PENGADILAN NEGERI SAMBAS

PENGADILAN NEGERI SAMBAS

PENGADILAN NEGERI SAMBAS Jl. Pembangunan Sambas – Kalbar 79462 Telp. 0562-392342 Fax. 0562-392323 Email: [email protected] Website: www.pn-sambas.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2015. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP bertujuan untuk melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015-2019. Pengadilan Negeri Sambas menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang secara umum dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun 2015 telah berusaha memenuhi/mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sambas adalah penyelesaian perkara baik secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan. Dimana hal tersebut dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun 2015. Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti : sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai, dan lain sebagainya. Oleh karena Pengadilan Negeri Sambas selalu berusaha meningkatkan kualitas dan

kuantitas

kerja, kinerja, dan pelayanan di semua

aspek tidak hanya untuk meningkatkan kinerja instansi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa yang akan datang.

LKjIP PN SAMBAS 2015

Halaman ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................

ii

DAFTAR ISI ................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang .....................................................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................

2

C. Sistematika Penyajian .........................................................

3

PERENCANAAN KINERJA ......................................................

5

A. Rencana Strategis (Renstra) ...............................................

5

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..............................................

8

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (PKT) ..................................

9

D. Rencana Kinerja Tahun 2016 (RKT) ....................................

10

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................

12

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................

12

B. Realisasi Anggaran ..............................................................

19

PENUTUP ..................................................................................

20

A. Kesimpulan ..........................................................................

20

B. Saran-saran .........................................................................

20

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN -

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sambas

-

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sambas

-

Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas

-

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

-

Rencana Kinerja Tahun 2016


Halaman iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu

untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola, dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil, dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang ”komprehensif dan sistematis” demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Sehubungan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah merupakan payung hukum dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Sambas merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

diwajibkan

untuk

mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.


Halaman 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Kedua, merupakan

sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja

Pengadilan Negeri Sambas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pengadilan Negeri Sambas.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.1 Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945,

demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.2 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Sambas adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II di bawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya 3 dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. 2. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sambas mempunyai

tugas

dan

wewenang

memeriksa,

memutuskan,

dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 1

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3 Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 2


Halaman 2

3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sambas memiliki fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan

penerapan/penegakan

hukum

yang

mandiri

dan

berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat; d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial, dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sistematika penyajian LKjIP Tahun 2015 sebagai berikut: I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang dan aspek-aspek strategis Pengadilan Negeri Sambas.

II.

PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015.

III.

AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.


Halaman 3

IV.

PENUTUP Menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


Halaman 4

B A B II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019

mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rencana Strategis Mahkamah Agung yang pada hakekatnya

merupakan

pernyataan

komitmen

bersama

mengenai

upaya

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan

terhadap

sistem,

kebijakan

peraturan

perundang-undangan

kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi ”Badan Peradilan yang Agung”. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Sambas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Sambas beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas, substansi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Mengacu kepada Visi Mahkamah Agung yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri Sambas adalah: ”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAMBAS YANG AGUNG”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sambas menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.


Halaman 5

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sambas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sambas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sambas untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran-sasaran merupakan

bagian

strategis

integral

Pengadilan

dalam

proses

Negeri

Sambas

perencanaan

yang

strategis

dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Sambas dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2015 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Sambas ini menggambarkan kebijakan-


Halaman 6

kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sambas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas SDM. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sambas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok

yang akan dilaksanakan

sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri

Sambas

dalam

pelaksanaan

Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Pelaksanaan pos bantuan hukum. 2. Pelaksanaan pembebasan biaya perkara. 3. Penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding. 4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan. 5. Penyampaian berkas perkara Kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu.


Halaman 7

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Non operasional perkantoran. 2. Pembayaran gaji dan tunjangan. 3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. c. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B.

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. b. c.

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis.

c. a.

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.


Halaman 8

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

peradilan (access to justice).

b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz.

c.

5.

6.

7.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Peningkatan kualitas SDM.

b. c.

C.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden

RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

organisasi, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015 telah mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019. Oleh karena itu, indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sambas yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sambas 2015-2019.


Halaman 9

D.

Rencana Kinerja Tahun 2016 Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan

anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas, ditetapkanlah Rencana Kinerja Tahun 2016 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sambas. Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahun 2016 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).



Indikator Kinerja a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b.

Persentase pegawai yang lulus diklat


Target 100% 95% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 95% 100% x

x

100%

100% x 100% 85%

Halaman 10

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja c.

non yudisial. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


Target 100%

Halaman 11

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dilakukan

dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Sambas dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat

capaian

kinerja

Pengadilan

Negeri

Sambas

tahun

2015

berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja

Target

a. Persentase sisa perkara yang 100% diselesaikan. b. Persentase perkara yang 95% diselesaikan. c. Persentase perkara yang 100% diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Peningkatan Persentase penurunan upaya hukum: akseptabilitas a. Banding 100% putusan Hakim. b. Kasasi 100% c. Peninjauan Kembali 100% Peningkatan a. Persentase berkas yang 100% efektifitas diajukan kasasi dan PK yang pengelolaan disampaikan secara lengkap. penyelesaian b. Persentase berkas yang 100% perkara. diregister dan siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap 95% perkara. Peningkatan a. Persentase perkara prodeo 100% aksesibilitas yang diselesaikan. masyarakat b. Persentase perkara yang x terhadap dapat diselesaikan dengan peradilan cara Zitting Plaatz.

100%

Capaian % 100

95%

95

100%

100

100% 100% 100% 100%

100 100 100 100

100%

100

95%

95

x

x

x

x

Realisasi


Halaman 12

Sasaran Strategis (access to justice).



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

x

x

Capaian % x

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100%

x

x

x

x

x

100%

100%

100

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

100%

100

100%

x

x

c.

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

100%

100%

Capaian % 100%

95% 100%

95% 100%

95 100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan: a. Tingkat

capaian

kinerja

untuk

indikator kinerja

sasaran

yaitu:

persentase sisa perkara yang diselesaikan, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Sisa perkara sebelum tahun 2015 yang telah selesai dan telah diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan baik untuk perkara pidana maupun untuk perkara perdata tidak ada sisa perkara.

b. Tingkat

capaian

kinerja

untuk

indikator kinerja

sasaran

yaitu:

persentase perkara yang diselesaikan, telah mencapai target yang


Halaman 13

ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara No

Satker

Pidana Masuk Putus 212 201

Sisa 11

Perdata Masuk Putus -

Sisa -

Jumlah Hakim

Keterangan

1

670227

6

Pidana Biasa

2

670227

19

19

0

-

-

-

6

Pidana Anak

4

670227

30

30

0

-

-

-

6

Pidana Ringan

5

670227

2.093

2.093

0

-

-

-

6

Pidana Lalu Lintas

6

670227

-

-

-

19

19

0

6

Perdata Gugatan

7

670227

-

-

-

27

26

1

6

Perdata Permohonan

c. Tingkat

capaian

kinerja

untuk

indikator kinerja

sasaran

yaitu:

persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang telah putus tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas: 1) Perkara Pidana a) Pidana Biasa

=

201 berkas perkara

b) Pidana Anak

=

19 berkas perkara

c) Pidana Ringan (Tipiring)

=

30 berkas perkara

d) Pidana Lalu Lintas

=

2.093 berkas perkara

a) Gugatan

=

19 berkas perkara

b) Permohonan

=

26 berkas perkara

2) Perkara Perdata

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding 100% 100% 100 b. Kasasi 100% 100% 100 c. Peninjauan Kembali 100% 100% 100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase penurunan upaya hukum, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Pemohonan Banding untuk perkara pidana sepanjang tahun 2015, Pengadilan Negeri Sambas menerima permohonan Banding sebanyak 4 perkara dengan 1 perkara sudah dinyatakan putus Banding oleh


Halaman 14

Pengadilan Tinggi Pontianak, dan seluruh perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak. -

Pemohonan Kasasi untuk perkara pidana sepanjang tahun 2015, tidak ada

permohonan

Kasasi

perkara

pidana.

Sedangkan

untuk

permohonan Kasasi perkara perdata, tercatat sebanyak 2 perkara, 1 perkara sudah diputus Kasasi Mahkamah Agung. Sisa perkara Kasasi tahun 2014 dan diputus pada tahun 2015, tercatat sebanyak 2 perkara dan sebanyak 3 perkara sedang menunggu putusan Kasasi. -

Upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2015, tidak ada permohonan PK perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri Sambas menerima permohonan PK dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2011/PN Sbs.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. b. c.

Target

Realisasi

Capaian %

100%

100%

100

100%

100%

100

95%

95%

95

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Pemohonan untuk perkara pidana sepanjang tahun 2015, Pengadilan Negeri Sambas menerima permohonan Banding sebanyak 4 perkara dengan 1 perkara sudah dinyatakan putus Banding oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dan 1 perkara yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak.

-

Pemohonan Kasasi untuk perkara pidana sepanjang tahun 2015, tidak ada permohonan Kasasi. Sebanyak 2 perkara sudah diputus Kasasi oleh Mahkamah Agung, 3 perkara sedang menunggu putusan Kasasi. Sedangkan untuk permohonan Kasasi perkara perdata, tercatat sebanyak 2 perkara.

-

Upaya hukum luar biasa / Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2015, untuk perkara pidana Pengadilan Negeri Sambas tidak ada menerima


Halaman 15

permohonan PK. Sedangkan untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri Sambas

menerima

permohonan

PK

dengan

nomor

perkara

15/Pdt.G/2011/PN Sbs. Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang masuk/teregister pada tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas: a. Perkara Pidana 1. Pidana Biasa

=

212 berkas perkara.

2. Pidana Singkat

=

0 berkas perkara

3. Pidana Ringan (Tipiring)

=

30 berkas perkara

4. Pidana Lalulintas

=


1. Gugatan

=

19 berkas perkara

2. Permohonan

=

27 berkas perkara

b. Perkara Perdata

Perkara yang telah siap disidangkan tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas: a. Perkara Pidana 1. Pidana Biasa

=

212 berkas perkara.

2. Pidana Singkat

=

0 berkas perkara


=

30 berkas perkara


=


1. Gugatan

=

19 berkas perkara

2. Permohonan

=

27 berkas perkara

b. Perkara Perdata

Berdasarkan data di atas, perkara yang masuk dan teregister pada tahun 2015 sebanyak 2.400 berkas perkara dan jumlah perkara yang telah siap disidangkan tahun 2015 sebanyak 2.400 berkas perkara. Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Rasio Majelis Hakim terhadap perkara, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkara yang masuk/teregister pada tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Sambas: a. Perkara Pidana


Halaman 16

1. Pidana Biasa

=

212 berkas perkara.

2. Pidana Singkat

=

0 berkas perkara


=

30 berkas perkara


=


1. Gugatan

=

19 berkas perkara

2. Permohonan

=

27 berkas perkara

b. Perkara Perdata

Jumlah keseluruhan Hakim Pengadilan Negeri Sambas selama tahun 2015 sebanyak 6 (enam) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Target 100%

Realisasi x

Capaian % x

x

x

x

x

x

x

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015, Pengadilan Negeri Sambas tidak menerima adanya prodeo yang masuk pada Pengadilan Negeri Sambas.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian % 100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut:


Halaman 17

Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang masuk pada Pengadilan Negeri Sambas sebanyak 1 berkas perkara dan telah ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Target 100%

Realisasi x

Capaian % x

x

x

x

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, Pengadilan Negeri Sambas tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat baik dalam proses penegakan hukum maupun pengaduan masyarakat mengenai kinerja dari aparatur peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan kualitas SDM. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: a. b. c.

Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diklat teknis yudisial. Persentase pegawai yang diklat non yudisial. Persentase pejabat yang mengikuti fit and proper dalam rangka promosi.

lulus

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian % 100

lulus

100%

100%

100

lulus test

100%

x

x

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa: Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran, yaitu : Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, telah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas, dapat dijelaskan sebagai berikut: No

Jenis Diklat Teknis Yudisial

Uraian Dikat

1

Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

2

Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Hakim Peradilan Umum Etika Pengambilan Keputusan dan Manajemen dalam Persidangan di Pengadilan

3

Peserta

Ket

1

Lulus

Teknis Yudisial

1

Lulus

Teknis Yudisial

1

Lulus

% Kelulusan 100


Halaman 18

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial, telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut: No 1

Uraian Dikat Prajabatan Gol. III

Jenis Diklat Non Yudisial

Peserta

Ket

1

Lulus

% Kelulusan 100

Tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi, tidak dapat ditetapkan atau dinilai. Hal ini dapat disebabkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015, pada Pengadilan Negeri Sambas tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

B.

Realisasi Anggaran Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sambas

mendapat alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 3.664.530.000 dengan perincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut: No 1

2

3

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Alokasi Rp. 3.039.934.000

Realisasi Rp. 2.794.662.318

% 91,94%

Rp.

256.000.000

Rp.

254.345.000

99,35%

Rp.

39.335.000

Rp.

33.102.000

84,15%


Halaman 19

B A B IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sambas

Tahun 2015, merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi kinerja lembaga peradilan sebagai pengadilan tingkat pertama. LAKIP Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015 ini disusun oleh Pengadilan Negeri Sambas, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2015 yang diperbandingkan dengan rencana kerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015. Kinerja Pengadilan Negeri Sambas Tahun 2015 berdasarkan pencapaian kinerja diperbandingkan dengan rencana kerja selama kurun waktu tahun 2015 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang diharapkan. Penganalisaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sambas tahun 2015 adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi ke arah perbaikan Pengadilan Negeri Sambas sebagai institusi pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri, dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran, dan rencana strategis pada masa yang akan datang.

B.

Saran-saran Dengan adanya LKjIP tahun 2015 ini, dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Sehubungan upaya peningkatan kinerja dan ada beberapa sasaran kinerja yang tidak memenuhi target, kami mengharapkan adanya upaya-upaya perbaikan yang tidak hanya dilakukan oleh kami (Pengadilan Negeri Sambas), tetapi juga kami harapkan ada dukungan dan peran serta dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Pontianak.


Halaman 20

Dukungan dan peran serta yang kami harapkan seperti: 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti : gedung dan bangunan yang representatif, alat kantor modern, dan sarana prasarana demi menunjang pelayanan publik yang prima. 2. Peningkatan dan penambahan peralatan dan mesin seperti; kendaraan dinas, alat pengolah data, perlengkapan persidangan, dan media informasi publik. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan SDM porposional dan handal, meningkatnya volume kerja serta mutu kerja dapat teratasi dengan baik.


Halaman 21

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN 2016 KETUA Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. WAKIL KETUA I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. MAJELIS HAKIM Binsar Tigor Hatorangan P., S.H. Yacob Mahar, S.H. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

PANITERA Djamiatul Ichwan, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA Andy Robert, S.Sos.

PANITERA MUDA PIDANA Ruswanto, S.H.

Staf Merina Rosa, S.H.

Staf Miladina Yustifika A., S.H. Kartika Gemala Sari, S.H.

PANITERA MUDA KHUSUS (Posisi Jabatan Kosong ) -

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI Ririn Zuama Rochaidah Br. H., S.H. JURU SITA Tommy JURU SITA PENGGANTI Ali Aspar, A.Md. Irma Mayasari Hartanto Keterangan : = Garis Koordinasi = Garis Tanggung Jawab

SEKRETARIS Hamida

PANITERA MUDA HUKUM Junaidi

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Rudiansyah, S.Kom.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN Rosihan Saleh

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN (Posisi Jabatan Kosong) -

Staf Sugeng Sujono, S.Kom.

Staf Syahfari Satrya P., A.Md.

Berdasarkan: Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAMBAS TAHUN 2015 No

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis a.

Meningkatnya 1. penyelesaian perkara.

Sumber Data

yang Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Majelis Hakim / Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).



Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).



Hakim Majelis


Kepaniteraan


Kepaniteraan


perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan.

c.

Peningkatan 2. akseptabilitas putusan Hakim.

Penanggung Jawab

Persentase sisa diselesaikan.

Penjelasan

Persentase penurunan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan a. kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Peningkatan efektifitas 3. pengelolaan penyelesaian Persentase berkas yang diregister dan b. perkara. siap disidangkan ke Majelis. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat b. diselesaikan dengan cara Zitting Plaatz . a.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap 4. peradilan (acces to justice ).

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen. Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk. Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi Zitting Plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara Zitting Plaatz.

Kepaniteraan Majelis Hakim / Panitera Majelis Hakim / Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi Laporan Bulanan dan c. yang dapat diakses secara on line yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak Kepaniteraan / Kesekretariatan Laporan Tahunan dalam waktu maksimal 1 hari kerja pidana korupsi yang tidak ditayangkan sejak diputus.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara Persentase permohonan eksekusi yang atas Meningkatnya kepatuhan diselesaikan. putusan perkara perdata yang 5. terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang pengadilan. ditindaklanjuti. Meningkatnya 1. penyelesaian perkara. Persentase pengaduan masyarakat a. yang ditindaklanjuti. Meningkatnya kualitas 6. pengawasan. Persentase temuan hasil pemeriksaan b. eksternal yang ditindaklanjuti.

7.


Penjelasan Perbandingan perkara perdata yang (dieksekusi) dengan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi).

Penanggung Jawab ditindaklanjuti yang belum Ketua Pengadilan dan Panses

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan non teknis) Ketua Pengadilan dan Panses dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan non teknis) Ketua Pengadilan dan Panses dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus / bersertifikat Persentase pegawai yang lulus diklat a. diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan Ketua Pengadilan dan Panses teknis yudisial. jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus / Persentase pegawai yang lulus diklat b. bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan Ketua Pengadilan dan Panses non yudisial. Barang dan Jasa. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah Persentase pejabat yang lulus dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk c. mengikuti fit and proper test dalam Ketua Pengadilan dan Panses menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan rangka promosi. jumlah yang mengikuti promosi jabatan.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAMBAS Tujuan

No 1.

2.

3.

4.

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sambas memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Meningkatnya penyelesaian b. Persentase perkara yang diselesaikan. perkara. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 c. bulan. Persentase penurunan upaya hukum: Peningkatan akseptabilitas a. Banding putusan Hakim. b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara a. Peningkatan efektifitas lengkap. pengelolaan penyelesaian b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis. perkara. c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Peningkatan aksesibilitas b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zitting Plaat . masyarakat terhadap peradilan Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (acces to justice ). c. masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. b. a. b.

7. Peningkatan kualitas SDM.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam c. rangka promosi.

2015

2016

2017

2018

2019

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100% 95%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

100% 95% 100% x

x

x

x

x

x

100%

100%

100%

100%

100%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100% x 100% 90%

100%

100%

100%

100%

100%

PENGADILAN NEGERI SAMBAS

Recommend Documents