Nilai Peduli Hak Asasi Manusia Komposit nilai terhadap indikator kepeduliaan HAM sesuai dengan Regulasi Kementerian Hukum dan HAM

Lampiran Nomor Tanggal

: Peraturan Bupati Gresik : : Desember 2016

I. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik NO 1

2

3

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan Nilai Peduli Hak Asasi Manusia keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata Nilai Survey Kepuasan kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata Masyarakat (SKM) kelola kepemerintahan yang baik;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Nilai Opini BPK

4

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.

Angka Pertumbuhan Ekonomi

5

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Komposit nilai terhadap indikator kepeduliaan HAM sesuai dengan Regulasi Kementerian Hukum dan HAM

Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan ≤50 = Kurang 51-69 = Cukup 70-85 = Baik 86-100 = Sangat Baik Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaa, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia

SUMBER DATA Indeks peduli HAM Kemenkumham

PENANGGUNG JAWAB Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Sekretariat Daerah, Dispendukcapil, Diskominfo, Kecamatan

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, BAPPEDA

Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan Hasil Nilai Opini BPK dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto secara year on year Report base BPS

Rata-rata indeks pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan tutupan hutan

-1-

Report base BPS

Inspektorat, BPPKAD

BPPKAD, Dinas PM dan PTSP, Diskoperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perkim

NO 6

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui Persentase Tingkat penguatan aksesibilitas kesempatan kerja Pengangguran Terbuka didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja

7

Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Persentase Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita Report base data tingkat Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, perbulan dibawah garis kemiskinan. kemiskinan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas PMD

8

Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Report base BPS Pengeluaran Per Kapita

9

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender dalam pembangunan (IPG)

X

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Report base data tingkat Dinas Tenaga Kerja, pengangguran terbuka Diskoperindag 100%

Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan Report base BPS lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Dinas KB, PP dan Perlindungan Anak

II. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Gresik NO 1

2

3

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penanganan Konflik dengan menguatkan peran dan keberdayaan Sosial masyarakat Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana

Membangun partisipasi pemuda dalam Persentase pemuda pelopor pembangunan daerah dengan menumbuhberprestasi kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah konfik sosial yang tertangani X

SUMBER DATA Indeks peduli HAM Kemenkumham

PENANGGUNG JAWAB Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor Kesbangpol

100%

Jumlah konflik sosial Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa

Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi Jumlah pemuda yang difasilitasi

-2-

X

X

100%

100%

Report base Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana Daerah

Report base data Pemuda pelopor/berprestasi

Dinas Pemuda Olahraga

NO 4

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak Persentase Kelestarian Cagar mulia berlandaskan keluhuran budaya serta Budaya meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi

Persentase kepemilikan e-KTP

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi

Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Persentase kecamatan dengan nilai IKM sangat baik

7

Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah

Nilai Pangripta

8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN

5

6

8

9

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah Cagar budaya yang dilerstarikan Jumlah Cagar Budaya

Jumlah Kepemilikan e-KTP Jumlah Wajib KTP

Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)

X

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Report base data cagar Dinas Pariwisata dan budaya yang Kebudayaan dilestarikan 100%

Report base data kepemilikan e-KTP X

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

100%

Report base data Dinas Komunikasi dan Informasi Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah Publishing Informasi tahun ke- n Official Website Pemerintah Daerah Data Report Base SKPD Jumlah Data Report Based secara online yang bisa diakses dari X 100% Website resmi Jumlah Data Report Based Pemerintah Daerah Hasil survey IKM

Kecamatan

Bappenas

BAPPEDA

Hasil audit internal dan eksternal

Inspektorat

Survey base indeks Profesionalitas ASN

BKD

Jumlah Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik X

100%

Jumlah Kecamatan Pengukuran terhadap kualitas dokumen perencanaan (keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran) baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di tingkat nasional Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti Jumlah Temuan

X

100%

Hasil pengukuran indeks komposit variabel : kinerja, kesesuaian syarat jabatan, kompensasi, displin

-3-

NO 12

13

SASARAN STRATEGIS Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD

Menghadirkan birokrasi yang mampu Persentase standardisasi menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas pelayanan publik dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)

14

13

Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Persentase Capaian Alih Media Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Arsip Gresik Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Perda Inisiatif Tahun n-n0 Jumlah Perda Inisiatif Tahun dasar(n0)

Jumlah Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi Jumlah PD Pelayanan publik

X

X

X

PENANGGUNG JAWAB Sekretariat DPRD

Report base data Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi

Selretariat Daerah

Hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB

Sekretariat Daerah

Data arsip elektronik

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Report base realisasi investasi

Dinas PM dan PTSP

100%

100%

Capaian nilai evaluasi SAKIP (minimal B) Jumlah PD yang telah menerapkan alih media Jumlah PD

SUMBER DATA Report base perda inisiatif

100%

Pertumbuhan Realisasi Investasi Angka Pertumbuhan Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

14

Meningkatkan pendapatan asli daerah guna Angka Pertumbuhan Pendapatan mendukung keberdayaan pembangunan dan Asli Daerah; kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

Pertumbuhan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun ke-n dibanding Report base PAD tahun dasar

BPPKAD

15

Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

Peningkatan jumlah kunjungan wisata Gresik tahun ke n dibanding tahun dasar (2015)

Report base jumlah kunjungan wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

16

Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi Rasio Ketersediaan Pangan konsumsi pangan daerah didukung peningkatan Utama kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Report base data BPS

Dinas Pertanian

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) Jumlah penduduk

-4-

X

100%

NO 17

18

SASARAN STRATEGIS Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indeks Kualitas Air Sungai

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

PDRB Sub Sektor Perikanan PDRB Total

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah Persentase Kemantapan yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta Infrastruktur Jalan mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi

Nilai komposit kualitas udara Panjang Jalan dalam Kondisi Baik X

Jumlah saluran pengendalian banjir dalam kondisi baik Jumlah saluran pengendalian banjir

100%

X

100%

X

100%

Panjang jaringan irigasi kondisi baik

Jumlah RT pemanfaat Air Bersih Jumlah seluruh rumah tangga

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Report base kementerian LH Report base kementerian LH Report base jalan kabupaten kondisi baik

Dinas Lingkungan Hidup

Report base jembatan kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Report base jaringan irigasi kondisi baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Report base RT pemanfaat Air Bersih

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Hasil Monev pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Panjang Jalan Kabupaten

Panjang jaringan irigasi Persentase Akses Air Bersih/Minum

PENANGGUNG JAWAB Dinas Perikanan

100%

Nilai komposit kualitas air

Indeks Kualitas Udara 19

X

SUMBER DATA Report base data BPS

Jumlah pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai dengan RTRW

X

X

100%

100%

Jumlah pemanfaatan Tata Ruang 20

Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Rasio Konektivitas Transportasi

Rasio ketersediaan angkutan angkutan jalan dan kemantapan jalan Report base angkutan dibanding per 100.000 penduduk jalan

-5-

Dinas Perhubungan

NO 21

22

23

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Mewujudkan kepastian hukum didukung Persentase Penyelesaian Konflik optimalisasi performance pelayanan pertanahan pertanahan

Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

X

100%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Angkatan Kerja Jumlah Usia Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial

X

X

SUMBER DATA Berita Acara penyelesaian konflik pertanahan

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pertanahan

Report base BPS

Dinas Tenaga Kerja

Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dinas Tenaga Kerja

100%

100%

Pertumbuhan Jumlah nilai ekspor komoditi (dalam $) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

Report base nilai ekspor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)

Pertumbuhan Jumlah pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

Report base Industri Kecil Menengah (IKM)

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Angka pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil per tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015) Angka pertumbuhan Koperasi sehat per tahun tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)

Report base Usaha Mikro dan Kecil Report base Koperasi sehat

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

24

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif

Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil Angka Pertumbuhan Koperasi sehat

25

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

26

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah konflik yang diselesaikan Jumlah Pengajuan sengketa Tanah

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan Luas Penurunan kawasan kumuh didukung kemudahan akses terhadap permukiman kumuh perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Persentase Rumah Layak Huni

Report base PMKS yang Dinas Sosial ditangani Jumlah PMKS yang ditangani Jumlah PMKS

X

1000

Luas penurunan kawasan pemukiman kumuh tahun ke-n

Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Rumah

-6-

X

100%

Report base Luas kawasan pemukiman kumuh Report base Rumah Layak Huni

Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman

NO 27

SASARAN STRATEGIS Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Desa

28

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang bekualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaran pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;

Angka Rata rata lama sekolah 29

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; Angka Usia Harapan Hidup

Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 30

Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Survey based Kementerian Desa Survey base Dengan klasifikasi desa berindeks "tertinggal" (desa dengan indeks < kementerian Desa 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks >50 dan <75), dan "mandiri" (desa dengan indeks >75

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 4-6 Tahun Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B

X

100%

X

100%

X

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Pendidikan

Report base BPS

Dinas Kesehatan

Report base BPS

Dinas Kesehatan

Report base BPS

Dinas Kesehatan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD Report base data pemustaka

RSUD Ibnu Sina

100%

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Rata-rata lama lama masa pendidikan dibagi penduduk usia lebih dari 15 tahun Jumlah Kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu Berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite

Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di RSUD

Indeks Minat Baca Daerah Rasio Pemustaka Daerah dibandingkan dengan Jumlah penduduk

-7-

PENANGGUNG JAWAB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO 31

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

32

Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga

Angka laju pertumbuhan penduduk Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih X Jumlah Aduan

1000

SUMBER DATA Report base jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi Teknisi, Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Report base BPS

r = {(Pt /P0)(1/t)-1} x 100

Report base BPS

Jumlah peserta KB Aktif Jumlah Pasangan Usia Subur

-8-

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Report base BPS X

100%

PENANGGUNG JAWAB

III. Indikator Kinerja Utama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 1. Sekretariat Daerah Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. SASARAN STRATEGIS Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kualitas penyusunan LPPD Persentase produk hukum yang ditetapkan Persentase RTM penerima bansos

2

Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase peningkatan PAD sektor BUMD Persentase jumlah SKPD yang memenuh target kinerja APBD Persentase proses pengadaan secara elektronik

3

Terwujudnya Pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan, dan Kehumasan

Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Hasil evaluasi penyusunan LPPD oleh Kemendagri

Jumlah produk hukum yang ditetapkan Jumlah produk hukum yang diusulkan Jumlah RTM penerima bansos Jumlah RTM Jumlah PAD sektor BUMD tahun (n) - tahun (n-1) Jumlah PAD sektor BUMD tahun (n) Jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD Jumlah SKPD Jumlah proses pengadaan secara elektronik Jumlah pengadaan Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP B

X

100%

X

100%

SUMBER DATA Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri Report based Data Produk Hukum yang ditetapkan Report based data penerima bansos

PENANGGUNG JAWAB Bag. Otonomi dan Kerjasama

X

100%

Report based penerimaan PAD

Bag. Perekonomian

100%

Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD

Bag. Program Pembangunan

X

X

100%

LPSE Kab. Gresik

Bag. Pelayanan Pengadaan

X

100%

X

100%

X

100%

Bag. Hukum

Bag. Kesra

Hasil evaluasi SAKIP Bag. Ortala Inspektorat Kab. Gresik

Jumlah SKPD Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM sangat baik

Jumlah unit pelayanan dengan nilai SKM sangat baik

Report based hasil SKM Bag. Ortala

Jumlah unit pelayanan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan

-9-

Report based data Bag. Humas dan Protokol pengaduan masyarakat

2. Sekretariat DPRD Tugas

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Fungsi

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD; c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO 1

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Persentase Fasilitasi Penyusunan terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya Peraturan Daerah

Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Perda Inisiatif yang telah disahkan Perda Inisiatif yang diusulkan

X

100%

SUMBER DATA Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (DPRD) sesuai Permenpan No. Laporan IKM 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

- 10 -

PENANGGUNG JAWAB Bagian Risalah dan Persidangan

Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol

3. Inspektorat Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; b. Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; d. Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa; e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan Persentase tidak lanjut hasil audit masyarakat internal Persentase tidak lanjut hasil audit eksternal Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat

2

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Persentase tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP SKPD

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN jumlah temuan audit internal yang telah ditindaklanjuti X jumlah temuan audit internal jumlah temuan audit eksternal yang telah ditindaklanjuti X jumlah temuan audit eksternal pengaduan yang ditindaklanjuti X jumlah aduan Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD yang ditindaklanjuti

X

100%

SUMBER DATA LHP dan Dokumen Tindak Lnjut

PENANGGUNG JAWAB Semua Irban

LHP dan Dokumen Tindak Lnjut

Semua Irban

100% 100%

LHP dan Register pengaduan

Semua Irban

LHE dan Dokumen Tindak Lanjut

Semua Irban

LHE

Semua Irban

Dokumen Sertifikat Diklat/Pelatihan

Semua Irban dan Sekretaris

100%

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD 3

Meningkatkan pengendalian intern pemerintah di Persentase SKPD yang SKPD melalui pelaksanaan SPIP melaksanakan SPIP

Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP X

100%

X

100%

Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP 4

Tersedianya APIP yang profesional

Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan

Jumlah APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan Jumlah APIP

- 11 -

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah. a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. d. e.

NO 1

Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan; Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;

f.

Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;

g.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

Jumlah dokumen Renja kualitas Baik X

100%

Jumlah PD Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD

Jumlah program pembangunan RKPD yang selaras dengan RPJMD

RPJMD, RKPD X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

PENANGGUNG JAWAB 1.Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 2.Bidang perekonomian 3.Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup

Jumlah program RPJMD 2

Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan Persentase Usulan Musrenbang perencanaan pembangunan inklusif serta yang diakomodasi dalam RKPD komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD

Jumlah usulan musrenbang dalam RKPD Jumlah usulan musrenbang Jumlah sasaran dengan capaian minimal 76%

RKPD, BA, Musrenbang, eRenbang RPJMD, RKPD, LKPJ

Jumlah sasaran RPJMD Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah 3

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan

Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah

Jumlah program dengan capaian sesuai target Jumlah program yang dilaksanakan Capaian inovasi daerah th n - th (n-1)

X Capaian inovasi daerah th (n-1)

- 12 -

100%

Laporan Realisasi Kinerja Sistem Inovasi Pelayanan Publik LKPJ

Sekretariat

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengolahan Data Sekretariat

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengolahan Data

5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pendapatan Daerah

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN PDn - PDn-1 X PDn-1 PADn - PADn-1 Persentase Kenaikan Pendapatan X Asli Daerah PADn-1 Persentase Kenaikan Pendapatan PPDn - PPDn-1 X dari Pajak Daerah PPDn-1 Keterangan : INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah

100% 100% 100%

SUMBER DATA Laporan Keuangan Laporan Keuangan

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pelayanan, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang PBB dan BPHTB

Laporan Keuangan

PD = Pendapatan Daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah PPD = Pendapatan dari Pajak Daerah n = Tahun ke-n 2

Meningkatnya Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perolehan Opini Laporan Keuangan

Nilai Opini Laporan Keuangan Keterangan : Disclamer = 20 % Tidak Wajar = 40 % Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 80 % Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100 %

- 13 -

Hasil Pemeriksaan BPK Bidang Anggaran, Bidang RI Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset

6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara. a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; d. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara; f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase ASN yang mengikuti diklat Teknis/Fungsional lebih dari Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis/fungsional 80 JP/Tahun lebih dari 80 JP/Tahun x 100%

SUMBER DATA Data dari Diklat Teknis/Fungsional

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pejabat fungsional di Link. Pemkab Gresik Persentase pejabat struktural yang telah memiliki sertifikasi Diklat PIM sesuai dengan jenjangnya

Jumlah pejabat yang telah memiliki sertifikat Diklat PIM sesuai jenjangnya

Data dari Diklat Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural x

100%

Jumlah pejabat struktural di Link. Pemkab Gresik 2

Terwujudnya penempatan Aparatur Sipil Negara Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan keahliannya yang sesuai dengan analisa jabatan

Jumlah penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan

x

100%

Dokumen Evaluasi Jabatan dan Dokumen Analisa Jabatan

Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Dokumen IKM

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Jumlah ASN di Link. Pemkab Gresik 3

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian Persentase akurasi database kepegawaian

Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun n Jumlah data ASN sesuai Juknis yang dilaporkan

x

Jumlah ASN di Kab. Gresik Definisi operasional akurasi database kepegawaian adalah: 1.Sesuai juknis (berkas lengkap) 2.Dilaporkan tepat waktu

- 14 -

100%

SIMPEG dan DMS Bidang Data, Formasi dan (Document Manajemen Pengembangan System)

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tugas Fungsi

Melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi. a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah; b. Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; d. Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana; e. Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana; f. g.

NO 1

2

3

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

SASARAN STRATEGIS Mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Air Persentase Distribusi Air Bersih di Bersih pada saat Tanggap Darurat Kekeringan Wilayah Kekeringan

Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana

Persentase Kejadian Bencana yang Teridentifikasi dan Diverifikasi

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Desa Tangguh Jumlah Desa Rawan Bencana

X

100%

Jumlah Bantuan Air Bersih (ltr) Jumlah Kebutuhan Air Bersih (ltr)

X

100%

Jumlah Kejadian Bencana yang Teridentifikasi dan Diverifikasi Jumlah Kejadian Bencana

- 15 -

X

100%

SUMBER DATA Report base data desa tangguh bencana

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Report base data desa kekeringan

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Report base data desa kejadian bencana

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

8. Dinas Pendidikan Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan di bidang pendidikan; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pendidikan; d. Pengkoordinasian pelaksanan kebijakan urusan di bidang pendidikan; e. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya akses pendidikan dasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA APM SD

Angka Kelulusan SD

APM SMP

Angka Kelulusan SMP

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 2

Meningkatnya akses anak usia dini (PAUD) dan APM PAUD pendidikan non formal

APK PAUD Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A X Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Jumlah lulusan SD/MI jumlah siswa SD/MI kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Jumlah lulusan SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama Jumlah anak putus sekolah SD/MI jumlah siswa SD/MI Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 3-6 Tahun Jumlah anak usia 3 – 6 Tahun Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun Jumlah lulusan Paket A, B, dan C Jumlah kelas tertinggi Paket A, B dan C

- 16 -

100%

SUMBER DATA Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

X

100%

X

100%

X

100%

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pendidikan Dasar

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

Profil pendidikan Dinas Pendidikan Profil pendidikan Dinas Pendidikan

Bidang Anak Usia Dini dan Non Formal

NO 3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Guru yang memenuhi Kompetensi Tenaga Pendidik

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah guru yang memenuhi kompetensi Tenaga Pendidik X

100%

SUMBER DATA Profil pendidikan Dinas Pendidikan

Jumlah guru Persentase guru yang berkualifikasi S1 dan D4 4

Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan

Persentase rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan D4 Jumlah guru Jumlah rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

X

100%

Profil pendidikan Dinas Pendidikan

Jumlah rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis Jumlah keseluruhan rombongan belajar SMP/MTs

- 17 -

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Profil pendidikan Dinas Pendidikan X

100%

Jumlah keseluruhan rombongan belajar SD/MI Persentase rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

PENANGGUNG JAWAB

Profil pendidikan Dinas Pendidikan X

100%

Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan

9. Dinas Kesehatan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kesehatan. a. Pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan kesehatan; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kesehatan; d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan urusan kesehatan; e. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi urusan kesehatan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesehatan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA AKI

AKB Presentasi balita gizi buruk

2

3

4

Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

Meningkatnya kesehatan lingkungan

Persentase Desa/Kelurahan STBM

Meningkatnya pencegahan dan pengedalian penyakit

Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan Laporan Puskesmas 100.000 kelahiran X KH Jumlah Kelahiran Hidup Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun Laporan Puskesmas X 1.000 KH Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu Jumlah balita dengan BB sangat kurang Laporan Puskesmas X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

Jumlah balita yang ditimbang Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri Jumlah seluruh Desa Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada Jumlah Desa / Kelurahan UCI Jumlah seluruh Desa / Kelurahan Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif Jumlah desa/kelurahan

- 18 -

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Kesehatan Masyarakat Laporan Puskesmas

Laporan Puskesmas

Laporan Puskesmas

Laporan Puskesmas X

100%

X

100%

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Laporan Puskesmas

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus Case Fatality Rate DBD

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap X 100% Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan Penderita DBD meninggal Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani

5

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi Persentase RS terakreditasi

6

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

Rasio Dokter Spesialis Obgyn Rasio Dokter Spesialis Anak Rasio Dokter Umum Rasio bidan per 100.000 penduduk Rasio perawat per 100.000 penduduk Rasio apoteker per 100.000 penduduk Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin

Laporan Puskesmas X

X

100%

(Jumlah Dokter Spesialis Obgyn / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Spesialis Anak / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Dokter Umum / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Bidan / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah Perawat / 100.000 jumlah penduduk) (Jumlah apoteker / 100.000 jumlah penduduk) Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin Jumlah sarana kefarmasian

- 19 -

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

100%

( Puskesmas terakreditasi / Jumlah puskesmas X 50 % ) + (Klinik terakreditasi / Jumlah Klinik X 50 % ) Rumah sakit yang terakreditasi Jumlah seluruh Rumah Sakit

SUMBER DATA Laporan Puskesmas

X

100%

X

100%

Puskesmas dan Klinik Rumah sakit Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi Perijinan Dinas Kesehatan Diskoperindag

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1 2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan Meningkatnya penanggulangan banjir

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Panjang jalan dalam kondisi baik x 100% Jumlah panjang jalan Kabupaten

Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Pedesaan

Panjang saluran pembuangan milik desa kondisi baik

Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perkotaan

Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik

x

SUMBER DATA Data IKK (IbuKota Kecamatan) Jalan

PENANGGUNG JAWAB Bidang Bina Marga

Hasil survey lapangan

Bidang Sumber Daya Air

Data master plan drainase perkotaan

Bidang Cipta Karya

Data RIPI (Rencana Induk Pengelolaan Irigasi)

Bidang Sumber Daya Air

Data RISPAM ( Rencana Induk SPAM)

Bidang Cipta Karya

100%

Panjang saluran pengendalian banjir x

100%

Panjang saluran pengendalian banjir 3

4

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Irigasi

Meningkatnya Penyediaan air bersih

Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

Persentase pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

x

100%

x

100%

Panjang jaringan irigasi

Jumlah seluruh rumah tangga

- 20 -

11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah penurunan kawasan permukiman kumuh

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan

Persentase Kawasan Perumahan yang dibangun PSU nya

2

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Luas penurunan kawasan permukiman kumuh

Presentase rumah layak huni untuk masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Jumlah Kawasan Perumahan yang dibangun PSU nya Jumlah Kawasan Perumahan Jumlah MBR yang memiliki rumah layak huni Jumlah MBR

- 21 -

x

100%

x

100%

SUMBER DATA Studi RKPKP

PENANGGUNG JAWAB Bidang Kawasan Permukiman

Data survey lapangan

Bidang Rumah Swadaya

Data based PSU

Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Data based rumah layak Bidang Rumah Umum huni untuk MBR

12. Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam penegakan Peratuan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS. a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peratutaran Bupati; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; e. Melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase cakupan penegakan PERDA dan PERBUP di Kabupaten Gresik

Persentase jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana dengan cara yustisial 2

Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga Persentase cakupan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pengamanan kegiatan kegiatannya dengan tentram tertib pemerintahan dan masyarakat Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman

3

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Indeks kepuasan Masyarakat polisi pamong praja dalam penegakan PERDA Rasio jumlah polisi pamong praja terhadap jumlah penduduk

4

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum

Rasio jumlah Satuan Linmas per RT Persentase desa yang memeiliki Perdes

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah pelanggaran PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan X 100% Jumlah pelanggaran PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah di tahun bersangkutan Jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana yang ditindaklanjuti dengan cara yustisial Jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana yang teridentifikasi Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat di Kabupaten Gresik Jumlah kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat di Kabupaten Gresik

X

X

100%

100%

SUMBER DATA Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Khusus

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Penegakan PerundangDokumen Berita Acara Undangan Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Khusus Dokumen kegiatan operasi penertiban Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Banyaknya kelompok patroli X 3 kali patroli dalam sehari Jumlah Kecamatan di Kabupaten Gresik

Jadwal kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dokumen IKM

Berdasarkan Kepmenpan RI KEP/No. 25/M.PAN/TAHUN 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Jumlah Polisi Pamong Praja jumlah penduduk

X

Data Pegawai Satuan 10,000 Polisi Pamong Praja Data dari Desa di Kabupaten Gresik

Jumlah satuan Linmas di Kabupaten Gresik Jumlah RT di Kabupaten Gresik Jumlah desa yang memiliki Perdes Trantibum Jumlah desa di Kabupaten Gresik

- 22 -

X

100%

Data dari DPD di Kabupaten Gresik

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

13. Dinas Sosial Tugas Fungsi

NO 1

2

3

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan di bidang sosial; b. Pengkoordinasiaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang sosial; d. Pengkoordinasian pelaksanan pengendalian kebijakan urusan di bidang sosial; e. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanan kebijakan urusan di bidang sosial; f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka Rasio rehabilitasi terhadap jumlah pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial PMKS bagi PMKS

Meningkatnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

Rasio pelatihan terhadap jumlah PMKS Rasio perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin

Meningkatnya pembinaan dan penanganan Persentase Lembaga lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, Kesejahteraan Sosial yang dibina pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA Report base PMKS yang ditangani

Jumlah PMKS yang ditangani X

1000 Bidang Rehabilitasi Sosial

Jumlah PMKS Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan Jumlah PMKS Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan Jumlah fakir miskin

X

1000

X

1000

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina X Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada

- 23 -

PENANGGUNG JAWAB

100%

Report base data PMKS di Kab. Gresik Report base data fakir Bidang Perlindungan dan miskin di Kab. Gresik Jaminan Sosial

Report base data Bidang Pemberdayaan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kab. Gresik

14. Dinas Tenaga Kerja Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja; d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanan urusan di bidang tenaga kerja; e. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Terwujudnya Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka Yang Memperoleh Penempatan Kerja Baik Di Dalam maupun Di Luar Negeri Tingkat partisipasi angkatan kerja Penempatan Para Pencari Kerja

2

Terwujudnya pencari kerja dan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif

Persentase tenaga kerja terlatih

3

Terwujudnya fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Persentase perusahaan yang memenuhi norma K3

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah penganggur usia (15-64) X 100% Jumlah penduduk angkatan kerja Jumlah penduduk angkatan kerja X 100% Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan X 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar Jumlah tenaga kerja yang dilatih Jumlah pendaftar pelatihan

jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3 Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik

Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja

Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik

- 24 -

X

X

X

SUMBER DATA Data Penempatan Perluasan Kerja Data Penempatan Perluasan Kerja Data Penempatan Perluasan Kerja

100%

Data Pendaftar Pelatihan

100%

Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta data pengujian kualitas udara emisi dan ambien

100%

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan Kerja

Bidang Informasi Pasar Kerja Data pemeriksaan dan Peningkatan Produktivitas kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta data pengujian kualitas udara emisi dan ambien

NO

4

5

6

7

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase perusahaan yang memenuhi perlindungan norma sosial ketenagakerjaan

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Kerja.

Persentase perusahaan dengan kecelakaan kerja nihil

Terselesainya gugatan kasus

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Meningkatnya hubungan industrial

Terlaksananya UMK di Kabupaten Gresik

Persentase perusahaan yang memberlakukan Perjanjian Kerja Bersama Persentase perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN jumlah perusahaan yang memenuhi perlindungan norma sosial ketenagakerjaan Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik

Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

X

100%

X

100%

X

100%

X

Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit X Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit

- 25 -

100%

100%

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta data pengujian kualitas udara emisi dan Bidang Informasi Pasar Kerja ambien dan Peningkatan Produktivitas Data Perusahaan terdaftar penerima Zero Accident Award Data perselisihan hubungan industrial

Data Perusahaan pendaftar PP dan PKB

Data Perusahaan pendaftar PP dan PKB

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

15. Dinas Lingkungan Hidup Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; e. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi; f. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; g. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kawasan Lindung

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rasio Kawasan Lindung

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Luas kawasan yang dilindungi (ha)

x

100%

SUMBER DATA Report based Data kawasan lindung

PENANGGUNG JAWAB

Luas seluruh wilayah (ha) 2

Meningkatnya Kawasan Tangkapan Air

Capaian Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber sumber air

Luas Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumbersumber air

x

100%

x

100%

x

100%

Luas wilayah Tangkapan air dan Sumber-sumber Air 3

4

5

Meningkatnya luasan RTH di wilayah Kabupaten Rasio Ruang Terbuka Hijau per Gresik baik RTH Publik maupun RTH Privat satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Meningkatnya efektivitas cakupan layanan pengelolaan persampahan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Meningkatnya Ketaatan Badan Usaha Terhadap Persentase jumlah usaha IKLH dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

Luas Ruang terbuka Hijau

Report based Data konservasi daerah tangkapan air dan sumber air

Bidang Tata Lingkungan Hidup

Report based Data Ruang Terbuka Hijau

Bidang Pertamanan dan Dekorasi

Report based Data Tempat Pembuangan Sampah

Bidang Pengelolaan Kebersihan

Report based usaha/kegiatan yang diawasi

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Report based kasus lingkungan hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Luas Wilayah ber HPL / HGB Jumlah TPS Jumlah Penduduk Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran Air, Udara

x

100%

x

100%

Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi 6

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aduan Lingkungan Hidup

Persentase Penyelesaian aduan Kasus Lingkungan Hidup

Jumlah Aduan Kasus Lingkungan Hidup yang dapat diselesaikan Jumlah aduan Kasus Lingkungan Hidup

- 26 -

16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil; b. Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil; d. Pengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan kepemilikan KTP-el

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah penduduk yg memiliki KTP-el Jumlah penduduk wajib KTP dan atau pernah/sudah menikah Jumlah anak (usia 0 s/d 17 th) yang memiliki Akta Kelahiran

X

100%

Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil

Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 - 18 th

100% Database SIAK Data Sistem Inf. Ditjen Dukcapil Kemendagri

X

Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pencatatan sipil

Peningkatan jumlah arsip pencatatan sipil yang dialih media

Database SIAK

Jumlah dokumen yang dialih media X

100%

Jumlah dokumen/arsip Akta kelahiran 4

5

Meningkatnya kualitas/validitas data dan informasi data dan informasi kependudukan

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dispendukcapil

Penurunan jumlah data kependudukan ganda dan anomali

Jumlah Instansi Vertikal/horisontal/Lembaga yang memanfaatkan database kependudukan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik

Data dokumen Akte kelahiran yang dialihmedia Data hasil validasi

Jumlah data yang divalidasi Jumlah data ganda dan anomali

X

100%

Instansi Vertikal/Horisontal tersebut meliputi : KPU, Kepolisian, Kantor Pajak, Kementerian Agama, BPJS, KPK, Perbankan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Data Lap. Semesteran dari Ditjen Dukcapil Kemendagri MOU pemanfaatan Data Bidang Pemanfaatan Data dan data kependudukan Inovasi Layanan

survey IKM berdasarkan Permenpan tentang pedoman Penyusunan Data hasil survey oleh IKM konsultan

- 27 -

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

100%

Jumlah Anak usia 0 s/d 18 th dan belum menikah 3

Database SIAK

Data Penerbitan KIA X

Jumlah anak (usia 0 s/d 18 th) yang memiliki Akta Kelahiran

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Jumlah anak usia 0 s/d 17 th dan belum menikah 2

SUMBER DATA Data penerbitan KTP-el

Sekretariat Dinas

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase desa yang menyusun RPJMDes Persentase capaian pengelolaan anggaran desa Persentase desa yang memiliki profil desa

2

3

4

5

Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif Persentase jumlah BUMdes dan masyarakat desa melalui pengembangan Badan BUMAdes yang difasilitasi Usaha Milik Desa (BUMDes) Persentase jumlah pasar desa yang berfungsi dengan baik Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam membangun desa

Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN ∑ RPJMDesa + RKPDesa tahun n X 660

*LRA DESA

∑ Realisasi pelaksanaan anggaran desa ∑ anggaran desa

X

100%

∑ Desa yang memiliki Profil Desa ∑ Desa

X

100%

∑ BUMDes + BUMADes yang di fasilitasi ∑ BUMDes + BUMADes

X

100%

Data inventaris BUMdes dan BUMAdes

X

100%

Data inventaris pasar desa

X

100%

X

100%

∑ Pasar desa yang berfungsi dengan baik ∑ Pasar desa ∑ Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di bina

∑ Lembaga Kemasyarakatan Desa Menigkatkan pengelolaan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana ∑ Sarana dan prasarana desa yang berfungsi sesuai SPM desa desa yang berfungsi sesuai SPM ∑ Sarana dan prasarana desa Meningkatnya partisipasi masyarakat desa Persentase desa yang Jumlah desa yang menerapkan sistem manajemen dalam pembangunan menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif pembangunan partisipatif Jumlah desa Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

100%

SUMBER DATA RPJMDes dan RKPDesa

Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Jumlah program pemberdayaan

- 28 -

X

100%

X

100%

*APBDes

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Profil Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Data Inventaris kelembagaan masyarakat

Bidang Pembangunan Dan Kelembagaan Desa

Data inventaris sarana dan prasarana desa

Bidang Pembangunan Dan Kelembagaan Desa

Data desa yang menerapkan sistem manajemen pembangunan Bidang Penataan dan Kerjasama partisipatif Desa Data swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

18. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pengkoordinasian pelaksanan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB; g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah.

2

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan Report base IPG oleh lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita BPS

Jumlah perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatn dan pemuda Jumlah jabatan pada organisasi kemasyarakatan dan pemuda

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih Jumlah Aduan

- 29 -

x

x

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

100%

Report base dara jumlah perempuan yang Bidang Pemberdayaan menduduki jabatan Perempuan dan dalam organisasi Pengarusutamaan Gender kemasyarakatan dan pemuda

100%

Report base data penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak

NO 3

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelenggaraan dan pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat untuk menjaga keberlangsungan Program KKBPK

INDIKATOR KINERJA UTAMA Prevalensi peserta KB Aktif;

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah peserta Kb Aktif Jumlah Pasangan usia Subur

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;

SUMBER DATA

x

100%

Report base data perserta KB aktif dari pasangan usia subur

x

100%

Report base data pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Jumlah PUS yg isterinya dibawah usia 20 thn

Jumlah Pasangan usia Subur Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

JumlahPUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontasepsi Jumlah PUS di wilayah tersebut

Rasio Petugas Lapangan KB /Penyuluh KB (PLKB/PKB ) 1 petugas di setiap desa/kelurahan

x

100%

Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Keluarga

Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB Persentase Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB

Jumlah Anggota BKB yang ber KB

x

100%

Report base data pasangan usia subur anggota BKB

x

100%

Report base data pasangan usia subur anggota UPPKS

Jumlah Pasangan Usia Subur anggota BKB

Jumlah Anggota UPPKS ber KB

Bidang Keluarga Berencana dan Report base data PUS Pengendalian Penduduk yang ingin anak ditunda atau tidak ingin punya anak lagi dan tidak menggunakan alat Report base data Jumlah PLKB/PKB per desa

Jumlah PLKB/PKB Jumlah Desa / Kelurahan

4.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

Jumlah Anggota UPPKS yang PUS Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 petugas disetiap desa /kelurahan Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikro keluarga

Report base data Jumlah PPKBD per desa

Jumlah PPKBD Jumlah Desa / Kelurahan Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga Jumlah Desa/kelurahan

- 30 -

PENANGGUNG JAWAB

x

100%

Report base data mikro keluarga per desa

19. Dinas Perhubungan Tugas Fungsi

NO 1

2

3

4

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan. b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan; d. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perhubungan; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan

Ketersediaan Jaringan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Ketersediaan Prasarana Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka APILL)

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan

Persentase cakupan Layanan Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik

Ruas Jalan Kabupaten/Kota Terlayani Angkutan Umum Total Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang membutuhkan Angkutan Umum Persentase Penumpang Angkutan Jumlah Kapasitas Angkutan Penyeberangan dalam 1 Penyeberangan yang terlayani tahun Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam 1 tahun Persentase Penurunan Angka Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan Kecalakaan Angkutan Jalan jalan th (n-1) - Th n Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan jalan th (n-1) Persentase Ketersediaan Halte di Jumlah halte di ruas jalan yang dilalui Angkutan ruas jalan yang terlayani Angkutan Umum Jumlah Halte yang dibutuhkan Persentase Ketersediaan Terminal di Kabupaten

Jumlah Terminal yang tersedia Jumlah Terminal yang dibutuhkan

- 31 -

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

X

100%

100%

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Bidang Kelalulintasan dan (Rambu, Marka, APILL) Pengendalian Operasional di Kabupaten Gresik Kajian Pengembangan Transportasi Angkutan

Data Penumpang Penyeberangan Gresik - Bidang Transportasi Bawean Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Survey/Kajian Pengembangan prasarana Jaringan Trayek Angkutan Data Penumpang Angkutan Jalan

Bidang Sarana dan Prasarana

20. Dinas Komunikasi dan Informatika Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; d. Pengkoordinasian pelaksanan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya keamanan dan pengamanan data Persentase Aplikasi yang elektronik mendapat pengamanan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah aplikasi yang mendapat pengamanan (password)

SUMBER DATA Website resmi Pemda

X

100%

X

100%

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian

Jumlah aplikasi 2

Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

Persentase database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online

jumlah database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online

Website resmi Pemda

jumlah database pemerintah daerah Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan Persentase Aplikasi Sistem Informasi yang aktif

bandwith internet Kecepatan Internet di seluruh SKPD Jumlah Sistem Informasi yang aktif

Data aplikasi X

100%

Jumlah Sistem informasi yang ada Persentase Pertumbuhan kunjungan website 3

Meningkatnya pelayanan data statistik

Persentase permintaan data statistik yang ditindaklanjuti Persentase data statistik yang valid

Kepala Bidang Pengembangan EGovernmen

Jumlah kunjungan website tahun n - Tahun n-1 Jumlah kunjungan website tahun (n) Jumlah permintaan data yang ditindaklanjuti Jumlah permintaan data Jumlah data statistik yang valid Jumlah data statistik

- 32 -

X

100%

Kepala Bidang Pengembangan Ecounter website Pemkab Governmen Gresik

X

100%

Report based permintaan data

X

100%

Kepala Bidang Pelayanan Data statistik yang telah Informasi dan Statistik diverifikasi BPS

21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; b. Pengkoordinasiaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Pengelolaan koperasi yang aktif dan pembinaan UKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Koperasi aktif

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Koperasi aktif tahun n

X

100%

SUMBER DATA Database Keragaan Koperasi

100%

Database Keragaan Koperasi

Jumlah Koperasi tahun n Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi

Jumlah anggota koperasi th n - th (n-1)

X

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Koperasi

Jumlah anggota koperasi th (n-1) Persentase pertumbuhan UKM

Jumlah UKM th th n - th (n-1) X

100%

Laporan Lapangan dan perkembangan UKM

Jumlah UKM th (n-1) Persentase Peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran

Laporan Data Pameran Bidang Usaha Mikro

Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th th n - th (n-1) X

100%

X

100%

Laporan Kegiatan Pelaksanaan

X

100%

Laporan Kegiatan pelaksanaan dan data lapangan

X

100%

Laporan kegiatan pelasanaan

Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th (n-1) 2

Mengembangkan kemampuan Industri dan menerapkan teknologi industri untuk penguatan struktur industri serta memperluas jaringan pemasaran produk IKM

Persentase pertumbuhan IKM

Jumlah IKM th th n - th (n-1) Jumlah IKM th n

Persentase IKM yang berlegalitas

Jumlah IKM yang berlegalitas th n Jumlah IKM th (n-1)

Persentase pertumbuhan sentra IKM

Jumlah sentra IKM th th n - th (n-1) Jumlah sentra IKM th (n-1)

- 33 -

Bidang Perindustrian

NO 3

SASARAN STRATEGIS Melakukan pembinaan, penataan usaha perdagangan dan peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta Pengawasan Ekspor Impor

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase alat UTTP berterra

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah alat UTTP berterra sah tahun n

X

100%

SUMBER DATA Laporan pengawasan TERRA

PENANGGUNG JAWAB

Jumlah seluruh alat UTTP tahun n-1 Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang/komoditi (US $)

Jumlah Nilai ekspor barang/komoditi th th n - th (n-1) X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

jumlah Nilai ekspor barang/komoditi th (n-1) Persentase pertumbuhan nilai impor barang/komoditi (US $)

Jumlah Nilai impor barang/komoditi th th n - th (n-1)

Persentase PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib)

Jumlah Nilai impor barang/komoditi th (n-1) Jumlah PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib) th n Jumlah seluruh PKL

Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar

Jumlah bedak/kios pasar kabupaten yang direhabilitasi

Dokumen ESKA kemendagri yang diajukan oleh pihak eksportir ke Dinas

Laporan survey lapangan

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

Laporan fisik revitalisasi Bidang Perdagangan pasar

jumlah seluruh bedak/kios pasar kabupaten Persentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

Jumlah barang ilegal dan tidak layak yang diuji tahun n Jumlah barang ilegal dan tidak layak yang diuji tahun (n-1)

- 34 -

Laporan survey lapangan X

100%

Bidang Perdagangan

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tugas Fungsi

NO 1

2

Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan PTSP; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan dan program urusan Penanaman Modal dan PTSP; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, dan penandatanganan izin urusan penanaman modal dan PTSP; d. Pengkoordinasian pelaksanan pengendalian kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP; e. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi proses pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan Penanaman Modal dan PTSP; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; SASARAN STRATEGIS Meningkatnya angka investasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai realisasi investasi

Meningkatnya penyelesaian izin

Persentase penyelesaian izin

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Izin Usaha dan Izin Negeri (PMDN) Mendirikan Bangunan (IMB)

Jumlah SK terbit Jumlah permohonan masuk

3

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur BPMP

Hasil SKM

x

100%

Hasil SKM sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 berkategori "BAIK"

- 35 -

Izin Investasi yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Hasil SKM sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan Sekretariat

23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga. a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Kepemudaan dan olah raga; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi urusan Kepemudaan dan olah raga; e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dan olah raga; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif x Jumlah organisasi

Persentase pemuda yang memiliki keahlian/ketrampilan Jumlah pemuda yang memiliki keahlian/ketrampilan

100%

x

100%

x

100%

SUMBER DATA report base data organisasi pemuda yang aktif Report Base data pemuda berprestasi

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Kepemudaan

Jumlah pemuda keseluruhan Persentase Cabang olahraga berprestasi

Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali Jumlah cabang olahraga yang dimiliki

- 36 -

Report Base data Cabang olahraga berprestasi

Bidang Olahraga

24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan. a. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan pada di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; e. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara

2

Meningkatnya Pelestarian Benda Cagar Budaya, Persentase Cagar Budaya yang Museum dan Situs dilestarikan

Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Sunan Giri

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Gresik Th. N - (N-1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Gresik Th. N-1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Gresik Th. N - (N-1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Gresik N-1 budaya (situs) yang Jumlah peninggalan Th. / cagar dilestarikan Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah Jumlah Pengunjung Museum pada Th. N - (N-1)

x

100%

x

100%

x

100%

x

100%

Jumlah Pengunjung Museum pada Th. (N-1) 3

Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

- 37 -

SUMBER DATA Report base Data kunjungan wisata

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pariwisata

report base Data cagar budaya yang dilestarikan report base data pengunjung Museum Sunan Giri Gresik report base data festival seni dan budaya

Bidang Kebudayaan

25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tugas Fungsi

NO 1

2

Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang arsip. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan Perpustakaan dan Kearsipan ; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ; e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah Kunjungan Tahun Berjalan ( n ) - Jumlah Kunjungan Tahun Lalu ( n-1 ) X 100% Jumlah Kunjungan Tahun Lalu ( n-1 ) Persentase anggota perpustakaan Jumlah anggota perpustakaan 100% Jumlah penduduk dengan range usia antara usia 10 - X 59 tahun Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan Hasil Nilai IKM sangat baik Survey IKM berdasarkan PERMENPAN no : 16 Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan

Persentase perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang dibina

Jumlah perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang dibina

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Kerasipan

Persentase SKPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan

Jumlah SKPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan Jumlah SKPD

Persentase Pengelola Arsip yang bersertifikasi

Jumlah Pengelola Arsip yang bersertifikasi

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Rekap jumlah perpustakan sekolah, desa/kelurahan yang sudah dibina

X

100%

X

100%

Laporan Hasil Pembinaan kearsipan

X

100%

Data pengelola arsip yang bersertifikasi

X

100%

Jumlah perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik 3

SUMBER DATA Rekap Jumlah Pengunjung Perpustakaan Rekap Jumlah anggota

Jumlah Pengelola Arsip 5

Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Persentase Capaian Alih Media Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Arsip Gresik

Jumlah PD yang telah menerapkan alih media Jumlah PD

- 38 -

Data arsip elektronik

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Perpustakaan

Bidang Kearsipan

26. Dinas Perikanan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan. a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan; b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan urusan perikanan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan; d. Pengkoordinasian pelaksanan pengendalian kebijakan urusan perikanan; e. Pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Produktivitas perikanan budidaya a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton) Produktivitas lahan tambak air payau dan air tawar a. air payau

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah produksi ikan budidaya (Ton) tahun ke-n

Jumlah produksi selama 1 tahun (Ton) Luas lahan tambak (Ha)

X

SUMBER DATA Report base data Statistik Perikanan Tahunan

100%

b. air tawar Produktivitas Garam Jumlah produksi garam (Ton) tahun ke-n Produktivitas Perikanan Tangkap a. Penangkapan di laut b. Penangkapan di perairan umum Nilai Tukar Nelayan (NTN )

Jumlah produksi ikan tangkap (Ton) tahun ke-n

Nilai Indek yang diterima dibandingkan dengan nilai indek yang dibelanjakan

- 39 -

Report base data Statistik Perikanan Tahunan

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Perikanan Budidaya

Report base data Pengembangan Usaha Garam Rakyat Report base data produktivitas perikanan tangkap

Bidang Perikanan Tangkap

Report data Badan Pusat Statistik

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan

NO 2

3

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Tercapainya kecukupan gizi dan protein hewani Konsumsi ikan: Konsumsi Hasil masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th) Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan

Cakupan Infrasutruktur Kelautan dan Perikanan

a. Saluran Tambak b. Tempat Pendaratan Ikan c. Tambatan perahu

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah konsumsi ikan (kg) Jumlah Penduduk Jumlah infrastruktur kelautan dan perikanan yang terbangun Estimasi kebutuhan infrastruktur kelautan dan perikanan Panjang saluran yang terbangun Panjang saluran Jumlah TPI yang terbangun Jumlah TPI yang ada Jumlah unit tambatan yang terbangun Jumlah unit tambatan yang ada

- 40 -

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

SUMBER DATA Report base data Statistik Perikanan Tahunan Report base data Pembangunan Infrastruktur perikanan dan kelautan

PENANGGUNG JAWAB Bidang Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan

27. Dinas Pertanian Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Fungsi

a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanian dan di bidang pangan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan; c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan; d. Pengkoordinasian peningkatan kuwalitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan; e. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil di bidang pertanian dan pangan; f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan; g. Pengkoordinasian tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan; dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya produksi pertanian

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton) X 100%

SUMBER DATA Data statistik pertanian

PENANGGUNG JAWAB Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Data statistik perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan

Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton) Persentase peningkatan produksi Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan komoditas unggulan perkebunan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton) X 100% Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton) 2

Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha Produktivitas komoditas unggulan peternakan peternakan

Produksi Peternakan a. Daging b. Telur c. Susu

Jumlah kumulatif produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per Report base data tahun produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per tahun Jumlah kumulatif produksi daging, telur, susu (ton) per tahun Report base data produksi daging, telur, susu (ton) per tahun

- 41 -

Kepala Bidang Peternakan

NO 3

4

5

6

7

8

SASARAN STRATEGIS Tercapainya kecukupan gizi dan protein hewani masyarakat dari hasil peternakan

Terkendalinya penyakit hewan menular

INDIKATOR KINERJA UTAMA Populasi Peternakan a. Sapi potong b. Sapi perah c. Kambing d. Domba e. Ayam Buras f. Ayam Ras Petelur g. Ayam Ras Pedaging h. Itik j. Entok Cakupan penanganan penyakit ternak

Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelembagaannya

Cakupan penyuluh yang bersertifikat

Meningkatnya kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya

Persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan dengan kualifikasi baik Persentase Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

Meningkatnya keanekaragaman produk olahan hasil pertanian

Persentase peningkatan produk olahan hasil pertanian

Meningkatkan ketersediaan pangan (food avaibility) dan akses pangan masyarakat (food acces)

Ketersediaan Pangan Utama

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah kumulatif populasi komoditas peternakan (ton) per tahun

Stabilitas Harga Pangan Utama

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang Peternakan

Jumlah penyakit ternak yang ditangani Jumlah penyakit ternak yang teridentifikasi Jumlah Penyuluh yang bersertifikat Jumlah Penyuluh Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan dengan kualitas baik Jumlah penyuluh yang ikut pelatihan Jumlah kelompok tani yang naik kelas Jumlah kelompok tani yang memperoleh penyuluhan

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

Laporan kegiatan

Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n (Produk) - Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1 (Produk)

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

- 42 -

Kepala Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan

Data produk olahan hasil pertanian

X 100% Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1 (Produk) Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)

Harga di tingkat produsen Harga Pembelian Pemerintah

Report base data penanganan penyakit ternak Laporan kegiatan Laporan kegiatan

Jumlah penduduk Ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

SUMBER DATA Report base data populasi komoditas peternakan (ton) per tahun

X

100%

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik Potensi Desa, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemutakhiran Basis Data Terpadu Data harga pangan produsen bulanan

Kepala Bidang Pangan

NO 9

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Pola Pangan Harapan Keamanan Pangan segar

10

Meningkatnya kualitas pengolahan lahan pertanian

Persentase pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin Persentase kelompok tani yang diberi bantuan alat pertanian

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Energi masing-masing komoditas Angka kecukupan gizi Jumlah sample yg aman dikonsumsi X 100% Jumlah sample yang diuji Jumlah lahan pertanian yang dikelola dengan menggunakan mesin X 100% Jumlah lahan pertanian Jumlah kelompok tani yang diberi bantuan alat pertanian Jumlah kelompok tani

- 43 -

X

100%

SUMBER DATA Survey Konsumsi Pangan Hasil Uji Laboratorium

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bidang Pangan

Data pengolahan lahan pertanian

Data bantuan kelompok tani

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

28. Dinas Pertanahan Tugas Fungsi

NO 1

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan perencanaan program urusan pertanahan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanahan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan; e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan ; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase tanah Pemda yang bersertifikat

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah tanah Pemda yang bersertifikat

X

100%

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Report based data tanah Kepala Bidang Administrasi Pemda bersertifikat Pertanahan

X

100%

Report based data tanah yang dibebaskan

Jumlah tanah Pemda 2

Terwujudnya penyelesaian konflik pertanahan

Persentase tanah yang dibebaskan

Jumlah tanah yang dibebaskan Jumlah tanah

Persentase penyelesaian konflik pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan Jumlah konflik pertanahan

- 44 -

X

100%

Report base data penyelesaian konflik pertanahan

Kepala Bidang Pengadaan Lahan

29. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Tugas Fungsi

Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD. a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; b.

Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

c.

Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait; e. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kinerja, efisiensi dan Mutu Pelayanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Bed Occupancy Rate ( BOR )

Average Length of Stay (ALOS)

Turn Over Internal (TOI)

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu 100% Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu satuan X waktu BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%. Jumlah hari perawatan pasien keluar RS Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari. (Jumlah tempat tidur x hari) - hari perawatan RS Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.

- 45 -

SUMBER DATA Laporan RSUD

Laporan RSUD

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan

Laporan RSUD Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

Bed Turn Over (BTO)

Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) Jumlah tempat tidur

Gross Date Rate (GDR)

Net Date Rate ( NDR)

2

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Cost Recovery Rate (CRR)

Tingkat Kemandirian Keuangan

SUMBER DATA Laporan RSUD

BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali. Jumlah Pasien Mati Laporan RSUD X 100% Jumlah Pasien Keliar Hidup +Mati Keluar hidup atau mati indikator ini memberikan penilaian tentang kualitas rumah sakit meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian <48 jam pada umumnya adalah kasus-kasus kepegawaian

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan

Jumlah Pasien Mati >48 Jam Laporan RSUD X 100% Jumlah Pasien Keluan Hidup +Mati Indikator NDR ini dinilai sensitif karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit,merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan mutu pelayanan,ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan yang memadai,kualitas pelayanan penunjang medik,ketersediaan obat dan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit Jumlah pendapatan X 100% Laporan RSUD Belanja Operasional Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit Jumlah pendapatan

X 100% Laporan RSUD Total Belanja Menggambarkan tingkat kemampuan dan kemandirian rumah sakit dalam membiayai seluruh belanja rumah sakit (belanja langsung dan belanja tidak langsung, termasuk belanja modal) dari pendapatan fungsional rumah sakit

- 46 -

Promkes

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

30. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tugas Fungsi

Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga. a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; b. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; c.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; e. NO 1

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Menurunnya konflik sosial antar umat beragama Persentase Konflik yang dapat diselesaikan

2

Meningkatnya partisipasi parpol

3

Terkelolanya pusat informasi kewaspadaan dini masyarakat

2

Persentase jumlah parpol yang dapat kursi di DPRD

Prersentase terbentuknya FKDM di Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kab. Gresik Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk Cakupan LSM yang resmi menciptakan rasa tentram, tertib, dan aman di terdaftar masyarakat

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah konflik yang diselesaikan X Jumlah konflik Jumlah parpol yang dapat kursi di DPRD X Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu Jumlah FKDM tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan

SUMBER DATA 100%

Laporan data konflik

Kasi Wasbang

100%

Laporan data parpol

Kasi Hub. Antar Lembaga

X

100%

Laporan data FKDM

Kasi Kewaspadaan

X

100%

Laporan pelaksanaan demo

Kasi Hub. Antar Lembaga

Jumlah LSM yang terdaftar Jumlah LSM

- 47 -

PENANGGUNG JAWAB

31. Kecamatan Tugas Fungsi

NO 1

2

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum; f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan; i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana; j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan; k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Persentase penurunan pelanggaran perda di Kecamatan

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 Hasil Survey Kepuasan tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM) Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan (n) – Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n1)

PENANGGUNG JAWAB Kecamatan

X

100%

Report base data tindak Kecamatan kriminal

X

100%

Report base data konflik Kecamatan

X

100%

Daftar Hadir Musrenbangcam

X

100%

Report base data program/kegiatan usulan Kecamatan masyarakat

Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n) Persentase konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi 3

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan Persentase usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan

Jumlah konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi Jumlah konflik Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbangcam Jumlah seluruh masyarakat yang diundang pada kegiatan Musrenbangcam Jumlah program/kegiatan usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan Jumlah seluruh program/kegiatan yang diusulkan

- 48 -

Kecamatan

NO 4

5

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat desa/kelurahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina

Meningkatnya pembinaan perekonomian masyarakat

Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina Jumlah organisasi kemasyarakatan Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina Jumlah lembaga ekonomi desa

SUMBER DATA

X

100%

Report base data pembinaan organisasi masyarakat

X

100%

Report base data pembinaaan lembaga ekonomi desa

PENANGGUNG JAWAB Kecamatan

Kecamatan

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

- 49 -