambas beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas, substansi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri Sambas adalah: ”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMBAS YANG AGUNG” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sambas menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.


Halaman 5

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sambas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sambas untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran-sasaran

strategis

Pengadilan

Negeri

Sambas

yang

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Sambas dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2016 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Sambas ini menggambarkan kebijakan-


Halaman 6

kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas SDM. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok

yang akan dilaksanakan

sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri

Sambas

dalam

pelaksanaan

Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Pelaksanaan pos pelayanan hukum. 2. Penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding. 3. Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan. 4. Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu. 5. Konsumsi Persidangan. 6. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara.


Halaman 7

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Non operasional perkantoran. 2. Pembayaran gaji dan tunjangan. 3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. c. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah belanja modal peralatan dan mesin.

B.

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut: No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. b. c.


Halaman 8

No 6.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. b.

7.

Peningkatan kualitas SDM.

a. b. c.

C.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan

pemberi

amanah,

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 telah mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019. Oleh karena itu, indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sambas yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019.

D.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas, ditetapkanlah Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator


Halaman 9

kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019. Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut: No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

4.

5. 6.

7.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.


Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. a. b. c.


Target 100% 95% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% x x

100% 100% x 100% 90% 100%

Halaman 10

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dilakukan

dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

100%

100%

100%

95%

98,36%

98%

100%

98,30%

98%

100% 100% 100% 100%

91,97% 94,89% 100% 71,43%

92% 95% 100% 71%

100%

100%

100%

c.

95%

95%

95%

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

80,00%

80%

a.

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.


Halaman 11

Meningkatnya kualitas pengawasan.


a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%

x

x

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

x

x

x

100%

x

x

100%

100%

100%

100%

x

x

a. b. c.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

a. b. c.

Target 100% 95% 100%

Realisasi 100% 98,36% 98,30%

Capaian 100% 98% 98%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Perkara Perdata Gugatan Perdata Permohonan Gugatan Sederhana Pidana Biasa Pidana Cepat Pidana Pra Peradilan Pidana Lalu-Lintas Pidana Anak Jumlah

Perkara Tahun 2015 Belum Minutasi Minutasi Tahun 2016 10 10 1 1 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32

Persentase 100,00% 100,00% Nihil 100,00% Nihil Nihil Nihil Nihil 100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase sisa perkara yang diselesaikan, telah terealisasi atau tercapai sebesar 100%. b. Persentase perkara yang diselesaikan No 1 2 3 4 5 6 7 8


Masuk 26 25 5 258 97 2 2753 11 3177

Perkara Tahun 2016 Minutasi Tahun Ini 19 25 5 215 97 2 2753 9 3125

Persentase 73,08% 100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 81,82% 98,36%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase perkara yang diselesaikan, telah terealisasi sebesar 98,36% atau tercapai sebesar 98%.


Halaman 12

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Lama Proses <= 5 bulan

Perkara Tahun 2016 No

Jenis Perkara

Minutasi Tahun Ini 19 25 5 215 97 2 2753 9 3125

Masuk 1 2 3 4 5 6 7 8

Perdata Gugatan Perdata Permohonan Gugatan Sederhana Pidana Biasa Pidana Cepat Pidana Pra Peradilan Pidana Lalu-Lintas Pidana Anak Jumlah

26 25 5 258 97 2 2753 11 3177

Persentase

(5 x 30 hari = 150 hari) 17 25 5 215 97 2 2753 9 3123

65,38% 100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 81,82% 98,30%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, telah terealisasi sebesar 98,30% atau tercapai sebesar 98%. 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

Target

Realisasi

Capaian

100% 100% 100%

91,97% 94,89% 100%

92% 95% 100%

a. Persentase penurunan upaya hukum Banding

No

1 2 3

Jenis Perkara Perdata Gugatan Pidana Biasa Pidana Anak Total

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

Putusan Tk.Pertama Diterima Tahun Tahun 2015 2016

20

27

5

8

25,00%

29,63%

75,00%

70,37%

201

238

1

13

0,50%

5,46%

99,50%

94,54%

19

9

1

1

5,26%

11,11%

94,74%

88,89%

240

274

7

22

2,92%

8,03%

97,08%

91,97%

Permohonan Banding

Perkara Putus

Persentase Upaya Hukum

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase penurunan upaya hukum Banding, dalam hal putusan tingkat pertama dapat diterima, telah terealisasi sebesar 91,97% atau tercapai sebesar 92%. b. Persentase penurunan upaya hukum Kasasi N o 1 2 3

Jenis Perkara Perdata Gugatan Pidana Biasa Pidana

Perkara Putus

Permohonan Kasasi Tahun Tahun 2015 2016

Persentase Upaya Hukum Tahun Tahun 2015 2016


Tahun 2015

Tahun 2016

20

27

2

5

10,00%

18,52%

90,00%

81,48%

201

238

0

9

0,00%

3,78%

100,00%

96,22%

19

9

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%


Halaman 13

N o

Jenis Perkara Anak Total

Perkara Putus Tahun 2015

Tahun 2016

240

274

Permohonan Kasasi Tahun Tahun 2015 2016 2

Persentase Upaya Hukum Tahun Tahun 2015 2016

14

0,83%


5,11%

99,17%

94,89%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase penurunan upaya hukum Kasasi, dalam hal putusan tingkat pertama dapat diterima, telah terealisasi sebesar 94,89% atau tercapai sebesar 95%. c. Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali N o

1 2 3

Jenis Perkara

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2016


20

27

1

0

5,00%

0,00%

95,00%

100,00%

201

238

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

19

9

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

240

274

1

0

0,42%

0,00%

99,58%

100,00%

Perkara Putus

Perdata Gugatan Pidana Biasa Pidana Anak Total

Permohonan PK

Persentase Upaya Hukum

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali, dalam hal putusan tingkat pertama dapat diterima, telah terealisasi atau tercapai sebesar 100%. 3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.

Target 100%

Realisasi 71,43%

Capaian 71%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap N o 1 2 3

Permohonan Kasasi Jenis Perkara Perdata Gugatan Pidana Biasa Pidana Anak Total

Jenis Perkara

1

Perdata Gugatan

Berkas Kasasi Lengkap Tahun Tahun 2015 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

2

5

4

4

200,00%

80,00%

0 0 2

9 0 14

0 0 4

6 0 10

Nihil Nihil 200,00%

66,67% Nihil 71,43%

Permohonan PK

N o

Pengiriman Berkas Kasasi Tahun Tahun 2015 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

1

0

Pengiriman Berkas PK Tahun Tahun 2015 2016 0

0

Berkas PK Lengkap Tahun 2015

Tahun 2016

0,00%

Nihil


Halaman 14

N o 2 3

Permohonan PK Jenis Perkara Pidana Biasa Pidana Anak Total

Tahun 2015 0 0 1

Tahun 2016 0 0 0

Pengiriman Berkas PK Tahun Tahun 2015 2016 0 0 0 0 0 0

Berkas PK Lengkap Tahun 2015 Nihil Nihil 0,00%

Tahun 2016 Nihil Nihil Nihil

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, telah terealisasi sebesar 71,43% atau tercapai sebesar 71%. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis N o

Jenis Perkara Perdata Gugatan Perdata Permohonan Gugatan Sederhana Pidana Biasa Pidana Cepat Pidana Pra Peradilan Pidana LaluLintas Pidana Anak Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8

Perkara Masuk

Perkara Belum PMH Tahun Tahun 2015 2016

Persentase Belum PMH Tahun Tahun 2015 2016

Persentase Sudah PMH Tahun Tahun 2015 2016

Tahun 2015

Tahun 2016

19

26

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

27

25

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0

5

0

0

Nihil

0,00%

Nihil

100,00%

212

258

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

30

97

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0

2

0

0

Nihil

0,00%

Nihil

100,00%

2083

2753

0

0

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

19 2390

11 3177

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Keterangan: PMH = Penetapan Majelis Hakim. Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis, telah terealisasi atau tercapai sebesar 100%. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara No. 1 2 3 4 5 6 7 8


Perkara Masuk Tahun 2016 26 25 5 258 97 2 2753 11 3177

Jumlah Hakim 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Rasio

Perbandingan

5,2 5 1 51,6 19,4 0,4 550,6 2,2 635,4

1 : ±5 1:5 1:1 1 : ±51 1 : ±19 1 : ±1 1 : ±550 1 : ±2 1 : ±635

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rasio Majelis Hakim terhadap perkara dari total keseluruhan perkara yang diterima, adalah 1 : ±635.


Halaman 15

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Target 100%

Realisasi x

Capaian % x

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

x

x

x

x

x

x

Dalam kurun waktu tahun 2016, tidak ada perkara perdata yang terdaftar prodeo pada Pengadilan Negeri Sambas, tidak ada penyelesaian perkara secara Zitting Plaatz, dan belum ada putusan yang dapat menarik minat masyarakat. 5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

N o 1 2

Jenis Perkara Perdata Gugatan Perdata Gugatan Sederhana Total

Permohonan Eksekusi Tahun Tahun 2015 2016 1 5

Target 100%

Realisasi 80,00%

Pelaksanaan Eksekusi Tahun Tahun 2015 2016 1 4

Capaian 80%

Persentase Pelaksanaan Tahun Tahun 2015 2016 100,00% 80,00%

0

1

0

0

Nihil

0,00%

2

5

4

4

100,00%

80,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, telah terealisasi atau tercapai sebesar 80%. 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Target 100%

Realisasi x

Capaian x

x

x

x

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Dalam kurun waktu tahun 2016, tidak ada pengaduan dari masyarakat pada Pengadilan Negeri Sambas.


Halaman 16

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Setiap temuan baik dari hasil pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas, ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan. 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Target 100%

Realisasi x

Capaian x

100%

100%

100%

100%

x

x

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Dalam kurun waktu tahun 2016, belum ada pegawai Pengadilan Negeri Sambas yang mengikuti diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial No 1

Uraian Dikat Prajabatan Golongan III

Jenis Diklat Non Yudisial

Peserta Yg Dikirim 1 orang

Peserta Yg Lulus 1 orang

Peserta Yg Gagal

% Kelulusan

Nihil

100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, telah terealisasi atau tercapai sebesar 100%. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Dalam kurun waktu tahun 2016, belum ada pegawai Pengadilan Negeri Sambas yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

B.

Realisasi Anggaran Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sambas

mendapatkan alokasi anggaran tahun 2016 dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut: No 1

2 3

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Revisi Anggaran Rp. 3.185.532.000,-

Realisasi Rp. 3.029.474.192,-

Rp.

303.400.000,-

Rp.

262.176.000,-

86,41

Rp.

39.987.000,-

Rp.

28.269.984,-

70,70


% 95,11

Halaman 17

B A B IV PENUTUP A.

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas

Tahun 2016, merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi kinerja lembaga peradilan sebagai pengadilan tingkat pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 ini disusun oleh Pengadilan Negeri Sambas, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2016 yang diperbandingkan dengan rencana kerja Pengadilan Negeri Sambas tahun 2016. Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2016 berdasarkan pencapaian kinerja diperbandingkan dengan rencana kerja selama kurun waktu tahun 2016 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang diharapkan. Penganalisaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas tahun 2016 adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi ke arah perbaikan Pengadilan Negeri Sambas sebagai institusi pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri, dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran, dan rencana strategis pada masa yang akan datang.

B.

Saran-saran Dengan adanya LKjIP tahun 2016 ini, dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Sehubungan upaya peningkatan kinerja dan ada beberapa sasaran kinerja yang tidak memenuhi target, kami mengharapkan adanya upaya-upaya perbaikan yang tidak hanya dilakukan oleh kami (Pengadilan Negeri Sambas), tetapi juga kami harapkan ada dukungan dan peran serta dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Dukungan dan peran serta yang kami harapkan seperti: 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti: gedung dan bangunan yang representatif, alat kantor modern, dan sarana prasarana demi menunjang pelayanan publik yang prima.


Halaman 18

2. Peningkatan dan penambahan peralatan dan mesin seperti: kendaraan dinas, alat pengolah data, perlengkapan persidangan, dan media informasi publik. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dengan SDM yang proporsional dan handal, meningkatnya volume kerja serta mutu kerja dapat teratasi dengan baik.


Halaman 19

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN 2016 KETUA Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. WAKIL KETUA Suryodiyono, S.H. MAJELIS HAKIM Binsar Tigor Hatorangan P., S.H. Yacob Mahar, S.H. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

PANITERA Djamiatul Ichwan, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA Andy Robert, S.Sos.

PANITERA MUDA PIDANA Ruswanto, S.H.

Staf Merina Rosa, S.H.

Staf Miladina Yustifika A., S.H. Kartika Gemala Sari, S.H.

PANITERA MUDA KHUSUS (Posisi Jabatan Kosong ) -

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI Ririn Zuama Rochaidah Br. H., S.H. JURU SITA Tommy Ali Aspar, A.Md. JURU SITA PENGGANTI Syahfari Satrya P., A.Md. Irma Mayasari Hartanto Keterangan : = Garis Koordinasi = Garis Tanggung Jawab

SEKRETARIS Hamida

PANITERA MUDA HUKUM Junaidi

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Rudiansyah, S.Kom.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN (Posisi Jabatan Kosong) -

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN Rosihan Saleh Staf Sugeng Sujono, S.Kom.

Berdasarkan: Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAMBAS Tujuan

No 1.

2.

3.

4.

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian b. Persentase perkara yang diselesaikan. perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 c. bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas a. Banding putusan Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan a. Peningkatan efektifitas secara lengkap. pengelolaan penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. perkara. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Peningkatan aksesibilitas b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat . masyarakat terhadap peradilan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (acces to justice ). c. masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

7. Peningkatan kualitas SDM.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam c. rangka promosi.

a. b. a. b.

2015

2016

2017

2018

2019

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

x

x

x

x

x

100%

100%

100%

100%

100%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100%

100%

100%

100%

100%

PENGADILAN NEGERI SAMBAS KELAS II

Recommend Documents