PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM Nomor : M.HH-13.0T.02

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM Nomor : M.HH-13.0T.02.01 Tahun 2011

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-13.0T.02.01 Tahun 2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR : M.HH-06.OT.02.01.TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka Penyempurnaan dan Penyesuaian Indikator Kinerja untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. b. Bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Menteri tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.02.01 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2. Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir Nomor M.HH.10.OT.01.01 Tahun 2009. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : M.HH06.OT.02.01.TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 09 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Lampiran 2 Nomor Tanggal

: : :

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-13.OT.02.01 Tahun 2011 09 Desember 2011

Nama Organisasi Tugas

: Sekretariat Jenderal : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Fungsi : 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Koordinasi & penyusunan rencana & program Kementerian Hukum dan HAM. 3. Pembinaan & pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM. 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama : SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

Seluruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu

Dasar pengukuran: Jumlah target capaian program + target serapan anggaran dibagi jumlah capaian program yang dilaksanakan + jumlah anggaran yang terserap x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : -

Dokumen Rencana Kerja Dokumen Laporan Tahunan

Persentase Informasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dipublikasikan dalam rangka pelayanan informasi publik serta pencitraan Kementerian melalui media elektronik dan media cetak .

Dasar pengukuran :

Persentase Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi

Dasar pengukuran :(jumlah pegawai yang tersedia dibagi jumlah tempat tugas yang tersedia )x 100%

Jumlah informasi kebijakan kementerian yang dipublikasikan Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan publikasI

Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Tata usaha kepegawaian

Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan HAM yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan

Dasar pengukuran : (jumlah rekomedasi tahun berjalan dibagi target selama 5 tahun) x 100 % Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Laporan Tahunan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL SASARAN Biro perencanaan Seluruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Persentase perencanaan Program dan Anggaran yang terlaksana secara tepat waktu

Dasar pengukuran: Jumlah target capaian program + target serapan anggaran dibagi jumlah capaian program yang dilaksanakan + jumlah anggaran yang terserap x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : -

Persentase satker yang terstruktur kelembagaannya dalam organisasi dan tata kerja Kementerian

Dokumen Rencana Kerja Dokumen Laporan Tahunan

Dasar pengukuran : Jumlah satker yang terbentuk dibagi jumlah satker yang diusulkan pembentukannya x 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan organisasi dan tata kerja Kementerian

Jumlah unit kerja yang terintegrasi dalam jaringan informasi Kementerian secara online

Dasar Pengukuran : Jumlah unit kerja yang terintegrasi secara online dibagi jumlah seluruh unit kerja x 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan pengembangan telematika

Jumlah SOP unit Utama yang terususun sesuai dengan proses bisnis yang sesuai peraturan yang berlaku

Dasar pengukuran : Jumlah SOP yang tersusun dibagi jumlah SOP yang seharusnya dimiliki unit kerja x 100 % Tipe pengukuran : Kumulatif Sumber data : Laporan Penata Laksanaan organisasi Kementerian

Biro Humas dan KLN Seluruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Persentase Informasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dipublikasikan dalam rangka pelayanan informasi publik serta pencitraan Kementerian melalui media elektronik dan media cetak

Dasar pengukuran : Jumlah informasi kebijakan kementerian yang dipublikasikan

Jumlah kerjasama antar negara, badan Internasional, Ormas, dan Lembaga Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan Kementerian

Dasar pengukuran:

Persentase Penyelesaian permasalahan hukum yang akuntabel

Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan publikas

Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Type Pengukuran : non kumulatif Sumber data : Laporan tahunan kerjasama Dasar Pengukuran : Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang masuk ke Biro Humas dan KLN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN Type pengukuran : non kumulatif Sumber data : laporan kasus hokum

Biro Kepegawaian Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Persentase Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi

Dasar pengukuran : (jumlah pegawai yang tersedia dibagi jumlah tempat tugas yang tersedia )x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Tata usaha kepegawaian

Persentase sumber daya manusia yang menduduki jabatan (promosi) melalui proses Baperjakat

Dasar pengukuran : (jumlah hasil seleksi Baperjakat dibagi jumlah pegawai yang mengikuti fit dan proper tes) x 100 % Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Data kepegawaian dan data usulan promosi jabatan dari unit eselon 1 dan kantor wilayah

Biro Keuangan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi

Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel

Dasar Pengukuran : Jumlah laporan yang tepat waktu dibagi jumlah yang masuk Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Keuangan

Biro Perlengkapan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Persentase barang inventaris Kementerian yang tercatat dalam SIMAK BMN

Dasar pengukuran : Jumlah Barang Milik Negara dalam SIMAK BMN dibagi jumlah inventaris Kementerian Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Inventaris Kementerian

Biro Umum Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Persentase tugas Kementerian meliputi sarana dan prasarana, ketatausahaan yang memenuhi target yang direncanakan

Dasar pengukuran : Jumlah sarana prasarana yang dikelola dengan baik + ditambah jumlah surat yang dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana yang ada + jumlah seluruh surat masuk dan surat keluar x 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Tata Usaha

jumlah gangguan keamanan selama setahun

Dasar pengukuran : Jumlah gangguan kemanan selama setahun Tipe Pengukuran : Non Kumulatif

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN Sumber Data : Laporan Pengamanan Kementerian

Jumlah Pegawai yang mendapat pembinaan sikap mental

Dasar pengukuran : Jumlah pegawai yang mengikuti capacity building (in house training) Tipe Pengukuran :Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Bina Sekap Mental

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan kementerian hukum dan HAM yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan

Dasar pengukuran : (jumlah rekomedasi tahun berjalan/target selama 5 tahun) x 100 % Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Laporan Tahunan


: : :



: Direktorat Jenderal Imigrasi : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Imigrasi Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Imigrasi 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Imigrasi 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Imigrasi 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Imigrasi 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum

INDIKATOR KINERJA UTAMA prosentase peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)

PENJELASAN Formulasi Penghitungan : Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian Tahun Berjalan – Tahun Sebelumnya : Jumlah Pelayanan Tahun Sebelumnya X 100% Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: Sumber Data diambil dari Laptah Direktorat Doklanvisfaskim dan Direktorat Sistik Tahun 2010-2011

Jumlah pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Aplikasi yang dibangun pada tahun berjalan Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2010-2011 dan Laptah Drektorat Doklanvisfaskim dan Direktorat SisTik Tahun 2010-2011

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Formulasi Penghitungan : Jumlah Tindakan Keimigrasian Tahun Berjalan – Tahun Sebelumnya : Jumlah Tindakan Tahun Sebelumnya X 100%

Persentase Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang memiliki Implementasi Konkrit dan Terukur.

Formulasi Penghitungan : Jumlah Kerjasama keimigrasian dibagi Jumlah Rumusan Kerjasama yang dihasilkan pada tahun berjalan dikali 100%

Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: . Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2010-2011 dan Laptah Drektorat Nyidakim Tahun 2010-2011

Tipe Penghitungan: non kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasia

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah rumusan kebijakan pendukung pelaksana teknis keimigrasian

PENJELASAN Formulasi Penghitungan : Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan Tipe Penghitungan: non kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN

Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Peningkatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian

prosentase peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Paspor, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian)

Formulasi Penghitungan : Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian Tahun Berjalan – Tahun Sebelumnya : Jumlah Pelayanan Tahun Sebelumnya X 100% Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: Sumber Data diambil dari Laptah Direktorat Doklanvisfaskim dan Direktorat Sistik Tahun 2010-2011

Direktorat Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian Peningkatan Pelayanan Pemberian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah

prosentase peningkatan jumlah pelayanan izin keimigrasian (Izin Tinggal Keimigrasian dan Status Keimigrasian)

Formulasi Penghitungan : Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian Tahun Berjalan – Tahun Sebelumnya : Jumlah Pelayanan Tahun Sebelumnya X 100% Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: Sumber Data diambil dari Laptah Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Jumlah Aplikasi Yang Online 24 Jam dan Terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rudenim, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang Terukur

Jumlah pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Aplikasi yang dibangun pada tahun berjalan Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2010-2011 dan Laptah Drektorat Doklanvisfaskim dan Direktorat SisTik Tahun 2010-2011

Direktorat Intelijen Keimigrasian Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian Secara Tepat Waktu dan Terukur

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Formulasi Penghitungan : Jumlah Tindakan Keimigrasian Tahun Berjalan – Tahun Sebelumnya : Jumlah Tindakan Tahun Sebelumnya X 100% Tipe Penghitungan: kumulatif Sumber data: . Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2010-2011 dan Laptah Drektorat Nyidakim Tahun 2010-2011

SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN

Direktorat Kerjasama Luar Negeri Lintas Batas Keimigrasian Prosentase Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang Memiliki Implementasi Konkrit dan Terukur

Persentase Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang memiliki Implementasi Konkrit dan Terukur.

Formulasi Penghitungan : Jumlah Kerjasama keimigrasian dibagi Jumlah Rumusan Kerjasama yang dihasilkan pada tahun berjalan dikali 100% Tipe Penghitungan: non kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasia

Sekretariat Ditjen. Imigrasi Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Keimigrasian yang Responsif, Implementatif, dan Akuntabel

Jumlah rumusan kebijakan pendukung pelaksana teknis keimigrasian

Formulasi Penghitungan : Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan Tipe Penghitungan: non kumulatif Sumber data: Sumber data diperoleh dari Laptah Ditjenim Tahun 2011


: : :



: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknis dibidang Pemasyarakatan Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Pemasyarakatan 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemasyarakatan. 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemasyarakatan 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pemasyarakatan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase(%) UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat

PENJELASAN Formulasi perhitungan : Jumlah UPT Pemasyarakatan yang tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban, kasus pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan, serta menjadi obyek aduan masyarakat dibagi dengan jumlah UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia dikali 100%. Tipe perhitungan : Non Komulatif Sumber data : 1. 2.

3. 4.

Persentase benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang dikelola secara tepat waktu akuntabel.

Data kasus gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Data pengawasan internal petugas pemasyarakatan yang meliputi data pelanggaran kode etik petugas. Data pengaduan serta tindak lanjutnya pada UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Data jumlah UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Formulasi perhitungan : Dilakukan dengan 2 ukuran/formulasi yaitu : 1.

2.

3.

Jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan registrasi dan indentifikasi basan dan baran secara tepat dan sesuai standar dibagi dengan jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar dibagi dengan jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan mutasi dan penghapusan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar dibagi dengan jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%

Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1, formulasi 2 dan formulasi 3 dibagi 3. Tipe perhitungan : Non Komulatif

SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN Sumber data : 1. 2. 3.

Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel

Data registrasi dan klasifikasi basan dan baran seluruh Indonesia Data basan dan baran yang terpelihara dan diamankan pada Rupbasan di seluruh Indonesia. Data basan dan baran yang dihapus dan dimutasi pada Rupbasan di seluruh Indonesia.

Formulasi perhitungan : Dilakukan dengan 5 ukuran/formulasi, yaitu : 1.

2.

3.

4.

5.

Jumlah tahanan dan narapidana yang telah diregistrasi dan diklasifikasi secara tepat dibagi dengan jumlah tahanan dan narapidana seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah tahanan yang memperoleh pelayanan dan bantuan hukum dibagi jumlah tahanan seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah narapidana yang mendapatkan/mengikuti program reintegrasi seluruh Indonesia dibagi jumlah narapidana seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian (terserap dalam kegiatan kerja) dibagi jumlah narapidana seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian seluruh Indonesia dibagi jumlah narapidana seluruh Indonesia dikali 100%.

Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3, formulasi 4, dan formulasi 5 dibagi 5. Tipe perhitungan : Non Komulatif Sumber data : 1. 2. 3. 4.

5.

Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.

Data registrasi dan klasifikasi tahanan dan rapaidana seluruh Indonesia Data tahanan yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan serta bantuan hukum seluruh Indonesia. Data narapidana yang mendapatkan program reintegrasi di seluruh Indonesia Data narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja (yang mengikuti pembinaan kemandirian) seluruh Indonesia. Data jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia.

Formulasi perhitungan : Dilakukan dengan 5 ukuran/formulasi, yaitu : 1.

2.

3.

Jumlah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dibagi jumlah anak dank lien pemasyarakatan seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan program reintegrasi seluruh Indonesia dibagi jumlah anak seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan

SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN

4.

5.

dibagi jumlah anak didik pemasyarakatan seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah Klien Pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan dibagi jumlah klien pemasyarakatan seluruh Indonesia dikali 100%. Jumlah anak dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan litmas dibagi jumlah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan seluruh Indonesia dikali 100%.

Tipe perhitungan : Non komulatif Sumber data : 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Data registrasi dan klasifikasi anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan seluruh Indonesia. Data anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan progreram reintegrasi seluruh Indonesia Data anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendampingan dan pembimbingan seluruh Indonesia. Data klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan seluruh Indonesia. Data Litmas untuk anak dan klien pemasyarakatan seluruh Indonesia. Data jumlah anak didik pemasyarakatan dank lien pemasyarakatan seluruh Indonesia.


ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SASARAN STRATEGIS Sekretariat Direktorat JenderaL Meningkatnya Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen PAS

INDIKATOR

Persentase Aparatur Ditjen Pas yang Memiliki Kualifikasi dan Kemampuan Teknis di Bidang Pas Serta Persentase (%) Kelengkapan Administrasi Kepegawaian.

PENJELASAN INDIKATOR

Formulasi penghitungan : Jumlah pegawai Ditjen Pas yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis dibidang Pas dibagi dengan jumlah seluruh pegawai Ditjenpas dikali 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Usulan promosi, mutasi,maupun demosi, Laporan bulanan, Simpeg, besetting

Persentase Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan Program dan Kegiatan Berbasis Kinerja yang Tepat Waktu, Terintegrasi Secara Sinkron dan Sinergi Dengan UPT Pas dan Akuntabel Serta Memenuhi SOP

Formulasi penghitungan : Jumlah kegiatan yang direvisi dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dikali 100%

Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang Konsisten, Tepat Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel

Formulasi penghitungan : Jumlah realisasi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar dibagi jumlah pagu anggaran Ditjenpas dikali 100%.

Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : persetujuan revisi anggaran kegiatan

Tipe penghitungan: Kumulatif (penjumlahan) Sumber data : pagu anggaran dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Persentase Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel

Formulasi penghitungan : Jumlah pengadaan barang dan jasa yang telah diinput dalam Simak BMN dibagi jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa dikali 100%. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan BMN pada UPT Pas dan Laporan inventaris pada Ditjen Pas

Direktorat Informasi Dan Komunikasi Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat

Persentase kelengkapan data pemasyarakatan dengan sistem informasi pemasyarakatan yang terjamin keamananya dan online 24 jam ke seluruh unit kerja pemasyarakatan secara akurat dan uptodate

Formulasi perhitungan : Jumlah UPT yang telah menerapkan sistem informasi online “dibagi” jumlah total UPT “dikali” 100% Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Sumber informasi berdasarkan peraturan menteri tentang PPID

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR Terbangunnya citra positif Ditjenpas

PENJELASAN INDIKATOR Formulasi perhitungan : Jumlah berita positif yang terkait dengan pemasyarakatan baik di media cetak maupun online dibagi jumlah seluruh berita terkait dengan pemasyarakatan dikali 100%. Tipe perhitungan: Kumulatif

Persentase (%) MoU kerjasama yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat

Sumber data : Data berita yang terkait dengan pemasyarakatan baik di media cetak maupun media online Formulasi perhitungan : Jumlah MoU yang telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah MoU yang telah ditandatangani pada tahun berjalan dikali 100%. Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : 1. 2.

Direktorat Bina Pengelolaan Benda sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Meningkatanya persentase benda sitaan negara dan barang rampasana negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel

Persentase Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang diregistrasi dan diidentifikasi secara tepat waktu dan akuntabel

Data MoU yang telah ditandatangani pada tahun berjalan. Data MoU yang telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan

Formulasi penghitungan : Jumlah rupabasan yang meregister basan baran dari instansi terkait “dibagi” jumlah Rupbasan seluruh Indonesia “dikali” 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Data registrasi dan klasifikasi basan dan baran seluruh Indonesia

Persentase Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang diamankan dan dipelihara sesuai standar

Formulasi penghitungan : Jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar dibagi dengan jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data :Data basan dan baran yang terpelihara dan diamankan pada Rupbasan di seluruh Indonesia

Persentase mutasi dan penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tepat waktu dan akuntabel

Formulasi penghitungan : Jumlah Rupbasan yang telah melaksanakan mutasi dan penghapusan basan dan baran secara tepat dan sesuai standar dibagi dengan jumlah Rupbasan di seluruh Indonesia dikali 100%. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Data basan dan baran yang terpelihara dan diamankan pada Rupbasan di seluruh Indonesia.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Meningkatnya Persentase Tahanan dan Narapidana yang memperoleh registrasi, layanan dan pembinaan secara tepat waktu dan Akuntabel

Persentase Tahanan dan Narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel


Formulasi penghitungan : Jumlah narapidana dan tahanan yang teregistrasi dan terklasifikasi “dibagi” jumlah narapidana dan tahanan seluruh indonesia x 100 % Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : 1.

Persentase Tahanan yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara tepat waktu dan akuntabel

Laporan SMS Gateway mengenai data jumlah penghuni pada Lapas dan Rutan seluruh Indonesia 2. Laporan Bulanan jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia Formulasi penghitungan : Jumlah tahanan yang diberi penyuluhan “dibagi” jumlah tahanan x 100% Tipe penghitungan: Kumulatif (penjumlahan) Sumber data :

Presentase narapidana yang memperoleh reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel

1. Laporan Bulanan 2. Surat Pengaduan Formulasi penghitungan : Jumlah narapidana yang mendapat asimilasi, cmk, cmb, cb, pb “dibagi” jumlah narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya x 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : 1. Laporan Bulanan Surat usulan PB, Asimilasi, CMB, CB kasus korupsi

Presentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja sesuai program kegiatan kerja

Formulasi penghitungan : Jumlah napi yang terserap dalam kegiatan bimbingan latihan keterampilan dan kegiatan kerja ‘dibagi” jumlah narapidana seluruhnya x 100 % Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data :Laporan Bulanan

Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian sesuai dengan program pembinaan kepribadian.

Formulasi penghitungan : Jumlah narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian “dibagi” jumlah napi seluruhnya x 100 % Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data :Laporan Bulanan

SASARAN STRATEGIS Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan Meningkatnya Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar

INDIKATOR

Persentase tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan akuntabel sesuai standar kesehatan


Formulasi penghitungan : Jumlah tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan sesuai standar kesehatan “dibagi” jumlah total tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan seIndonesia X 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Hasil evaluasi laporan tentang tahanan, narapidana dan anak didik P Pemasyarakatan yang memperoleh perawatan sesuai standar kesehatan di Lapas/Rutan

Persentase tahanan, narapidana, dan anak didik Pemasyarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar

Formulasi penghitungan : Jumlah tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar “dibagi” jumlah total tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan seIndonesia X 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Hasil evaluasi laporan tentang tahanan, narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Lapas/Rutan

Penurunan jumlah Penderita Penyakit menular dan pengguna Napza

Formulasi penghitungan : Dilakukan dengan 2 formulasi yaitu : 1. Jumlah napi/tahanan penderita penyakit menular tahun ini “dikurangi” jumlah napi/tahanan penderita penyakit menular tahun sblmnya “dibagi” jumlah napi/tahanan penderita penyakit menular tahun sblmnya X 100% 2. Jumlah napi/tahanan pengguna napza tahun ini “dikurangi” jumlah napi/tahanan pengguna napza tahun sblmnya “dibagi” jumlah napi/tahanan pengguna napza tahun sblmnya x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1 dan formulasi 2 dibagi 2. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : hasil evaluasi laporan tentang napi/tahanan yang menderita penyakit menular dan pengguna napza di Lapas/Rutan tahun ini dan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan sesuai standar

PENJELASAN INDIKATOR Formulasi penghitungan : Jumlah bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan sesuai standar di Lapas/Rutan “dibagi” jumlah total bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang ada di Lapas/Rutan se-Indonesia X 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : hasil evaluasi laporan tentang bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan sesuai standar di Lapas/Rutan

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Meningkatnya Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Registrasi, Pendidikan, Pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan Akuntabel

Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Teregistrasi dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

Formulasi perhitungan : 1. Jumlah andik pas yang teregistrasi sesuai standar (pencatatan, sidik jari, foto, pemeriksaan kesehatan, informasi hak dan kewajiban) per Jumlah andik pas seluruh Indonesia x 100% 2. Jumlah Klien pas yang teregistrasi sesuai standar per Jumlah klien pas seluruh Indonesia x 100% 3. Jumlah andik pas yang Terklasifikasi sesuai standar per Jumlah andik pas seluruh Indonesia x 100% 4. Jumlah Klien Pas yang Terklasifikasi sesuai standar per Jumlah Klien Pas seluruh Indonesia x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1,2,3 dan 4 dibagi 4 Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi pada Lapas anak dan Bapas

Persentase (%) Anak yang Memperoleh Pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel

Formulasi perhitungan : 1. Jumlah andik pas yang memperoleh pendidikan / Jumlah andik pas seluruh indonesia x 100% 2. Jumlah andik pas yang memperoleh reintegrasi / Jumlah andik pas seluruh indonesia x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1 dan 2 dibagi 2 Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan Anak Didik Pemasyarakatan yang memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi Sesuai dengan program pendidikan dan reintegrasi pada lapas anak

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR


Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

Formulasi perhitungan : 1. Jumlah Andikpas yang memperoleh pendampingan sesuai standar / Jumlah andik pas seluruh Indonesia x 100% 2. Jumlah Andikpas yang memperoleh pembimbingan sesuai standar / Jumlah andik pas seluruh indonesia x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1, dan 2 dibagi 2 Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan Anak Didik Pemasyarakatan yang memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan pada Lapas Anak dan Bapas Formulasi perhitungan : 1. Jumlah klien pas yg memperoleh bimbingan / Jumlah klien pas se-Indonesia x 100% 2. Jumlah klien pas yg memperoleh pengawasan / Jumlah klien pas se-Indonesia x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1 dan 2 dibagi 2 Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan Klien Pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan pada Bapas dan Lapas Formulasi perhitungan : 1. Jumlah andik pas yang telah mendapatkan litmas sesuai standar / Jumlah andik pas yang diusulkan untuk mendapatkan litmas x 100% 2. Jumlah klien yang telah mendapatkan litmas sesuai standar / Jumlah Klien yang berhak mendapatkan litmas x 100% Dengan demikian formulasi capaian indikatornya adalah jumlah formulasi 1 dan 2 dibagi 2 Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data : Laporan andik pas dan klien pas yang memperoleh litmas pada Lapas anak dan Bapas

Persentase (%) Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Pembimbingan dan Pengawasan Secara tepat waktu dan akuntabel

Persentase (%) Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel

Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya persentase Lapas/Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat

Persentase Rutan dan Lapas yang memenuhi standar hunian dan keamanan

Formulasi perhitungan : Jumlah Lapas dan Rutan seluruh Indonesia yg memenuhi standar hunian dan keamanan per jumlah Lapas dan Rutan seluruh Indonesia X 100%; Tipe perhitungan: Kumulatif . Sumber data : 1.

Hasil evaluasi dan laporan Lapas dan Rutan yang telah memenuhi standar petugas pengamanan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib; 2. Hasil evaluasi dan laporan Lapas dan Rutan yang telah memenuhi standar saran hunian oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib; Hasil evaluasi dan laporan Lapas dan Rutan yang telah memenuhi standar sarana keamanan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR Persentase (%) tindaklanjut pelanggaran ham, kasus penyebaran napza, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan;

PENJELASAN INDIKATOR Formulasi perhitungan : Selisih antara Jumlah tindak lanjut pelanggaran pelanggaran ham, kasus penyebaran napza, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan thn sebelumnya dengan tahun N per Jumlah tindak lanjut pelanggaran pelanggaran ham, kasus penyebaran napza, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan thn sebelumnya X 100% Tipe perhitungan: Non Kumulatif Sumber data : 1. Hasil evaluasi dan laporan tindaklanjut gangguan keamanan di UPT Pemasyarakatan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib; 2. Hasil evaluasi dan laporan tindaklanjut penanganan pelanggaran ham di UPT Pemasyarakatan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib; 3. Hasil evaluasi dan laporan tindaklanjut penanganan kasus penyebaran napza di UPT Pemasyarakatan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib Hasil evaluasi dan laporan tindaklanjut penanganan kejahatan terorganisir di UPT Pemasyarakatan oleh tim evaluasi Dit Bina Kamtib


: : :



: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknis dibidang Administrasi Hukum Umum Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Administrasi Hukum Umum 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi Hukum Umum 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Administrasi Hukum Umum 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Administrasi Hukum Umum 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Indikator Kinerja Utama : SASARAN Meningkatkan pelayanan administrasi jasa hukum di bidang badan usaha, hukum perorangan, dan partai politik

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap

PENJELASAN Formulasi Perhitungan = ((jumlah hasil SK Perseroan Terbatas + Badan Hukum Sosial) : (jumlah seluruh permohonan perseroan terbatas + Badan Hukum Sosial)) x 100 % Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan

Formulasi perhitungan = (jumlah pemberian status kewarganegaraan : jumlah permohonan status kewarganegaraan ) x 100% Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik

Formulasi perhitungan = (jumlah Partai politik yang diberikan status badan hukum : jumlah permohonan partai politik untuk menjadi badan hukum ) x 100% Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase pemohon yang memperoleh pendapat hukum di bidang grasi

Formulasi perhitungan = jumlah pendapat hukum grasi: jumlah pemohon pendapat hukum grasi x 100% Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya

Formulasi Perhitungan = jumlah proses permohonan masyarakat untuk memperoleh hasil rumusan sidik jari : jumlah seluruh permohonan sidik jari dari masyarakat (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) x 100 % Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase administrasi

Formulasi perhitungan = jumlah SK Notaris : Jumlah

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA pelayanan notariat

PENJELASAN seluruh permohonan notaris x 100 % Tipe Perhitungan = Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus

Formulasi perhitungan = ((jumlah keterangan surat wasiat + jumlah SK pengangkatan Kurator/pengurus) : (jumlah seluruh permohonan surat keterangan wasiat dari notaris + jumlah seluruh permohonan Kurator/pengurus)) x 100 % Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Meningkatnya Penyelesaian permohonan Bantuan timbal balik dan esktradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

Formulasi Perhitungan = (jumlah surat permohonan MLA dan ekstradisi dari penegak hukum di Indonesia yang ditindaklanjuti + jumlah surat permohonan MLA dan ekstradisi dari negara lain yang ditindaklanjuti: jumlah keseluruhan surat permohonan MLA dan ekstradisi dari penegak hukum Indonesia + jumlah keseluruhan surat permohonan MLA dan ektradisi dari Negara Lain x 100% Tipe Perhitungan = non Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan


ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Direktorat Perdata Meningkatkan pelayanan administrasi jasa hukum di bidang badan usaha

Persentase Administrasi Pelayanan Jasa Hukum Perseroan Terbatas yang sesuai standar dan akuntable

Formulasi Perhitungan = jumlah SK Perseroan Terbatas yang diterbitkan : jumlah seluruh permohonan x 100 % Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = laporan tahunan

Persentase Administrasi Pelayanan Jasa Hukum Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dan akuntable

formulasi Perhitungan = jumlah SK Badan Hukum Sosial yang diterbitkan : jumlah seluruh permohonan x 100 % Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = laporan tahunan

Direktorat Tata Negara Terwujudnya standar pelayanan prima dalam pelayanan jasa hukum

Persentase (%) WNI yang memiliki status kewarganegaraan yang jelas

Formulasi perhitungan = jumlah pemberian status kewarganegaraan : jumlah permohonan status kewarganegaraan x 100% Tipe Perhitungan = kumulatif

Persentase (%) Partai Politik yang memiliki badan hukum yang jelas

Sumber data = Laporan Tahunan Formulasi perhitungan = jumlah Partai politik yang diberikan badan hukum : jumlah permohonan partai politik untuk menjadi badan hukum x 100% Tipe Perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan

Direktorat Hukum Internasional Dan Otoritas Pusat Terwujudnya standar pelayanan prima dalam pelayanan jasa hukum

Persentase (%) tindak lanjut permohonan Bantuan Timbal Balik yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

Formulasi Perhitungan = jumlah surat permohonan MLA dari penegak hukum di Indonesia yang ditindaklanjuti : jumlah keseluruhan surat permohonan MLA dari penegak hukum Indonesia x 100% Tipe perhitungan = Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan Formulasi Perhitungan = jumlah surat permohonan MLA dari negara lain yang ditindaklanjuti : jumlah keseluruhan surat permohonan MLA dari Negara Lain x 100% Tipe perhitungan = Kumulatif

Persentase (%) tindak lanjut permohonan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

Sumber data = Laporan Tahunan Formulasi Perhitungan = jumlah surat permohonan ekstradisi dari penegak hukum di Indonesia yang telah ditindaklanjuti : jumlah keseluruhan permohonan ekstradisi dari penegak hukum di Indonesia x 100% Tipe perhitungan = Kumulatif Sumber data = Laporan Tahunan Formulasi Perhitungan = jumlah surat permohonan ekstradisi dari negara lain yang telah ditindaklanjuti : jumlah keseluruhan permhn ekstradisi dari negara lain x100%

SASARAN STRATEGIS Direktorat Pidana Terwujudnya standar pelayanan prima dalam pelayanan jasa hukum

INDIKATOR KINERJA Terwujudnya pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi

PENJELASAN Formulasi perhitungan = jumlah pendapat hukum grasi: jumlah pemohon pendapat hukum grasi x 100% Tipe Perhitungan = Kumulatif Sumber data = Laporan tahunan

Direktorat Daktiloskopi Terwujudnya standar pelayanan prima dalam pelayanan jasa hukum

Persentase (%) permohonan masyarakat yang telah terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya

Formulasi Perhitungan = jumlah proses permohonan masyarakat untuk memperoleh hasil rumusan sidik jari : jumlah seluruh permohonan sidik jari dari masyarakat (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) x 100 % Tipe Perhitungan = kumulatif Sumber data = Laporan Bulanan


: : :



: Inspektorat Jenderal : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Fungsi : 1. Persiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuisia. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Utama : SASARAN Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Prosentase unit kerja yang berhasil mencapai standard pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja yang telah melaksanakan standard pelayanan (WBK) DIBAGI jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DIKALI 100 %. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan Formulasi Pengukuran: Jumlah satuan kerja yang laporan akuntabilitas keuangan sesuai standard DIBAGI jumlah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM DIKALI 100 %. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja yang dinilai Quality Assurance sesuai standard DIBAGI jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian DIKALI 100 %. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja yang akuntabilitas kinerjanya baik DIBAGI jumlah unit kerja yang dilakukan panilaian DIKALI 100 %. Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan

Prosentase unit kerja yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standard untuk mendapatkan Opini BPK yang WTP

Prosentase unit kerja yang menyelenggarakan Pelaksanaan RB sesuai ketentuan

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori ‘B’

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL SASARAN Inspektorat Wilayah I Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah II Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah III Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Presentase unit kerja wilayah I yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah I yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah I DIKALI 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah I.

Presentase unit kerja wilayah II yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah II yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah II DIKALI 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah II

Presentase unit kerja wilayah III yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah III yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah III DIKALI 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah III. Formulasi Pengukuran: Jumlah tindak lanjut pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah III DIBAGI total pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di Wilayah III DIKALI 100%. Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 2. Pengaduan Masyarakat yang diklarifikasi.

Inspektorat Wilayah IV Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah IV

Presentase unit kerja wilayah III yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah IV yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah IV DIKALI 100% Tipe penghitungan: KUMULATIF Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah IV. Formulasi Pengukuran: Jumlah tindak lanjut pengaduan dan kasus yang

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah IV DIBAGI total pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di Wilayah IV DIKALI 100%. Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 2. Pengaduan Masyarakat yang diklarifikasi.

Inspektorat Wilayah V Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah V

Presentase unit kerja wilayah V yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah V yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah V DIKALI 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah V.

Presentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah V

Formulasi Pengukuran: Jumlah tindak lanjut pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah V DIBAGI total pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di Wilayah V DIKALI 100%. Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 2. Pengaduan Masyarakat yang diklarifikasi.

Inspektorat Wilayah VI Peningkatan kualitas pengawasan pada unit kerja dilingkungan Inspektorat Wilayah VI

Presentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan

Formulasi Pengukuran: Jumlah unit kerja wilayah VI yang telah memenuhi standard pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan DIBAGI Jumlah unit kerja wilayah VI DIKALI 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Laporan hasil pengawasan unit kerja wilayah VI.

Presentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah VI

Formulasi Pengukuran: Jumlah tindak lanjut pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah VI DIBAGI total pengaduan yang masuk pada tahun berjalan di Wilayah VI DIKALI 100%. Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus. 2. Pengaduan Masyarakat yang diklarifikasi.


: : :



: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknis dibidang Hak Kekayaan Intelektual Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Hak Kekayaan Intelektual 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Hak Kekayaan Intelektual 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Hak Kekayaan Intelektual 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR UTAMA

PENJELASAN

Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

Persentase perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat

(Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang HKI th berjalan / jumlah pengaduan tindak pidana di bidang HKI yang masuk ) X 100%

Persentase permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum

(Jumlah penerbitan surat pendaftaran Hak Cipta, sertifikat Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis th berjalan/ Target penerbitan sertifikat Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis th berjalan) x 100% (Jumlah penolakan hak cipta dan desain industri, Paten, merek dan Indikasi Geografis , th berjalan/ Jumlah penolakan pencatatan hak cipta dan pendaftaran desain industri Desain Industri, Paten, Merek dan Indikasi Geografis th lalu)x 100% (Jumlah Pendapat Hukum Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Merek th berjalan/ Target Surat Pendapat Hukum Hak Cipta) X 100% Jumlah Pemberian Keterangan Saksi Ahli th berjalan / Target pemberian Keterangan Saksi Ahli X 100% Jumlah putusan banding paten dan merek th berjalan /jumlah permohonan banding X 100%

Jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat

Jumlah Informasi HKI Online 24 Jam dengan data Up To Date th ybs

Jumlah Unit Kerja Eksternal Terintegrasi th ybs

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SASARAN STRATEGIS Direktorat HC, DI, DTLST dan RD Persentase permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum

INDIKATOR UTAMA

Persentase administrasi kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri, yang sesuai standar Persentase pendaftaran hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang

Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat perpanjangan desain industri yang sesuai standar Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar

PENJELASAN

Jumlah Permohonan hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang th berjalan/Target Pemohonan X 100% Non Kumulatif Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun th berjalan Jumlah Pemeriksaan Substantif th berjalan/ Target Pemeriksaan Substantif X 100% Non Kumulatif Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun th berjalan Jumlah Penolakan Hak Cipta th berjalan / Target Penolakan Hak Cipta X 100% Non Kumulatif Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun th berjalan Jumlah Sertifikat Hak Cipta th berjalan / Target Pencetakan Sertifikat Hak Cipta X 100% Non Kumulatif Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun th berjalan

Jumlah Surat Pendapat Hukum Hak Cipta th berjalan / Target Surat Pendapat Hukum Hak Cipta X 100% Non Kumulatif Data Statistik Direktorat HC,DI,DTLST dan RD Tahun th berjalan


: : :

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-13.OT.02.01 tahun 2011 09 Desember 2011


: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknis dibidang Hak Asasi Manusia Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Hak Asasi Manusia 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Hak Asasi Manusia 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Hak Asasi Manusia 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Hak Asasi Manusia 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Hak Asasi Manusia Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN

Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh pemenuhan dan perlindungan atas hak asasinya

Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM

Formulasi : Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diberikan pelatihan HAM dan mampu menyusun action plan berperspektif HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Penguatan HAM Formulasi : Jumlah rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait / Jumlah rekomendasi kasus yang disampaikan kepada instansi terkait x 100 % Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Yankommas HAM Formulasi : Jumlah aparatur pemerintah yang mengetahui/mengenal nilai-nilai HAM berdasarkan perbandingan nilai post tes dan pre test hasil diseminasi HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Diseminasi HAM

Jumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Jumlah aparatur pemerintah yang mengetahui/mengenal nilai-nilai HAM

Jumlah pengakses Implementasi HAM yang bersumber dari K/L, Pemprov dan Pemkab/kota

Formulasi : Jumlah pengakses Implementasi HAM yang bersumber dari K/L, Pemprov dan Pemkab/kota Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Informasi HAM

Jumlah implementasi pemajuan HAM melalui kerja sama HAM

Formulasi : Jumlah implementasi pemajuan HAM melalui kerja sama HAM berupa Kerja sama HAM di dalam Negeri, Kerja sama HAM dengan Luar Negeri, Kerja sama HAM dalam bidang legislasi HAM, dan laporan kerjasama dalam implementasi instrumen HAM Internasional Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Kerja Sama HAM

SASARAN STRATEGIS


PENJELASAN

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM

Formulasi : Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaporan yang tepat waktu dan terintegrasi / Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaporan yang harus dilaksanakan. Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Sekretariat Ditjen HAM MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1. Jumlah Modul/Panduan HAM, Bahan Ajar HAM dan tenaga Penguatan HAM

Formulasi : - Jumlah Modul/Panduan HAM yang disusun - Jumlah Bahan Ajar HAM yang disusun - Jumlah peserta pelatihan HAM yang siap menjadi tenaga pelatih HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Penguatan HAM Formulasi : Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapat pelatihan HAM di wilayah I Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Penguatan HAM Wilayah I Formulasi : Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapat pelatihan HAM di wilayah II Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Penguatan HAM Wilayah II

Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan berperspektif HAM

2. Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan HAM di wilayah I 3. Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan HAM di wilayah II

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat Meningkatnya rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

4. Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan HAM di wilayah III

Formulasi : Jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapat pelatihan HAM di wilayah III Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Penguatan HAM Wilayah III

1. Persentase kasus permasalahan HAM yang telah ditelaah dan direkomendasikan kepada instansi terkait di wilayah I

Formulasi : Jumlah kasus yang telah ditelaah dan direkomendasikan / jumlah kasus permasalahan HAM yang diadukan x 100 % di wilayah I: Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Yankommas HAM Formulasi : Jumlah kasus yang telah ditelaah dan direkomendasikan / jumlah kasus permasalahan HAM yang diadukan x 100 % di wilayah II: Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Yankommas HAM

2. Persentase kasus permasalahan HAM yang telah ditelaah dan direkomendasikan kepada instansi terkait di wilayah II

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

3. Persentase kasus permasalahan HAM yang telah ditelaah dan direkomendasikan kepada instansi terkait di wilayah III

Formulasi : Jumlah kasus yang telah ditelaah dan direkomendasikan / jumlah kasus permasalahan HAM yang diadukan x 100 % di wilayah III: Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Yankommas HAM Formulasi : Jumlah kasus yang telah ditelaah dan direkomendasikan / jumlah kasus permasalahan HAM yang berasal dari luar negeri dan belum diadukan x 100 % di wilayah khusus Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Direktorat Yankommas HAM

4. Persentase kasus permasalahan HAM yang telah ditelaah dan direkomendasikan kepada instansi terkait di wilayah khusus

Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia Meningkatnya implementasi pemajuan HAM melalui kerja sama HAM

1. Jumlah kerja sama HAM dengan pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri

Formulasi : Jumlah kerja sama HAM yang dilakukan dengan pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Kerjasama Dalam Negeri

2. Jumlah kerja sama HAM dengan pihak luar negeri

Formulasi : Jumlah kerjas ama HAM yang dilakukan dengan pihak luar negeri berupa kerja sama antar negara, kerjasama dengan Badan-Badan Khusus PBB dan kerjasama HAM Organisasi Internasional Non PBB Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Kerja Sama Luar Negeri Formulasi : Jumlah kerja sama dalam melakukan harmonsasi RUU yang harmonis dengan HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Legislasi dan Harmonisasi HAM Formulasi : Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM Internasional dan Naskah Akademik Instrumen HAM Internasional Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Instrumen HAM Internasional

3. Jumlah kerja sama dalam melakukan harmonsasi RUU yang harmonis dengan HAM

4. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumen HAM Internasional dan Naskah Akademik Instrumen HAM Internasional

Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia Meningkatnya aparatur pemerintah yang mengetahui/mengenal nilainilai HAM

1.

Jumlah aparatur Pemerintah dan masyarakat yang telah memperoleh Diseminasi HAM

Formulasi : Jumlah aparatur Pemerintah yang telah memperoleh Diseminasi HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Pembudayaan Kesadaran HAM

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2. Jumlah tenaga penyuluh HAM

3. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM

4. Jumlah metodologi dan Bahan Diseminasi

Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia Meningkatnya pengakses Implementasi HAM yang bersumber dari K/L, Pemprov dan Pemkab/kota

1.

Jumlah data implementasi HAM yang diolah dari K/L, Provinsi, Kab/Kota

2. Jumlah Evaluasi dan Pelaporan HAM

3. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui internet

4. Jumlah publikasi dan dokumenasi HAM

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Ditjen HAM

1.

Persentase aparatur Ditjen HAM yang memiliki kemampuan teknis di bidang HAM da persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang akuntabel

PENJELASAN Formulasi : Jumlah tenaga penyuluh HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Penyuluhan HAM Formulasi : Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi HAM Formulasi : Jumlah metodologi dan Bahan Diseminasi Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Program Diseminasi

Formulasi : Jumlah data implementasi HAM yang diolah dari K/L, Provinsi, Kab/Kota Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Data dan Informasi HAM Formulasi : Jumlah Evaluasi dan Pelaporan HAM Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Evaluasi dan Pelaporan HAM Formulasi : Jumlah akses jalur informasi HAM melalui internet Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Sistem dan Jaringan HAM Formulasi : Jumlah publikasi HAM melalui: a. Penerbitan Majalah Mediasi HAM b. Jurnal HAM c. Talkshow tentang HAM di Televisi d. Publikasi dan dokumentasi implementasi RANHAM e. Pelayanan Perpustakaan Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Subdit Publikasi dan Dokumentasi HAM

Formulasi : Jumlah pegawai Ditjen HAM yang memiliki kemampuan teknis di bidang HAM / Jumlah pegawai Ditjen HAM x 100 % + Jumlah kelengkapan administrasi kepegawaian yang lengkap dan akuntabel/jumlah pegawai Ditjen HAM x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bagian Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2. Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akntabel

3. Prosentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel

4. Prosentase administrasi ketatausahaan yang akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen HAM

5. Prosentase pengelolaan kerumahtanggan, BMN (Barang Miliki Negara ) dan Barang persediaan yang tepat waktu, terintergrasi dan akuntabel

PENJELASAN Formulasi : Jumlah perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akntabel / perencanaan, penganggaran dan pelaporan program dan kegiatan x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bagian Program dan Pelaporan Formulasi : Jumlah pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel / jumlah pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran x 100 % Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bagian Keuangan Formulasi : Jumlah administrasi ketatausahaan yang akuntabel serta terbangunnya citra positif Ditjen HAM / Administrasi ketatausahaan x 100 % Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bagian Tata Usaha Formulasi : Jumlah pengelolaan kerumahtanggan, BMN (Barang Miliki Negara ) dan Barang persediaan yang tepat waktu, terintergrasi dan akuntabel / Jumlah pengelolaan kerumahtanggan, BMN (Barang Miliki Negara ) dan Barang persediaan x 100 % Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bagian Umum


: : :



: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standarisasi teknis dibidang Peraturan Perundang-undangan Fungsi : 1. Perumusan kebijakan dibidang Perundang-undangan 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perundang-undangan 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Perundang-undangan 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Perundang-undangan 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Perundang-undangan Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS


Pembentukan peraturan 1. Persentase (%) Pembentukan perundang-undangan yang Peraturan Perundangmampu menjawab undangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum perkembangan global secara masyarakat, melindungi tepat waktu. kepentingan nasional, dan program legislasi nasional.

PENJELASAN 1.

Formulasi penghitungan : Jumlah RUU yang selesai disusun Jumlah RUU prolegnas 2011-2014 yang harus disusun

2.

Tipe Penghitungan : Kumulatif

3.

Peraturan perundangundangan di tingkat pusat maupun daerah yang harmonis dan melindungi kepentingan nasional.

2.

Persentase (%) Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah.

Sumber data : a. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan; b. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; c. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah; dan d. Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerjasama Peraturan Perundang-undangan. 1. Formulasi penghitungan : RPUU yang selesai diharmonisasikan Jumlah permohonan harmonisasi RPUU yang masuk 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan


ttd AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SASARAN STRATEGIS Direktorat Perancangan Peraturan Perundangundangan Peningkatan kualitas rancangan Undangundang dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang.

INDIKATOR KINERJA

1. Persentase (%) Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan program legislasi nasional;

PENJELASAN

1. Formulasi penghitungan : Jumlah RUU yang selesai disusun Prolegnas 2010-2014 2.


3.

Sumber data : Laporan Subdit Perencanaan dan RUU.

Perancangan

1. Formulasi penghitungan : RPUU dibawah UU yang selesai disusun Peraturan Perundangundangan dibawah Undang- Jumlah RPUU yang direncanakan untuk disusun Undang yang mampu 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif menjawab kebutuhan masyarakat dan 3. Sumber data : perkembangan; Laporan Subdit Perencanaan dan Perancangan RPP, RPerpres dan RPermen.

2. Persentase (%) Rancangan

3. Persentase

(%) penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR secara tepat waktu;

4.

5.

Persentase (%) tenaga fungsional perancang peraturan perundangundangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standart secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel; dan Persentase (%) kelengkapan dokumenasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date.

1.

Formulasi penghitungan :

RUU yang selesai dibahas . RUU yang masuk dalam prioritas tahunan 2.


3.

Sumber data : Laporan Subdit Pembahasan Rancangan UndangUndang.

1. Formulasi penghitungan : Jumlah perancang yang diikutkan pelatihan Jumlah perancang yang direncanakan ikut pelatihan 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Laporan Subdit Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 1.

Formulasi penghitungan : Jumlah buku/dokumen hukum yang dikelola Jumlah buku/dokumen hukum yang diterima atau yang direncanakan

2.


3.

Sumber data : Laporan Subdit Dokumentasi dan Perpustakaan.

SASARAN STRATEGIS Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Meningkatkan keharmonisan Rancangan Peraturan Perundangaundangan tingkat pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Keuangan, Perbankan, Industri, Perdagangan, Sumber Daya Alam, Riset, Teknologi, Kesejahtaraan Rakyat yang harmonis.

INDIKATOR KINERJA

1.

Persentase (%) rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang harmonis;

PENJELASAN

1.

2. 3.

2.

3.

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundangundangan tingkat pusat Bidang Keuangan dan Perbankan yang harmonis;

1.

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundangundangan tingkat pusat Bidang Industri dan Perdagangan yang harmonis;

1.

2. 3.

2. 3.

4.

5.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundangundangan Meningkatkan Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kota/ Kab) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundangundangan tingkat pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat yang harmonis; dan

1.

Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundangundangan tingkat pusat Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

1.

1. Persentase (%) Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kab /Kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date;

2. 3.

2. 3.

1.

Formulasi penghitungan : RPUU Bidang POLHUKAM yang selesai diharmonisasi Jumlah permohonan harmonisasi RPUU Bidang POLHUKAM yang masuk Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Harmonisasi bidang politik, hukum dan keamanan. Formulasi penghitungan : RPUU Bidang KEUBANK yang selesai diharmonisasi Jumlah permohonan harmonisasi RPUU Bidang KEUBANK yang masuk Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan. Formulasi penghitungan : RPUU Bidang INDAGRISTEK yang selesai diharmonisasi Jumlah permohonan harmonisasi RPUU Bidang INDAGRISTEK yang masuk Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi. Formulasi penghitungan : RPUU Bidang KESRA yang selesai diharmonisasi Jumlah permohonan harmonisasi RPUU Bidang KESRA yang masuk Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Bidang Kesejahteraan Rakyat. Formulasi penghitungan : RPUU Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan LH yang selesai diharmonisasi Jumlah permohonan harmonisasi RPUU Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan LH yang masuk Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Formulasi penghitungan : Pemetaan dan publikasi perda yang selesai Jumlah Pemetaan dan publikasi perda yang direncanakan 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Kasubdit Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2. Persentase (%) Pemerintahan Daerah di Wilayah I yang memperolah fasilitasi perancangan peraturan daerah;

PENJELASAN 1.

2. 3.

3. Persentase (%) Pemerintahan Daerah di Wilayah II yang memperolah fasilitasi perancangan peraturan daerah; dan

1.

2. 3.

4.

Persentase (%) Pemerintahan Daerah di Wilayah III yang memperolah fasilitasi perancangan peraturan daerah.

1.

2. 3.

Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundangundangan Meningkat kualitasnya seluruh pengundangan, publikasi, dan kerjasama di bidang peraturan perundang-undangan.

Formulasi penghitungan : Jumlah Pemerintahan Daerah Wilayah I yang terfasilitasi Jumlah Perancangan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan Rencana dan Permohonan di Wilayah I. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I. Formulasi penghitungan : Jumlah Pemerintahan Daerah Wilayah II yang terfasilitasi Jumlah Perancangan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan Rencana dan Permohonan di Wilayah II. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II. Formulasi penghitungan : Jumlah Pemerintahan Daerah Wilayah III yang terfasilitasi Jumlah Perancangan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan Rencana dan Permohonan di Wilayah III Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber data : Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III.

1. Persentase (%) peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran negara/ tambahan lembaran negara atau berita negara/ tambahan berita negara secara tepat waktu;

1. Formulasi penghitungan : Jumlah LN, TLN,BN yang diundangkan Jumlah LN, TLN,BN yang masuk 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundangundangan.

2. Persentase (%) peraturan perundang-undangan dan bahan perancangan hukum yang dipublikasikan; dan

1. Formulasi penghitungan : Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum yang dipublikasikan Jumlah Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum yang direncanakan untuk dipublikasikan 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Kasubdit Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

3. Persentase (%) kerjasama di bidang peraturan perundangundangan yang memajukan kepentingan nasional yang telah dilaksanakan;

1. Formulasi penghitungan : JumlahDokumenkerjasama yang diselesaikan Jumlah Kerjasama yang direncanakan 2. Tipe Penghitungan : Kumulatif 3. Sumber data : Kasubdit Kerjasama.


: : :


Nama Organisasi : Badan Pembinaan Hukum Nasional Tugas : Melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan hukum nasional 2. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan hukum nasional. 4. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan hukum nasional Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global tepat waktu;

Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Persentase hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakkan hukum serta budaya hukum dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundangundangan Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan hukum, dokumentasi dan publikasi hukum yang lengkap dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM

Terbentuknya masyarakat sadar hukum

PENJELASAN 1.

2. 3.

Dasar Pengukuran: Jumlah, RUU yang menjadi prioritas : seluruh RUU yang masuk ke legislatif Type Pengukuran: kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan

1.

Dasar Pengukuran : Rekomendasi : judul kajian, penelitian dan naskah akademik peraturan perundang-undangan 2. Tipe Pengukuran : Non kumulatif 3. Sumber data : Laporan Tahunan

1.

2. 3.

1. 2. 3.

Dasar Pengukuran : Jumlah anggota jaringan yang terintegrasi secara online : Jumlah seluruh anggota jaingan Tipe Pengukuran : kumulatif Sumber data : Laporan Bid. Jaringan DokumentaSI dan Informasi Hukum

Dasar Pengukuran : Jumlah desa/kelompok KADARKUM Tipe Pengukuran : kumulatif Sumber data : Laporan Bid. Desa Sadar Hukum MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Sekretariat BPHN Seluruh perencanaan, pelaksana-an, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.

Persentase (%) Aparatur BPHN yang memiliki Kualifikasi dan Kemampuan Administrasi Kepegawaian yang akuntabel;

1.

2. 3.

Persentase (%) perencanaan, penganggaran, danPelapora Program dan Kegiatan Berbasis Kinerja yang Tepat Waktu, terintegrasi dan Akuntabel Serta Terbangunnya Kerjasama dan Citra Positif BPHN;

1.

Persentase (%) Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang Konsisten, Tepat Waktu, Terintegrasi, dan Akuntabel;

1.

2. 3.

2. 3.

Persentase (%) AdministrasiKetatausahaandanKerumahtanggaa n yang Akuntabel;

1. 2. 3.

Persentase (%) Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan yang Tepat Waktu, Terintegrasi, Akuntabel.

1. 2. 3.

Dasar Pengukuran: Jumlah, aparatur yang memiliki kualifikasi : jumlah seluruh pegawai yang ada Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan kepegawaian Dasar Pengukuran: Jumlah, dokumen yg dapat diselesaikan tepat waktu : seluruh dokumen yang harus disampaikan sesuai peraturan Type Pengukuran: Non kumulatif SumberData: Laporan Program dan Pelaporan Dasar Pengukuran: Jumlah, laporan yg dapat diselesaikan tepat waktu : jumlah seluruh laporan yang harus disampaikan Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Bag. keuangan Dasar Pengukuran: Jumlah, semua laporan yg dapat diselesaikan Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Bag. Umum Dasar Pengukuran: Jumlah, semua laporan yg dapat diselesaikan Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Bag. BMN

Pusat Perencanaan Pembangunan Sistem Hukum Nasional Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global tepat waktu;

% Proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN)

1. 2. 3.

% Pemetaan RUU yang di usulkan 4. sebagai prtingkat nasional secara terintegrasi untuk jangka prioritas dalam PROLEGNAS 5. 6.

Dasar Pengukuran: Tahapan penyusunan dokumen Draft RPJMN Type Pengukuran: kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan Dasar Pengukuran: Jumlah, RUU yang menjadi prioritas : seluruh RUU yang masuk ke legislatif Type Pengukuran: kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Jumlah Naskah Akademik 1. Rancangan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan pendukung Penyusunan 2. Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas. 3. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global tepat waktu;

Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Persentase pemetaan kemutakhiran kelembagaan dan penegakan hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Persentase pemetaan kemutakhiran budaya hukum nasional dan jumlah rekomendasi yang diberikan.

jumlah fungsional peneliti hukum yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya

Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global tepat waktu;

Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

1. Dasar Pengukuran: Presentasi, dgn pembilang adl jumlah rekomendasi, dan penyebut semua judul hasil kajian dan penelitian 2. Type Pengukuran: Non kumulatif 3. Sumber Data: Laporan Bid. Penelitian Substansu Hukum 1. Dasar Pengukuran: Presentasi, dgn pembilang adl jumlah rekomendasi, dan penyebut semua judul hasil kajian dan penelitian 2. Type Pengukuran: Non kumulatif 3. Sumber Data: Laporan Bid. Penelitian Kelembagaan Hukum 1. Dasar Pengukuran: Presentasi, dgn pembilang adl jumlah rekomendasi, dan penyebut semua judul hasil kajian dan penelitian 2. Type Pengukuran: Non kumulatif 3. Sumber Data: Laporan Bid. Penelitian Budaya Hukum 1. Dasar Pengukuran: Jumlah,peneliti hukum yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidangnya 2. Type Pengukuran: Non kumulatif 3. Sumber Data: 4. Laporan bid. fasilitasi

1.

2. 3.

Persentase kelengkapan dan keakuratan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses secara mudah dan cepat dalam bentuk cetakan, media digital maupun online melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Dasar Pengukuran: Jumlah, NARUU yang harus diselesaikan oleh pemerintah Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan

1.

2. 3.

Dasar Pengukuran: Persen, dgn pembilang adlh jumlah anggota jaringan dan penyebut adlh jumlah keseluruhan kabupaten dan kota seluruh Indonesia Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan Dasar Pengukuran: Jumlah informasi hukum yang dapat diakses dalam bentuk cetakan, media digital maupun online : jumlah informasi hukum yang termuat dalam jaringan dokumentasi informasi hukum keseluruhan Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Bid. Penelitian Budaya Hukum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah pemustaka serta jumlah dan ragam bahan pustaka di perpustakaan hukum nasional.

PENJELASAN 1.

2. 3.

Dasar Pengukuran: Jumlah, Orang yg mengujungi perpustakaan dan jumlah bahan/buku perpustakaan Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: LaporanTahunan

Pusat Penyuluhan Hukum SeluruhDesaSadarHukum/ kelompok KADARKUM di seluruh Indonesia

Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM disetiap wilayah

1.

2. 3. Jumlah Modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh dan kader penyuluh hukum

1. 2. 3.

Jumlah orang yang mendapat 1. penyuluhan hukum, sosialisasihukumsertapenerimako 2. nsultasihukumdanbantuanhukum 3.

Dasar Pengukuran: Jumlah, desa yg sadar hukum berdasarkan kriteria yg telah ditentukan Type Pengukuran: kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan Dasar Pengukuran: Jumlah, modul dan penyuluh hukum Type Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Laporan Tahunan Dasar Pengukuran: Jumlah, Orang yg mendapat penyuluhan hukum Type Pengukuran: kumulatif Sumber Data: LaporanTahunan


: : :


Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Tugas : Melaksanakan Penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia 2. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia 4. Pelaksanaan administrasi dan Penelitian dan pengembangan dibidang hak asasi manusia Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS


Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hakhak Sipil dan Politik, Hak-hak Ekosob, Hak-hak Kelompok Khusus dan Transformasi Konflik yang digunakan sebagai bahan umusan kebijakan.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hakhak Sipil dan Politik, Hak-hak Ekosob, Hak-hak Kelompok Khusus dan Transformasi Konflik yang digunakan sebagai bahan peraturan perUUan

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hakhak Sipil dan Politik, Hak-hak Ekosob, Hak-hak Kelompok Khusus dan Transformasi Konflik yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

PENJELASAN dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % (90 rekomendasi / 112 rekomendasi) x 100% = 80% type pengukuran : non komulatif Sumber data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan peraturan perundang-undangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % 56 rekomendasi / 112 rekomendasi x 100% = 50% type pengukuran : non komulatif Sumber data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Dasar pengukuran : (jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dan disosialisasikan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100 % 112 / 112 x 100 % = 100 % type pengukuran : non komulatif Jumlah Rekomendasi Hasil : - Penelitian : 48 Rekomendasi - Pengembangan : 24 Rekomendasi - Evaluasi : 40 Rekomendasi jumlah rekomendasi : 112 rekomendasi Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN HAM SASARAN


PENJELASAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan HakHak Sipil dan Politik Pembentukan peraturan perundangundangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % Type pengukuran : non kumulatif

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik yang digunakan sebagai bahan peraturan perUUan

Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan peraturan perundangundangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % Type pengukuran : non komulatif

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi dasar pengukuran : (jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dan disosialisasikan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100 % Type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pembentukan peraturan perundangundangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan.

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % Type pengukuran : non kumulatif

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang digunakan sebagai bahan peraturan perUUan

Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan peraturan perundangundangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % Type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

SASARAN


PENJELASAN

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

dasar pengukuran : (jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dan disosialisasikan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100 % type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik Pembentukan peraturan perundangundangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Transformasi Konflik yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan.

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % type pengukuran : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Transformasi Konflik yang digunakan sebagai bahan peraturan perUUan

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan peraturan perundangundangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Transformasi Konflik yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

dasar pengukuran : (jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dan disosialisasikan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100 % type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan HakHak Kelompok Khusus Pembentukan peraturan perundangundangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan.

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % type pengukuran : non kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

SASARAN


PENJELASAN

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus yang digunakan sebagai bahan peraturan perUUan

dasar pengukuran : (jumlah rekomendasi yang digunakan sebagai bahan peraturan perundangundangan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan) x 100 % type pengukuran : non komulatif

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi dasar pengukuran : (jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dan disosialisasikan / jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan x 100 % type pengukuran : non komulatif Sumber Data : Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi


: : :

Keputusan Menteri Hukum dan HAM MHH-13.OT.02.01 Tahun 2011 09 Desember 2011


: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia 2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia 4. Pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi Manusia Indikator Kinerja Utama : SASARAN STRATEGIS Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen/Teknis/Fungsional dan HAM pada unit kerjanya

PENJELASAN Jumlah lulusan diklat yang meningkat kinerjanya dibagi jumlah lulusan diklat x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif Sumber data : Laporan lulusan

Persentase lulusan yang menguasi ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

Dasar pengukuran : (Jumlah taruna yang lulus dibagi Jumlah taruna yang mengikuti pendidikan ) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif Sumber data : Laporan Wisuda Taruna AKIP

Persentase lulusan yang menguasi ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

Dasar pengukuran : (Jumlah taruna yang lulus dibagi Jumlah taruna yang mengikuti pendidikan) x 100% Tipe pengukuran : non kumulatif Sumber data :Laporan Wisuda Taruna AIM


ttd

AMIR SYAMSUDIN

INDIKATOR KINERJA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SASARAN STRATEGIS Pusat Pengembangan Kepemimpinan Dan Manemen, Pusat Pengembangan Teknis, Dan Pusat Pengembangan Fungsional Dan Ham Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen/Teknis/Fungsiona l dan HAM pada unit kerjanya

INDIKATOR KINERJA

Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up-to date, akuntabel dan efisien

PENJELASAN

Dasar pengukuran : (Jumlah penyelenggaraan diklat dibagi Jumlah Rencana pendidikan latihan) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif

Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efektif

Sumber data : Laporan Penyelenggaraan Diklat Dasar pengukuran : (Jumlah penyelenggaraan diklat dibagi Jumlah Rencana pendidikan latihan) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif

Persentase jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya

Sumber data : Laporan Penyelenggaraan Diklat Dasar pengukuran : (Jumlah penyelenggaraan diklat dibagi Jumlah Rencana pendidikan latihan) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif

Persentase lulusan yang menguasi ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan

Persentase lulusan yang menguasi ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian

Sumber data : Laporan Penyelenggaraan Diklat Dasar pengukuran : (Jumlah taruna yang lulus dibagi Jumlah taruna yang mengikuti pendidikan ) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif Sumber data : Laporan Wisuda Taruna AKIP Dasar pengukuran : (Jumlah penyelenggaraan diklat dibagi Jumlah Rencana pendidikan latihan) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif Sumber data : Laporan Penyelenggaraan Diklat

Sekretariat BPSDM Terselenggaranya fungsi dan tugas organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM

Persentase perencanaan, penganggaran berbasis kinerja serta pelaporan hasil evaluasi yang akuntabel, penyelenggaraan assesment dan terbangunnya kerjasama pengembangan dalam dan luar negeri

Dasar pengukuran : (Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dibagi Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan) x 100% Tipe pengukuran : Non kumulatif Sumber data : Laporan hasil kegiatan

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM Nomor : M.HH-13.0T.02

Recommend Documents