PENELITIAN TENTANG KESIAPAN SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH MANDIRI DI JAWA TIMUR
Oleh INDASAH
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT STIKES SURYA MITRA HUSADA KEDIRI 2013
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H1 menyatakan bahwa kesehatan
adalah hak fundamental setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatannya dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Meski demikian, bagaimana sebuah negara memenuhi ”hak” rakyatnya bergantung pada sistem politik dan ekonomi yang dianut. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Indonesia menerapkan prinsip-prinsip social-state model (Bismarck Model) dengan mengakomodasi prinsip-prinsip welfare-state model (Beveridge Model)2, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sesuai Pasal 34 UUD1945. Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut, diperkenalkan istilah peserta penerima bantuan iuran, di mana iuran jaminan sosialnya dibayar oleh pemerintah, dengan kata lain, jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu diintegrasikan penyelenggaraannya dengan masyarakat yang mampu, agar terjadi subsidi tidak langsung, sehingga program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dapat berkelanjutan.
1
Republik Indonesia, Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagio, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: LP3ES, penerbit Prakarsa, 2006. Hal. 15.
2
Jaminan kesehatan dalam SJSN diselenggarakan secara nasional dengan menerapkan prinsip asuransi kesehatan sosial. Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional adalah untuk dapat memenuhi prinsip portabilitas bahwa jaminan kesehatan bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengurangi peran pemerintah daerah, khususnya daerah yang penerimaan daerahnya kecil dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan pendekatan seperti itu, pemerataan penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat terwujud dan berkelanjutan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen Tahun 2002, yang dituangkan dalam pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Sebagai upaya mewujudkan jaminan sosial bagi mayoritas pekerja di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa kita. Hal ini karena tidak adanya perlindungan, baik berupa jaminan sosial ketenagakerjaan (employment security), termasuk tunjangan atas berbagai risiko, misalnya penyakit. Bahkan bagi sebagian besar pekerja, perlindungan yang paling mendasar yaitu upah minimum juga tidak diberikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor perekonomian informal. Secara konstitusional bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan menekankan pentingnya peran negara untuk menyediakan cakupan jaminan sosial yang bersifat universal. Hal ini yang terkandung dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diberlakukan sejak Oktober 2004. Perangkat hukum ini menjadi tonggak sejarah
3
perkembangan sistem jaminan sosial dalam mendorong terciptanya cakupan universal secara bertahap. Salah satu tantangan terberat dalam mencapai tujuan universal adalah besarnya skala perekonomian informal yang saat ini memperkerjakan sekitar dua pertiga dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Walaupun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencakup
semua
pekerja,
baik
yang
setengah
pengangguran
(under
employment) ataupun tidak, cakupan wajib sebenarnya hanya dibatasi pada perusahaan yang mempunyai 10 orang pekerja atau lebih, dengan upah bulanan lebih dari Rp 1 juta. Artinya, undang-undang hanya mencakup sektor perekonomian yang bersifat formal, sehingga pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 memang tidak menjangkau pekerja di sektor perekonomian informal. Sesuai tujuan pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan sosial secara universal bagi semua orang, maka perlu dipetakan inisiatif-inisiatif apa saja yang telah dilaksanakan pemerintah dan pemangku kepentingan lain, terutama bagi pekerja di sektor perekonomian informal. Tantangan dan upaya ke depan apa saja yang perlu dilaksanakan untuk memperluas dan melaksanakan cakupan jaminan sosial bagi pekerja di sektor perekonomian informal, terutama jaminan kesehatan. Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 tahun 2004 yang sudah resmi diundangkan sejak tahun 2004 harus bisa dirasakan keberadaannya bagi sektor informal dan formal di Indonesia. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang perlu adanya pembagian berbagai kelompok yang ada di masyarakat yang nantinya dapat diikutsertakan dalam
4
sistem jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan tersebut. Sejauh ini jaminan sosial yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas jangkauannya, diberikan kepada hanya sebagian kecil penduduk Indonesia. Mereka yang mewakili kurang dari 20 persen penduduk yang pada saat ini terjangkau program-program jaminan sosial, terutama bagi pegawai negeri, ABRI/TNI, maupun pegawai perusahaan besar lainnya. Sedangkan penduduk yang lain, terutama mereka yang
bekerja
di
perusahaan-perusahaan
kecil,
wiraswasta
di
sektor
perekonomian informal dan yang menganggur atau telah lanjut usia, akan bergantung pada asuransi pribadi atau bantuan dari keluarga dekat dan jauh serta masyarakat setempat. Agar cakupan Sistem Jaminan Sosial dapat diperluas dan menjamin tercakupnya seluruh penduduk tanpa terkecuali, maka kelompok-kelompok penduduk yang ada di masyarakat harus dapat dikenali keberadaannya dan sekaligus dapat dibedakan karakteristiknya. Untuk keperluan ini diperlukan pendefinisian berbagai segmen penduduk yang ada dalam masyarakat dan sekaligus dengan cara bagaimana untuk dapat membedakannya. Lebih khusus lagi misalnya, bagaimana penduduk yang bergerak di sektor informal dapat diikutsertakan dalam program ini, dimana kelompok penduduk ini sangat beragam dan perlu pendefinisian lebih lanjut. Dalam usulan penelitian ini akan dikaji lebih khusus mengenai kelompok sektor informal dan formal, serta bagaimana cara mereka dapat masuk kedalam cakupan program jaminan sosial, terutama program jaminan kesehatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang SJSN, manfaat jaminan sosial harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya kelompok penduduk ini bukannya tidak memperoleh program-program perlindungan sosial.
5
Berbagai program bantuan sosial, bantuan tunai dan asuransi sosial telah diberikan untuk masyarakat miskin, namun seringkali tidak dapat menjangkau sasaran karena berbagai masalah seperti adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon penerima bantuan. Dalam UU SJSN dinyatakan bahwa bagi para peserta yang tidak mampu maka premi akan dibayar oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa jika seorang pekerja informal, pekerja mandiri atau seorang karyawan dapat dinyatakan sebagai tidak mampu maka tampaknya pemerintah berkewajiban untuk membayar preminya. Disisi lain, seorang pekerja informal yang tidak mampu tampaknya harus menunggu untuk dimasukkan ke dalam skema. Memang pelaksanaan UU SJSN dilakukan secara bertahap dimana cakupannya diharapkan akan semakin meluas hingga seluruh warga dapat memperoleh jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan. Hal ini berarti bahwa seluruh pekerja di semua sektor di perkotaan dan perdesaan, termasuk sektor informal (dan pekerja asing), harus dapat dicakup oleh sistem jaminan sosial nasional tersebut nantinya. Tidak terdapat penjelasan mengenai bagaimana dan kapan para pekerja di perekonomian informal akan tercakup, dan bagaimana kontribusikontribusi mereka harus dibayarkan kepada penyelenggara. Sebagai upaya perluasan cakupan kepesertaan ini, pekerja sektor formal akan diwajibkan untuk membayar premi sesuai dengan penghasilannya. Bagi mereka yang bekerja, premi dapat dibayar secara kolektif oleh para karyawan serta majikan. Akan tetapi undang-undang tidak mengindikasikan kontribusi relatif dari masing-masing pihak. Apalagi yang menyangkut pekerja di perekonomian informal yang definisinyapun masih perlu ditetapkan lebih lanjut. Semua ini memerlukan perangkat hukum dan peraturan-peraturan pelaksana
6
sebagai penjabaran dari UU SJSN, yang dapat digunakan sebagai landasan bagi berbagai pihak untuk mulai mengimplementasikan UU tersebut (Kementerian Kesra, 2007). Sejalan dengan diundangknanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka untuk menjamin akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, mulai Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur3. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan sejumlah dana yang ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Provinsi Jawa Timur guna mempercepat pencapaian cakupan kepesertaan program Jamkesda4 Penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tersebut, penyelenggaraanya didasarkan pada pendekatan asuransi kesehatan dan prinsip ekuitas, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Oleh karenanya sasaran kepesertaan program Jamkesda BPJKD di Jawa Timur adalah seluruh warga masyarakat yang ada pada masa periode masa kepesertaan tertentu, dengan cakupan kepesertaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Rencana Tahapan Kepesertaan dan Prioritas Program (RTK-PP).
3
Baca kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur 4
Ibid.,
7
Bagi masyarakat miskin yang menjadi peserta program Jamkesda, maka pembayaran premi bagi mereka ditanggung oleh pemerintah Daerah, serta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, peserta program jaminan kesehatan adalah setiap orang warga masyarakat dan anggota keluarganya yang telah memenuhi ketentuan keikutsertaan menurut Peraturan Daerah, di mana setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain diluar jumlah maksimal anggota keluarga yang dapat diikutsertakan menurut SJKD dengan penambahan iuran. Jumlah maksimal anggota keluarga yang dapat diikutsertakan dan besarannya iuran sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Gubernur. Selanjutnya berdasarkan amanah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bahwa pengelolaan kepesertaan program Jamkesda di Jawa Timur dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada tahap pertama adalah masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai dari anggaran APBD Provinsi dalam bentuk alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan tahapan berikutnya adalah sasaran kepesertaan di luar peserta miskin untuk ikut dalam program jaminan kesehatan daerah mandiri. Kepesertaan program Jamkesda di Jawa Timur saat ini adalah masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota se-Jawa Timur, termasuk seniman yang ditetapkan Dewan Kesenian Jawa Timur, serta penderita / mantan penderita kusta yang berobat di RS Kusta milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sifat kepesertaanya yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah
8
Provinsi Jawa Timur. Jumlah peserta program Jamkesda di Jawa Timur sebesar 1.411.742 jiwa masyarakat miskin non kuota Jamkesmas. Sebagai upaya pengembangan kepesertaan program jaminan kesehatan daerah di Jawa Timur dapat dilakukan melalui kepesertaan program Jamkesda mandiri yang diprioritaskan bagi para pekerja di sektor formal dan informal yang bekerja di Jawa Timur, termasuk warga negara asing yang telah menetap dan bekerja di Jawa Timur minimal 6 (enam) bulan.
Perlu diketahui bahwa
berdasarkan sektor ini, terdapat perkiraan 70 % bekerja di sektor informal dan 30% di sektor formal (BPS, 2007). Angka ini pasti akan bergeser kearah pekerja informal semakin besar yang dikarenakan oleh banyaknya perusahaan formal yang menutup atau merelokasi usahanya keluar Indonesia dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga pekerja sektor formal akan beralih menuju ke sektor informal sehingga jumlah pekerja informal semakin bertambah. Menurut pandangan ILO, Sektor informal didefinisikan sebagai cara melakukan pekerjaan apapun dengan karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, beroperasi dalam skala kecil, pada karya dan teknologi yang adaptif, memiliki keahlian di luar system pendidikan formal, tidak terkena langsung regulasi, dan pasarnya kompetitif. Sedangkan BPS sektor informal ini diartikan sebagai suatu perusahaan non direktori (PND) dan Rumah Tangga (URT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. Pekerja di sektor informal maupun sektor formal merupakan suatu kelompok potensial, karena jumlahnya besar, ikut berperan dalam tumbuh kembangnya pembangunan perekonomian negara, dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan produktifitas pekerja belum memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan yang
9
diharapkan, terutama bagi pekerja yang bekerja di sektor informal, padahal mereka selalu berhadapan dengan faktor resio yang cukup besar dalam melaksanakan pekerjaaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui rencana pengembangan program jaminan kesehatan daerah dalam bentuk jaminan kesehatan daerah mandiri berupaya
memberikan perlindungan pelayanan kesehatan kepada
kelompok sektor informal maupun formal ini. Untuk itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam kesiapan penkerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap rencana penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur.
1.2 Perumusan masalah Berdasarkan pokok-pokok pemikiran dan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pemahaman pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur? 2. Bagaimanakah respon pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur ? 3. Bagaimanakah kesiapan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur ?
10
1.3 Tujuan Penelitian Untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 4 tahun 2009, serta terakhir dirubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012. Untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah mandiri, salah satu tugas dan wewenang Dewan Wali Amanah BPJKD Provinsi Jawa Timur adalah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini untuk mengetahui kesiapan sektor formal dan informal terhadap rencana penyelenggaraan program Jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 2.1 Mengkaji dan menganalisis tingkat pemahaman pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur. 2.2 Mengkaji dan menganalisis respon pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur
11
2.3 Mengkaji dan menganalisis kesiapan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur
1.4 Manfaat dan output 1.4.1 Manfaat Operasional Bagi Pembuat Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah yang diterapkan.Peraturan Daerah ini telah dilengkapi dengan peraturan-peraturan pendukungnya, yaitu Peraturan Gurbenur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur, kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Gusbenur Jawa Timur Nomor : 55 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Jawa Timur nomor 4 tahun 2009, serta perubahan terakhir menjadi Peraturan Gurbenur Nomor 62 Tahun 2012 saat ini bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat di Jawa Timur.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
masukan kepada Pemerintah agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah mandiri tetap searah dengan tujuan tersebut, serta dapat memberikan pelayanan yang memuaskan peserta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi para pengambil kebijakan agar tujuan program Jaminan Kesehatan Daerah mandiri dapat
mensejahterakan masyarakat, serta
memberikan pelayanan yang sebaik baiknya.
12
1.4.2
Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dengan rencana diimplementasikannya kebijakan program Jaminan
Kesehatan Daerah mandiri di Provinsi Jawa Timur, maka pada penelitian ini dikumpulkan rumusan konsep dan teori, sehingga terjadi proses baik metodologis, analitis serta penarikan kesimpulan berkaitan dengan masalah kesiapan sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur, terutama pekerja dan pemberi kerja pada sektor formal dan informal; pemahaman respon/tanggapan maupun kesiapan bagi pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal di Jawa Timur terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan mandiri di Jawa Timur dalam upaya mencapai universal coverage jaminan kesehatan.
1.4.3
Output yang dihasilkan
Output yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa sebagai berikut : 1.4.3.1
Laporan Pendahuluan/proposal penelitian tentang Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur.
1.4.3.2
Data hasil penelitian tentang Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur.
13
1.4.3.3
Dokumen laporan penelitian tentang Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur.
1.4.3.4
Rekomendasi kebijakan hasil penelitian tentang Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur.
14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat kecil saat ini cukup besar, tidak hanya kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
saja,
namun
Pemerintah
provinsi
juga
berupaya
mengejawantahkan dalam grand design kesehatan Jawa Timur. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Peraturan ini mengamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah untuk mengelola Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat di Jawa Timur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, Gubernur Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang murah dan memadai bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Sebab, adanya pelayanan yang memadai, produktivitas masyarakat dipastikan dapat meningkat, sehingga dengan jumlah penduduk yang terbesar kedua se Indonesia, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini disampaikan saat Gubernur memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) kebijakan pembangunan kesehatan dengan mengambil tema “Penguatan Jejaring Kesehatan dalam Mendukung Good Governance di Jawa Timur di Garden Palace Hotel (Senin, 6 Juni 2011). Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang mencapai 37.476.011 jiwa, serta laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada 2010 berada pada angka 0,49 persen, sehingga pada tahun 2015 nanti sangat
15
membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karenanya, dengan adanya grand design kesehatan, pelayanan bagi masyarakat diharapkan dapat tepat sasaran, terutama untuk kalangan masyarakat tidak mampu yang menjadi prioritas atau perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini perhatian Pemerintah Jawa Timur masih memprioritaskan jaminan kesehatan daerah bagi peserta penerima bantuan iuran, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan bagi pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal belum masuk dalam skema jaminan kesehatan daerah mandiri dengan membayar iuran sendiri, padahal pekerja di sektor informal ini sangat besar jumlahnya dan pada umumnya mereka belum mempunyai perlindungan
kesehatan,
sehingga
perlu
mendapatkan
perhatian
bagi
penyelenggara Jamkesda di Jawa Timur.
2.1 Definisi sektor formal dan informal Perkembangan sektor informal atau ekonomi informal telah mengalami berbagai perubahan konsep / pengertian sesuai dengan kondisi pada saat itu. Untuk setiap negara / wilayah, institusi/lembaga yang berbeda, pengertian mengenai sektor informal dapat berbeda pula. Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1991) dalam Ihsan (2013) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga yang terorganisasi. Apa yang digambarkan oleh Hart memang dirasakan belum cukup dalam memahami pengertian sektor informal tersebut sering dilengkapi dengan suatu daftar kegiatan agak arbiter yang terlihat apabila seseorang menyusuri jalan-jalan suatu kota dunia ketiga; pedagang kaki lima, penjual koran, pengamen, pengemis,
16
pedagang asongan, pelacur, pengojek, dan lain-lain. Mereka adalah pekerja yang tidak terikat dan tidak tetap (Hart, 1991). Konsep informal merupakan suatu jenis teori dualisme baru yang telah populer. Breman (1991) menjelaskan bahwa fenomena dualisme di satu pihak menunjuk pada perekonomian pasar yang biasa kapitalis, dan di pihak lain perekonomian subsistensi di pedesaan dengan ciri utamanya sistem produksi pertanian yang statis. Dualisme
sosio-ekonomi
yang
berasal
dari
dalam
tahap-tahap
pembangunan baik pada sektor formal maupun informal. Sektor informal dimaksudkan agar pekerja bisa dialihkan dari sektor sub-sistem di desa agar dapat membantu meningkatkan produksi non-pertanian. Para ekonom dan birokrat memandang bahwa kota dengan industri modern sebagai pusat dinamika yang secara lambat laun mengubah sifat statis dari tatanan pedesaan dengan ciri pertanian yang lamban berikut produktivitas pekerja yang sangat rendah. Tetapi anggapan bahwa kelebihan pekerja yang ada akan terserap dalam sektor modern belum terbukti. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di kota, ternyata beberapa dasa warsa ini mengenai kesempatan kerja pada sektor formal terutama industri masih ketinggalan. Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan pada berbagai kendala seperti faktor modal fisik, pengetahuan dan faktor keterampilan (Sethraman 1981 dalam T.O. Ihromi; 1993).
17
Adapun beberapa definisi tentang sektor informal yang digunakan oleh berbagai institusi tersebut, antara lain dikutip dalam Kemenko Kesra, Depkes, dan GTZ (2007) sebagai berikut : 1). ILO (International Labour Organization) ILO lebih sering menggunakan istilah „ekonomi informal‟ ketimbang „sektor informal‟ karena „ekonomi informal‟ lebih cocok untuk menggambarkan pendekatan yang terintegrasi dalam menggambarkan ketidak-formalan (House, 2003). Selanjutnya pandangan ILO (2002) tersebut sebagai berikut : “Ekonomi informal terdiri dari unit-unit ekonomi yang termarjinalisasi dan pekerja-pekerja yang memiliki karakteristik: mengalami defisit yang parah dalam hal pekerjaan yang layak, defisit dalam hal standar perburuhan, defisit dalam hal produktivitas dan kualitas pekerjaan, defisit dalam hal perlindungan sosial dan defisit dalam hal organisasi dan hak suara. Dengan mengurangi defisit yang dimiliki oleh ekonomi informal, diharapkan akan dapat meningkatkan gerakan kearah kegiatan-kegiatan yang diakui, terlindungi dan formal didalam kerangka perekonomian utama dan yang memenuhi peraturan”. Meskipun tidak ada konsensus khusus mengenai definisi sektor informal, pengertian sektor informal ini sering dikaitkan dengan dikotomi sektor formalinformal.
ILO
(1972)
mengidentifikasi
sedikitnya
membedakan kedua sektor tersebut yaitu: a. kemudahan untuk masuk b. kemudahan untuk mendapatkan bahan baku c. sifat kepemilikan d. skala kegiatan e. penggunaan tenaga kerja dan teknologi f. tuntutan keahlian g. deregulasi dan kompetisi pasar
18
tujuh
karakter
yang
2). Institusi lain Mengutip laporan dari Kerjasama Kemenko Kesra, Depkes, dan GTZ (2007), memberikan pengertian-pengertian tentang sektor informal sangatlah beragam, serta dapat dikelompokkan menjadi beberapa definisi dengan mengacu pada karakteristik khusus dari sektor informal yang digunakan masing-masing institusi, antara lain :
a. Menurut PT Jamsostek Definisi dari sektor informal adalah „tidak adanya hubungan industrial dan tidak berdasarkan kontrak kerja‟. Yang termasuk dalam kelompok pekerja sektor informal misalnya, pekerja keluarga, pekerja mandiri (self-employed, kecuali
akuntan,
dokter,
notaris
yang
berbadan
hukum),
pekerja
lepas/serabutan (casual workers) seperti buruh tani dan nelayan. Dengan berpijak pada UU No.3/1992 (tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja), PT Jamsostek
bekerja
sama
dengan
Departemen
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi (Depnakertrans) mulai menjangkau sektor informal dalam hal jaminan sosial. Karena pekerja informal tidak memiliki pendapatan tetap, maka untuk penghitungan premi digunakan besarnya upah minimum. Selain dengan Depnakertrans dan Disnakertrans, Jamsostek juga berkoordinasi dengan Pemda dan Biro Pusat Statistik (BPS).
b. Badan Pusat Statistik Definisi kelompok pekerja informal dengan menggunakan kriteria yang merupakan kombinasi dari Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama. Berbeda dengan definisi pekerja informal yang pernah digunakan oleh BPS
19
sebelumnya, penggunaan kombinasi dari „status pekerjaan‟ dan „jenis pekerjaan
utama
lebih
mencerminkan
keadaan
yang
sebenarnya.
Sebelumnya, BPS hanya berpatokan pada „status pekerjaan‟ untuk menentukan pekerja informal, yaitu mereka yang berstatus sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Tentu saja perubahan definisi pekerja sektor informal ini akan membawa dampak pada perubahan dalam penghitungan jumlahnya. BPS juga telah berkoordinasi dengan beberapa instansi seperti Depsos, Depkes, Depnaker, BKKBN dalam pembuatan kriteria-kriteria penduduk yang patut menerima bantuan dari pemerintah (contohnya untuk penerima Bantuan Langsung Tunai atau BLT).
Tabel 2.1. Penetapan Kelompok Pekerja Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama Status Pekerjaan
Berusaha Sendiri Berusaha dengan Bantuan Buruh Tidak Tetap Berusaha dengan Bantuan Buruh Tetap Buruh/Karyawan /Pekerja Dibayar Pekerja Bebas di Pertanian
Jenis Pekerjaan Utama Te na ga Pro fesi on al F
Ten aga Kep emi mpina n
Ten aga Penj uala n
Tenag a Usah a jasa
Ten aga Usa ha Pert ania n
Ten aga Prod uksi
Ten aga Oper asional
Pek erja Kas ar
Lain nya
F
Pejab at Pelak sana & Tata Usah a F
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
F
F
F
F
F
INF
F
F
F
INF
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
20
Pekerja Bebas F F F INF INF INF INF INF INF INF di Non Pertanian Pekerja Tak IN INF INF INF INF INF INF INF INF INF Dibayar F Sumber : Laporan Teknis untuk menyusun Peraturan pelaksanaan UU Tentang SJSN (2007) Catatan : F = FORMAL; INF = INFORMAL
c. PT Askes, Untuk jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat seperti sektor informal, di Askes dikenal sebagai pelayanan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (divisi JKPBI). Penerima Bantuan Iuran atau PBI adalah kelompok penduduk tidak mampu yang untuk menjadi peserta jaminan kesehatan preminya dibayari sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mengetahui siapa Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat yang tergolong miskin, dasarnya adalah ketetapan dari masing-masing bupati/walikota, dimana kriteria yang digunakan berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam penentuan kriterianya masing-masing daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BKKBN, BPS, Dinas Kesehatan setempat. Menurut Surat Edaran dari Menko Kesra, mulai tahun 2007 acuan pokok untuk program-program kemiskinan harus menggunakan data BPS. Namun ketetapan tersebut dirasakan oleh berbagai pihak bahwa landasan hukumnya kurang kuat. Data BPS harus disertai verifikasi dengan melakukan uji publik, misalnya dengan mengadakan rembug desa terbuka untuk menegaskan siapa-siapa yang memang pantas menerima bantuan dari pemerintah. Apabila jaminan kesehatan diberikan khusus kepada sektor informal, maka beberapa
21
aspek dari sektor informal yang perlu diperhatikan adalah : a. definisinya apa; b. bagaimana menentukan premi dengan tepat; serta c. bagaimana mengumpulkan premi dengan tepat (misalnya untuk petani yang panen 3 bulan sekali). d. Depnakertrans. Definisi sektor informal sebagai „mereka yang bekerja diluar hubungan kerja‟, terutama di tingkat pusat dan di tingkat propinsi (Dinas Nakertrans Propinsi). Contoh yang diberikan untuk mereka yang berada diluar hubungan kerja adalah pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja bebas, yang tidak mempunyai ketrampilan dan memiliki penghasilan dibawah rata-rata serta tidak tetap. Umumnya kelompok penduduk seperti ini termasuk dalam penduduk miskin.
e. Departemen sosial (Depsos) Sektor informal adalah „mereka yang mempunyai penghasilan tidak tetap‟. Contohnya : tukang ojeg, tukang becak, penjual jamu gendong. Pada umumnya mereka masuk dalam kelompok keluarga miskin (Gakin) yang berpenghasilan dibawah Rp. 200.000,-. Pengertian mengenai sektor informal ini digunakan baik di Depsos pusat maupun di daerah dan menjadi acuan untuk pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Program Askesos ini ditujukan untuk membantu mereka yang berpenghasilan sangat rendah ketika terjadi gangguan terhadap kelancaran penghasilan, misalnya karena sakit atau meninggal. Dasar hukum untuk sektor informal ini tidak ada persis, namun program ini mengacu pada UUD 1945, UU No. 6/1974 ( tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial), dan UU No. 39/1999 (tentang Hak Asasi Manusia).
22
Koordinasi dengan Depnakertrans dilakukan oleh Depsos khusus untuk menangani pekerja-pekerja informal.
f. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Definisi yang agak berbeda mengenai sektor informal adalah yang digunakan oleh Deperindag dan jajarannya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota melihat sektor informal sebagai „usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi‟. Karena Deperindag berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang harus didaftar (yang berarti formal), maka jika ada perusahaan yang tidak didaftar, itu berarti dia informal. Biasanya jenis usaha seperti ini dikelola oleh seorang wiraswasta, tanpa menggunakan tenaga kerja dari luar lingkungan keluarganya. Contohnya adalah pedagang keliling, warung/pedagang pinggir jalan. Untuk ketentuan mengenai usaha kecil informal, jajaran Deperindag mengacu pada UU 9/1995 (tentang pendaftaran perusahaan). Dalam melaksanakan tugasnya Deperindag berkoordinasi dengan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Departemen Pekerjaan Umum, Depnakertrans, Depsos, Depkes.
g. Departemen Kesehatan Sebetulnya departemen ini tidak memiliki definisi khusus untuk sektor informal. Namun demikian pengertian mengenai sektor informal yang diajukan oleh Dinas Kesehatan propinsi Jawa Tengah, adalah pekerja a) yang jam kerjanya tidak tetap dan tidak terjangkau peraturan-peraturan tertulis; b) yang modalnya kecil; dan c) yang sifatnya kekeluargaan. Dasar hukum khusus untuk definisi sektor informal belum ada di Depkes, namun untuk pembinaan kesehatan masyarakat (termasuk pekerja) dapat dilihat sejak keluarnya UU Kesehatan No. 23/1992.
23
2.2 Pemberi kerja dan pekerja sektor formal dan informal Pemberi kerja, terutama sektor formal
yang memerlukan tenaga kerja
dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Selanjutnya pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. 2.2.1 Sektor formal Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka
pengusaha adalah : orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; serta orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah : Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24
Sektor ekonomi formal biasanya ditangani dalam bentuk organisasi atau lembaga formal.
Bentuk badan hukum formal tersebut adalah Firma, CV,
Perseroan Terbatas, BUMN, Koperasi. Sektor Formal dapat meliputi berbagai bidang kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa dan pertambangan. Organisasi ini tentu dikelola dengan orang- orang profesional. Keunggulan dari sektor ekonomi formal antara lain: Sektor ekonomi ini lebih mudah diawasi dan dibina oleh pemerintah; Sektor ekonomi ini lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari investor; serta Sektor ekonomi ini dituntut untuk menciptakan orang yang profesional, sedangkan kelemahan dari sektor ekonomi formal adalah keterbatasan dalam menampung jumlah wirausaha karena setiap wirausaha dituntut profesionalismenya. Pekerja manajerial (white collar) yang merepresentasikan pekerja sektor formal terdiri dari tenaga professional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa. Pada beberapa tahun terakhir tercermin adanya kecenderungan penurunan peran pekerja blue collar dan sedikit peningkatan pekerja white collar. Ini merupakan sinyal kemajuan perekonomian dan juga kemajuan pendidikan karena pekerja white collar secara umum membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai.
2.2.2 Sektor Informal Sektor Informal adalah kelompok usaha (ekonomi) skala kecil, baik organisasi maupun pemodalan. Kelompok usaha sektor informal biasanya dicirikan sebagai berikut : Tempat kerja bervariatif, antara permanen hingga berpindah tempat; Self employed atau family scale; Tidak ada organisasi pembagian kewenangan; Tidak berbatas jelas secara kewilayahan (dengan
25
pemukiman atau per untukan lainnya); Tidak berbatas jelas dari segi kelompok umur; Pola kegiatan tidak teratur (waktu, permodalan, penerimaan); Pada umumnya tidak tersentuh peraturan dan ketentuan pemerintah;
Modal,
peralatan, perlengkapan maupun omset biasanya kecil; Pada umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggal; Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang besar; Pada umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah; Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus (menyerap tenaga kerja dengan
bermacam-macam
tingkat
pendidikan);
Umumnya
tenaga
dari
lingkungan keluarga atau berasal dari daerah yang sama. Pengelompokkan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Sedangkan ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya.
26
2.3 Sistem jaminan sosial Nasional Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/2001 telah menugaskan presiden untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional Selanjutnya sesuai dengan perubahan Konstitusi RI telah menentukan pula Pasal 28H ayat (3) UUD
1945
bahwa
"Setiap
orang
berhak
atas
jaminan
sosial
yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Tentunya program jaminan sosial tersebut, diantaranya termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar yang bersifat sosial, agar hak warganegara atas jaminan kesehatan sosial tersebut dapat terpenuhi.\ Menurut Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Oleh karenanya, dukungan politik (political will)
sebagai syarat penyelenggaraan sistem jaminan social telah terwujud dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Sistem jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang telah lama dikenal, dengan berbagai modifikasi, selain tetap memperhatikan tradisi, budaya, dan kondisi lokal sistem jaminan sosial merupakan bagian sistem nasional, baik sistem ekonomi maupun politik bangsa. Dengan prinsip-prinsip jaminan sosial yang telah ditetapkan dalam UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan sistem jaminan sosial dikembangkan bertahap, dimulai dari kelompok formal dan/atau yang telah mampu membayar iuran. Bagi masyarakat yang tidak mampu, yang menerima subsidi bantuan iuran, terbuka peluang diselenggarakan
27
sesuai dengan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial, bila program bantuan sosial itu telah memenuhi syarat program sistem jaminan sosial. Ruang lingkup jaminan sosial adalah sangat luas antara lain meliputi adanya jaminan pendidikan, kesehatan, kematian, PHK, kecelakaan kerja, kecelakaan diri dan masih banyak lagi macam ragamnya, yang menjamin kesinambungan ekonomi/penghasilan seseorang meskipun terjadi suatu risiko pada dirinya. Program Jaminan Sosial adalah jaminan yang menjadi bagian dari program jaminan ekonomi suatu bangsa. Sejak keluarnya Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 didefinisikan bahwa “jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.” Adapun pemenuhan jaminan sosial dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, bertujuan agar taraf kesejahteraan sosial pada warga masyarakat tidak menurun sampai dibawah suatu taraf yang dipandang layak, tanpa melupakan usaha-usaha untuk secara terus menerus meningkatkan taraf kesejahteraan sosial segenap Warganegara Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mendefinisikan ”jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”5 Berkaitan dengan program jaminan sosial ini, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada pendekatan pelaksanaan program jaminan kesehatan
5
Anton Hardianto, 2007, Naskah Akademis Paket Raperda tentang Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur
28
daerah di Jawa Timur, terutama rencana pengembangan program Jamkesda di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur.
2.4 Prinsip-prinsip dalam Jaminan Sosial Nasional Berdasarkan pasal 28H UUD 45 hasil amendemen tahun 2000 dinyatakan “bahwa…setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental sesuai dengan deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB di tahun 1947. Selanjutnya menurut Thabrany (2008), bahwa sampai saat ini sistem kesehatan di Indonesia masih jauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rakyat kecil sangat terbebani dengan sistem kesehatan yang diperdagangkan. Rakyat yang membayar lebih banyak mendapat pelayanan yang lebih banyak atau lebih baik mutunya. Berbagai Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pelayanan (inequity, ketidakadilan/ ketidak-setaraan) hanya dapat diperkecil dengan memperbesar porsi pendanaan publik, baik melalui APBN (tax funded) maupun melalui sistem asuransi kesehatan sosial. Pelaksanaan sistem jaminan sosial berlaku prinsip utama dan Pendukung (tambahan), yaitu ; a. Prinsip Utama yang terdiri dari: (1) Prinsip Solidaritas, yaitu suatu prinsip adanya saling membantu diantara dua segmen yang berbeda sehingga terjadi subsidi silang seperti yang kaya membantu yang miskin, yang muda membantu yang tua, serta yang sehat membantu yang sakit.
Dengan prinsip tersebut memungkinkan
perluasan cakupan terhadap seluruh penduduk.
29
(2) Prinsip Efisiensi , prinsip ini memungkinkan pelayanan menjadi terkendali karena pelayanan yang diberikan hanya pelayanan yang dibutuhkan saja. Selain itu terjadi juga urun biaya, sehingga tidak dirasakan terlalu berat bagi yang tidak mampu. (3) Prinsip Ekuitas yang berarti bahwa, setiap penduduk harus memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. (4) Prinsip Portabilitas yang menunjukkan bahwa, seseorang tidak boleh kehilangan jaminan / perlindungan. (5) Prinsip nirlaba, tidak mengambil keuntungan namun bukan berarti harus merugi tetapi azas manfaat bagi seluruh pelaku asuransi kesehatan (Bapel, Peserta, Pemberi pelayanan kesehatan serta Pemerintah karena mempunyai penduduk yang sehat dan produktif). b. Prinsip Tambahan yang terdiri dari: (1) Prinsip Responsif yaitu responsif terhadap tuntutan peserta sesuai standar kebutuhan hidup sehingga sifatnya lebih dinamis. (2) Prinsip koordinasi manfaat, dengan adanya prinsip ini diharapkan tidak akan terjadi duplikasi cakupan dan pelayanan, sehingga lebih efisien (Widodo, 2012) Agar upaya pemeliharaan kesehatan dapat membawa hasil yang diharapkan, bila diberikan penekanan yang sama kepada keseluruhan prinsip dan aspek tersebut di atas secara serentak dan sekaligus.
Dengan demikian, harus
dikembangkan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang merangkum keseluruhan prinsip dan aspek tersebut dan diarahkan pada: 1.
Manajemen Kepesertaan:
Pengelolaan kepesertaan, agar tidak terjadi
subsidi yang salah sasaran dan duplikasi pembiayaan.
30
Kejelasan dan
legalitas kepesertaan merupakan kunci utama efisiensi penerapan sistem asuransi kesehatan sosial.
Dalam Manajemen Kepesertaan harus ada
kebijakan yang jelas tentang bantuan sosial dan premi yang harus dibayarkan. Bantuan sosial harus diformat sedemikian rupa sehingga prinsip keadilan itu akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat; 2.
Manajemen Keuangan:
Pengendalian biaya, agar pelayanan kesehatan
dapat lebih terjangkau oleh setiap orang.
Pembayaran PPK oleh Bapel
dilakukan dengan pembayaran pra-upaya (prepaid), dalam hal ini dengan kapitasi atau sistim anggaran. Cara pembayaran di muka ini akan memacu para PPK untuk merencanakan pelayanan kesehatan yang paling efektif clan efisien serta berorientasi lebih banyak kepada tindakan promotif clan preventif. Kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing PPK (tidak atas dasar jumlah kunjungan) dan dibayar di muka, langsung kepada PPK. 3.
Manajemen Pelayanan Kesehatan: Peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan efisien dan efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu juga harus disertai pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat yang dilaksanakan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat, agar setiap orang dapat menikmati hidup sehat;
4.
Manajemen Informasi: Adanya penanganan keluhan peserta maupun PPK. Ketidakpuasan dan keluhan para peserta ataupun PPK harus dapat disalurkan lewat suatu mekanisme "Penanganan Keluhan" yang tetap, hingga dapat menjamin stabilitas dalam menerapkan sistem asuransi kesehatan sosial.
Manajemen informasi juga akan menjamin tingkat
31
portabilitas yang tinggi.
Selain itu adanya pemantauan pemanfaatan
pelayanan kesehatan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan medis peserta clan mengendalikan penggunaan pelayanan yang berlebihan dan pemborosan yang tidak diperlukan.6 Selanjutnya sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem jaminan kesehatan daerah di Jawa Timur, Sistem Jaminan Sosial Daerah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a. Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; sehingga peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan
manfaat
sebesar-besarnya
bagi
seluruh
peserta.
Sehingga penyelenggaraan jaminan sosial tidak diutamakan untuk mencari keuntungan atau tidak dengan sendirinya menjadikan surplus dana jaminan sosial yang dikelola selama periode tertentu sebagai nilai penambah kekayaan dari suatu Badan Penyelenggara Jaminan 6
Widodo J Pujirahardjo, 2012, Materi dipersiapkan untuk Rakor RS se Jawa Timur, tahun 2012. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dasar pada era universal coverage.
32
Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan dana amanat jaminan sosial tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesarbesarnya
kepentingan
pengembangannya,
peserta.
Dana
amanat,
hasil
dan surplus anggaran akan dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Oleh karena itu, diperlukan bentuk badan hukum yang sejalan dan cocok dengan pelaksanaan prinsip ini. c. Prinsip
keterbukaan
dalam
ketentuan
ini
adalah
prinsip
mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. d. Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. e. Prinsip akuntablitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. f.
Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal atau bahkan berpindah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi peserta program jaminan sosial sehingga dapat
33
terlindungi. Tetapi, meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dapat dimulai dari pekerja di sektor formal dan peduduk Daerah Provinsi Jawa Timur yang tergolong miskin dan tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur dapat mencakup seluruh warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan secara bertahap. Penentuan tahapan luas cakupan kepesertaan wajib ditetapkan oleh Gubernur Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan usulan dan pertimbangan wali amanah. h. Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah dana yang terkumpul dari iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.7
7
Prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dapat dibaca secara lengkap dalam Naskah Akademis Paket Raperda tentang Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur beserta penjelasannya
34
2.5 Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial8. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya
kesehatan
untuk
seluruh
masyarakat
dengan
mengikutsertakan
masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan 8
Baca kembali pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.
35
rehabilitatif
yang
bersifat
menyeluruh
terpadu
dan
berkesinambungan.
Perkembangan ini tertuang ke dalam dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sejak tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988
sebagai
tatanan
untuk
melaksanakan
pembangunan
kesehatan9.
Selanjutnya pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut : (1) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. (2) asas
keseimbangan
berarti
bahwa
pembangunan
kesehatan
harus
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual. (3) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. (4) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. (5) asas
penghormatan
pembangunan
terhadap
kesehatan
hak
dengan
dan
kewajiban
menghormati
hak
berarti dan
kewajiban
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
9
Saat ini GBHN mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan nasional.
36
bahwa
(6) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. (7) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. (8) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan
menghormati
serta
tidak
membedakan
agama
yang
dianut
masyarakat.10 Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, dengan memperhatkan fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Fungsi sosial sarana kesehatan dalam arti bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan
oleh
pemerintah
maupun
oleh
masyarakat
harus
memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Pengelolaan kesehatan sebagaimana tersebut dilakukan dalam bentuk asuransi kesehatan, sehingga asuransi kesehatan merupakan suatu alat sosial untuk menggalang kegotongroyongan. atau solidaritas masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Meskipun secara kultural, asuransi kesehatan bukanlah budaya bangsa Indonesia dan bukan juga budaya bangsa-bangsa lain, akan tetapi akar atau elemen asuransi kesehatan sebagai alat gotong royong sudah merupakan peradaban manusia di dunia. Dalam bentuk tradisional, seluruh masyarakat bahu-mambahu memberikan pertolongan semampunya untuk
10
Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas untuk memberikan arah pembangunan kesehatan yang saat ini sedang berjalan.
37
membantu anggota masyarakat yang sakit. Perkembangan pelayanan kesehatan modern dalam bentuk rumah sakit tidak lepas dari semangat kegotong royongan ini11. Perjalanan sistem jaminan kesehatan daerah di Jawa Timur dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang SJKD di Jawa Timur.
Peraturan Daerah ini telah dilengkapi dengan
beberapa peraturan pendukung lainnya untuk pelaksanaan jaminan kesehatan daerah di Jawa Timur, pelaksanaan ini mencakup penyelenggaraan, pengelolaan kepesertaan, mekanisme klaim dan pelayanan kesehatan, pendanaan, serta sistem monitoring hingga evaluasinya.
2.6
Kepesertaan dan hambatan program jaminan kesehatan daerah Sejak Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) dibahas di DPR banyak wacana mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beragam pendapat dan pandangan dilontarkan. Ada yang konstruktif dan ada pula yang lepas dari konteks UU SJSN yang seharusnya menjadi titik tolak pembahasan.
Salah satu wacana yang
cukup menarik ialah mengenai prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Prinsip kepesertaan bersifat wajib ini merupakan salah satu unsur yang membedakan SJSN dengan sistem jaminan atau asuransi komersial.
Dalam
SJSN kepesertaan diwajibkan berdasarkan UU SJSN, artinya seseorang tidak bebas untuk menentukan apakah ia akan menjadi peserta atau tidak program 11
Baca kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur.
38
jaminan sosial yang ditentukan dalam Undang-undang. Demikian pula BPJS tidak dapat memilih siapa yang diterima atau tidak diterima menjadi peserta yang akan ditanggungnya. Sebaliknya dalam sistem asuransi komersial prinsip kepesertaan yang dianut adalah kesukarelaan, berdasarkan kesepakatan tertanggung dan penanggung. Seseorang bebas menentukan pilihannya apakah akan menjadi peserta asuransi komersial atau tidak. Demikian pula penanggung bebas menentukan apakah ia akan menanggung seseorang yang ingin menjadi peserta program asuransi yang ditawarkan. Kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, sehingga dapat terlindungi untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, apabila mereka mengalami risiko yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. Peserta jaminan sosial menurut UU SJSN adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN secara imperatif wajib menjadi peserta. Undang-undang yang mewajibkan mereka. Mau tidak mau mereka harus menjadi peserta program jaminan sosial. Atau dengan kata lain perikatan antara tertangggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial timbul karena Undang-undang. Meskipun dalam UU SJSN menentukan kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup
39
petani, nelayan, dan meraka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat.
Cakupan kepesertaan bagi
seluruh rakyat ini biasa disebut dengan universal coverage. UU SJSN juga menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program yang diikuti. Pentahapan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Mengenai iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima upah, UU SJSN menentukan bahwa secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Selain itu UU SJSN juga menentukan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS. Selanjutnya ditentukan bahwa pada tahap pertama iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah adalah untuk program jaminan kesehatan. Ketentuan mengenai pembayaran iuran bagi penerima bantuan iuran program jaminan sosial ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 disebutkan pula bahwa peserta Jamkesda Jawa Timur adalah semua warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan masingmasing program jaminan sosial yang diikutinya. Yang dimaksud Warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Gubernur.
40
Pada prinsipnya setiap warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur wajib menjadi peserta, akan tetapi upaya penegakan hukum atas sifat kepesertaan yang wajib tersebut diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis, diantaranya dalam hal kesiapan sistem informasi kependudukan, pengumpulan iuran dan kelayakan program. Pengkajian dan perumusan tahapan kepesertaan dan jenis program jaminan kesehatan tersebut wajib diikuti warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh BPJKD12. Kepesertaan program Jamkesda di Jawa Timur tersebut mencakup seluruh warga masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan penyelenggaraan dan kelayakan program Jamkesda.
Oleh
karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemberi Kerja, Pekerja, Pemerintah dan Masyarakat perlu bersama-sama mengupayakan perluasan kepesertaan dimaksud dalam bentuk kepesertaan yang bersifat mandiri dengan membayar iuran (premi). Sasaran kepesertaan tersebut harus di „manage‟ secara baik agar betul-betul tepat sasaran.13. Pada bagian proposal ini kami sajikan pula mengenai beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan hambatan dalam perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial, terutama dalam jaminan kesehatan bagi pekerja sektor informal. Penelitian yang dilakukan Angelini dan Kenichi (2004) menunjukkan ada beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam memperluas skema jaminan sosial bagi pekerja di sektor perekonomian informal,
12
Kepesertaan Jamkesda di Jawa Timur diselenggarakan secara bertahap, dimana pada tahap pertama diprioritaskan untuk peserta Maskin penerima bantuan iuran (PBI), dan tahap kepesertaan kedua adalah peserta Jamkesda mandiri (Jamkesman) yang bersifat non PBI. 13
Widodo J Pujirahardjo, 2012, Materi dipersiapkan untuk Rakor RS se Jawa Timur, tahun 2012. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dasar pada era universal coverage.
41
yaitu, hambatan peraturan, ketidakmampuan membayar iuran, keengganan membayar iuran, desain tunjangan dan prioritas jaminan sosial, administrasi dan pelaksanaan, serta subsidi.
42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian Desain Penelitian adalah keseluruhan penelitian dari perencanaan untuk menjawab riset question
(pertanyaan penelitian) dan untuk mengantisipasi
beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses riset (Nursalam dan Pariani, 2001).
Penelitian ini merupakan penelitian observasi dengan desain
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Cross Sectional, Survei Cross Sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika
korelasi
antara
faktor-faktor
pengaruh
dengan
faktor-faktor
terpengaruh, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach ), artinya, tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan (Notoatmodjo, 2010 ).
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini direncanakan dilakukan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sasaran penelitian ini adalah pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal pada 13 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menjadi lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 4 (empat) bulan, mulai Bulan Juni s/d September 2013. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1
43
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
BLN / MINGGU KE-
TAHAP KEGIATAN
I.
Persiapan Penelitian
II.
Penyusunan Proposal
III.
IV.
Pengumpulan, pengolahan dan analisa data Penyusunan laporan
V.
Seminar Hasil
VI.
Perbaikan laporan
I
II
xx
xx
III
IV
xx
xx
BLN /MINGGU KE-
BLN / MINGGU KE-
V
VI
VII
VIII
IX
X
xx
Xx
xx
xx
xx
xx
XI
xx
XII
xx
BLN /MINGGU KE-2 XIII
XIV
XVI
xx xx xx
3.3 Rencana Metodologi Penelitian •
Untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan
analisis kesiapan sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur, rencana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.Teknik yang dilakukan dengan melakukan survey lapangan guna pengumpulan data primer, melalui kuisiioner.
Adapun data yang di kumpulkan dalam
kuestioner tersebut, antara lain : a.
XV
Tingkat pemahaman pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur.
44
xx
b.
Gambaran respon pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur.
c.
Gambaran kesiapan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur. Dalam penelitian ini dikumpulkan juga data sekunder, yaitu data dari
berbagai laporan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu. Disamping itu juga dikumpulkan data berupa peraturan-peraturan/kebijaksanaan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti.
3.4 Populasi, Sampel dan Sampling 3.4.1 Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Sedangkan menurut Setiawan (2005), populasi adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Pada penelitian ini, populasinya adalah pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal di Jawa Timur. Populasi tersebut tersebar pada kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pekerja dan pemberi kerja sektor formal pada penelitian ini tersebar pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta skala Besar di Jawa Timur. Sedangkan sektor informal pada penelitian ini difokuskan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jawa Timur. Sumber data sekunder untuk penelitian ini
45
berasal dari instansi terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Mikro, Biro Perekonomian, serta intansi lainnya yang terkait. 3.4.2 Sampel Sampel merupakan bagian dari populasi (Setiawan (2005). Adapun sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 1000 responden, yang terdiri dari pekerja dan pemberi kerja pada sektor formal dan informal di Jawa Timur yang dilakukan secara random. Adapun pembagian sektor perekonomian pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.2
Tabel 3.2 Pembagian sektor perekonomian pada usaha mikro, kecil dan menengah di Jawa Timur Pembagian sektor perekonomian pada usaha mikro, kecil dan menengah
No.
1.
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
2.
Pertambangan dan penggalian
3.
Industri pengolahan
4.
Listrik, gas dan air bersih
5.
Bangunan
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
7.
Pengangkutan dan komunikasi
8.
Keuangan, persewaan jasa perusahaan
9.
Jasa-jasa
Sumber : Instansi terkait diolah
3.4.3 Sampling
46
Tipe sampling dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu tipe sampling berdasarkan proses pemilihannya dan tipe sampling berdasarkan peluang pemilihannya. Secara umum tipe sampling dapat dibedakan menjadi sampling probability dan sampling nonprobability. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah probability sampling , dimana setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan Cluster random sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen dan kemudian sampel diambil secara acak . Apabila anggotaanggota populasi tidak homogen, tetapi bisa dikelompokkan dalam kelompokkelompok yang relatif homogen, maka proses pengambilan sampel dengan metode acak sederhana akan menimbulkan bias, karena keheterogenan yang ada pada anggota populasi akan berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh dari variabel yang diobservasi. Pada kondisi tersebut perlu dilakukan pembagian anggota-anggota populasi ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen tersebut. Agar standar deviasi yang diperoleh tetap kecil, maka satuan sampel yang relatif homogen dalam karakteristik yang diteliti dijadikan satu kelompok yang dinamakan cluster. Dengan demikian variasi yang ada antar cluster mengggambarkan variasi dalam tiap cluster. Selanjutnya dari tiap cluster ini diambil sampel secara acak Adapun Teknik pengambilan sampelnya sebagai berikut :
a) Unit sampel merupakan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal di daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. b) Selanjutnya
untuk
penentuan
kabupaten/kota
sebagai
sampel
penelitian dilakukan secara Cluster Random sampling, di mana setiap
47
wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah sampel secara random. setiap wilayah di ambil
sampel berdasarkan tipe tempat kerja
secara
proporsional sesuai masing masing type tempat kerja secara random.
Hasil penarikan sampel secara random dapat dilihat pada table 3.1 Selanjutnya kabupaten/kota hasil penarikan sampel penelitian ini dapat dilihat daftar dibawah.
1.
Kota Surabaya
8. Kabupaten Banyuwangi
2.
Kabupaten Gresik
9. Kabupaten Lumajang
3.
Kabupaten Mojokerto
10. Kabupaten Tulungagung
4.
Kota Pasuruan
11. Kabupaten Blitar
5.
Kota Malang
12. Kabupaten Trenggalek
6.
Kabupaten Probolinggo
13. Kabupaten Madiun
7.
Kota Kediri
•
Unit sampel merupakan pemberi kerja dan pekerja sektor formal dan informal pada 13 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur
•
Penarikan sampel (sampling) dilakukan dengan cara :
1. Penentuan
kabupaten/kota
secara
cluster
random
sampling,
sedangkan penentuan jumlah responden sesuai proporsi. 2. Penentuan responden pemberi kerja dan pekerja sektor formal dan informal dilakukan secara random sampling No
Kabupaten/Kota
Sektor Formal
Sektor Informal
Jumlah
1
Kota Kediri
20
12
32
2
Kota Pasuruan
25
13
38
3
Kota Surabaya
80
91
171
4
Kota Malang
45
28
73
48
5
Kabupaten Madiun
20
20
40
6
Kab. Trenggalek
27
21
48
7
Kab. Probolinggo
27
26
53
8
Kab. Gresik
42
14
56
9
Kab. Lumajang
37
25
62
10
Kab. Blitar
35
39
74
11
Kab. Banyuwangi
34
47
81
12
Kab. Mojokerto
77
25
102
13
Kab. Tulung Agung
134
36
170
JUMLAH
603
397
1000
3.5 Instrumen Penelitian Alat utama dalam penelitian ini ialah kuesioner yang ditujukan terhadap responden yaitu pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal di Jawa Timur yang menjadi daerah sampel penelitian. Disamping itu juga akan dilakukan wawancara dengan para narasumber (pejabat pemerintah, tokoh masyarakat baik formal maupun informal) dengan tehnik ini diharapkan dapat memperkuat informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tidak akan mengenai sasaran bila data yang dipakai tidak valid. Data yang valid dapat diperoleh dari instrumen penelitian, berupa kuisioner yang reliable dan valid. Untuk itu, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. (Daftar isian kuesioner penelitian terlampir). a.
Uji validitas
49
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur (Singarimbun dan Effendi, 1989). Dalam penelitian ini dilakukan validitas internal yaitu suatu alat pengukur yang menentukan sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep yang di uji dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan (item/ indikator) dengan skor total menggunakan tehnik korelasi product moment. Perhitungan koefisien korelasi dilakukan dengan software SPSS for Windows Rel 16.0 b.
Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Cara pengukurannya adalah menggunakan koefisien Alpha Cronbach dimana jika nilai alpha lebih besar 0,6 menunjukkan data tersebut reliable (Malhotra, 1992). Perhitungan koefisien Alpha Cronbach dilakukan dengan software SPSS for Windows Rel 12.0.
3.6 Metode Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan dengan cara survey, yaitu dengan menanyakan secara langsung kepada responden melalui kuesioner. Dalam pelaksanaanya di lapangan, peneliti dibantu oleh tim surveyor.
Tenaga surveyor yang akan
diterjunkan ke sektor formal maupun informal pada 13 kabupaten/kota yang menjadi sasaran lokasi penelitian. Sebelum berangkat ke lapangan surveyor ditraining oleh peneliti ahli tentang tugas-tugas yang akan dilakukan di lapangan, baik dalam usaha pengumpulan data primer lewat kuesioner dengan cara wawancara dengan responden maupun data sekunder dari para nara sumber
50
yang terpilih. Dari data-data yang masuk selanjutnya diseleksi dan kemudian ditabulasi.
3.7 Metode Analisis Data Setelah data terkumpul dilakukan penyuntingan untuk melihat kualitas data. Dilanjutkan dengan coding dan tabulasi, kemudian disajikan dalam bentuk croos tab sesuai dengan variable yang hendak diukur (Trihendradi, 2004). Untuk mengetahui pemahaman, respon dan kesiapan sektor formal dan informal terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur digunakan Deskriptive maupun Analitit, yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi, melalui program SPSS. Teknik ini peneliti menguji beberapa variabel dependent / independen. Permodelan regresi adalah model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antar variabel.
3.8 Definisi operasional variabel penelitian 1). Sektor Usaha Formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya. Misalnya; BUMN, BUMS maupun Koperasi. 2). Sektor Usaha Informal yaitu bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan; Misalnya Pedagang Asongan, Pedagang Keliling, serta Pedagang Kaki Lima (PKL). 3). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta memiliki pekerja kurang dari 5 orang. 4). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang.
51
5). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, serta memiliki pekerja 19 sampai 99 orang. 6). Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, serta memiliki pekerja minimal 100 orang. 7). Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 8). Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9). Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain atau orang / bagian yang ditunjuk dalam mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 10). Pengusaha adalah : a). orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b). orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c). orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 11). Perusahaan adalah : a). setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b). usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12). Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 13). Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 14). Pemahaman adalah kemampuan diri seseorang dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. 15). Respon adalah setiap tingkah laku manusia yang pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus, yang bersifat baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon yang negatif cenderung menjauhi objek tersebut.
52
16). Kesiapan (readiness) adalah suatu asumsi bahwa kepuasan seseorang terhadap kecenderungan yang mendorong orang tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Uji validitas dan reliabilitas 1. Pemahaman Responden
Dari tabel di atas dapat dijelaskan baha pertanyaan tentang pemahaman responden dari hasil uji correlation person diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan (kuisioner) tersebut valid. Sedangkan uji dari reliabilitas mak diperoleh nilai Conbach’s Alpha if item Deleted lebih dari 0,5 ( R tabel ). Sehingga hak ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut reliabel.
2.
Respon Masyarakat
Dari tabel di atas dapat dijelaskan baha pertanyaan tentang respon masyarakat dari hasil uji correlation person diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan (kuisioner) tersebut valid. Sedangkan uji dari reliabilitas mak diperoleh nilai Conbach’s Alpha if item Deleted lebih dari 0,5 ( R tabel ). Sehingga hak ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut reliabel.
3. Kesiapan Responden
Dari tabel di atas dapat dijelaskan baha pertanyaan tentang kesiapan responden dari hasil uji correlation person diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan (kuisioner) tersebut valid. Sedangkan uji dari reliabilitas mak diperoleh nilai Conbach’s Alpha if item Deleted
53
lebih dari 0,5 ( R tabel ). Sehingga hak ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut reliabel.
B. Karakteristik responden Karakteristik Responden dalam penelitian ini meliputi yaitu jenis kelamin, umur, status perkawinan,status dalam keluarga, jumlah anggota keluarga, Tingkat pendidikan,Status tempat tinggal, status merokok,penyakit yang di derita, jenis pekerjaan,pendapatan,skala usaha,jumlah tenaga kerja,pangsa pasar,asset , dan omset.
1. Karakteristik Responden a. Jenis Kelamin responden
Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
LAKI-LAKI
664
66.4
66.4
66.4
PEREMPUAN
336
33.6
33.6
100.0
1000
100.0
100.0
Total
54
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 33.60% Laki-laki 66.40% Perempuan
Gambar 4.1 Distribusi frekuensi jenis kelamin responden Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden adalah kebanyakan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 66,4% atau sebanyak 664 responden. b. Umur Responden
UMUR Cumulative Frequency Valid
<14 15-64 >65 Total
Percent
Valid Percent
Percent
11
1.1
1.1
1.1
977
97.7
97.7
98.8
12
1.2
1.2
100.0
1000
100.0
100.0
55
Prosentase Umur Responden 1.20%
1.10%
<14 15-64
>65 98%
Gambar 4.2 Distribusi frekuensi umur responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa yang bersedia menjadi responden segian besar adalah usia 15-64 tahun dengan prosentase sebesar 65,8% atau sebanyak 977 responden.
c. Status perkawinan
STATUSPERKAWINAN Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
BELUM KAWIN
221
22.1
22.1
22.1
KAWIN
753
75.3
75.3
97.4
CERAI HIDUP
16
1.6
1.6
99.0
CERAI MATI
10
1.0
1.0
100.0
1000
100.0
100.0
Total
56
Status Perkawinan Responden 1% 1.60%
22.10% Belum kawin Kawin Cerai Hidup
75.30%
Cerai Mati
Gambar 4.3 Distribusi frekuensi status perkawinan responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden memiliki status menikah yaitu sebesar 75,3% atau sebanyak 753 responden.
d. Status Dalam Keluarga
SDK Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
KEPALA KELURGA
544
54.4
54.4
54.4
ANAK
219
21.9
21.9
76.3
SAUDARA
13
1.3
1.3
77.6
LAINNYA
224
22.4
22.4
100.0
1000
100.0
100.0
Total
57
Status Dalam Keluarga 22.40%
1.30%
Kepala Keluarga 54.40% 21.90%
Anak Saudara Lainnya
Gambar 4.4 Distribusi frekuensi status dalam keluarga responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden memiliki status dalam keluarga sebagai kepala keluarga yaitu sebesar 54,4% atau sebanyak 544 responden.
e. Jumlah Anggota Keluarga
JAK Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
DUA
87
8.7
8.7
8.7
TIGA
333
33.3
33.3
42.0
EMPAT
398
39.8
39.8
81.8
EMPAT LEBIH
182
18.2
18.2
100.0
1000
100.0
100.0
Total
58
Jumlah Anggota Keluarga 8.70% 18.20% Dua
33.30%
Tiga
39.80%
Empat Empat Lebih
Gambar 4.5 Distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga responden berjumlah 4 yaitu sebesar 39,8% atau sebanyak 398 responden.
f. Tingkat Pendidikan
PENDIDIKAN Cumulative Frequency Valid
SD
Percent
Valid Percent
Percent
85
8.5
8.5
8.5
SLTP
219
21.9
21.9
30.4
SLTA
490
49.0
49.0
79.4
DIPLOMA
66
6.6
6.6
86.0
SARJANA
133
13.3
13.3
99.3
7
.7
.7
100.0
LAINNYA
59
PENDIDIKAN Cumulative Frequency Valid
SD
Percent
Valid Percent
Percent
85
8.5
8.5
8.5
SLTP
219
21.9
21.9
30.4
SLTA
490
49.0
49.0
79.4
DIPLOMA
66
6.6
6.6
86.0
SARJANA
133
13.3
13.3
99.3
7
.7
.7
100.0
1000
100.0
100.0
LAINNYA Total
Tingkat Pendidikan 8.50%
13.30%
7% 21.90%
6.60%
SD SLTP SLTA
DIPLOMA
49.00%
SARJANA LAINNYA
Gambar 4.6 Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden Jamkeman di Jawa Timur Dari gambar 4.6 dapat dilihat dengan jelas karakteristik pendidikan responden yang ditetapkan peneliti adayaitu belum sekolah, SD, SLTP, SLTA, DIPLOMA, SARJANA, dan tidak sekolah lagi. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa sebagian
60
besar yang bersedia menjadi responden memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 49,0% atau sebanyak 490responden. g. Status Tempat Tinggal
STATUS TEMPAT TINGGAL Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
RUMAH SENDRI
632
63.2
63.2
63.2
ORANG TUA
234
23.4
23.4
86.6
KONTRAK
104
10.4
10.4
97.0
ASRAMA
21
2.1
2.1
99.1
LAINNYA
9
.9
.9
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Status Tempat Tinggal 2.10% 10.40%
9%
Rumah Sendiri Orang Tua
23.40%
63.20%
Kontrak Asrama Lainnya
Gambar 4.7
Distribusi frekuensi pendidikan responden Jamkesman di Jawa Timur
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa status tempat tinggal responden tertinggi adalah rumah sendiri yaitu sebesar 63,20% atau sebanyak 632 responden
61
h. Status Merokok
STATUS MEROKOK Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
TDK MEROKOK
595
59.5
59.5
59.5
MEROKOK<5 BATANG
123
12.3
12.3
71.8
MEROKOK 5-10 BATANG
213
21.3
21.3
93.1
MEROKOK>10 BATANG
69
6.9
6.9
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Status Merokok 6.90% Tdk Merokok
21.30%
Merokok < 5 btg 12.30%
59.50%
Merokok 5-10 btg Merokok > 10 btg
Gambar 4.8 Distribusi frekuensi status merokok responden Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.8 dapat dilihat bahwa status merokok responden lebih dari separuh adalah tidak merokok yaitu sebesar 59,50% atau sebanyak 595 responden.
62
i.
Penyakit Yang Diderita
PENYAKIT Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
HIPERTENSI
39
3.9
3.9
3.9
REUMATIK
98
9.8
9.8
13.7
KANKER
25
2.5
2.5
16.2
TUMOR
8
.8
.8
17.0
GAGAL GINJAL
7
.7
.7
17.7
823
82.3
82.3
100.0
1000
100.0
100.0
LAINNYA Total
Penyakit 3.90%
9.80%
2.50% Hipertensi
8% 7%
Reumatik
Kanker 82.30%
Tumor Gagal Ginjal Lainnya
Gambar 4.9 Distribusi frekuensi penyakit responden Jamkesman di Jawa Timur
63
Dari gambar 4.9 dapat dilihat bahwa penyakit yang paling banyak diderita responden adalah selain hipertensi, reumatik, kanker, tumor, dan gagal ginjal. Jenis penyakit tersebut sebanyak 82,3% atau sebanyak 823 responden
j.
Jenis pekerjaan
JENISPEKERJAAN Cumulative Frequency Valid
PEMBERI KERJA FORMAL
Percent
Valid Percent
Percent
199
19.9
19.9
19.9
131
13.1
13.1
33.0
PEKERJA FORMAL
405
40.5
40.5
73.5
PEKERJA INFORMAL
265
26.5
26.5
100.0
1000
100.0
100.0
PEMBERI KERJA INFORMAL
Total
Jenis Pekerjaan
26.50%
19.90% Pemberi Kerja Formal 13.10%
Pemberi Kera Informal Pekerja Formal Pekerja Informal
40.50%
64
Gambar 4.10 Distribusi frekuensi jenis pekerjaan responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.10 dapat dilihat bahwa hampir separuh yang bersedia menjadi responden memiliki jenis pekerjaan sebagai pekerja formal sebesar 40,50% yaitu sebanyak 405 responden.
k. Pendapatan
PENDAPATAN Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
<1JT
302
30.2
30.2
30.2
1JT-2JT
296
29.6
29.6
59.8
2JT-3JT
236
23.6
23.6
83.4
>3JT
166
16.6
16.6
100.0
Total
1000
100.0
100.0
Pendapatan 16.60%
30.20% < 1 jt
23.60%
1 jt - 2 jt 2 jt - 3jt 29.60%
> 3 jt
Gambar 4.11 Distribusi frekuensi pendapatan responden Jamkesman di Jawa Timur
65
Dari gambar 4.11 dapat dilihat bahwa rata-rata yang bersedia menjadi responden memiliki tingkat pendapatan kurang dari 1 juta yaitu sebesar
30,2% atau
sebanyak 302 responden.
SKALA USAHA Cumulative Frequency Valid
SEKTOR INFORMAL
Percent
Valid Percent
Percent
396
39.6
39.6
39.6
31
3.1
3.1
42.7
USAHA MENENGAH
324
32.4
32.4
75.1
USAHA BESAR
249
24.9
24.9
100.0
1000
100.0
100.0
USAHA KECIL
Total
Skala Usaha
24.90%
39.60%
Sektor Informal Usaha Kecil Usaha Menengah
32.40%
Usaha Besar
3.10%
Gambar 4.12 Distribusi frekuensi skala usaha responden Jamkesman di Jawa Timur
66
Dari gambar 4.12 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang menjadi responden memiliki skala usaha sektor informal yaitu sebesar 39,6% atau sebanyak 396 responden. l.
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
<5 ORANG
392
39.2
39.2
39.2
6-19ORANG
346
34.6
34.6
73.8
20-100 ORANG
256
25.6
25.6
99.4
6
.6
.6
100.0
1000
100.0
100.0
>100 ORANG Total
JUMLAH TENAGA KERJA 6% 39.20%
25.60%
< 5 orang 6-19 orang 20-100 orang
34.60%
> 100 orang
Gambar 4.13 Distribusi frekuensi jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.13 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden memiliki jumlah tenaga kerja < 5 orang sebesar 39,2% atau sebanyak 392 responden.
67
m. Pangsa Pasar
PANGSA PASAR Cumulative Frequency Valid
LOKAL
Percent
Valid Percent
Percent
391
39.1
39.1
39.1
REGIONAL
7
.7
.7
39.8
NASIONAL
348
34.8
34.8
74.6
EXPOR
254
25.4
25.4
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Pangsa Pasar 25.40%
39.10%
Lokal Regional Nasional
34.80%
Export 7%
Gambar 4.14 Distribusi frekuensi pangsa pasar yang dimiliki oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.14 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden memiliki pangsa pasar kategori lokal sebesar 39,10% atau sebanyak 391 responden. n. Aset Usaha
ASET
68
Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
<50JT
389
38.9
38.9
38.9
50-500JT
342
34.2
34.2
73.1
500-2,5M
8
.8
.8
73.9
>2,5M
261
26.1
26.1
100.0
Total
1000
100.0
100.0
Aset Usaha
26.10%
38.90%
8%
< 50 juta 50 - 500 juta 500 -2,5M
34.20%
>2,5 M
Gambar 4.15 Distribusi frekuensi aset usaha yang dimiliki oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.15 dapat dilihat bahwa sebagian besar yang bersedia menjadi responden memiliki aset kurang dari 50 juta sebesar 38,90% atau sebanyak 389 responden.
o. Omset Usaha
OMSET
69
Cumulative Frequency Valid
<300JT
Percent
Valid Percent
Percent
869
86.9
86.9
86.9
300-2,5M
89
8.9
8.9
95.8
2,5M-50M
32
3.2
3.2
99.0
>50M
10
1.0
1.0
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Omset 8.90%
3.20% 1% < 300 juta 300 - 2,5 M 2,5 M - 50 M
86.90%
> 50 M
Gambar 4.16 Distribusi frekuensi aset usaha yang dimiliki oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.16 dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden memiliki omset kurang dari 300 juta yaitu sebesar 86,90% atau sebanyak 869 responden.
70
C. Karakteristik Variabel 1. Pemahaman Responden 1. Pengetahuan UU No. 40 tahun 2004
PENGETAHUANUUNO40TH2004 Cumulative Frequency Valid
SANGAT MENGETAHUI
Percent
Valid Percent
Percent
7
.7
.7
.7
MENGETAHUI
130
13.0
13.0
13.7
KURANG MENGETAHUI
243
24.3
24.3
38.0
TIDAK MENGETAHUI
620
62.0
62.0
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Pengetahuan UU No. 40 Tahun 2004 7%
Sangat Mengetahui
13%
Mengetahui 24.30%
62%
Kurang Mengetahui Tidak Mengetahui
71
Gambar 4.1 Distribusi peengetahuan responden tentang UU No. 40 Tahun 2004 oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden tidak mengetahui tentang UU No.40 Tahun 2004 yaitu sebanyak 62,0% atau sebanyak 620 responden
2.Sumber Informasi SJSN SUMBER INFORMASI SJN Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
MEDIA ELEKTRONIK
148
14.8
14.8
14.8
MEDIA MASSA
112
11.2
11.2
26.0
85
8.5
8.5
34.5
655
65.5
65.5
100.0
1000
100.0
100.0
MEDIA INTERNET SUMBER LAIN Total
Sumber Informasi SJSN 14.80%
Media Elektronik 11.20% 8.50%
65.50%
Media Massa Media Internet Sumber Lain
72
Gambar 4.1 Distribusi informasi tentang SJSN oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden tidak mengetahui informasi tentang SJSN dari sumber lain yaitu sebanyak 65,50% atau sebanyak 655 responden
3.Pengetahuan tentang UU Nomor 24 Tahun 2011
PENGETAHUANUUNO24TH2011 Cumulative Frequency Valid
SANGAT MENGETAHUI
Percent
Valid Percent
Percent
10
1.0
1.0
1.0
MENGATAHUI
122
12.2
12.2
13.2
KURANG MENGATHUI
247
24.7
24.7
37.9
TIDAK MENGETAHUI
621
62.1
62.1
100.0
1000
100.0
100.0
Total
73
Pengetahuan UU No.24 Tahun 2011 1%
Sangat Mengetahui
12.20%
Mengetahui
24.70% 62.10%
Kurang Mengetahui Tidak Mengetahui
Gambar 4.1 Distribusi pengetahuan responden tentang UU No. 24 tahun 2011 oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden tidak mengetahui informasi tentang UU No. 24 tahun 2011 yaitu sebanyak 62,10% atau sebanyak 621responden
4.Sumber Informasi tentang UU No.24 tahhun 2011
SUMBER I NFORMASI Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
MEDIA ELEKTRONIK
266
26.6
26.6
26.6
MEDIA MASA
251
25.1
25.1
51.7
MEDIA INTERNET
107
10.7
10.7
62.4
SUMBER LAIN
376
37.6
37.6
100.0
1000
100.0
100.0
Total
74
Sumber InformasiTentang UU No. 24 Tahun 2011 Media Elektronik 37.60%
10.70%
26.60%
Media Massa Media Internet
25.10%
Sumber Lain
Gambar 4.1 Distribusi sumber informasi tentang UU No.24 Tahun 2011 oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa hampir separoh responden mengetahui informasi tentang UU No. 24 tahun 2011 dari sumber lain yaitu sebanyak 37,60% atau sebanyak 376 responden
5.Pengetahuan tentang Program Jamkesmas
PENGETAHUANJAMKESMAS Cumulative Frequency Valid
SANGAT MENGETAHUI MENGETAHUI KURANG MENGETAHUI TIDAK MENGETAHUI Total
75
Percent
Valid Percent
Percent
65
6.5
6.5
6.5
718
71.8
71.8
78.3
90
9.0
9.0
87.3
127
12.7
12.7
100.0
1000
100.0
100.0
Pengetahuan tentang Program Jamkesmas 6.50% Sangat Mengetahui
12.70%
9.00%
Mengetahui Kurang Mengetahui Tidak Mengetahui
71.80%
Gambar 4.1 Distribusi pengetahuan tentang Jamkesmas oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa hampir separoh responden mengetahui informasi tentang UU No. 24 tahun 2011 dari sumber lain yaitu sebanyak 37,60% atau sebanyak 376 responden 2. Respon Masyarakat
TANGGAPANPELAKSANAANJAMKESDA Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
SANGAT SETTUJU
111
11.1
11.1
11.1
SETUJU
811
81.1
81.1
92.2
KURANG SETUJU
49
4.9
4.9
97.1
TIDAK SETUJU
29
2.9
2.9
100.0
1000
100.0
100.0
Total
76
TANGGAPANTENTANGPERKEMBANGANJAMKESDA Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
SANGAT SETUJU
134
13.4
13.4
13.4
SETUJU
817
81.7
81.7
95.1
KURANG SETUJU
25
2.5
2.5
97.6
TIDAK SETUJU
24
2.4
2.4
100.0
1000
100.0
100.0
Total
77
TANGGAPANTENTANGMANFAATJAMKESDA Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
SANGAT SETUJU
129
12.9
12.9
12.9
SETUJU
804
80.4
80.4
93.3
KURANG SETUJU
48
4.8
4.8
98.1
TIDAK SETUJU
19
1.9
1.9
100.0
1000
100.0
100.0
Total
78
TANGGAPANMEKANISMEJAMKESDA Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
78
7.8
7.8
7.8
SETUJU
787
78.7
78.7
86.5
KURANG SETUJU
111
11.1
11.1
97.6
24
2.4
2.4
100.0
1000
100.0
100.0
TIDAK SETUJU Total
79
TANGGAPANBPJKDJAMKESMAN Cumulative Frequency Valid
SANAGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
78
7.8
7.8
7.8
SETUJU
713
71.3
71.3
79.1
KURANG SETUJU
145
14.5
14.5
93.6
64
6.4
6.4
100.0
1000
100.0
100.0
TIDAK SETUJU Total
80
TANGGAPANPREMIJAMKESMANDIBAYAROLEHPEKERJA Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
19
1.9
1.9
1.9
SETUJU
380
38.0
38.0
39.9
KURANG SETUJU
375
37.5
37.5
77.4
TIDAK SETUJU
226
22.6
22.6
100.0
1000
100.0
100.0
Total
81
PREMIDIBAYAROLEHPEMBERIKERJA Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
SANGAT SETUJU
103
10.3
10.3
10.3
SETUJU
449
44.9
44.9
55.2
KURAG SETUJU
292
29.2
29.2
84.4
TIDAK SETUJU
156
15.6
15.6
100.0
1000
100.0
100.0
Total
82
PEMBAYARANSECARAPROPORSIONAL Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
63
6.3
6.3
6.3
SETUJU
503
50.3
50.3
56.6
KURANG SETUJU
258
25.8
25.8
82.4
TIDAK SETUJU
176
17.6
17.6
100.0
1000
100.0
100.0
Total
83
PENYELENGGARAJAMKESMANOLEHBPJKD Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
23
2.3
2.3
2.3
SETUJU
768
76.8
76.8
79.1
KURANG SETUJU
111
11.1
11.1
90.2
98
9.8
9.8
100.0
1000
100.0
100.0
TIDAK SETUJU Total
84
IURANDIPUNGUTOLEHKOORDINATORPESERTA Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
14
1.4
1.4
1.4
SETUJU
462
46.2
46.2
47.6
KURANG SETUJU
245
24.5
24.5
72.1
TIDAK SETUJU
279
27.9
27.9
100.0
1000
100.0
100.0
Total
85
TANGGAPANTENTANGPREMI Cumulative Frequency Valid
SANGAT SETUJU
Percent
Valid Percent
Percent
9
.9
.9
.9
SETUJU
438
43.8
43.8
44.7
KURANG SETUJU
279
27.9
27.9
72.6
TIDAK SETUJU
274
27.4
27.4
100.0
1000
100.0
100.0
Total
86
3. Kesiapan Masyarakat 1. Kesediaan mengikuti Jamkesman KESEDIAAN MENGIKUTI JAMKESMAN Cumulative Frequency Valid
Sangat bersedia
Percent
52
87
5.2
Valid Percent 5.2
Percent 5.2
Bersedia
536
53.6
53.6
58.8
Kuran Bersedia
257
25.7
25.7
84.5
Tidak Bersedia
155
15.5
15.5
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Kesediaan 5.20% 15.50%
Sangat Bersedia Bersedia
25.70% 53.60%
Kurang bersedia Tidak Bersedia
Gambar 4.17 Distribusi kesediaan mengikuti jamkesman oleh responden Jamkesman di Jawa Timur Dari gambar 4.17 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden bersedia mengikuti jamkesman sebanyak 53,60% atau sebanyak 536 responden bersedia mengikuti jamkesman 2. Membayar Premi
MEMBAYAR IURAN ATAU PREMI Cumulative Frequency Valid
Sangat Bersedia Bersedia
Percent
Valid Percent
Percent
33
3.3
3.3
3.3
464
46.4
46.4
49.7
88
Kurang Bersedia
341
34.1
34.1
83.8
Tidak Bersedia
162
16.2
16.2
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Membayar Premi 3.30%
16.20%
Sangat Bersedia Bersedia
46.40%
Kurang Bersedia
34.10%
Tidak Bersedia
Gambar 4.17 Distribusi kesediaan membayar premi oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.17 didapatkan hasil bahwa hampir separoh responden bersedia mengikuti jamkesman yaitu sebanyak 46,40% atau sebanyak 464 responden bersedia membayar premi jamkesman
3. Karakteristik Responden Berdasarkan jumlah sarana transportasi
BESAR IURAN ATAU PREMI Cumulative Frequency Valid
Rp20.000 - Rp25.000
639
89
Percent 63.9
Valid Percent 63.9
Percent 63.9
Rp26.000 - Rp30.000
252
25.2
25.2
89.1
Rp31.000 - Rp35.000
73
7.3
7.3
96.4
Rp36.000 - Rp40.000
19
1.9
1.9
98.3
> Rp40.000
17
1.7
1.7
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Besar Premi 7.30% 1.90%
1.70%
Rp 20.000-Rp 25.000
25.20%
Rp 26.000-Rp 30.000 63.90%
Rp 31.000-Rp35.000 Rp 36.000-Rp 40.000 > Rp 40.000
Gambar 4.1 Distribusi besarnya iuran premi oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden bersedia membayar premi jamkesman antara Rp. 20.000 – Rp. 25.000 yaitu sebanyak 63,90% atau sebanyak 639 responden
4. Sistem Pembayaran
SISTEM PEMBAYARAN Cumulative Frequency
90
Percent
Valid Percent
Percent
Valid
setiap bulan
520
52.0
52.0
52.0
setiap 3 bulan
314
31.4
31.4
83.4
setiap 6 bulan
92
9.2
9.2
92.6
setiap tahun
74
7.4
7.4
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Sistem Pembayaran 7.40% 9.20%
Setiap bulan Setiap 3 bulan 52.00%
31.40%
Setiap 6 bulan Setiap Tahun
Gambar 4.1 Distribusi kesediaan sistem pembayaran premi oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden bersedia membayar premi jamkesman setiap bulan yaitu sebanyak 52,0% atau sebanyak 520 responden bersedia membayar premi jamkesman setiap bulan
5. Mekanisme Pembayaran MEKANIME PEMBAYARAN Cumulative Frequency
91
Percent
Valid Percent
Percent
Valid
membayar sendiri ke BPJKD
217
21.7
21.7
21.7
346
34.6
34.6
56.3
melalui koordinator
269
26.9
26.9
83.2
tidak tahu
168
16.8
16.8
100.0
1000
100.0
100.0
di bayarkan melalui perusahaan
Total
Mekanisme Pembayaran 16.80%
21.70%
Membayar sendiri ke BPJKD
Di bayarkan melalui perusahaan
26.90% 34.60%
Melalui Koordinator Tidak Tahu
Gambar 4.1 Distribusi mekanisme pembayaran premi oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa hampir dari separoh responden memilih mekanisme pembayaran melalui perusahaan 34,60%
yaitu sebanyak
atau sebanyak 346 responden bersedia membayar premi
jamkesman melalui perusahaan
6. Kesiapan Responden Menjadi Koordinator
92
KESIAPAN RESPONDEN MENJADI KOODINATOR Cumulative Frequency Valid
sangat bersedia
Percent
Valid Percent
Percent
16
1.6
1.6
1.6
bersedia
167
16.7
16.7
18.3
tidak bersedia
610
61.0
61.0
79.3
tidak tahu
207
20.7
20.7
100.0
1000
100.0
100.0
Total
Kesiapan Responden Menjadi Koordinator 1.60% 20.70%
16.70%
Sangat bersedia Bersedia Tidak bersedia
61.00% Tidak Tahu
Gambar 4.1 Distribusi kesiapan responden menjadi koordinator jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden tidak siap menjadi koordinator jamkesman yaitu sebanyak 61,0% atau sebanyak 610 responden
93
7. Tanggapan terhadap manfa’at Jamkesman
TANGGAPANTERHADAPPAKETMANFAATJAMKESMAN Cumulative Frequency Valid
sangat setuju setuju tidak setuju tidak tahu Total
Percent
Valid Percent
Percent
61
6.1
6.1
6.1
747
74.7
74.7
80.8
68
6.8
6.8
87.6
124
12.4
12.4
100.0
1000
100.0
100.0
Tanggapan Terhadap Manfaat Jamkesman 12.40%
6.10%
Sangat Setuju
6.80%
Setuju Tidak Setuju 74.70%
Tidak Tahu
Gambar 4.1 Distribusi tanggapan terhadap manfa’at jamkesman oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa lebih dari separoh responden memberi tanggapan setuju terhadap manfa’at jamkesman yaitu sebanyak 74,7 % atau sebanyak 747 responden 8. Tanggapan Tentang Mekanisme Layanan
94
TANGGAPAN TENTANG MEKANISME LAYANAN Cumulative Frequency Valid
sangat setuju
Percent
Valid Percent
Percent
70
7.0
7.0
7.0
750
75.0
75.0
82.0
tidaksetuju
50
5.0
5.0
87.0
tidak tahu
130
13.0
13.0
100.0
1000
100.0
100.0
setuju
Total
Tanggapan tentang Mekanisme Layanan 13.00%
7.00% Sangat Setuju
5.00%
Setuju
75.00%
Tidak Setuju Tidak Tahu
Gambar 4.1 Distribusi tanggapan tentang mekanisme layanan oleh responden jika responden mengikuti Jamkesman di Jawa Timur
Dari gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa hampir seluruh responden memberi tanggapan setuju tentang mekanisme layanan yaitu sebanyak 75,0% atau sebanyak 750 responden
KARAKTERISTIK VARIABEL BERDASARKAN KATEGORI
95
PEMAHAMAN
PEMAHAMAN Cumulative Frequency Valid
Missing
KURANG
Percent
Valid Percent
Percent
97
9.7
9.9
9.9
CUKUP
443
44.3
45.2
55.0
BAIK
441
44.1
45.0
100.0
Total
981
98.1
100.0
19
1.9
1000
100.0
System
Total
PEMAHAMAN Cumulative Frequency Valid
Missing
KURANG
Percent
Valid Percent
Percent
97
9.7
9.9
9.9
CUKUP
443
44.3
45.2
55.0
BAIK
441
44.1
45.0
100.0
Total
981
98.1
100.0
19
1.9
1000
100.0
System
Total
RESPON BERDASARKAN KATEGORI
RESPON Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
BAIK
704
70.4
70.4
70.4
CUKUP
276
27.6
27.6
98.0
96
KURANG Total
20
2.0
2.0
1000
100.0
100.0
100.0
KESIAPAN BERDASARKAN KATEGORI
KESIAPAN Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
BAIK
474
47.4
47.4
47.4
CUKUP
471
47.1
47.1
94.5
97
KURANG Total
CROS
55
5.5
5.5
1000
100.0
100.0
TABULASI
KARAKTERISTIK
100.0
RESPONDEN
DENGAN
VARIABEL
JENISKELAMIN * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN
98
Total
KURANG JENISKELAMIN
LAKI-LAKI
Count % of Total
PEREMPUAN
Total
319
281
659
5.9%
32.1%
28.2%
66.2%
38
138
160
336
3.8%
13.9%
16.1%
33.8%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
BAIK
59
Count % of Total
CUKUP
JENISKELAMIN * RESPON Crosstabulation RESPON baik JENISKELAMIN
LAKI-LAKI
Count % of Total
PEREMPUAN
Total
Total
179
15
664
47.0%
17.9%
1.5%
66.4%
234
97
5
336
23.4%
9.7%
.5%
33.6%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
kurang
470
Count % of Total
cukup
JENISKELAMIN * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik JENISKELAMIN
LAKI-LAKI
Count % of Total
PEREMPUAN
Count % of Total
Total
Count % of Total
cukup
kurang
323
305
36
664
32.3%
30.5%
3.6%
66.4%
151
166
19
336
15.1%
16.6%
1.9%
33.6%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
STATUSPERKAWINAN * PEMAHAMAN Crosstabulation
99
Total
PEMAHAMAN KURANG STATUSPERKAWINAN
BELUM KAWIN
Count % of Total
KAWIN
CERAI HIDUP
99
219
3.6%
8.4%
9.9%
22.0%
59
361
330
750
5.9%
36.3%
33.2%
75.4%
2
7
7
16
.2%
.7%
.7%
1.6%
0
5
5
10
.0%
.5%
.5%
1.0%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
84
% of Total CERAI MATI
BAIK
36
Count % of Total
CUKUP
STATUSPERKAWINAN * RESPON Crosstabulation RESPON baik STATUSPERKAWINAN
BELUM KAWIN
Count
6
221
15.7%
5.8%
.6%
22.1%
528
211
14
753
52.8%
21.1%
1.4%
75.3%
12
4
0
16
1.2%
.4%
.0%
1.6%
7
3
0
10
% of Total
.7%
.3%
.0%
1.0%
Count
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count
Count % of Total
CERAI MATI
Total
Total
58
% of Total CERAI HIDUP
kurang
157
% of Total KAWIN
cukup
Count
% of Total
STATUSPERKAWINAN * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN
100
Total
baik STATUSPERKAWINAN
BELUM KAWIN
Count
91
8
221
12.2%
9.1%
.8%
22.1%
341
367
45
753
34.1%
36.7%
4.5%
75.3%
7
7
2
16
.7%
.7%
.2%
1.6%
4
6
0
10
% of Total
.4%
.6%
.0%
1.0%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count % of Total
CERAI HIDUP
Count % of Total
CERAI MATI
Total
kurang
122
% of Total KAWIN
cukup
Count
% of Total
SDK * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG SDK
KEPALA KELURGA
Count % of Total
ANAK
SAUDARA
241
541
3.9%
26.2%
24.2%
54.4%
36
87
94
217
3.6%
8.7%
9.4%
21.8%
0
3
10
13
.0%
.3%
1.0%
1.3%
22
106
96
224
2.2%
10.7%
9.6%
22.5%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
261
% of Total LAINNYA
BAIK
39
Count % of Total
CUKUP
SDK * RESPON Crosstabulation RESPON baik
101
cukup
kurang
Total
SDK
KEPALA KELURGA
Count
386
149
9
544
38.6%
14.9%
.9%
54.4%
161
57
1
219
16.1%
5.7%
.1%
21.9%
7
6
0
13
% of Total
.7%
.6%
.0%
1.3%
Count
150
64
10
224
15.0%
6.4%
1.0%
22.4%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
% of Total ANAK
Count % of Total
SAUDARA
Count
LAINNYA
% of Total Total
Count % of Total
SDK * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik SDK
KEPALA KELURGA
Count % of Total
ANAK
SAUDARA
32
544
25.8%
25.4%
3.2%
54.4%
121
91
7
219
12.1%
9.1%
.7%
21.9%
4
7
2
13
.4%
.7%
.2%
1.3%
91
119
14
224
9.1%
11.9%
1.4%
22.4%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
% of Total Count % of Total Total
Count % of Total
Total
254
Count
LAINNYA
kurang
258
Count % of Total
cukup
JAK * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG JAK
DUA
Count
20
102
CUKUP 30
BAIK
Total 36
86
% of Total TIGA
8.6%
36
141
153
330
3.6%
14.2%
15.4%
33.2%
30
203
165
398
3.0%
20.4%
16.6%
40.0%
11
83
87
181
1.1%
8.3%
8.7%
18.2%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
Total
3.6%
Count % of Total
LBH EMPAT
3.0%
Count % of Total
EMPAT
2.0%
Count % of Total
JAK * RESPON Crosstabulation RESPON baik JAK
DUA
Count % of Total
TIGA
EMPAT
LBH EMPAT
Total
1
87
6.2%
2.4%
.1%
8.7%
233
92
8
333
23.3%
9.2%
.8%
33.3%
278
112
8
398
27.8%
11.2%
.8%
39.8%
131
48
3
182
13.1%
4.8%
.3%
18.2%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total Count % of Total
Total
24
Count % of Total
kurang
62
Count % of Total
cukup
JAK * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik JAK
DUA
Count % of Total
cukup
kurang
Total
39
40
8
87
3.9%
4.0%
.8%
8.7%
103
TIGA
Count % of Total
EMPAT
Count % of Total
LBH EMPAT
Count % of Total
Total
Count % of Total
161
151
21
333
16.1%
15.1%
2.1%
33.3%
188
189
21
398
18.8%
18.9%
2.1%
39.8%
86
91
5
182
8.6%
9.1%
.5%
18.2%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
PENDIDIKAN * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG PENDIDIKAN
SD
Count % of Total
SLTP
Count % of Total
SLTA
Count % of Total
DIPLOMA
Count % of Total
SARJANA
Count % of Total
LAINNYA
Count % of Total
Total
Count % of Total
CUKUP
BAIK
Total
2
25
57
84
.2%
2.5%
5.7%
8.4%
18
103
98
219
1.8%
10.4%
9.8%
22.0%
35
232
221
488
3.5%
23.3%
22.2%
49.0%
11
29
25
65
1.1%
2.9%
2.5%
6.5%
30
66
36
132
3.0%
6.6%
3.6%
13.3%
1
2
4
7
.1%
.2%
.4%
.7%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
PENDIDIKAN * RESPON Crosstabulation RESPON
104
Total
baik PENDIDIKAN
SD
Count
28
2
85
5.5%
2.8%
.2%
8.5%
153
64
2
219
15.3%
6.4%
.2%
21.9%
346
131
13
490
34.6%
13.1%
1.3%
49.0%
55
11
0
66
5.5%
1.1%
.0%
6.6%
91
39
3
133
9.1%
3.9%
.3%
13.3%
4
3
0
7
% of Total
.4%
.3%
.0%
.7%
Count
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
SLTA
Count % of Total
DIPLOMA
Count % of Total
SARJANA
Count % of Total
LAINNYA
Total
kurang
55
% of Total SLTP
cukup
Count
% of Total
PENDIDIKAN * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PENDIDIKAN
SD
Count % of Total
SLTP
SLTA
DIPLOMA
SARJANA
85
3.0%
5.0%
.5%
8.5%
115
93
11
219
11.5%
9.3%
1.1%
21.9%
223
239
28
490
22.3%
23.9%
2.8%
49.0%
35
28
3
66
3.5%
2.8%
.3%
6.6%
67
59
7
133
6.7%
5.9%
.7%
13.3%
4
2
1
7
Count % of Total
LAINNYA
5
Count % of Total
Total
50
Count % of Total
kurang
30
Count % of Total
cukup
Count
105
Total
% of Total
.4%
.2%
.1%
.7%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
% of Total
TMPATTINGGAL * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG TMPATTINGGAL
RMAH SENDRI
Count % of Total
ORANG TUA
KONTRAK
268
629
5.5%
30.8%
26.9%
63.2%
33
87
114
234
3.3%
8.7%
11.5%
23.5%
6
50
47
103
.6%
5.0%
4.7%
10.4%
1
7
12
20
.1%
.7%
1.2%
2.0%
2
7
0
9
.2%
.7%
.0%
.9%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count
Count % of Total
LAINNYA
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
306
% of Total ASRAMA
BAIK
55
Count % of Total
CUKUP
TMPATTINGGAL * RESPON Crosstabulation RESPON baik TMPATTINGGAL
RMAH SENDRI
Count % of Total
ORANG TUA
Count % of Total
KONTRAK
Count % of Total
106
cukup
kurang
Total
439
183
10
632
43.9%
18.3%
1.0%
63.2%
167
59
8
234
16.7%
5.9%
.8%
23.4%
79
24
1
104
7.9%
2.4%
.1%
10.4%
ASRAMA
Count
11
9
1
21
1.1%
.9%
.1%
2.1%
8
1
0
9
% of Total
.8%
.1%
.0%
.9%
Count
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
% of Total LAINNYA
Count
Total
% of Total
TMPATTINGGAL * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik TMPATTINGGAL
RMAH SENDRI
Count
34
632
28.0%
31.8%
3.4%
63.2%
135
87
12
234
13.5%
8.7%
1.2%
23.4%
45
51
8
104
4.5%
5.1%
.8%
10.4%
8
12
1
21
.8%
1.2%
.1%
2.1%
6
3
0
9
% of Total
.6%
.3%
.0%
.9%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count
Count % of Total
ASRAMA
Count % of Total
LAINNYA
Total
Total
318
% of Total KONTRAK
kurang
280
% of Total ORANG TUA
cukup
Count
% of Total
STATUSMEROKOK * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG STATUSMEROKOK
TDK MEROKOK
Count % of Total
MEROKOK<5BATANG
Count
107
CUKUP
BAIK
Total
60
266
265
591
6.0%
26.7%
26.6%
59.4%
16
60
47
123
% of Total MEROKOK 5-10 BATANG
6.0%
4.7%
12.4%
17
105
90
212
1.7%
10.6%
9.0%
21.3%
4
26
39
69
.4%
2.6%
3.9%
6.9%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
MEROKOK>10 BATANG
1.6%
Count % of Total
Total
Count % of Total
STATUSMEROKOK * RESPON Crosstabulation RESPON baik STATUSMEROKOK
TDK MEROKOK
Count % of Total
MEROKOK<5BATANG
MEROKOK 5-10 BATANG
MEROKOK>10 BATANG
14
595
40.6%
17.5%
1.4%
59.5%
93
29
1
123
9.3%
2.9%
.1%
12.3%
154
54
5
213
15.4%
5.4%
.5%
21.3%
51
18
0
69
5.1%
1.8%
.0%
6.9%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
175
Count % of Total
kurang
406
Count % of Total
cukup
STATUSMEROKOK * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik STATUSMEROKOK
TDK MEROKOK
Count % of Total
MEROKOK<5BATANG
Count % of Total
108
cukup
kurang
Total
270
294
31
595
27.0%
29.4%
3.1%
59.5%
52
64
7
123
5.2%
6.4%
.7%
12.3%
MEROKOK 5-10 BATANG
Count % of Total
MEROKOK>10 BATANG
119
80
14
213
11.9%
8.0%
1.4%
21.3%
33
33
3
69
3.3%
3.3%
.3%
6.9%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count % of Total
Total
Count % of Total
PENYAKIT * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG PENYAKIT
HIPERTENSI
Count
13
39
.9%
1.7%
1.3%
3.9%
8
68
22
98
.8%
6.8%
2.2%
9.8%
9
9
6
24
.9%
.9%
.6%
2.4%
5
3
0
8
.5%
.3%
.0%
.8%
2
4
1
7
.2%
.4%
.1%
.7%
64
356
399
819
6.4%
35.8%
40.1%
82.3%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
% of Total Count % of Total TUMOR
Count % of Total
GAGAL GINJAL
Count % of Total
LAINNYA
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
17
Count
KANKER
BAIK
9
% of Total REUMATIK
CUKUP
PENYAKIT * RESPON Crosstabulation RESPON baik PENYAKIT
HIPERTENSI
Count
cukup 33
109
kurang 6
Total 0
39
% of Total REUMATIK
3.3%
.6%
.0%
3.9%
83
15
0
98
8.3%
1.5%
.0%
9.8%
20
5
0
25
2.0%
.5%
.0%
2.5%
7
1
0
8
.7%
.1%
.0%
.8%
6
1
0
7
% of Total
.6%
.1%
.0%
.7%
Count
555
248
20
823
55.5%
24.8%
2.0%
82.3%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
KANKER
Count % of Total
TUMOR
Count % of Total
GAGAL GINJAL
LAINNYA
Count
% of Total Total
Count % of Total
PENYAKIT * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PENYAKIT
HIPERTENSI
Count
0
39
1.8%
2.1%
.0%
3.9%
58
38
2
98
5.8%
3.8%
.2%
9.8%
16
7
2
25
1.6%
.7%
.2%
2.5%
6
2
0
8
.6%
.2%
.0%
.8%
4
3
0
7
% of Total
.4%
.3%
.0%
.7%
Count
372
400
51
823
37.2%
40.0%
5.1%
82.3%
474
471
55
1000
Count
Count % of Total
TUMOR
Count % of Total
GAGAL GINJAL
LAINNYA
Count
% of Total Total
Total
21
% of Total KANKER
kurang
18
% of Total REUMATIK
cukup
Count
110
PENYAKIT * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PENYAKIT
HIPERTENSI
Count
0
39
1.8%
2.1%
.0%
3.9%
58
38
2
98
5.8%
3.8%
.2%
9.8%
16
7
2
25
1.6%
.7%
.2%
2.5%
6
2
0
8
.6%
.2%
.0%
.8%
4
3
0
7
% of Total
.4%
.3%
.0%
.7%
Count
372
400
51
823
37.2%
40.0%
5.1%
82.3%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count
Count % of Total
TUMOR
Count % of Total
GAGAL GINJAL
LAINNYA
Count
% of Total Total
Total
21
% of Total KANKER
kurang
18
% of Total REUMATIK
cukup
Count % of Total
JENISPEKERJAAN * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG JENISPEKERJAAN
PEMBERI KERJA FORMAL Count % of Total PEMBERI KERJA
Count
INFORMAL
% of Total
PEKERJA FORMAL
Count % of Total
PEKERJA INFORMAL
Count % of Total
Total
Count
111
CUKUP
BAIK
Total
25
95
77
197
2.5%
9.5%
7.7%
19.8%
14
57
58
129
1.4%
5.7%
5.8%
13.0%
33
181
190
404
3.3%
18.2%
19.1%
40.6%
25
124
116
265
2.5%
12.5%
11.7%
26.6%
97
457
441
995
JENISPEKERJAAN * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG JENISPEKERJAAN
PEMBERI KERJA FORMAL Count % of Total PEMBERI KERJA
% of Total
PEKERJA FORMAL
PEKERJA INFORMAL
77
197
2.5%
9.5%
7.7%
19.8%
14
57
58
129
1.4%
5.7%
5.8%
13.0%
33
181
190
404
3.3%
18.2%
19.1%
40.6%
25
124
116
265
2.5%
12.5%
11.7%
26.6%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
95
Count % of Total
BAIK
25
Count
INFORMAL
CUKUP
JENISPEKERJAAN * RESPON Crosstabulation RESPON baik JENISPEKERJAAN
PEMBERI KERJA FORMAL Count % of Total PEMBERI KERJA
Count
INFORMAL
% of Total
PEKERJA FORMAL
Count % of Total
PEKERJA INFORMAL
Count % of Total
Total
Count % of Total
cukup
Total
153
45
1
199
15.3%
4.5%
.1%
19.9%
96
31
4
131
9.6%
3.1%
.4%
13.1%
270
125
10
405
27.0%
12.5%
1.0%
40.5%
185
75
5
265
18.5%
7.5%
.5%
26.5%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
JENISPEKERJAAN * KESIAPAN Crosstabulation
112
kurang
KESIAPAN baik JENISPEKERJAAN
PEMBERI KERJA FORMAL Count % of Total PEMBERI KERJA
Count
INFORMAL
% of Total
PEKERJA FORMAL
Count % of Total
PEKERJA INFORMAL
Count % of Total
Total
Count % of Total
cukup
kurang
Total
102
82
15
199
10.2%
8.2%
1.5%
19.9%
69
60
2
131
6.9%
6.0%
.2%
13.1%
173
204
28
405
17.3%
20.4%
2.8%
40.5%
130
125
10
265
13.0%
12.5%
1.0%
26.5%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
PENDAPATANPEKERJA * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG PENDAPATANPEKERJA
<1JT
Count % of Total
1JT-2JT
Count % of Total
2JT-3JT
Count % of Total
>3JT
Count % of Total
Total
Count % of Total
CUKUP
BAIK
Total
19
116
166
301
1.9%
11.7%
16.7%
30.3%
37
134
125
296
3.7%
13.5%
12.6%
29.7%
25
121
88
234
2.5%
12.2%
8.8%
23.5%
16
86
62
164
1.6%
8.6%
6.2%
16.5%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
PENDAPATANPEKERJA * RESPON Crosstabulation RESPON
113
Total
baik PENDAPATANPEKERJA
<1JT
Count % of Total
1JT-2JT
2JT-3JT
>3JT
4
302
21.7%
8.1%
.4%
30.2%
219
67
10
296
21.9%
6.7%
1.0%
29.6%
158
75
3
236
15.8%
7.5%
.3%
23.6%
110
53
3
166
11.0%
5.3%
.3%
16.6%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
Total
81
Count % of Total
Count % of Total
kurang
217
Count % of Total
cukup
PENDAPATANPEKERJA * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PENDAPATANPEKERJA
<1JT
Count % of Total
1JT-2JT
Count % of Total
2JT-3JT
Count % of Total
>3JT
Count % of Total
Total
Count % of Total
cukup
kurang
Total
128
158
16
302
12.8%
15.8%
1.6%
30.2%
144
131
21
296
14.4%
13.1%
2.1%
29.6%
115
112
9
236
11.5%
11.2%
.9%
23.6%
87
70
9
166
8.7%
7.0%
.9%
16.6%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
BAIK
Total
SKALAUSAHA * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG
114
CUKUP
SKALAUSAHA
SEKTOR INFORMAL
Count % of Total
UASHA KECIL
39
181
174
394
3.9%
18.2%
17.5%
39.6%
3
15
13
31
.3%
1.5%
1.3%
3.1%
32
147
143
322
3.2%
14.8%
14.4%
32.4%
23
114
111
248
2.3%
11.5%
11.2%
24.9%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
USAHA MENENGAH
Count % of Total
USAHA BESAR
Count % of Total
Total
Count % of Total
SKALAUSAHA * RESPON Crosstabulation RESPON baik SKALAUSAHA
SEKTOR INFORMAL
Count % of Total
UASHA KECIL
USAHA MENENGAH
USAHA BESAR
Total
9
396
28.1%
10.6%
.9%
39.6%
21
10
0
31
2.1%
1.0%
.0%
3.1%
212
104
8
324
21.2%
10.4%
.8%
32.4%
190
56
3
249
19.0%
5.6%
.3%
24.9%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total Count % of Total
Total
106
Count % of Total
kurang
281
Count % of Total
cukup
SKALAUSAHA * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik SKALAUSAHA
SEKTOR INFORMAL
Count
115
cukup 199
185
kurang 12
Total 396
% of Total UASHA KECIL
19.9%
18.5%
1.2%
39.6%
15
15
1
31
1.5%
1.5%
.1%
3.1%
141
166
17
324
14.1%
16.6%
1.7%
32.4%
119
105
25
249
11.9%
10.5%
2.5%
24.9%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count % of Total
USAHA MENENGAH
Count % of Total
USAHA BESAR
Count % of Total
Total
Count % of Total
JTK * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG JTK
<5 ORANG
Count % of Total
6-19ORANG
20-100 ORANG
>100 ORANG
170
390
3.9%
18.2%
17.1%
39.2%
35
162
147
344
3.5%
16.3%
14.8%
34.6%
23
114
118
255
2.3%
11.5%
11.9%
25.6%
0
0
6
6
.0%
.0%
.6%
.6%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
181
Count % of Total
BAIK
39
Count % of Total
CUKUP
JTK * RESPON Crosstabulation RESPON baik JTK
<5 ORANG
Count % of Total
cukup
kurang
Total
276
107
9
392
27.6%
10.7%
.9%
39.2%
116
6-19ORANG
Count
232
107
7
346
23.2%
10.7%
.7%
34.6%
192
61
3
256
19.2%
6.1%
.3%
25.6%
4
1
1
6
% of Total
.4%
.1%
.1%
.6%
Count
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
% of Total 20-100 ORANG
Count % of Total
>100 ORANG
Count
Total
% of Total
JTK * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik JTK
<5 ORANG
Count
12
392
19.8%
18.2%
1.2%
39.2%
153
181
12
346
15.3%
18.1%
1.2%
34.6%
121
107
28
256
12.1%
10.7%
2.8%
25.6%
2
1
3
6
% of Total
.2%
.1%
.3%
.6%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
% of Total Count % of Total >100 ORANG
Count
Total
Total
182
Count
20-100 ORANG
kurang
198
% of Total 6-19ORANG
cukup
% of Total
PANGSAPASAR * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG PANGSAPASAR
LOKAL
Count % of Total
REGIONAL
Count
117
CUKUP
BAIK
Total
39
181
169
389
3.9%
18.2%
17.0%
39.1%
0
0
7
7
% of Total NASIONAL
.7%
.7%
35
162
149
346
3.5%
16.3%
15.0%
34.8%
23
114
116
253
2.3%
11.5%
11.7%
25.4%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count % of Total
Total
.0%
Count % of Total
EXPOR
.0%
Count % of Total
PANGSAPASAR * RESPON Crosstabulation RESPON baik PANGSAPASAR
LOKAL
Count
NASIONAL
9
391
27.5%
10.7%
.9%
39.1%
6
1
0
7
% of Total
.6%
.1%
.0%
.7%
Count
232
108
8
348
23.2%
10.8%
.8%
34.8%
191
60
3
254
19.1%
6.0%
.3%
25.4%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count
Count % of Total
Total
Total
107
% of Total EXPOR
kurang
275
% of Total REGIONAL
cukup
Count % of Total
PANGSAPASAR * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PANGSAPASAR
LOKAL
Count % of Total
REGIONAL
Count % of Total
118
cukup
kurang
Total
199
180
12
391
19.9%
18.0%
1.2%
39.1%
0
4
3
7
.0%
.4%
.3%
.7%
NASIONAL
Count % of Total
EXPOR
Count % of Total
Total
Count % of Total
155
180
13
348
15.5%
18.0%
1.3%
34.8%
120
107
27
254
12.0%
10.7%
2.7%
25.4%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
ASET * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG ASET
<50JT
Count % of Total
50-500JT
500-2,5M
167
387
3.9%
18.2%
16.8%
38.9%
34
162
144
340
3.4%
16.3%
14.5%
34.2%
1
0
7
8
.1%
.0%
.7%
.8%
23
114
123
260
2.3%
11.5%
12.4%
26.1%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
Count
Count % of Total
Total
Count % of Total
Total
181
% of Total >2,5M
BAIK
39
Count % of Total
CUKUP
ASET * RESPON Crosstabulation RESPON baik ASET
<50JT
Count % of Total
50-500JT
Count % of Total
500-2,5M
Count
cukup
kurang
Total
273
107
9
389
27.3%
10.7%
.9%
38.9%
228
106
8
342
22.8%
10.6%
.8%
34.2%
5
3
0
8
119
>2,5M
% of Total
.5%
.3%
.0%
.8%
Count
198
60
3
261
19.8%
6.0%
.3%
26.1%
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
% of Total Total
Count % of Total
ASET * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik ASET
<50JT
Count
>2,5M
12
389
19.9%
17.8%
1.2%
38.9%
156
170
16
342
15.6%
17.0%
1.6%
34.2%
0
7
1
8
% of Total
.0%
.7%
.1%
.8%
Count
119
116
26
261
11.9%
11.6%
2.6%
26.1%
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
BAIK
Total
Count
Count
% of Total Total
Total
178
% of Total 500-2,5M
kurang
199
% of Total 50-500JT
cukup
Count % of Total
OMSET * PEMAHAMAN Crosstabulation PEMAHAMAN KURANG OMSET
<300JT
Count % of Total
300-2,5M
Count % of Total
2,5M-50M
Count % of Total
CUKUP
75
396
394
865
7.5%
39.8%
39.6%
86.9%
21
43
24
88
2.1%
4.3%
2.4%
8.8%
1
17
14
32
.1%
1.7%
1.4%
3.2%
120
>50M
Count
0
1
9
10
.0%
.1%
.9%
1.0%
97
457
441
995
9.7%
45.9%
44.3%
100.0%
% of Total Total
Count % of Total
OMSET * RESPON Crosstabulation RESPON baik OMSET
<300JT
Count
18
869
60.7%
24.4%
1.8%
86.9%
75
14
0
89
7.5%
1.4%
.0%
8.9%
19
11
2
32
1.9%
1.1%
.2%
3.2%
3
7
0
10
% of Total
.3%
.7%
.0%
1.0%
Count
704
276
20
1000
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count
Count % of Total
>50M
Total
Total
244
% of Total 2,5M-50M
kurang
607
% of Total 300-2,5M
cukup
Count
% of Total
OMSET * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik OMSET
<300JT
Count % of Total
300-2,5M
Count % of Total
2,5M-50M
Count % of Total
>50M
Count
cukup
kurang
Total
403
419
47
869
40.3%
41.9%
4.7%
86.9%
48
38
3
89
4.8%
3.8%
.3%
8.9%
15
12
5
32
1.5%
1.2%
.5%
3.2%
8
2
0
10
121
Total
% of Total
.8%
.2%
.0%
1.0%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
% of Total
CROSSTABULASI ANTAR VARIABEL
PEMAHAMAN * RESPON Crosstabulation RESPON baik PEMAHAMAN
KURANG
Count % of Total
CUKUP
BAIK
Total
0
97
9.2%
.5%
.0%
9.7%
353
102
2
457
35.5%
10.3%
.2%
45.9%
255
168
18
441
25.6%
16.9%
1.8%
44.3%
700
275
20
995
70.4%
27.6%
2.0%
100.0%
Count % of Total
Total
5
Count % of Total
kurang
92
Count % of Total
cukup
PEMAHAMAN * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik PEMAHAMAN
KURANG
Count % of Total
CUKUP
BAIK
Total
17
0
97
8.0%
1.7%
.0%
9.7%
234
211
12
457
23.5%
21.2%
1.2%
45.9%
157
241
43
441
15.8%
24.2%
4.3%
44.3%
Count % of Total
kurang
80
Count % of Total
cukup
122
Total
Count % of Total
471
469
55
995
47.3%
47.1%
5.5%
100.0%
RESPON * KESIAPAN Crosstabulation KESIAPAN baik RESPON
baik
Count
Total
Total
291
22
704
39.1%
29.1%
2.2%
70.4%
81
170
25
276
8.1%
17.0%
2.5%
27.6%
2
10
8
20
% of Total
.2%
1.0%
.8%
2.0%
Count
474
471
55
1000
47.4%
47.1%
5.5%
100.0%
Count % of Total
kurang
kurang
391
% of Total cukup
cukup
Count
% of Total
ANALISIS HUBUNGAN ANTAR VARIABEL
Correlations PEMAHAMAN Spearman's rho
PEMAHAMAN
Correlation Coefficient
1.000
Sig. (2-tailed)
.272
**
.
.000
995
995
**
1.000
Sig. (2-tailed)
.000
.
N
995
1000
N RESPON
RESPON
Correlation Coefficient
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
123
.272
Correlations PEMAHAMAN Spearman's rho
PEMAHAMAN
Correlation Coefficient
1.000
Sig. (2-tailed)
.272
**
.
.000
995
995
**
1.000
Sig. (2-tailed)
.000
.
N
995
1000
N KESIAPAN
KESIAPAN
Correlation Coefficient
.272
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations KESIAPAN Spearman's rho
KESIAPAN
Correlation Coefficient
1.000
Sig. (2-tailed)
RESPON
RESPON .276
**
.
.000
N
1000
1000
Correlation Coefficient
.276
**
1.000
Sig. (2-tailed)
.000
.
N
1000
1000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
DAFTAR PUSTAKA
A. Daftar Buku / Literature Azrul, Azwar. (1999). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Aksara. Aneka Program Asuransi Jiwa dan Pensiun, PT. Kis Aktuaria, 2005.
124
Binarupa
Anton Hardianto, 2007, Naskah Akademis Paket Raperda tentang Jaminan Sosial Daerah Provinsi Jawa Timur Butler, RJ. The Economics of Social Insurance and Employee Benefits. Kluwer Academic Publisher, Boston, USA, 1999. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas , 2010, Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera‐I/KS‐I) Depkes RI. Pembinaan Bapel JPKM: Kumpulan Materi. Depkes RI, Jakarta, 1995. Depkes RI. 2007. ARRIME Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta : Depkes RI. George E. Rejda. "Social Insurance and Economic Security", Third Edition, 1988, Prentice-Hall, Inc.,ADivision of Simon&Schuster, Englewood Cliffs, New Jersey. George H. Andrews and John A. Beekman. "Actuarial Projections for the OldAge, Survivors, and Disability Insurance Program of Social Security in The United States of America", Actuarial Educaton and Research Fund, 500 Park Boulevard, Itasca, Illinois. http://adekabang.wordpress.com/2010/10/13/analisis-swot/ (Sethraman dalam T.O. Ihromi; 1993).
1981
http://dirman-djahura.blogspot.com/2012/09/pemahaman-sebagai pernyataan-hasil.html WWW.BPS.GO.ID; http://jakarta.bps.go.id/ Muhammad Ihsan, dkk, 2013, Pengaruh Sektor Informal terhadap penyerapan Angkatan Kerja di Jakarta, http://ihsan1111084000029.blogspot.com/ Ikegami, N dan Campbell, JC. Health Care Reform in Japan: The Virtue of Muddling Trhough. Health Affairs 18(3):56-75. Kertonegoro, S. Sistem dan Program Jaminan Sosial di Negara-negara ASEAN. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1998 Kotler, Philip. (2003). Manajemen Pemasaran. Alih Bahasa Hedro teguh.Edisi 9. Jakarta : Intermedia Mukti, (2004). Pelayanan jasa Kesehatan. Jakarta : Kompas Cyber Media Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan GTZ (Jerman), 2007,
125
Laporan teknis Untuk Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UndangUndang SJSN, Sektor Informal di Indonesia dan Jaminan Sosial.
Kohar Hari Santoso, SpAn. KAP.KIC., Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya; Optimalisasi rujukan terstruktur dan berjenjang di Jawa Timur. Laurence S. Seidman. "Funding Social Security, A Strategic Alternative", 1999, Cambridge University Press. Martin Feldstein, Editor. "Privatizing Social Security", 2000, The University of Chicago Press. Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek – Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, , PT. Alumni, 2003. Nazir, Moh. “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, 1983, 63. Nawawi, Hadari., “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, 63. Oka Mahendra. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan. Penjelasan dan Arti Keputuasn MK yang disampaikan dalam Loka Karya SJSN di Jakarta, Maret 2006 Press Release program Jamkesda dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat pada http : // dinkes.jatimprov.go.id/ userimage/ image0120120831151544421.pdf Rakhmat, Jalaluddin., “Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1984, 24. Rubi, Mahlil. Hubungan Belanja Kesehatan Katastropik Dengan Belanja Protein, Pendidikan, Dan Pemiskinan Di Indonesia, Tahun 2004. Disertasi. FKMUI, Januri, 2007 Social Health Insurance : A Guidebook for Planning, Charles Normand and Axel Weber, WHO and ILO, 2000. Subramanian Iyer. "Actuarial mathematics of Social Security Pensions", 2000, A Joint technical Publication of the International Labour Office (ILO) and the International Social Security Association (ISSA). Thabrany, H. Dalam Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Masyarakat. Rajagrafindo, Jakarta, 2005 Thabrany, H. Introduksi Asuransi Kesehatan. Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 1999.
126
Thabrany, dkk. Telaah Komprehensif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia. YPKMI, Jakarta, 2000 Thabrany, 2002. Current health insurance coverage in Indonesia. Paper presented in the Asia- Pacific Summit on Health Insurance and Managed Care, Jakarta May 22-26, 2002. Tangcharoensathien,dkk. Thailand. Dalam Than Sein in Social Health Insurance in Selected Asian Countries. New Delhi, 2005. Thangcharoensathien, V. Social Health Insurance in South-East Asia. Makalah disajikan pada Regional Expert Group Meeting on Social Health Insurance, New Delhi, Maret 2003. Tjiptono, Fandy. (2005). Wijono, D. (1999). UNAIR
Strategi Pemasaran.
Yogyakarta : Andi Offset
Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya :
Widodo J Pujirahardjo, 2012, Materi dipersiapkan untuk Rakor RS se Jawa Timur, tahun 2012. Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dasar pada era universal coverage. Wagsaff A and Doorslair, V.D. Equity in Health Care Financing and Delivery. In Culyer AJ and Newhouse JP (Ed) Handbook of Health Economics, Vol IB. Elsevier Science, BP. Amsterdam, the Netherland, 2000 Yamit, Zulian. (2005). Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. Edisi Pertama, Cetakan ke IV. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
B. Dafar Peraturan Perundang-Undangan 1. Deklarasi HAM PBB, 10 Desember 1948 (Pasal 25 ayat (1) 2. Konvensi ILO 102, 1952 3. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
127
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur. 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur. 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengajuan klaim bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Jawa Timur
Lampiran 1
Kepada Yth. Bapak/ibu Responden Di Tempat
128
Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD), maka kami bermaksud melakukan penelitian tentang “Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur”. BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah menurut Sistem Jaminan Kesehatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, respon serta kesiapan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap rencana penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur. Jaminan kesehatan daerah mandiri adalah jaminan kesehatan bagi warga masyarakat di Jawa Timur, di mana peserta wajib membayar iuran / premi secara mandiri. Iuran / premi tersebut adalah besarnya uang yang dibayarkan kepada penyelenggara dari peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami mohon kesediaan Bapak/ibu untuk menjadi responden pada penelitian ini, serta mengisi kuisioner yang kami berikan. Kami akan menjamin kerahasian terhadap apapun yang telah bapak/ibu berikan. Demikian atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Surabaya,
Mei 2013
Hormat saya,
Tim Peneliti Lampiran : 2
PERYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN
129
Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai manfaat penelitian yang berjudul “Kesiapan Sektor Formal Dan Informal Terhadap Program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri Di Jawa Timur”.
Saya telah mengerti dan
memahami maksud dan tujuan penelitian tersebut, serta menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
Yang menyatakan Responden,
-----------------------
Lampiran 3
KUESIONER PENELITIAN
130
KESIAPAN SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH MANDIRI DI JAWA TIMUR
Petunjuk Pengisian : 1. Bacalah secara teliti setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang tersedia, agar jawaban yang diberikan sesuai yang diharapkan! 2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut pendapat saudara, serta berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara pilih!
Nomor / Jenis Responden Tanggal
: ............................................. : .............................................
A. Identitas Responden 1. Nama
: ……………………………………………….
2. Jenis Kelamin
:
: Laki-Laki
:
: Perempuan
3. Umur responden
:
a. <14 tahun b. 15 s/d 64 tahun c. > 65 Tahun 4. Status perkawinan : a. Belum kawin b. Kawin c. Cerai hidup d. Cerai mati
131
5. Status dalam keluarga : a. Kepala keluarga b. Anak c. Saudara d. Lainnya…………. 6. Jumlah anggota keluarga : a. 2 orang b. 3 orang c. 4 orang e. lebih 4 orang 7. Tingkat Pendidikan
:
a. SD/sederajat b. SLTP/sederajat c. SLTA/sederajat d. Diproma (D1-D3) e. Sarjana (S1) f. Lainnya…………………… 8. Status tempat tinggal : a. Rumah sendiri b. Rumah orang tua c. Rumah sewa / Kontrak d. Asrama e. Lainnya............ 9. Apakah saudara perokok ? Jika ya, sejak kapan menjadi perokok? Dan berapa batang rokok per hari?
132
a. Tidak Perokok b. Ya, perokok sejak umur.................tahun (
5 batang/hari)
e. Ya, perokok sejak umur.................tahun (
5-10 batang/hari)
d. Ya, perokok sejak umur.................tahun (
10 batang/hari)
10. Penyakit yang pernah dan sedang diderita ? a. Hipertensi b. Rematik c. Kanker d. Tumor e. Gagal ginjal f. Lainnya....................... 11. Jenis pekerjaan : a. Pemberi kerja formal b. Pemberi kerja informal c. Pekerja formal d. Pekerja informal e. Lainnya………………………………………..…….. 12. Jika saudara sebagai pekerja, pendapatan saudara per bulan : a. < Rp 1.000.000,b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 c. Rp 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000 d. > Rp. 3.000.000,- . 13. Jika saudara pemberi kerja, skala usaha yang saudara kelola saat ini : a. Sektor informal (PKL, Asongan, dsb)
133
b. Usaha kecil c. Usaha Menengah e. Usaha besar 14. Jika saudara pemberi kerja, berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja pada saudara? a. kurang 5 orang (PKL, Asongan, dsb) b. 6-19 orang (usaha kecil) c. 20-100 orang (usaha menengah) e. lebih 100 orang (usaha besar) 15. Pangsa pasar dari produk atau jasa yang saudara hasilkan : a. Lokal b. Regional c. Nasional e. Ekspor 16. Aset usaha yang saudara kelola sekarang : a. < Rp 50 juta b. Rp 50 juta s/d Rp 500 juta c. Rp. 500 juta s/d 2,5 Miliar. d. > Rp 2,5 Miliar 17. Omzet usaha yang saudara kelola sekarang : a. < Rp. 300 juta b. Rp 300 s/d Rp 2,5 Miliar c. Rp. 2,5 Miliar s/d 50 Miliar. d. > Rp 50 Miliar
134
18. Alamat domisili : ………………………………………………...……………………………………… ………………………………………………………………………… ….…………………………………………...………………………………..
A. Pemahaman adalah kemampuan diri seseorang dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. Beberapa pertanyaan berikut adalah pemahaman dari pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap program jaminan kesehatan.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Apakah saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 2. Jika saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dari manakah informasi tersebut saudara dapatkan? a. Media elektronik (TV, Radio, dan sebagainya) b. Media massa (Koran, majalah, dan sebagainya) c. Media internet
135
d. Sumber lainnya 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS). Apakah saudara telah mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 4. Jika saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS), dari manakah saudara dapatkan informasi mengenai Undang-Undang tersebut? a. Media elektronik (TV, Radio, dan sebagainya) b. Media massa (Koran, majalah, dan sebagainya) c. Media internet d. Sumber lainnya 5. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Peserta program jaminan sosial sebagaimana dimaksud, diantaranya adalah peserta program Jamkesmas dan Jamkesda.
Apakah saudara mengetahui tentang Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)?
136
a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 6. Jika saudara mengetahui tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dari manakah saudara mengetahui tetang program Jamkesmas ? a. Media elektronik (TV, Radio, dan sebagainya) b. Media massa (Koran, majalah, dan sebagainya) c. Media internet d. Sumber lainnya 7. Apakah saudara mengetahui manfaat menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 8. Sistem jaminan kesehatan daerah adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan mengetahui adanya Peraturan
Daerah di Jawa Timur. Daerah
2008 ?
137
Apakah saudara
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 9. Peraturan
Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur telah disyahkan, sehingga untuk efektivitas pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tersebut ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 10. Jaminan Kesehatan Daerah adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan
di
daerah
Provinsi
berupa
perlindungan
dan
pemeliharaan
kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Apakah saudara mengetahui tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui
138
d. Tidak mengetahui 11. Peserta Jamkesda adalah setiap warga masyarakat
dan/atau anggota
keluarganya yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta, yang atas dirinya diadakan program jaminan kesehatan daerah menurut SJKD. Peserta Jamkesda tersebut terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan peserta Mndiri dengan membayar iuran.
Apakah saudara mengetahui
manfaat menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Apakah saudara mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Provinsi Jawa Timur tersebut? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui
13. BPJKD sebagaimana tersebut diuraikan pada pertanyaan Nomor 12 merupakan badan
hukum
publik
yang
dibentuk
menyelenggarakan program jamkesda.
139
oleh
Pemerintah
Provinsi
untuk
Apakah saudara mengetahui tugas-
tugas Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 14. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang telah membayar iuran dan memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta, yang atas dirinya diadakan program jaminan kesehatan daerah, termasuk warga negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Apakah saudara mengetahui cara menjadi peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 15. Peserta Jamkesda di Jawa Timur meliputi masyarakat miskin penerima bantuan iuran (non kuota program Jamkesmas) dan masyarakat yang membayar iuran secara mandiri. Bagi peserta Jamkesda mandiri sebagaimana dimaksud wajib membayar iuran yang besarannya ditetapkan oleh Penyelenggara (BPJKD). Apakah saudara mengetahui tentang kepesertaan program Jamkesda Mandiri ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui
140
16. luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Penyelenggara (BPJKD) secara teratur oleh Peserta, Koordinator Peserta, dan/atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menurut SJKD. Apakah saudara mengetahui berapa besarnya iuran atau premi untuk peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 17. Berkaitan dengan pertanyaan diatas, apakah saudara mengetahui tata cara pembayaran iuran atau premi peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Jawa Timur ? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui d. Tidak mengetahui 18. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan puskesmas, BP4, BKMM, Rumah Sakit umum, Rumah Sakit Khusus, baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan pada
PPK tersebut
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai indikasi medis. Apakah saudara mengetahui tentang pelayanan kesehatan secara terstruktur dan berjenjang pada PPK Jamkesda tersebut? a. Sangat mengetahui b. Mengetahui c. Kurang mengetahui
141
d. Tidak mengetahui
B. Respon adalah setiap tingkah laku manusia yang pada hakekatnya sebagai tanggapan atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus, yang bersifat baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif, maka orang yang bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek. Beberapa pertanyaan berikut adalah respon dari pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap program jaminan kesehatan daerah.
1. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur.
Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelaksanaan program
Jamkesda di Jawa Timur tersebut ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur telah disyahkan, serta pelaksanaan nya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur. kesehatan
daerah
tersebut
perlu
Apakah program Jaminan
dikembangkan
berkelanjutan ? a. Sangat setuju
142
secara
bertahap
dan
b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 3. Peserta jaminan kesehatan daerah memperoleh pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang, gawat darurat, rehabilitasi medik dan mental, baik tingkat pertama maupun lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagaimana tanggapan saudara terhadap manfaat pelayanan
kesehatan bagi peserta Jamkesda tersebut ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 4. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai indikasi medis. Pelayanan kesehatan tingkat pertama dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya, serta Bidan Praktek Swasta. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan rujukan yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan BPJKD. Puskesmas (strata pertama) merujuk ke Rumah Sakit tipe D, C dan B (strata dua), Rumah Sakit tipe D, C dan B merujuk ke Rumah Sakit tipe A (strata tiga).
Bagaimana tanggapan saudara terhadap mekanisme pelayanan
kesehatan peserta Jamkesda tersebut ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju
143
5. Pelaksanaan jamkesda di Jawa Timur perlu dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Tahapan Kepesertaan dan Prioritas Program oleh Pejabat Pengelola dan dimonitoring oleh Dewan Wali Amanah. Bagaimana tanggapan saudara, jika Badan Penyelenggara Jaminan Daerah (BPJKD) menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman)? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 6. Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri, bagaimanakah tanggapan saudara apabila iuran atau premi mengikuti
program
Jaminan
Kesehatan
Mandiri
(Jamkesman)
untuk tersebut
ditanggung oleh pekerja ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 7. Berkaitan pertanyaan No. 6, Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri, apakah saudara setuju apabila iuran atau premi
untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman)
tersebut ditanggung oleh pemberi kerja ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju
144
8. Berkaitan pertanyaan No. 7, Bilamana saudara mengikuti program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri yang diselenggarakan oleh BPJKD, apakah saudara setuju apabila iuran atau premi untuk mengikuti program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman) ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja secara proporsional? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 9. Apakah saudara setuju iuran atau premi dari peserta program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman) tersebut dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) Jawa Timur? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 10.Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jamkesda mandiri, apakah saudara setuju pembayaran iuran atau premi program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman) dipungut oleh koordinator peserta ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju 11. Bagi peserta Jamkesda mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009, terutama yang ditanggung oleh intansi, jumlah
145
tertanggung paling banyak 4 (empat) orang dan apabila ada tambahan anggota keluarga akan dikenakan iuran tambahan.
Bagaimana tanggapan saudara
terhadap sistem pembayaran iuran atau premi tersebut? a. Sangat setuju b. Setuju c. Kurang setuju d. Tidak setuju
C. Kesiapan (readiness) adalah suatu asumsi bahwa kepuasan seseorang terhadap kecenderungan yang mendorong orang tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pertanyaan berikut adalah kesiapan pekerja dan pemberi kerja sektor formal dan informal terhadap rencana penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah
1. Bilamana BPJKD menyelenggrakan program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri, apakah saudara bersedia mengikuti program Jaminan Kesehatan Mandiri (Jamkesman) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jamkesda Jawa Timur tersebut ? a. Sangat bersedia b. Bersedia c. Kurang bersedia d. Tidak bersedia 2. Berkaitan
dengan
pertanyaan
Nomor
1.
Bilamana
BPJKD
menyelenggrakan program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri, apakah saudara
bersedia
mengikuti
program
Jaminan
Kesehatan
(Jamkesman) tersebut dengan membayar iuran atau premi ? a. Sangat bersedia
146
Mandiri
b. Bersedia c. Tidak bersedia d. Tidak tahu 3.
Berkaitan dengan pertanyaan Nomor. 2, jika saudara bersedia mengikuti program Jamkesda mandiri di Jawa Timur berapa besarnya iuran atau premi yang saudara harapkan ? a. Rp 20.000 – Rp. 25.0000 / bulan b. Rp 26.000,- Rp. 30.000 / bulan c. Rp 31.000,- Rp. 35.000 /bulan d. Rp. 36.000 – Rp. 40.000 /bulan e. > Rp. 40.000 / bulan
4. Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jamkesda
mandiri,
bagaimana sistem pembayaran iuran atau premi dari peserta harus dilakukan ? a. Setiap bulanan b. Setiap 3 Bulan c. Setiap 6 Bulan d. Setiap tahun 5. Bilamana saudara mengikuti program Jaminan Kesehatan Daerah Mandiri, bagaimanakah mekanisme pembayaran iuran atau premi kepada BPJKD harus dilakukan ? a. Dibayarkan sendiri ke BPJKD b. Dibayarkan melalui perusahaan (pengusaha) c. Dibayarkan melalui koordinator c. Tidak tahu
147
6. Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jamkesda mandiri, apakah saudara bersedia menjadi koordinator dalam pengumpulan iuran atau premi untuk penyelenggaraan program Jamkesda mandiri tersebut ? a. Sangat bersedia b. Bersedia c. Tidak bersedia d. Tidak tahu 7.
Bilamana BPJKD menyelenggarakan program Jamkesda Mandiri, maka peserta
program jaminan kesehatan daerah mandiri akan memperoleh
pelayanan meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, penunjang, gawat darurat, rehabilitasi medik dan mental, baik tingkat pertama maupun lanjutan sesuai ketentuan paket manfaat yang diatur oleh BPJKD. Bagaimana tanggapan saudara terhadap ketentuan paket manfaat bagi peserta program Jamkesda Mandiri tersebut ? a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju d. Tidak tahu. 8.
Bilamana saudara mengikuti program Jamkesda mandiri, maka saudara akan
mendapatkan
paket
manfaat
pelayanan
kesehatan
yang
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai indikasi medis, dimana
pelayanan
kesehatan
tingkat
pertama
dilaksanakan
oleh
Puskesmas dan jaringannya, serta Bidan Praktek Swasta, serta pelayanan kesehatan
tingkat
lanjutan
dilaksanakan
oleh
pemberi
pelayanan
kesehatan rujukan yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan BPJKD.
148
Puskesmas (strata pertama) merujuk ke Rumah Sakit tipe D, C dan B (strata dua), Rumah Sakit tipe D, C dan B merujuk ke Rumah Sakit tipe A (strata tiga).
Bagaimana tanggapan saudara terhadap ketentuan
mekanisme pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan secara terstruktur dan berjenjang dalam program jaminan kesehatan daerah mandiri tersebut? a. Sangat setuju b. Setuju c. Tidak setuju d. Tidak tahu.
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya sebagai upaya menyusun kebijakan program jaminan kesehatan daerah mandiri di Jawa Timur
Surveyor,
Responden,
......................................
........................................
149
150
