LAPORAN HASIL RISET ANALISIS LANJUT 2014
JUDUL PENELITIAN MODEL PREDIKSI KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT SEKTOR INFORMAL DALAM JAMINAN KESEHATAN (Studi Riskesdas 2013 Sebagai Upaya Peningkatan Coverage Peserta Non PBI Mandiri dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional)
Oleh :
1. Arih Diyaning Intiasari, SKM, MPH 2. Siti Masfiah, SKM, M.Kes. MA 3. Arif Kurniawan, SKM, M.Kes.
(Peneliti Utama) (Peneliti Daerah) (Peneliti Daerah)
Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu- ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2014
SUSUNAN TIM PENELITI RISET ANALISIS LANJUT 2014 MODEL PREDIKSI KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT INFORMAL DALAM JAMINAN KESEHATAN (Studi Riskesdas 2013 Sebagai Upaya Peningkatan coverage Peserta Non PBI Mandiri dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional)
Ketua Pelaksana : Arih Diyaning Intiasari, SKM, MPH Peneliti Pembantu : Siti Masfiah, SKM, M.Kes., MA Arif Kurniawan, SKM, M.Kes Sekretariat : Ita Murniyati, SKM
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat kasih dan karuniaNya, laporan analisis lanjut dengan judul “Model Prediksi Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal dalam Jaminan Kesehatan (Studi Riskesdas 2013 Sebagai Upaya Peningkatan Coverage Peserta Non PBI Mandiri dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional)” ini dapat diselesaikan dengan baik.
Hasil analisis lanjut ini
mengungkapkan beberapa faktor yang dianggap signifikan dapat memberikan masukan dalam rekomendasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporan ini juga telah mengungkapkan beberapa faktor prediktor dalam keikutsertaan peserta Non PBI mandiri dalam skema JKN serta mampu menjawab latar belakang dalam permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan JKN peride satu tahun pertamanya. Harapan kami semoga laporn ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian- penelitian yang lebih berkualitas dan mendukung dalam penciptaan output, outcome, benefit dan impact yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders serta mendukung program pembangunan kesehatan secara nasional` Mengingat IPTEK bidang kesehatan memiliki sifat yang dinamis dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia, maka senantiasa diperlukan pemikiran, kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan laporan analisis lanjut ini. Kami mengharapkan diskusi yang terbuka dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang kebijakan pembiayaan kesehatan di
Indonesia yang
sejatinya terus kita perjuangkan demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Sekretriat Analisis Lanjut dan Labortorium Manajemen Data yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam Riset Analisis Lanjut 2014. Ucapan terimakasih yang tulus kepada seluruh tim dari Jurusan
Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman yang begitu solid dan bersemangat dalam menyelesaikan riset ini dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan memberi petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pengembangan keilmuan
dengan
sebaik baiknya
Jakarta,
Desember 2014
Project Investigator
Arih Diyaning Intiasari, SKM, MPH NIP 197809242008122001
RINGKASAN EKSEKUTIF MODEL PREDIKSI KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT INFORMAL DALAM JAMINAN KESEHATAN (Studi Riskesdas 2013 Sebagai Upaya Peningkatan coverage Peserta Non PBI Mandiri dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional)
Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi JKN skema Non PBI Mandiri saat ini selain besarnya jumlah masyarakat yang belum terlindungi oleh JKN adalah belum adanya payung hukum yang secara koersif memberikan punishment terhadap masyarakat yang tidak mau mengikuti kepesertaan JKN. Upaya - upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan harus terus dilakukan terutama untuk perluasan kepesertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta Non PBI.Oleh karena itu analisis lanjut ini bermaksud untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat informal untuk mau bergabung sebagai peserta Non PBI dalam Skema JKN. Kajian tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam law enforcement policy dalam pelaksanaan JKN yang lebih baik lagi. Hasil analisis lanjut menemukan adanya pengaruh karakteristik responden terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan, yaitu faktor jenis kelamin, faktor status pernikahan, faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan utama, dan faktor status ekonomi serta adanya pengaruh riwayat penyakit kronis dan perilaku pencarian kesehatan terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan. Hasil analisis lanjut Riskesdas 2013 yang telah kami lakukan menemukan bahwa telah ada fenomena kemungkinan adverse selection dan beberapa determinan yang diharapkan dapat
meberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan
kepesertaan Non PBI Mandiri di masa yang akan datang
ABSTRAK
Upaya upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan JKN harus terus dilakukan terutama untuk perluasan kepesertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta Non PBI.Oleh karena itu analisis lanjut ini bermaksud untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat informal untuk mau bergabung sebagai peserta Non PBI dalam Skema JKN. Kajian tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam law enforcement policy dalam pelaksanaan JKN yang lebih baik lagi Tujuan analisis lanjut ini adalalah untukmenganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Metode analisis lanjut yang digunakan adalah analisis univariat dengan distribusi frekuensi,analisis bivariat dengan uji chi square dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik multinomial pada 349.491 responden pada data Riskesdas 2013 Hasil analisis lanjut menemukan adanya pengaruh karakteristik responden terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan, yaitu faktor jenis kelamin, faktor status pernikahan, faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan utama, dan faktor status ekonomi serta adanya pengaruh riwayat penyakit kronis dan perilaku pencarian kesehatan terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan pada kelompok sektor informal dapat dilakukan dengan modifikasi pesan dan media pada program promosi kesehatan sesuai kelompok umur sasaran. Harus dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan untuk semua umur dengan peningkatan pemahaman terhadap perceived financial risk akibat kondisi sakit.
DAFTAR ISI
Hal
IDENTITAS PENGUSUL SUSUNAN TIM PENELITI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF ABSTRAK DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL
i ii iii v vi vii ix x
BAB I. PENDAHULUAN 1. Topik Penelitian 2. Pertimbangan Fokus Penelitian 3. Masalah Penelitian 4. Pertanyaan Penelitian BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN A. Tujuan Penelitian B.Manfaat Penelitian BAB III. TINJAUAN PUSTAKA A. Kebutuhan Jaminan Kesehatan oleh Masyarakat Sektor Informal B. Pola Pencarian Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat Sektor Informal C. Faktor Yang Mempengaruhi Keikutsertaan Jaminan Kesehatan D. Hambatan Partisipasi Pekerja Informal dalam Skema Jaminan Kesehatan E. Kerangka Teori BAB IV METODE PENELITIAN A. Kerangka Konsep B. Variabel dan Defisi Operasional C. Desain Penelitian D. Populasi dan Sampel E. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data F. Manajemen dan Analisis Data
1 1 2 3 5 6 6 6 8 8 9 11 12 15 17 17 17 20 20 20 20
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Pooling Dana Masyarakat dalam Pembiayaan Kesehatan B. Karakteristik Responden C. Analisis Bivariat D. Analisis Multivariat E. Pembahasan 1. Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal Sebagai Jaminan Kesehatan 2. Pengaruh Riwayat Penyakit Kronis terhadap Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal Sebagai Jaminan Kesehatan 3. Pengaruh Perilaku Pencarian Kesehatan Terhadap Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal sebagai Peserta Jaminan Kesehatan 4. Temuan pada Analisis Lanjut BAB VI SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA
22 22 24 29 34 42 42 44 44 44 46 46 46 48
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 2.1 Kerangka Teori Gambar 3.1 Kerangka Konsep
16 17
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 3.1. Definisi Operasional Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Sosiodemografi Responden Tabel 5.2. Distribusi Riwayat Penyakit Kronis Tabel 5.3. Distribusi Perilaku Pencarian Kesehatan Tabel 5.4. Distribusi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Tabel 5.5. Hasil Analisis Bivariate Tabel 5.6. Hasil Analisis Multivariate
17 24 26 27 28 29 34
1
BAB I LATAR BELAKANG
1. Topik Penelitian
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan langkah nyata dari awal penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional ini telah dimulai pada 1 Januari 2014 dengan berubahnya PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat menuju pada universal health coverage. Proteksi pembiayaan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2019.Secara bertahap hal tersebut tercantum dalam road map Jaminan
Kesehatan
Nasional.Serangkaian
agenda
telah
disusun
dalam
mempersiapkan BPJS Kesehatan. Beberapa sasaran telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu ; 1) BPJS Kesehatan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari publik, 2) Seluruh penduduk (diperkirakan 257,5 juta jiwa) telah terjamin, 3) Paket manfaat medis dan non medis yang sama untuk semua peserta, 4) Fasilitas kesehatan telah tersebar memadai, 5) Peraturan perundangan telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan waktu itu, 6) Paling sedikit 85% peserta puas dengan dengan pelayanan yang diterima dari BPJS Kesehatan, 7) Paling sedikit 80% Fasilitas Kesehatan puas dengan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan, dan 8) Pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan sudah mencapai tingkat transparansi, efisiensi dan akuntabilitas optimal. Saat ini pemerintah telah mengcover 151,5 juta jiwa (63,5%) penduduk Indonesia dalam berbagai skema pembiayaan yang ada sebelum era JKN, seperti PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Asabri dan Jamkesda di tingkat kabupaten maupun provinsi. Data Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa hanya 50,5 % saja masyarakat Indonesia yang terlindung oleh asuransi kesehatan dengan benefit packages yang berbeda- beda. Untuk mencapai universal health coveragepada target 2019 masih diperlukan usaha untuk memperluas kepesertaan sebesar 37 % (87 juta jiwa) masyarakat Indonesia baik melalui skema PBI maupun non PBI.
2
Salah satu kegiatan yang telah diagendakan pada aspek kepesertaan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada periode 2012-2019 berfokus pada perluasan kepesertaan jaminan kesehatan untuk mencapai universal health coverage yaitu dengan perluasan kepesertaan di kalangan pekerja mandiri bukan penerima upah. Pada saat ini untuk mempermudah pooling premi, pekerja mandiri bukan penerima upah akan dimasukkan dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Walaupun demikian akan diupayakan secara bertahap bagi mereka untuk mau membayar iuran dimasa yang akan datang. 2. Pertimbangan Fokus Penelitian
Salah satu kendala pada aspek kepesertaan adalah banyaknya pekerja bukan penerima upah atau biasa disebut sebagai pekerja sector informal.Sebagian besar dari pekerja sector informal tersebut tidak menempati lokasi usaha secara permanen. Data BPS tahun 2009, terdapat 37,9 % pekerja penerima upah dan 62,1% pekerja bukan penerima upah, bahkan 28,8% dari jumlah pekerja penerima upah tersebut adalah pekerja yang tidak menerima upah. Kondisi tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka belum menyadari perlunya iuran untuk jaminan kesehatan dan bahkan belum mengerti apa itu jaminan kesehatan. Upah yang rendah memberikan keterbatasan akses terhadap pendidikan, makanan yang bergizi, penyediaan tempat tinggal yang layak dan juga pelayanan kesehatan yang berkualitas (ILO, 2012). Besaran premi yang ditetapkan relative sangat murah jika dibandingkan dengan befefit package yang diberikan dalam skema JKN. Besaran premi pada JKN telah ditetapkan dengan ketentuan premi bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang akan dibayarkan oleh negara dan non PBI yang akan dibayarkan dengan skema tertentu. Besaran iuran premi untuk PBI adalah sebesar Rp. 19.225,-. Sedangkan untuk non PBI ditetapkan sesuai golongan pelayanan rawat Inap dalam benefit packagenya sebagai berikut ;
3
a) Sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan pelayanan di manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b) Sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c) Sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan manfaat pelayanan di perawatan Kelas I. 3. Masalah Penelitian
Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi JKN saat ini selain besarnya jumlah masyarakat yang belum terlindungi oleh JKN adalah belum adanya payung hukum yang secara koersif memberikan punishment terhadap masyarakat yang tidak mau mengikuti kepesertaan JKN.Pada peserta yg secara wajib telah terdaftar, hal tersebut tidak menjadi masalah.Tidak adanya masa tunggu penggunaan pelayanan dalam system asuransi (waiting period) menyebabkan menumpuknya pendaftaran peserta denga resiko tinggi.Hal hal tersebut akan memunculkan 2 isu penting sebagai berikut :
a. Adverse Selection Jumlah pekerja sector informal yang belum tercover oleh asuransi wajib sebelum JKN adalah sebesar 2/3 bagian dari seluruh angkatan kerja di Indonesia (World Bank, 2008).Jumlah yang besar ini diharapkan dapat tercover oleh skema JKN. Pada tahap awal JKN dikhawatirkan terjadi pola adverse selection dalam kepesertaan masyarakat informal non PBI dimana yang akan mendaftar sebagai peserta BPJS adalah hanya mereka yang beresiko sakit yang merasa akan diuntungkan dengan system JKN dalam jangka waktu dekat. Kepesertaan pada BPJS tidak mempunyai mekanisme waktu tunggu seperti pada asuransi komersial dengan underwriting yang ketat.Sehingga ketika seseorang terdaftar dan membayar premi
4
bulanannya, maka saat itulah mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. b. Health Equity Keadilan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
juga harus disertai dengan keadilan dalam kontribusi
finansial dalam hal ini iuran premi (fairness in financial health). Tidak hanya horizontal equity tetapi juga vertical equity pada alokasi pooling dana premi BPJS pada JKN. Dengan kondisi JKN dengan kepesertaan PBI dan non PBI saat ini sangat riskan untuk terjadi risk pooling yang tidak adil. Bisa jadi pooling dana dari PBI justru lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pelayanan kesehatan pada masyarakat non PBI. Terutama hal ini dikhawatirkan terjadi pada daerah daerah yang mempunyai akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Konsekuensi yang timbul tersebut dapat menimbulkan kegagalan dalam system pembiayaan kesehatan.Adverse selection dan health inequality dapat menggoyahkan prinsip the law of the large number dalam JKN.Premi yang selama ini terkumpul hanya berasal dari masyarakat yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat segera dan mahal. Akibatnya akan terjadi deficit anggaran pembiayaan pelayanankesehatan oleh Skema JKN yang berimplikasi terhadap kualitas mutu pelayanan kesehatan dan dalam jangka panjang dapat berakibat gagalnya skema JKN. Upaya upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan harus terus dilakukan terutama untuk perluasan kepesertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta Non PBI.Oleh karena itu analisis lanjut ini bermaksud untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat informal untuk mau bergabung sebagai peserta Non PBI dalam Skema JKN. Kajian tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam law enforcement policy dalam pelaksanaan JKN yang lebih baik lagi
5
4. Pertanyaan Penelitian Apa dan Bagaimana faktor –faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta Non PBI dalam Skema JKN?
6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian Tujuan umum riset adalah untuk menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Tujuan Khusus : 1. Menganalisis pengaruh karakteristik responden terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan 2. Menganalisis pengaruh riwayat penyakit kronis terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan 3. Menganalisis
pengaruh
perilaku
pencarian
kesehatan
terhadap
keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan
B. Manfaat Penelitian 1. Bagi BPJS dan JKN Dapat memberikan arahan kebijakan dalam upaya memperluas cakupan
kepesertaan
mendatang.Universal
masyarakat
informal
sampai
tahun
2019
health coverage yang baik akan menjamin
redistribusi biaya pelayanan kesehatan dan system pembiayaan kesehatan yang adekuat dalam era JKN. 2. Bagi Pemerintah dan Kementerian Kesehatan Dapat memberikan masukan dalam hal penguatan regulasi dan kebijakan pendukung yang lebih tepat dalam upaya mencapai universal health coverage pada skema JKN 3. Bagi Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Kesehatan
7
Dapat memberikan pengayaan terhadap variabel variabel penelitian yang ada sehingga
memberikan
temuan temuan
penting dalam
pengembangan kebijakan kesehatan dan khususnya kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia
8
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
. A.
Kebutuhan jaminan kesehatan oleh masyarakat Sektor informal Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang ada saat ini belum berarti dapat menjamin pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Penyediaan akses fasilitas pelayanan kesehatan harus disertai dengan upaya menghapuskan segala hambatan dalam pencapaian akses oleh masyarakat. Baik hambatan secara finansial maupun hambatan secara non finansial. Secara umum Andersen (1975) mengemukakan adanya teori pemanfaatan layanan kesehatan dalam hal ini pemanfaatan asuransi kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Andersen membagi beberapa faktor yg mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan dakam 3 variabel besar sebagai berikut : 1) Faktor Kebutuhan (needs), 2) Faktor Predisposing ( sosiodemgrafi, sikap, kepercayaan, nilai sosial), 3) Faktor enabling (pendapatan keluarga, ketersediaandan keterjangkauan akses layanan kesehatan baik jarak tempuh, biaya pelayanan kesehatan maupun waktu pelayanan) Hambatan secara finansial bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, baik biaya pelayanan kesehatan, biaya transportasi maupun biaya biaya lain yang timbul sebagai akibat pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Hambatan secara non finansial meliputi hambatan akses yang dikarenakan hambatan Psikososial, Sosiodemografi dan geografis.(Niklema, et.al, 2012) Pan,et.al (2009) menemukan bahwa ada 3 halyang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemanfaaatan asuransi kesehatan bagi para petani di China yaitu : Gender, umur dan satus perkawinan. Semuanya merupakan variabel pada Faktor sosiodemografi. Sebuah Studi pada masyarakat vietnam
9
menemukan bahwa 60% masyarakat sektor informal yang tidak mempunyai jaminan asuransi kesehatan lebih senang mendatangi praktek dokter swata daipada pusat kesehatan milik pemerintah, 31 % nya lagi memilih melakukan pengobatan sendiri tanpa harus mendatangifasilitas pelayanan kesehatn ketika sakit (Thuan, et, al, 2007) Menurut Utomo, et.al (2011) beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan akses pelayanan kesehatan adalah : Tingginya biaya pemilihan kepala daerah, Rendahnya interest kebijakan dalam pengambilan sektor kesehatan, kesenjangan indikator pemerataan pelayanan kesehatan, lemahnya kapasitas peran kepeminpinan di sektor kesehatan khususnya pada kapasitas perencanaan dan penganggaran, serta keterbatasan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemberian kompensasi berupa jaminan kesehatan bagi pekerja merupaka salah satu upaya untuk meningkatnya produktivitas kerja (LaDou, 2011)
B.
Pola Pencarian Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat Sektor Informal Pengenalan terhadap pola pencarian pelayanan kesehatan akan mempengaruhi pola pembiayaan kesehatan di suatu komunitas (Orem, et.al, 2010). Upaya penyediaan akses jangan hanya berkutat pada penyediaan pelayanan kesehatan tetapi juga dalam upaya pengendalian biaya kesehatan, misalnya rasionalisasi penggunaan obat generik sebagai salah satu contohnya (Vialle-Valentin, et. al, 2008). Bagi pekerja yang tidak tercover asuransi kesehatan hal ini akan terlihat pada perilaku mereka dalam pencarian pelayann kesehatan. Sebuah penelitian di Shenzen China ditemukan bahwa para buruh migran yang tidak mempunyai jaminan kesehatn pada awanya menunjukkan hasil bahwa 62,15% buruh migran tidak mengakses pelayanan kesehatan ketika sakit. Sebanyak 37,85% yang mengakses pelayanan kesehatan memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan ulang (Kontrol) karena tidak mempunyai biaya.(Mou, et.al, 2009). Kirigia et. al (2012) menemukan bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan terkait
10
pembiayaan kesehatan diantaranya adalah sumber pembiayaan yang adekuat dan kepastian untuk penyedianan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jaminan kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap individu atau warga masyarakat. Sayangnya, di Indonesia sampai saat ini jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan pun masih sangat terbatas, yakni kurang dari 20% penduduk. Artinya, diperlukan sosialisasi yang komprehensif agar masyarakat mau terlibat dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan melalui partisipasi aktif dalam berbagai sistem jaminan kesehatan. Masyarakat tidak perlu “dipaksa” untuk didaftar oleh pemerintah, tapi harus sukarela mendaftarkan diri dalam berbagai program jaminan kesehatan. Sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia selayaknya bertanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakat, melalui berbagai bentuk pelayanan publik, tidak terkecuali masalah kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial, termasuk dalam upaya kesehatan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat. Jaminan sosial bisa berupa bantuan sosial, asuransi maupun jaminan sosial sukarela. Konsep ini berupaya untuk menjembatani sub sistem pelayanan kesehatan dan sub sistem pembiayaan kesehatan sebagai upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Konsep jaminan kesehatan sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, merupakan implementasi dari
Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( UU SJSN). Dalam undang-undang ini, sistem jaminan mencakup
dana pensiun, dana kematian, cacat akibat
kecelakaan kerja dan dana kesehatan. Dari undang-undang inilah kemudian lahir berbagai bentuk jaminan sosial seperti Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Askeskin), Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
11
(SKTM) untuk subsidi biaya rumah sakit bagi masyarakat miskin, Jaring Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jampersal. Berbagai kebijakan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan akses semua warga masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Solusi masalah pembiayaan kesehatan mengacu pada peningkatan pendanaan kesehatan agar melebihi 5% PDB sesuai rekomendasi WHO, dengan pendanaan pemerintah yang terarah untuk kegiatan public health seperti pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan serta pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Sedangkan pendanaan masyarakat harus diefisiensikan dengan pendanaan gotong-royong untuk berbagi risiko gangguan kesehatan, dalam bentuk jaminan kesehatan. C. Faktor Yang Mempengaruhi Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Tingginya angka kesakitan juga berdampak terhadap biaya kesehatan yang pada gilirannya akan memperberat beban ekonomi. Hal ini terkait dengan besarnya dana yag harus dikeluarkan untuk berobat. Survey ILO terhadap tingkat kebutuhan jaminan sosial diantaranya jaminan pelayanan kesehatan pada tahun 2003 menemukan beberapa hal sebagai berikut (ILO, 2011): 1.
Tingginya kebutuhan akan bentuk perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi informal dimana jaminan kesehatan menjadi prioritas utama. Terdapat porsi yang signifikan dari pekerja ekonomi informal yang ingin berkontribusi sesuai aturan berdasarkan survei di daerah perkotaan, sekitar 41,4 % menyatakan siap memberikan kontribusinya, sementara sekitar 16% memeberkan respon positif di pedesaan.
2. Disaat yang sama, temuan – temuan ILO menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas dari pekerja ekonomi informal di pedesaaan dan perkotaan dalam memberikan kontribusi, bila tanpa adanya pembagian biaya iuran dan subsidi
12
Sehingga hasil survey ILO secara Keseluruhan mengindikasikan bahwa kelompok ekonomi
informal
di perdesaan
dan perkotaan
memiliki
ketertarikan terhadap masalah jaminan sosial dan bersedia berkontribusi berdasarkan aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. D. Hambatan
Partispasi
Pekerja
Informal
dalam
Skema
Jaminan
Kesehatan Menurut penelitian Angelini dan Hirose (2004) menunjukkan ada beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam memperluas jaminan kesehatan bagi tenaga kerja, yaitu : 1. Hambatan Peraturan Walaupun UU No.40 tentang SJSN telah dipertegas dengan UU BPJS tahun 2011, akan tetapi pada pelaksanaan BPJS kesehatan di awal 2014, target pemerintah baru akan mengcover 40% dari seluruh masyarakat. Belum ada kejelasan terutama jaminan kesehatan bagi tenaga honorer di lingkungan Kementerian. 2. Ketidakmampuan membayar iuran premi asuransi atau jaminan kesehatan Penghasilan pekerja di sektor informal yang rendah dan tidak teratur menjadi hambatan besar dalam memastikan sumber daya yang aman. Situasi ini mempersulit penghitungan upah bulanan kotor atau bersih yang diperoleh sehingga tidak dapat diandalkan. Kondisi ini membuat sebagian besar pekerja di sektor perekonomian informal tidak mampu membayar iuran premi jaminan atau asuransi kesehatan. Besaran gaji yang rendah dan tingginya tingkat kebutuhan menyebabkan mereka tidak mempunyai kemampuan dalam membayar premi
jaminan ataupun asuransi kesehatan. Upah yang rendah
memberikan keterbatasan akses terhadap pendidikan, makanan yang bergizi, penyediaan tempat tinggal yang layak dan juga pelayanan kesehatan yang berkualitas (ILO, 2012) 3. Keenggaan Membayar Premi
13
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsep jaminan dan asuransi kesehatan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga lembaga pemerintah sangat tinggi dan hal seperti ini memang sering dijumpai dikalangan pekerja sektor informal. Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap kemauan mereka membayar iuran. Menurut Conner & Norman (2005) Ketidakpastian datangnya sakit merupakan salah satu pemicu dalam melakukan kajian tentang studi perilaku pencarian pelayanan kesehatan di suatu komunitas. 4. Desain tunjangan dan prioritas jaminan kesehatan Walaupun diharapkan dapat menyediakan tunjangan jaminan sosial, program program yang ada saat ini tidak dapat atau belum bisa menyediakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, bahkan PNS dengan jaminan kesehatan PT. Askes pun masih mendapatkan manfaat jaminan dengan beberapa keterbatasan. Studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa ada 5 Faktor yang diperlukan dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat yng setinggi tingginya yaitu : Selalu melakukan pengukuran kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat, mengatur perubahan kebijakan, mengatur proses intersektoral, menyesuaikan desain pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan memastikan semuanya berjalan secara berkesinambungan (Blas, et al, 2011). Karena pada kenyataannya desain yang ada tidak mencakup semua pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Sebuah studi di daerah perdesaan di Kamboja menemukan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah masih harus mengeluarkan biaya secara fee for service ketika membutuhkan penanganan emergency (Khun & Manderson, 2008) 5. Administrasi dan pelaksanaan Peningkatan kapasitas administratif menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan upaya memperluas jaminan. Hal ini penting, tidak saja karena meningkatnya tugas administratif, tapi juga karena mereka yang saat
14
ini tidak dilibatkan kemungkinan besar akan menciptakan masalah terkait pendaftaran, kepatuhan, pengumpulan iuran dan pencatatan. 6.
Subsidi Harus ada subsidi dari institusi tempat pekerja agar menarik minat pekerja dalam menyisihkan premi asuransi kesehatan.
Hal – Hal yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai jaminan asuransi adalah : a. Mengidentifikasi pekerja di sektor perekonomian formal dan informal Berdasarkan akses dan stabilitas tempat kerja dan pekerjaan, serta sumber daya yang ada. Para pekerja di sektor informal perkotaan dapat dikategorikan sebagai berikut : Pekerja yang mobilitasnya tinggi, berbasis di rumah atau berpindah pindah, zona operasi semi tetap berlokasi tetap dan wiraswasta profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan adalah dengan mengenali kebutuhan pelayanan kesehatan dan memberikannya pada suatu komunitas (ILO, 2010) b. Kebutuhan prioritas dan kapasitas iuran Temuan dari survei di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan adanya kebutuhan akan beberapa jenis perlindungan sosial. Berdasarkan identifikasi
tentang
kebutuhan
prioritas
pekerja,
asuransi
kesehatan
merupakan prioritas tertinggi. Analisa kebutuhan pelayanan kesehatan akan sangat diperlukan dalam upaya mengalokasikan biaya kesehatan sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan estimasi secara bottom up di tingkat kabupaten maupun institusi akan kebutuhan rill kesehatan komunitasnya (Ensor, et. al, 2012). ILO (2010) merekomendasikan pengembangan asuransi mikro sebagai penguat untuk memperluas jaminan kesehatan di beberapa institusi sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerjanya
yg belum mendapat
perlindungan asuransi kesehatan. Yaitu melalui Program program Swadaya.
15
E. Kerangka Teori Kerangka teori yang digunakan menggunakan dasar teori Lawrece Green (2000) yang menjelaskan fase demi fase perubahan perilaku kesehatan masyarakat, menjelakan bagaimana faktor predisposing, faktor reinforcing dan faktor enabling mempengaruhi manusia mengambil sikap dalam berperilaku. Teori Angelini&Hirose (2004) menguatkan beberapa faktor pada Teori Green untuk menjelaskan hambatan dari pekerja sector informal untuk memilih mengikuti sebuah skema benefit asuransi kesehatan. Kerangka teori juga menjelaskan bagaimana output dari analisis data ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi regulasi kebijakan JKN dalam rangka mencapai universal health coverage
16
Phase 4 Educational and Organizational diagnosis
Phase 5 Administrative and Policy diagnosis
Phase 2 Epidemiological diagnosis
Phase 1 Social diagnosis
FaktorPredisposisi: 1. Sosiodemografi : (umur, jenis kelamin, pekerjaan staus pernikahan, peran dalam rumah tangga,Pendidikan Pendapatan keluarga) 2. Pengetahuan 3. Sikap 4. Perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan (health seeking behaviour) 5. Marital status 6. Riwayat penyakit kronis
Kebijakan JKN pada sektor informal
Pendidikan dan sosialisasi pemerintah terhadap program JKN
Phase 3 Behavioral and Environmental diagnosis
FaktorReinforcing (Penguat): 1. Persepsi nilai sosial ekonomi 2. Persepsikelompoksebaya 3. Persepsi terhadap tokoh masyarakat sebagai informal trust building
Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal dalamSkemaJaminan Kesehatan
UU/Regulasi tentang JKN
FaktorEnabling (Pendukung):
1.KetersediandanKeterj angkauanyankes (Biaya, Jarakdanwaktupela yanan 2. Supply side barriers 3. Kepercayaan pada finantial institution
Phase 6 Implementation
Phase 7 Process
Status kesehatan
1. Budaya 2. Keadan SosialEkonomi 3. Keadaan Geografis
Phase 8 Outcome
Phase 9 Impact
Kualitas hidup masyara kat informal
17
BAB IV METODE PENELITIAN
A. Kerangka Konsep Variabel Independen -
Variabel Dependent
Karakteristik Sosiodemografi Riwayat Penyakit Kronis Perilaku Pencarian Pelayanan Kesehatan
Keikutsertaan Masyarakat Sektor Informal dalam Jaminan Kesehatan
B. Variabel dan Definisi Operasional
Variabel terikat yang diambil adalah kepemilikan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal, dan variabel bebas adalah karakteristik demografi responden (meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, status kesehatan, status pemukiman dan tempat tinggal), riwayat penyakit kronis responden, akses dan perilaku percarian pelayanan kesehatan, Definisi Operasional No. 1.
Variabel Karakteristik sosiodemografi a. Umur
b. Jenis kelamin
Batasan Operasional
Usia responden pada saat penelitian terhitung sejak lahir hingga ulang tahun terakhir.
Status biologis responden
Kategori
1. 0 - 15 2. 16 – 25 3. 26 – 35 4. 36 – 45 5. 46 – 55 6. 56 – 65 7. 66 – 75 8. > 75 1. laki-laki 2. Perempuan
Skala
Data set & (No Kuesioner)
Interval
RKD13.RT (No. IV kolom 7)
Nominal
RKD13.RT (No. IV kolom 4)
18
c. Tingkat pendidikan
Status pendidikan tertinggi yang ditamatkan responden (anggota rumah tangga > 5 tahun)
d. Jenis pekerjaan
Status pekerjaan dan jenis pekerjaan responden (anggota rumah tangga > 10 tahun) dan selain dari PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD
e. Status pernikahan
Status responden
f.Status ekonomi
Komposit Quintil yang merepresentasikan income atau expenditure responden yg berasal dari beberapa variabel Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati
g.Status Pemukiman
h. status dalam rumah tangga
perkawinan
Hubungan responden dengan kepala rumah tangga
1. Tidak/belum pernah sekolah 2. Tidak tamat SD/MI 3. Tamat SD/MI 4. Tamat SLTP/MTs 5. Tamat SLTA/MA 6. Tamat D1/D2/D3 7. Tamat PT 1. Tidak bekerja 2. Bekerja; ii.Wiraswasta iii. Petani iv. Nelayan v. Buruh vi. lainnya 3. Sedang mencari kerja 4. Sekolah
Ordinal
RKD13.RT (No. IV kolom 8)
Nominal
RKD13.RT (No. IV kolom 9, 10 )
1. Belum menikah 2. Menikah 3. Hidup bersama 4. Cerai hidup 5. Hidup terpisah 6. Cerai mati -
Nominal
RKD13.RT (No. IV kolom 5)
rasio
RKD13.RT (No. Ixsubno.9)
1. 2. 3. 4.
Nominal
RKD13.RT (No. IXsubno.1)
Nominal
RKD13.RT (No. IV kolom 3)
Milik sendiri Kontrak Sewa Bebas sewa (milik orang lain) 5. Bebas sewa (milik orang tua/sanak/saudara) 6. Rumah dinas 7. lainnya 1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak kandung 4. Anak angkat/tiri 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang tua/mertua 8. Famili lain 9. Pembantu RT 10. Lainnya
19
i.Kewilayahan domisili tempat tinggal 2.
Riwayat kronis
Penyakit
3.
Perilaku pencarian pelayanan kesehatan (Health seeking behaviour)
a. Ketersediaan obat tradisional
b. Pelayanan kesehatan tradisional
Lokasi kewilayahan domisili responden yg terbagi atas Desa dan Kota Merupakan komposit nilai dari variabel penyakit kronis berikut : 1. Asma 2. kanker 3. Diabetes Melitus 4. Hipertensi 5. Penyakit jantung koroner 6. Penyakit gagal jantung 7. Stroke 8. Rematik Jika ya mendapatkan skor 1, jika tidak mendapatkan skor o Merupakan komposit variasi dari variabel berikut; Ketersediaan obat tradisional dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan tradisional, perilaku pencarian pelayanan kesehatan Menyimpan atau tidaknya obat dan atau obat tradisional untuk pengobatan sendiri Responden (pernah) berobat ke pelayanan kesehatan tradisional dalam 1 tahun terakhir
c. Perilaku pencarian pelayanan kesehatan
Riwayat perilaku pencarian pelayanan kesehatan responden dalam satu bulan terakhir
Kepemilikan jaminan kesehatan
Punya atau tidaknya responden akan jaminan kesehatan untuk keperluan berobat jalan/inap dan pendefinisian kategorinya
-
Rasio
RKD13.IND (No. B Subno. B05-06, B07, B12, B18, B21, B24, B29, B31)
1. 2.
Ya Tidak
Nominal
RKD13.RT (No.VIA subno. 1)
1. 2.
Ya Tidak
Nominal
RKD13.RT (No.VIC subno. 1)
Mengobati sendiri (self treatment) Memanfaatkan fasilitas kesehatan
Ordinal
RKD13.RD (No.H subno. Hb01, 03)
Tidak Ya, PBI (Meliputi responden yang memiliki jaminan kesehatan JPK Jamsostek,
Nominal
RKD13.RD (No.H subno. Ha01)
1.
2.
3. 4
1. 2.
20
kepemilikannya (dalam skema JKN;PBI atau non PBI)
3.
tunjangan kesehatan perusahaan, jamkesmas, dan jamkesda) Ya, non PBI (Meliputi responden yang memiliki jaminan kesehatan Asuransi kesehatan swasta)
D. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, yang merupakan penelitian cross sectional dilakukan dalam skala nasional mewakili seluruh rumah tangga di 33 propinsi di Indonesia E. Populasi dan Sampel
Responden dalam studi ini adalah semua individu dalam rumah tangga yang berstatus bukan PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD dan Karyawan Swasta. F. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data Data yang dipakai adalah data riskesdas tahun 2013. Data diperoleh dengan mengajukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan G. Manajemen dan Analisis Data
1.
Manajemen data a. Scoring Scoring yaitu dengan memberikan skor terhadap data kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara statistik. b. Tabulating
21
Tabulating yaitu mengelompokkan data sesuai variabel yang akan diteliti. c. Cleanning Membersihkan data dari missing data. d. Merger Merupakan upaya untuk mengakuisisi beberapa data set. Dalam penelitian ini ada dua sumber data; data berskala rumah tangga, dan data berskala individu. 2. Analisis Data 1) Univariate Analysis Analisis univariat adalah langkah pertama yang digunakan untuk menggambarkan data.Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel dengan distribusi frekuensi, menghitung nilai tendensi sentral (mean, median, modus), distribusi ukuran (standar deviasi dan varians), proporsi, tingkat atau rasio. 2) Bivariate Analysis Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: analisis tabel/tabulasi silang (crosstabs) dan analis komparasi (hubungan). Analisis tabulasi silang digunakan untuk mengetahui sebaran data dalam hubungannya dengan lingkup tertentu secara deskriptif.Analisis komparasi (uji hubungan) digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square dengan α = 0.05. 3) Multivariate Analysis Analisis multivariate yang dipakai dalam penelitian ini adalah Multinomial Logistik Regression.Multinomial Logistik Regression merupakan analisi regresi untuk variabel terikat berupa lebih dari dua kategori, dapat dikatakan juga ini merupakan perluasan dari regresi logistic untuk dikotomus variabel terikat.
22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN
POOLING
DANA
MASYARAKAT
DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA Pada awal tahun 2014 Indonesia menerapkan adanya sistem baru pembiayaan kesehatan dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai manifestasi dari UU SJSN yang telah disahkan satu dekade sebelumnya. BPJS Kesehatan sebagai transformasi dari PT. Askes Indonesia ditunjuk sebagai badan penyelenggara JKN dengan sistem single payer. Salah satu inovasi kebijakan dari JKN adalah dengan menyelenggarakan beberapa skim dalam pooling pendanaannya (revenue collection). Adapun skema yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1.
Skema PBI (Penerima Bantuan Iuran): Skema ini mengumpulkan semua kepesertaan asuransi yang pembayaran iuran preminya telah ditanggung oleh pemerintah. Peserta yang tergabung dalam skema PBI adalah peserta yang sebelumnya telah ada dalam daftar penetapan penerima Jamkesmas dalam tahun 2014
2.
Skema Non PBI : Skema ini mengumpulkan semua kepesertaan asuransi yang pembayaran preminya telah dikelola dengan baik sebelumnya oleh PT. Askes Indonesia, PT. Jamsostek dan PT. Asabri. Peserta yang tergabung dalam skema Non PBI mandiri adalah peserta yang sebelumnya adalah PNS, Pensiunan PNS, TNI/POLRI, Pensiunan TNI/Polri beserta semua anggota keluarga yang tertanggung, Ditambah dengan karyawan perusahaan dan lembaga formal lainnya yang sebelumnya telah didaftarkan oleh pimpinan perusahaan atau institusinya ke PT. Jamsostek.
3.
Skema Non PBI Mandiri : Skema ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak terdaftar pada skema PBI maupun Non PBI. Disebut mandiri karena pembayaran premi JKN dilakukan secara mandiri dengan besaran premi per orang per bulan
23
(POPB) yang telah ditetapkan berdasarkan kelas pelayanan RI dalam paket manfaatnya. Yaitu : Kelas 1 dengan premi POPB sebesar Rp. 25.500., Kelas 2 dengan premi POPB sebesar Rp. 42.500., Kelas 3 dengan premi POPB sebesar Rp. 59.500. Inovasi skema Non PBI Mandiri adalah modifikasi pembiayaan kesehatan pertama di dunia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sampai saat ini berbagai studi dan telaah kebijakan masih terus dilakukan untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan implementasi kebijakan tersebut. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan skema ini ini adalah keberadaan sektor informal yang jumlahnya adalah hampir mencapai 60% penduduk Indonesia. Skema Non PBI Mandiri sejatinya diperuntukkan untuk membidik masyarakat sektor informal dalam proteksi pembiayaan kesehatan. Masyarakat
sektor
informal
adalah
masyarakat
pekerja
yang
tidak
mendapatkan upah oleh lembaga tertentu secara tetap dan rutin baik jumlah dan ketepatan waktunya. Yang termasuk dalam masyarakat sektor informal adalah masyarakat
pedagang,
masyarakat
petani,
masyarakat
nelayan,
masyarakat
wiraswasta, Masyarakat pengrajin dan pekerja seni, Masyarakat tukang ojek, Masyarakat tukang becak dan masih banyak pekerjaan serabutan yang lain. Mereka bukanlah masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Bahkan data riskesdas 2013 mendapati prosentasi masyarakat sektor informal dengan status ekonomi di quintil 4 dan 5. Permasalahan pada skema Non PBI Mandiri adalah kemauan masyarakat sektor informal tersebut untuk mau bergabung sebagai peserta dengan membayar premi sesuai ketentuan secara rutin POPB tanpa paksaan. Implementasi JKN pada skema Non PBI Mandiri di tahun pertama ini adalah adanya Adverse Selection kepesertaan JKN oleh peserta Non PBI Mandiri. Data kepesertaan menunjukkan bahwa hanya masyarakat yang memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan segera dan beresiko tinggi saja yang mau mendaftar sebagai peserta Non PBI Mandiri. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan risk poll dalam JKN dan mendorong
24
pada pemberian subsidi anggaran yang tidak tepat sasaran, dimana akhirnya fund pool pada skema PBI harus diberikan untuk membiayai kesehatan masyarakat risk poll skema Non PB Mandiri. Akan terjadi subsidi pembiayaan pelayanan kesehatan oleh orang miskin kepada orang mampu. Aspek health inequality dalam pembiayaan tersebut akan mempengaruhi keseimbangan fungsi revenue collection, fund poll, purchasing maupun stewardship dalam sistem pembiayaan kesehatan secara nasional Hasil analisis lanjut Riskesdas 2013 yang telah kami lakukan menemukan bahwa telah ada fenomena kemungkinan adverse selection tersebut dan beberapa determinan yang diharapkan dapat meberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kepesertaan Non PBI Mandiri di masa yang akan datang
B. KARAKTERISTIK RESPONDEN (ANALISIS UNIVARIAT ) 1. Distribusi Karakteristik Sosiodemografi Responden No 1
2
3
Variabel Umur 0 – 15 16 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 – 75 > 75 Total Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total Tingkat pendidikan Tidak/belum pernah sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SLTP/MTs Tamat SLTA/MA
Frekuensi f(n)
Persentase (%)
2.684 36.642 75.256 92.828 76.094 45.166 16.693 4.128 34.9491
.8 10.5 21.5 26.6 21.8 12.9 4.8 1.2 100.0
21.9963 12.9528 34.9491
62.9 37.1 100.0
28.567 58.052 130.289 69.988 92.078
7.1 14.5 32.6 17.5 23.0
25
4
5
6
7
8
9
Tamat D1/D2/D3 Tamat PT Total Jenis Pekerjaan
9.364 11.234 39.9572
2.3 2.8 100.0
Wiraswasta Petani Nelayan Buruh Lainnya Total Status pernikahan Belum menikah Menikah Hidup bersama Cerai hidup Hidup terpisah Cerai mati Total Status dalam rumah tangga Kepala RT Istri/Suami Anak kandung Anak angkat/tiri Menantu Cucu Orang tua/mertua Famili lain Pembantu RT Lainnya Total Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Total Quintil status ekonomi Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Status pemukiman Milik sendiri Kontrak Sewa
93.254 161.723 9.643 54.637 30.234 349.491
26.7 46.3 2.8 15.6 8.7 100.0
46.401 277.118 384 5.801 1.582 18.205 34.9491
13.3 79.3 .1 1.7 .5 5.2 100.0
196.540 87.948 47.289 654 5.562 1.023 3.918 5.412 696 449 349.491
56.2 25.2 13.5 .2 1.6 .3 1.1 1.5 .2 .1 100.0
130.198 219.293 349.491
37.3 62.7 100.0
84.912 78.043 73.599 62.468 50.469 349.491
24.3 22.3 21.1 17.9 14.4 100.0
306.921 11.536 5.597
87.8 3.3 1.6
26
Bebas sewa (milik orang lain) Bebas sewa (milik orang tua/sanak/saudara) Rumah dinas lainnya Total
3.571 18.217 2.830 819 349.491
1.0 5.2 .8 .2 100.0
Proses data cleaning menghasilkan adanya 349.491 responden dari masyarakat sektor informal yang mayoritas adalah Laki-laki (62,9%) dan merupakan Kepala rumah tangga (56,2%) dengan mayoritas hidup dalam hubungan pernikahan (79,3%).
Mayoritas responden tersebut bertempat
tinggal di perdesaan dan bekerja sebagai petani. Walaupun responden merupakan masyarakat yg mayoritas mempunyai status ekonomi dengan 3 quintile terbawah (Q1 24,3%, Q2 22,3%, Q3 21,1 %) namun 87,8 % nya mempunyai status pemukiman milik sendiri. Responden mayoritas adalah responden dengan usia produktif (26-55 tahun sebesar 69,4%). Sebanyak 32,6 % responden memiliki tingkat pendidikan setaraf SD (Sekolah Dasar) 2. Riwayat Penyakit Kronis Riwayat Penyakit kronis Sesak nafas (Responden usia > 30 tahun, N= 30099, 8,6% populasi sektor informal) Ya Tidak Kanker (Semua umur) Ya Tidak Kencing manis (Responden usia > 15 tahun, N=347739, 99,5 % populasi sektor informal) Ya Tidak Hipertensi/tekanan darah tinggi Ya Tidak Penyakit jantung koroner (Responden usia > 15
Frekuensi f(n)
Persentase (%)
22.513
74,8
7.586
25.2
555
.2
348.936
99.8
4.829
1.4
342.910
98.1
31.047
8.9
316.692
90.6
27
tahun, N=347739, 99,5 % populasi sektor informal) Ya Tidak Gagal jantung (Responden usia > 15 tahun, N=347739, 995 % populasi sektor informal) Ya Tidak Sendi/Rematik/Encok (Responden usia > 15 tahun,N= 347739, 99,5 % populasi sektor informal) Ya Tidak Stroke (Responden usia > 15 tahun, N=347739, 99,5 % populasi sektor informal) Ya Tidak
1443
.4
346.296
99.1
362
.1
347.377
99.4
51.392
14.7
296.347
84.8
1696
.5
346.043
99.0
Sebesar 74,4% responden sektor informal mengaku pernah menderita gangguan kesehatan ISPA. Sebesar 99,8% tidak pernah mendapatkan diagnosis penyakit kanker. Sebesar 98,1& tidak pernah didiagnosis menderita kencing manis, 90,6% tidak pernah terdiagnosis hipertensi. Sebanyak 99,1% responden tidak pernah terdiagnosis memiliki penyakit jantung koroner. Sebesar 84,8% tidak pernah terdiagnosis mengalami gangguan sendi atau rematik atau encok. 99 % responden tidak pernah terdiagnosis mengalami gangguan stroke. Mayoritas responden sektor informal tidak pernah terdiagnosis penyakit yang sifatnya kronis dan katastropik. 3. Perilaku Pencarian Kesehatan No 1
2
Variabel Ketersediaan obat tradisional Ya Tidak Pelayanan kesehatan tradisional Ya Tidak
Frekuensi f(n)
Persentase (%)
104.561
29.9
244.930
70.1
95.577
27.3
253.914
72.7
28
3
4
Perilaku pencarian pelayanan kesehatan Mengobati sendiri (self treatment) Ya Tidak Memanfaatkan fasilitas kesehatan Ya Tidak
96.671
27.7
252.820
72.3
32.909
9.4
316.582
90.6
Perilaku pencarian kesehatan oleh responden sektor informal adalah sebagai berikut : Sebesar 70,1% responden tidak pernah menyediakan obat tradisional di rumah, 72,7 % responden tidak pernah mencari pelayanan kesehatan tradisional, Mayoritas mereka juga tidak pernah mencoba melakukan self treatment (72,3%). Bahkan mayoritas mereka tidak pernah memanfaatkan fasilitas kesehatan (90,6%) 4. Kepemilikan Jaminan Kesehatan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Tidak Ya, PBI Ya, non PBI
Frekuensi f(n)
Persentase (%)
163.566
46.8
184.335
52.7
1590
.5
349.491
100.0
Mayoritas responden sektor informal (52%) telah mempunyai jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk skema jamkesmas, jamkesda maupun jamkesmas non kuota. Sebanyak 46,8% sektor informal tidak memiliki jaminan kesehatan apapun, hanya 0,5% saja dari responden yang membeli premi asuransi komersial baik sebagai jaminan kesehatan utama ataupun sebagai suplemen.
29
C. ANALISIS BIVARIAT
No 1
2
3
4
5
6
Variabel Tempat tinggal Perkotaan Perdesaan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Umur 0 - 15 16 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 – 75 > 75 Status pernikahan Belum menikah Menikah Hidup bersama Cerai hidup Hidup terpisah Cerai mati Tingkat pendidikan Tidak/belum pernah sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SLTP/MTs Tamat SLTA/MA Tamat D1/D2/D3 Tamat PT Jenis Pekerjaan Wiraswasta Petani Nelayan Buruh Lainnya
Kepemilikan Jaminan Kesehatan Tidak Ya, PBI Ya, non (%) (%) PBI (%) 50.5%
48.6%
44.6%
55.2%
47.2%
52.3%
46.1%
53.5%
42.7%
56.9%
49.0%
50.7%
47.6%
51.9%
45.5%
53.9%
47.2%
52.4%
47.1%
52.6%
44.7%
55.1%
43.7%
56.2%
48.1%
51.5%
46.6%
52.9%
52.6%
46.9%
51.2%
48.5%
47.4%
52.3%
45.3%
54.4%
41.6%
58.3%
43.7%
56.2%
45.8%
54.1%
49.1%
50.5%
50.9%
48.0%
48.6%
48.5%
49.2%
46.2%
55.0%
43.9%
44.5%
55.4%
34.6%
64.9%
43.1%
56.6%
44.3%
55.0%
X2 (P)
0,9% 0,2%
.000 (2112,6)
.5% .5%
.000 (43325)
.4% .3% 5% 6% .4% .3% .2% .1%
.000 (336,9)
.4% .5% .5% .4% .3% .3%
.000 (118,4)
.1% .2% .1% .3% .1% 2,9% 4,6%
.000 (4875.5)
1.1% .1% .4% .3% .7%
.000 (5512.5)
30
7
8
9
10
Status ekonomi Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Status pemukiman Milik sendiri Kontrak Sewa Bebas sewa (milik orang lain) Bebas sewa (milik orang tua/sanak/saudara) Rumah dinas lainnya Riwayat Penyakit Kronis Sesak nafas Ya Tidak Kanker Ya Tidak Kencing manis Ya Tidak Hipertensi Ya Tidak Penyakit jantung koroner Ya Tidak Gagal jantung Ya Tidak Sendi/Rematik/Encok Ya Tidak Stroke Ya Tidak Perilaku Pencarian Pelayanan
37.2%
62.7%
43.7%
56.2%
50.9%
48.9%
54.3%
45.3%
52.6%
45.5%
46,5 %
.2% .1% .2% .4% 1.9%
.000 (11452.1)
58,5% 52,8% 44.0% 45,5%
53,0% 40,6% 46,2% 55,6% 54,0%
.4% .9% .9% .4%
.000 (1434)
29,2% 41,6%
68.4% 58,1%
2.4% .2%
41.1%
58.6%
41.5%
58.0%
.2% .5%
.001 (14,4)
36.9%
62.5%
46.8%
52.7%
.5% .5%
.000 (21,2)
48.6%
50.4%
46.8%
52.8%
1.0% .4%
.000 (37,1)
44.4%
55.1%
47.1%
52.5%
.5% .5%
.000 (79.9)
42.7%
55.9%
46.8%
52.7%
1.4% .4%
.000 (35.8)
40.9%
59.1% 52.7%
.0% .5%
.028 (7.2)
46.8% 42.4%
57.3%
47.6%
51.9%
.3% .5%
.000 (538.7)
44.2%
55.5% 52.7%
.3% .5%
.047 (6.1)
46.8%
.4%
31
kesehatan: Ketersediaan obat tradisional Ya Tidak Pelayanan kesehatan tradisional Ya Tidak Mengobati sendiri (self treatment) Ya Tidak Memanfaatkan fasilitas kesehatan Ya Tidak
47.9%
51.4%
46.3%
53.3%
.4%
49.7%
49.9%
45.7%
53.8%
.5% .4%
.000 (438.8)
46.2%
53.4%
47.0%
52.5%
.4% .5%
.000 (36.4)
37.2%
62.3%
47.8%
51.8%
.5% .4%
.000 (1341.89)
.7%
Analisis data bivariat pada karakteristik responden menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik responden dengan variabel kepemilikan jaminan kesehatan a.
Ada hubungan yang signifikan variabel tempat tinggal responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
b.
Ada hubungan yang signifikan variabel jenis kelamin responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
c.
Ada hubungan yang signifikan variabel umur responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
d.
Ada hubungan yang signifikan variabel status pernikahan responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
e.
Ada hubungan yang signifikan variabel tingkat pendidikan responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
f.
Ada hubungan yang signifikan variabel jenis pekerjaan responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
g.
Ada hubungan yang signifikan variabel status ekonomi responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
.000 (278.3)
32
h.
Ada hubungan yang signifikan variabel status pemukiman responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
Analisis data bivariat pada riwayat penyakit kronis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel riwayat penyakit kronis responden dengan variabel kepemilikan jaminan kesehatan
a) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat sesak nafas responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,001 < 0,05) b) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit kanker responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05) c) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit kencing manis responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05) d) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit hipertensi responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05) e) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit jantung koroner responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05) f)
Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit gagal jantung responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,028 < 0,05)
g) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit sendi/rematik/encok responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05) h) Ada hubungan yang signifikan variabel riwayat penyakit stroke responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,047 < 0,05) Analisis data bivariat pada riwayat health seeking behaviour menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel health seeking behaviour responden dengan variabel kepemilikan jaminan kesehatan a.
Ada hubungan yang signifikan variabel perilaku penyediaan obat tradisional responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
33
b.
Ada hubungan yang signifikan variabel penggunaan pelayanan kesehatan tradisional responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
c.
Ada hubungan yang signifikan variabel pengobatan sendiri (self treeatment) responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
d.
Ada hubungan yang signifikan variabel pemanfaatan fasilitas kesehatan responden dengan kepemilikan jaminan kesehatan (P value 0,000 < 0,05)
34
D. ANALISIS MULTIVARIAT Kepemilikan jaminan kesehatan Tidak memiliki jaminan kesehatan
B
Intercept
Jenis Kelamin laki-laki Perempuan® Umur 0 - 15 16 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 – 75 > 75® Tempat tinggal : Perkotaan Perdesaan® Status Pernikahan : Belum menikah Menikah Hidup bersama Cerai hidup Hidup terpisah Cerai mati® Tingkat Pendidikan : Tidak/belum pernah sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SLTP/MTs Tamat SLTA/MA Tamat D1/D2/D3 Tamat PT® Pekerjaan Utama : Wiraswasta Petani
SE
df
Sig.
Exp(B)
26.778
1326.257
1
.984
-.228
.255
1
.372
.796
0b
.
0
.
.
.125
1675.029
1
1.000
1.133
-11.357
.989
1
.000
1.169E-5
-12.476
.769
1
.000
3.818E-6
-12.231
.761
1
.000
4.876E-6
-11.959
.763
1
.000
6.401E-6
-12.295
.767
1
.000
4.576E-6
-11.369
.086
1
.000
1.155E-5
0b
.
0
.
.
.054
.257
1
.832
1.056
0b
.
0
.
.
1.614
.738
1
.029
5.023
.594
.463
1
.200
1.811
13.942
1387.338
1
.992
1134438.457
1.412
1.116
1
.206
4.103
13.009
654.065
1
.984
446470.536
0b
.
0
.
5.023
1.607
.798
1
.044
4.989
1.246
.609
1
.041
3.477
1.217
.548
1
.026
3.378
1.020
.563
1
.070
2.773
.176
.489
1
.718
1.193
-.973
.593
1
.101
.378
0b
.
0
.
.
-.260
.376
1
.490
.771
1.996
.574
1
.001
7.359
35
Nelayan Buruh Lainnya ® Status Ekonomi Q1 Q2 Q3 Q4 Q5® Status Tempat tinggal : Milik sendiri Kontrak Sewa Bebas sewa (milik orang lain) Bebas sewa (milik orang tua/sanak/saudara) Rumah dinas lainnya ® Riwayat Penyakit Kronis : Sesak nafas iya Sesak nafas tidak® Kanker iya Kanker tidak® Kencing manis iya Kencing manis tidak® Hipertensi iya Hipertensi tidak® PJK iya PJK tidak® Gagal jantung iya Gagal jantung tidak ® Rematik iya Rematik tidak® Self treatment iya Self treatment tidak® Pergi ke yankes iya Pergi ke yankes tidak ® Menyimpan obat tradisional iya
-.768
.608
1
.207
.464
-.811
.431
1
.060
.444
b
.
0
.
.
0
-.046
.387
1
.906
.955
1.708
.481
1
.000
5.520
1.598
.395
1
.000
4.945
1.602
.353
1
.000
4.962
0b
.
0
.
.
-12.352
1326.256
1
.993
4.322E-6
-12.953
1326.256
1
.992
2.370E-6
-12.380
1326.256
1
.993
4.201E-6
.428
1485.685
1
1.000
1.534
-11.657
1326.256
1
.993
8.660E-6
-15.399
1326.256
1
.991
2.053E-7
b
.
0
.
.
.514
.222
1
.021
1.672
0b
.
0
.
.
11.920
1189.137
1
.992
150175.297
0b
.
0
.
.
-.687
.458
1
.133
.503
0b
.
0
.
.
.569
.376
1
.130
1.766
0b
.
0
.
.
.394
1.060
1
.710
1.483
0b
.
0
.
.
12.280
848.570
1
.988
215314.167
0b
.
0
.
.
.025
.285
1
.929
1.026
0b
.
0
.
.
.434
.229
1
.047
1.544
0b
.
0
.
.
-.618
.267
1
.021
.539
0b
.
0
.
.
-.181
.230
1
.431
.834
0
36
Memiliki jaminan kesehatan oleh pemerintah (PBI)
Menyimpan obat tradisional tidak® Berobat ke tradisional iya Berobat ke tradisional tidak® Intercept
laki-laki Perempuan® 0 - 15 16 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66 – 75 > 75® Tempat Tinggal kewilayahan : Perkotaan Perdesaan® Status Pernikahan : Belum menikah Menikah Hidup bersama Cerai hidup Hidup terpisah Cerai mati® Tingkat Pendidikan : Tidak/belum pernah sekolah Tidak tamat SD/MI Tamat SD/MI Tamat SLTP/MTs Tamat SLTA/MA Tamat D1/D2/D3 Tamat PT® Pekerjaan Utama : Wiraswasta Petani
0b
.
0
.
.
.226
.235
1
.336
1.254
0b
.
0
.
.
27.307
1326.257
1
.984
-.218
.392
.255
1
b
.
0
.
.
-.031
1675.029
1
1.000
.970
-11.464
.986
1
.000
1.050E-5
-12.447
.765
1
.000
3.928E-6
-12.093
.757
1
.000
5.599E-6
-11.896
.760
1
.000
6.815E-6
-12.273
.764
1
.000
4.677E-6
-11.375
.000
1
.
1.148E-5
-.031
1675.029
0
.
.
.093
.257
1
.718
1.097
0b
.
0
.
.
1.702
.737
1
.021
5.483
.686
.463
1
.138
1.986
13.374
1387.338
1
.992
643346.301
1.233
1.116
1
.269
3.432
12.915
654.065
1
.984
406331.365
0b
.
0
.
.
1.851
.798
1
.020
6.369
1.485
.609
1
.015
4.415
1.532
.548
1
.045
4.626
1.269
.563
1
.024
3.558
.455
.489
1
.352
1.577
-.483
.591
1
.414
.617
b
.
0
.
.
-.630
.376
1
.094
.533
1.883
.573
1
.001
6.573
0
0
.804
37
Nelayan Buruh Lainnya ® Status ekonomi : Q1
-.588
.606
1
.332
.556
-.787
.430
1
.067
.455
b
.
0
.
.
.424
.387
1
.273
1.528
Q2 Q3 Q4 Q5® Status tempat tinggal: Milik sendiri Kontrak Sewa Bebas sewa (milik orang lain) Bebas sewa (milik orang tua/sanak/saudara) Rumah dinas lainnya ® Riwayat Penyakit Kronis : Sesak nafas iya Sesak nafas tidak® Kanker iya Kanker tidak® Kencing manis iya Kencing manis tidak® Hipertensi iya Hipertensi tidak® PJK iya PJK tidak® Gagal jantung iya Gagal jantung tidak® Rematik iya Rematik tidak® Perilaku Pencarian Pengobatan Self treatment iya Self treatment tidak® Pergi ke yankes iya ® Pergi ke yankes tidak® Menyimpan obat
1.920
.480
1
.000
6.821
1.564
.395
1
.000
4.777
1.471
.353
1
.000
4.354
0b
.
0
.
.
-12.956
1326.256
1
.992
2.363E-6
-13.947
1326.256
1
.992
8.764E-7
-13.265
1326.256
1
.992
1.734E-6
-.246
1485.685
1
1.000
.782
-12.222
1326.256
1
.993
4.923E-6
-15.413
1326.256
1
.991
2.024E-7
0b
.
0
.
.
.488
.028
1.629
0
.222
1
b
.
0
.
.
12.839
1189.137
1
.991
376530.029
0b
.
0
.
.
-.877
.458
1
.05
.416
0b
.
0
.
.
.568
.376
1
.130
1.765
0b
.
0
.
.
.539
1.059
1
.611
1.714
0b
.
0
.
.
12.637
848.570
1
.988
307842.332
0b
.
0
.
.
.140
.284
1
.622
1.150
0b
.
0
.
.
.336
.141
1.400
0
.229
1
b
.
0
.
.
-.335
.267
1
.209
.716
0b
.
0
.
.
-.145
.230
1
.527
.865
0
38
tradisional iya Menyimpan obat tradisional tidak® Berobat ke tradisional iya Berobat ke tradisional tidak®
0b
.
0
.
.
.012
.235
1
.960
1.012
0b
.
0
.
.
Referencevariabel dependen: Memiliki jaminan kesehatan non PBI ® Reference kategori dari variabel independen b. This parameter is set to zero because it is redundant.
1. Pengaruh Karakteristik Responden Terhadap Kepemilikan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Sektor Informal a.Umur Responden Responden yang berumur 16-25 tahun
mempunyai kemungkinan yang
sama dengan responden yang berumur lebih dari 75 tahun dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 1,050) Responden yang berumur 26-35 tahun 4 kali lebih besar daripada responden yang berumur lebih dari 75 tahun dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial.(Exp B=OR = 3,928) Responden yang berumur 36-45 tahun 4 kali lebih besar daripada responden yang berumur lebih dari 75 tahun dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial.(Exp B=OR = 5,599) Responden yang berumur 46-55 tahun 6 kali lebih besar daripada responden yang berumur lebih dari 75 tahun dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial.(Exp B=OR = 6,815) Responden yang berumur 56-65 tahun 4 kali lebih besar daripada responden yang berumur lebih dari 75 tahun dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki
39
jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial.(Exp B=OR = 4,677) Semakin tinggi usia responden pada sektor informal maka semakin besar kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Ada peningkatan kemungkinan kepemilikan jaminan kesehatan pada kategori umur 46-55 tahun, Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut responden merasakan adanya kebutuhan terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan yang sebelumnya tidak mereka butuhkan. Hal inilah yang perlu dikhawatirkan pada JKN di Indonesia dimana sistem yg dipakai adalah mengakomodir kepesertaan pada skema non PBI Mandiri dengan pembelian premi yang relatif murah dibandingkan dengan paket pelayanan kesehatan yg bisa didapatkan. Pada evaluasi pelaksanaan JKN diketahui tingginya jumlah klaim oleh peserta non PBI Mandiri yang adverse selection. Upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan pada kelompok sektor informal dapat dilakukan dengan modifikasi pesan dan media pada program promosi kesehatan sesuai kelompok umur sasaran b.Status Pernikahan Responden yang belum menikah 5 kali lebih besar daripada responden yang cerai mati dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial.(Exp B=OR = 4,677). Adanya kebutuhan pelayanan kesehatan oleh lebih besar pada responden yang berstatus cerai mati dapat dijelaskan oleh kecenderungan kebutuhan jaminan kesehatan bagi anggota keluarganya. Responden yang belum menikah cenderung belum mempunyai kebutuhan yang lebih terhadap jaminan kesehatan di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan untuk semua umur dengan peningkatan pemahaman terhadap perceived financial risk akibat kondisi sakit. c.Tingkat Pendidikan Responden yang tidak atau belum pernah sekolah 6 kali lebih besar daripada responden yang tamat perguruan tinggi dalam hal kemungkinannya untuk
40
tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 6,369) Responden yang tidak tamat SD 4 kali lebih besar daripada responden yang tamat perguruan tinggi dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 4,415) Responden yang tamat SD 4 kali lebih besar daripada responden yang tamat perguruan tinggi dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 4,625). Responden yang tamat SLTP 3 kali lebih besar daripada responden yang tamat perguruan tinggi dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 3,558) d.Jenis Pekerjaan Responden yang
bekerja sebagai petani 7 kali lebih besar daripada
responden yang bekerja lainnya dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 6,573). Petani adalah kelompok pekerja sektor informal yang paling besar kecenderungannya untuk tidak mengikuti jaminan kesehatan. Perlu dilakukan upaya pendekatan secara berkelompok untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk mau mengikuti jaminan kesehatan.Upaya ini diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap kebijakan universal health coverage mengingat 46% responden sektor informal bekerja sebagai petani e.Status Ekonomi Responden yang mempunyai status ekonomi Q2 7 kali lebih besar daripada responden yang mempunyai status ekonomi Q5 dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 6,821)
41
Responden yang mempunyai status ekonomi Q3 5 kali lebih besar daripada responden yang mempunyai status ekonomi Q5 dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 4,777) Responden yang mempunyai status ekonomi Q4 4 kali lebih besar daripada responden yang mempunyai status ekonomi Q5 dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 4,354) Semakin rendah status ekonomi pada reponden sektor informal maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Status ekonomi pada quintil Q2, Q3 dan Q4 menunjukkan posisi masyarakat near poor yang merupakan mayoritas masyarakat di Indonesia. Rekomendasi kebijakannya pada waktu mendatang adalah mengevaluasi adanya pembebanan premi pada skema non PBI yaitu dengan memberikan keringanan atau subsidi premi atau peningkatan sumber pendanaan untuk bisa menutup beban premi masyarakat pada status ekonomi kuintil terbawah
2. Pengaruh Riwayat Penyakit Kronis Terhadap Kepemilikan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Sektor Informal a.Riwayat Sesak nafas Responden yang
mempunyai riwayat sesak nafas 1,7 kali lebih besar
daripada responden yang tidak mempunyai riwayat sesak nafas dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 1,629). Gangguan Sesak nafas bila dibandingkan dengan gangguan kesehatan kronis lainnya termasuk salah satu gangguan kesehatan yang bermanifestasi nyata terhadap gejala kausal diawal, yang segera dirasakan efeknya terhadap penurunan produktivitas seseorang. Namun gangguan sesak nafas cenderung diabaikan gejalanya atau dianggap ringan oleh responden dibanding dengan gejala atau riwayat penyakit kronis lainnya. Sehingga
42
adanya Riwayat sesak nafas ini tidak mendorong responden untuk merasakan kebutuhan terhadap jaminan kesehatan. Data menunjukkan bahwa responden pada sektor informal cenderung tidak pernah mengalami gangguan penyakit kronis (>90%) dan tidak pernah menggunakan pelayanan kesehatan(>90%)
3. Pengaruh Perilaku Pencarian Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepemilikan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Sektor Informal a.Perilaku Pencarian Pelayanan Kesehatan Responden yang melakukan pengobatan sendiri (self treatment) 1,5 kali lebih besar daripada responden yang tidak melakukan pengobatan sendiri (self treatment) dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 1,). Responden
yang
melakukan
pengobatan
sendiri
cenderung
lebih
kecil
kemungkinannya untuk memiliki jaminan kesehatan. b.Pemanfaatan fasilitas kesehatan Responden yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 0,5 kali lebih kecil daripada responden yang tidak perilaku pencarian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dalam hal kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan dibandingkan memiliki jaminan kesehatan komersial. (Exp B=OR = 0,5).
E. PEMBAHASAN 1. Pengaruh karakteristik responden terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Semakin tinggi usia responden pada sektor informal maka semakin besar kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Ada peningkatan kemungkinan kepemilikan jaminan kesehatan pada kategori umur 46-55 tahun, Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut responden merasakan adanya kebutuhan terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan yang sebelumnya tidak mereka
43
butuhkan. Hal inilah yang perlu dikhawatirkan pada JKN di Indonesia dimana sistem yg dipakai adalah mengakomodir kepesertaan pada skema non PBI Mandiri dengan pembelian premi yang relatif murah dibandingkan dengan paket pelayanan kesehatan yg bisa didapatkan. Pada evaluasi pelaksanaan JKN diketahui tingginya jumlah klaim oleh peserta non PBI Mandiri yang adverse selection. Upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan pada kelompok sektor informal dapat dilakukan dengan modifikasi pesan dan media pada program promosi kesehatan sesuai kelompok umur sasaranResponden yang belum menikah cenderung belum mempunyai kebutuhan yang lebih terhadap jaminan kesehatan di masa yang akan datang. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan untuk semua umur dengan peningkatan pemahaman terhadap perceived financial risk akibat kondisi sakit.Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar kemungkinan untuk responden tidak mempunyai jaminan kesehatan. Upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat merupakan upaya lintas sektoral yang diharapkan memberikan daya ungkit terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Petani adalah kelompok pekerja sektor informal yang paling besar kecenderungannya untuk tidak mengikuti jaminan kesehatan. Perlu dilakukan upaya pendekatan secara berkelompok untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk mau mengikuti jaminan kesehatan.Upaya ini diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap kebijakan universal health coverage mengingat 46% responden sektor informal bekerja sebagai petaniSemakin rendah status ekonomi pada reponden sektor informal maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Status ekonomi pada quintil Q2, Q3 dan Q4 menunjukkan posisi masyarakat near poor yang merupakan mayoritas masyarakat di Indonesia. Rekomendasi kebijakannya pada waktu mendatang adalah mengevaluasi adanya pembebanan premi pada skema non PBI yaitu dengan
44
memberikan keringanan atau subsidi premi atau peningkatan sumber pendanaan untuk bisa menutup beban premi masyarakat pada status ekonomi kuintil terbawah 2. Pengaruh riwayat penyakit kronis terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Gangguan Sesak nafas bila dibandingkan dengan gangguan kesehatan kronis lainnya termasuk salah satu gangguan kesehatan yang bermanifestasi nyata terhadap gejala kausal diawal, yang segera dirasakan efeknya terhadap penurunan produktivitas seseorang. Namun gangguan sesak nafas cenderung diabaikan gejalanya atau dianggap ringan oleh responden dibanding dengan gejala atau riwayat penyakit kronis lainnya. Sehingga adanya Riwayat sesak nafas ini tidak mendorong responden untuk merasakan kebutuhan terhadap jaminan kesehatan. Data menunjukkan bahwa responden pada sektor informal cenderung tidak pernah mengalami gangguan penyakit kronis (>90%) dan tidak pernah menggunakan pelayanan kesehatan(>90%) 3. Pengaruh perilaku pencarian kesehatan terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan Responden yang melakukan pengobatan sendiri cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki jaminan kesehatan. Walaupun kemungkinannya tidak besar tetapi perlu untuk dilakukan pendampingan dan penyuluhan pada masyarakat terkait batasan batasan dalam melakukan self treatment agar tidak mengakibatkan gangguan kesehatan yang lebih berat. Responden yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan cenderung untuk memiliki kebutuhan terhadap jaminan kesehatan. Rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan seawal mungkin dan tidak harus menunggu kebutuhan tubuh terhadap pelayanan kesehatan.
4. Temuan pada analisis lanjut Analisis lanjut pada data riskesdas menemukan hal hal sebagai berikut :
45
a) Adanya fenomena kecenderungan adverse selection pada JKN dengan beberapa temuan, yaitu : Semakin tinggi usia responden pada sektor informal maka semakin besar kemungkinannya untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Ada peningkatan kemungkinan kepemilikan jaminan kesehatan pada kategori umur 56-65 tahun Adanya kebutuhan pelayanan kesehatan oleh lebih besar pada responden yang berstatus cerai mati dapat dijelaskan oleh kecenderungan kebutuhan jaminan kesehatan bagi anggota keluarganya b) Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar kemungkinan untuk responden tidak mempunyai jaminan kesehatan. c) Petani
adalah
kelompok
pekerja
sektor
informal
yang
paling
besar
kecenderungannya untuk tidak mengikuti jaminan kesehatan. d) Semakin rendah status ekonomi pada responden sektor informal maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. e) Adanya Riwayat sesak nafas ini tidak mendorong responden untuk merasakan kebutuhan terhadap jaminan kesehatan f)
Responden yang melakukan pengobatan sendiri cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki jaminan kesehatan.
g) Responden yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan cenderung untuk memiliki kebutuhan terhadap jaminan kesehatan
46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN : 1.
Ada pengaruh karakteristik responden terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan, yaitu faktor jenis kelamin, faktor status pernikahan, faktor tingkat pendidikan, faktor pekerjaan utama, dan faktor status ekonomi
2.
Ada pengaruh riwayat penyakit kronis terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan.
3.
Ada pengaruh perilaku pencarian kesehatan terhadap keikutsertaan masyarakat sektor informal sebagai peserta jaminan kesehatan.
B. SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN : 1.Upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan pada kelompok sektor informal dapat dilakukan dengan modifikasi pesan dan media pada program promosi kesehatan sesuai kelompok umur sasaran 2.Mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan untuk semua umur dengan peningkatan pemahaman terhadap perceived financial risk akibat kondisi sakit. 3.Upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat merupakan upaya lintas sektoral yang diharapkan memberikan daya ungkit terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4.Perlu mengevaluasi adanya pembebanan premi pada skema non PBI yaitu dengan memberikan keringanan atau subsidi premi atau peningkatan sumber pendanaan untuk bisa menutup beban premi masyarakat pada status ekonomi kuintil terbawah. 5.Perlu untuk dilakukan pendampingan dan penyuluhan pada masyarakat terkait batasan batasan dalam melakukan self treatment agar tidak mengakibatkan gangguan kesehatan yang lebih berat.
47
6.Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan seawal mungkin dan tidak harus menunggu kebutuhan tubuh terhadap pelayanan kesehatan. 7.Perlu dilakukan upaya pendekatan secara berkelompok untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk mau mengikuti jaminan kesehatan. Upaya ini diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap kebijakan universal health coverage mengingat 46% responden sektor informal bekerja sebagai petani
48
BAB VII DAFTAR PUSTAKA
Angelini J and Hirose K, 2004.Extension of Social Security Coverage for The Informal Economy in Indonesia : Surveys in The Urban and Rural Informal Economy. Paper Work Series ILO No. 11 Desember 2004. Blas E and Kurup AS, ed., 2010.Equity, Social Determinants and Public Health Programmes.WHO. Blas E, Sommerfeld J, Kurup AS, 2011. Social Determinant Approaches to Public Health : From Concept to Practice. WHO Conner M and Norman P, 2005.Predicting Health Behaviour : Research and Practice With Social Cognition Models. McGraw Hill Education. Ensor T, Firdaus H, David D, Manu A, Mukti AG, Puspandari DA, Roenne FV, Indradjaya S, Suseno U, Vaughan P, 2012. Budgeting Based on Need : A Model to Determine Sub National Allocation of Resources For Health Service in Indonesia. Cost Effectiveness and Resources Allocation 2012, 10:11. Available From :http://resource-allocation.com/content/10/1/11 Khun S and Manderson L, 2008. Poverty, User Fees and Ability to Pay For Health Care For Children With Suspected Dengue in Rural Cambodia. International Journal For Equity in Health.2008, 7:10. Available From :
Kirigia JM, Zere E, Akazili J, 2012. National Health Financing Policy in Eritrea: A Survey Preliminary Consideration. BMC International Health and Human Right. Available From :http://www.biomedcentral.com/1472698x/12/16 ILO, 2009.Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal : Langkah Ke Depan. Jakarta ILO, 2010.Social Security For Informal Economy Workers in Indonesia : Looking For Flexible and Highly Targeted Programmes. Jakarta
49
ILO, 2012.World of Work Report 2012. Better Jobs and Better Economy. Geneva.ILO Kresno S, Asmilia M, (2000) Aplikasi Metode Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan. FKM, UI, Depok. LaDou J, 2011. The European Influenceon Workers Compensation Reform in The United States. Mou J, Cheng J, Zhang D, Jiang H, Lin L, Griffiths SM, 2009. Health Care Utilization Among Shenzen Migrant Workers : Does Being Insured Make a Difference?. BMC Health Service Research 2009, 9:214. Available From :http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/214 Mack N, Woodsong C, MacQueen K, Guest G, Namey E (2005) Qualitative Research Methods : A Data Collectors Fields Guides. Family Health Planning. USAID Milles&Hubberman (1992) Analisa Data Kualitatif.Gramedia. Jakarta Moleong,J.(2006) Metode Penelitian Kualitatif.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Nikiema B, Haddad S, Potvin L, 2012. Measuring Woman’s Perceived Ability to Overcome Barriers to Health Care Seeking in Burkina Faso.BMC Public Health 2012. 12:147. Available From :http://www.biomedcentral.com/14712458/12/147 Orem JM and Zikusooka CM, 2010. Health Financing Reform in Uganda : How Equitable is The Proposed National Health Insurance Scheme?. International Journal For Equityin Health 2010. Available From : Pan X, Zhang Y, Xu L, Zhao Q, 2009. An Analysis of Farmers Perception of The New Cooperative Medical Sysytem in Haoning Province China. BMC Health Service Research 2009,9:230. Available From :http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/230 Republik Indonesia. 2012. Peta Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 20122013.Jakarta
50
Sugiyono (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Rosdakarya Bandung. Thuan LT, Lofgren C, Lindholm L, Chuc NT, 2007.Choice of Health Care Provider Following Reform in Vietnam.BMC Health Service Research 2007, 9:214. Available From :http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/214 Utomo B, Sucahya PK, Utami FR, 2011. Priorities and Realities : Addressing The Rich-Poor Gaps in Health Status and Service Acess in Indonesia. International Journal For Equity in Health 2011, 10:47. Available From :http://www.equityhealthj.com/content/10/47 Vialle-Valentin CE, Ross-Degnan D, Ntaganita J, Wagner AK, 2008. Medicine Coverage and Community Based Health Insurance in Low Income Countries.Health Research Policy and Systems, 2008. 6;11. Available From :http://www.health-policy-system.com/content/6/1/11 Yin , R.K., (2006) Studi Kasus (Desain dan Metode), PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
