RENSTRA 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI KEF A"]\4ENANU I19 RENCANA KTNERIA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TAHUN 2015
1.
SASARAN Terwujudnya Percepatan Penyelesaian Perkara
TNDIKATOR KINERIA -
Presentase Penyelesaian
administrasi perkara Persentase Penyelesaian perkara teoat oadawaktunva Persentase jumtah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan.
TARGET
85%
-
2.
Aksebilitas masyarakat atas putusan
60%
Perkara.
3.
4. 5.
Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas.
-
Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.
-
Peningkatan tertib adminitrasi perkma.
Persentase pegawai yang
IAA
o/a
diusulkan mengikuti diklat. - Prosentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosonsan iabatan Persentase pemenuhan arrggar an
r00 %
yang diusulkan -
Persentase Denggunaan anggaran
-
Persentase berkurangnya berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan
50%
secara lengkap. - Persentase ber,kas yang
6.
Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
diregister dan siap didistribusikan ke Maielis. - Presentase usulan pengadaan yang dipenuhi. -Presentase penggun um anggarzrn.
rc}%
RENSTRA 2015 - 2019 FENGADILAN NEGERI KEFAMENANU I20 BAB III ARAH KEBTJAKAI{ DAhi STRATEGI
3.l.Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan shategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh)sasaran strategis yang terdiri dari: Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksebilitas putusan hakim. 2. 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkahya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia.
l.
Tujuh sasarzul strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untrft mewujudkan visi dan misi sertra arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat mah kebijakan disesuaikan dengan progfitm dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon l. Adapun arah kebijakan adalatr: 1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara
,
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya) 3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan. 4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan. . 6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu ponguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi bmu, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM"
a.
ProgramPenyelesaion perkara Mahkamah Agung di masyarakat menangani Salah satu isu yang Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi peoumpukan perkara" ruilnun jumlah pedcara baru yang masuk setiap tahunnya selalu me,ningkat. Oleh karena itu dipandang perlu unttrk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memufus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalatran terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyamkat peacmi keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.
selalu
P
EN GA D r L AN
"
r *i?T TJ-l^ ittJi
^
# l;
Kegiatan sebagai berikut: a- Percepatan penyelesaian perkara dengan mengeluarkan peraturan jadwal sidang, jadwal penyelesaian perkara. b. Penyempumaan kebijakan waktu penyelesaian perkara dan tunggakan perkara pada tingkatan peradilan.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Tata Usaha Negara
G[IN) dan Militer
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lairnya
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agafia yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tata Usaha Negara dan Militer Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer yang melaksanakan tugas pokok pengadilan Tata UsahaNegara dan Militer. Badan peradilan Tata UsahaNegara ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang dan bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencmi keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Rekruitrnen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilaa. b. Mereview dan menyempurnakan kebijakan (kreteria) tentang pembatasan perkma yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di Indonesia. d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama. e. Mengoptimalisasi fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz) untuk rner{ angkau lapisan masyarakat.
Militer
Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditenfiftan dari bagaimana lembaga tersebut mernpersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan
pENGADrLA
N *,
tr:$-l^
"i?T
irt l,i
".',r'
l;
pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lernbaga
juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa- Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalarn ran*a Peaingkatan Frofesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukurn dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Diklat bagi pegawai tehnis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakinr, Hakim Tipikor, Panitera Pengganti dan Juru sita.
b. Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu
manajemen
kepemimpinan.
ProgramPeningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan mEmutus perkara. Unfuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan. b. Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat trntuk lebih memahami tahapankemajuan penanganan suatu perkara. c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Malrkamah Agung lembaga poadilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan. d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para penggunajasa pengadilan. e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan f. Menetapkan standar kinerja individu. (} Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya. b' h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment. i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekrutmen aparat peradilan. j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.
Program Sarana dan Prasarana AparaturNegara Mahkamah Agung. Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agrrng diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan
RENSTRA 2OI5 - 2019 PENGADILAN NEGE,RI KE,FAMENANU I23 zrrnanat undang-undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidarm Korupsi, Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.
h.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akurtabilifas Aparatur Negara
MA-RI Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakrftan agar sebauah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan in diharapkan kekurangan yang muagkin terjadi dalarn pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarzum dan prasarana yang dapat memdukung pelaksanaan tugas pokok dan frrngsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengarrasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang noemiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparutw pengawasan yang berintegritas dakan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukm dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan pningkatan profesionalisme aparat hukum.
3.2.Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Kefamenanu Secara kumulatif, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menetapkan 6 (enam) sasafim strategis yang terdiri dari: 1. Peningkatanpenyelesaianperkara 2. Aksebilitas masyarakat atas putusan perkara.
3- Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas. 4. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. 5. Peningkatan tertib adminihasi perkara. 6. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
Keenam sasaran s&ategis selanjufuya ditetapkan untuk
dapat program yang kebijakan telah sebagai bentuk kerja melalui arah ditindaklanjuti disepakati, yaitu :
1.
Peningkatan Manajemen Peradilan. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan progmm untuk mencapai sasaran strategis dalarn hal penyelesaian perkar4 tertib administrasi perkar4 dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: . Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
RENI STRA
20I5 - 2019
PENGADII,AN NEGERI KE,FAMENANU .
Penelitian berkas perkara Banding, Kasasi,
124
PK dan Grasi yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
o r
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara yang tepat waktu. , Peningkatan pelayanan prima terhadap publik serta aksesibilitas masyarakat terhadap penangan perkara dan penyelesaiannya. o Mengutamakan percepatan penyelesaian perkara untuk mernberikan kepastian dan kepuasan bagi pencari keadilan hukum. o Pemutahiran perangkat informasi untuk memberi pelayanan informasi hukum kepada publik. 3. Peningkatan sumber daya manusia dan kinerja aparatur pengadilan. Peningkataa kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum, oleh karena itu sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian maka sangat penting untuk meningkatkan SDM melalui : o Diklat/Bimbingan Teknis (BIMTEKyPelatihan. o Pengisian lowongan jabatan strukfural dan firngsional serta penempatan PNS untuk staf. r Peningkatan pembinaan dan pengawasan Intemal. Peningkatan kualitas pengelolran dan penggunaatr anggaran yang telah dialokasikan. o Penempatan pengelola keuangan yang berkualitas. o Penggunaan anggilftur sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. o Transparansi penggunaan anggaran. o Tertib pelaporan realisasi anggaran. r Mengusulkan anggaran kegiatan dengan skala prioritas. Peningkatan penanganan administrasi perkam dan administrasi umum. r Pelaksanaan administrasi perkara dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS), Laporan Elektronik, Direktori Putusan dan Website.
r
Pelaksanaan Penanganan administrasi umum berupa administrasi keuangan dan Barang Milik Negara (Blvtr{) melalui aplikasi elektronik berbasis web di PengadilanNegeri Kefamenanu. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarena yang memadai. Sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kenyamanan dalam melaksanakan TLIPOKSI Pengadilan untuk peningkatan kinerja. Adapun sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan : . Pengembtrtgmt sarana untrk mendukung sistem IT.
o .
Pengadaan dao perawatan Kendaraan operasional. Pembangrrnan dan perawatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan mess
pegawai.
r
Pengadaan danperawatan Peralatan Kantor.
RENSTRA 2OI5 - 2AI9 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU I25 BAB tV PEhIUTT}P Rencana strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019 dan Cetak Btra (Blue Print) Mahkamah Aeung RI 2010-2035. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Kefamenamr tahun 2A 5-2A$ ini yang akan digunakan sebagai acrxrn dalarn peryusunan programlkegiatan Pengadilan Negeri Kefamenanu. Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Lembaga yefig menjalankan kekuasaan Peradilan pada tingkat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan Reforrnasi Birokrasi ditubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Kefamenanu akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui psner?pan efektifitas Standar Operasional Prosedur pada jajaran Pengadilan Negeri Kefamenanu. Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu di tahun 2015-2A19 mulai mencanangkan pengelolaan anggartm yang disebut RKAKL. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang dan harus didukung penuh oleh Pengadilan Tinggr Kupang dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Selaku Korwil dan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku induk untuk setiap Peradilan yang ada. Seluruh rencaru pelaksanaan progrcm dan kebijakan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk periode 2$A-2A14. Penjabarar kegiatan, outcome, indicator, dan target-Wget serta pendaruurn yang dibutuhkan untuk 5 (ima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Mafriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).
Di
10 Februari 2014
Negeri Kefamenanu
Matriks Xinerja Rencana Strategis 2015 - 2019 n
Lampiran
l(etamenanu Pnryam
Iudihator lfineria
$asaran
20r5
zCIt$
20lI
2018
,01$
Minutasi
9Qo/o
90%
90%
100%
toa%
)engiriman salinan putusan tepat pada uaktunya
90%
90%
95%
9s%
95%
umlah perkara yang diselesaikan dalam rurun 6 (enam) bulan
8A%
8A%
BO%
8Ao/o
80%
rerkurangnya sisa perkara yang diselesaikan
80%
80%
80%
8Ao/o
8A%
)utusa n
)erkurangnya Berkas yang diajukan upaya )andins, Kasasi, PK dan Grasi
50%
50o/o
5A%
50%
50%
)rosentase berkas yang di register lan siap didistribusikan ke Majelis
,eningkatan pendaftaran perkara
5A%
50%
75%
BO%
8oo/o
umlah Perkara yang dapat di akses melalui vledia lnternet/Direktori Putusan
60%
70%
BA%
90%
tao%
Vlengikuti Diklat Administrai Umum maupun \dinistrasi Perkara
fio%
LAO%
700%
looo/o
rco%
,egawai yang akan Pensiun
4.17%
4.I7o/o
4.r7%
4.17%
4.17o/o
3Oo/o
30%
30%
30%
3Oo/o
)engadaan alat pengolah data
fio%
LOl%
tol%
LAo%
ta}%
(endaraan bermotor
LOl%
LOjo/o
lAOa/o
too%
100%
,engadaan perangkat lT
L00%
L00%
100%
LOO%
140%
too%
looo/o
too%
lAA%
L00%
1,0%
20%
80%
fio%
100%
10Oo/o
700%
)rosentase Penyelesaian rdministrasi perkara
Peningkatan Manaiemen Peradilan Umum
Terwujudnya
)enyelesaian berkas perkara
/
percepata n
penyelesaian perkara
)rosentase Penyelesaian Perkara epat pada waktunya )rosentase Peningkatan kualitas
perkara dan Administrasi Umum
Tarqet
Uraian
Terwujudnya tertib administrasi perkara
'{akim
Peningkatan Pelayanan Prima terhadap Publik serta Aksesibilitas Masyarakat terhadap Penanganan Perkara dan Penyelesaiannya
Aksesbilitas Masyarakat rrosentase Jumlah perkara yang atas putusan perkara ;udah putus dan dipublikasikan
Prosentase Pegawai yang diusulkan
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Kinerja Aparatur Pengadilan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
meneikuti diklat Sumberdaya Manusia yang berkualitas
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
Prosentase iumlah Pegawai
)eneadaan Sarana dan Prasarana di -ingkungan peradilan Tingkat )erta ma
)egawai yang dibutuhkan untuk melengkap! Ahaten vans ko
)engadaan Peralatan dan Fasilitas
)erkantoran 'engadaan Gedung Kantor sesuai Prototype ,engadaan Rumah Dinas Hakim dan Mess )egawai
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya
Terselenggarnya Peiayanan Perkantoran
)embinaan Administrasi dan )engelolaan l(euangan Badan Jrusan Administrasi
,embayaran Gaji dan Tunjangan
roo%
LAO%
na%
100%
10a%
,enyelenggaraan Operasional dan )emerliharaan Perkantoran
LOO%
too%
1"00o/o
too%
L00%
I
Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2015 - 2019 lan
Progam
Lampiran ll
Kefamenanu Sasaran
Inrlihaior fllneria Penyelesaian administrasi
perkara pidana
nefiI
lnggaran
?015
finggaran 2016
finggaran 20lI
lnggaran
2018
lnggaran
2019
\TK
Rp
20.000.000,00
Rp
20.000.000,00
Rp
25.000.000,00
Rp
30.000.000,00
Rp
3s.000.000,00
Rp
40.000.000,00
Rp
40.000.000,00
Rp
50.000.000,00
Rp
s5.000.000,00
Rp
55.000.000,00
Rp
65.720.000,00
Rp
88.320.000,00
Rp
88.320.000,00
Rp
92.150.000,00
Rp
98.400.000,00
!iaya Jasa Penterjemah
Rp
5.000.000,00
Rp
s.000.000,00
Rp
5.000.000,00
Rp
5.250.000,00
Rp
5.500.000,00
)emberitahuan dan rengiriman berkas lerkara
Rp
2.000,000,00
Rp
2.000.000,00
Rp
2.000.000,00
Rp
2.500.000,00
Rp
3.000.000,00
Rp
3.000,000,00
Rp
4.000.000,00
Rp
5.000.000,00
Rp
5.000.000,00
Rp
6.000"000,00
Rp
116.050.000,00
Rp
120.000.000,00
Rp
L20.000.000,00
Rp
120.000.000,00
Rp
120.000.000,00
Rp
25.000.000,00
Rp
25.000.000,00
Rp
50.000,000,00
Rp
50.000.000,00
Rp
550.000.000,00
Rp
2.767.000,000,00
Rp
71.000.000,00
Rp
500.000.000,00
Rp
1.500.000.000,00
Rp
1.500.000.000,00
Rp
850,000.000,00
rerkara/Penggandaan rerkas perkara Pidana \TK
rerkara/Penggandaan lerkas perkara Pidana )iaya pengamanan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara
iidang dan konsumsi
Penyelesaian Perkara
-erdakwa
kurang dari 6 bulan
)enyampaian berkas :anding, kasasi, PK dan !rasi teoat waktu
)engiriman Surat Dinas )os
,engadaan alat )engolah data (endaraan Lrermotor ,engadaan Peralatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingl
peradilan Tingkat Pertama
Mahkamah Agung
lan Fasilitas )erka ntoran ,engadaan perangkat
I ,engadaan Gedung (antor sesuai
Rp
6.000.000.000,00
Rp
Rp
5.207.669.000,00
Rp
5.642.031,00
521.580.000,00
Rp
643.630.000,00
2.500.000.000,00
)rototype MA ,engadaan Rumah )inas Hakim dan Mess
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Tekhnis lainnya
Terselenggarnya Pelayanan
Perkantoran
Pembinaan Administrasi
,embayaran Gaji dan 'uniansan
dan Pengelolaan
)enyelenggaraan
Keuangan Badan Urusan
)perasional dan ,emerliharaan
Administrasi
,erka ntoran
Rp
3.556.543.000,00
Rp
606.380.000,00
Rp
Rp
4.119.545.000,00
600.820.000,00
Rp
Rp
4.814.357.000,00
621.580.000,00
Rp
