PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan pertanian menghendaki pertanian yang dinamis yaitu pertanian yang dicirikan antara lain oleh penggunaan tekhnologi baru yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan peran serta petani dan keluarganya dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya (Ginting, 1999: 1). Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian terhadap penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor dan sebagainya. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara pembiayaan sektor-sektor lainnya (Soekartawi, 1994: 1). Menyadari hal tersebut, bangsa Indonesia bertekad untuk sesegera mungkin berswasembada pangan, utamanya beras. Untuk dapat mewujudkan tekad tersebut, maka semua program yang terkait dengan upaya pencapaian swasembada beras mendapat prioritas yang tinggi, diantaranya adalah pembangunan irigasi. Karena itu prioritas utama pembangunan pengairan pada awal PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I adalah pembangunan irigasi yang ditujukan
untuk menunjang
pembangunan sektor pertanian dalam rangka
pencapaian swasembada beras secepat mungkin
(Siskel dan
Hutapea, 1995; 4). Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, tujuan utama dari pembangunan pengairan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan sub sektor irigasi yaitu untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan sasaran utama swasembada beras.
Universitas Sumatera Utara
Kebijaksanaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebahagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga keberhasilan pembangunan pengairan akan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat tani (Siskel dan Hutapea, 1995: 4). Pembangunan pengairan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya air secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteran bangsa Indonesia. Pembangunan pengairan menunjang sektor pertanian terutama untuk penyediaan air irigasi baik untuk tanaman pangan, hortikultura, tanaman rumput makanan ternak maupun komoditi lainnya. Selain itu jaringan irigasi juga berperan dalam penyediaan air, baik untuk perikanan darat maupun pertambakan (Siskel dan Hutapea, 1995: 2 ). Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan swasembada beras, pemerintah menempuh kebijaksanaan baru yaitu menyerahkan irigasi kecil kepada petani melalui organisasi perkumpulan petani pemakai air (P3A), karena pemerintah merasa bahwa mengelola irigasi bukanlah suatu tugas yang dapat ditangani sendiri, pemerintah tidak mampu menempatkan pertugas yang memadai yang dapat menjaga setiap pintu air, membersihkan setiap saluran, menyelesaikan konflik yang timbul dimana-mana dalam setiap jaringan irigasi. Untuk itu petanipetani setempat perlu berperan serta pada pembagian penting tugas ini (Ambler, 1992: 54). Pemerintah mengalami kesulitan dalam penyediaan dana operasi dan pemeliharaan dalam jumlah yang mencukupi, agar kondisi jaringan tetap baik sehingga dapat memberikan kinerja yang tinggi, perlu disediakan biaya operasi
Universitas Sumatera Utara
dan pemeliharaan dalam jumlah yang mencukupi. Atas dasar itu pemerintah mengambil kebijaksanaan menerapkan IPAIR (Iuran Pelayanan Irigasi) (Siskel dan Hutapea, 1995: 13). Petani memegang hak kontrol atas jaringan irigasi, bertanggung jawab atas aspek operasi dan pemeliharaan dan penggerakan tenaga untuk membersihkan saluran, memperbaiki bendungan sampai menyelesaikan konflik (Ambler, 1992: 14). Sepanjang yang berhubungan dengan operasi dan pemeliharaan, ada beberapa masalah yang menonjol antara lain, keberadaan infrastruktur yang kurang memuaskan, terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya dana yang disediakan untuk operasi dan pemeliharaan, kurangnya dukungan dari instansiinstansi terkait serta peran petani yang belum seperti yang diharapkan. Masalah yang disebut terakhir ini yaitu “Peran petani yang belum seperti yang diharapkan”. Pada dasarnya berarti para petani belum melaksanakan tanggung jawabnya secara baik dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah lama dalam pembangunan jaringan irigasi di Indonesia. Hal ini telah muncul dan dirasakan serta diupayakan jalan keluarnya, bahkan sejak dimulainya pembagunan irigasi diakhir tahun enam puluhan. Hasil dari upaya-upaya itu sampai sekarang juga masih belum seperti yang diharapkan (Siskel dan Hutapea, 1995: 4). Adanya keterlibatan petani dalam pembiayaan pembangunan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang dibangun (Madjan, 1992: 143).
Universitas Sumatera Utara
Bedasarkan peraturan menteri dalam negeri No 12 Tahun 1992 tentang pembentukan dan pembinaan P3A yang diwujudkan berupa peningkatan status P3A menjadi sebuah badan hukum (BH) dimana dari 607 P3A terdapat 259 unit yang telah memiliki legalitas badan hukum (BH) dan 348 unit yang belum berbadan hukum (BBH) hal ini dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah dan Legalitas P3A Menurut Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2004. No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Panei Panombean Panei Ginung Maligas Siantar Gunung Malela Raya Dolok Silau Purba Silimakuta Dolok Pardamean Sidamanik Pamatang Sidamanik Jorlang Hataran Girsang Sipangan Bolon Dolok Panribuan Tanah Jawa Hatonduhan Jawa Maraja Bah Jambi Huta bayu Raja Ujung Padang Bosar Maligas Pematang Bandar Bandar Huluan Bandar Masilam Bandar Dolok Batu Nagggar Tapian Dolok Raya Kahean Silou Kahean Peamatang Silimakuta
Jumlah P3A 59 11 15 19 14 8 10 5 1 1 35 5 35 3 56 94 22 68 28 16 1 58 20 2 6 7 1 3 4 -
Legalitas BH BBH 12 47 4 7 15 11 8 13 1 8 8 2 5 1 1 20 15 5 20 15 3 20 36 11 83 7 15 26 42 28 16 1 39 19 3 17 2 3 3 6 1 1 1 2 4 -
Universitas Sumatera Utara
31 Haranggaol Horison Jumlah
607
259
348
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007.
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun terdapat 29 Kecamatan yang telah memiliki P3A kecuali Kecamatan Pematang Silimakuta dan Kecamatan Haranggaol Horison. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa masing-masing kecamatan umumnya sudah memiliki organisasai P3A yang memiliki legalitas badan hukum, antara lain Kecamatan Tanah Jawa. Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Siantar, oleh karena itu ketiga daerah tersebut dipilih sebagai daerah penelitian. Dengan demikian maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah mengenai P3A di Kabupaten Simalungun dengan maksud untuk mengetahui lebih jauh partisipasi organisasai P3A dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kegiatan Organisasai P3A di daerah penelitian? 2. Bagaimana perkembangan organisasai P3A selama lima tahun terakhir di daerah penelitian yang diamati dari pertumbuhan jumlah anggota, jumlah iuran yang terkumpul dan persentase jumlah anggota yang mengikuti rapat? 3. Bagaimana tingkat partisipasi organisasi P3A dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi didaerah penelitian?
Universitas Sumatera Utara
4. Ada hubungan tingkat partisipasi petani dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi dengan pendapatan.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
mengidentifikasi, mengolah dan
menganalisis data tentang: 1 Kegiatan Organisasai P3A di daerah penelitian. 2 Perkembangan organisasai P3A selama lima tahun terakhir di daerah penelitian yang diamati dari pertumbuhan jumlah anggota, jumlah iuran yang terkumpul dan persentase jumlah anggota yang mengikuti rapat. 3 Tingkat partisipasi organisasi P3A dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi didaerah penelitian. 4 Hubungan tingkat partisipasi petani dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi dengan pendapatan
Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan informasi bagi organisasi P3A dalam usaha meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi. 2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian organisasi P3A
Universitas Sumatera Utara
