BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan
pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan. Tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maka penerimaan negara dituntut pula untuk semakin ditingkatkan. Sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2013, penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (APBN Kementerian Keuangan RI, 2013). Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak
menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Tugas menghimpun dan administrasi penerimaan pajak khususnya pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan. Pajak bersifat dinamik dan senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara, masyarakat serta dunia usaha yang senantiasa mengalami perkembangan. Direktorat Jenderal Pajak perlu menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Struktur organisasi seperti ini di dalam pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan yang kemudian dikenal dengan modernisasi perpajakan. Latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan adalah untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang tinggi, tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi dan tingkat produktivitas aparat pajak yang tinggi (Pandiangan, 2008:8). Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP mencakup reformasi struktur organisasi, reformasi proses bisnis dan reformasi manajemen sumber daya manusia. Perwujudan reformasi struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia dinyatakan melalui adanya fungsi baru pada kantor modern DJP. Terciptanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern membuat DJP senantiasa
berupaya memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan perwujudan pelayanan prima tersebut dengan membentuk Account Representative di setiap Kantor Pelayanan Pajak Modern. Konsep kenalilah wajib pajakmu (Knowing Your Taxpayers) menjadi acuan penunjukan Account Representative. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006, Account Representative adalah aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan, konsultasi dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya. Tantangan lainnya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut kesadaran warga masyarakat sendiri untuk membayar pajak dengan sukarela (voluntary compliance) dan peran aktif masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam upaya mendukung sistem pemungutan pajak ini, posisi Account Representative memiliki peran yang sangat besar dalam menjabarkan dan menjelaskan suatu regulasi pajak kepada wajib pajak agar tidak terjadi misinformation atau miscommunication serta memberikan pelayanan prima dan pengawasan intensif secara langsung untuk menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak bukanlah permasalahan yang asing di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu adanya
perpajakan. Kepatuhan pajak (tax compliance) berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Simon James et all, 2003 dalam Gunadi, 2005:4). Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti penghindaran pajak (tax evasion) dan penggelapan pajak (tax avoidance) yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara maka sudah sepantasnya wajib pajak diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak (tax service) dan penegakan pajak (tax enforcement). Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masingmasing sektor perpajakan (Nasucha, 2004:9). Kepatuhan Wajib Pajak (tax
compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Rasio kepatuhan wajib pajak secara nasional dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Menurut Pajak Dalam Angka tahun 2012, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2006 s.d 2011 sebagai berikut : Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Nasional Tahun
WP Terdaftar
WP Terdaftar yang Wajib SPT
SPT Tahunan PPh yang diterima
Rasio Kepatuhan
2006
4.358.014
3.871.823
1.240.571
32.04%
2007
4.805.290
4.231.117
1.278.290
30.21%
2008
7.137.023
6.341.828
2.097.849
33.08%
2009
10.682.099
9.996.620
5.413.114
54.15%
2010
15.911.576
14.101.933
8.202.309
58.16%
2011
19.112.590
17.694.317
9.332.657
52.74%
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak diolah oleh peneliti Dari tabel diatas, rasio kepatuhan pajak nasional diukur melalui penyampaian SPT Tahunan. Secara nasional, rasio kepatuhan masih rendah berkisar 32%-53% dari total jumlah wajib pajak nasional terdaftar yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Rendahnya rasio kepatuhan ini menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat berdampak terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2008, KPP Pratama Lubuk Pakam secara resmi menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang mengimplementasikan organisasi modern dengan wilayah kerja
meliputi 22 wilayah kecamatan. Rasio kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Lubuk Pakam seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 1.2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Tahun 2008-2012 Uraian/Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
WP Terdaftar
3.881
4.489
5.262
6.154
6.889
WP Terdaftar Wajib SPT
3.216
3.814
4.583
5.475
6.209
SPT Tahunan PPh
1.109
1.204
1.298
1.286
1.395
34.48%
31.56%
28.32%
23.48%
22.46%
Rasio Kepatuhan
Tahun
Target Rasio
WP Wajib SPT
Realisasi
Tahunan
SPT
%
SPT
%
2011
5.475
3.421
62,50
1.286
37,59
2012
6.209
3.880
62,50
1.395
35,95
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (data diolah)
Dari tabel diatas, target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan setiap tahun telah ditetapkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan masih rendah bahkan di bawah target yang telah ditetapkan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak dan persepsi wajib pajak tentang pajak serta pelayanan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Wajib Pajak masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh berbagai otoritas pajak di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pemberian pelayanan yang sebaik mungkin diyakini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Peranan Account Representative menjadi sangat penting dan strategis sebagai mediator khusus untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan konsultasi ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku serta pengawasan pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak, tujuannya agar pelaksanaan pekerjaan pelayanan, konsultasi dan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, penanganan atas hak-hak wajib pajak menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor. Berkaitan dengan peran tersebut, Account Representative diharapkan memiliki kompetensi meliputi pengetahuan tentang peraturan perpajakan, administrasi perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan jumlah wajib pajak yang tidak patuh akan semakin berkurang. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian peranan Account Representative dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Kompetensi Account Representative sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari
penelitian ini sebagai berikut : 1.
Apakah Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ?
2.
Apakah Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ?
3.
Apakah Kompetensi Account Representative dapat memoderasi hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ?
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
3.
Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
bahwa
kompetensi
Account
Representative dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative dengan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:
1.
Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang pengaruh
kualitas pelayanan dan
efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap kepatuhan
wajib
pajak
badan
serta
apakah
kompetensi
Account
Representative mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. 2.
Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kajian akademik tentang pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kompetensi Account Representative sebagai variabel moderating.
3.
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian lain yang meneliti hal yang sama.
4.
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan Account Representative serta dalam upaya peningkatan kompetensi Account Representative guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.
1.5.
Originalitas Ide penelitian ini timbul setelah membaca beberapa penelitian terdahulu
tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang pernah dilakukan oleh Amilin dan Anisah (2008) yang meneliti persepsi peran Account Representative pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yaitu peneliti sebelumnya hanya menggunakan peran Account Representative sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kualitas pelayanan
dan
efektivitas
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
Account
Representative. Alasan peneliti menggunakan indikator tersebut karena seiring dengan modernisasi perpajakan yang telah berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak maka tugas utama seorang Account Representative terhadap wajib pajak adalah memberikan pelayanan sekaligus melakukan pengawasan dengan tujuan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga terdapat variabel kompetensi Account Representative sebagai variabel moderating. Kompetensi Account Representative sebagai variabel moderating dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan dengan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan objek penelitian sebelumnya yaitu Account Representative, objek pada penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Adapun alasan peneliti memilih wajib pajak badan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung terus mengalami penurunan.
