PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda

2015

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI KALIANDA Jl. Indra Bangsawan Kalianda Lampung Selatan [email protected]

1

l-aporan Akuntabilitas Kn€rja lnstansi Pemedntah- Pengaditan Negeri

KATA PENGANTAR

BISI\iIILLAHIRMHMANIRRAHIIV

Puii sukur k€hadarct Allah SWT, alas rahmal laufiq dan hidayah- Nya, sehingga penywunan Lapo.an Kinerja lnstansi Pemsdnlah (LkjlP) Pengadilan

Nege

Kaliancla lahun 2015 ta'selesalkan. Laporan

i.i

dimaksudkan sbagai

p€danggung iawaban pe aksarcan lugas s€lama lahun 2015 dan ssbagai bahan inlormasi bagi P€ngadilan Tinggi Tanjung Karang dan Mahkamah Agung Republik

lndonesia unt'ik di jadikan bahan evaluasi, dan guna perencanaan penyempurna pelaksanaan tusas

dima* yang akan dalang.

Oalam psnyajian laporan kekur€ngan, baik msnyengkul

ini kami

nate

menyadan bahwa masih tedapat

maupln sistemalika. Oleh kama ilu kami

mensharapkan kor€ksi dan saran dari s€mua pihak demi kesempurnaan laporan

D€mikian, semoqa lapor€n ini bemanfaai.

4J

uan2016

NN€s

6121f t99212lx)1


2015

ii RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor :11 Tahun 2011 tentang Penyampain Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Peresiden Nomor :5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing masing, maka Pengadilan Negeri Kalianda selaku Instansi Pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai Peradilan Tingkat Pertama merasa ikut perlu mempertanggungjawabkan Kinerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Tahun 2015. LKjIP Pengadilan Negeri Kalianda tahun 2015 ini disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap “Pencapain Kinerja” selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015, yang selanjutnya dianalisis dan sepenuhnya mengacu kepada daftar isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Negeri Kalianda yang menetapkan 3 program kegiatan untuk tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp 5.248.690.000,- (Lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Salah satu inti Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Kinerja dari Pengadilan Negeri Kalianda adalah masalah putusan perkara Perdata dan Pidana. Oleh Karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara sampai putusan dengan penyelesaian Minutasi perkara Perdata dan Pidana serta pelaksanaan Putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang selalu berpatokan pada faktor Indikator Kinerja maupun target yang diinginkan dari realisasi dan pencapain output dan outcome kinerja lembaga adalah selalu berpatokan terhadap unsur SDM, Material dan Anggaran yang berkaitan dengan dukungan terhadap penyelesain perkara Pidana, Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda.

3


2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………i RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………………………ii DAFTAR ISI………………………………………………………………………………....iii BAB I

: PENDAHULUAN.………………………………………………………….6 A. Latar Belakang………………………………………………………….6 B. Strategic Issue…………………………………………………………..7 C. Tugas dan Fungsi……………………………………………………….8 D. Sistematika Penyajian………………………………………………...21

BAB II

: PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategi 2015 – 2019……………………………………...23 1. Visi dan Misi………………………………………………….23 2. Tujuan dan Sasaran Strategi……………………………….24 3. Program Utama dan Indikator Kinerja Utama…………….29 B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja……………………………32

BAB III

1.

Rencana Kinerja…………………………………………….32

2.

Perjanjian Kinerja…………………………………………...35

: AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kerja Organisasi…………………………………………...42 B. Realisasi Anggaran…………..………………………………………64

BAB IV

: PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………………70 1. Keberhasilan………………………………………………………70 2. Ketidakberhasilan…………………………………………………71 3. Kendala…………………………………………………………….71 4. Langkah Strategis tahun 201……………………………………72 B. Saran – Saran…………………………………………………………72

4


2015

LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Reviu Dokumen Matriks Rencana Strategis 2015-2019 3. Reviu Indikator Kinerja Utama 4. Perjanjian Kinerja 5. Rencana Kinerja 2017 6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKjIP ) 7. Pernyataan Telah Direviu

5

2015


BAB I

A.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG. Penanganan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kalianda

tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan oprasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda perogram termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat

yang

ada

di

Pengadilan

Negeri

Kalianda

dapat

mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good governance). Sebagai organisasi yang bergerak di bidang peradilan, Pengadilan Negeri Kalianda harus mepertangung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kalianda dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas tugas yang bersifat teknis maupun administrasi dan berkewajiban melaksanakan perogram perogram secara terans paran sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Pengadilan Negeri Kalianda menetapkan 3 (tiga) sasaran setrategis yang di tunjang dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Negeri Kalianda pada tahun 2015 meliputi Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya sebesar Rp. 5.143.355.000,- (lima milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan program peningkatan Manejemen Peradilan Umum sebesar Rp. 65.335 000,(enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2015, Pengadilan Negeri Kalianda

bertanggung

jawab

untuk

menyusun

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LKjIP ). LKjIP adalah Dokumen yang memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan di sampaikan secara sitematika. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang 6

2015


disusun dan di sampaikan secara sistematika. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Pengadilan Negeri Kalianda Tahun 2015 adalah merupakan satu bentuk petanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu ) tahun berjalan. Secara keseluruhan pencapain hasil kenerja Pengadilan Negeri kalianda selama kurun waktu tahun 2015 telah berusaha memenuhi/ mencapai 3 sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator, target yang di inginkan, realisasi, sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas. Dengan kondisi saat ini Pengadilan Negeri Kalianda akan selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

B.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (STRATEGIC ISSUE).

Pengadilan Negeri Kalianda sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kalianda dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan programprogramnya

secara

transparan

sehingga

kebutuhan

publik

khususnya

masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kalianda yaitu terkait dengan akses publik sehingga sehingga memunculkan pertanyaan : 1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya? 2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik? 3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan? Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Kalianda membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi 7

2015


pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Badan peradilan adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang bertugas akkan menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas poko menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan tugas lain yang di berikan kepadanya berdasarkan paraturan perundangundangan. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan meneyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding. Bahwa tugas Pokok dan fungsi Pejabat Pengadilan Negeri diatur dalam Undang –Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradiaan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 67 yaitu : 1. Tugas Pokok Ketua a. Memimpin jalannya sidang-sidang Pengadilan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang ada di wilayah hukumnya. b. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karimah ; c. Membantu

kebijakan

umum

dibidang

kepanitraan

dan

kesektariatan d. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum ; e. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang milik Negara; 8

2015


f. Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat dibawahnya dan mendelegasikan sebagai wewenangnya; g. Menilai prestasi kerja bawahannya; h. Melakukan kordinasi dengan Wakil Ketua ,Panitera/sekretaris dan instansi eksteral; i.

Menyampaikan usulan / saran dan laporan secara hirarkhis

j.

Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala;

k. Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawai l.

Menunjuk

salah

seorang

Hakim

sebagai

pejabat

yang

melaksanakan tugas kehumasan. 2. Tugas Pokok Wakil Ketua a. Membuat kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan pengadilan b. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karimah c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan d. Memimpin

jalannya

sidang-sidang

peradilan

dan

melakukan

pengwasan terhadap jalannya peradilan e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai dengan pola Bindalmin, sekaligus sebagai koordinator tindak lanjut hasil pengawasan f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik Negara g. Memimpin rapat-rapat BAPERJAKAT h. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada ketua Pengadilan i.

Mewakili Ketua Pengadilan dalam hal ketua berhalangan

j.

Melakukan

konsultasi

dan

koordinasi

dengan

ketua

dan

panitera/sekretaris pengadilan

9

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 3. Tugas Pokok Hakim

A. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. Adapun bentuk konstatering ialah meliputi : a. Memeriksa identitas para pihak. b. Memeriksa surat-surat kelengkapan sebagai kuasa hukum. c. Mendamaikan pihak-pihak. d. Melakukan mediasi terhadap para pihak yang berperkara. e. Memeriksa suluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak. f. Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian. g. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan. h. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak. i.

Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2. mengkulifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti, yaitu menilai peristiwa

termasuk

hubungan

hukum

apa

atau

yang

mana,

menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatering, untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan meliputi : a. Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara. b. Merumuskan pokok perkara. c. Mempertimbangkan beban pembuktian. d. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum. e. Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut pembuktian. f. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian. 10

2015


g. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa / fakta-fakta yang terbukti dengan petitum. h. Menemukan hukumanya baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya. i. 3.

Mempertimbangkan biaya perkara. mengkonstitutir yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituang dalam amar putusan (diktum) yang berisi :

1. menetapkan hukumanya dalam amar putusan. 2. mengadili seluruh petitum. 3. mengadili

tidak

lebih

dari

petitum

kecuali

undang-undang

menentukan lain. 4. menetapkan biaya perkara. B. Memimpin, membimbing dan mengarahkan jalanya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan, dalam hal ini Hakim berwenang untuk : 1.

menetapkan hari sidang

2.

memerintahkan memanggil para pihak

3.

mengatur mekanisme siding

4.

mengarahkan kelancaran siding

5.

memeriksa alat-alat bukti

6.

mengakhiri sengketa

C. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) maka disusun keputusan yang memuat : 1. Tentang duduk perkara yang mengambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan. 2. tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut disini 3. Hakim merumuskan secara rinci, kronologis dengan hubungan 11

2015


satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan Hakim. 4. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti. D. Meminutir berkas perkara atau minutasi adalah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi yang sah, minutasi dilakukan oleh Pejabat Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara

keseluruhan

menjadi

tanggung

jawab

Hakim

yang

bersangkutan. Minutasi surat-surat berupa : 1.

Surat Gugatan / Permohonan.

2.

Surat Kuasa untuk membayar.

3.

Penetapan Majelis Hakim.

4.

Penetapan Hari Sidang

5.

Relaas Panggilan.

6.

Berita Acara Persidangan.

7.

Bukti-bukti surat.

8.

Penetapan-penetapan Hakim.

9.

Penetapan / Putusan akhir.

10.

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

E. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan, diantaranya : a.

Memberikan penyuluhan hukum.

b.

Melayani riset untuk keperluan ilmiah.

c.

Tugas-tugas lain yang diberikan padanya.

F. Mangawas

bidang

Pidanan,

Perdata,

Hukum,

Keuangan,

Kepegawaian, Hakim Wasmat dan Umum. 4. Tugas Pokok Panitera/Sekretaris 4.1. Tugas Sebagai Panitera a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

12

2015


b. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengetik Penetapan Putusan, c. Menyusun Berita acara persidangan d. Melaksanakan Penetapan dan Putusan Pengadilan e. Membantu semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. f. Membuat salinan penetapan atau putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan g. Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat bukti dan surat-surat yang lainnya yang disimpan di kepaniteraan h. Memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar hadir i.

Membuat akta akta sebagai berikut : 1. Permohonan banding. 2. Pemberitahuan adanya permohonan banding. 3. Penyampaian salinan memori / kontra memori banding. 4. Pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara(inzage). 5. Pemberitahuan putusan banding. 6. Pencabutan permohonan Banding. 7. Permohonan Kasasi. 8. Pemberitahuan Memori Kasasi. 9. Penyampaian Salinan Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi. 10. Penerimaan Kontra Memori Kasasi. 11. Pencabutan Permohonan Kasasi. 12. Pemberitahuan Putusan Kasasi. 13. Permohonan Peninjauan Kembali. 14. Pemberitahuan adanya permohonan Peninjauan Kembali. 15. Penerimaan / penyampaian jawaban peninjauan Permohonan Kembali. 16. Pencabutan permohonan Peninjauan kembali. 17. Penyampaian

permohonan

Peninjauan

kembali

kepada

pemohon Peninjauan Kembali.

13

2015


18. Pencabutan akta yang menurut undang undang diharuskan dibuat oleh Panitera. j.

Melegalisir surat-surat yang akan terjadi bukti dalam persidangan.

k. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan kas Negara. l.

Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

m. Melaksanakan,

melaporkan

dan

mempertanggung

jawabkan

Eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. n. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. o. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan. 4.2.

Sebagai Sekretaris Sebagai sekretaris, Panitera/Sekretaris bertugas sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Pengadilan b. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan c. Menyusun Program Kerja Tahunan d. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan barang milik negara e. Menilai prestasi kerja bawahannya f. Menyiapkan rapat-rapat Baperjakat g. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada pimpinan pengadilan h. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Pengadilan dan pejabat yang ada dibawahnya

5. Tugas Pokok Wakil Panitera a. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan b. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya d. Membantu Panitera untuk secara langsung membina meneliti dan membantu

mengawasi

tugas

administrasi

perkara,

antara

lain 14

2015


ketertiban dalam mengisi buku register perkara membuat laporan periodik dan lain-lain. 6. Tugas Pokok Panitera Muda Pidana a. Membantu Hakim dengan mengikiuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan denngan masalah perkara pidana c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. e. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 7. Tugas Pokok Panitera Muda Perdata a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek

dan

jangka

panjang,

pelaksanaannya

serta

pengorganisasiannya b. Membantu Panitera dalam Menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusun laporan sesuai dengan bidangnya masingmasing c. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan d. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. e. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) f. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata g. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang amar putusan 15

2015


h. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya i.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali

j.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

8. Tugas Pokok Panitera Muda Hukum a. Membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Tinggi Tanjung karang b. Mengumpulkan mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya d. Monitor laporan bulanan dan meneliti laporan dari Pengadilan Negeri se wilayah Lampung e. Mengarsipkan berkas perkara in aktif 9. Tugas Pokok Panitera Pengganti a. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan b. Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat berita acara persidangan yang membuat penetapan-penetapan lainnya dan mengetik putusan penetan sidang c. Melaporkan

kepada

Panitera

Muda

Pidana/Panitera

Muda

Tipikor/Panitera Muda Perdata, melaporkan perkara yang sudah putus d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, Perdata Panitera Muda Tipikor apabila telah selesai dimutasi 10.

Tugas Pokok Wakil Sekretaris a. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan b. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan c. Memantau pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan d. Mengadakan rapat dinas 16

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda e. Menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

pimpinan

dibidang

kesekretariatan f. Membuat program Rencana Kerja Kesekretariatan g. Mengawasi pelaksanaan Program Bidang Kesekretariatan yang telah ditetapkan h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparat pada jajaran kesekretariatan i.

Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu terhadap aparat pada jajaran kesekretariatan

j.

Memberi penilaian DP3 kepada kesekretariatan

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan l.

Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan kesekretariatan

m. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera Sekretaris/ Ketua Pengadilan Negeri Kalianda 11. Tugas Pokok Kaur Kepegawaian a. Memimpin pelaksanaan tugas bagian kepegawaian b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan d. Membagi

tugas

kepada

bawahan

dan

menetapkan

pertanggungjawaban kegiatan e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan g. Mengadakan rapat dinas h. Menyiapkan

konsep

rumusan

kebijakan

pimpinan

dibidang

kepegawaian i.

Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait

j.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepegawaian

k. Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu terhadap pegawai pada bagian kepegawaian l.

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 17

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda m. Mengevaluasi

presentasi

kerja

bawahan

dilingkungan

bagian

kepegawaian n. Memberikan penilaian DP3 kepada kepegawaian o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan / Ketua Pengadilan Negeri 12. Tugas Pokok Kaur Keuangan a. Memimpin pelaksanaan tugas bagian keuangan b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan pertanggung jawaban kegiatan e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan g. Mengadakan rapat dinas h. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang keuangan i.

Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait

j.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang keuangan

k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparat pada jajaran keuangan l.

Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu terhadap pegawai pada bagian keuangan

m. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiaap saat diperlukan n. Memberikan penilaian DP3 kepada keuangan o. Mengevaluasi presentasi kerja bawahan dilingkungan bagian keuangan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan/Ketua Pengadilan Negeri 13. Tugas Pokok Kaur Umum a. Memimpin pelaksanaan tugas bagian umum b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan 18


2015

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan pertanggung jawaban kegiatan e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan g. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan dibidang surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan h. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait i.

Mengkonsep Laporan Tahunan (LT), laporan mutasi barang tahunan dan Kartu Inventaris Barang (KIB)

j.

Mengusulkan penghapusan barang milik/kekayaan negara

k. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang umum l.

Melakukan pengawasan atas pelaskanaan tugas dan tingkah laku aparat pada jajaran bagian umum

m. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan n. Memberikan penilaian DP3 kepada umum o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan/Ketua Pengadilan Negeri 14. Tugas Pokok Kasir a. Menerima pembayaran uang panjar Biaya Perkara (PBP), Biaya Perkara Banding, Biaya Perkara Kasasi, Biaya Perkara Peninjauan Kembali, Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dari pihak calon penggugat atau pihak calon Pemohon berdasarkan SKUM b. Membuka penerimaan uang panjar Biaya Perkara, Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dalam jurnal uang perkara c. Mengembalikan asli serta tindakan pertama SKUM kepada pihak calon penggugat atau calon pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas. d. Menyerahankan Biaya Perkara, biaya sita dan Biaya Eksekusi yang diterimanya e. Kepada Bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal f. Mengisi buku kas pembantu penerima dan pengeluaran uang perkara 19

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda g. Mengisi data/panjar biaya perkara pada komputer h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan i.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera Muda Perdata

15. Tugas Pokok Bendahara Penerima a. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari penerimaan bukan pajak dalam rangka anggaran pendapatan b. Menyiapkan bahan Laporan Bulanan, Tri Wulan, Semesteran dan Tahunan c. Menerima dan membukukan dan membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran pengelolaan biaya kepaniteraan d. Menerima dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk memudahkan penemuan kembali bila diperlukan 16. Tugas Pokok Bendahara Pengeluaran a. Menerima dan mempelajari DIK dan membuat konsep rencana pembiayaan kegiatan b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan setiap tahun kegiatan c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawaban kegiatan e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan g. Menyiapkan

konsep

rumusan

kebijaksanaan

pimpinan

dibidang

keuangan h. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

j.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera/Sekretaris

17. Tugas Pokok Pembuat Daftar Gaji a. Melaksanakan/Memedomani Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan gaji 20

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda b. Membayar gaji pegawai c. Mengambil gaji bersama dengan bendaharawan pengeluaran d. Mengetik laporan keuangan

e. Menerima dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan, bukti-bukti pengiriman dan pengeluaran keuangan untuk memudahkan penemuan kembali bila diperlukan. f. Memproses SPJ yang akan dikirim ke instansi terkait g. Mengadministrasi bahan/petunjuk yang berkaitan dengan anggaran sebagai pedoman penggunaan anggaran h. Mengonsep dan mengetik daftar gaji untuk seluruh pegawai i.

Membuat KP.4 seluruh pegawai pada tiap ahir tahun

j.

Mengetik laporan keuangan yang berhubungan dengan bendaharawan belanja rutin (UYHD)

k. Melaksanakan pengetikan yang terkait dengan bagian keuangan l.

Melaksanakan tugas khusus lain yang diberikan oleh atasan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Urusan keuangan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKJiP)

ini

menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kalianda selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar. Ikhtisar Eksekutif. BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut : A. Latar Belakang. B. Permasalahan Yang Dihadapi (Strategic Issue). C. Tugas Pokok dan Fungsi. D. Struktur Organisasi. 21

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda E. Sistematika Penyajian. BAB II Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,

pada

bab

ini

diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan penjelasan sebagai berikut : A. Rencana Strategis. B. Tujuan Strategis. C. Sasaran Strategis dan. D. Indikator Kinerja Utama. E. Rencana Kinerja. F. Perjanjian Kinerja. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalianda yang terdiri dari : A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kalianda. B. Realisasi Anggaran. BAB IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan urutan isi sebagai berikut : A. Kesimpulan. B. Saran.

Lampiran-Lampiran yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi. 2. Rencana Strategis. 3. Matriks Rencana Strategis. 4. Indikator Kinerja Utama. 5. Pengukuran Kinerja. 6.

Perjanjian Kinerja

22

2015


BAB II A.

PERENCANAAN KINERJA.

RENCANA STRATEGIS 2015-2019.

Perencanaan Strategis disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja selama kurun waktu 1 s/d 5 Tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, memerhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan stategis disusun Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Kebijakan,

Program.

Sasaran

yang

di

sesuaikan

TUPOKSI

dengan

memperhitungkan kemampuan unit pelaksanaan. Penyelenggaraan kegiatan di Pengadilan Negeri Kalianda tidak bisa dipisahkan dari 3 (tiga) program yaitu : - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Yang sasaran nya adalah mewujudkan Lembaga Penegak Hukum yang Transparan , Akuntabel dan Berkualitas serta Memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat serta untuk mewujudkan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi.

1.

VISI DAN MISI.

1.1. VISI. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citera yang ingin diwujudkan oraganisasi Pengadilan Negeri Kalianda yang berdasarkan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Kalianda 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi dan Misi yaitu : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KALIANDA YANG AGUNG” 23


2015

1.2. MISI. 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Kalianda pada khususnya.

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkualitas bagis semua pencari keadilan.

3.

Senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan.

TUGAS POKOK a.

Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan perkara-perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.

b.

Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

SEDANGKAN FUNGSINYA : a.

Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan adminitrasi Peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.

c.

Meningkatkan pelayanan publik terutama bagi para pencari keadilan yang meliputi penyelesaian perkara yang cepat dan biaya murah.

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI Berdasarkan Visi dan Misi diatas telah ditetapkan Tujuan Strategis yang termuat didalam strategi sebagai berikut : 1. Pencarian keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kalianda dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

24

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda Tujuan dan sasaran yaitu : Tujuan

a. Meningkatkan kemandirian dan keindependenan, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan. b. Meningkatkan

efektifitas,

efisien,

martabat

kewibawaan

dan

kehormatan Peradilan. c. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada nasyarakat pencari keadilan. d. Meningkatkan profesionalitas kinerja aparat pengadilan. Sasaran Strategi a. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi

dan

nepotisme

dengan

menjunjung

asas

keadilan

dan

kebenaran. b. Tercapainya lembaga peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan dalam memutus perkara. c. Tersedianya tenaga Hakim, Pejabat struktural, fungsional dan staf yang handal. d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun mutu. e. Terlaksananya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi melalui Website dan Perpustakaan Peradilan f. Terlaksananya peningkatan mutu hakim dan pejabat peradilan melalui penelitian hukum dan loka karya atau seminar. g. Tertatanya arsip perkara aktif dan in aktif. Sasaran adalah adalah hasil yang akan di di capai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran di upayakan untuk dapat tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang di tetapkan dalam rencana Strategi. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah di tetapkan diatas, maka Pengadilan Negeri Kalianda menentukan tindakan-tindakan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan, berupa kegiatan yang lebih spesifik, terinci, dapat di ukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu 25

2015


satu tahun yakni 2015. Adapun sasaran yang inngin di capai adalah sebagai berikut:: 1. Peningkatan kinerja Hakim dan Panitera Pangganti dalam penyelesaian perkara 2. Peningkatan transparansi informasi peradilan 3. Terwujudnya sarana dan perasarana yang memadai. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, kebijakan yang dilakukan adalah : a. Penyusunan agenda sidang yang dilihat dan di akses dalam Website pengadilan dan papan pengumuman. b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Struktural dan pejabat fungsional serta staf. c. Menyusun rencana kegiatan pengadaan barang/jasa yang mengacu pada ketentuan Surat Sekretaris Mahkamah Agung dan peraturan lainnya. d. Pengembangan

SDM

yang

struktur

dan

dikoordinasikan

bagian

kepegawaian e. Pemanfaatan gedung dan rumah dinas untuk pencapaian visi dan misi. f. Pengembangan jaringan informasi untuk dimanfaatkan oleh pegawai dan masyarakat luas. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas, akan di implementasikan melalui program : 1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Peningkatan profesionalisme Aparat Hukum, Pelayanan Hukum dan bantuan Hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan harus didukung oleh menejemen dan pelakasanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

26

2015


2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Peningkatan sarana dan perasarana aparatur Mahkamah Agung di harapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan perasarana di Pengadilan Negri Kalianda dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan Prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Menejemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Kalianda yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalm memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya khususnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Pencapaian masing-masing program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Sasaran : a. Melakukan pembayaran Gajidan Tunjangan b. Menyelanggarakan

kegiatan

Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran 1. Melakukan kegiatan pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telepon dan air PDAM 2. Melakukan kegiatan belanja keperluan perkantoran -

Belanja keperluan kantor

-

Pembayaran langganan Speedy 27


2015

3. Melakukan kegiatan pembayaran jasa pos/giro 4. melakukan kegiatan pembayaran honorium jasa keamanan / Kebersihan, satpam, Pramubakti dan sopir. 5. Pembayaran honor yang terkait dengan oprasional satuan kerja. 5.1. Kuasa pengguna anggaran 5.2. Penanggung jawab kegiatan / pejabat pembuat komitmen 5.3. Penguji Tagihan / Penandatangan SPM 5.4. Bendahara 5.5. Staf Keuangan 3 (tiga) orang 6. Melakukan kegiatan perawatan gedung dan halaman kantor 7. Melakukan kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 4 8. Melakukan kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 2 9. Melakukan perawatan sarana gedung 9.1. Printer 9.2. Komputer 9.3. Faksmile 9.4. AC. Split 9.5. Instalasi 9.6. Inventaris kantor 10. Melakukan kegiatan perawatan rumah negara 11. Melakukan kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai 12. Melakukan kegiatan pengadaan pakaian kerja untuk satpam,sopir dan pramusaji 13. Malakukan kegiatan belanja penambah daya tahan tubuh 14. Melakukan kegiatan pengadaan obat-obatan untuk pegawai 15. Menyediakan konsumsi tamu 16. Melakukan kegiatan pelenggaraan perpustakaan / kearsipan / dokumentasi c. Pembinaan dan konsultasi d. Pembinaan adfministrasi pengelolaan kepegawaian e. Melakukan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah

28

2015


4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Sasaran a. Melakukan kegiatan pembangunan gedung kantor berupa -

Penyelesaian pembangunan ruang siding anak, mediasi dan ruang serbaguna 2 lantai.

5. Program Peningkatan Managemen Peradilan Umum Sasaran : a. Melakukan kegiatan pengadaan operasional persidangan peradilan b. Melakukan kegiatan penyelesaian tindak pidana korupsi c. Penyediaan pelayanan dan bantuan hukum

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pengadilan Negeri Kalianda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera Nomor W9.U4/ 117 /I/2016 tanggal 4 Januari 2016, dapat dilihat sebagai berikut:

N O 1

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara

PENJELASAN Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Perbandingan sisa perkara yang

PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekret aris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Mediasi Panitera/Sekret aris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan

Laporan Bulanan dan Laporan

29

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang disesuaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2

Peningkatan aksepbilitasi putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

banding kasasi peninja u kembali

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase

diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Panitera/Sekret aris

Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekret aris


Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih 5 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi


Laporan Bulanan dan Laporan Tahun



Hakim Majelis


Panitera/ Sekretaris


Panitera/

Laporan Bulanan

jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap ( terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan

30

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio majelis hakim terhadap perkara

4

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

a. Persentase perkara periode yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase ( amar ) putusan perkara ( menarik putusan masyarakat ) yang dapat di akses secara

antar berkas Perkara yang di terima ke Paniteraan dengan berkas Perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang di sampaikan kepara pihak tepat waktu Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Sekretaris

dan Laporan Tahunan

Panitera / Sekretaris dan juru sita




Perbandingan ratio dan majelis hakim di bandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara periode yang diselesaikan dengan perkara periode yang masuk

Majelis hakim dan Panitera / Sekretaris


Panitera / Sekretaris


Perbandingan perkara yang di bawa kelokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang di selesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tidak pidana korupsi yang di tayangkan di wibe site dengan jumlah perkara



Kepanitera / Keseketariatan


31


5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak di putus Persentasi permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap di tindaklanjuti

tindak pidana korupsi yang tidak di tayangkan Perbandingan perkara perdata yang di tindaklanjuti ( di eksikusi ) dengan perkara perdata yang belum di tindaklanjuti ( di eksikusi )

a. Persentasi pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan ( teknis dan non teknis ) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti aparatur Peradilan ( teknis dan non teknis ) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan

b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti

C.

2015

Ketua Pengadilan dan Pan / Sek




RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang mempunyai Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai berikut :

32

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamain c.

Prosentase sisa perkara yang

TARGET 100% 0% 60%

diselesaikan. d. Prosentase perkara yang diselesaikan

80%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. e. Prosentase perkara yang diselesaikan

20%

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum -Banding

20%

-Kasasi -Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang di sampaikan secara

0%

lengkap. b. Prosentasi berkas yang diregister dan siap

100%

didistribusikan ke Majelis c.

Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas purtusan tempat waktu, tempat dan

100%

para pihak. d. Prosentase penyitan tepat waktu dan

100%

tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4

Peningkatan aksesibilitas masyrakat terhadap peradilan (acces to justice)

100%

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

0% 0%

33

Lapor.n Akuntabilltas Kn€rja lnrtansl Pemerlntah' Pengadllan Negerl

c

di*lsaikan dencan @€ zelt ?g praal Prcs.ntas. (amaD pursn p€ltaE (yam menrfk p.fiaf.n masyaEkar) y.ng dapat

.*5* s.e6 0n nne daram waKu maksimar t hari ka4a $lak diputls. di

P.E.nta*

p€mohonan .k36kcr alas

pLnGan p€*aE p€rdata yang b€.tokualan hokum t€rap y.io di rindak ranjulr

Poentrs

p6ngad!.n masyaEk6t yrng

PoMitrs t

muan h.sir

6k3t€m.r yanq

d

pm.dksan

ndakanidr.

Kalianda, 04 Januari 2016 PENGADILAN NEGERI

12171992122001

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda D.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Perjanjian kinerja ini berdasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembatasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM),

Rencana

Kinerja

Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kalianda tahun 2015 dan menyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama yang disusun tahun 2016. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaransasaran yang menjadi isu strategis pada tahun 2016, makan dapat diperinci sebagai berikut :

35

laporan AlontabjLitas Kinerja lnstansi Pemerintah- Pengadilan Negeri PERNYATAAN PERJAIIJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI XALIANDA

PERJANJIAN KINERJA IAHUN 2013

Dalam rangka me, rjudkan manaj€m€n pem€inlah yang sfeKif transparan dan akunlabel seda borcrionlasi pada hasil, yang bertanda tanqan di ah inl :

b

Jabatan

: sskretads Pongadilan N€gen Ka[and6 Selanjulnya disebut P/raf Perlarra

Nama

: SRlSUllARlNl, SH,.MH,. : Ketu. Pongadilan N€god Kalianda Selaku atasn pihak pedama, selanjlhya dis€bul Pirat Kedra

Jabatan

Pihak Pertaha berjanji akan hewjudkan laEel kir€i€ yang seharusnya se*ai lampiran pdanjian ini, dalam rangka mencapai tarset kine4a jangka menengah s€peni yang lelah dltetapkan dal6m dokumen per€ncanean. Keberhasilan dan k€gagalan penc€paian largel kineialereebut menjadi langgung jawab kami.

Plhal Kedua akan membedkan supervisi yang dipeduran s€rta akan melaklkan evaluasi terhadap capaian kineda dan p€rjanjian inj dan mengambil tindakan yang dipslukan dalam rcngka p€mberi€n pengharOaan dan sanksi. Kalianda.04 Januad 20i 6

@ SRI SUHARINI. SH.MH NtP_1966 t2t7t992,122001

\g

NtP.10630704104502200r


2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA

NO 1.

: PENGADlLAN NEGERI KALIANDA

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN Meningkatkan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. prosentase mediasi yang diselesaikan. b. Prosentase mediasi yang menjadi akta

TARGET

100% 0%

perdamain c.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

60%

d. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

80%

e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2.


Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum -Banding -Kasasi -Peninjauan Kembali

3.


a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan

20%

20%

0%

PK yang di sampaikan secara lengkap. b. Prosentasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.

100% 100%

Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas purtusan wtempat waktu, tempat dan

100%

para pihak. d. Prosentase penyitan tepat waktu dan tempat.

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4


a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaiakn b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0% 0% 100%

37

Lapoan Akuntabifitas Knerja lnstansi Pemerintah- Pengadita. Nqeri

PeEnhse pemohonan ekskusi d;s putusn Fftara De.dal vanq b€fteku€tsn hukum let o

e, Peenta*

t

vanq

n6n0dduan masvarakd vdno

P€E

lemuan hasilpem€nksasn 'lss!ano ditindaklaniuli. €k$emal

K€giatan

1. 2. 3. ,1.

5. 6.

Meningk.lksn p€nyelNisn p€dcr. Peninsk lsn ak*pbilitas pdusn Hstim

E

Peninskaran efehiftas penqelol.an ponyelessisn perk

Peninqkal€nak*sibilitasn€syarakalle.hadaDoeEdilan Meninqkahv€ kepaiuhan renrad€e Pulusn Penqadilan Meninqkahva kua ilas penqawasan

Kaliarda. 04 Januari 2016

7199212200i

NlP.1 163070211985022001

2015


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setelah menentukan indikator-indikator kinerja yang berkaitan dengan pencapaian kinerja untuk tiap-tiap indikator kinerja yang telah di tetapkan, maka perlu dilakukan pengukuran pencapaian sasaran untuk mengetahui realisasi atau pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kalianda.

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan b menjadi akte perdamaian Persentase sisa c perkara yang diselesaikan Persentase perkara d yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan e dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi a dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas b yang diregister dan a

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

2


3


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

100%

100.00%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20% 30% 0%

80% 70% 0%

100% 80% 0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42

2015


4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5


6


siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan c relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan d tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim e terhadap perkara Persentase perkara a prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat b diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian c masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan a masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan b eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN. KALIANDA

100%

82.00%

82.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari gambaran kinerja Tahun 2015 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka untuk

mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan

kinerja dan sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-

43

2015


hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, perlu di lakukan analisa dan evaluasi secara menyeluruh. Adapun hasil analisis dan evaluasi dari sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2015

2015

2015

CAPAIAN

(%)

2014 (%)

2013 (%)

Persentase a

mediasi yang

100%

100%

100%

100.00%

100.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

diselesaikan Persentase mediasi yang b

diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa

c

perkara yang diselesaikan Persentase

d

perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan

e

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

44

2015


Kelima indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Analisis kelima indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut :

a.

Persentase mediasi yang diselesaikan. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2014, yang harus diselesaikan pada tahun 2015, Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang selesai di tahun 2015, yaitu Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk pada Tahun 2015 adalah sebanyak 33 perkara, dan yang dimediasi adalah keseluruhannnya. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 100 %.

Tabel Sasaran Strategis I Indikator 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGE REALISASI T

2015

2015

CAPAIAN

CAPAIAN

2015 (%)

2014 (%) 2012 (%)

Persentase a

mediasi yang diselesaikan

-

100%

100%

100%

100.00%

100.00 %

Persentase sisa perkara pidana tahun 2014 yang diselesaikan 100% sejumlah 112 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%.

-

Persentase sisa perkara perdata tahun 2014 yang diselesaikan 100% sejumlah 11 perkara dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100%. 45


2015

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu mencapai 100%. Keberhasilan ini dapat dijelaskan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan pada triwulan ke empat pada tahun sebelumnya harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun berikutnya karena terikat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan untuk Perkara Pidana dan Perdata (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014). Perbandingan data capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 didapat dari Laporan Tahunan tahun 2013 dan 2014. Perbandingan data penyelesaian sisa perkara tahun 2013 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2012 sebanyak 67 perkara, penyelesaian sisa perkara tahun 2014 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2013 sebanyak 153 Perkara, dan penyelesaian sisa perkara tahun 2015 merupakan sisa perkara yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 112 Perkara. Capaian penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 100%. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100%, keberhasilan ini menunjukan bahwa sistem kinerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Kalianda telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sehingga tidak ada sisa perkara tahun 2014 yang tidak selesai di tahun 2015. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara yang

diadakan setiap bulan dalam rapat

bulanan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kalianda yang menekankan penyelesaian perkara harus diselesaikan tepat waktu.

46

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda Table Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015 Perkara Perkara Pidana Target

Sisa 2014 112 Perkara 98 %

Realisasi

98.10%

Capaian

98.95%

Perkara Perkara Perdata Target

Sisa 2014 11 Perkara 97%

Realisasi

98.10%

Capaian

98.95%

Masuk 2015 568 Perkara

Jumlah

Masuk 2015 33 Perkara

Jumlah

680 Perkara

44 Perkara

Putus 2015 608 Perkara

Putus 2015 32 Perkara

Sisa 2015 72 Perkara

Sisa 2015 12 Perkara

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2015 diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2015-2019 sesuai dengan Rencana Strategis Jangka Menengah Ke Dua Pengadilan Negeri Kalianda. b.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian. Yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 33 perkara dan jumlah perkara yang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah 33 perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah 33 : 33 yakni 100 %.

47

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda Tabel Sasaran Strategis I Indikator 2.

INDIKATOR

TARGE REALISASI

KINERJA

T

2014

2014

CAPAIAN

CAPAIAN 2014 (%)

2013 (%) 2012 (%)

Persentase mediasi yang b

diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

menjadi akte perdamaian

Persentase Perkara yang diselesaikan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata : -

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana ditargetkan 89,40% (608 perkara) dari total perkara pidana yang harus diselesaikan 680 perkara, direalisasikan 89.40% (608 perkara), maka capaian kinerja 98.95%.

-

Persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara perdata ditargetkan 97% (38 perkara) dari total perkara perdata yang harus diselesaikan 48 perkara, direalisasikan 98.10% (38 perkara), maka capaian kinerja 95.59%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan 2014 -

Perkara Pidana. Table Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2015

Perkar a

Sisa 2014

Masu Jumlah Putu Sisa Targ k s 2015 et 2015 2015 Pidana 112 568 680 608 72 98% perkara perkara perkara perkara perkara

Realis asi

Capai an (%) 98.10% 98.95%

48

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda Table Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2014 Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Target Realisas Capaian 2013 2014 2014 2014 i (%) Pidana 153 466 619 507 112 97% 98.47% 99,95% Perkara perkara perkara perkara perkara

Table Perbandingan Perkara Pidana Tahun 2013 Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Target Realisas Capaian 2012 2013 2013 2013 i (%) Pidana 67 590 657 504 153 95% 98.46% 99,94% perkara perkara perkara Perkara perkara

Persentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 608 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2015 dan sisa tahun 2014 sebanyak 112 perkara dengan target 98.10% (134 perkara), maka capaian kinerja 98.95%. Persentase target perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 93.05%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebesar 97.95% dengan perhitungan :

Realisasi Tingkat capaian kinerja = (

)

X 100 %

Rencana -

Perkara Perdata Table Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2015

Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Target Realisas Capaian 2014 2015 2015 2015 i (%) Perdata 11 33 44 32 12 97% 98,10% 98.95% perkara perkara perkara perkara perkara

49

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda Table Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2014 Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Target Realisas Capaian 2013 2014 2014 2014 i (%) Perdata 11 25 36 25 11 98% 98,79% 99,20% perkara perkara perkara perkara perkara

Table Perbandingan Perkara Perdata Tahun 2013 Perkara Sisa Masuk Jumlah Putus Sisa Target Realisas Capaian 2012 2013 2013 2013 i (%) Perdata 14 19 33 22 11 98% 98,79% 99,20% perkara perkara perkara Perkara perkara

Persentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah perbandingan perkara yang putus sebanyak 32 perkara dengan perkara yang masuk tahun 2015 dan sisa tahun 2014 sebanyak 44 perkara dengan Target 97% (38 perkara) dengan perhitungan : Persentase target perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 97%. Persentase capaian penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebesar 98.95%.

c.

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Yaitu Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya. Tabel Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA

TARGE REALISASI T

2015

CAPAIAN

CAPAIAN 2014 (%) 2013 (%) 50

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 2015

2015 (%)

Persentase sisa c

perkara yang

100%

100%

100%

100%

100%

diselesaikan

d.

Persentase perkara yang diselesaikan. Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang putus perdata 32, pidana 608 sehingga berjumlah 640 perkara. Sementara saldo awal jumlah perkara pada tahun 2015 adalah 123 perkara (11 perdata, 112 pidana). Jumlah perkara yang masuk tahun 2015 adalah 601 (33 perdata, 568 pidana). Sehingga Persentase perkara yang diselesaikan adalah 640 : (33+568) yakni 106,48%.

Tabel Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA

TARGE REALISASI T

2015

2015

CAPAIAN

CAPAIAN

2015 (%)

2014 (%) 2013 (%)

Persentase d

perkara yang diselesaikan

100%

100%

106,48 %

100%

100%

51

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus lebih dari 6 bulan adalah 2 perkara. sementara yang putus 640 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah (640 – 640 ) : 2 yakni 0 %. Tabel Sasaran Strategis I : Peningkatan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA

TARGE REALISASI T

2015

2015

CAPAIAN

CAPAIAN

2015 (%)

2014 (%) 2013 (%)

Persentase perkara yang diselesaikan e

dalam jangka

100%

100%

100%

100%

100%

waktu maksimal 6 bulan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

52

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 

PERDATA Tabel Jumlah perkara perdata tahun 2015 PERDATA Sisa Masuk Putus Sisa Mediasi

2015 11 33 32 12 1

Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Putus Lebih Dari 6 Bulan Tahun 2015 PERKARA YANG PUTUS LEBIH DARI 6 BULAN 2013 1 2014 3 2015 2 

PIDANA Tabel Jumlah perkara pidana tahun 2015 Pidana Sisa Masuk Putus Sisa

2014 112 568 608 72

Jenis Perkara Pidana Yang Masuk di Pengadilan Negeri Kalianda Pada tahun 2015 adalah terperinci sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pencurian Narkotika Penggelapan Penganiayaan Keasusilaan Penipuan Perjudian Laka lantas Perbuatan tidak menyenangkan

123 214 11 18 0 25 43 4 0 53

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Senjata Api Senjata Tajam Hak Cipta Uang Palsu Minyak dan Gas Bumi Pemerasan Penadahan Kekerasan dan Pengeroyokan Pembunuhan Satwa yang dilindungi

0 18 0 0 0 1 16 3 0 0

Sasaran Strategis II : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim. Sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan hakim adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui tindakan Penegakan hukum di bidang peradilan. Indikator yang digunakan adala Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) banding, Kasasi dan peninjauan Kembali. Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui aksepbilitas putusan Hakim berarti masyarakat langsung dapat menerima putusan Hakim di tingkat pertama. Table Sasaran Strategis II : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

2

Persentase penurunan upaya Peningkatan hukum (tidak aksepbilitas diajukan): putusan - Banding Hakim - Kasasi - Peninjauan Kembali

20% 30% 0%

REALISASI CAPAIAN 2015

2015

80% 70% 0%

100% 80% 0% 54

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 

PERDATA Tabel Jumlah Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum



Tahun 2015

Banding

Kasasi

Peninjauan kembali

Masuk

2

6

1

Putus

0

-

-

PIDANA Tabel Jumlah Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum

a.

Tahun 2015

Banding

Kasasi

Peninjauan kembali

Masuk

15

3

-

Putus

15

3

-

Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding. Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang

sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putus selama Tahun 2015 adalah perkara yang putus perdata 32, pidana 608 sehingga berjumlah 640 perkara. Jumlah Perkara yang melakukan banding adalah 2 perkara perdata, 15 perkara pidana sehingga berjumlah 623 perkara. sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Banding sebesar (623 + 2) : 1 yaitu 6,23 %.

55


2015

b. Persentase Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Kasasi. Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasi adalah 6 perkara perdata berjumlah 33 perkara, 0 perkara pidana yaitu berjumlah 568 Perkara. Jumlah perkara yang melakukan Kasasi adalah 6 perkara, sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar (33+6 ) : 2 yakni 1,95 %.

c.

Penurunan upaya Hukum (Tidak Diajukan ) Peninjauan Kembali. Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukan peninjauan

kembali dari perkara yang melakukan upaya kasasi. Perkara yang melakukan peninjauan kembali adalah 1 perdata, 0 pidana yakni berjumlah 0 perkara. Jumlah perkara yang melakukan kasasi adalah 1 perkara. Sehingga persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) peninjauan kembali adalah (1) : 1 yakni 1 %.

Sasaran Strategis III : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah : a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata-rata Pengadilan Negeri

Kalianda mampu Menyelesaikan Administrasi Penyelesaian Serta Pemberkasan Perkara Pidana sebanyak 90%.

56

2015


Tabel Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

N O

3

SASARAN STRATEGIS


REALISA

INDIKATOR KINERJA

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK a yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan b siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahua n relaas putusan tepat c waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan d tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim e terhadap perkara

CAPAIA

TARGET

SI

2015

2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N 20145

57


2015

Sasaran Strategis IV : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan dapat diukur menjadi 3 indikator : a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kalianda selain memberikan batuan berupa membayar ahli Pengacara untuk menyelesaian Perkara-Perkara bagi masyarakat yang kurang Mampu (prodeo), Pengadilan Negeri Kalianda juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, didalam POS Bakum menyediakan 2 ahli yang secara bergantian selalu hadir di Pengadilan Negeri Kalianda untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. Sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015 adalah berkisar 100 %. b.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. Sampai saat ini, tidak ada Zetting Plaat di Pengadilan Negeri Kalianda.

c.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Ukuran capaian indikator kinerja Access To Justicea dalah Prosentase proses

jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasiyang dapat diakses 58

2015


langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua masyarakat pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh layar informasi masing- masing perkara. Namun untuk dapat dipublikasikan di website hal ini masih proses, karena sehubungan dengan

server yang masih

terbatas sehingga tidak semua informasi mampu diakses di website. Namun seiring tahun, perbaikan terus dilakukan demi tercapainya transparansi informasi bagi seluruh Masyarakat pencari keadilan. Sehingga Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah berkisar 82 %. Tabel Analisa Kinerja Acces to Justice

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara a prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat b diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian c masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu

0%


2015

0%

0%

TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN. KALIANDA

100%

82.00%

82.00%

59

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Sasaran Strategis V : Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan Hakim adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk tahun 2015 adalah 4 perkara. Sementara jumlah yang sudah ditindak lanjuti adalah 4 perkara sehingga Persentase Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Hakim adalah sebesar 100 %. Tabel Analisis Kinerja Peningkatan kepatuhan Terhadap putusan pengadilan

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

5

Persentase permohonan Meningkatnya eksekusi atas kepatuhan putusan terhadap perkara perdata putusan yang pengadilan berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%


2015

100%

100%

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kualitas pengawasan. Ukuran capaian indikator kinerja Kualitas Pengawasan Pengadilan Negeri Kalianda adalah : 60

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda a.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

b.

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti. Aspek pengawasan merupakan aspek yang cukup menjadi perhatian khusus

bagi Pengadilan Negeri Kalianda. Setiap surat pengaduan yang masuk melalui Meja Pengaduan selalu di administrasikan dan ditindaklanjuti. Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Kalianda secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang dibantu oleh Wakil Ketua meliputi : 1.

Semua tingkah laku para Hakim,Panitera /Sekretaris para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.

2.

Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim pengawas masing-masing bidang, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala dapat ditemukan lebih dini dan segera diselesaikan.

3.

Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi

terhadap seluruh

pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera/Sekretaris, para pejabat struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya. 4.

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda juga mengevaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara ditanganinya yang telah inkrah sudah diminutasi.

5.

Panitera/Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera Muda dan Ka.Sub.Bag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing. Untuk pengawasan secara fungsional Pengadilan Negeri Kalianda dibawah

pengawasan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk wilayah, sedangkan ditingkat pusat adalah pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pelaksanaan Pengawasan di Pengadilan Negeri Kalianda telah dibuat berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sebagai berikut : 61

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 1.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Kalianda

2.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tentang Susunan Majelis Hakim.

3.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Kalianda.

Tabel Analisis Kinerja Kualitas Pengawasan

N O

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

TARGET

KINERJA

2015

N 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

a

6

Meningkatn ya kualitas pengawasa n

b

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

REALISASI CAPAIA

Sasaran Strategis VII : Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Kalianda adalah : Prosentase pengadaan Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan.

62

2015


Tabel Analisis Peningkatan Sarana dan Prasarana

N O

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

TARGET 2015

7

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan

Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

100%

REALISASI CAPAIA 2015

N 2015

99.07%

99.07 %

Sasaran Strategis VIII : Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Kalianda adalah : Prosentase Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan guna menunjang operasional peradilan. Tabel Analisis Peningkatan Sarana dan Prasarana

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

8

Peningkatan Pembinaan administrasi

Prosentase Pembinaan administrasi dan

100%

REALISASI CAPAIA 2015

N 2015

99.07%

99.07 % 63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan

B.

2015

Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran

REALISASI ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 01 Tahun 2015 : Rp. 5.183.355.000,- (lima milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan DIPA 01 Tahun 2015 : Rp.4.827.686.770,- (empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Jumlah Anggaran Kegiatan DIPA 03 Tahun 2015

:

Rp. 65.335.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan DIPA 03 Tahun 2015 : Rp. 65.335.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

64

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda I.

Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. Tabel Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO.

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp.)

PAGU REVISI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

1

Belanja

5.651.674.000

4.670.187.000 4.315.113.741

%

93

Pegawai

2

Belanja

473.168.000

473.168.000

472.573.029

99

40.000.000

40.000.000

40.000.000

100

Barang

3

Belanja Modal

JUMLAH

6.164.842.000

5.183.355.000 4.827.686.770

93,2

Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program : 1.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

II. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Tabel Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO.

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

65

2015


Belanja

65.335.000

65.335.000

100

65.335.000

65.335.000

100

Barang

JUMLAH

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan

untuk Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu : Pembayaran

Gaji

/Honor/Tunjangan,dan

penyelenggaraan

operasional

perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 0,- sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.0,- Sisa anggaran -Rp.0,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 0% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 0 %. b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung antara lain yaitu : Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. 0,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indicator input 0%.

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dana yang tersedia sebesar Rp. 65.335.000,- sedangkan realisasi anggaran

sebesar Rp. 65.335.000,- Sisa anggaran sebesar Rp. 0,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 100 %.

66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 

2015

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara. Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri

Kalianda juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan sematamata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri. 

Uang Panjar Biaya Perkara. Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan

gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : 1)

Biaya Perkara

2)

Biaya Eksekusi

3)

Biaya Konsinyasi

4)

Titipan Pidana

5)

Lain-lain 67

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda III.

Program Utama Dan Kegiatan Pokok. Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negeri Kalianda untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kalianda dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kalianda. c.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kalianda, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan (ATK sidang dan konsumsi tahanan) serta Dana Bantuan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dan juga biaya penyelesaian perkara PHI. 68


2015

BAB IV PENUTUP.

A.

KESIMPULAN.

Pengadilan Negeri Kalianda sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam tekhnis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kalianda Tahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Kalianda. Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kalianda Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

69


2015

Keberhasilan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kalianda pada tahun 2015 telah memenuhi target dalam uraian sebagai berikut : -

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik.

-

Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan proses penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

-

Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memeperhatikan pola Bindalmin (Buku II).

-

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat sudah tercapai.

-

Pengaduan masyarakat yang masuk dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda telah ditindaklanjuti.

-

Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri Kalianda tahun 2015 ini telah mulai terealisasi.

2.

Ketidakberhasilan. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat

dalam 2 (dua) indikator sasaran kinerja yakni : -

Dalam sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim, dengan indikator sasaran persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi hanya terealisasi dengan rata-rata 10% sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 30%.

70

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda -

2015

Dalam sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dalam indikator sasaran persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan sebesar 83,87% sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

3.

Kendala. Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri Kalianda ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain jumlah staf terutama tenaga operator komputer yang ada pada Pengadilan Negeri Kalianda masih kurang dikarenakan semakin bertambahnya jumlah Sistem Informasi yang harus digunakan dalam rangka keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.

Langkah Strategis Tahun 2016 Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Kalianda akan menempuh langkah

strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kalianda dengan cara sebagai berikut : a.

Menetapkan target persentase penyelesaian perkara masuk pidana sebesar 95%, dan perdata 85%.

b.

Menetapkan perbandingan rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebesar 1:18.

c.

Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan eksternal.

d.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kalianda dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang kinerja pegawai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan.

e.

Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan peradilan.

71

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda f.

Menurunkan

target

indikator

sasaran

persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upayan hukum kasasi dari target 30% menjadi target 0,5%.

B.

SARAN-SARAN.

Dalam

melaksanakan

sesuatu

pekerjaan,

tentunya

terdapat

juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Kalianda. Berikut ini beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang : 1.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kalianda sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing instansi.

3.

Dalam

menetapkan

target

pada

rencana

kinerja

tahunan

harus

membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100%. 4.

Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

5.

Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari

72

2015


kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal. 6.

Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

7.

Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem KIP pada Mahkamah Agung mulai dari

penyusunan

Renstra,

Rencana

Kinerja

Tahunan,

Penganggaran,

Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain : a.

Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja

Tahunan,

penganggaran,

Perjanjian

Kinerja

dan

lain-lain,

memanfaatkan Renstra sebagai acuan. b.

Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri Kalianda dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

8.

Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 2019.

9.

Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kalianda masa mendatang.

10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. 11. Agar implementasi SKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

73


2015

LAMPIRAN - LAMPIRAN.

74


2015

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI.

75


2015

76


2015

LAMPIRAN 2. REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

77

Lapoan akuntabilitas Kinerja lnrtansi Pemerintah- Pengadilan Neseri REVIU MATRIKS RENCANA STRATECTS TAEI]N 2OI5 2OI9

::-::::ffi'n{F

2e/, ltY/.

*lE444i-

2@/o

2A1/.

StYd

3A%

20./r 30%

zv/r 3@/,

t00y.

tae/o to0%

100%

\a@/o

rov/o

19

Lapoan Akunlabililas Kinerja ln*ansl Pemenntah. Pengadilan Nege' i

t0@/"

r4 Janua 2016

12171 2122001


2015

LAMPIRAN 3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.

78

Lapomn Akuntabiftas Kinerja lnstansi P€merintah- Pengadilan Nege.i

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

:rlFEE=

=FEIF

Bulanan

Hakim

2

Bandinq (un-1) dibasi upaya

Laporan Akuntabilitar rcnerja lnstansi Pemerinrah- Pengadilan Negen

banding yang

didislribusikan ke

lraj€lis

Tingkat Banding,

5

vafs 1i

dilindaklanjuti

ll.

6

SDIV

yudisial

Niaga,

PHl,

anrara

sDi/l

diklat

Nege yang tebn mengikuli fit

yang

mengil(lli

Ditd4lardi

Rdimdd

atF<
aRtNt. sH-itH. 1217199212@1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda N O 1

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang disesuaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari

PENJELASAN Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekret aris

2015 SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Mediasi Panitera/Sekret aris


Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)





Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih 5 bulan dengan perkara yang


Laporan Bulanan dan Laporan Tahun



79

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda 6 bulan

2

Peningkatan aksepbilitasi putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -

3


banding kasasi peninja u kembali

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio majelis

diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap ( terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antar berkas Perkara yang di terima ke Paniteraan dengan berkas Perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang di sampaikan kepara pihak tepat waktu Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan

2015

Hakim Majelis










Majelis hakim

Laporan Bulanan

80

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda hakim terhadap perkara

4

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

a. Persentase perkara periode yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara zetting plaat

5


6


c. Persentase ( amar ) putusan perkara ( menarik putusan masyarakat ) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak di putus Persentasi permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap di tindaklanjuti

a. Persentasi pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

ratio dan majelis hakim di bandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara periode yang diselesaikan dengan perkara periode yang masuk

dan Panitera / Sekretaris

dan Laporan Tahunan

Panitera / Sekretaris


Perbandingan perkara yang di bawa kelokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang di selesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tidak pidana korupsi yang di tayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak di tayangkan Perbandingan perkara perdata yang di tindaklanjuti ( di eksikusi ) dengan perkara perdata yang belum di tindaklanjuti ( di eksikusi )



Kepanitera / Keseketariatan




Perbandingan jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan ( teknis dan non teknis ) dengan jumlah



81


b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti

2015

pengaduan yang di laporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti aparatur Peradilan ( teknis dan non teknis ) dengan jumlah pengaduan yang di laporkan

82


2015

LAMPIRAN 4. PERJANJIAN KINERJA.

83

laporan AlontabjLitas Kinerja lnstansi Pemerintah- Pengadilan Negeri PERNYATAAN PERJAIIJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI XALIANDA

PERJANJIAN KINERJA IAHUN 2013

Dalam rangka me, rjudkan manaj€m€n pem€inlah yang sfeKif transparan dan akunlabel seda borcrionlasi pada hasil, yang bertanda tanqan di ah inl :

b

Jabatan

: sskretads Pongadilan N€gen Ka[and6 Selanjulnya disebut P/raf Perlarra

Nama

: SRlSUllARlNl, SH,.MH,. : Ketu. Pongadilan N€god Kalianda Selaku atasn pihak pedama, selanjlhya dis€bul Pirat Kedra

Jabatan

Pihak Pertaha berjanji akan hewjudkan laEel kir€i€ yang seharusnya se*ai lampiran pdanjian ini, dalam rangka mencapai tarset kine4a jangka menengah s€peni yang lelah dltetapkan dal6m dokumen per€ncanean. Keberhasilan dan k€gagalan penc€paian largel kineialereebut menjadi langgung jawab kami.

Plhal Kedua akan membedkan supervisi yang dipeduran s€rta akan melaklkan evaluasi terhadap capaian kineda dan p€rjanjian inj dan mengambil tindakan yang dipslukan dalam rcngka p€mberi€n pengharOaan dan sanksi. Kalianda.04 Januad 20i 6

@ SRI SUHARINI. SH.MH NtP_1966 t2t7t992,122001

\g

NtP.10630704104502200r


2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA

NO 1.

: PENGADlLAN NEGERI KALIANDA

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN Meningkatkan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA k.

prosentase mediasi yang diselesaikan.

l.

Prosentase mediasi yang menjadi akta

TARGET

100% 0%

perdamain m. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

60%

n. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

80%

o. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2.


Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum -Banding -Kasasi -Peninjauan Kembali

3.


k.

Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan

20%

20%

0%

PK yang di sampaikan secara lengkap. l.

Prosentasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100%

m. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas purtusan wtempat waktu, tempat dan

100%

para pihak. n. Prosentase penyitan tepat waktu dan tempat.

100%

o. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4


g. Prosentase perkara prodeo yang diselesaiakn h. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat i. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

0% 0% 100%

85

Lapoan Akuntabifitas Knerja lnstansi Pemerintah- Pengadita. Nqeri

PeEnhse pemohonan ekskusi d;s putusn Fftara De.dal vanq b€fteku€tsn hukum let o

e, Peenta*

t

vanq

n6n0dduan masvarakd vdno

P€E

lemuan hasilpem€nksasn 'lss!ano ditindaklaniuli. €k$emal

K€giatan

1. 2. 3. ,1.

5. 6.

Meningk.lksn p€nyelNisn p€dcr. Peninsk lsn ak*pbilitas pdusn Hstim

E

Peninskaran efehiftas penqelol.an ponyelessisn perk

Peninqkal€nak*sibilitasn€syarakalle.hadaDoeEdilan Meninqkahv€ kepaiuhan renrad€e Pulusn Penqadilan Meninqkahva kua ilas penqawasan

Kaliarda. 04 Januari 2016

7199212200i

NlP.1 163070211985022001


2015

LAMPIRAN 5. RENCANA KINERJA 2017

87

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah- Pengadilan Negeri Kalianda RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA f.

prosentase mediasi yang diselesaikan.

g. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamain h. Prosentase sisa perkara yang

TARGET 100% 0% 60%

diselesaikan. i.

Prosentase perkara yang diselesaikan

80%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. j.

Prosentase perkara yang diselesaikan

20%

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

2.


Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum -Banding

20%

-Kasasi -Peninjauan Kembali 3.


f.

Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang di sampaikan secara

0%

lengkap. g. Prosentasi berkas yang diregister dan siap

100%

didistribusikan ke Majelis h. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas purtusan tempat waktu, tempat dan

100%

para pihak. i.

Prosentase penyitan tepat waktu dan

100%

tempat. j.

4

Peningkatan aksesibilitas

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

d. Prosentase perkara prodeo yang

88

Lapor.n Akuntabilltas Kn€rja lnrtansl Pemerlntah' Pengadllan Negerl

c

di*lsaikan dencan @€ zelt ?g praal Prcs.ntas. (amaD pursn p€ltaE (yam menrfk p.fiaf.n masyaEkar) y.ng dapat

.*5* s.e6 0n nne daram waKu maksimar t hari ka4a $lak diputls. di

P.E.nta*

p€mohonan .k36kcr alas

pLnGan p€*aE p€rdata yang b€.tokualan hokum t€rap y.io di rindak ranjulr

Poentrs

p6ngad!.n masyaEk6t yrng

PoMitrs t

muan h.sir

6k3t€m.r yanq

d

pm.dksan

ndakanidr.

Kalianda, 04 Januari 2016 PENGADILAN NEGERI

12171992122001


2015

LAMPIRAN 6. SK TIM PENYUSUNAN.

90


2015

PENGADILAN NEGERI KALIANDA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR : W9-U4/899 /KP.04.06/XII/2015. TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) PADA PENGADILAN NEGERI KALIANDA KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA Menimbang

: a.

Bahwa Pengadilan Negeri Kalianda sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel ;

b.

Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kenerja di Pengadilan Negeri Kalianda, perlu adanya Penyusun Laporan Kinerja pada Pengadilan Negeri Kalianda.

c.

Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat

: 1.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

91

2015


Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

No.

239/IX/6/8/2003 tentang Parbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah. 3.

Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, tentang penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Intasi Pemerintah. 4.

Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 516-1/SEK/KU.01/11/2015

tanggal

17

Nopember

2015

tentang

Penyampaian LAKIP tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Menunjuk nama-nama Pegawai yang

tersebut

dalam lampiran

keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

92

L.poraf, Ahntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah- Pengaditan Negeri

:

KelutlM ini bdlatu se.jdt rancgal diteldplcn dagd ketol!& banwa apabila dikenudian hdi tdyata tddap.r Sura,t

kekelituu

dtlst

t€putuen

ini

dkatr diadatD perbaiko

sbasaim@ n$tinya

1217 t99212001

!a

Akuntabititas Kn€rja lnrtansi P€m€dntah- Pengadilan Negeri

lDNTANG TIMPEI\ryUSUN TAPORAN (INERJA iNSTANST PEMERINTAE ( LKJTF ) PADA PENCADILAN NDGDRI KAJIANDA KETI'A PENCAI'ILAN NDGERT KAT-IANDA (EDUDUKAN DATAM TEAM

NO

I

Nip

197301t6199303I001

2

Nip. 19630?04r98502200r

l Nip. 19700315I992032002

M YusufAdi wijry4

sH., Nip. 19?608141998031001

Mn

5

Nip. 196004D19301

I

l00l

6

Nip. 195604221979011001 R€d Eriko, SE. Nip. I966011l1992031001 8

Nip. 1986061620i1011012

,{;,

engadild Nesdi Kalianda,

95


2015

LAMPIRAN 7. PERNYATAAN TELAH DIREVIEW.

95

l-apolan AkuntabiLitas Kinerja lnstanti Pemerintah' P€ngadilan Negeri

PENGADILAN NEGERI KALIANDA Jl. lndra Banq€awan No. 37 lolp. lo727l 122215, Fax loTnl322oa3

Kalianda, Lampung Selatan PERNYATAAN TELAH DIREVIU

(amitelah me.diu L.po.an Xinerja lnstansl Pemeintah (lxjlP) Pengadlan Negeri Kalianda tahun

an8eihn 201s s€suai Pedoman R€viu atas LapoEn Kneia.

infordasi din@t dalam LapoEn Knerja menFdi

t

Substansi

neguns jawab manajeme. Pe.sadilan

Reviu bertujuan untuk nembenkan keyakinan mencenai akuEsi, keandalan, dan

bahan data/infornasi kheda Pengldibn Negeri Kalianda sehingga dapat menshasilkan lapoEn vam berkualitas,

B€rdasa rka n .eviu

kami,lapoEn kineia telah disajikan s€caE akuht andaldanvali4

tidak terdepat kondisiatau

halialyary menimbulkan

perb€daan dalam hey3kini keandalan

iniomasivangdisajik ndidalahlapohnklnerjaini.

,{,

RX\

LY;

2015


PENGADILAN NEGERI KALIANDA Jl. Indra Bangsawan No. 37 Telp. (0727) 322215, Fax (0727) 322063

Kalianda, Lampung Selatan FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KALIANDA TAHUN 2015 No

1

Pernyataan

Format

Checklist

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data

√

penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

√

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang

√

memadai 4. Telah

menyajikan

dengan

lampiran

yang

√

mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan

√

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

V

97

2015


Mekanisme Penyusunan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki

√

tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah

√

didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data

√

dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

√

4. Telah

ditetapkan

penanggung

jawab

pengumpulan data/informasi di setiap unit

√

kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam

√

LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 3

Substansi

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

√

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

√

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis

√

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

√

4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target

√

indikator kinerja tujuan/sasaran dalam

√

perjanjian kinerja 5. IKU dalam LKj telah sesuai dengan dokumen

√

IKU yang ditetapkan 98

Laporan Akuntabilltas Xineria lnstansl Pemerintah' PenEadilan Negerl

Jika

brtir 4 drn 5 j.wab.nny, ridak,

terdapat penj.lasan yang n€madai 7,

'neka

Teah terdapai perbandinean data kinerja denean tahun lalu, st ndar nasiodal dan

teb.grinya Fng bermanf.at

IKU dan

lK telah

cukup

mengukur

iika "ridrk" telah redapat p€njelasan yang

10.

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Recommend Documents