BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan itu sendiri ditentukan oleh pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara baik dengan dana yang cukup besar. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah
daerah sebagai subsistem pemerintah negara
dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, yang
seharusnya dilakukan Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kualitas kelembagaan agar mampu melaksanakan peranannya dengan maksimal, efektif, efisien dan akuntabel. Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, bahwa kebijakan umum pembagian daerah diarahkan pada upaya untuk bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. kebijakan umum lainnya diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi
daerah
telah
melalui
perjalanan
panjang,
sejak
di
kumandangkannya proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur Otonomi Daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan
peraturan
Perundang-Undangan
yang
mengatur
penyelenggaraan Pemerintah didaerah yaitu, UU No.1 Tahun 1957, yang disempurnakan dengan Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959, kemudian diganti dengan Penetapan Presiden No.2 Tahun 1960, lalu berganti menjadi Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1965, yang disempurnakan melalui UU No. 18 Tahun 1965, dan berganti menjadi UU No. 5 Tahun 1974, dan yang terakhir adalah UU. No 22 Tahun 1999. Kesemuanya membahas tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah yaitu UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Kemudian mengalami
perubahan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Undang-undang pajak daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hingga sekarang, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan kota memiliki kewengangan yang utuh kecuali dibidang Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenangan lainya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi. Perubahan sistem pemerintahan daerah selalu mengikuti perubahan sistem politik. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 : "Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah".
Oleh karena itu untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan
pembangunan,
maka
pemerintah
suatu
negara
pada
hakekatnya
mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Namun dalam pelaksanaan perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik (publik service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan
dapat
membantu
pembiayaan
daerah
untuk
melaksanakan
otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimilki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh
karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatakan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu. Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Restoran. Kabupaten Tana Toraja sebagai objek penelitian memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain menghasilkan Kopi, cengkeh dan coklat, Kabupaten Tana Toraja memiliki alam dengan panorama yang masih asri dan wisata budayanya yang tersohor. Keistimewaan Kabupaten Tana Toraja sebagai tempat wisata, mampu ditangkap oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini ditandai dengan mulai banyaknya hotel yang dibangun, berdirinya restoran yang menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan dan warga lokal. Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dari pengalaman selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja memiliki kinerja yang kurang baik dalam tiga tahun terakhir.
Berikut adalah gambaran kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). TABEL 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2007-2011
2007
125.797.627,00
153.294.960,00
2.025.869.477,00
6,21
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%) 7,57
2008
186.073.180,00
214.284.718,00
2.148.471.095,00
8,66
9,97
2009
71.912.545,00
124.598.238,00
1.788.539.524,00
4,02
6,97
2010
63.429.997,00
146.720.427,00
1.811.302.161,00
3,50
8,10
2011 121.185.644,00 196.415.979,00 4.017.630.851,00 Sumber : Data SKPD Dispenda Kab. Tana Toraja 2012 (Data Diolah)
3,01
4,89
Tahun Anggaran
Realisasi Pajak Hotel (Rp)
Realisasi Pajak Restoran (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)
Berdasarkan tabel 1.3 diatas terlihat bahwa Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran masih sangat minim. Ini dapat dilihat dari lima tahun terakhir persentase kontribusi pajak hotel dan restoran rata-rata hanya dibawa 10%. Pada tahun 2007, kontribusi pajak hotel sebesar 6,21% dan pajak restoran sebesar 7,57%. Pada tahun 2008, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 8,66% dan 9,97%. Tetapi pada tahun 20092011 kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2011, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran hanya sebesar 3,01% dan 4,89%. Padahal jika dilihat dari jumlah hotel/penginapan yang sebanyak 13 buah dan restoran/rumah makan yang berjumlah 19 buah yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Namun karena belum dikelolah secara memadai baik
dari perhitungan potensi yang dimiliki, prosedur pemungutan, serta sistem pengawasan terhadap pemungutan Pajak Hotel dan Restoran itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, aturan yang mengatur Pajak Daerah dan ketetapan pajak selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah dan sistem pemungutan pajaknya, sehingga nampak pelaksanaannya belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Di Kabupaten Tana Toraja terdapat perda yang mengatur mengenai pajak hotel dan pajak restoran yaitu Peraturan Daerah Tana Toraja No. 3 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Tana Toraja. Namun dalam pelaksanaannya perda ini belum diterapkan secara nyata di lapangan. Hal ini juga yang membuat pemungutan pajak hotel dan restoran berjalan tidak maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel dan restoran, dan berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak hotel dan restoran dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2007-2011? 2. Sejauh mana sistem pengawasan dan potensi yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2007-2011? 3. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2007-2011? 4. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kab. Tana Toraja telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, Perda Tana Toraja No. 3 Tahun 2011? 1.3
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2007-2011 2. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan dan potensi yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2007-2011. 3. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran
yang ada untuk meningkatkan pajak hotel dan
restoran di Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2007-2011.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kab. Tana Toraja telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, dan Perda Tana Toraja No. 3 Tahun 2011.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 1. Manfaat Akademik
Diharapkan
dapat
menambah
pengetahuan
tentang
bagaimana
mengoptimalisasikan pajak daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolahan pajak daerah sebagai
sumber
pendapatan asli daerah. 1.5 Sistematika Penulisan BAB 1 PENDAHULUAN Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Berisikan kajian pustaka yang berkaitan dengan pengertian kontribusi, pengertian pajak, pajak daerah, potensi pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, pengertian pengawasan, dan pengertian pendapatan asli daerah (PAD).
BAB 3 METODE PENELITIAN Berisikan mengenai lokasi dan waktu Penelitian, populasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, dan unit analisis dan unit observasi. BAB 4 GAMBARAN UMUM INSTANSI Berisikan mengenai Keadaan geografis Kabupaten Tana Toraja, sejarah terbentuknya BPPKAD,
visi
dan
misi
BPPKAD,
struktur
organisasi
BPPKAD,rincian tugas, fungsi dan tata kerja kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada BPPKAD. BAB 5 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Berisikan mengenai potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kab. Tana Toraja, Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kab. Tana Toraja, sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kab. Tana Toraja, ketentuan penetapan perundangundangan tentang pajak hotel dan restoran Kab. Tana Toraja dan pelaksanaannya, sistem pengawasan pajak hotel dan pajak restoran, kuantitas dan kualitas pegawai pajak BPPKAD, dan kendala-kendala pemungutan pemungutan pajak hotel dan restoran dan upaya peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran. BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri baik secara praktis, teoritis dan metodologis, serta keterbatasan penelitian.
