PENGADILAN NEGERI SAMBAS

PENGADILAN NEGERI SAMBAS

PENGADILAN NEGERI SAMBAS Jl. Pembangunan Sambas – Kalbar 79462 Telp. 0562-392342 Fax. 0562-392323 Email: [email protected] Website: www.pn-sambas.go.id

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1. Kondisi Umum ...................................................................

1

1.2. Potensi dan Permasalahan ................................................

2

VISI, MISI, DAN TUJUAN ..........................................................

6

2.1. Visi Pengadilan ..................................................................

6

2.2. Misi Pengadilan .................................................................

6

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis ...........................................

7

2.4. Program dan Kegiatan .......................................................

9

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................

10

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PN Sambas ..........................

10

PENUTUP ..................................................................................

12

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN -

Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas

REVIU RENSTRA 2015-2019 PN SAMBAS

Halaman ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

KONDISI UMUM Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945,

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap termaktub dalam UndangUndang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui : Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto UndangUndang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

1 2

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Halaman 1

Tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain : Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sambas dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam menyelenggarakan peradilan selain bidang administrasi, organisasi, perencanaan, dan keuangan. Pengadilan Negeri Sambas merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sambas sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sambas. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sambas, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Sambas dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN Potensi

dan

permasalahan

menyangkut

kinerja

lembaga

peradilan

mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya peradilan yang mahal, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. Hal tersebut diperparah dengan minimnya kepercayaan


Halaman 2

masyarakat terhadap peradilan serta kesulitan yang dialami para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Hal-hal tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut: A.

Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Sambas mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. 2. Pengadilan Negeri Sambas merupakan unsur muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas. 4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sambas selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sambas dirinci

dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan -

Putusan Pengadilan Negeri Sambas belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.

-

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan -

Pengadilan Negeri Sambas belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

-

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sambas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan -

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

-

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana


Halaman 3

-

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sambas dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sambas

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan -

Adanya website Pengadilan Negeri Sambas yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


Adanya

tunjangan

kinerja/remunerasi

sebagai

motivasi

dalam

peningkatan kinerja. -

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri

Sambas

maupun

Mahkamah

Agung

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan -

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan -

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas.

5. Aspek Sarana dan Prasarana -

Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sambas berupa internet, website Pengadilan Negeri Sambas.

D.

Tantangan Yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sambas yang

akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan -

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.


Personil di Pengadilan Negeri Sambas belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sambas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan


Halaman 4

-

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan -

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Banding ke Pengadilan Negeri Sambas membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan


Halaman 5

B A B II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1

VISI PENGADILAN Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi Mahkamah Agung adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung RI, mempunyai visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMBAS YANG AGUNG” 2.2

MISI PENGADILAN Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi badan peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agar selaras antara visi dan misi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Sambas merumuskan Misi Pengadilan Negeri Sambas, yaitu: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.


Halaman 6

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sambas, maka visi

dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sambas untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Sambas ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara.


Halaman 7

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas SDM. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut: No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

Indikator Kinerja a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

Peningkatan kualitas SDM.

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


Halaman 8

2.4

PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Sambas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: A.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sambas dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: 1. Pelaksanaan pos bantuan hukum. 2. Pelaksanaan pembebasan biaya perkara. 3. Penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding. 4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan. 5. Penyampaian berkas perkara Kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu. B.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Non operasional perkantoran. 2. Pembayaran gaji dan tunjangan. 3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. C.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


Halaman 9

B A B III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PN SAMBAS Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019 merupakan

perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Sambas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Sambas beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan. Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Sambas selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi

kekuasaan

kehakiman

yang

efektif,

yaitu

memutuskan

suatu

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah dirumuskan Pengadilan Negeri Sambas, dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program utama dan kegiatan pokok yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan indikator kinerja utama sebagai tolak ukurnya. Adapun arah dan kebijakan strategis Pengadilan Negeri Sambas 20152019 adalah: 1.

Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat,

sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja: -

Sistem karir, merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.


Halaman 10

-

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakkan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

-

Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

-

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

-

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

-

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


Halaman 11

B A B IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sambas tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra

ini

merupakan

upaya

untuk

menggambarkan

peta

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sambas harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sambas memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sambas dapat terwujud dengan baik.


Halaman 12

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAMBAS Tujuan

No 1.

2.

3.

4.

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian b. Persentase perkara yang diselesaikan. perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 c. bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas a. Banding putusan Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara a. Peningkatan efektifitas lengkap. pengelolaan penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. perkara. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Peningkatan aksesibilitas b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat . masyarakat terhadap peradilan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (acces to justice ). c. masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. b. a. b.

7. Peningkatan kualitas SDM.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam c. rangka promosi.

2015

2016

2017

2018

2019

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

x

x

x

x

x

100%

100%

100%

100%

100%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100%

100%

100%

100%

100%

PENGADILAN NEGERI SAMBAS

Recommend Documents